BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Pembangunan sumber daya manusia pertanian, termasuk pembangunan kelembagaan penyuluhan dan peningkatan kegiatan penyuluh pertanian, merupakan faktor yang memberikan kontribusi besar terhadap keberhasilan pembangunan pertanian di Indonesia. Dalam rangka meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap pembangunan nasional Kementrian Pertanian telah menetapkan 4 (empat) sukses pembangunan pertanian, yaitu: (1) pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan, (2) peningkatan diversifikasi pangan, (3) peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor, dan (4) peningkatan kesejahteraan petani. Untuk mewujudkan 4 (empat) sukses pembangunan pertanian tersebut, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas, handal, serta berkemampuan menejerial, kewirausahaan dan organisasi bisnis sehingga pelaku pembangunan pertanian mampu membangun usaha dari hulu sampai dengan hilir yang berdaya saing tinggi dan mampu menerapkan prinsip pembangunan pertanian berkelanjutan sebagaimana yang tertulis dalam Peraturan Menteri Pertanian tahun 2013. Menurut Margono Slamet (2003) program penyuluh pembangunan yang efektif dan efesien dapat dikembangkan oleh tenaga-tenaga profesional dibidang penyuluhan pembangunan. Hal ini memungkinkan apabila program penyuluhan
12
diwadahi oleh sistem kelembagaan penyuluh yang jelas pelaksanaannya didukung oleh tenaga-tenaga yang kompeten dibidang penyuluhan. Sesuai
dengan
peraturan
Menteri
Pertanian
nomor:
82/Permentan/OT.140/8/2013, kegiatan penyuluhan ini dilakukan
dengan
pendekatan kelompok. Kelompok ini dibentuk ditingkat desa dan sesuai dengan UU No.16/2006/SP3K tentang sistem penyuluhan pertanian,
perikanan,
peternakan, dan kehutanan, kegiatan penyuluhan dan pembinaan kelompok tani dilakukan oleh penyuluh pertanian. Program pemerintah tersebuat adalah untuk mencapai satu desa terdapat satu orang penyuluh. Kelembagaan penyuluhan yang terdekat dengan masyarakat saat ini adalah Balai Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BPKP). Kabupaten Serdang Bedagai merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang memiliki perangkat kelembagaan penyuluhan. Kelembagaan ini berdiri sejak tahun 2007. Balai Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BPKP) merupakan suatu unit penunjang penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang administrasi, pengaturan, pengelolaan dan pemanfaatannya adalah tanggung jawab pemerintah kabupaten. Agar kegiatan penyuluhan dapat berjalan dengan baik maka diperlukan sumber daya penyuluh yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang baik dalam bidang pertanian, lapangan, sarana, prasarana, pendanaan serta stastus kelembagaan yang kuat sangat perlu agar kinerja dapat tepat guna (efektif) dan berhasil guna (efisien) dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan. Hasil dari kegiatan penyuluhan selain peningkatan produksi pertanian adalah perubahan pola pikir dan prilaku petani dalam melaksanakan kegiatan pertanian.
13
Perubahan kondisi petani yang semakin maju, menuntut lembaga penyuluhan kabupaten/kota untuk melakukan perubahan-perubahan sistem penyelenggaraan penyuluhan, pengembangan sistem informasi inovasi teknologi, peningkatan profesionalisme penyuluh lapangan untuk dapat merespon semua perubahan yang terjadi secara cepat dan proporsional. Hal ini menuntut para penyuluh untuk meningkatkan pengetahuan, pengalaman dan kompetensi mereka agar mampu memahami kondisi petani (potensi dan permasalahan) dan memperluas sasaran penyuluhan, tidak hanya bagi lembaga produksi (kelompok tani) namun semua lembaga yang bergerak dalam kegiatan agribisnis dipedesaan sebagai satu kesatuan dalam melakukan pemberdayaan. Seiring dengan berjalannya waktu, terlihat bahwa kegiatan penyuluhan saat ini tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kurangnya tenaga penyuluh pertanian banyaknya tugas – tugas penyuluh pertanian tidak sebanding dengan manajerial kemampuan penyuluh seperti penyuluh yang belum bisa memajukan kelompok tani seperti mengembangkan jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, dan kemampuan manajerial petani. Tugas yang dibebankan penyuluh juga harus dibarengi dengan fasilitas yang lengkap seperti bantuan operasional penyuluh dan trasnportasi yang diberikan. Pada kenyataannya penyuluh memperoleh bantuan operasional 3 bulan sekali sedangkan penyuluh melakukan tugasnya setiap hari kerja dan tidak semua penyuluh diberikan transportasi padahal wilayah kerja penyuluh jauh dari desa satu ke desa lainnya. Jumlah tenaga penyuluh di Kabupaten Serdang Bedagai pada saat ini berjumlah 139 orang, yang tersebar di 243 desa, hal ini tentu saja akan menghambat terlaksananya program pertanian didesa dan tidak sesuai dengan target satu desa satu penyuluh. Penyuluh pertanian
14
yang ada saat ini tidak mengalami peningkatan jumlah setiap tahunnya, hal ini tidak sebanding dengan banyaknya beban kerja penyuluh pertanian terdapat di Kabupaten Serdang Bedagai. Untuk melihat jumlah penyuluh tahun 2011-2013 dapat dilihat pada tabel 1: Tabel 1 . Data Penyuluh Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 20112014 No
Tahun
Jumlah Penyuluh
1
2011
172
2
2012
178
3
2013
168
4
2014
139
Sumber : BP2KP dokumen bidang penyuluhan 2014 BPKP : Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
Pada tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2011 sampai tahun 2012 jumlah penyuluh mengalami peningkatan, pada tahun 2013 sampai tahun 2014 terjadi penurunan jumlah penyuluh pertanian. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan pembangunan pertanian menjadi tidak merata karena tidak semua desa memiliki petugas yang dapat mendampingi petani menjalankan program – program pertanian. Permintaan jumlah tenaga penyuluh tambahan belum mendapat respon dari Kementerian Pertanian. Penurunan jumlah tenaga penyuluh disebabkan pegawai yang sudah pensiun dan perpindahan penyuluh keluar daerah lain . Ada beberapa tugas administrasi yang harus dilakukan oleh penyuluh seperti pegumpulan lembar persiapan kunjungan (LPK), pengumpulan program penyuluhan, monografi dan rencana kerja. Umumnya untuk semua laporan administrasi ini berkaitan dengan tugas penyuluhan dilapangan yaitu supervisi dan
15
penyampaian materi penyuluhan pertanian. Secara umum sebagian besar penyuluhan terlambat dalam pengumpulan laporan sampai batas akhir yang sudah ditetapkan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BP2KP) yang akan berdampak pada terlambatnya penyusunan rencana kerja dan program tingkat kabupaten. Kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel 1.2: Tabel 1.2 Persentase Penyuluh Dalam Pengumpulan Laporan Administrasi (Program, Monografi Dan Rencana Kerja) Pada Lima BPKP Tahun 2011-2013 No BPKP 2010(%) 2011(%) 1 Sijonam 63 63 2 Sei Rejo 60 60 3 Tanjung Beringin 56 56 4 Dolok Masihul 60 60 5 Brohol 60 60 Sumber : BP2KP dokumen bidang penyuluhan 2014 BPKP : Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
2012 (%) 100 100 98 100 100
2013(%) 100 96 98 100 98
Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar penyuluh pertanian Kabupaten Serdang Bedagai, dalam pengumpulan laporan administrasi hampir mencapai 100%, laporan administrasi ini adalah tugas wajib yang
harus
dikumpulkan 100% setiap tahunnya, ini sebagai salah satu syarat bagi penyuluh untuk menerima (Biaya Operasional Penyuluh) BOP. Tetapi pada kenyataannya, penyuluh menyerahkan laporan administrasi terlambat dari target yang ditentukan, biasanya jadwal pengumpulan yang ditetapkan adalah akhir bulan Desember tetapi kenyataannya penyuluh sebagian besar mengumpulkan laporan administrasi lewat dari bulan Desember. Keterlambatan ini disebabkan kurangnya sarana dan prasarana (transportasi penyuluh pertanian), minimnya gaji dan biaya operasional
16
penyuluh, serta keterlambatan penerimaan biaya operasional yang berdampak kepada kinerja. Pada pelatihan rutin yang diadakan sekali dalam dua minggu ini, yaitu posko kecamatan dan pelatihan BPKP ini penyuluh diwajibkan untuk mengumpulkan Lembar Persiapan Kunjungan (LPK). Dari data yang ada terlihat sebagian besar jumlah penyuluh yang mengumpulkan laporan hampir semuanya mencapai 100%. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.3 : Tabel 1.3 Persentase Penyuluh yang Mengumpulkan LPK tahun 2010-2013 No BPKP 2010(%) 2011(%) 1 Sijonam 63 100 2 Sei Rejo 60 100 3 Tanjung Beringin 56 95 4 Dolok Masihul 60 100 5 Brohol 60 98 Sumber: Bidang Penyuluhan 2014 (diolah). BPKP : Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
2012 (%) 100 100 98 100 100
2013(%) 98 98 97 100 98
Data pengumpulan lembar persiapan kunjungan merupakan gambaran dari kedisiplinan penyuluh dalam melakukan kunjungan dan supervisi langsung ke petani. Selain itu ada beberapa masalah yang mengurangi keefektifan organisasi penyuluhan seperti teknologi tepat guna tidak tersedia bagi petani, petugas penyuluh pertanian yang kurang memperoleh pelatihan metode penyuluhan dalam berkomunikasi, dan tidak semua penyuluh menguasai komoditas dominan diwilayah binaan, tenaga lapangan kurang memiliki fasilitas transportasi untuk mencapai petani, petugas penyuluh dibebani tugas ganda disamping tugas penyuluhannya sendiri. 1.2 Perumusan Masalah
17
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan diteliti melalui penelitian ini adalah kurang disiplinnya penyuluh pertanian di Kabupaten Serdang Bedagai. Sehubungan dengan permasalahan diatas, maka beberapa pertanyaan diatas perlu dicari jawabannya adalah : •
Faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja penyuluh pertanian Kabupaten Serdang Bedagai ?
•
Apa saja alternatif kebijakan yang perlu dilakukan untuk meningkatan kinerja penyuluh pertanian Kabupaten Serdang Bedagai?
1.3 Tujuan Penelitian Untuk mengatasi masalah diatas maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk: •
Untuk menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja penyuluhan pertanian Kabupaten Serdang Bedagai.
•
Menemukan alternatif kebijakan untuk peningkatan kinerja penyuluhan pertanian Kabupaten Serdang Bedagai.
1.4 Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, terutama kepada: a. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BP2KP) sebagai sumbangan pemikiran untuk memperbaiki sistem kerja yang diberlakukan untuk para penyuluh pertanian sehingga dapat meningkatkan kinerja dan kepuasan kerja dari penyuluh pertanian.
18
b. Bagi peneliti untuk menambah pengetahuan dan mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi penyuluh pertanian. c. Magister Manajemen USU, sebagai tambahan refrensi penelitian dalam bidang Manajemen Sumber Daya Manusia. d. Peneliti selanjutnya sebagai sumber informasi untuk melaksanakan penelitian dibidang Manajemen Sumber Daya Manusia terutama kinerja Penyuluh Pertanian.
1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian Ruang lingkup penelitian geladikarya ini adalah sebagai berikut: 1. Geladikaraya ini mencakup dimensi-dimensi yang berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi penyuluh pertanian, serta indikator – indikator yang dapat mempengaruhi kinerja penyuluhan pertanian. 2. Tugas pokok dan fungsi penyuluhan mengacu pada UU RI NO 16 Tahun 2006/SP3K tentang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dan Peraturan Menteri Pertanian tahun 2007 tentang Pedoman Pembinaan dan Kelembagaan Petani.
19
