BAB VI SASARAN, INISITIF STRATEJIK DAN PROGRAM PEMBANGUNAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM A. SASARAN STRATEJIK Sasaran Stratejik yang ditetapkan Kementerian Koperasi dan UKM selama periode tahun 2005 - 2009 disusun berdasarkan berbagai perspektif secara berimbang, yang mencakup: perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, perspektif proses internal, perspektif analisis biaya dan manfaat. Perspektif analisis biaya dan manfaat ini dapat dibedakan dalam tiga perspektif, yaitu: perspektif biaya sosial yang rendah, perspektif manfaat pemberdayaan KUMKM yang optimal, dan perspektif politik dalam pembangunan nasional. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan Sumberdaya manusia menjadi kunci utama untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Kementerian Koperasi dan UKM, dan sekaligus mewujudkan Kementerian Koperasi dan UKM sebagai organisasi pembelajaran yang tumbuh dinamis. Peningkatan kompetensi dan komitmen pegawai Kementerian Koperasi dan UKM diyakini sebagai landasan untuk keberhasilan pemberdayaan koperasi dan UMKM di Indonesia. Untuk itu, sasaran stratejik yang ditetapkan berkaitan dengan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan adalah: Meningkatnya kompetensi dan komitmen jajaran Kementerian Koperasi dan UKM dalam memberikan layanan kepada masyarakat dalam rangka mendinamisasi pemberdayaan KUMKM di Indonesia. Perspektif Proses Internal Pembangunan nasional memerlukan kepekaan pemerintah untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat khususnya KUMKM dan merumuskan kebijakan secara terintegrasi dan akuntabel, yang dapat diterima secara baik oleh masyarakat. Kementerian Koperasi dan UKM berupaya memiliki lima kapabilitas sebagai berikut: (1) kemampuan mengidentifikasi permasalahan KUMKM, (2) kemampuan merumuskan dan memasyarakatkan kebijakan pemberdayaan KUMKM, (3) kemampuan untuk bergerak cepat, responsif dan bertindak secara fleksibel, (4) kemampuan berkoordinasi dengan lintas pelaku, dan (5) kemampuan meningkatkan akuntabilitas dan pengawasan pemberdayaan KUMKM di Indonesia.
40
Sasaran Stratejik Kementerian Koperasi dan UKM selama periode tahun 20052009 dalam perspektif proses intern adalah: 1. Meningkatnya efektivitas pengkajian untuk perumusan dan evaluasi kebijakan pemberdayaan KUMKM di Indonesia; 2. Meningkatnya efektivitas perencanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pemberdayaan KUMKM di Indonesia; 3. Meningkatnya efektivitas dan kualitas pelayanan publik Kementerian Koperasi dan UKM; 4. Meningkatnya efektivitas koordinasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan di bidang koperasi dan UMKM; dan 5. Meningkatnya efektivitas pengawasan dan akuntabilitas pemberdayaan koperasi dan UMKM di Indonesia. Perspektif Biaya Sosial Spektrum pemberdayaan KUMKM bersifat sangat luas dan lintas sektoral dengan keterbatasan anggaran pemerintah, sehingga peran serta masyarakat menjadi kunci keberhasilan pemberdayaan KUMKM. Peran serta masyarakat yang tinggi akan menjamin pelaksanaan pemberdayaan KUMKM sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan memiliki dampak biaya sosial yang terendah, termasuk penggunaan anggaran belanja negara secara efisien. Untuk itu, Kementerian Koperasi dan UKM menetapkan sasaran stratejik selama periode tahun 2005 – 2009 dalam perspektif biaya sosial adalah: 1. Meningkatnya sinergi dan peran aktif masyarakat, dunia usaha dan instansi pemerintah dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM di Indonesia; dan 2. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran belanja negara untuk pemberdayaan koperasi dan UMKM di Indonesia. Perspektif Manfaat Pemberdayaan KUMKM Pemberdayaan KUMKM harus memberikan manfaat yang maksimal dan berkelanjutan untuk pengembangan usaha koperasi dan UMKM di Indonesia dengan fokus pada peningkatan produktivitas, daya saing dan kemandirian di pasar dalam dan luar negeri. Dalam rangka meningkatkan produktivitas, daya saing dan kemandirian KUMKM, maka Kementerian Koperasi dan UKM menetapkan sasaran stratejik selama periode tahun 2005 - 2009 sebagai berikut: 1. Terwujudnya lingkungan usaha yang kondusif bagi pemberdayaan usaha koperasi dan UMKM pada berbagai tingkatan pemerintahan di Indonesia; 2. Meningkatnya produktivitas usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia; 3. Meningkatnya daya saing usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia;
41
4. Terwujudnya kondisi yang mampu menstimulan, mendinamisasi dan memfasilitasi berkembangnya 70.000 unit koperasi yang berkualitas usahanya dengan klasifikasi A, B dan C. 5. Terwujudnya kondisi yang mampu menstimulan, mendinamisasi dan memfasilitasi tumbuhnya 6 (enam) juta unit usaha UMKM baru di Indonesia. Perspektif Politik Dalam Pembangunan Nasional Pembangunan nasional merupakan salah satu wujud memenuhi janji politik pemerintah kepada masyarakat pemilih untuk menyelesaikan berbagai permasalahan nasional, seperti: pengangguran, kemiskinan, ketimpangan sosial, pertumbuhan ekonomi nasional dan lain-lain. Mengingat pemberdayaan koperasi dan UMKM merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, maka pemberdayaan KUMKM harus mampu memberikan kontribusi nyata untuk menyelesaikan berbagai permasalahan nasional dan sekaligus mewujudkan sasaran Kabinet Indonesia Bersatu. Untuk itu, Kementerian Koperasi dan UKM menetapkan sasaran stratejik selama periode tahun 2005 - 2009 dalam persepektif politik pembangunan nasional sebagai berikut: 1. Meningkatnya kontribusi KUMKM dalam pembentukan pertumbuhan ekonomi nasional dan pembentukan ekspor nasional; 2. Meningkatnya kontribusi KUMKM dalam peningkatan daya saing dan daya tahan ekonomi nasional;; 3. Meningkatnya kontribusi KUMKM dalam penyediaan kesempatan kerja bagi lebih dari 10 juta orang; 4. Meningkatnya kontribusi KUMKM dalam penurunan angka kemiskinan; dan 5. Meningkatnya kontribusi KUMKM dalam peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
B. INISIATIF STRATEJIK Inisiatif Stratejik merupakan program aksi yang bersifat stratejik dan berkesinambungan untuk mewujudkan sasaran stratejik. Inisiatif stratejik terdiri dari beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam beberapa periode tahun anggaran secara berkelanjutan. Sasaran stratejik yang terdapat dalam perspektif politik pembangunan nasional merupakan hasil perwujudan berbagai sasaran stratejik di perspektif manfaat, perspektif biaya sosial, perspektif proses internal dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Oleh karena itu, dalam perencanaan stratejik hanya merumuskan inisiatif stratejik di empat perspektif: manfaat pemberdayaan KUMKM, biaya sosial, proses internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan.
42
Inisiatif stratejik yang ditetapkan Kementerian Koperasi dan UKM selama periode tahun 2005 –2009 dapat diikuti pada tabel 6.1. Tabel 6.1 Sasaran dan Inisiatif Stratejik Kementerian koperasi dan UKM Periode Tahun 2005 – 2009 Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
1.
2.
Sasaran Stratejik Meningkatnya kompetensi jajaran Kementerian Koperasi dan UKM dalam memberikan layanan kepada masyarakat dalam rangka mendinamisasi pemberdayaan KUMKM di Indonesia. Meningkatnya komitmen jajaran Kementerian Koperasi dan UKM dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
1. 2. 3. 4. 1.
2.
3.
4.
5.
Inisiatif Stratejik Pengembangan kapabilitas pejabat Eselon I, II, III dan IV Pengembangan kapabilitas pegawai Penyediaan sarana kerja yang memadai Penyediaan fasilitas informasi Pengembangan mindset birokrasi yang efisien, efektif dan pelayanan publik. Pelaksanaan internalisasi visi, misi, nilai, tujuan dan sasaran Kementerian KUKM kepada seluruh jajaran Kementerian KUKM. Pengaturan penugasan dan tata kelola yang lebih adil dan merata serta berbasis kinerja. Pengembangan evaluasi kinerja dan sistem penghargaan pegawai yang berbasis kinerja. Pengembangan tim kerja yang dinamis
43
Lanjutan Tabel 6.1. Perspektif Proses Internal
1.
Sasaran Stratejik Meningkatnya efektivitas pengkajian untuk perumusan dan evaluasi kebijakan pemberdayaan KUMKM di Indonesia;
1.
2.
2.
Meningkatnya efektivitas perencanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pemberdayaan KUMKM di Indonesia;
1.
2.
3.
4.
3.
Meningkatnya efektivitas dan kualitas pelayanan publik Kementerian Koperasi dan UKM;
1. 2. 3.
4.
Meningkatnya efektivitas koordinasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan di bidang koperasi dan UMKM;
1. 2. 3.
4.
44
Inisiatif Stratejik Peningkatan efektivitas pengkajian untuk perumusan kebijakan pemberdayaan KUMKM, Peningkatan efektivitas pengkajian untuk evaluasi pelaksanaan pemberdayaan KUMKM. Pengembangan sistem perencanaan program pemberdayaan KUMKM yang terintegrasi, berkelanjutan dan partisipatif, Pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi (monev) yang efektif dan berkelanjutan, Pengembangan sistem informasi pemberdayaan KUMKM yang mudah diakses publik, dan Pengembangan database dan pelaporan pemberdayaan KUMKM Pengembangan organisasi lintas fungsional Pengembangan jejaring informasi Pemanfaatan pengembangan teknologi Pengembangan jejaring organisasi Pengembangan forum koordinasi lintas pelaku Pengembangan koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi pemerintah Pengembangan sistem koordinasi perencanaan dan pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM.
Lanjutan Tabel 6.1. Perspektif Proses Internal
5.
Sasaran Stratejik Meningkatnya efektivitas pengawasan dan akuntabilitas pemberdayaan KUMKM.
Biaya Sosial
1.
Meningkatnya sinergi dan peran aktif masyarakat, dunia usaha dan instansi pemerintah dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM di Indonesia;
2.
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran belanja negara untuk pemberdayaan koperasi dan UMKM.
Inisiatif Stratejik 1. Pengembangan sistem pengawasan pemberdayaan KUMKM 2. Pengembangan sistem akuntabilitas pelaksanaan pemberdayaan KUMKM 3. Pengembangan jejaring kerja dengan APIP di pusat dan daerah 1. Pengembangan perspektif yang benar mengenai pemberdayaan KUMKM kepada instansi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. 2. Peningkatan sinergi dan peran aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pemberdayaan KUMKM 3. Pengembangan kelembagaan UMKM 1. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku, dan 2. Peningkatan alokasi APBN/APBD untuk pemberdayaan KUMKM
45
Lanjutan Tabel 6.1. Perspektif Manfaat Pemberdayaan KUMKM
1.
2.
3.
Sasaran Stratejik Terwujudnya lingkungan usaha yang kondusif bagi pemberdayaan usaha koperasi dan UMKM pada berbagai tingkatan pemerintahan di Indonesia;
1. 2. 3.
Meningkatnya produktivitas usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia;
1.
Meningkatnya daya saing usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia;
1.
2.
2.
3. 4.
5.
Terwujudnya kondisi yang mampu menstimulan, mendinamisasi dan memfasilitasi berkembangnya 70.000 unit koperasi yang berkualitas usahanya dengan klasifikasi A, B dan C.
1.
Terwujudnya kondisi yang mampu menstimulan, mendinamisasi dan memfasilitasi tumbuhnya 6 (enam) juta unit UMKM baru di Indonesia.
1. 2.
2. 3.
Inisiatif Stratejik Penyempurnaan peraturan perundang-undangan, Peningkatan kelancaran arus barang dan jasa antar daerah, Pengembangan pelayanan perijinan yang mudah, murah dan cepat bagi KUMKM, Pemberdayaan usaha skala mikro, Pengembangan sistem pendukung usaha bagi KUMKM Pengembangan keunggulan kompetitif UKM, Pengembangan sistem insentif untuk memacu UKM berbasis teknologi dan pengetahuan, Pengembangan kemitraan usaha nasional Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi Pemberdayaan usaha koperasi Pengembangan sistem perlindungan kepada koperasi
Pengembangan kewirausahaan Pengembangan sistem insentif untuk tumbuhnya wirausaha baru
C. INDIKATOR KINERJA Sasaran stratejik dirumuskan untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Kementerian Koperasi dan UKM melalui berbagai inisiatif stratejik perlu ditetapkan ukuran pencapaiannya. Ada dua ukuran untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran stratejik, yaitu: (1) ukuran hasil dan (2) ukuran pemacu kinerja. Ukuran hasil digunakan untuk mengukur hasil, manfaat dan dampak keberhasilan dari inisiatif stratejik dan program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran stratejik yang ditetapkan. Ukuran pemacu kinerja adalah ukuran yang menunjukkan penyebab dicapainya ukuran hasil, yang umumnya berupa indikator keluaran dari inisiatif stratejik dan program pembangunan yang dilaksanakan. Indikator keberhasilan pencapaian sasaran stratejik yang ditetapkan Kementerian Koperasi dan UKM pada akhir tahun 2009 dapat diikuti pada tabel 6.2.
46
Tabel 6.2. Tabel Indikator Kinerja Stratejik Sasaran Stratejik
Sasaran Nasional
Indikator Kinerja Stratejik Indikator Hasil dan Indikator Keluaran Dampak
Pembangunan
Target
Target RPJM :
Indeks Pembangunan Manusia
Menurunnya jumlah usaha mikro yang miskin
Peringkat 91 dari peringkat 112 (2003)
Menurunnya angka kemiskinan
KUMKM menyerap tambahan 10 juta orang tenaga kerja
Angka kemiskinan 8,2%
P3 Penyediaan kesempatan kerja
Menurunnya angka pengangguran terbuka.
Meningkatnya investasi dan pembiayaan KUMKM
Angka pengangguran terbuka 5,1%
P4 Peningkatan daya saing dan daya tahan ekonomi nasional
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi nasional Meningkatnya stabilitas ekonomi makro: inflasi, nilai tukar, suku bunga,dan sektor riil dinamis.
Meningkatnya kontribusi KUMKM dalam pertumbuhan PDB Meningkatnya investasi masyarakat/PNB Meningkatnya ekspor non migas
Pertumbuhan ekonomi nasional 6,6% per tahun Investasi masyarakat/ PNB 24,4% Ekspor/PNB 8,7% Inflasi, nilai tukar dan suku bunga terkendali 7,6% atau 6% per tahun
P5 Peningkatan kontribusi KUMKM dalam perekonomian nasional
Laju pertumbuhan ekspor KUMKM lebih besar dari laju PDBnya
Meningkatnya ekspor KUMKM
Laju ekspor KUMKM > laju PDB KUMKM
P1 Peningkatan kesejahteraan kualitas masyarakat P2 Penurunan kemiskinan
dan hidup
angka
nilai
47
Lanjutan Tabel 6.2 Sasaran Stratejik
Manfaat Pemberdayaan UMKM M1 Terwujudnya lingkungan usaha yang kondusif bagi KUMKM
48
Indikator Kinerja Stratejik Indikator Hasil dan Indikator Keluaran Dampak
Target
Berkurangnya peraturan yang menghambat pemberdayaan usaha KUMKM pada berbagai tingkatan pemerintahan.
Penyempurnaan UU tentang Koperasi, UU tentang UMKM, Evaluasi berbagai Perda dan pelaksanaannya. Menurunnya biaya transaksi UMKM
Diundangkannya UU Koperasi, UU UMKM, Penyempurnaan peraturan yang menghambat pengembangan UMKM.
Meningkatnya kelancaran arus barang dan jasa.
Menurunnya berbagai pungutan biaya usaha bagi UMKM, baik sektoral dan daerah.
Meningkatnya perdagangan UMKM antar daerah/ negara
Meningkat dan meluasnya perijinan yang mudah, murah dan cepat, termasuk perijinan satu atap bagi KUMKM.
Meningkatnya sosialisasi, monev dan fasilitasi perijinan satu atap kepada pemerintah propinsi, kabupaten/ kota.
100% Propinsi 75% Kab/Kota menerapkan perijinan satu atap. Jumlah UMKM formal tumbuh 5% per tahun.
Terbitnya kebijakan ekonomi dan kebijakan pemerintah daerah yang pro KUMKM.
Meningkatnya perspektif yang benar mengenai pembangunan KUMKM di instansi terkait.
Investasi UMKM tumbuh 2% per tahun
Lanjutan Tabel 6.2 Sasaran Stratejik M2
Meningkatnya produktivitas usaha mikro, kecil dan menengah
M3
Meningkatnya daya saing UMKM
Indikator Kinerja Stratejik Indikator Hasil dan Indikator Keluaran Dampak Meningkatnya PDB Meningkatnya kapasitas per tenaga kerja dan kualitas layanan UMKM pembiayaan kepada Meningkatnya PDB usaha skala mikro. per Unit Usaha Meningkatnya akses UMKM UKM ke perbankan dan sumber pembiayaan formal lainnya. Meningkatnya akses UMKM ke pasar dalam dan luar negeri Meningkatnya akses UMKM ke sumber informasi bisnis. Meningkatnya akses UMKM ke sumberdaya alam. Meningkatnya pasar jasa pengembangan bisnis. Berkembangnya sentra UMKM menjadi klaster bisnis UMKM Meningkatnya ekspor UMKM Meningkatnya PDB UMKM Meningkatnya kemitraan usaha nasional
Meningkatnya jumlah UMKM yang berbasis teknologi dan ekspor Tersedianya sistem insentif untuk memacu wirausaha berbasis teknologi dan pengetahuan Adanya forum fasilitasi kemitraan usaha antara UMKM dengan BUMN, usaha besar dan asing yang berbasis value chain.
Target Meningkat 10% dibandingkan tahun 2004 (ADHK 2000).
Ekspor UMKM tumbuh 5% per tahun PDB UMKM tumbuh di atas 6% per tahun. 20% usaha besar bermitra dengan KUMKM berbasis value chain sesuai rantai pasokannya 70.000 unit KUMKM memiliki kualifikasi bermitra dengan usaha besar.
49
Lanjutan Tabel 6.2 Sasaran Stratejik
M4 Terwujudnya kondisi yang mampu menstimulan, mendinamisasi dan memfasilitasi berkembang-nya 70.000 unit koperasi yang berkualitas usahanya dengan klasifikasi A, B dan C.
M5 Terwujudnya kondisi yang mampu menstimulan, mendinamisasi dan memfasilitasi tumbuhnya 6 (enam) juta unit UMKM baru di Indonesia.
50
Indikator Kinerja Stratejik Indikator Hasil Indikator Keluaran dan Dampak Meningkatnya Tertatanya administrasi kualitas dan pengawasan kelembagaan pemberian badan dan usaha hukum koperasi. koperasi. Meningkatnya sosialisasi, monev dan fasilitasi bagi koperasi untuk penerapan jatidiri koperasi. Meningkatnya sosialisasi, monev dan fasilitasi pedoman pemberdayaan usaha koperasi. Fasilitasi pelatihan 140.000 orang pengurus dan manajer koperasi Fasilitasi 100 Lapenkopda Meningkatnya Meningkatnya perlindungan pengawasan usaha kepada koperasi terutama koperasi dan kegiatan simpanperlindungan pinjam Meningkatnya sosialisasi kepada anggota dan fasilitasi dari praktik pengembangan koperasi yang kewirakoperasian merugikan masyarakat (anggota masyarakat koperasi). Tumbuhnya 6 juta UMKM baru
Meningkatnya pelaksanaan pemasyarakatan kewirausahaan. Tersedianya sistem insentif untuk menumbuhkan wirausaha baru Terlatih dan berperannya 2.000 motivator kewirausahaan Tersedianya inkubator bisnis, penyedia BDS dan LKM di setiap kabupaten/kota secara memadai. Tersedianya sistem insentif dan akreditasi untuk lembaga diklat kewirausahaan.
Target
70.000 unit koperasi yang berkualitas usahanya dengan klasifikasi A, B dan C
100% Propinsi dan 80% Kabupaten/ Kota memiliki sistem perlindungan hukum bagi anggota koperasi.
10.000 unit UKM jasa keuangan, jasa persewaan dan jasa perusahaan. 100 unit usaha menengah di industri pengolahan yang terkait dengan UKM agrobisnis, dan 500.000 unit industri rumah tangga dan kecil.
Lanjutan Tabel 6.2 Sasaran Stratejik
Minimalisasi Biaya Sosial BS1 Meningkatnya sinergi dan peran aktif masyarakat, dunia usaha dan instansi pemerintah dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM di Indonesia
BS2 Meningkatnya efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran belanja negara untuk pemberdayaan koperasi dan UMKM di Indonesia
Indikator Kinerja Stratejik Indikator Hasil dan Indikator Keluaran Dampak Meningkatnya peran aktif dunia usaha, masyarakat dan instansi terkait untuk pemberdayaan KUMKM di Indonesia.
Meningkatnya efisiensi dan efektivitas penggunaan APBN/APBD untuk pemberdayaan KUMKM.
Meningkatnya perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan UMKM yang bersifat partisipatif. Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan instansi pembina dan dunia usaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Fasilitasi forum lintas pelaku termasuk MTAP di pusat dan daerah. Menstimulan dan memfasilitasi berperannya kelembagaan UMKM (asosiasi, Kadin) untuk mengadvokasi kepentingan UMKM. Meningkatnya sosialisasi dan koordinasi untuk meningkatkan efektivitas alokasi APBN/APBD untuk pemberdayaan KUMKM. Mengembangkan sistem insentif alokasi dana dekonsentrasi yang lebih adil dan berbasis kinerja.
Target
Jumlah alokasi kredit perbankan untuk KUMKM dalam business plan meningkat 20% per tahun. 20% usaha besar memiliki keterkaitan usaha dengan KUMKM. 80% instansi pemerintah memiliki program yang mendukung pemberdayaan usaha KUMKM.
Alokasi APBN/APBD meningkat 10% per tahun. Penyerapan APBN/APBD pemberdayaan KUMKM secara efisien dan efektif.
51
Lanjutan Tabel 6.2 Sasaran Stratejik Proses Internal PI1 Meningkatnya efektivitas pengkajian untuk perumusan dan evaluasi kebijakan pemberdayaan KUMKM di Indonesia.
PI2 Meningkatnya efektivitas perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta pelaporan pembangu-nan KUMKM di Indonesia.
52
Indikator Kinerja Stratejik Indikator Hasil Indikator Keluaran dan Dampak Meningkatnya kualitas peraturan perundangundangan dan kebijakan pemberdayaan KUMKM sesuai dengan dinamika kebutuhan KUMKM.
Meningkatnya efektivitas perencanaan pemberdayaan KUMKM sesuai dengan dinamika kebutuhan KUMKM.
75% kebijakan Kementerian didasarkan pada hasil kajian. 50% hasil kajian dijadikan dasar untuk perumusan dan evaluasi kebijakan pemberdayaan KUMKM di berbagai tingkatan pemerintahan. Meningkatnya sosialisasi hasil kajian pemberdayaan KUMKM, dan mudah diakses oleh masyarakat. Tersedianya sistem perencanaan program pemberdayaan KUMKM yang responsif terhadap kebutuhan KUMKM dan potensi daerah.
Meningkatnya efektivitas sistem pemantauan, evaluasi dan pengendalian pemberdayaan KUMKM.
Tersedianya sistem pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta pelaporan program dekonsentrasi pemberdayaan KUMKM
Meningkatnya kemudahan akses masyarakat terhadap informasi hasil pelaksanaan pembangu-nan KUMKM.
Tersedianya sistem informasi pemberdayaan KUMKM yang mudah diakses masyarakat, yang didukung database yang mutakhir.
Target
50% kebijakan pemberdayaan KUMKM pada berbagai tingkatan pemerintahan didasarkan pada hasil kajian.
90% dari program Kementerian Koperasi dan UKM, serta 60% program pemberdayaan KUMKM yang strategis di tingkat propinsi, kabupaten/kota dapat diakses oleh masyarakat melalui internet.
Lanjutan Tabel 6.2 Sasaran Stratejik Proses Internal PI3 Meningkatnya efektivitas dan kualitas pelayanan publik Kementerian Koperasi dan UKM.
Indikator Kinerja Stratejik Indikator Hasil dan Indikator Keluaran Dampak Meningkatnya kualitas dan kecepatan pelayanan publik Kementerian Koperasi dan UKM.
PI4 Meningkatnya efektivitas koordinasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan di bidang KUMKM.
Meningkatnya koordinasi perumusan kebijakan nasional di bidang KUMKM. Meningkatnya sinergi pemberdayaan KUMKM pada setiap tingkatan pemerintahan
PI5
Meningkatnya efektivitas pengawasan dan akuntabilitas pemberdayaan KUMKM
Meningkatnya efektivitas pengawasan dan akuntabilitas pemberdayaan KUMKM.
Adanya struktur organisasi dan tata kerja yang berbasis organisasi lintas fungsional. Tersedianya jejaring informasi yang berbasis intranet di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM. Tersedianya teknologi sarana kerja yang mendukung pelaksanaan tugas jajaran Kementerian Koperasi dan UKM Efektifnya forum koordinasi lintas instansi dan lintas pelaku.
Efektifnya sistem koordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangu-nan KUMKM Efektifnya sistem pengawasan pemberdayaan KUMKM. Efektifnya pelaksanaan sistem akuntabilitas pemberdayaan KUMKM. Efektifnya jejaring kerja dengan APIP di pusat dan daerah.
Target
Pengaduan atau keluhan masyarakat direspon kurang dari 1 minggu.
90% Propinsi dan 80% Kabupaten/ Kota memiliki program pemberdayaan KUMKM yang sinkron dengan program Kementerian KUKM.
90% program pembangunan Kementerian KUKM bernilai sangat baik dalam sistem AKIP, dan 10% bernilai baik.
53
Lanjutan Tabel 6.2 Sasaran Stratejik Proses Pembelajaran dan Pertumbuhan PP1 Meningkatnya kompetensi jajaran Kementerian Koperasi dan UKM dalam memberikan layanan kepada masyarakat dalam rangka mendinamisasi pemberdayaan KUMKM di Indonesia
PP2 Meningkatnya komitmen jajaran Kementerian koperasi dan UKM dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
54
Indikator Kinerja Stratejik Indikator Hasil dan Indikator Keluaran Dampak
Meningkatnya produktivitas dan kinerja Kementerian Koperasi dan UKM
Meningkatnya kepuasan kerja jajaran Kementerian Koperasi dan UKM
Adanya diklat untuk pejabat eselon I, II, III dan IV. Adanya diklat untuk pegawai Kementerian KUKM. Tersedianya sarana kerja yang memadai. Tersedianya fasilitas untuk mengakses informasi dan data, seperti: internet, perpustakaan, database, dll Efektifnya pengembangan mindset Birokrasi yang efisien dan efektif dalam memberikan layanan publik. Terwujudnya internalisasi visi, misi, tujuan dan nilai-nilai Kementerian Koperasi dan UKM. Efektifnya pengaturan tugas dan tata kelola yang lebih adil dan merata serta berbasis kinerja, dengan mempertimbangkan kesejahteraan pegawai dalam tata pemerintahan yang baik. Efektifnya sistem evaluasi dan penghargaan pegawai yang berbasis kinerja. Terwujudnya pengembangan tim kerja yang dinamis dan kreatif.
Target
Meningkatnya kualitas pelayanan publik secara cepat, tepat, transparan dan akuntabel.
Indeks survei kepuasan pegawai pada nilai 80.
D. PROGRAM PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMKM Inisiatif stratejik perlu dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk program pemberdayaan koperasi dan UMKM yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM selama periode tahun 2005 - 2009. Keterkaitan sasaran stratejik, inisiatif stratejik dan program Kementerian Koperasi dan UKM selama periode tahun 2005 – 2009 dapat diikuti pada tabel 6.3. Tabel 6.3 Sasaran Stratejik, Inisitif Stratejik dan Program Pemberdayaan KUMKM Kementerian Koperasi dan UKM Periode Tahun 2005 – 2009 Sasaran Stratejik
Inisiatif Stratejik
Pembelajaran dan Pertumbuhan PP1 Meningkatnya kompetensi jajaran Kementerian Koperasi dan UKM dalam memberikan layanan kepada masyarakat .
1. Pengembangan kapabilitas pejabat Eselon I, II, III dan IV 2. Pengembangan kapabilitas pegawai 3. Penyediaan sarana kerja yang memadai 4. Penyediaan fasilitas informasi
PP2
Meningkatnya komitmen jajaran Kementerian Koperasi dan UKM dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
1. Pengembangan mindset ‘PNS-Baru’ sesuai dengan dinamika birokrasi yang efisien, efektif dan pelayanan publik. 2. Pelaksanaan internalisasi visi, misi, nilai, tujuan dan sasaran Kementerian KUKM kepada seluruh jajaran Kementerian KUKM. 3. Pengaturan penugasan dan tata kelola yang lebih adil dan merata serta berbasis kinerja. 4. Pengembangan evaluasi kinerja dan sistem penghargaan pegawai yang berbasis kinerja. 5. Pengembangan tim kerja yang dinamis
Program Kementerian Koperasi dan UKM
1. Program diklat peningkatan kapabilitas pejabat eselon I, II, III dan IV 2. Program diklat peningkatan kapabilitas pegawai 3. Program pengembangan sarana kerja 4. Program pendesainan kembali tempat kerja pegawai. 5. Program penyediaan fasilitas informasi, seperti: internet, database, perpustakaan, dll. 1. Program pengembangan mindset pegawai 2. Program pengembangan kebanggaan pegawai 3. Program penugasan dan tatakerja yang menjamin kesejahteraan pegawai dalam tata pemerintahan yang baik. 4. Program penghargaan berbasis kinerja 5. Program pengembangan tim kerja lintas deputi
55
Lanjutan Tabel 6.3. Sasaran Stratejik Proses Internal PI1 Meningkatnya efektivitas pengkajian untuk perumusan dan evaluasi kebijakan pemberdayaan KUMKM di Indonesia PI2. Meningkatnya efektivitas perencanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pemberdayaan KUMKM di Indonesia
PI3 Meningkatnya efektivitas dan kualitas pelayanan publik Kementerian Koperasi dan UKM PI4 Meningkatnya efektivitas koordinasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan di bidang koperasi dan UMKM
56
Inisitif Stratejik
Program Kementerian Koperasi dan UKM
1. Peningkatan efektivitas pengkajian untuk perumusan kebijakan pemberdayaan KUMKM, 2. Peningkatan efektivitas pengkajian untuk evaluasi pelaksanaan pemberdayaan KUMKM. 1. Pengembangan sistem perencanaan program pemberdayaan KUMKM yang terintegrasi, berkelanjutan dan partisipatif, 2. Pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi (monev) yang efektif dan berkelanjutan, 3. Pengembangan sistem informasi pemberdayaan KUMKM yang mudah diakses publik, dan 4. Pengembangan database dan pelaporan pemberdayaan KUMKM 1. Pengembangan organisasi lintas fungsional 2. Pengembangan jejaring informasi 3. Pemanfaatan pengembangan teknologi
1. Program peningkatan kualitas pengkajian kebijakan KUMKM 2. Program pengkajian dan pemberdayaan usaha KUMKM 3. Program pemsyarakatan hasil pengkajian KUMKM
1. Pengembangan jejaring organisasi 2. Pengembangan forum koordinasi lintas pelaku 3. Pengembangan koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi pemerintah 4. Pengembangan sistem koordinasi perencanaan dan pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM.
1. Program pengembangan jejaring kerja di tingkat daerah, nasional dan internasional 2. Program pengembangan koordinasi lintas pelaku. 3. Program pengembangan koordinasi dengan pemerintah propinsi, kabupaten/kota dan instansi pemerintah pusat. 4. Program pengembangan sistem koordinasi perencanaan dan pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM
1. Program pengembangan sistem perencanaan yang terintegrasi, partisipatif dan berkelanjutan. 2. Program pengembangan pemantauan dan pemberdayaan KUMKM
sistem evaluasi
3. Program pengembangan sistem informasi pemberdayaan KUMKM yang berbasis internet. 4. Program pengembangan sistem database dan pelaporan pemberdayaan KUMKM
1. Program pengembangan organisasi lintas fungsional 2. Program pengembangan jejaring informasi antar deputi dan antar lintas pelaku 3. Program pemanfaatan teknologi
Lanjutan Tabel 6.3. Sasaran Stratejik PI5
Meningkatnya efektivitas pengawasan dan akuntabilitas pemberdayaan KUMKM.
Minimalisasi Biaya Sosial BS1 Meningkatnya sinergi dan peran aktif masyarakat, dunia usaha dan instansi pemerintah dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM di Indonesia
BS2 Meningkatnya efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran belanja negara untuk pemberdayaan koperasi dan UMKM. Manfaat Pemberdayaan KUMKM M1 Terwujudnya lingkungan usaha yang kondusif bagi pemberdayaan usaha koperasi dan UMKM pada berbagai tingkatan pemerintahan di Indonesia
Inisiatif Stratejik 1. Pengembangan sistem pengawasan pemberdayaan KUMKM 2. Pengembangan sistem akuntabilitas pelaksanaan pemberdayaan KUMKM 3. Pengembangan jejaring kerja dengan APIP di pusat dan daerah
Program Kementerian Koperasi dan UKM 1. Program pengembangan sistem pengawasan pemberdayaan KUMKM 2. Program pengembangan sistem sistem akuntabilitas pelaksanaan pemberdayaan KUMKM 3. Program pengembangan jejaring kerja dengan APIP di pusat dan daerah
1. Pengembangan perspektif yang benar mengenai pemberdayaan KUMKM kepada instansi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. 2. Peningkatan sinergi dan peran aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pemberdayaan KUMKM 3. Pengembangan kelembagaan UMKM 1. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku 2. Peningkatan alokasi APBN/APBD untuk pemberdayaan KUMKM
1. Program sosialisasi dan persuasi peran KUMKM dalam pembangunan nasional. 2. Program peningkatan sinergi dan peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pemberdayaan KUMKM. 3. Program peningkatan peran kelembagaan UMKM (Kadin, asosiasi, organisasi profesi) dalam mengadvokasi kepentingan KUMKM.
1. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan, 2. Peningkatan kelancaran arus barang dan jasa antar daerah, 3. Pengembangan pelayanan perijinan yang mudah, murah dan cepat bagi KUMKM,
1. Program penyempurnaan UU Koperasi, UU UMKM, berbagai peraturan yang menghambat pemberdayaan usaha KUMKM. 2. Program peningkatan kelancaran arus barang dan jasa KUMKM lintas daerah dan negara. 3. Program sosialisasi dan fasilitasi perijinan satu atap 4. Program perluasan kesempatan berusaha UKM
1. Program peningkatan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas penggunaan APBN 2. Program peningkatan alokasi APBN/ APBD untuk pemberdayaan KUMKM di daerah. 3. Program pengembangan sistem insentif alokasi dana dekonsentrasi yang lebih adil dan berbasis kinerja.
57
Lanjutan Tabel 6.3.
58
Sasaran Stratejik
Inisitif Stratejik
M2 Meningkatnya produktivitas usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia;
1. Pemberdayaan usaha skala mikro, 2. Pengembangan sistem pendukung usaha bagi KUMKM
M3
1. Pengembangan keunggulan kompetitif UKM, 2. Pengembangan sistem insentif untuk memacu UKM berbasis teknologi dan pengetahuan, 3. Pengembangan kemitraan usaha nasional
Meningkatnya daya saing usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia;
Program Kementerian Koperasi dan UKM 1. Program peningkatan kapasitas, jangkauan dan kualitas layanan pembiayaan usaha skala mikro. 2. Program peningkatan kapasitas kelembagaan dan layanan lembaga keuangan mikro 3. Program pengembangan infrastruktur tempat usaha bagi usaha mikro 4. Program pemberdayaan kelembagaan usaha mikro dalam bentuk koperasi, kelompok, asosiasi. 5. Program peningkatan akses UKM ke perbankan dan sumber pembiayaan formal lainnya 6. Program peningkatan akses UMKM ke pasar dalam dan luar negeri. 7. Program peningkatan akses informasi bisnis dan pasar bagi UMKM. 8. Program peningkatan akses UMKM ke sumberdaya alam dan sumberdaya lokal lainnya. 9. Program pengembangan BDS 10.Program pengembangan sentra UMKM menjadi klaster. 1. Program pemberdayaan UKM berkeunggulan kompetetif. 2. Program pengembangan sistem insentif yang memacu tumbuhnya UKM berbasis teknologi dan ekspor. 3. Program penerapan teknologi tepat guna untuk KUMKM 4. Program pengembangan kemitraan usaha KUMKM dengan BUMN, usaha besar dan asing.
Lanjutan Tabel 6.3. Sasaran Stratejik
Inisiatif Stratejik
M4
Terwujudnya kondisi yang mampu menstimulan, mendinamisasi dan memfasilitasi berkembangnya 70.000 unit koperasi yang berkualitas usahanya dengan klasifikasi A, B dan C.
1. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi 2. Pemberdayaan usaha koperasi 3. Pengembangan sistem perlindungan kepada koperasi
M5
Terwujudnya kondisi yang mampu menstimulan, mendinamisasi dan memfasilitasi tumbuhnya 6 (enam) juta unit UMKM baru di Indonesia.
1. Pengembangan kewirausahaan 2. Pengembangan sistem insentif untuk tumbuhnya wirausaha baru
Program Kementerian Koperasi dan UKM 1. Program penyempurnaan administrasi badan hukum koperasi 2. Program pengawasan pemberian badan hukum koperasi 3. Program pengembangan organisasi dan manajemen koperasi 4. Program pengawasan usaha koperasi 5. Program klasifikasi koperasi 6. Program pengembangan kader koperasi 7. Program pengembangan 100 Lapenkopda 8. Program sistem perlindungan hukum bagi koperasi dan anggota koperasi. 1. Program pemasyarakatan kewirausahaan 2. Program pengembangan sistem insentif bagi wirausaha baru 3. Program perkuatan diklat kewirausahaan 4. Program pengembangan inkubator bisnis 5. Program pengembangan motivator kewirausahaan
E. FOKUS PROGRAM KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM Pemberdayaan koperasi dan UMKM dilakukan oleh seluruh stakeholders dan lintas pelaku pada berbagai tingkatan di seluruh Indonesia. Kementerian Koperasi dan UKM sebagai koordinator program pemberdayaan koperasi dan UMKM akan memfokuskan program kerjanya pada upaya yang mampu menstimulan dan mendinamisasikan pemberdayaan koperasi dan UMKM yang dilakukan oleh masyarakat dan stakeholders lainnya. Kementerian Koperasi dan UKM akan memfokuskan pada peran: (a) koordinasi penyusunan kebijakan yang kondusif bagi pemberdayaan KUMKM, (b) koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program pemberdayaan KUMKM, dan (c) fasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat untuk memberdayakan KUMKM. Fokus program unggulan Kementerian Koperasi dan UKM pada periode tahun 20052009 terdiri dari: 1.
Program pengembangan kelembagaan koperasi, dengan tujuan mewujudkan 70.000 unit koperasi yang berkualitas serta mampu melayani lebih dari 30 juta anggotanya, sesuai dengan prinsip dan nilai dasar koperasi.
59
2.
Program penumbuhan lingkungan usaha yang kondusif bagi pemberdayaan KUMKM pada berbagai tingkatan pemerintah.
3.
Program pengembangan fasilitasi pembiayaan, dengan tujuan meningkatkan akses KUMKM dalam pembiayaan usahanya.
4.
Program pengembangan kewirausahaan dan SDM KUMKM, dengan tujuan meningkatkan kewirausahaan KUMKM dan menumbuhkan 6 juta unit usaha UMKM baru yang berbasis pengetahuan dan teknologi.
5.
Program pengembangan sentra bisnis UMKM menjadi klaster bisnis yang dinamis.
6.
Program fasilitasi pemasaran KUMKM, dengan tujuan meningkatkan akses KUMKM dalam penguasaan pasar, pengembangan jejaring usaha dan pengembangan kemitraan usaha KUMKM dengan pelaku usaha lainnya.
F. PROGRAM PENDUKUNG Program pendukung Kementerian Koperasi dan UKM pada periode tahun 2005-2009 terdiri dari: 1. Program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara 2. Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan program-program pemberdayaan KUMKM 3. Program pengelolaan sumberdaya aparatur negara 4. Program peningkatan kualitas pelayanan publik 5. Program peningkatan sarana dan prasarana 6. Program dekonsentrasi pemberdayaan KUMKM.
60
