KOPERASI & UKM di INDONESIA Antara Tantangan, Harapan dan Modernisasi
Orang bijak selalu berkata “tidak ada yang abadi didunia ini kecuali Perubahan” begitu juga dengan perubahan Undang-Undang No. 25 tahun 1992
Yang
dirubah dan telah disahkan sebagai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang diundangkan dalam Berita Negara pada tanggal 30 Oktober 2012. Akan membawa dampak yang luar biasa. Sebagai Paradigma Baru yang mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap harus mengimplementasikan, mentransformasi dan mengkonversi sesuai dengan kebutuhan hukum serta perkembangan Koperasi & UKM di Indonesia saat ini dan masa mendatang.
1. Koperasi & UKM di Indonesia Selayang Pandang ;
Bermula pada abad ke 20 Gerakan Koperasi tumbuh dari kalangan rakyat biasa. Berlatar belakang dari sebuah penderitaan atas keterbatasan sosial dan ekonomi yang diakibatkan oleh Sistem Kapitalisme. Ada beberapa orang yang dalam hidup dan kehidupannya sangat terbatas, terdorong oleh penderitaan dan beban sosial ekonomi, maka dengan niat yang luhur menyatukan diri dan bersama-sama berbuat untuk mengatasi keterpurukan beban ekonomi dirinya sendiri dan orang lain. Pada tahun 1896 di Purwokerto, Jawa Tengah, Seorang Pamong Praja Patih R. Aria Wiria Atmadja, membentuk dan mengenalkan Sentral organisasi Koperasi Rakyat Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 12 Juli 1947 Pergerakan Koperasi di Indonesia mengadakan konggres koperasi yang pertama kali diselenggarakan di Tasikmalaya. Kemudian sampai saat ini tanggal 12 Juli tersebut ditetapkan oleh Pemerintah sebagai Hari Koperasi Indonesia.
Dalam perkembangannya tahun 1961 dibentuk Kesatuan Organisasi Koperasi Seluruh Indonesia. Tanggal 2-10 Agustus 1965 diadakan Musyawarah Nasional Koperasi (MUNASKOP II) di Jakarta yang mengesahkan Undang-Undang No.14 Tahun 1965 tentang Koperasi. Tanggal 18 Desember 1967 Presiden Soeharto mengesahkan UndangUnang No. 12 Tahun 1967 sebagai pengganti Undang-Undang No.14 tahun 1965. Setelah itu pada Tahun 1969 disahkan Badan Hukum Gerakan Koperasi Indonesia. Tanggal 9 Februari 1970 dibubarkan dan sebagai penggantinya dibentuk Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN). Dan pada tanggal 21 Oktober 1992 disahkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992. Dan pada Tanggal 30 Oktober 2012 sebagai penggantinya telah
disahkan
Undang-Unang
No.
17
Dasar Negara
Republik
Tahun
2012
tentang
Perkoperasian.
Undang-Undang menegaskan
Indonesia
Tahun
1945
bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama
berdasar atas kekeluargaan. Ketentuan tersebut sangat sesuai dengan prinsip koperasi yang memiliki misi berperan nyata dalam menyusun perekonomian yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka mewujudkan masyarakat maju, adil dalam kesejahteraan dan kemakmuran yang merata.
2. Dinamika dan realita menuju Koperasi & UKM yang berdaya saing ;
Benarkah kondisi kekinian bahwa Koperasi Indonesia masih saja dipandang sebelah mata oleh sebagian masyarakat pelaku ekonomi nasional. Benarkah potensi sosial ekonomi koperasi belum bisa diakui kontribusinya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Benarkah perkembangan Koperasi Indonesia belum bisa di sejajarkan dengan perkembangan ekonomi nasional yang lain. Pertanyaan diatas barangkali menggelitik sekaligus sebagai dinamika dan realita untuk menuju Koperasi & UKM yang berdaya saing bagi pelaku ekonomi Koperasi & UKM yang selama ini telah bekerja keras, bekerja
cerdas, bekerja iklas dan terus menunjukkan eksistensinya, kontribusi bidang sosial ekonomi serta prestasinya yang sangat gemilang. Sehingga tidak hanya sekedar dianggap sebagai pelengkap penderita karena kontribusinya atas peningkatkan domistik bruto.
Pada saat Indonesia mengalami krisis multidimensi yang telah menyergap
dan
meniupkan
keresahan
dan
ketidak
berdayaan
masyarakat dalam hidup karena krisis sosial dan ekonomi, maka yang perlu dilakukan adalah merenung, melakukan refleksi, transformasi dan kontemplasi.
Pertanyaan berikutnya adalah, adakah tangan lain yang bisa mencegah keresahan itu. Koperasi & UKM tak cukup kuat untuk mencegahnya. Tapi cukup punya kekuatan untuk mencapai kalbu manusia, menyentuh hati, menghimbau hikmah dan kebijaksanaan, karena masyarakat pelaku koperasi & UKM berfikir, merencanakan dan bertindak lebih jujur yang orientasinya adalah oleh dan untuk sebuah “Kesejahteraan Bersama”.
Untuk mengantisipasi bersaingan global disemua lini, Koperasi & UKM Indonesia, telah memiliki data yang menunjukkan bahwa perkembangan Koperasi di Indonesia begitu pesat, telah terdata 100 Koperasi Besar Indonesia, Dalam buku yang ditulis oleh Irsyad Muchtar dan Muhammad Taufiq yang diterbitkan Oleh Majalah PELUANG & Infopasar dan didukung
Kementerian
Koperasi
dan
UKM
Republik
Indonesia
merupakan upaya pemetakan dan penyajian awal data akurat. 100 Besar Koperasi Indonesia yang telah memenuhi tuntutan zaman menuju Koperasi & UKM yang berdaya saing tinggi. Khususnya Lembaga Koperasi yang telah melaksanakan reformasi, transformasi, dengan paradigma baru berbasis Information Communication and Technologis (ICT) dengan konsep terintergrasi.
3. Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian ;
Setiap Perubahan apapun itu pasti muncul pro dan kontra, orang bijak selalu berkata “tidak ada yang abadi didunia ini kecuali Perubahan” begitu juga dengan perubahan Undang-Undang No. 25 tahun 1992
Yang
dirubah dan telah disahkan sebagai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang diundangkan dalam Berita Negara pada tanggal 30 Oktober 2012. Akan membawa dampak yang luar biasa Sebagai Paradigma Baru yang mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap harus mengimplementasikan, mentransformasi, mengkonversi sesuai dengan kebutuhan hukum serta perkembangan Koperasi & UKM di Indonesia saat ini dan masa mendatang.
Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 ada beberapa cakupan yang sangat mengejutkan salah satunya adalah
Pengurus dipillih melalui
Rapat Anggota atas usulan Badan Pengawas, dan Pengurus dapat diusulkan dari Angota dan Non Anggota Koperasi. Beberapa Substansi yang sangat penting lainnya adalah ; a. Pasal 5-6 ; Diakomodir Nilai & Prinsip Koperasi sesuai dengan nilainilai luhur bangsa Indonesia yang tertuang dalam UUD Negara RI Tahun 1945 dan hasil Kongres International Cooperative Alliance (ICA) b. Pasal 9 ; Pendirian Koperasi diatur, berikan kemudahan setiap permohonan harus sudah mendapat persetujuan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) dan harus melalui akta autentik ; yang dibuat oleh Notaris Pejabat Pembuat Akta Koperasi (NPAK). c. Pasal 66 ;
Untuk Modal Koperasi terdiri dari, Setoran Pokok,
Sertifikat Modal Koperasi (SMK) dan Modal Penyertaan. d. Pasal 83 Jenis Koperasi ; Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Jasa, Koperasi Simpan Pinjam. e. Pasal 89 ; Koperasi Simpan Pinjam hanya dapat menghimpun Simpanan dan Menyalurkan Pinjaman kepada Anggota. Bagi Calon Anggota diberi waktu 3 (tiga) bulan harus sudah menjadi Anggota.
f.
Pasal 95 ;
Untuk menjamin Simpanan Anggota Koperasi Simpan
Pinjam, Pemerintah dapat membentuk Lembaga Penjamin Simpanan Anggota Koperasi Simpan Pinjanjam (LPS-KSP) melalui Peraturan Pemerintah. g. Pasal 100 ; Pengawasan dan pemeriksaan terhadap koperasi dilakukan oleh Lembaga Pengawasan Koperasi Simpan Pinjaman, bertanggung jawab kepada Menteri dan diatur oleh Peraturan Pemerintah. h. Dalam pemberdayaan Koperasi, Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan bimbingan kemudahan diantaranya ; Memberikan Insentif Pajak dan Fiscal. Atas perubahan UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Yang harus dilakukan Lembaga Koperasi adalah ; -
Untuk Lembaga Koperasi Baru dalam pembentukan koperasi akte pendirian dan anggaran dasar langsung menyesuaikan dengan Undang-Undang No.17 Tahun 2012.
-
Sedang Lembaga Koperasi yang telah lama beroperasi diberi waktu untuk menyesuaikan anggaran dasarnya menjadi Koperasi Simpan Pinjam paling lambat 3 (tiga) tahun untuk menyesuaikan.
Namun
demikian
banyak
Lembaga
Koperasi
yang
langsung
melaksanakan dan melakukan transformasi dan konversi
sebagai
Paradigma Baru sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2012.
4. Koperasi Indonesia akan Menembus Dunia ;
Bukan hanya isapan jempol atau bukan hanya sekedar impian, tapi akan terwujud bahwa Koperasi Indonesia nanti akan menembus dunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Hari Koperasi ke-65 Tahun 2012 di Palangkaraya menyampaikan bahwa PBB melalui resolusi No.64/136 telah mengakui bahwa peran Koperasi di Indoensia , sebagai organisasi usaha telah mampu menopang perekonomian disaat Indonesia terpuruk karena terkena dampak krisis ekonomi global.
Selanjutnya harus diakui bahwa kondisi perkembangan koperasi & UKM di Indonesia sudah pantas untuk disejajarkan bukan hanya dengan pelaku ekonomi di Indonesia lainnya, tapi bahkan akan sejajar dengan koperasi-koperasi besar dunia. Hal itu bukan tidak mungkin. Koperasi & UKM yang memiliki aset besar, omzet/volume usaha, jumlah anggota dan pelayanan yang baik di Indonesia
serta
memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri sebagai
Koperasi Indonesia berkelas International Cooperative Alliance (ICA) yakni daftar 300 Global Cooperative. Karena sampai saat ini belum ada Koperasi Indonesia yang masuk untuk mendaftar pada 300 Koperasi besar dunia. Tapi harapan itu akan terwujud, sudah barang tentu setelah melakukan persiapan dengan menata keanggotaan yang solid meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sehingga memenuhi Parameter yang ditetapkan, tidak lama lagi saatnya Koperasi Indonesia masuk dalam Daftar 300 Besar Koperasi Dunia.
Sejarah panjang Lembaga Koperasi Indonesia terus meniti diri membangun semangat dalam kebersamaan. Menghadapi gelombang tantangan dan ujian dengan kesabaran yang hakiki, diharapkan mampu menepis kegelisahan masyarakat terhadap lembaga koperasi yang masih dipandang sebelah mata oleh pelaku ekonomi nasional. Landasan, Visi, Misi dan Filosofi kebersamaan telah dikemas dan melekat disetiap insan pelaku ekonomi Koperasi & UKM di Indonesia. Ada sesuatu yang membuat Koperasi & UKM di Indonesia tetap utuh. Ada sesuatu yang membuat Koperasi & UKM di Indonesia semakin teguh. Ada sesuatu yang membuat Koperasi & UKM di Indonesia semakin berkembang dan maju. Sesuatu itu adalah “Cinta”. Dengan rasa cinta dan semangat nasionalisme, optimis focus dan komitmen dalam mensikapi setiap berubahan maka Lembaga Koperasi & UKM di Indonesia akan mampu menjawab Tantangan, memenuhi Harapan dan Modernisasi. Semoga!
Mulyadi Kartasasmita
DAFTAR PUSTAKA :
•
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.
•
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mickro, Kecil dan Menengah
•
100 Besar Koperasi Indonesia, Irsyad Muchtar, Muhammad Taufiq Majalah PELUANG & Infopasar 2013
•
Majalah PELUANG & Infopasar 03 Tahun IV Maret 2013
•
Majalah PELUANG & Infopasar 05 Tahun IV Mei 2013
•
Majalah PELUANG & Infopasar 06 Tahun IV Juni 2013
•
Laporan RAT Tahan Buku 2011 KSU Sejahtera Bersama
•
Laporan RAT Tahun Buku 2012 KSU Sejahtera Bersama
•
Media Info KUMKM Edisi 4 Tahun 2012
•
Media Info KUMKM Edisi 9 Tahun 2012
•
Media Info KUMKM Edisi 10 Tahun 2012
•
htpp://depkop.go.id
•
http://id.wikipedia.org/wiki/koperasi
•
http://syadiashare.com
•
http://koperasi-mandiri-blongspot.com
