PERAN BADAN PENGAWAS DALAM PENGAWASAN KOPERASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN
SKRIPSI
Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara OLEH :
IBNU RAYYAN NIM : 050200111
DEPARTEMEN HUKUM PERDATA DAGANG
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2011
Universitas Sumatera Utara
PERAN BADAN PENGAWAS DALAM PENGAWASAN KOPERASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN SKRIPSI
OLEH :
IBNU RAYYAN NIM : 050200111
Disetujui Oleh : KETUA DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
Hasim Purba, SH.M.Hum NIP : 196603031985081001
Dosen Pembimbing I :
Prof.Dr.H.Tan Kamello, SH.MS NIP : 196204211988031004
Dosen Pembimbing II :
Puspa Melati Hasibuan, SH.M.Hum NIP : 196801281994032001
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2011
Universitas Sumatera Utara
ABSTRAK Ruang lingkup dan luas koperasi sebagai suatu kesatuan ekonomi akan semakin komplek sehingga rentang kendali antara manajemen dan pelaksanaannya semakin jauh. Untuk dapat mengendalikan aktivitas operasi koperasi, manajemen memerlukan suatu alat yang dapat mengendalikan aktivitas koperasi. Untuk mengetahui apakah pengendalian intern berjalan dengan baik maka manajemen perlu melakukan pemeriksaan intern secara terus menerus terhadap struktur pengendalian intern. Pemeriksaan intern dalam organisasi koperasi dikenal dengan Badan pengawas yang merupakan penilaian atas keefektifan dan kecukupan struktur pengendalian intern yang ada Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah mengenai bagaimanakah peran pemerintah dalam pengawasan terhadap koperasi, bagaimanakah kedudukan badan pengawas dalam lembaga koperasi, dan bagaimanakah wewenang dan tanggung jawab badan pengawas dalam pengawasan koperasi Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal (doctrinal research) yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis didalam buku (law as it is written in the book), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (law it is decided by the judge through judicial process). Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini didasarkan data sekunder dan menekankan pada langkah-langkah spekulatif-teoritis dan analisis normatif-kualitatif. Peran pemerintah dalam pengawasan terhadap koperasi koperasi dilakukan baik secara internal maupun eksternal. Pengawasan internal dilakukan melalui pembentukan badan pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 38, 39, dan 40 Undang-undang Perkoperasian, sedangkan pengawasan eksternal dapat dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah, khususnya pemerintah daerah. Kedudukan badan pengawas dalam lembaga koperasi, yakni merupakan suatu badan yang dibentuk dari dan oleh anggota koperasi serta ditetapkan dalam anggaran dasar yang bertujuan untuk mendidik dan membimbing pengurus koperasi agar lebih teliti dan ahli serta terampil dalam mengembangkan koperasi dimasa-masa yang akan datang. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, badan pengawas membuat laporan tertulis tentang hasil pemeriksaannya yang akan disampaikan dalam rapat anggota. Wewenang pengawas koperasi secara garis besar meliputi pengawasan terhadap pengelolaan organisasi dan usaha koperasi secara umum, termasuk pemeriksaan terhadap kewajaran laporan keuangan koperasi. Sehubungan dengan pelaksanaan pengawasan tersebut, pengawas memiliki wewenang untuk meminta keterangan yang diperlukan dari pengurus
Universitas Sumatera Utara
koperasi atau pihak-pihak lain yang dianggap perlu. Selanjutnya pengawas wajib mempertanggung jawabkan laporan tersebut dengan membuat laporan tertulis mengenai pengawasan yang dilakukannya serta menyampaikan kepada Rapat Anggota.
Universitas Sumatera Utara
KATA PENGANTAR Puji dan Syukur Penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada saat ini masih diberikan-Nya kesempatan yang tidak terhingga untuk dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “ Peran Badan Pengawas Dalam Pengawasan Koperasi Berdasarkan Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian ”, sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum ( S1 ) di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Selama Skripsi ini berlangsung, banyak pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Oleh karena itu, maka penulis mengucapkan terima kasih kepada : 1. Bapak Prof. Dr. Runtung, SH.M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2. Bapak Prof. Dr. Budiman Ginting, SH.M.Hum, selaku pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 3. Bapak Syafruddin Sulung Hasibuan, SH.MH.DFM, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 4. Bapak Muhammad Husni, SH.M.Hum, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 5. Bapak Dr. Hasim Purba, SH.M.Hum, selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan. 6. Bapak Ramli Siregar, SH.M.Hum, sebagai Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu memberikan arahan, bimbingan, masukan, dan nasehat bagi penulis. 7. Bapak Asmin Nasution, SH.M.Hum, sebagai Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu memberikan arahan, bimbingan, masukan, dan nasehat bagi penulis. 8. Seluruh Dosen/Staf Pengajar dan Pegawai Administrasi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah mencurahkan ilmunya dan membantu penulis selama perkuliahan. 9. Teristimewa kepada kedua orang Tuaku tercinta, kakak dan adik yang saya sayangi, selaku memberikan bantuannya baik secara moril maupun materil, mendukung dalam segala bidang untuk mendorong selesainya kuliah hingga skripsi ini. 10. Kepada teman, sahabat-sahabatku angkatan 2005 yang selanjutnya penulis harapkan persahabatan ini tidak akan berakhir sampai akhir usia
Universitas Sumatera Utara
kita dan kalian dapat menjadi pembesar negeri ini, saudara yang telah memberikan dukungannya kepada saya, saya ucapkan salam persaudaraan dan terima kasih yang sebesar-besranya. 11. Kepada kakanda-kakanda di Fakultas Hukum, dan semua senioren yang tidak bisa disebutkan satu per satu, saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas bimbingannya selama ini. 12. Seluruh pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Penulis memahami berbagai kelemahan dan kekurangan dalam skripsi ini, untuk itu diharapkan saran dan kritikan yang membangun. Demikianlah sebagai kata pengantar, mudah-mudahan bermanfaat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi semua pihak, mohon maaf segala kekurangan, penulis ucapkan terima kasih.
Medan,
Agustus 2011 Penulis
IBNU RAYYAN
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR ISI
ABSTRAK ........................................................................................................... i KATA PENGANTAR ............................................................................................ ii DAFTAR ISI ........................................................................................................... iv BAB I
PENDAHULUAN ................................................................................ 1 A. Latar Belakang ................................................................................ 1 B. Permasalahan .................................................................................. 5 C. Tujuan dan Manfaat Penulisan ........................................................ 5 D. Keaslian Penulisan .......................................................................... 6 E. Tinjauan Kepustakaan ..................................................................... 6 F. Metode Penelitian ........................................................................... 14 G. Sistematika Penulisan ..................................................................... 16
BAB II
TINJAUAN UMUM TERHADAP KOPERASI SECARA TEORITIS ............................................................................................. A. Sejarah, Pengertian, Asas dan Landasan Hukum Koperasi ............ 18 B. Proses Pembentukan Koperasi ........................................................ 26 C. Keanggotaan dan Kepengurusan Koperasi ..................................... 30 D. Pembubaran Koperasi ..................................................................... 33
BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI ............................ 35 A. Pembinaan Koperasi ....................................................................... 35 B. Pengawasan Koperasi ..................................................................... 40 C. Pembinaan dan Pengawasan Independen dalam Koperasi.............. 43
Universitas Sumatera Utara
D. Peran pemerintah dalam Pembinaan dan Pengawasan Koperasi .......................................................................................... 46 BAB IV
PERAN BADAN PENGAWAS KOPERASI DALAM PENGAWASAN KOPERASI .............................................................. 52 A. Tujuan dan Ruang Lingkup Badan Pengawas dalam Koperasi .......................................................................................... 52 B. Wewenang dan Tanggung Jawab Badan Pengawas dalam Koperasi .......................................................................................... 54 C. Program Badan Pengawas dalam Pengawasan Koperasi ................ 55 D. Laporan dan Tindak Lanjut Badan Pengawas dalam Pengawasan Koperasi ..................................................................... 56
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN ............................................................. 60 A. Kesimpulan ..................................................................................... 60 B. Saran................................................................................................ 61
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................. 63
Universitas Sumatera Utara
