PENYULUHAN DAN KEBERADAAN PENYULUH Latar Belakang Berdasarkan Ketentuan Umum UU SP3K No.16 Tahun 2006 pasal 1 ayat (2) Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Sedangkan Penyuluh pertanian, penyuluh perikanan, atau penyuluh kehutanan, baik penyuluh PNS, swasta, maupun swadaya, yang selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan sesuai pasal 1 ayat (19). Menjelaskan bahwa keberadaan penyuluh tidak hanya PNS akan tetapi ada dari penyuluh Swasta dan Swadaya. dengan kewenangan dan tanggung jawab yang setara. Keberadaan Penyuluh PPTK (Perikanan), THL dan PTL didalam UU SP3K belum tercantum secara jelas dasar hukum pelaksanaan kegiatan penyuluhan. Berdasarkan pasal (3) tentang tujuan pengaturan sistem penyuluhan meliputi pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan modal sosial sesuai huruf (b), memberdayakan pelaku utama dan pelaku usaha dalam peningkatan kemampuan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penumbuhan motivasi, pengembangan potensi, pemberian peluang, peningkatan kesadaran, dan pendampingan serta fasilitasi; dan huruf (c) memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya penyuluhan yang produktif, efektif, efisien, terdesentralisasi, partisipatif, terbuka, berswadaya, bermitra sejajar, kesetaraan gender, berwawasan luas ke depan, berwawasan lingkungan, dan bertanggung gugat yang dapat menjamin terlaksananya pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan. Sedangkan dalam pasal 4 tentang fungsi sistem penyuluhan sesuai uraian huruf (c) meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial, dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha; huruf (d) membantu pelaku utama dan pelaku usaha dalam menumbuhkembangkan organisasinya menjadi organisasi ekonomi yang berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola berusaha yang baik, dan berkelanjutan. Secara lebih tegas disebutkan pada pasal 20 ayat (1) Penyuluhan dilakukan oleh penyuluh PNS, penyuluh swasta, dan/atau penyuluh swadaya. Tata Kelola Penyuluhan dan Penyuluh Penjelasan UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan pada penjelasan umum poin (e) pengelolaan perikanan dengan meningkatkan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan di bidang perikanan dan dicantum pada pasal 57 Ayat (2) Pendidikan dan/atau pelatihan yang bertaraf internasional diselenggarakan oleh instansi Pemerintah yang
bertanggung jawab di bidang perikanan pada semua jenjang, yakni pada unit pelatihan, sekolah menengah kejuruan, dan perguruan tinggi, antara lain, sesuai dengan bidang teknologi penangkapan, budi daya, pengolahan, permesinan, dan penyuluhan. Undang-Undang Nomor : 27 Tahun 2007, tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil didalam Pedoman Umum Pasal 1 ayat (43) disebutkan Mitra Bahari adalah jejaring pemangku kepentingan di bidang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia, lembaga, pendidikan, penyuluhan, pendampingan, pelatihan, penelitian terapan, dan pengembangan rekomendasi kebijakan. Pasal 41 ayat (3) Kegiatan Mitra Bahari difokuskan pada: a. pendampingan dan/atau penyuluhan; b. pendidikan dan pelatihan; c. penelitian terapan; serta d. rekomendasi kebijakan. Sedang pelaksanaan penyuluhan yang seharusnya dilakukan pada pelaku utama dan usaha belum tertera secara jelas menunjuk lembaga pemerintah yang menangani penyuluhan perikanan. Di dalam Kepmen-KP Nomor: KEP.44/MEN/2002 tentang Pedum Penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan, persyaratan untuk menjabat sebagai penyuluh fungsional adalah seseorang dengan kualifikasi pendidikan minimal Diploma III di bidang perikanan atau keahlian yang sejenis dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kualifikasi penyuluh perikanan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri berdasarkan kompetensi dan pengalaman di bidangnya. Mengacu kepada PP Nomor 43 Tahun 2009, tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluh Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Pasal 11 ayat (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyuluhan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, swasta, dan swadaya di tingkat nasional. Ayat (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, sarana prasarana, dan pembiayaan. Sedangkan ayat (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. pemberian bimbingan; b. pelatihan; c. arahan; d. supervisi; dan e. persyaratan sertifikasi dan akreditasi jabatan penyuluh serta sistem kerja penyuluh. Kegiatan Penyuluhan dan Kinerja Penyuluh Sedangkan kegiatan penyuluhan itu berawal pada penyusunan programa penyuluhan yang disusun berdasarkan tingkatan yaitu Pos Penyuluhan, Balai Penyuluhan, Badan Pelaksana Penyuluhan, Badan Koordinasi Penyuluhan dan BPSDM ditingkat Pusat jadi tugas pokok dari penyuluh adalah menyusun rencana kerja sesuai dengan kebutuhan sasaran. Melihat dari ketentuan ini tentunya keberadaan tenaga penyuluh kontrak atau Mitra Bahari perlu dilakukan penyesuaian sesuai ketentuan UU, sehingga tidak menjadi tumpang tindih pelaksanaan pembinaan pada pelaku utama dan pelaku usaha. Suatu kebijakan pada dasarnya akan mempengaruhi terhadap sistem yang telah ada, namun perlu kita ketahui didalam tatanan sosial masyarakat pedesaan hal-hal yang prinsipil sangat mempengaruhi terhadap kelansungan kegiatan penyuluhan. Semua
penyuluh sangat berkewajiban menyukseskan program pemerintah yang tujuannya untuk menciptakan kesempatan kerja dan berusaha sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat pelaku utama dan usaha. Namun perbedaan kebijakan dalam pembinaan pelaku utama dan pelaku usaha akan mengakibatkan rendahnya tanggung jawab. Memperhatikan Mekanisme Kerja dan Metode penyuluhan pada pasal 26 ayat (1) Penyuluh menyusun dan melaksanakan rencana kerja tahunan berdasarkan programa penyuluhan dan ayat (2) Penyuluhan dilaksanakan dengan berpedoman pada programa penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25,yang telah dijelaskan diatas tentunya keberadaan Tenaga Penyuluh Kontrak disebut PPTK dan Mitra Bahari belum memenuhi ketentuan UU SP3K yang keberadaannya secara terus menerus dan tidak terputus. Dari sisi lain diharapkan penyuluh memiki kompetensi sesuai pasal 21 ayat (2) berpedoman pada standar, akreditasi, serta pola pendidikan dan pelatihan penyuluh yang diatur dengan peraturan menteri sesuai criteria yaitu layak untuk dipercaya, tahu persis situasi pelaku utama sehingga dapat menunjukkan permasalahan yang dihadapi sekaligus menunjukkan alternatif pemecahannya, selalu ada jika dibutuhkan dalam arti penyuluh pasti punya waktu untuk sasaran, penyuluh tidak sering ganti. Sedangkan Kemampuan yang harus dimiliki oleh Penyuluh itu sendiri yaitu kemampuan berkomunikasi, memilki sikap menghayati profesinya, menyukai masyarakat sasaran, yakin bahwa inovasi yang disampaikan telah teruji. Kemampuan penyuluh tentang: isi, fungsi, manfaat dan nilainilai yang terkandung dalam inovasi; segala sesuatu yang masyarakat suka atau tidak suka, dan memiliki kemampuan untuk mengetahui karakteristik sosial budaya wilayah dan sasarannya (bahasa, agama, kebiasaan, dll) Peran Penyuluh sebagai orang yang memberikan fasilitas atau kemudahan (fasilitator), sebagai orang yang menghubungkan lembaga pemerintah/lembaga penyuluhan dengan sasaran (mediator), sebagai orang yang dapat menimbulkan (menjadikan) dinamis (dinamisator). Fungsi Penyuluhan Memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada pelaku utama tentang pengetahuan dan perkembangan pertanian Membantu pelaku utama untuk memperoleh pengetahuan yang lebih terperinci tentang cara memecahkan masalah-masalah dalam usahanya Meningkatkan motivasi pelaku utama untuk dapat menerapkan pilihan yang dianggap paling tepat Membantu pelaku utama menganalisis situasi yang sedang dihadapi dan melakukan perkiraan kedepan
Tujuan Penyuluhan Sebagai suatu kegiatan, penyuluhan dilakukan untuk mencapai suatu keinginan atau tujuan. Penyuluhan merupakan proses pendidikan nonformal bagi pelaku utama dan keluarganya. Tujuan penyuluhan pertanian
adalah meningkatkan pendidikan, sikap dan ketrampilan (PSK) untuk merubah perilaku dan kemampuan petani sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya. Agar tujuan dapat dicapai melalui kegiatan yang tepat, maka rumusan tujuan harus memenuhi kriteria yang baik. Kriteria tujuan yang baik adalah spesifik (specific), menggambarkan arah yang akan dicapai; dapat diukur (measurable), dapat diketahui setiap kemajuan yang dicapai; dapat dicapai (achieveable), memiliki dimensi jarak (remoteness); realistis (realistic), memiliki kerangka jumlah dan jenis kegiatan yang dapat dicapai, memiliki jangka waktu (time bond). Sehingga dapat ditentukan lama pencapaiannya, serta menjadi "motivasi" yaitu pernyataan tujuan harus dapat menggambarkan dengan jelas "kebutuhan" dari orang-orang yang terlibat dalam pencapaian tujuan. Tujuan adalah suatu kegiatan penting dirumuskan dengan kriteria yang baik, alasannya antara lain adalah: (a) untuk memprediksi waktu pencapaian, (b) memprediksi kebutuhan sumber daya (manusia, finansial, sarana dan prasarana), (c) memberikan pedoman dan arah kegiatan, (d) mudah dilakukan monitoring dan evaluasi dalam usaha/kegiatan pencapaian tujuan, serta mudah dilakukan perbaikan sebelum terjadi kesalahan yang lebih besar. Rumusan tujuan perlu dilengkapi dengan rincian kegiatan untuk mencapai tujuan. Jenis-jenis tujuan penyuluhan pertanian dibedakan atas dasar: (a) dampak yang dihasilkan, (b) tingkatan tujuan, (c) waktu pencapaian, (d) komponen perilaku sasaran yang akan diubah, dan (e) aspek usahatani, Uraian satu jenis tujuan akan selalu terkait dengan uraian jenis tujuan yang lain. Dalam menetapkan tujuan penyuluhan pertanian, karakteristik sasaran penyuluhan harus dipahami secara pasti sehingga pencapaian tujuannya benar-benar diperuntukkan bagi peningkatan kesejahteraan sasaran penyuluhan. Pelaku usaha pertanian merupakan orang dewasa yang telah memiliki karakteristik tersendiri antara lain: (a) memiliki pengalaman, (b) kematangan emosi, (c) mampu berinteraksi dengan lingkungannya, dan (d) menyadari atau mampu berperan di masyarakat. Orang dewasa juga memiliki konsep-konsep yang telah melekat pada dirinya, khususnya dalam proses belajar; yaitu konsep diri, konsep pengalaman, konsep kesiapan belajar, dan konsep orientasi atau perspektif waktu. Dari uraian konsep orang dewasa, maka rumusan tujuan penyuluhan pertanian sebagai proses pendidikan seharusnya disesuaikan dengan cara belajar orang dewasa, yaitu: (1) cara belajar yang langsung dari pengalaman; (2) proses belajar yang terjadi antara penyuluh dan pelaku utama dengan kedudukan sama; (3) proses belajar yang dikembangkan atas dasar kebutuhan belajar akibat tuntutan situasi setempat yang terus berubah; dan (4) suatu proses belajar yang bersifat self-learning dan kemandirian warga belajar yang berlangsung dalam situasi kehidupan yang nyata dan dituntut untuk dapat diimplikasikan dalam kegiatan penyuluhan. Simpulan Sehubungan dengan uraian diatas, maka diambil simpulan bahwa sistem penyuluhan perlu dilakukan penataan secara benar dan berjengjang agar dapat terarah dalam melakukan pelaksanaan pembinaan pada pelaku
utama dan pelaku usaha serta keluarganya. Penyuluh dalam melakukan kegiatan penyuluhan memerlukan aturan secara jelas tentang kewenangan dan tanggung jawab serta pembinaan yang berkesinambungan. Tugas pokok dari penyuluh adalah membina pelaku utama dan pelaku usaha serta keluarganya agar dapat mengelola usahanya secara berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraannya. Jadi ketentuan dari penyuluhan itu sendiri adalah menyukseskan program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan menciptakan lapangan usaha bagi masyarakat pelaku usaha dan pelaku utama serta kelurganya. Adanya kebijakan yang tumpang tindih mengakibatkan tidak terselenggaranya kegiatan penyuluhan sesuai amanah UU SP3K yaitu proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Penulis : Agussalim Penyuluh Perikanan Kab. Aceh Utara
