Dekopin
Peluang dan Tantangan Koperasi dan UKM Menghadapi MAE 2015 Agung Sudjatmoko Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kelembagaan
Nilai-Nilai dalam Globalisasi (terimplementasi dalam MEA)
1. Kualitas produk atas barang dan jasa 2. Kualitas SDM yang mempunyai kompetensi unggul dan profesional 3. Kualitas manajemen yang menerapkan standarisasi sistem dan nilai-nilai modern yang mengedepankan efisiensi, efektifitas dan transparansi 4. Mobilitas uang, barang dan orang yang bebas dari hambatan (non traffic) dan tanpa batas (borderless) 5. Terfpkus pada kekuatan daya saing nasional (kualitas barang, jasa dan manusia)
Dampak Positif (Peluang) MEA 2015 1. Terbukanya pasar untuk produk-produk ekspor di Asean (bagaimana daya saing produk Indonesia, koperasi Indonesia?) 2. Kemudahan untuk mengakses modal investasi antar negara Asean (siapkah perangkat hukum dan infrstruktur untuk investasi di Indonesia?) 3. Kemudahan memperoleh barang atau jasa yang diproduksi diluar negara kita 4. Meningkatnya kegiatan pariwisata, mobilitas orang dan uang yang tinggi serta perubahan sistem kehidupan masyarakat.
Dampak Negatif (Tantangan) MEA 2015 1. Hilangnya pasar produk ekspor kita karena kalah bersaing karena harga dan kualitas produk kita halah dibanding negara lain di Asean 2. Banjir produk impor di pasaran dalam negeri yang akan mematikan usaha-usaha di negara kita 3. Kemungkinan adanya spekulasi di sektor keuangan, yang bsa menghancurkan stabilitas ekonomi negara 4. Masuknya SDM dari negara lain yang lebih berkualitas dan profesional, yang akan menggusur tenaga kerja dalam negeri
KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP BLOK - BLOK PERDAGANGAN 1.
2.
3.
4.
5.
WTO. Indonesia sebagai salah satu negara anggota WTO, kebijakan yang diterapkan harus sejalan dengan ketentuan-ketentuan di bidang perdagangan internasional yang telah disepakati bersama di dalam WTO yang menuju perdagangan bebas dunia sepenuhnya. APEC. Kebijakan PLN Indonesia harus juga sejalan dengan kesepakatan dalam APEC yang menerapkan perdagangan bebas oleh negara-negara maju (NM) anggota APEC pada tahun 2010 dan diikuti oleh negara-negara berkembang (NSB) anggota APEC pada tahub 2020. ASEAN. Kebijakan PLN negeri Indonesia juga harus sejalan dengan kebijakan AFTA menuju perdagangan bebas yang telah dimulai sejak tahun 2003, termasuk sejumlah ASEAN Plus, seperti FTA ASEAN dengan Korea, China, Jepang, India, New Zealand, Amerika dan Serikat. Juga kebijakan PLN Indonesia harus sejalan dengan kesepakatan untuk mempercepat integrasi Ekonomi ASEAN dari 2020 menjadi 2015. EPA. Indonesia telah menandatangani Economic Partnership Agreement (EPA) dengan Jepang pada awal tahun 2006. Oleh karena itu, kebijakan PLN Indonesia juga harus disesuaikan dengan kesepakatan tersebut. KEK. Indonesia juga telah membuat kesepakatan untuk membentuk Kawasan Ekonomi Khusus dengan Singapura, dan ini berarti Indonesia punya suatu komitmen yang harus dicerminkan di dalam kebijakan PLN-nya.
Kondisi Objektif Gerakan Koperasi Internal 1. Rendahnya idiologisasi koperasi pada anggota 2. Lemahnya kelembagaan koperasi (instabilisasi kepemimpinan) 3. Lemahnya modal internal koperasi 4. Kurangnya inovasi & kreatifitas dalam bisnis koperasi 5. Lemahnya kualitas SDM dan kurangnya profesionalisme di Koperasi 6. Lambanya implementasi & pemanfaatan IT pada bisnis koperasi 7. Rendahnya nilai (value) bisnis pada koperasi
Eksternal 1. Instabilisasi kondisi ekonomi, politik dan keamanan 2. Ketidakberpihakan pemerintah pada koperasi 3. Perundangan yang kurang memberikan ruang gerak pada bisnis koperasi 4. KKN yang tinggi 5. Infrastruktur penunjang bisnis yang tidak mendukung 6. Kemiskinan dan disparitas yang tinggi strata sosial ekonomi masyarakat 7. Ketimpangan yg lebar kemampuan ekonomi antar pelaku ekonomi ( BUMN, Swasta, dan Koperasi)
Peningkatan Daya Saing Gerakan Koperasi Institusi Koperasi 1. Memperkuat idiologisasi koperasi pada anggota 2. Penguatan kelembagaan koperasi sebagai entitas bisnis modern 3. Membangun kultur kreatif, inovatif dan nilai tambah dalam kerangka meningkatkan daya saing koperasi 4. Menerapkan nilai-nilai & prinsip koperasi sejati 5. Memberikan nilai tambah yang “luar biasa” pada anggota sehingga membangun “loyalitas, komitmen anggota” terhadap koperasi 6. Memperkuat jaringan kemitraan koperasi dengan stake holder
Bisnis Koperasi 1. Peningkatan modal sendir iberdasarkan skala ekonomi yg layak 2. Pengembangan bisnis yang inovatif, kreatif dan mempunyai nilai tambah 3. Penerapan manajemen modern pengelolaan koperasi 4. Penerapan IT 5. Kemitraan dengan pelaku bisnis lain
SDM 1. Peningkatan kualitas SDM koperasi 2. Pengembangan sistem konpensasi yang menarik bagi insan koperasi 3. Profesionalisasi manajemen 4. Pengukuran kinerja SDM yang unggul
Pembinaan Koperasi Berdasar UU 17/2012 1. Pembinaan koperasi oleh Pemerintah (Pasal 113, Ayat 3) a. pengembangan kelembagaan dan bantuan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian Koperasi; b. bimbingan usaha Koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi Anggota; c. memperkukuh permodalan dan pembiayaan Koperasi; d. bantuan pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerjasama yang saling menguntungkan antar Koperasi dan badan usaha lain; e. bantuan konsultasi dan fasilitasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar Koperasi; dan/atau f. insentif pajak dan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Pembinaan Koperasi oleh Gerakan Koperasi (Dekopin) (Pasal 117) a. memperjuangkan kepentingan dan menyalurkan aspirasi Koperasi; b. melakukan supervisi dan advokasi dalam penerapan nilai-nilai dan prinsip Koperasi; c. meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat; d. menyelenggarakan sosialisasi dan konsultasi kepada Koperasi; e. mengembangkan dan mendorong kerjasama antar Koperasi dan antara Koperasi dengan badan usaha lain, baik pada tingkat lokal, nasional, regional maupun internasional; f. mewakili dan bertindak sebagai juru bicara Gerakan Koperasi; g. menyelenggarakan komunikasi, forum dan jaringan kerja sama di bidang Perkoperasian; dan h. memajukan organisasi anggotanya.
Arah Pemberdayaan Koperasi Dekopin No
Bidang Pembinaan
Uraian
Tujuan
1
Anggota yang berkualitas
1. Nilai dan prinsip koperasi 2. Kewajiban dan hak anggota 3. Posisi dan peran anggota di koperasi
Penguatan peran dan tanggung jawab anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi
2
Kelembagaan tata kelola yang GCG
1. Penerapan prinsip dan nilai koperasi dalam organisasi 2. Proses pencapaian tujuan koperasi untuk kesejahteraan anggota 3. Penataan struktur organisasi koperasi dan tata kelola (manajemen) koperasi yang modern dan profesioanl 4. Hak dan kewajiban pengurus dan pengawas dalam pengembangan koperasi 5. Kemitraan lembaga koperasi dengan pelaku usaha yang lain
Penguatan kelembagaan koperasi sesuai dengan prinsip dan nilai koperasi dalam mewujudkan tujuan koperasi untuk mewujudkan kesejahteraan anggota
3
Usaha untuk modernisasi dan profesionalisasi manajemen usaha koperasi
1. Permodalan 2. Fasilitasi pemasaran 3. Sumber daya produksi (teknologi dan metode produksi) 4. Pengembangan usaha
Penguatan kemandirian usaha koperasi untuk produkstifitas , daya saing dan kesejahteraan anggota
TEROBOSAN DALAM PERUBAHAN ( CHANGE ) Institusi PEMIMPIN PEMERINTAHAN,DUNIA USAHA KOPERASI DAN MASYARAKAT YANG MEMPUNYAI KEBERANIAN UNTUK MELAKUKAN TEROBOSAN DAN JIWA INTREPERNEUR SERTA MEMBUKA DIRI UNTUK MEMBANGUN NETWORK DENGAN BERBAGAI PIHAK GUNA MELAKUKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DISEGALA BIDANG DENGAN MELIBATKAN SELURUH MASYARAKAT
C H A N G E
Tuntutan Peran Baru
DUNIA USAHA
• • • •
Daya saing (Competitiveness) Kolaborasi dan kemitraan besar dg UMKM Tanggung Jawab Sosial (CSR ) Kreativitas dan inovasi
PEMERINTAHAN
• • • • • • •
Incentive Regulation dan investasi Stabilitas dan Kepastian Hukum Tata kelola pemerintahan ( GGG ) Pelayanan publik yang prima Optimalisasi fungsi intermadiary Profesionalisme dan Kewirausahaan Otonomi dan pemerataan pembangunan
MASYARAKAT
• • • • •
Taat hukum dan pengawal hukum Partisipasi aktif dlm pembangunan SDM handal dan Produktivitas TK Terbuka ,kritis dan korektif Akumulasi modal masyarakat
PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI BERBAGAI BIDANG YANG BERKEADILAN DAN BERKESINAMBUNGAN
Tujuan Nasional dan Visi Kebangsaan No
Tujuan Nasional
Visi Kebangsaan
Visi Ekonomi
Implementasi dalam Pembangunan
1
Memajukan kesejhateraan umum
2
Mencerdaskan kehidupan Visi Pendidikan bangsa
Sistem Pendidikan Nasional
3
Ikut menjaga perdamaian Visi Politik Luar Negeri dunia
Sistem Politik Nasional dan Luar Negeri
4
Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia
Sistem Hankamrata
Visi Nasionalisme / Kebangsaan
Sistem Ekonomi Nasional (?)
Sistem dan Struktur Ekonomi Indonesia UUD 1945 Pasal 33 dalam Bab XIV “Kesejahteraan Sosial”
Aturan peralihan ayat 2 segala badan negera dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini
Demokrasi Ekonomi
KUHD
Asas Kekeluargaan /Kebersamaam Koperasi (lembaga ekonomi berwatak sosial) Moral ekonomi: kerjasama, nilai kegunaan, hajat hidup orang banyak Motif ekonomi: manfaat sosial ekonomi
Koperasi
Bertentangan / Dualistik
Asas Perorangan
PT, NV, CV, Firma dll Masa Transisi: 1. Membangun koperasi sebagai soko guru perekonomian 2. Mendemokratisasika n /mem-pasal 33-kan KUHD (kepemilikan saham oleh rakyat banyak “sistem koperasi” dan hubungan industrial Pancasila
Kolabirasi Potensi
Moral ekonomi: persaingan (individualisme, liberalisme, kapitalisme) Motif ekonomi: laba sebesarbesarnya
PT
Dimensi Kesejahteraan Rakyat Kekuatan Ideologi Negara Pancasila Demokrasi Kehidupan Politik
UUD 45 dengan seluruh perundangan
Pembangunan Nasional
Ekonomi Kerakyatan
Masyarakat Indonesia yang Adil & Makmur
Budaya Nasional & Daerah yang kuat
Ipoleksosbud Hankam Manusia Indonesia Seutuhnya
Kehidupan Sosial yang rukun & damai
Sishankamrata yang Kuat Untuk melindungi kepentingan nasional
Rasa Aman dan Ketertiban Masyarakat
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
Idiologi Negera PANCASILA
Indikator Utama Penentu Daya Saing Daerah Nilai tambah, Investasi, Tabungan, Konsumsi Akhir Kinerja Sektoral, Biaya Hidup
Internasionalisasi, Perdagangan Internasional, Investasi Asing, Perdagangan Antar-daerah
Perekonomian Daerah
Keterbukaan
Infrastruktur fisik, Informasi dan Komunikasi, Sumber Daya Alam Infrastruktur & Sumber Daya Alam
Nilai tambah, Investasi, Tabungan, Konsumsi Akhir Kinerja Sektoral, Biaya Hidup Sistem Keuangan
Kegiatan Penelitian SDM di bidang teknologi Ilmu Pengetahuan & Teknologi
DAYA SAING DAERAH Kelembagaan Aspek Hukum & Keamanan, Aspek Sosial Politik Sumber Daya Manusia Karakteristik Penduduk, Ketenagakerjaan, Pendidikan, Kualitas Hidup, Perilaku dan Nilai Sosial
Governance & Kebijakan Pemerintah Prediktabilitas Peraturan & Kebijakan, Hambatan Birokrasi, Efisiensi Sektor Publik, Kebijakan Manajemen & Ekonomi Mikro Produktivitas, Biaya Tenaga Kerja, Kinerja Perusahaan, Efisiensi Manajemen, Budaya Perusahaan
Terdapat 10 faktor kunci yang menetukan tingkat daya saing Investasi yang rendah 1.
Kebijakan ekonomi protektif yang menyebakan kurang inovatif dan harga mahal, lambatnya perijinan. 2. Peran dan prestasi lembaga-lembaga ekonomi nasional yang di bawah standar 3. Perkembangan dan difusi teknologi yang berjalan lamban 4. Lemahnya penegakan hukum sehingga mudah terjadi KKN 5. Terbatasnya,rendahnya kualitas,dan mahalnya infrastruktur 6. Sifat dan struktur pasar kerja yang tidak fleksibel dan tidak dinamis serta resistensinya serikat pekerja. 7. Kompetensi SDM rendah terutama dalam teknologi informasi dan komunikasi personal 8. Rasio modal per tenaga kerja relatif rendah 9. Tingkat dan pertumbuhan produktivitas rendah (makro, mikro, partial dan total) 10. Otomi daerah yang mengakibatkan biaya mahal ( hight cost ), dan munculnya egosektoral.
NEW DEVELOPMENT PARADIGM 1. Kualitas sumber daya manusia harus ditingkatkan secara merata di seluruh daerah 2. Pembangunan sarana infrastuktur juga harus merupakan prioritas utama, termasuk pembangunan sentra-sentra industri dan pelabuhan-pelabuhan. 3. Kegiatan-kegiatan ekonomi yang memiliki keunggulan komparatif berdasarkan kekayaan sumber daya alam yang ada harus dikembangkan seoptimal mungkin 4. Pembangunan ekonomi di IBT harus dimonitori oleh industrialisasi yang dilandasi oleh keterkaitan produksi yang kuat antara industri manufaktur dan sektorsektor primer, yakni pertanian dan pertambangan
PERANAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN Dalam perekonomian modern, peranan pemerintah terdapat empat peran : 1. Peran alokatif, yakni peran pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang ada agar pemanfaatannya bisa optimal dan mendukung efisiensi produksI 2. Peran distributif, yakni peran pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya, kesempatan dan hasil ekonomi secara adil dan wajar. 3. Peran stabilitatif, yakni peran pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian dan memulihkannya jika berada dalam keadaan tidak seimbang dan; 4. Peran dinamisatif, yakni peran pemerintah di dalam menggerakkan proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh, berkembang dan maju.
Terima Kasih
