PENYULUHAN PERKOPERASIAN DAN UKM

INFOKOP VOLUME 22 No. 1 - Juni 2013 : 120-129

PENYULUHAN PERKOPERASIAN DAN UKM Riana Panggabean Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK, Kementerian Koperasi dan UKM Jalan MT. Haryono Kav. 52-53 Jakarta Selatan E-mail: [email protected] Diterima: 3 April 2013; direvisi: 1 Juni 2013; disetujui: 24 Juni 2013

Abstrak Penyuluhan perkoperasian dan UKM penting dilakukan berkaitan dengan berkurangnya informasi yang riel dari Koperasi dan UKM. Keterbatasan informasi ini disebabkan oleh perubahan-perubahan kebijakan antara lain otonomi daerah,pergantian Pembina di tingkat kabupaten/kota yang sangat dinamis dan terbitnya Undang-Undang perkoperasian nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian. Undang-Undang 17, menuntut pembinaan koperasi kearah yang lebih spesialis dan lebih focus. Oleh sebab itu peranan Penyuluh penting. Karena pentingnya peranan penyuluhan maka Penyuluh perlu dipersiapkan secara matang melalui pendidikan dan magang di koperasi. Penyuluhan hendaknya dilakukan berkesinambungan agar pemerintah pusat mendapat input yang faktual sesuai dengan kondisi koperasi. Melakukan penyuluhan perlu,komitmen,konsistensi yang kuat dan waktu yang berkesinambungan untuk mendapat hasil sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Untuk jangka pendek, wadah penyuluhan Perkoperasian bisa diltempatkan pada unit pendidikan di tingkat kabupaten/kota. Lembaga ini sebaiknya bekerjasama dengan penelitian di daerah. Penyuluh perlu dibekali dengan konsep penyuluhan, falsafah dan prinsip-prinsip penyuluhan agar mampu membuat program dan pelaksanaan penyuluhan dengan benar. Kata kunci: penyuluh, komitmen, kesiapan penyuluh, wadah dan pendidikan. Abstract Counseling for cooperatives and SMEs are important to a decline in the real information of Cooperatives and SMEs. Limitations of this information caused by policy changes such as regional autonomy, the turn of Trustees at the district /city are very dynamic, and cooperative issuance of Law number 17, 2012 on cooperatives, and issuace of Law cooperatives number 17, 2012. Law number 17, requires the cooperative development towards more specialized and more focused. Therefore, an important extension role. Because of the important role of the instructor penyaluhan needs to be carefully through cooperative education and internship. Counseling should be done continuously so that the central government has input in accordance with the conditions of cooperative factual.Conduct a counseling required, commitment, strong consistency and continuous time in order to get the results in accordance with desired goals. For the short term, the forum counseling of Cooperatives can be use on education unit at district / city. The institute should work with research in the region. Extension workers need to be equipped with the concept of counseling, philosophy and principles of counseling to be able to make the program and the implementation of the extension correctly. Keywords : extension officer, commitment, readiness of extension officer, forum, education.

120

PENYULUHAN PERKOPERASIAN DAN UKM (Riana Panggabean)

PENDAHULUAN Latar Belakang Kegiatan penyuluhan bagi Koperasi dan UKM telah dilaksanakan sejak tahun 1989/1990, bagian kegiatan Badan Pelatihan Koperasi (Balatkop) Departemen Koperasi. Kemudian dikembangkan pada tahun 1990/1991 menjadi proyek perintis peningkatan kegiatan yang disebut Program Pembinaan dan Pengembangan Petugas Konsultasi Koperasi Lapangan (PKKL). Pada saat itu telah diterima sebanyak 1583 orang PKKL dan telah dilatih 396 PKKL yang diharapkan menjadi tenaga spesialis untuk menangani (1) akuntansi, (2) manajemen organisi (kelembagaan) dan (3) usaha. Petugas PKKLyang sudah diterima sebagaimana disebut di atas adalah pegawai Departemen Koperasi yang diangkat/ditunjuk berkedudukan di Kabupaten dan atau Kecamatan, dan diberikan tugas untuk melakukan bimbingan dan konsultasi di bidang organisasi dan manajemen, usaha, serta pembukuan/keuangan terhadap Koperasi/KUD terutama pada calon KUD mandiri. Tujuan kegiatan penyuluhan PKKL adalah (1) mempercepat terwujudnya Koperasi/KUD yang makin mandiri, (2) mempertahankan atau menjaga kelangsungan KUD yang telah mandiri melalui konsultasi yang intensif dan berkesinambungan. Sasaran kegiatan penyuluhan (1) mewujudkan sebanyak 2000 KUD dari 4000.000 KUD, (2) mewujudkan 8000 KUD Klas A pada akhir tahun 1990/1991 untuk dijadikan sasaran KUD mandiri pada tahun 1991/1992. Setelah kabinet berikutnya, kegiatan penyuluhan Koperasi dan UKM ini dapat dikatakan stagnan karena ada perubahan pembinaan Koperasi dan UKM. Pada kabinet berikutnya mulai tahun 1998 sampai tahun 2010 kegiatan penyuluhan dapat dikatakan stagnan karena ada perubahan pembinaan koperasi dan UKM. Menurut hasil penelitian Deputi Pengkajian Kementerian Koperasi dan UKM (2010), penyebab kegiatan penyuluhan tidak berlanjut adalah (1) pergantian kabinet, membawa perubahan terhadap pembinaan Koperasi dan UKM yang selalu berganti-ganti, artinya tidak ada kesinambungan dan konsistensi pembinaan dari sebelumnya, (2) komitmen pembinaan sangat lemah (3) otonomi daerah yang kurang memperhatikan kesinambungan pembinaan Koperasi dan UKM. Akibatnya PKKL yang sudah dibina sebagaimana disebut di atas sebagian besar bertugas dalam kegiatan struktural yang bukan penyuluhan di Dinas koperasi.Bahkan banyak PKKL yang pindah tempat dari Dinas Koperasi ke dinas lain.Selain itu, perpindahan karyawan di tingkat Kabupaten/kota sangat dinamis menyebabkan pembinaan koperasi tidak berkesinambungan ditambah dengan kurangnya pembinaan krayawan di tingkat Kabupaten/kota. Keadaan ini menambah sulitnya pembenahan Koperasi sehingga banyak koperasi yang tidak jelas keberadaannya. Ada yang hidup namun kurang mengindahkan jati dirinya sebagai koperasi ada yang setengah hidup tidak jelas arahnya, dan ada beberapa Koperasi yang hanya papan nama. Jika saat ini ada rencana untuk memfungsikan kembali Penyuluh Koperasi, ini adalah salah satu langkah strategis untuk membangun kehidupan perkoperasian di Indonesia dan memfungsikan kembali tugas pokok Kementerian Koperasi sebagai Penyuluh. Membangun dan membina Koperasi adalah tugas merubah perilaku orang sebagai individu dan masyarakat agar mau dan mampu melakukan pengembangan Koperasi. Ini adalah tugas mulia, karena dalam Koperasi sebagai organisasi masyarakat terdapat pembelajaran tolong menolong antar anggota, ada interaksi, solidaritas , pembelajaran demokrasi menuju kemandirian untuk menolong diri sendiri.

121


Kehadiran UU nomor 17 tahun 2012 lebih memfokuskan pembinaan kepada penerapan jatidiri koperasi, spesialisasi pembinaan dari hulu hingga ke hilir, profesionalisme dan akuntabel. Oleh sebab itu kehadiran penyuluh sangat diperlukan untuk melakukan tugas tersebut. Tulisan ini mencoba memberikan masukan untuk menghidupkan kembali penyuluh Koperasi sebagai pendamping Koperasi dilapangan dan mendukung Undang-Undang 17 tahun 2012 dalam rangka sosialisasi UU kepada Koperasi dan UKM. Penyuluhan dapat digunakan sebagai lembaga yang bisa memberikan informasi ke tingkat pusat tentang perkembangan koperasi yang dibinanya yang selama ini sulit di ketahui kemajuan koperasi yang sebenarnya.

KONSEP PENYULUHAN Penyuluhan merupakan suatu istilah yang secara bebas digunakan untuk menunjukkan suatu aktivitas pendidikan yang ditujukan pada petani ataupun peternak dan masyarakat, yang melibatkan diri dalam berbagai kegiatan disektor produksi pertanian. Istilah penyuluhan berkaitan dengan istilah “Extension” yang telah digunakan secara meluas di Amerika Serikat. Edison H Maunder (Amri Jahe 1983) memberi pengertian bahwa “Extension” merupakan suatu usaha untuk memperluas ataupun memperpanjang jangkauan manfaat suatu system ataupun jasa pendidikan yang ditawarkan oleh suatu institute pendidikan kepada orang-orang yang membutuhkan jasa pendidikan, yang karena satu dan lain hal tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka akan jasa pendidikan. Penyuluhan berkaitan dengan kepentingan masyarakat baik petani ataupun peternak dan pengusaha kecil. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan adanya hubungan yang sistematik antara lembaga pendidikan, penelitian dan pertanian. Terbinanya hubungan ini akan menjamin adanya kelangsungan informasi ilmiah ataupun pengetahuan yang dapat diaplikasikan oleh masyarakat petani dan peternak untuk meningkatkan penghasilannya. Penyuluhan merupakan suatu pendidikan bentuk praktis bagi para petani dan peternak agar dapat memahami dan mengaplikasikan informasi-informasi ilmiah dalam bentuk pengetahuan praktis tentang prosedur, teknik pertanian maupun peternakan untuk meningkatkan produksi. Jadi segala bentuk kegiatan penyuluhan merupakan kegiatan pendidikan bagi petani dan peternak dan masyarakat.. Uraian diatas menunjukkan bahwa penyuluhan merupakan suatu sistem pendidikan informal, bertujuan membantu petani, peternak dan masyarakat agar dapat berusaha tani dengan lebih baik dan menikmati kehidupan dengan lebih baik dan memuaskan. Melalui penyuluhan petani, peternak dan masyarakat di didik agar mengetahui tentang fakta dan kehidupan berumah tangga, mengaplikasikan pengetehuan untuk memperbaiki usaha tani, menggunakan tanah dan uang mereka untuk memanfaatkan sebesar-besarnya, dan bagaimana bekerjasama dengan orang lain untuk kepentingan bersama. Penyuluhan mendidik warga suatu masyarakat membuat sendiri keputusan yang perlu diambil, membantu masyarakat untuk memperoleh kredit dan memanfaatkannya. Penyuluhan mendidik masyarakat untuk mengetahui secara akurat apa masalah yang mereka hadapi, kemudian membantu mereka mempelajari pengetahuan yang berguna untuk memecahkan masalah tersebut. Sejarah perkembangan penyuluhan diberbagai negara menunjukkan bahwa penyuluhan telah berkembang sebagai satu-satunya cara yang logis, ilmiah dan mampu memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi. Penyuluhan ternyata berperan dan berhasil mempercepat pembangunan seperti di Amerika Serikat, Kuba dan Timur Tengah. Kemajuan yang lebih cepat terjadi di Korea Selatan, Taiwan dan Israel. Keberhasilan di berbagai negara tersebut, sudah

122


waktunya diterapkan di Indonesia dengan cara membangun wadah kebersamaan, koordinasi dan konsultasi yang menyatakan unsur ilmuan dan penggunanya (Jarmei, 1980). Di Indonesia, perkembangan penyuluhan mulai tercatat bersamaan dengan berdirinya Departemen Pertanian pada tahun 1905. Sampai tahun 1993, penyuluhan telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan produksi bahan makanan pokok rakyat Indonesia. Perubahan ternyata memberikan arah kepada adanya tantangan yang semakin kompleks, bukan hanya kebutuhan meningkatkan produksi pertanian, tetapi diperlukan cara-cara untuk menghasilkan produk-produk pertanian secara efisien pada tingkat tertentu (baku, olahan, atau hasil industri) yang memungkinkan petani memperoleh pendapatan yang memadai. Untuk itu penyuluhan bagi petani dan masyarakat perlu dilakukan sesuai dengan perkembangan kemajuan. Dalam kaitannya dengan pengembangan Koperasi dan UKM, ilmu penyuluhan pembangunan berperan penting untuk mempercepat perubahan dari penyuluhan yang berorientasi kepada pengembangan koperasi dan UKM.. Penyuluhan adalah program pendidikan luar sekolah yang bertujuan memberdayakan sasaran, meningkatkan kesejahteraan sasaran secara mandiri dan membangun masyarakat mandiri. Penyuluhan merupakan suatu sistem yang berfungsi secara berkelanjutan, tidak bersifat ad-hoc. Penyuluhan adalah suatu program pendidikan luar sekolah yang bertujuan memberdayakan sasaran, meningkatkan kesejahteraan sasaran secara mandiri dan membangun masyarakat mandiri. Penyuluhan adalah suatu program yang menghasilkan perubahan perilaku dan tindakan sasaran yang menguntungkan sasaran dan masyarakat (Slamet, 2000). Compton, Kesley dan Hearne (1984) mengemukakan adanya beberapa azas yang perlu diperhatikan untuk menyusun suatu rencana atau strategi penyuluhan, yaitu : (1) disusun berdasarkan analisa fakta situasi, (2) disusun berdasarkan kebutuhan yang dirasakan, (3) ditentukan tujuan dan cara-cara pemecahannya, (4) mempunyai kekekalan dan luwes, (5) mempunyai keseimbangan untuk keseluruhan masyarakat tetapi mengutamakan yang terpenting, (6) mempunyai rencana kerja yang jelas dan tepat, (7) merupakan suatu proses yang terus-menerus (8) merupakan satu proses pengajaran dan pembimbingan, (9) merupakan suatu proses koordinasi dan memberikan kesempatan untuk penelitian sebagai bahan evaluasi. Menurut Kartasastapoetra (1988) unsur-unsur penyuluhan yaitu (1) penyuluhan, (2) sasaran penyuluhan, (3) materi penyuluhan, (4) metode penyuluhan, (5) media penyuluhan, (6) materi penyuluhan, (7) waktu penyuluhan, (8) tempat penyuluhan, dan (9) evaluasi. Pada hakekatnya semua unsur ini merupakan satu jalinan sistem dan karenanya ia perlu digerakkan sehingga sebagai bagian dari sistem, semuanya dapat berperan untuk “actualiting” penyuluhan: (1)

Penyuluh Penyuluh adalah orang yang mengemban tugas membantu dan memberikan dorongan secara langsung kepada sasaran penyuluhan agar sasaran mau merubah cara berpikir, cara kerja dan cara hidupnya yang lama ke cara-cara yang baru. Menurut Padmanegara (1978) tugas seorang penyuluh adalah: (1) menyebarkan informasi yang bermanfaat, (2)) mengajarkan ketrampilan/kecakapan, (3) memberi rekomendasi yang lebih menguntungkan, (d) mengikhtiarkan fasilitas, dan (4) menimbulkan swadaya/swadana dalam usaha perbaikan. Sedangkan ciri penyuluhan meliputi: (1) penyuluh yang mampu mengenali sifat sasaran yang disuluh. Seperti : bakat, kematangan mental, kematangan fisik, kesehatan dan umur; (2) penyuluh yang mampu menyampaikan materi yang dapat memecahkan masalah sasaran penyuluhan; (3) penyuluh yang mampu memilih fasilitas fisik penyuluhan seperti

123


alat pembantu pelajaran dan ruangan termasuk fasilitas yang dibutuhkan; (4) memilih metode belajar yang sesuai; (5) mengenali sifat kelompok dan besarnya jumlah kelompok, homogenitas, tingkat kekompakan kelompok struktur kelompok, kepemimpinan kelompok dan sikap kelompok; dan (6) penyuluh yang mampu menguasai lingkungan penyuluhan yaitu lingkungan yang mempengaruhi lingkungan penyuluhan (Margono Slamet dan Soediyanto, 1980; Hawakins dan Vanden Ban, 1999). (2)

Sasaran Penyuluhan Sasaran penyuluhan adalah siapa yang disuluh. Dalam kasus ini sasaran penyuluhan adalah pengurus koperasi, anggota masyarakat dan para UKM.

(3)

Materi Penyuluhan Materi penyuluhan yang disampaikan harus berkaitan erat dengan upaya pembentukan perilaku yang akan dibentuk yaitu : (1) materi yang mengarah kepembentukan pengetahuan serta yang menunjang profesionalisme (spesialisasi), (2) yang mengacu ke pembentukan sikap dan (3) ketrampilan.

(4)

Metode Penyuluhan Metode penyuluhan pada hakekatnya adalah cara menyampaikan materi penyuluhan melalui media komunikasi kepada pengurus koperasi, anggota dan UKM, agar mereka mau dan mampu secara mandiri melaksanakan perubahan kearah tujuan. Sebagai suatu sistem komunikasi, penyuluhan perkoperasian dan UKM dapat dilakukan dengan berbagai metode, baik dilihat dari pendekatan psiko-sosial, hubungan antara komunikator dengan komunikasi, maupun dilihat dari medianya.

(5)

Media Penyuluhan Dalam penyuluhan diperlukan media yaitu saluran yang dapat menghubungkan penyuluh dengan sasaran didik, untuk menyampaikan materi. Pada dasarnya media ini dapat berupa media hidup seperti koperasi yang berhasil, UKM yang berhasil dan media elektronik dan media masa seperti radio, televisi dan surat kabar.

(6)

Waktu Penyuluhan Dalam menetapkan waktu pelaksanaan penyuluhan perlu diperhatikan kapan sasaran harus bekerja dan kapan karyawan bekerja dan kapan aktif bekerja di rumah. Agar penyelenggaraan penyuluhan sesuai dengan waktu dan keinginan sasaran, penyuluhan dan sasaran bersepakat untuk mencari dan menentukan waktu yang tepat (Hawakins dan Vanden Ban, 1999)

(7)

Tempat atau Lokasi Penyuluhan Lokasi penyuluhan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi partisipasi sasaran dalam aktivitas penyuluhan. Oleh sebab itu lokasi penyuluhan sebaiknya dekat dengan lokasi sasaran.

PENYULUHAN KOPERASI Tujuan suatu kegiatan penyuluhan adalah mengubah perilaku seseorang, dari tidak tahu tentang sesuatu sampai menjadi tahu, dan dari tidak suka tentang sesuatu hal menjadi suka, dari kurang terampil melakukan sesuatu hal menjadi trampil melakukannya. Kegiatan pengubahan perilaku tidak bersifat seketika, tetapi perlu proses dan dilakukan secara bertahap dan sinambung.

124


Dalam kaitannya dengan Koperasi dan Pengusaha Kecil, maka pemahaman tentang perkoperasian dan usaha kecil merupakan sesuatu hal yang perlu disosialisasikan ke masyarakat sehingga terjadi pemantapan berkoperasi bagi mereka yang sudah berkoperasi dan mendorong mereka yang belum berkoperasi untuk mau berkoperasi. Dalam kegiatan penyuluhan, orang yang belajar disebut sasaran penyuluhan dan orang yang menyuluh disebut penyuluh. Sedangkan proses belajar mengajar yang terjadi disebut proses penyuluhan. Dengan demikian kegiatan penyuluhan adalah kegiatan pendidikan yang bertujuan mendidik seseorang atau sekelompok orang atau masyarakat keseluruhan agar berubah perilakunya. Perubahan perilaku yang mungkin terjadi dapat mencakup satu atau semua aspek perilaku yaitu ranah kognisi (cognitive domain), ranah sikap mental (affektive domain), dan ranah psikomotorik (psyhomotoric domain). Penyuluhan adalah kegiatan pendidikan yang bertujuan untuk mengubah perilaku seseorang dari tidak mengerti tentang sesuatu hal sampai mengerti hal tersebut, dari tidak mau melakukan kegiatan, dan dari tidak terampil melakukan sesuatu hal atau kegiatan sampai terampil melakukannya. Kawasan perilaku mana yang akan diubah tergantung pada tujuan penyuluhan yang ditetapkan. Kawasan perilaku mana yang akan diubah tergantung pada tujuan penyuluhan yang ditetapkan. Akan tetapi perubahan perilaku sasaran penyuluhan yang terjadi diharapkan akan dapat membantu sasaran penyuluhan untuk memperbaiki cara hidup dan peringkatan kehidupan mereka dengan usaha mereka sendiri. Hal ini merupakan falsafah dasar yang harus dipenuhi di dalam kegiatan penyuluhan, apapun materi penyuluhannya, yang dirumuskan dalam kalimat : the help people help themselves through educational means to improve their level of living. Oleh karena itu, kegiatan pendidikan penyuluhan yang baik adalah kegiatan yang dirancang bersama dan dilakukan bersama dengan sasaran penyuluhan (LPPM, 1994:5). Penyuluhan perkoperasian adalah suatu sistem pendidikan non formal, yang ditujukan pada warga masyarakat yang telah dan akan menjadi anggota koperasi termasuk pengurus dan pengelolanya, dirancang untuk dapat memecahkan masalah perkoperasian yang dihadapi oleh para warga koperasi, dan ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup warga itu (Margono Slamet, 1989:5). Berkaitan dengan definisi penyuluhan di atas (Aida Vitalaya S Hubeis, Kumumah, Amirudin S, 1994) membatasi operasional penyuluhan untuk koperasi dan PPK : “Penyuluhan perkoperasian dan usaha kecil adalah pendidikan non formal/luar sekolah yang bertujuan untuk mengubah perilaku masyarakat dari tidak tau, dari tidak suka berkoperasi dan berbisnis dalam skala kecil sampai menjadi terampil, sehingga menjadi trampil mengelola bisnis koperasi dan bisnis kecil sampai menjadi terampil, sehingga akhirnya menjadikan kegiatan bisnis koperasi dan usaha kecil sebagai bagian kehidupan mereka untuk hidup sejahtera lewat koperasi dan ketangguhan usaha kecil.” Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penyuluhan, selain orang-orang yang terlibat dalam penyuluhan adalah metode dan tehnik penyuluhan. Seorang penyuluhan atau fasilitator, selain harus menguasai materi (inovasi) yang akan diintroduksikannya kepada sasaran penyuluhannya dia juga dituntut mengetahui cara belajar mereka serta mempunyai pengetahuan dan kemampuan untuk merubah perilaku, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam program. Oleh sebab itu dalam melakukan penyuluhan prinsip-prinsip penyuluhan merupakan pedoman oleh penyuluhan dalam melaksanakan tugasnya. Prinsip-prinsip penyuluhan meliputi : (1) penyuluhan sebagai kegiatan pendidikan, (2) penyuluhan ditujukan kepada orang dewasa dan (3) penyuluhan berazaskan kegunaan. 125


Dalam kaitannya dengan penyuluhan perkoperasian tidak hanya terbatas pada peningkatan kemampuan berpoduksi setiap anggota koperasi, pengembangan tehnologi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi, tetapi juga pendidikan untuk melaksanakan usaha. Sularso (1989:139) mengatakan kaitan integral dari usaha mulai dari hulu sampai ke hilir terutama masalah pemasaran sangat penting untuk mempersiapkan koperasi dalam persaingan global, sebab setiap produsen dituntut untuk memproduksi barang dan jasa dengan mutu setinggi-tingginya tetapi dengan harga serendah-rendahnya. Koperasi sebagai suatu atau sebagian dari proses mata rantai dari proses kegiatan ekonomi dari hulu sampai ke hilir, memerlukan “penyuluhan”. Pendekatan penyuluhan yang disarankan adalah pendekatan konsultatif untuk mendorong para pimpinan dan pengelola koperasi untuk dapat melaksanakan dan mengembangkan fungsi koperasi sebagai alat pendukung perkembangan ekonomi anggota dan berbagai pelayanan yang diperlukan. Disamping koperasi memerlukan konsultasi, sesuai dengan kedudukan dan fungsinya koperasi perlu melakukan aktivitas penyuluhan yang mampu menjangkau anggota perseorangan dan atau kelompok sebagai bagian dari rangkaian proses pengembagunan koperasi dan UKM. Dari penjelasan diatas konsep tersebut disusun dalam program penyuluhan. Program penyuluhan adalah rencana kegiatan penyuluhan perkoperasian yang akan dilaksanakan di setiap wilayah kerja PKL sebagai salah satu bagian program pembangunan koperasi yang disusun secara tertulis dan sistematis setiap tahun sekali.

STRATEGI PENYULUHAN KOPERASI DAN UKM Dalam rangka melaksanakan kegiatan penyuluhan ada beberapa strategi yang harus dilakukan yaitu strategi pokok, strategi penunjang dan kebijakan yang diperlukan. 1.

Strategi Pokok Penyuluh adalah orang yang langsung berhubungan dengan Koperasi dan UKM, perlu di persiapkan dengan matang dan terus menerus ditingkatkan kemampuannya agar selalu dapat mendampingi koperasi dan UKM sesuai dengan perkembangan usahanya. Oleh karena itu penyuluh perlu memiliki kelembagaan yang jelas yang dapat sebagai wadah mereka. Lembaga ini bisa dibawah Dinas Koperasi dan UKM. Lembaga inilah yang bertugas untuk mengkordinasikan penyuluh melaksanakan kegiatan penyuluhan setiap hari. Selain itu Penyuluh perlu ditetapkan wilayah kerjanya masing-masing apakah satu kecamatan atau lebih, tergantung jumlah Koperasi dan UKM di Kabupaten bersangkutan. Beberapa hal pokok yang perlu diketahui oleh penyuluh adalah menyusun program dan melaksanakan penyuluhan.Program penyuluhan adalah rencana kegiatan penyuluhan Koperasi dan UKM yang akan dilaksanakan disetiap wilayah kerja penyuluh dan UKM . Program ini disususun secara tertulis dan sistematis setiap tahun sekali. Program Penyuluhan Koperasi dan UKM berisikan unsur-unsur keadaan,masalah, tujuan, dan cara mencapai tujuan serta evaluasi. Program penyuluhan sebaiknya disusun dan dibuat secara bersama dengan Koperasi dan UKM. Agar penyuluh selalu mendapat informasi yang valid dari lapangan. Penyuluh bekerjasama dengan Peneliti untuk membuat evaluasi. Menurut Pang Asngari (2005) Evaluasi yang perlu dilakukan meliputi evaluasi program, evaluasi pelaksanaan dan evaluasi keberhasilan.

126


Evaluasi Program Evaluasi Program adalah kegiatan untuk mengukur dan menilai langkah-langkah proses penyusunan, pelaksanaan dan keberhasilan Program Penyuluhan Koperasi dan UKM ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Program Penyuluhan Koperasi dan UKM Evaluasi Penyusunan Evaluasi Penyusunan Program bertujuan untuk mengetahui apakah Program Penyuluhan Koperasi dan UKM disusun sesuai dengan langkah-langkah penyusunan program penyuluhan sebagai berikut: -

Kelengkapan data dalam merumuskan keadaan dan analisa keadaan

-

Kejelaskan merumuskan tujuan

-

Kejel;asan dalam merumuskan masalah

-

Kesesuaian kegiatan/metode untuk mencapai tujuan

-

Kejelasan dalam merumuskan rencana krgiatan

Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi pelaksanaan penyuluhan bertujuan untuk mengukur dan membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan rencana kegiatan yang tercantum program penyuluhan Koperasi dan UKM Evaluasi Keberhasilan Evaluasi keberhasilan adalah penilaian atau mengukur dan membendingkan hasil yang dicapai dengan sasaran yang dirumuskan dalam program penyuluhan Koperasi dan UKM 2.

Strategi Penunjang Untuk menunjang kegiatan penyuluhan wadah penyuluhan perlu mempunyai gedung untuk tempat berdiskusi dan rapat. Gedung perlu dilengkapi dengan komputerisasi. Jika Pemerintah Pusat perlu berintegrasi langsung untuk mengikuti perkembangan kemajuan Koperasi dan UKM boleh dilengkapi dengan komputerisasi online.

3.

Kebijakan. Selain kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat Dinas Koperasi Kabupaten/Kota perlu membuat petunjuk teknis pelaksanaan Penyuluhan dimasing-masing Kabupaten.Kota.

4.

Strategi Penyuluhan Mendukung UU Nomor 17 Tahun 2012 Strategi Penyuluhan yang diperlukan untuk mendukung UU nomor 17 tahun tahun 2012 secara umum langkah-langkahnya sebagaimana konsep penyuluhan yang disebut diatas, prinsip pokok yang perlu di persiapkan adalah membekali Penyuluh tentang UU nomor 17 serta menyusun materi penyuluhan dan jadwal penyuluhan. Pelaksanaan penyuluhan memerlukan biaya. Biaya ini agar di upayakan melalui dana dekonsentrasi Propinsi dan APBD masing-masing Kabupaten/Kota.

127


KESIMPULAN DAN SARAN Mengacu kepada konsep diatas, untuk memfungsikan kembali penyuluhan pada Koperasi ada beberapa saran untuk penyempurnaan konsep Peraturan Pemerintah Menteri Negara dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Perkoperasian dan kaitannya dengan dukungan penyuluhan terhadap UU nomor 17 tahun 2012. sebagai berikut::

128

1.

Melakukan penyuluhan perlu, komitmen, konsistensi yang kuat dan waktu yang berkesinambungan agar mendapat hasil sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

2.

Untuk jangka pendek, wadah penyuluhan perkoperasian bisa dilakukan oleh Deputi Sumberdaya KUKM dan Deputi Pengkajian untuk menyusun regulasi penyuluhan dan membuat program penyuluhan dan pelaksanaannya.

3.

Penyuluh perlu dibekali dengan konsep penyuluhan, falsafah dan prinsip-prinsip penyuluhan agar mampu membuat program dan pelaksanaan penyuluhan.

4.

Jika tujuan penyuluhan yang kita inginkan misalnya tentang perkoperasian kepada pengurus, karyawan dan anggota serta kepada masyarakat maka yang perlu dilakukan adalah menyusun program penyuluhan dan pelaksanaannya yang lebih operasional dimasing-masing wilayah penyuluhan.

5.

Tugas penyuluh (1) menyebarkan informasi yang bermanfaat kepada koperasi, (2) mengajarkan ketrampilan/kecakapan, (3) memberi rekomendasi yang lebih menguntungkan, (d) mengikhtiarkan fasilitas, dan (4) menimbulkan swadaya/swadana dalam usaha perbaikan.

6.

Ciri penyuluh yang perlu dipersiapkan meliputi: (1) penyuluh yang mampu mengenali sifat sasaran yang disuluh. Seperti : bakat, kematangan mental, kematangan fisik, kesehatan dan umur; (2) penyuluh yang mampu menyampaikan materi yang dapat memecahkan masalah sasaran penyuluhan; (3) penyuluh yang mampu memilih fasilitas fisik penyuluhan seperti alat pembantu pelajaran dan ruangan termasuk fasilitas yang dibutuhkan; (4) memilih metode belajar yang sesuai; (5) mengenali sifat kelompok dan besarnya jumlah kelompok, homogenitas, tingkat kekompakan kelompok struktur kelompok, kepemimpinan kelompok dan sikap kelompok; (6) penyuluh yang mampu menguasai lingkungan penyuluhan yaitu lingkungan yang mempengaruhi lingkungan penyuluhan dan (7) Penyuluh yang mampu menyusun program penyuluhan secara bersama dengan sasaran penyuluhan dan melaksanakan, untuk memberikan solusi bagi koperasi guna memecahkan masalah perkoperasian.

7.

Agar penyuluh mampu melakukan kegiatan tersebut penyuluh perlu dipersiapkan secara matang untuk mengetahui seluk beluk koperasi dan usaha koperasi, Kalau perlu Penyuluh dimagangkan dulu di Koperasi yang sudah berhasil.

8.

Karena penyuluhan dilakukan di wilayah koperasi maka perlu dipersiapkan wadah yang bertanggung jawab untuk membuat program dan pelaksanaan penyuluhan. Ditingkat Pusat disarankan agar ditempatkan di Deputi SDM dan Deputi Pengkajian dan di tingkat Kabupaten/Kota dapat dibentuk dibagian Pendidikan dan Pengkajian kalau ada.

9.

Untuk jangka panjang perlu di persiapkan penyuluhan perkoperasian yang lebih lengkap menyangkut wadah penyuluhannya, sistem rekrutmen, sistem penggajian dan lainnya. Di tingkat Kabupaten/kota perlu dibuat petunjuk teknis pedoman penyelenggaraan Penyuluhan.


10.

Strategi Penyuluhan yang diperlukan untuk mendukung UU nomor 17 tahun tahun 2012 secara umum langkah-langkahnya sebagaimana konsep penyuluhan yang disebut diatas, prinsip pokok yang perlu di persiapkan adalah membekali penyuluh tentang UU nomor 17 serta menyusun materi penyuluhan dan jadwal penyuluhan. Pelaksanaan penyuluhan memerlukan biaya. Biaya ini agar di upayakan melalui dana dekonsentrasi propinsi dan APBD masing-masing kabupaten/kota

Bahan Bacaan Aida Vitalaya Sjafri Hubeis, Prabowo Tjiptopranpto, Wahyudi Ruwiyanto, 1992. Penyuluhan Pembangunan di Indonesia PT Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara. Amri Jahe 1983 Pola Penyuluhan Peternakan. Institut Pertanian Bogor (IPB) Boyle, Patrick. 2004. Planning Batter Programs University of Wisconsin-Extension Madison, Mc Grow-Hill Book Company. Book Ake Seven, 2006. Nilai-nilai Koperasi Dalam Era Globalisasi , Jasa Audit Nasional Jakarta Hawakins, H.S & vanden Ban 2006. Penyuluhan Pertanian Penerbut Kanisius Jakarta. Jarmei, M. Yunus1980, Peranan Ilmu Penyuluhan Pembangunan Menuju Pembangunan Pertanian Yang Berwawasan Agribisnis. Intitut Pertanian Bogor (IPB) Kartasaputra dkk, 1988. Koperasi Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Penerbit Rineka Cipta Margono Slamet, 1995, Sumbang Saran Mengenai Pola Strategi dan Pendekatan Penyuluhan Pertanian “ Makalah Lokakarya Dinamika dan Perspektif Penyuluhan Pertanian Bogor. Padmanegara, Salmon 1978 Membina Penyuluhan Pertanian. Badan Pembinaan Pendidikankan dan Latihan Pertanian, Jakarta. Pang, Asngari, 2005. Penyuluhan Koperasi. Makalah Lokakarya Penyuluhan Institut Pertanian Bogor (IPB) Sularso, 1989. Beberapa Faktor Utama Mempengaruhi Keberhasilan Koperasi Dalam Usaha. Makalah Disampaikan dalam Seminar Agribisnis Institut Pertanian Bogor.

129

PENYULUHAN PERKOPERASIAN DAN UKM

Recommend Documents