Pada tulisan sebelumnya telah disinggung bahwa sejarah koperasi di Indonesia berawal dari R.A. Wirjaatmadja, Patih Purwokerto, untuk menolong para pegawai yang makin menderita karena terjerat oleh lintah darat yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi, yang kemudian dinamakan Bank Pertolongan Tabungan. Dalam perjalanannya, usaha tersebut dilanjutkan oleh De Wolffvan Westerrode, seorang asisten residen Belanda, yang menganjurkan bank tersebut diubah menjadi koperasi tersebut agar selain menolong pegawai negeri berkembang menolong petani yang menderita karena tekanan dari para pengijon, dengan mendirikan lumbunglumbung desa sebagai tempat penyimpanan di musim panen dan penolong pinjaman pada musin paceklik, yang diharapkan menjadi Koperasi Kredit Padi. Sayangnya, harapan tersebut tidak sejalan dengan Pemerintah Belanda yang kala itu belum memiliki aturan hukum, beserta perangkat kerja, terkait koperasi. Baru di tahun 1915 lahirlah aturan koperasi yang pertama yang dikenal dengan Verordening op de Cooperative Vereenigingen (Koninklijk Besluit 7 April 1915 Stbl No. 431), yakni undang-undang tentang perkumpulan koperasi yang berlaku untuk segala bangsa, bukan khusus dan semata-mata untuk bumiputera). Kemudian di tahun 1927 lahirlah aturan yang menunjukkan kemauan untuk membangun Regelling Inlandsch ekonomi rakyat yaitu Cooperative Vereeningingen Stbl No. 91.
IBNU KHAYATH FARISANU STIE Widya Praja Tanah Grogot
Saat ini, aturan terkait koperasi diatur dalam UU NO. 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN, dimana koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Sebenarnya ada UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian untuk memperbarui UU sebelumnya namun, pada 28 Mei 2014, UU tersebut oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat seluruh isi UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian tersebut. Menurut MK, filosofi UU Koperasi ternyata tidak sesuai dengan hakikat susunan perekonomian sebagai usaha bersama dan berdasarkan azas kekeluargaan yang termuat dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Koperasi menjadi sama dan tidak berbeda dengan Perseroan Terbatas (PT) sehingga hal demikian menjadikan koperasi kehilangan ruh konstitusionalnya sebagai entitas pelaku ekonomi khas bagi bangsa yang berfilosofi gotong royong. Selain itu, pembatasan jenis kegiatan usaha koperasi telah memasung kreativitas koperasi untuk menentukan sendiri jenis kegiatan usaha, dimana pada UU tersebut di pasal 83 disebutkan bahwa jenis koperasi terbatas pada 4 (empat) jenis, yaitu: Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Jasa, dan Koperasi Simpan Pinjam; oleh MK dinyatakan bahwa membatasi jenis usaha koperasi
1/5
M
A
N
A
J
E
M
E
N
K
dengan menentukan satu jenis usaha koperasi (single purpose cooperative) bertentangan dengan hakikat koperasi sebagai suatu organisasi kolektif dengan tujuan memenuhi keperluan hidup untuk mencapai kesejahteraan anggota. 4. FUNGSI DAN PERAN KOPERASI, sebagaimana dipaparkan pada Pasal 4 UU No. 25 Tahun 1992, adalah: 1. Membangun dan mengembangkan potensi kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya; 2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat; 3. Memperkokoh perekonomian rakyat atas dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya; 4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perkonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Untuk itu, JENIS KOPERASI didasarkan pada kesamaan aktivitas, kepentingan dan kebutuhan anggotanya, antara lain: 1. Koperasi Simpan Pinjam (Kredit), koperasi yang memberi kesempatan kepada anggotanya untuk menyimpan dan meminjam uang dengan mudah dan ongkos (bunga) yang ringan. 2. Koperasi Konsumsi, koperasi yang membeli barang-barang yang dibutuhkan oleh para anggotanya dengan kualitas yang baik untuk kemudian menyalurkan barang-barang tersebut kepada anggotanya dengan harga yang layak. 3. Koperasi Produksi, koperasi yang bergerak dalam bidang pembuatan (produksi) dan penjualannya,
IBNU KHAYATH FARISANU STIE Widya Praja Tanah Grogot
5.
O
P
E
R
A
S
I
baik yang dilakukan oleh organisasi maupun anggota koperasi, misalnya Koperasi Peternak Sapi Perah, Koperasi Tahu Tempe, Koperasi Pembuatan Sepatu, Koperasi Kerajinan, Koperasi Batik, Koperasi Pertanian dan lain-lain. Koperasi Jasa, koperasi yang berusaha di bidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggotanya maupun masyarakat umum, misalnya Koperasi Angkutan, Koperasi Perencana dan Konstruksi Bangunan, Koperasi Jasa Audit, Koperasi Asuransi Indonesia, Koperasi Perumahan Nasional, dan lain-lain. Koperasi Serba Usaha, koperasi yang menyelenggarakan usaha lebih dari satu macam kebutuhan atau kepentingan ekonomi para anggotanya. Biasanya koperasi ini tidak terbentuk sekaligus pada awalnya tetapi meluas seiring perkembangan kebutuhan anggotanya, kesempatan usaha yang terbuka, dan lain-lain.
Jochen Ropke, sebagaimana dikutip dari Hendar (2010) membagi koperasi yang sesuai dengan aktivitas anggotanya sebagai berikut: 1. Koperasi Pemasaran (Marketing Cooperative), koperasi yang melaluinya para anggotanya menjual produk dari bisnis mereka sendiri. 2. Jika produk yang diberi dari suatu perusahaan adalah barang konsumsi akhir dan para pelanggan adalah orang-orang itu yang juga sebagai pemilik perusahaan, maka organisasi ini dapat dikatakan sebagai koperasi konsumsi (Consumer Cooperative). 3. Koperasi Produsen (Productive Cooperation), perusahaan yang dimiliki oleh para pekerjanya. Anggota dari koperasi jenis ini adalah para produsen yang bersama-sama memproduksi produk tertentu, kemudian produk tersebut dijual ke pasaran umum atau untuk memenuhi pesanan para pelanggan.
2/5
M 4.
5. 6.
A
N
A
J
E
M
E
Koperasi Pelayanan (Cooperative Service) yang diorganisasi untuk menyediakan pelayanan yang baik pada para anggotanya, seperti asuransi, kredit, telepon, listrik, rumah sakit, fasilitas pengolahan data dengan komputer dan lain-lain. Keempat tipe koperasi di atas dapat dikombinasikan menjadi Koperasi Serba Guna. Jika suatu koperasi menerima tabungan dari para anggotanya dan juga menyediakan pinjaman kepada para anggotanya, ini disebut Koperasi Simpan-Pinjam.
Untuk mendirikan suatu koperasi, telah diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 01/Per/M.UKM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dimana sekelompok orang yang akan akan membentuk koperasi wajib memahami pengertian, nilai dan prinsip-prinsip koperasi. Adapun SYARATSYARAT PEMBENTUKAN KOPERASI, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 3 Ayat (2), antara lain: 1. Koperasi primer dibentuk dan didirikan oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama; 2. Koperasi sekunder dibentuk dan didirikan oleh sekurang-kurangnya tiga badan hukum koperasi; 3. Pendiri koperasi primer sebagaimana tersebut pada huruf a adalah warga negara Indonesia, cakap secara hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum; 4. Pendiri koperasi sekunder adalah pengurus koperasi primer yang diberi kuasa dari masingmasing koperasi primer untuk menghadiri rapat pembentukan koperasi sekunder; 5. Usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi harus layak secara ekonomi, dikelola secara efisien dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi anggota; 6. Modal sendiri harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi ; 7. Memiliki tenaga terampil dan mampu untuk mengelola koperasi. Para pendiri koperasi wajib mengadakan Rapat Persiapan yang membahas semua hal yang berkaitan dengan rencana pembentukan koperasi, meliputi penyusunan rancangan anggaran dasar, anggaran IBNU KHAYATH FARISANU STIE Widya Praja Tanah Grogot
N
K
O
P
E
R
A
S
I
rumah tangga dan hal-hal lain yang diperlukan untuk pembentukan koperasi. Bahan ini nantinya akan diajukan pada Rapat Pembentukan Koperasi yang dihadiri oleh Pejabat Yang Berwenang. Dalam Rapat Pembentukan Koperasi akan dibahas antara lain mengenai pokok-pokok materi muatan Anggaran Dasar Koperasi dan Susunan Nama Pengurus dan Pengawas yang Pertama. ANGGARAN DASAR KOPERASI adalah aturan dasar tertulis yang memuat sekurang-kurangnya: 1. Daftar nama Pendiri; 2. Nama dan Tempat Kedudukan; 3. Jenis Koperasi; 4. Maksud dan Tujuan serta Bidang Usaha; 5. Ketentuan mengenai Keanggotaan; 6. Ketentuan mengenai Rapat Anggota; 7. Ketentuan mengenai Pengelolaan; 8. Ketentuan mengenai Permodalan; 9. Ketentuan mengenai Jangka Waktu Berdirinya; 10. Ketentuan mengenai Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU); 11. Ketentuan mengenai Pembubaran; 12. Ketentuan mengenai Sanksi. Pelaksanaan rapat tersebut dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pendirian Koperasi atau Notule Rapat Pendirian Koperasi. Untuk PENGESAHAN KOPERASI diajukan Permintaan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang mengesahkan Akta Pendirian Koperasi dengan lampiran: 1. 1 (satu) salinan Akta Pendirian Koperasi bermeterai cukup; 2. Data Akta Pendirian Koperasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris; 3. Surat bukti tersedianya modal yang jumlahnya sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok dan simpanan wajib yang telah dilunasi oleh para Pendiri; 4. Rencana kegiatan usaha koperasi minimal 3 (tiga) tahun ke depan dan Rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan Koperasi; 5. Dokumen lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3/5
M
A
N
A
J
E
M
E
Pengesahan Akta tersebut ditetapkan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya permintaan pengesahan secara lengkap. Setelah mendapat pengesahan ini maka koperasi memperoleh status sebagai Badan Hukum. Lebih detail terkait hal ini dapat dipelajari lebih dalam pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 01/Per/M.UKM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. Yang penting untuk diperhatikan, diolah dari Ninik Widiyanti & Y.W. Sunindhia, Anggaran Dasar Koperasi yang berisi ketentuan dan aturan menjadi dasar dari seluruh kehidupan koperasi merupakan hasil perumusan para anggotanya sendiri yang diputuskan secara demokratis. Ini akan menjadi sumber dari tata tertib yang harus selalu dijadikan pegangan dan pedoman, baik bagi pengurus, anggota maupun siapa saja yang terikat dalam koperasi tersebut. Mengapa Anggaran Dasar harus menjadi pegangan dan pedoman penting? Karena mengelola koperasi lebih sulit daripada mengelola sebuah perusahaan terbatas. Koperasi mempunyai ciri ganda yaitu suatu organisasi ekonomi yang berwatak sosial, yang tidak ditemukan dalam suatu perseroan terbatas. Sebagaimana Paul Hubert Casselman dalam The Cooperative Movement and some of its Problems, dikutip dari Hendrojogi, mengatakan bahwa cooperation is an economic system with social content [koperasi adalah sistem ekonomi yang mengandung unsur sosial]. Sebagai suatu sistem ekonomi maka koperasi harus beroperasi pada kaidah-kaidah ekonomi dan motif ekonomi sedangkan unsur sosial yang terkandung dalam prinsip koperasi bukanlah sesuatu yang bersifat kedermawanan (philantropis) melainkan lebih menekankan pada hubungan antar-anggota dan anggota dengan pengurus, hak suara, cara IBNU KHAYATH FARISANU STIE Widya Praja Tanah Grogot
N
K
O
P
E
R
A
S
I
pembagian dari Sisa Hasil Usaha dan sebagainya. Itu semua harus telah diatur detail dalam Anggaran Dasar Koperasi sebagai kesepakatan bersama untuk selanjutnya dilaksanakan dengan penuh kepatuhan. Dalam mengelola koperasi, sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dibentuklah suatu PERANGKAT KOPERASI yang terdiri dari: 1. Rapat Anggota, merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar. Keputusan dalam rapat diambil berdasarkan musyawaran untuk mencapai mufakat. Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dimana setiap anggota mempunyai hak satu suara. 2. Pengurus, dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam Rapat Anggota yang akan menjadi pemegang kuasa Rapat Anggota. Masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dengan persyaratan ditetapkan dalam Anggaran Dasar. 3. Pengawas, dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam Rapat Anggota yang bertanggung jawab kepada Rapat Anggota. Segala persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat, ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Apabila dipandang perlu untuk pengelolaan koperasi agar lebih profesional, dengan persetujuan bersama dalam Rapat Anggota, Pengurus dapat mengangkat Pengelola (Manajer) yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha. Hubungan kerja antara Pengelola dengan Pengurus tunduk pada ketentuan hukum perikatan dalam perjanjian yang dilakukan secara kontraktual. Dengan demikan Pengelola hanya bertanggung jawab kepada Pengurus bukan pada Rapat Anggota.
4/5
M
A
N
A
J
E
M
E
Apabila pengelolaan diserahkan pada Pengelola Profesional maka harus diatur dengan jelas batasan wilayah terkait pengambilan keputusan. Dalam kehidupan koperasi sehari-hari, baik pengurus maupun pengelola akan banyak terlibat dalam kegiatan pengambilan keputusan. Untuk itu perlu dipahami 2 (dua) kelompok keputusan, yaitu: 1. Keputusan Yang Terprogram, yaitu keputusan yang dibuat atas dasar kebiasaan, peraturan atau prosedur baku dan dapat digunakan untuk menangani masalah yang berulang kali. Keputusan ini dapat didelegasikan kepada bawahan. 2. Keputusan Yang Tidak Terprogram, yaitu keputusan yang tidak diatur oleh kebijakan, aturan atau prosedur yang ada dan berkaitan dengan masalah yang tidak biasa atau merupakan pengecualian. Untuk menegaskan identitas koperasi, setiap koperasi dapat menggunakan lambang koperasi, yang diresmikan oleh Kongres Koperasi I yang dilaksanakan pada 12 Juli 1947. Lambang tersebut memiliki makna sebagai berikut: 1. Rantai melambangkan persatuan dan persahabatan yang kokoh. 2. Roda bergigi menggambarkan upaya keras yang ditempuh secara terus menerus. 3. Kapas dan padi berarti menggambarkan kemakmuran rakyat yang diusahakan oleh koperasi. 4. Timbangan berarti keadilan sosial sebagai salah satu dasar koperasi. 5. Bintang dalam perisai artinya Pancasila, merupakan landasan ideal koperasi. 6. Pohon beringin menggambarkan sifat kemasyarakatan dan kepribadian Indonesia yang kokoh berakar. 7. Koperasi Indonesia menandakan lambang kepribadian koperasi rakyat Indonesia.
IBNU KHAYATH FARISANU STIE Widya Praja Tanah Grogot
N
K
O
P
E
R
A 8.
S
I
Warna merah dan putih menggambarkan sifat nasional Indonesia.
Lambang tersebut sempat diubah berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No. 02/Per/M.KUKM/IV2012 tentang Penggunaan Lambang Koperasi Indonesia dan sempat digunakan selama beberapa tahun terakhir ini. Namun, semenjak dikeluarkan Peraturan Menteri No. 01/Per/M.KUKM/II/2015, penggunaan lambang koperasi dikembalikan ke lambang awal, sebagaimana diputuskan pada Kongres Koperasi Indonesia I di Tasikmalaya Tahun 1947. SUMBER BACAAN Hendar. Manajemen Perusahaan Koperasi, 2010. Jakarta: Penerbit Erlangga. 978-979-075-947-3 Hendrojogi. Koperasi: Asas-asas, Teori, dan Praktik. 2007. Jakarta: RajaGrafindo Persada. ISBN 979-421-662-3 Widiyanti & Y.W. Sunindhia. Koperasi dan Perekonomian Indonesia. Cetakan kelima: Agustus 2008.
Ninik
Jakarta: Rineka Cipta. ISBN 978-979-518-263-4 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 01/Per/M.UKM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No. 02/Per/M.KUKM/IV2012 tentang Penggunaan Lambang Koperasi Indonesia Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No. 01/Per/M.KUKM/II/2015 tentang Perubahan Lambang/Logo Gerakan Koperasi Indonesia UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
5/5
