Akhmad Junaidi Peneliti Madya Manajemen Koperasi dan UKM Kemenkop dan UKM, Jakarta

NASIB KSP, DI ANTARA KEBIJAKAN FASILITAS PENJAMINAN DAN SUBSIDI BUNGA KUR (Akhmad Junaidi)

NASIB KSP, DI ANTARA KEBIJAKAN FASILITAS PENJAMINAN DAN SUBSIDI BUNGA KUR THE FATE OF THE SAVING AND LOAN COOPERATIVES, BETWEEN GUARANTEE AND KUR INTEREST RATE SUBSIDY POLICIES Akhmad Junaidi Peneliti Madya Manajemen Koperasi dan UKM Kemenkop dan UKM, Jakarta Email:[email protected] Abstrak Studi ini bertujuan menganalisis potensi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) sebagai Penyalur KUR dan dampaknya terhadap masa depan KSP. KSP adalah lembaga keuangan non bank yang memiliki fungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada para anggotanya dan kepada calon anggota dan anggota koperasi lain. Saat ini, tingkat suku bunga kredit di Indonesia dinilai sangat tinggi dan dipastikan bank tidak dapat bersaing di ASEAN. Guna menurunkan suku bunga kredit di Indonesia, Pemerintah memberi Subsidi Bunga Kredit melalui Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) No.8/2015 tentang Pedoman pelaksanaan KUR. Melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tersebut, Bank dan LKBB dapat menurukan tingkat suku bunga kredit dari 19% menjadi 9%, dimana Pemerinah memberi subsidi suku bunga kredit sebesar 10%. Pada sisi lain, karena KSP tidak mendapatkan subsidi bunga dan fasilitas penjaminan, maka bunga pinjaman KSP kepada anggotanya tidak dapat diturunkan dan tetap berada pada kisaran 20-36% per tahun. Perbedaan suku bunga kredit bank yang diberi subsidi dan tidak diberi subsidi menyebabkan persaingan bisnis antara KSP dan Bank dan LKBB menjadi tidak seimbang. Anggota peminjam KSP berpindah menjadi debitur bank, dengan alasan meminjam di Bank lebih murah dan mendapatkan keringanan dalam persyaratan penjaminan. Sebuah kebijakan yang pada mulanya ditujukan membantu UMKM, justru memangsa ceruk pasar KSP. Oleh karena itu, Pemerintah bermaksud memperbaiki kebijakan ini, dengan melibatkan KSP sebagai Penyalur KUR. Akan tetapi tidak mudah dilaksanakan, karena kebanyakan KSP di Indonesia memiliki skala usaha kecil-kecil dan keberadaannya menyebar di seluruh pelosok tanah air, yang diperkirakan akan mengalami kesulitan mengakses Program KUR ini. Kata kunci : KSP, KUR, Subsidi Bunga, Fasilitas Penjaminan, Perusahaan Penjamin, Bank dan LKBB. Abstract This study aimed to analyze the Cooperative Savings and Loans (KSP) as the KUR Channeling and their impact on the survival of businesses KSP. KUR is SME loans with The Government Guarantees. KSP is a non-bank financial institution that has the function of collecting and distributing funds to its members and to potential members and members of other cooperatives. Currently, the credit interest rate in Indonesia is very high and certainly the bank can not compete in ASEAN. In order to reduce lending rates in Indonesia, the Government gave Interest Subsidy Loan through the Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) to Banks and financial institutions non 23

infokop Volume 26 NO. 1 - Desember 2016 : 23-37

the bank (NBFIs) through the Regulation of the Coordinating Minister for Economic Affairs as Chairman of the Committee on Financing Policy for Micro, Small and Medium Enterprises ( SMEs) No.8 / 2015 on Guidelines for the implementation of KUR. Through Regulation of the Coordinating Minister for Economy, Banks and NBFIs may lower the credit interest rate from 19% to 9%, which the GOI subsidizing lending rates by 10%. On the other hand, since KSP does not get interest subsidy and guarantee facility, the KSP loan interest to its members can not be lowered and remains in the range of 20-36% per year. KSP borrowing members move into the debtor’s bank, the Bank of reasons to borrow at cheaper and get relief in underwriting requirements. A policy that was originally intended to help SMEs, it preys on niche markets KSP. Therefore, the Government intends to improve this policy, with the involvement of KSP as the KUR Distributors. But not easy to implement, since most KSP in Indonesia have a small business scale and spread its presence in the entire country, which is expected to have difficulty accessing the KUR Program. Keyword : KSP (Saving and Loan Cooperative), KUR, interest subsidy, Guarantee Fasilities Banks and LKBB Guaranty Company .

I.

Pendahuluan

Saat ini, Kementerian Koperasi dan UKM terus mendorong agar koperasi mampu menunjukkan fungsi dan perannya sesuai indikator keberhasilan dalam sistem ekonomi Indonesia. Lima indikator yang kerap dipertanyakan tentang keberadaan koperasi sebagai pelaku ekonomi antara lain : seberapa besar koperasi mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, mengurangi tingkat pengangguran terbuka, menekan tingkat kemiskinan, mendorong pertumbuhan sektor riil, serta memperbaiki pemerataan pendapatan masyarakat. Sejauh ini, koperasi dinilai belum mampu menjawab kelima pertanyaan tersebut. Kontribusi sektor koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hanya sebesar 1,7 persen. Bahkan, Prof Richard Robison dari Universitas Melbourne menjadikan sumbangan PDB dari sektor koperasi sebagai indikasi bahwa koperasi Indonesia tidak akan menjadi kekuatan ekonomi baru di pentas regional maupun global (Nining Soesilo, 2016). Ketidakmampuan koperasi tersebut tidak lepas dari berbagai permasalahan internal koperasi, misalnya, kekurangan modal. Pada dasarnya untuk mengatasi permodalan, koperasi dapat menghimpun dana tabungan, simpanan berjangka, modal 24

pinjaman maupun modal sendiri. Modal sendiri terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib yang dapat dihimpun dari para anggotanya. Sedangkan modal pinjaman dapat bersumber dari pinjaman anggota, pinjaman dari lembaga bank dan lembaga keuangan non bank serta sumber lain yang syah. Salah satu kendala yang dihadapi koperasi dalam menghimpun dana tabungan dan simpanan berjangka dan modal sendiri yakni, partisipasi anggota yang sangat rendah dalam menabung dan menyetor modal sendiri dan tidak adanya penjaminan simpanan koperasi. Sebaliknya, jumlah calon peminjam yang mengantri untuk mendapatkan pinjaman dari koperasi sangat banyak. Adanya kesenjangan pada sisi supply uang dan demand uang inilah yang sering disimpulkan bahwa koperasi selalu mengalami kesulitan dalam permodalan. Khusus untuk memenuhi kebutuhan modal pinjaman, Pemerintah telah berupaya dan mendorong koperasi meningkatkan akses terhadap sumber pembiayaan dari kalangan luar lingkungan koperasi. Namun demikian, untuk mengakses permodalan dari luar, koperasi menghadapi berbagai kendala dalam penyediaan agunan atau jaminan ketika mengajukan pinjaman di bank. Kendala lainnya,


banyak koperasi yang tidak bisa mengakses kredit ke bank, karena terkait permasalahan pinjaman masa lalu di bank tertentu yang belum dapat diselesaikan. Sebagaimana kita ketahui koperasi yang memiliki pinjaman di bank pada masa lalu hingga sekarang tidak bisa mengajukan pinjaman karena track recordnya masih tercatat dalam Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia. Untuk mengatasi kesulitan koperasi dalam mengakses sumber pembiayaan bank, maka Pemerinah sejak tahun 2007 menyediakan fasilitas penjaminan yang dikemas dalam Program KUR. Untuk mendukung Program KUR , setiap tahun Pemerintah mengalokasikan APBN dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada perusahaan penjamin. Pemerintah dalam Program KUR juga menyediakan subsidi Imbal Jasa Penjaminan (IJP) yang seharusnya dibayar Koperasi dan UMKM. Sejak pertengahan tahun 2015, Pemerintah tidak hanya menyediakan fasilitas penjaminan kredit kepada UMKM tetapi juga menyediakan subsidi bunga kredit yang penyalurannya dikaitkan langsung dengan pelaksanaan penjaminan KUR. Subsidi bunga kredit kepada nasabah lembaga keuangan atau peminjam anggota KSP hanya dapat disalurkan melalui lembaga keuangan dan koperasi Penyalur kUR yang telah ditetapkan Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM. Dengan demikian dapat disimpulkan tidak mungkin bagi peminjam anggota KSP yang bisa mendapatkan subsidi bunga kredit tanpa melalui KSP Penyalur KUR. Tentu saja ketentuan ini akan menambah pemberat KSP sebagai pendatang baru dalam Program KUR. Ibaratnya, orang akan menuju ke puncak harus naik gunung dua kali. Pertama KSP harus memenuhi syarat sebagai Penyalur KUR yang memenuhi syarat penjaminan dari Perusahaan Penjamin. Kedua, KSP harus mengurus subsidi bunga kredit yang harus diurus setelah KSP ditetapkan menjadi Penyalur KUR. Dengan demikian, kalau syarat pertama tidak dipenuhi, maka

syarat kedua pasti tidak bisa dilampaui. Pada waktu penyaluran KUR tidak mencantumkan subsidi bunga kredit, keadaan usaha KSP masih terasa adem ayem. Mengapa demikian ? Karena selama ini proses peminjaman KSP lebih luwes dalam soal penyediaan agunan dan jaminan. Jadi program penjaminan KUR tidak begitu mempengaruhi kelangsungan hidup KSP. Tetapi setelah ada kebijakan subsidi bunga kredit justru terjadi geger gegeran di KSP. Mengapa demikian, setelah bank-bank dan lembaga keuangan yang bermodal besar dan memiliki jaringan luas di pelosok tanah air, banyak yang pasang iklan menyolok tidak jauh dari kantor KSP yang bebunyi : Pinjam KUR, Bunga 9 % Per Tahun. Inilah yang menjadi akar masalah KSP. Bisnis KSP mulai terganggu, peminjam KSP mulai pindah ke bank, tujuannya satu memburu bunga kredit murah KUR. Mengapa lembaga keuangan yang secara riil mematok bunga kredit 19 %, lalu tibatiba bisa menjual bunga KUR murah, 9 % ? Jawabannya sederhana, karena lembaga keuangan tersebut sudah menjadi Penyalur KUR. Maka kepadanya, berhak mendapatkan subsidi bunga kredit sebesar 10 % dari APBN. Definisi subsidi bunga KUR dapat ditemukan dalam Permenkeu No. 20/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga, yang dimaksud dengan Subsidi Bunga KUR adalah subsidi berupa bagian bunga yang menjadi beban pemerintah sebesar selisih antara tingkat bunga yang diterima Penyalur KUR dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada Penerima KUR. Lantas mengapa KSP tidak bisa menjual pinjaman murah kepada anggotanya ? Jawaban sederhana saja, karena KSP belum menjadi Penyalur KUR. Jadi mohon maaf kepada anggota koperasi kalau mau cari pinjaman murah ke bank Penyalur KUR saja. Mohon maaf juga Pengurus KSP tidak bisa mengusahakan menjadi Penyalur KUR. Itulah kira-kira jawaban para pengurus KSP ketika ditanya oleh para anggotanya. Lantas apakah KSP bisa menjadi Penyalur KUR ? Jawabannya 25


secara formal bisa, sepanjang bisa memenuhi persyaratan yang diatur dalam Permenko No. 9 / 2016. Tetapi kalau kita menjawab secara jujur, dari 65.000 KSP yang di Indonesia mungkin tidak lebih dari 10 KSP yang memiliki potensi menjadi Penyalur KUR. Kita tahulah, keadaan KSP yang sesungguhnya, masih banya kekuranganya. Bukankah lembaga keuagnan seperti KSP yang memerlukan pertolongan dari Pemerintah ? Banyak masyrakat yang tidak memiliki akses ke bank, dan mereka inilah yang menjadi anggota peminjam KSP. Jadi kalau syarat mendapatkan subsidi bunga dari Pemerintah harus menjadi Penyalur KUR terlebih dahulu, maka tidak banyak KSP yang mampu memenuhi persyaratan itu. Kalau KSP tidak memiliki peluang menjadi Penyalur KUR, maka pupus harapan KSP membantu anggotanya menyalurkan pinjaman berbunga murah. Keadaan ini bak peribahasa “bagai pungguk merindukan bulan“, Bahkan KSP bisa menjadi korban kebijakan subsidi bunga murah. Dengan kata lain, keberadaan Program KUR, justru akan menjadikan iklim persaingan usaha yang tidak sehat di sektor keuangan. Keadaan ini lebih tepat diungkapkan dalam peribahasa “Gajah bertarung lawan gajah (lembaga keuangan bermodal besar), pelanduk (KSP kecil-kecil) mati di tengah-tengah”. II.

Penjaminan Kredit

Dalam catatan penulis (Rapat Kabinet di Kemenkop, 2007), rintisan KUR diawali dengan pemikiran bagaimana caranya membantu UMKM dan Koperasi yang feasible but not bankable bisa mengakses kredit bank. Kondisi saat itu memang banyak dikeluhkan oleh banyaknya permohonan kredit UMKM yang ditolak oleh bank karena persoalan agunan dan administrasi pembukuaan. Agunan UMKM banyak yang tidak bisa diikat secara sempurna dalam perjanjian kredit. Contohnya surat tanah dalam bentuk Akte Jual Beli, Leter D (Petuk) meskipun bisa diagunkan namun tidak bisa diikat oleh Perjanjian kredit, karena ketika terjadi default dalam kredit, agunan tersebut tidak bisa dieksekusi oleh bank. 26

Selain itu, banyak alasan bank untuk menolak kredit UMKM, misalnya agunan UMKM dan Koperasi tidak marketable (tidak mudah laku dijual ketika dieksekusi), tidak likuid (tidak mudah diubah dalam bentuk uang tunai). Agunan juga berbeda dengan jaminan. Penjaminan kredit (credit guarantee) adalah memberikan penjaminan kepada pelaku usaha, UMKM dan Koperasi yang layak tetapi tidak memiliki jaminan atau agunan tambahan yang cukup agar dapat memperoleh kredit dari perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Sesuai Permenko No. 9/ 2016 yang dimaksud Penjaminan KUR adalah adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial debitur KUR oleh Perusahaan Penjamin. Dalam Program KUR, fasilitas penjaminan kredit kepada Koperasi dan UMKM diberikan oleh Perum Jamkrindo dan PT. Askrindo sebesar 70 % - 80 % dari kredit yang dicairkan. Pemerintah juga memberikan subsidi Imbal Jasa Penjaminan yang seharusnya ditanggung UMKM sebesar 1,5 % per tahun. Dalam Bahasa Belanda, jaminan adalah “zekerheid” atau “cautie”, yang secara umum artinya merupakan cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya,. Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 dan UU No. 10 Tahun 1998, membedakan pengertian dua istilah tersebut. Dimana dalam UU No. 14 Tahun 1967 lebih cenderung menggunakan istilah “jaminan” dari pada agunan. Jaminan mengandung arti sebagai kepercayaan/ keyakinan dari bank atas kemampuan atau kesanggupan debitur untuk melaksanakan kewajibannya. Sedangkan istilah agunan diartikan sebagai barang/benda yang dijadikan jaminan untuk melunasi utang nasabah debitur. Dalam SK Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 februari 1991, menyebutkan bahwa jaminan adalah: “suatu keyakinan kreditur.bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan”. Sedangkan agunan sesuai Pasal 1 angka 23 UU No. 10 Tahun 1998, yaitu: “jaminan pokok yang diserahkan debitur


dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari’ah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”. Jenis agunan juga dibedakan sesuai penjelasan Pasal 8 UU yang diubah, terdapat 2 (dua) jenis agunan, yaitu: agunan pokok dan agunan tambahan. Agunan pokok adalah barang, surat berharga atau garansi yang berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan, seperti barang-barang atau proyek-proyek yang dibeli dengan kredit yang dijaminkan. Sedangkan agunan tambahan adalah barang, surat berharga atau garansi yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan, yang ditambah dengan agunan. Mengapa bank/kreditur selalu meminta agunan kepada nasabah? Dengan adanya agunan, maka debitur memberikan hak dan kekuasaan kepada bank/kreditur untuk mendapatkan pelunasan kredit, apabila debitur melakukan cidera janji. Agunan kredit berguna untuk menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga memperkecil kemungkinan debitur untuk meninggalkan usahanya/ proyeknya, dengan merugikan diri sendiri. Agunan kredit juga bermanfaat untuk memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya, misalnya dalam pembayaran angsuran pokok kredit tiap bulannya. Syarat agunan yang diminta oleh bank biasanya dalam bentuk barang jaminan setiap waktu dapat di eksekusi, bahkan mudah dipasarkan (marketable) dan diuangkan untuk melunasi utang debitur. III.

Palaksanaan KUR

Sejak Program KUR ini telah diluncurkan tahun 2007 hingga sekarang, perkembangan

1

KUR dari tahun ke tahun meningkat dari aspek jumlah lembaga keuangan Penyalur KUR, jumlah debitur KUR, hingga nilai kredit/ pembiayaan yang disalurkan. Berdasarkan data Bank Indonesia, sejak diluncurkan pada 2007 hingga awal Juni 2016 jumlah KUR yang disalurkan secara kumulatif mencapai Rp247.743 triliun. Jumlah nasabah KUR secara kumulatif meningkat dari 3.623 unit pada 2007 menjadi 16.115.658 unit awal Juni 2016. Berdasarkan data BPS, pada 2013 jumlah UMKM 57.895.721 unit, dengan mayoritas 57,189,393 unit dari kategori usaha mikro, yang menjadi sasaran utama skim KUR. Berarti hanya sekitar 27,8 % dari jumlah UMKM, atau hanya sekitar 28,2 % dari jumlah usaha mikro, yang pernah mendapat KUR. Kalau dilihat dari aspek kuantitasnya, dengan masih sangat sedikitnya jumlah UMKM, terutama usaha mikro, yang pernah mendapat KUR, maka belum bisa disimpulkan bahwa skim KUR selama ini berhasil walaupun jumlah KUR yang disalurkan bertambah setiap tahun, dan NPL- nya relatif rendah antara 3% dan 4%; masih lebih rendah dari tingkat maksimum 5% yang ditetapkan BI 1. Pada tahun 2016 target penyaluran KUR sebesar Rp100 triliun. Jenis KUR uamg disalurkan kepada Koperasi dan UKM terdiri dari terdiri KUR Mikro, KUR Ritel dan KUR TKI. KUR Mikro adalah KUR dengan plafon kredit maksimal Rp25 juta per nasabah. Sedangkan KUR Ritel adalah KUR dengan plafond kredit sebesar Rp50 juta maksimal Rp500 juta. KUR TKI (Tenaga Kerja Indonesia) dengan plafon kredit sebesar maksimal Rp25 juta per nasabah. Realisasi penyaluran KUR tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tulus Th. Tambunan, Efektivitas Kredit Usaha Rakyat, 2016

27

Tabel 1 : Realisasi Penyaluran KUR Per infokop Volume 26 NO. 1 - Desember 2016 : 23-37

Tabel 1 : Realisasi Penyaluran KUR Per Oktober 2016

Oktober 2016 No.

Nama Bank

KUR Mikro KUR Ritel Rp (Jt) Debitur Rp (Jt) Debitur 1 Bank BRI 50.480.000 3.254.346 7.260.000 50.429 2 Bank Mandiri 3.334.593 171.786 6.481.675 72.719 3 Bank BNI 39.253 1.801 9.995.997 38.374 4 BPD Bali 8.290 349 149.000 665 5 BPD NTT 32.645 1.987 63.980 575 6 BPD DIY 16.266 883 29.207 224 7 Bank Sinarmas 8 Bank Sumut 68.084 519 9 Bank BTPN 8.736 501 6.843 55 10 BPD Kalbar 20 1 865 5 11 Bank Maybank 12 Bank Artha G 80 4 13 Bank OCBC NISP 850 2 14 Bank Nagari 50 3 3.001 19 15 Bank Sulselbar 700 2 16 Bank Jambi Total 53.919.933 3.430.661 24.060.202 163.588 Sumber : Kementerian Koperasi dan UKM, November 2016

KUR TKI Rp (Jt) Debitur 37.990 2.900 6.603 441 26.773 1.1642 31.065 2.049 154 10 102.585 7.042

Jumlah Rp (Jt) Debitur 57.777.990 3.306.675 9.822.871 244.946 10.062.023 41.817 157.290 1.014 96.625 2.562 45.473 1.107 31.065 2.049 68.084 519 15.579 556 885 6 154 10 80 4 850 2 3.051 22 700 2 78.082.020 3.601.289

Sumber : Kementerian Koperasi dan UKM, November 2016

Program KUR memiliki beberapa Programterutama KUR bagi memiliki beberapa kelebihan, debitur Koperasi kelebihan, bagi debitur Koperasi dan UKMterutama dalam persyaratan penjaminan. dan UKM dalam persyaratan penjaminan. Pertama, sebelum ada fasilitas KUR, Pertama, sebelum ada fasilitas meski calon debitur KoperasiKUR, dan meski UKM calon debitur Koperasi dan UKM layak layak mendapatkan kredit tetapi ditolak mendapatkan kredit tetapi ditolak bank dengan bank dengan alasan tidak memiliki agunan alasan tidak memiliki agunan yang cukup. yang cukup. Kondisi ini dalam dunia Kondisi ini dalam dunia perbankan dikenal perbankan dikenal dengan istilah debitur dengan istilah debitur yang layak tetapi tidak yang layak tetapiada tidak bankable. bankable. Setelah fasilitas KUR,Setelah calon ada fasilitas KUR, calon debitur yang debitur yang layak tetapi tidak bankable, layak tetapipenjaminan tidak bankable, dibantu lalu dibantu oleh lalu Pemerintah penjaminan olehPenjamin Pemerintah melalui Perusahaan dalam melalui bentuk Perusahaan Penjamin dalam bentuk menyediakan fasilitas penjaminan sebesar menyediakan penjaminan 70% dari kredit fasilitas yang disetujui bank. sebesar Kedua, dengan penjaminan ini, 70% adanya dari kemudahan kredit yang disetujui banyak Koperasi dan UKM yang mendapatkan bank. Kedua, dengan adanya kemudahan pertolongan kredit bank. penjaminandalam ini, mengakses banyak Koperasi dan Ketiga, dengan adanya fasilitas penjaminan UKM yang mendapatkan pertolongan kredit perusahaankredit penjamin Bank dalamdarimengakses bank.ini,Ketiga, Penyalur KUR juga mendapatkan kepastian dengan adanya fasilitas penjaminan kredit mendapatkan kembali uang yang disalurkan dari perusahaan penjamin ini, Bank kepada Koperasi dan UMKM jika kreditnya Penyalur KUR juga mendapatkan bermasalah. Dengan fasilitas penjaminan kepastian mendapatkan kembali uang yang kredit, Bank dapat mengajukan klaim sebesar disalurkan Koperasi dan UMKM 70% kepadakepada Perusahaan Penjamin, jika jika kreditnya bermasalah. Dengan fasilitas kredit yang disalurkan bermasalah. Keempat, sebelum ada fasilitas KUR Koperasi dan

28

penjaminan

kredit,

Bank

dapat

UMKM mengurusklaim penjaminan ke mengajukan sebesar kredit 70% kepada perusahaan penjaminan Perusahaan Penjamin,harus jika membayar kredit yang Imbaldisalurkan Jasa Penjaminan kepada Perusahaan bermasalah. Keempat, sebelum Penjamin dengan 1,5%-2% per tahun dari ada fasilitastarif KUR Koperasi dan UMKM kredit yang dijamin. Setelah ada fasilitas KUR, mengurus penjaminan kredit ke maka Koperasi dan UKM menikmati subsidi perusahaan penjaminan harus Imbal Jasa Penjaminan yang seharusnya membayar Imbal Jasa Penjaminan kepada dibayar Koperasi dan UKM sebagai Terjamin Perusahaan Penjamin dengan tarif 1,5%dengan sumber pembayaran dari APBN. 2% imbal per tahun kredit yang dijamin. Subsidi jasa dari penjaminan ini dapat Setelah ada fasilitas KUR, maka Koperasi dinikmati oleh Koperasi dan UKM selama UKM menikmati subsidi Imbal 3- 5 dan tahun, tergantung jenis kreditnya apakahJasa yang investasi. seharusnyaKelima, dibayar kreditPenjaminan modal kerja ataupun Koperasi dan UKM sebagai Terjamin sebelum adanya KUR, debitur Koperasi dan sumbermembayar pembayaran darikredit APBN. UKMdengan seharusnya bunga sebesar 19% kepada LKBB penyalur Subsidi imbal Bank jasa dan penjaminan ini dapat KUR.dinikmati Setelah adanya Program KUR, debitur oleh Koperasi dan UKM selama Koperasi UKMtergantung cukup membayar bunga 3- 5dan tahun, jenis kreditnya sebesar 9% karena Pemerintah menyediakan apakah kredit modal kerja ataupun subsidi bunga sebesar 10% untuk bunga kredit investasi. Kelima, sebelum adanya KUR, yang seharusnya dibayar Koperasi dan UMKM. debitur Koperasi dan UKM seharusnya Keenam, dengan adanya fasilitas subsidi membayar bunga kredit sebesar bunga sebesar 10%, maka pendapatan Bank 19% kepada Bank dan LKBB penyalur dan LKBB panyalur KUR tidak berkurang, KUR. Setelah adanya Program KUR, sebaliknya tetap mendapatkan jasa pendapatan Koperasi dan UKM cukup bungadebitur pinjamaan sebesar 19%.

membayar bunga sebesar 9% karena

Mengapa Pemerintah memberikan subsidi bunga kepada Koperasi dan UMKM ?


Jawaban yang sering dikemukakan Pemerintah yakni guna menurunkan suku bunga KUR dengan pertimbangan tingkat bunga kredit UMKM di Indonesia dinilai masih sangat tinggi dibandingkan dengan negara–negara ASEAN. Jika bunga kredit tidak diturunkan, dikhawatirkan akan mengganggu daya saing UMKM Indonesia dalam menghadapi pelaku usaha negara-negara lain yang tergabung dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Program KUR juga dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan rating daya saing Indonesia khususnya memperbaiki aspek Ease of Doing Business (EODB) di Indonesia. Pemberian Subsidi Bunga KUR juga dilatarbelakangi untuk pemulihan usaha Koperasi dan UMKM akibat perlambatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2016 ini, Pemerintah menyediakan subsidi bunga KUR sebesar Rp10,5 triliun. Bahkan pada tahun 2017, Pemerintah akan mendorong agar suku bunga KUR dapat diturunkan lagi menjadi 7% per tahun. Penurunan suku bunga KUR tahun depan akan memperbesar pengeluaran APBN yang ditanggung Pemerintah.

Gubernur BI, dan OJK. Komite Kebijakan ini memiliki berwenang menerima atau menolak permohonan lembaga keuangan sebagai Penyalur KUR, perusahaan penjamin dan mengatur besaran Penyertaan Modal Negara kepada Perusahaan Penjamin, besaran fasilitas penjaminan , subsidi imbal jasa penjaminan, dan subsidi bunga kredit serta menetapkan kriteria UMKM yang berhak mendapatkan fasilitas penjaminan dan subsidi bunga kredit. Kedua, lembaga keuangan Penyalur KUR terdiri dari Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSP-PS). Lembaga keuangan Penyalur KUR adalah lembaga keuangan yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan sebagai Penyalur KUR. Persyaratan lebmaga keuangan untuk menjadi Penyalur KUR berdasarkan Permneko No. 9 Tahun 2016, Pasal 4 : 1.

Penyalur KUR adalah Lembaga Keuangan atau Koperasi yang telah memenuhi persyaratan sebagai Penyalur KUR.

2.

Persyaratan sebagai Penyalur KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

Program KUR diatur oleh Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian (Permneko) Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah No. 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR dan Permenko No No. 13 / 2015 serta Permenko No. 9 /2016. Berikut ini adalah penjelasan ringkas mengenai apa saja yang dimuat dalam Permenko tersebut. Pertama, Instansi pemerintah yang terlibat dalam Program KUR dikoordinasikan melalui Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, selanjutnya disebut Komite Kebijakan. Ketua Komite Kebijakan dijabat oleh Menko Perekonomian beranggotakan Menteri teknis lainnya antara Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Perindustrian, Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri BUMN, Badan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

a.

Sehat dan berkinerja baik

b.

Melakukan kerjasama Perusahaan Penjamin penyaluran KUR; dan

c.

Memiliki online system data KUR dengan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).

dengan dalam

Penjelasan lebih lanjut apa saja yang harus disiapkan Koperasi memenuhi persyaratan sebagai Penyalur KUR sebagai berikut : 1.

Koperasi yang dapat mengajukan Penyalur KUR adalah adalah KSP dan KSP-PS, lihat Permenko No. 9 / 2016 Pasal 4 B ayat (8).

2.

Sebelum mengajukan Penyalur KUR, koperasi harus harus memiliki nilai kesehatan Sehat dan Berkinerja baik.

29


Untuk menyatakan koperasi memiliki nilai sehat, maka koperasi tersebut harus dinilai kesehatannya oleh Penilai Kesehatan.

10. Kemenkeu menyampaikan hasil penetapan Koperasi sebagai Penyalur KUR kepada Komite Kebijakan, dan OJK serta Kemenkop dan UKM.

3.

Predikat Kesehatan KSP dan KSP-PS dinilai oleh Penilai Kesehatan KSP dan KSP-PS. KSP dan KSP-PS dinyatakan Sehat.

11. Koperasi yang ditetapkan sebagai Penyalur KUR harus memiliki online system data KUR dengan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).

4.

Penilai Kesehatan KSP dan KSP-PS. KSP dan KSP-PS adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diberi tugas dan wewenang untuk menilai kesehatan KSP dan USP Koperasi sesuai dengan wilayah keanggotaan koperasi.

5.

Untuk menyatakan koperasi berkinerja baik, harus memenuhi persyaratan terentu yang belum dijelas menggunakan pedoman penilaian seperti apa. Mungkin Permenkop tentang pedoman pemeringkatan koperasi bisa digunakan untuk menilai koperasi berkinerja baik.

6.

Setelah Koperasi memenuhi syarat “ sehat” dan berkinerja baik”, Koperasi harus melakukan kerjasama dengan Perusahaan Penjamin. Dalam hal ini koperasi bisa bekerjasama dengaan Perum Jamkrindo, PT. Askrido atau Perusahaan Jamkrida di daerah.

7.

Setelah Koperasi memenuhi syarat “sehat’ dan berkinerja baik, koperasi harus mengajukan permohonan kepada Kemenkop dan UKM sebagai Penyalur KUR.

8.

Sebelum Kemenkop dan UKM menetapkan Koperasi sebagai Penyalur KUR, Kemenkop dan UKM harus berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan

9.

Setelah Koperasi ditetapkan sebagai Penyalur KUR oleh Kemenkop dan UKM, maka Kemenkop dan UKM harus menyampaikan hasil penetapan Koperasi sebagai Penyalur KUR kepada Komite Kebijakan, Kementerian Keuagnan dan Kuasa Pengguna Anggaran KUR.

30

IV. Potensi KSP sebagai Penyalur KUR Masih banyak orang berpendapat melibatkan Koperasi dalam Program KUR adalah mendorong agar koperasi berlombalomba menjadi debitur Bank dan mengambil KUR di Bank atau Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Padahal maksud Pemerintah melibatkan Koperasi sebagai sebagai Penyalur KUR adalah menjadikan KSP sebagai kreditur atau Pemberi Pinjaman kepada anggotanya yang didukung dengan fasilitas subsidi bunga, subsidi imbal jasa penjaminan dan jaminan dari Pemerintah. Bila KSP ini bisa dilibatkan sebagai Penyalur KUR, maka anggota KSP akan dapat menikmati berbagai kemudahan dan keringanan bunga dalam meminjam uang dari KSP. Dengan melibatkan KSP sebagai Penyalur KUR, diharapkan program penyaluran KUR dapat menjangkau lebih banyak debitur, penyebaran lebih merata dan tepat sasaran untuk memberdayakan usaha mikro di seluruh Indonesia. Untuk memberi kesempatan kepada KSP menjadi Penyalur KUR, Pemerintah telah melakukan perubahan kebijakan mendasar Permenko No. 8 /2015 diubah menjadi Permenko No. 9 /2016, pada Pasal 4 intinya Koperasi dapat menjadi Penyalur KUR dengan posisi yang sama dengan Bank dan LKBB. Realisasi kebijakan dan program ini sedang ditunggu pelaku KSP dan usaha simpan pinjam (USP) koperasi. Mengingat selama ini penyaluran KUR hanya melibatkan Bank dan LKBB, sementara jumlah KSP/USP Koperasi yang belum mendapat kesempatan masih sangat banyak dibandingkan dengan jumlah Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Ini


seakan menjadi ironi, mengapa sampai saat ini tidak ada satu pun dari KSP/ USP Koperasi di seluruh Indonesia yang berhasil menjadi Penyalur KUR. Keberadaan KUR saat ini di satu sisi menciptakan kenikmatan bagi para debitur KUR Bank, terutama dirasakan dalam pemberian suku bunga dan keringanan dalam penyediaan jaminan. Tetapi di sisi lain, merusak suku bunga pasar Koperasi Simpan Pinjam, Kebijakan ini mengakibatkan berpindahnya anggota peminjam KSP menjadi nasabah Bank Penyalur KUR. Saat ini bunga pinjaman di KSP masih di atas 20 % per tahun, dengan kebijakan bunga KUR murah 9 %, sehingga bunga KSP tidak bisa bersaing dengan bunga KUR. Dengan adanya pemberian kesempatan KSP menjadi Penyalur KUR, maka kedudukan KSP sebagai lembaga keuangan setara dengan Bank dan LKBB. KSP juga dapat melakukan penghimpunan dan penyaluran dana layaknya sebuah bank. Sesuai PP No. 9/1995, kegiatan usaha KSP juga menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan. Hanya saja ruang lingkup pengelolaan keuangan yang diberikan kepada KSP lebih terbatas dibandingkan kepada LKB dan LKBB. Misalnya kegiatan berikut ini bisa dilakukan oleh bank tetapi tidak bisa oleh KSP, antara lain treasury, valuta asing, keagenan dan kerja sama, sistem pembayaran dan electronic banking, jasa lainnya; dan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. KSP adalah lembaga keuangan yang dapat melayani masyarakat terutama anggotanya dalam keperluannya untuk menyimpan dan meminjam dana. KSP mempunyai peluang

untuk menjadi lembaga keuangan yang baik, sehat dan dipercaya masyarakat. Kuncinya, apabila KSP dibangun dan dikembangkan dengan benar secara bersama oleh anggotanya. KSP merupakan lembaga keuangan formal yang paling dekat dengan aktivitas usaha mikro, sehingga diharapkan dapat menjawab sejumlah hambatan yang dialami usaha mikro dalam mengakses pembiayaan dari perbankan akibat tidak tersedianya jaminan yang cukup. Oleh karena itu, KSP seharusnya diberikan peran besar dalam pemberdayaan usaha mikro, khususnya untuk penyediaan permodalan bagi usaha mikro yang tersebar di plosok-plosok dan pedesaan di mana akses lembaga perbankan masih terbatas. Keberadaan sebagian besar usaha mikro yang tersebar di seluruh tanah air tetap saja tidak akan terjangkau oleh layanan perbankan yang masih terbatas. Ujung - ujungnya, usaha mikro akan tetap lari ke renteineir. Oleh karena mengembangkan KSP adalah langkah yang strategis untuk mendekatkan pelayanan keuangan kepada masyarakat banyak. Jumlah KSP di Indonesia saat ini sebanyak 65.260 unit yang melayani simpanan dan pinjaman anggota sebanyak 22.601.609 orang. Dari jumlah koperasi tersebut, koperasi mampu menghimpun dana sebesar Rp33,75 triliun. Usaha simpan pinjam yang dilakukan oleh koperasi dlaksanakan oleh KSP, Koperasi Kredit (Credit Union), Unit Usaha Simpan Pinjam (USP), Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSP-PS), Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USP-PS). Jumlah koperasi, anggota, simpanan dan aset usaha simpan pinjam oleh koperasi ditunjukkan dalam Tabel 2. Dari Tabel 2 dapat ditunjukkan skala

31

Union), Unit Usaha Simpan Pinjam

infokop 26 NO. 1 - Desember (USP), Volume Koperasi Simpan Pinjam2016 dan: 23-37

(USP-PS). Jumlah koperasi, anggota, simpanan dan aset usaha simpan pinjam oleh koperasi ditunjukkan dalam Tabel 2.

Pembiayaan Syariah (KSP-PS), Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Tabel22 : : KSP KSPAktif, Aktif, Anggota, Anggota, dan Tabel dan Simpanan SimpananDiterima Diterima

Uraian Kop. Aktif Jml Anggota Simp. Diterima (Rp) KSP 7.624 3.606.193 4.642.485.226.712 Kopdit/CU 917 2.530.720 18.775.272.983.586 USP 54.272 14.987.815 4.149.682.499.507 KSPPS 1.848 1.476.611 2.848.378.154.418 USPPS 608 270 340.605.156.359 Total 65.269 22.601.609 30.756.424.020.582 Sumber: Kemenkop : Kemenkopdan danUKM UKM(2016) (2016) dan danInkopdit Inkopdit(2015) (2015 Sumber usaha rata-rata KSP yaitu dengan cara menghitung angka2 rata-rata simpanan diterima Dari Tabel dapat ditunjukkan skala setiapusaha KSP rata-rata yaitu sebesar Rp471 juta. Jika KSP yaitu dengan cara diasumsikan, KSPangka mendapatkan modal luar menghitung rata-rata simpanan sebesar satu kali dari rataan dana simpanan diterima setiap KSP yaitu sebesar diterima, maka dapat kebanyakan Rp471 juta. Jikadipastikan diasumsikan, KSP skala mendapatkan usaha KSP dimodal Indonesia memiliki luar sebesar satuaset dibawah 1 milyar. Indonesia kaliRpdari rataanMemang dana disimpanan ada beberapa koperasi yang memiliki diterima, maka dapat dipastikanaset diataskebanyakan Rp 6 triliun (Kospin Jasa Pekalongan), skala usaha KSP di CU Lantang Tipo memiliki aset sebesar Rp Indonesia memiliki aset dibawah Rp 1 1,3 Triliun , BMT UGT Sidogiri memiliki aset milyar. Memang di Indonesia ada sebesar Rp 1,6 Triliun.

beberapa koperasi yang memiliki aset diatas Rp 6 triliun (Kospin Jasa V. Paradoks Program Pekalongan), CU KUR Lantang Tipo memiliki pada aset sebesar Rp 1,3 Triliun , Mengacu PMK No.20/2015, maka BMT UGT memiliki aset Subsidi Bunga KURSidogiri memberi dampak positif sebesar Rp 1,6 Triliun. pada Bank dan LKBB selaku penyalur kredit bersubsidi yakni, nasabah bank bertambah banyak diikutiProgram peningkatan V. Paradoks KUR penyaluran jumlah kredit. Jika kredit yang disalurkan macet, maka pada bank PMK memperoleh penggantian Mengacu No.20/2015, maka dari perusahaan penjaminan yakni Perum Subsidi Bunga KUR memberi dampak Jamkrindo dan Bank Perum dan Askrindo. jauh positif pada LKBBLebih selaku lagi, Subsidi Bunga KUR memberi dampak penyalur kredit bersubsidi yakni, nasabah positif para nasabah banyak bank yakni,diikuti nasabah bank bagibertambah bank membayar harga bunga pinjaman yang peningkatan penyaluran jumlah kredit. Jika lebih Sebaliknya, kebijakan subsidi kreditmurah. yang disalurkan macet, maka bank bunga KUR membawa derita bagi KSP karena memperoleh penggantian dari perusahaan bunga pinjaman yang ditawarkan KSP menjadi penjaminan yakni Perum Jamkrindo dan 100 % lebih tinggi tinggi dibandingkan kredit Perum Askrindo. Lebih jauh lagi, Subsidi Bank dan LKBB. Konsekuensinya, KSP Bunga KUR memberi dampak positif bagi kehilangan daya tarik dimata para anggotanya para nasabah bank yakni, nasabah sehingga mendorong perpindahan debitur KSP bank membayar harga Singkatnya, bunga pinjaman menjadi nasabah bank. subsidi 32

bunga KUR menjadikan harga pinjaman di KSP bersaing dengan kredit di yangtidak lebihbisa murah. Sebaliknya, kebijakan bank, dan akhirnya menekan bisnis KSP. Jika subsidi bunga KUR membawa derita bagi keadaan berlangsung maka berpotensi KSP ini karena bunga lama pinjaman yang meredupkan bisnis KSP. ditawarkan KSP menjadi 100 % lebih

tinggi tinggi sedih dibandingkan kreditnegatif Bank dandari Kisah dampak LKBB. Konsekuensinya, kredit inidi dialami KSP kebijakan subsidi bunga KUR kehilangan tarikUSPbagi para oleh sejumlah daya KSP dan di berbagai anggotanya sehingga mendorong daerah. Usaha simpan pinjam Koperasi perpindahan KSP menjadi Pasar (Koppas) dinasabah Jakarta melaporkan dengan adanya KUR 9subsidi % perbunga tahun, nasabahiklan bank.bunga Singkatnya, para selama ini meminjam KURanggotanya menjadikanyang harga pinjaman di KSP ditidak Koppas menjadi nasabah salah bisa berpindah bersaing dengan kredit di bank, satu Bank Penyalur KUR. Keluhan serupa dan akhirnya menekan bisnis KSP. Jika disampaikan pengurus KUDlama di Kabupaten keadaan iniolehberlangsung maka Garut, sejak berlaku bunga KUR berpotensi meredupkan bisnis KSP. murah, banyak anggotanya meminjam KUD. Kisah sedih malas dampak negatif di dari Demikian juga suara sumbang tentang dampak kebijakan subsidi bunga KUR ini dialami negatif subsidi bunga murah bisnis oleh sejumlah KSP dan USPterhadap di berbagai KSP mulai terdengar di forum rapat yang daerah. Usaha simpan pinjam Koperasi diselenggarakan Kementerian Koperasi dan Pasar (Koppas) di Jakarta melaporkan UKM dan Dinaskop dan UKM Provinsi dan dengan adanya iklan bunga KUR 9 % per Kabupaten/Kota. Bahkan, ada sindiran KSP tahun, para anggotanya yang selama ini ibarat anak kandung dari Orang Tua (Red, meminjam di Koppas berpindah menjadi Kemenkop ddan UKM), yang diperlakukan nasabah salah satu Bank Penyalur KUR. seperti “anak tiri”. Keluhan serupa disampaikan oleh BukanKUD hanya subsidiGarut, bungasejak KUR pengurus di soal Kabupaten saja yang melemahkan Sistem seleksi berlaku bunga KUR KSP. murah, banyak para Penyalur KUR juga dinilai lebih memberi anggotanya malas meminjam di KUD. keuntungan kepada lembaga keuangan dan Demikian juga suara sumbang tentang LKBB yang bermodal besar dan dikelola secara dampak negatif subsidi bunga murah bisnis modern. Bank dan LKBB memiliki tingkat terhadap bisnis KSP mulai terdengar di kesiapan yang lebih baik dibandingkan KSP. forum rapat yang diselenggarakan Apalagi Bank dan LKBB diuntungkan karena Kementerian Koperasi UKM rencana dan memiliki informasi simetrisdan terhadap

bermodal besar dan dikelola secara bisnis belum bisa diketemukan berapa angka modern. Bank dan LKBB memiliki tingkat yang pasti KSP yang memenuhi sehat kesiapan yang lebih baik dibandingkan dan berkinerja baik. Predikat Penilaian NASIB KSP, DI ANTARA KEBIJAKAN FASILITAS PENJAMINAN KSP. Apalagi Bank dan Kesehatan menurut Pedoman Penilaian DAN SUBSIDI BUNGA KUR (Akhmad Junaidi) LKBB diuntungkan karena memiliki Kesehatan KSP dikelompokkan sebagai informasi simetris terhadap rencana berikut : kebijakan yangyang akan olehKomite kebijakan akandikeluarkan dikeluarkan oleh Tabel 3 : Kriteria Predikat Penilaian KomiteKebijakan, Kebijakan, karena selalu dalam Tabel 3 : Kriteria Predikat Penilaian karena selalu diikutsertakan Kesehatan KSP diikutsertakan dalam proses pengambilan Kesehatan KSP proses pengambilan keputusan. Sebaliknya Skor Hasil Prediket Kesehatan keputusan. Sebaliknya KSP boleh KSP boleh dikatakan tidak memiliki persiapan Penilaian dikatakan tidak memiliki persiapan yang yang baik untuk melaksanakan Program KUR. 80 < x < < 100 Sehat baik untuk melaksanakan Program KUR. Hal ini disebabkan KSP tidak mendapatkan 66 < x < 80 Cukup Sehat Hal informasi ini disebabkan KSP atau tidakasimetri yang sempurna 51 < x < 66 Dalam Pengawasan mendapatkan informasi yang KUR. informasi terhadap kebijakan Program 0 < x < 51 Dalam Pengawasan Khusus sempurna ataubidang asimetri informasi terhadap Dalam ekonomi, asimetri informasi Sumber : Perdep Pengawasan Kemenkop kebijakan Program Dalam bidang danSumber UKM No. 6/ 2015Pengawasan Kemenkop terjadi jika salahKUR. satu pihak dari suatu transaksi : Perdep ekonomi, asimetri informasi terjadi jika memiliki informasi lebih banyak atau lebih dan UKM No. 6/ 2015 salah baik satu dibandingkan pihak dari pihak suatu lainnya. transaksiKarena Beberapa laporan menunjukkan Beberapa laporan menunjukkan masih memiliki informasi lebih banyak atau lebih masih banyak KSP yang belum adanya informasi asimetri ini, maka wajar jika banyak KSP yang belum dinilai baik dibandingkan pihak lainnya. Karena dinilai kesehatannya oleh Penilai KSP tidak memiliki pemahaman yang utuh kesehatannya oleh Penilai Kesehatan adanyatentang informasi asimetri ini, maka wajar Kesehatan KSP/ USP. Jumlah dan dampak kebijakan Program KUR bagi KSP/ USP. Jumlah dan kompetensi jika KSP tidak memiliki pemahaman yang kompetensi Penilai Kesehatan serta dirinya. Sehingga ketika kebijakan ini sudah Penilai Kesehatan serta keterbatasan utuh tentang dampak kebijakan Program keterbatasan anggaran menjadi berlangsung, KSP terlambat memberikan anggaranmengapa menjadi KSP penyebab KUR respons bagi dan dirinya. Sehingga ketika penyebab / USPmengapa tidak upaya mengantisipasinya. KSP / USP tidak dilakukan penilaian kebijakan ini sudah berlangsung, KSP dilakukan penilaian kesehatan. Sampai Dalam kondisirespons sekarang ini,upaya nampaknya ini belumada ada terlambat memberikan dan saatkesehatan.iniSampai saat belum KSP seperti tidak memiliki pilihan lain dan, laporan mengenai mengenai KSP yang telah telah dinilai mengantisipasinya. laporan KSP yang harus terus mendapat perlakuan seperti kesehatannya oleh Penilai Kesehatan Dalam kondisi sekarang ini, dinilai kesehatannya oleh Penilai “anak KSP tiri”. Tapi, ini bisa baik dari baik Kemenkop, dan nampaknya sepertikeadaan tidak seperti memiliki Kesehatan dari Dinaskop Kemenkop, diubah dengan membuat kebijakan yang UKM Provinsi dan Dinaskop dan pilihan lain dan, harus terus mendapat Dinaskop dan UKM Provinsi dan menguntungkan dan tentu tidak UKM dan Kabupaten/Kota. Selain itu, perlakuan seperti anakBank, tiri. LKBB Tapi, keadaan Dinaskop UKM Kabupaten/Kota. memakan korban KSP. Ketika Pemerintah untuk mengukur kriteria KSP seperti ini bisa diubah dengan membuat Selain itu, untuk mengukur berkinerja kriteria menawarkan KSP sebagai Penyalur baik berkinerja belum ada pedomannya. kebijakan yang menguntungkan Bank, KUR, KSP baik belum Apakah ada maka KSP memiliki sejumlah kendala Pedoman Pemeringkatan Koperasi bisa LKBB dan tentu tidak memakan korban pedomannya. Apakah Pedoman dijadikan ukuran untuk bisa mengukur KSP KSP. untuk melaksanakan Program KUR antara Pemeringkatan Koperasi dijadikan lain : penilaian kesehatan, keterbatasan berkinerja baik, mengenai hal ini masih Ketika Pemerintah menawarkan KSP ukuran untuk mengukur KSP perlu dipertanyakan. Ketidaksediaan data sebagaimenyediakan Penyalur modal KUR,sendiri, makatinginya KSPcost of berkinerja baik, mengenai hal ini masih fund, dan penerapan sistem online data KUR penilaian kesehatan ini akan menyulitkan memiliki sejumlah kendala untuk perlu dipertanyakan. Ketidaksediaan dengan SIKP. Kendala tersebut Pemerintah KSP melaksanakan Program KUR antaraantara lain lain : : data penilaianmenentukan kesehatan berapa ini akan yang dapat diikutsertakan dalam Program penilaian kesehatan, keterbatasan menyulitkan 1. Penilaian Kesehatan KSP dan KUR.

berkinerja baik. Syarat utama KSP menjadi Penyalur KUR adalah sehat dan berkinerja baik. Dari sebanyak 65.000 KSP diatas belum bisa diketemukan berapa angka yang pasti KSP yang memenuhi sehat dan berkinerja baik. Predikat Penilaian Kesehatan menurut Pedoman Penilaian Kesehatan KSP dikelompokkan sebagai berikut :

2.

Keterbatasan Sendiri

Menyediakan

Dana

Dana KUR yang disalurkan oleh KSP harus bersumber dari anggota. KSP pada umumnya sulit menghimpun dana dari para anggota baik dalam bentuk tabungan, simpanan berjangka maupun modal sendiri. Rendahnya kepercayaan anggota terhadap KSP menjadi penyebab utama rendahnya dana yang dihimpun

33


KSP. Tidak tersedianya fasilitas penjaminan simpanan menjadi hambatan psikologis anggota menyimpan di KSP. KSP juga menghadapi kesulitan dalam menghimpunan modal sendiri. KSP juga belum banyak yang memanfaatkan simpanan wajib khusus sebagai sarana memupuk modal sendiri. Kebanyakan anggota lebih senang menyimpan di bank dibanding di KSP. Keterbatasan menyediakan modal sendiri merupakan titik lemah kebanyakan KSP. Kebanyakan sumber dana KSP berasal dari utang kepada bank, lembaga keuangan maupun LPDB-KUKM. 3.

Kesulitan Menyediakan Online System data KUR SIKP Penerapan IT di KSP umumnya masih menjadi kelemahan. Masih banyak KSP yang melakukan transaksi simpan pinjam dengan cara manual. Adanya kewajiban KSP menggunakan sistem online data KUR dengan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) akan menjadi hambatan dalam mengakses Program KUR.

34

Biaya Operasional Permohonan

Mengurus

Panjangnya birokrasi dalam mengurus permohonan menjadi Penyalur KUR diperkirakan akan mempersulit KSP menjadi Penyalur KUR. Untuk mengurus Program KUR selain menghabiskan waktu, juga biaya tidak murah. Biaya operasional yang dikeluarkan oleh KSP akan semakin mahal, manakala lokasi KSP jauh dari Jakarta. KSP akan mengeluarkan biaya besar untuk urusan transportasi dan akomodasi bolak balik ke Jakarta dan lokasi asal dimana KSP berdomisili untuk mengurus Penandatangan MoU dengan Komite Kebijakan.

Tingginya Cost of Fund KSP Biaya dana (cost of fund) KSP relatif lebih tinggi dibanding dengan bank. Bunga tabungan dan simpanan berjangka KSP masih diatas 7 % per tahun. Sementara cost of fund dari bunga tabungan simpanan berjangka bank berkisar menjadi 3 – 4 % per tahun. Cost of fund KSP akan sangat tinggi, jika sumber dana KSP berasal dari pinjaman bank. Rata-rata bunga pinjaman bank di luar masih berkisar 14 % per tahun. Jika KSP masih memiliki pinjaman bank yang belum dilunasi, kemungkinan akan menjual dananya kepada anggota diatas 21 %, dimana 14 % digunakan untuk membayar bunga bamk dan sisanya digunakan untuk membiayai biaya operasi dan dana Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) .

4.

5.

Mungkin ongkos yang dipikul untuk mendapatkan subsidi bunga tidak sebanding dengan ongkos transport dan akomodasi yang dikeluarkan. 6.

Seleksi Menyulitkan KSP Dalam Permenko No. 9 /2016 diatur tata cara secara detil tentang bagaimana mengajukan permohonan lembaga keuangan dan koperasi sebagai Penyalur KUR. Persyaratan permohonan langsung ditujukan kepada Kementerian terkait yang berlokasi semuanya di Jakarta. Mekanisme seleksi ini mungkin lebih cocok untuk lembaga keuangan yang memiliki modal besar dan yang memiliki domisili di Jakarta. Sementara untuk KSP bermodal kecil mekanisme seleksi seperti ini bisa diibaratkan menjumpai sebuah peribahasa yang berbunyi jauh panggang dari api. Rasa-rasanya tidak mungkin KSP Kecil memiliki kemampuan mengajukan permohonan menjadi Penyalur KUR. Selain tidak mengerti tetapi juga memerlukan biaya yang besar untuk mengurus subsidi bunga dan fasilitas penjamina dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh.


7.

Perlu dicek ulang Perusahaan Penjamin

ketentuan

Selama ini kedudukan koperasi dalam penjaminan kredit diposisikan sebagai terjamin yang mendapatkan kredit/ pembiayaan dari bank. Dengan kata lain, posisi koperasi adalah debitur bank. Sedangkan yang diinginkan oleh kebijakan Program KUR, adalah KSP diposisikan sebagai kreditur atau menjadi Penyalur KUR. Sehingga perlu dicek ulang apakah ketentuan Perusahaan Penjamin menjamin KSP sebagai Penyalur KUR sudah disiapkan oleh Perusahaan Penjamin. Kalau belum ada ketentuannya, maka KSP masih harus menunggu keluarnya ketentuan ini.

bunga kredit. Penjaminan kredit lebih banyak berurusan dengan risiko kredit dan kelangsungan hidup lembaga keuangan dan Perusahaan Penjamin. Sedangkan subsidi bunga kredit lebih banyak berusuan dengan memberi keringanan kepada debitur tanpa melihat risiko kredit. Penyatuan ketentuan penjaminan dan subsidi bunga kredit akan memperberat syarat KSP mengakes Program KUR. d.

Persaingan bisnis antara lembaga keuangan Penyalur KUR yang mendapatkan fasilitas penjaminan kredit dan subsidi bunga dengan kredit KSP yang tidak diberi subsidi bunga kredit, bagaikan pepatah “Gajah bertarung lawan gajah, pelanduk mati di tengah-tengah”. Keadaan ini mengakibatkan terganggunya kelangsungan hidup KSP di masa mendatang.

e.

Dengan beratnya persyaratan KSP menjadi Penyalur KU, diprediksi akan banyak sekali KSP yang tidak memiliki kesempatan menjadi Penaylur KUR. Bagi sebagian besar KSP digambarkan Program KUR ini bak peribahasa “bagai pungguk merindukan bulan“,

f.

Program KUR cenderung hanya hannya bisa akses oleh oleh Bank dan LKBB yang memiliki modal besar, memiliki teknologi infromasi serta memiliki akses terhadap informasi yang baik terhadap proses pengambilan kebijakan KUR.

VI. Simpulan dan Saran 6.1. Simpulan a.

b.

c.

Penjaminan kredit, subsidi imbal jasa penjaminan dan subsidi bunga KUR yang diberikan Pemerintah kepada Koperasi dan UKM merupakan bentuk kebijakan yang memudahkan dan memecahkan masalah KUMKM yang layak namun tidak memenuhi persyaratan bank teknis. Subsidi bunga KUR yang diberikan Pemerintah kepada Koperasi dan UKM merupakan bentuk kebijakan menurunkan suku bunga lembaga keuangan yang cenderung sulit diturunkan, sehingga adanya subsidi bunga KUR, masalah tingginya bunga kredit KUMKM bisa terpecahkan. Ketentuan penjaminan kredit dan subsidi imbal jasa penjaminan tidak bisa disatukan dengan ketentuan subsidi

35


6.2. Saran a.

b.

c.

36

Program penjamin KUR dengan subsidi bunga KUR masing-masing perlu diatur dengan peraturan tersendiri. Niat baik Pemerintah untuk menyiadakan subsidi bunga hendaknya tidak hanya diberikan kepada nasabah KUR, tetapi juga diberikan kepada anggota peminjam KSP melalui KSP. KSP perlu mendapatkan pendampingan dalam menghimpun dana, memobiliasi modal sendiri

sehingga memiliki sumber dana yang cukup untuk memberikan pinjaman kepada para anggotanya. d.

Persyaratan yang memberatkan KSP untuk menyalurkan subsidi bunga hendaknya dikurangi, misalnya menurunkan predikat penilaian kesehatan dari sehat menjadi cukup sehat.

e.

Penyaluran subsidi bunga kredit kepada anggota KSP perlu melibatkan peran daerah, mengingat jumlah KSP begitu banyak dan menyebar di seluruh pelosok tanah air .


Daftar Pustaka Kementerian Perekonomian, 2016, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM tentang Perubahan Kedua atas Permenko Selau Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM No. 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR.

8.

https://id.wikipedia.org/wiki/Jaminan_ Kredit_Indonesia, diakses tanggal 10 November 2016

9.

Hukum dan Perbankan onnlinee, Prinsipprinsip Dasar Agunan dan jaminan, 30 Dsember 2016, dhttp: //hukumperbankan. blogspot.co.id/2008/12/prinsip-prinsipdasar-agunan-atau.html

2.

Kemeneku, 2016, Permenkeu No. 20/ PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga.

3.

Nining Soesilo, 2016 http://www. suara.com/bisnis/2016/07/13/101512/ kontribusi-koperasi-pada-gdp -indonesia-baru-17-persen

10. Dungtji Munawar, Memahami Pengertian dan Kebijakan Subsidi dalam APBN, http://www.bppk.kemenkeu.go.id/bdk/ cimahi/attachments/299_Memahami%20 Subsidi.pdf

4.

Tulus Th. Tambunan, Efektivitas Kredit Usaha Rakyat, 2016 dalam http://doabagirajatega. blogspot co.id/2016/09 / efektivitas-kredit-usaha-rakyat-tulus.html

5.

Kemenkop dan UKM, 2015, UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

6.

Kemenkop dan UKM, Permenkop dan UKM No. 15 /Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995. Tentang Pelaksanan Kegiatan Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

7.

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kemenkop dan UKM No. 6 /Per/Dep.6/ IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam.

8.

Anonim, 1995, PP No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

7.

Noer Soetrisno, dalam http://smecda. com/wp-content/uploads/2015/11/07_08_ Penjaminan Kredit_UKM_Noer.pdf diakses tanggal 10 November 2016

1.

37

Akhmad Junaidi Peneliti Madya Manajemen Koperasi dan UKM Kemenkop dan UKM, Jakarta

Recommend Documents