KELEMBAGAAN DAN KETENAGAAN PENYULUH PERIKANAN DI DAERAH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KELEMBAGAAN DAN KETENAGAAN PENYULUH PERIKANAN DI DAERAH

Disampaikan oleh : R. Gani Muhamad, SH.MAP Kasubdit Urusan Pemerintahan Daerah II/4

DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 1

SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA

MPR

DPR

DPD

PRESIDEN

BPK

MA

MENTERI2

DEKONSENTRASI

GUBERNUR & INSTANSI VERTIKAL

DESENTRALISASI

DAERAH OTONOM

TUGAS PEMBANTUAN

PEMERINTAHAN DAERAH/ PEMERINTAHAN DESA

MK

LEMBAGA NEGARA LAINNYA

DELEGASI (DESENTRALISASI FUNGSIONAL)

BADAN PENGELOLA BUMN, OTORITA,DLL

2

ANATOMI URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN ABSOLUT

CONCURRENT

(Mutlak urusan Pusat)

(31 Ur. Bersama)

Pertahanan

PILIHAN/OPTIONAL

WAJIB/OBLIGATORY

8 Urusan Pilihan

Yan das 26 ur wjb

Keamanan

Moneter/Fiskal Nas

SPM (Standar Pelayanan Minimal)

Yustisi

Polugri Agama

3


LANDASAN NORMATIF • UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah • UU N0. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan • PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah • Permendagri No.57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah • Permendagri No. 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Permendagri No 57 Tahun 2007 4


MISI UTAMA KEBERADAAN PEMERINTAHAN DAERAH Menyejahterakan masyarakat daerah melalui pelayanan publik secara efektif, efisien, dan ekonomis dan melalui cara-cara yang demokratis.

URUSAN PEMERINTAHAN BERSIFAT WAJIB 1. Pendidikan; 2. Kesehatan; 3. Lingkungan hidup; 4. Pekerjaan umum; 5. Penataan ruang; 6. Perencanaan pembangunan; 7. Perumahan; 8. Kepemudaan dan olahraga; 9. Penanaman modal; 10. Koperasi dan usaha kecil dan menengah; 11. Kependudukan dan catatan sipil; 12. Ketenagakerjaan; 13. Ketahanan pangan;

14. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 15. KB dan keluarga sejahtera; 16. Perhubungan; 17. Komunikasi dan informatika; 18. Pertanahan; 19. Kesbangpol dalam negeri; 20. Otonomi daerah, PUM, KEUDA, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian; 21. Pemberdayaan masyarakat dan desa; 22. Sosial; 23. Kebudayaan; 24. Statistik; 25. Kearsipan; dan 26. perpustakaan.


URUSAN PEMERINTAHAN BERSIFAT PILIHAN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Kelautan dan perikanan; Pertanian; Kehutanan; Energi dan sumber daya mineral; Pariwisata; Industri; Perdagangan; dan Ketransmigrasian.


UU 32/2004 1. (psl 12 ayat (1)) jo. PP 38/2007 (psl 3) : Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan. 2. Pasal 128 : Susunan organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Perda dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah


PP 38/2007, pasal 12 ayat (2) : Urusan pemerintahan wajib dan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah.

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN (Lampiran PP 38 Tahun 2007) SUB BIDANG

Penyuluhan dan Pendidikan

PEMERINTAH

PROVINSI

KAB/KOTA

1.

Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembinaan serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional, teknis, keahlian, manajemen dan kepemimpinan di bidang kelautan dan perikanan.

1.

Pelaksanaan kebijakan pembinaan serta penyelenggaraan diklat fungsional, teknis, keahlian, manajemen dan kepemimpinan bidang kelautan dan perikanan di provinsi.

1.

Pelaksanaan kebijakan pembinaan serta penyelenggaraan diklat fungsional, teknis, keahlian, manajemen dan kepemimpinan bidang kelautan dan perikanan di kabupaten/kota.

2.

Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyuluhan kelautan dan perikanan.

2.

Pelaksanaan kebijakan dan bimbingan penyuluhan kelautan dan perikanan di provinsi.

2.

Pelaksanaan penyuluhan kelautan dan perikanan di kabupaten/kota.

3.

Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria akreditasi dan sertifikasi diklat bidang kelautan dan perikanan.

3.

Pelaksanaan kebijakan akreditasi dan sertifikasi diklat bidang kelautan dan perikanan di provinsi.

3.

Pelaksanaan kebijakan akreditasi dan sertifikasi diklat bidang kelautan dan perikanan di kabupaten/kota.

10


PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN Berdasarkan UU 16 Tahun 2006 : 1. Pasal 8 ayat (1) : Kelembagaan penyuluhan terdiri atas : a.kelembagaan penyuluhan pemerintah; b.kelembagaan penyuluhan swasta; dan c.kelembagaan penyuluhan swadaya 2. Kelembagaan penyuluhan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a: a. pada tingkat pusat berbentuk badan yang menangani penyuluhan; b. pada tingkat provinsi berbentuk Badan Koordinasi Penyuluhan; c. pada tingkat kabupaten/kota berbentuk Badan Pelaksana Penyuluhan; dan d, pada tingkat Kecamatan berbentuk Balai Penyuluhan.


3. Pasal 11 ayat (2) dan (3) (2) Badan Koordinasi Penyuluhan pada tingkat Provinsi diketuai oleh Gubernur. (3) Untuk menunjang kegiatan Badan Koordinasi Penyuluhan pada tingkat provinsi dibentuk sekretariat, yang dipimpin oleh seorang pejabat setingkat eselon IIa, yang pembentukannya diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur. 4. Pasal 13 ayat (2) Badan pelaksana penyuluhan pada tingkat kabupaten/kota dipimpin oleh pejabat setingkat eselon II dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota, yang pembentukannya diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati/walikota. 5. Pasal 18 : Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan penyuluhan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diatur dengan peraturan presiden.


Bagaimana implementasi nya di Daerah

?


Permasalahan tinjauan Yuridis : 1. Ada ketidakjelasan bila ditinjau dari : a. Sisi Kelembagaan (termasuk lembaga apa). b. Aturan (aturan mana yang digunakan sebagai rujukan untuk implementasinya) 2. Belum tersedianya aturan pelaksana yang mengatur pembentukan kelembagaan penyuluh di daerah sebagaimana amanat UU 16/2006 ttg Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. 3. Adanya tumpang tindih pelaksanaan tupoksi penyuluhan antara SKPD kelautan dan perikanan di daerah dengan Badan Koordinasi Penyuluh di daerah.


Apabila Dikelompokan Dalam Lembaga Lain Berdasarkan PP 41 Tahun 2007 : Pasal 45 (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, pemerintah daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah. (2) Organisasi dan tata kerja serta eselonisasi lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. Catatan : 1. Harus ada perintah Peraturan diatasnya. 2. Dibuat Petunjuk pelaksanaan oleh Mendagri dan Menpan.


Dampak bagi pemerintah daerah : 1. 2. 3. 4.

Implementasi UU 16/2006 belum banyak diterapkan, khususnya nomenklatur kelembagaan penyuluhan, sebagai dampaknya alokasi anggaran penyuluhan masih dikelola oleh lembaga teknis (SKPD Kelautan dan Perikanan). Perlunya penyesuaian kembali terhadap tupoksi SKPD yang telah tertata. Adanya tarik menarik kewenangan mengenai jenis produk hukum pembentukan kelembagaan (DPRD menghendaki dengan Perda). Apabila pembentukan kelembagaan dengan Perkada, maka : a. Alokasi anggaran akan terjadi tarik menarik kewenangan karena DPRD tidak dilibatkan. b. Tunjangan jabatan bagi pejabat yang menjabat dalam Sekretariat Badan Pelaksana Penyuluhan berpotensi temuan karena belum ada payung hukumnya.


EMPAT ARGUMEN DASAR PEMBENTUKAN OPD 1. Adanya Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Wajib dan Pilihan). 2. Adanya Kebutuhan Daerah 3. Adanya Karakteristik daerah 4. Adanya Peraturan Perundangan yang mengamanahkan pembentukannya

Kapasitas fiskal daerah

17


NSPK PERANGKAT DAERAH • PP NO 41/2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah • Permendagri No.57/2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah • Permendagri No.64 /2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kab/Kota. • Permendagri No.19/2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KPID • Permendagri No. 20/2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja PTSP


• Permendagri No. 46/2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja BPBD • Permendagri No.17/2009 Tentang Pedoman Organsasi dan tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Provinsi dan Kab/Kota • Permendagri No.56/2010 tentang Perubahan Permendagri No.57/2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah • Permendagri No. 61/2010 Ttg SOTK KPH L/P • Permendagri No.2 /2011 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Daerah • Permendagri Nomor 40/2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP Provinsi dan Kab/Kota • Permendagri No.41/2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP Provinsi DKI Jakarta


STRATEGI PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

1. STRATEGI PERUMPUNAN (Perumpunan dua atau lebih bidang-bidang pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah ke dalam satu kelembagaan/ perangkat daerah)

2. STRATEGI SCORING (Jumlah Kelembagaan/Perangkat Daerah didasarkan atas nilai skor tertentu yang diukur dari hasil penjumlahan luas wilayah, jumlah penduduk dan jumlah APBD)

20


Urusan Wajib yang dilaksanakan oleh Badan atau Kantor:

Urusan Wajib dan Pilihan yang dilaksanakan oleh Dinas:         

  

Bidang Kesehatan Bidang pendidikan, pemuda dan olah raga Bidang kebudayaan dan Pariwisata; Bidang Perhubungan, komunikasi, dan informasi; Bidang PU meliputi bina marga, pengairan, cipta karya dan tata ruang; Bidang Perekonomian meliputi koperasi dan UKM, industri dan perdagangan; Bidang pelayanan pertanahan; Bidang Sosial, Nakertrans; Bidang pertanian meliputi tanaman pangan, peternakan, perikanan darat, perkebunan dan kehutanan; Bidang Pertambangan dan energi; Bidang Kelautan dan Perikanan; Bidang Pengelolaan Keuangan dan aset

      

    

Bidang perencanaan pembangunan daerah dan Statistik; Bidang Litbang Bidang pengawasan; Bidang Kesbang, politik dan Linmas; Bidang LH; Bidang Penanaman Modal; Bidang Kepegawaian dan Diklat; Bidang arsip, dokumentasi dan perpustakaan; Bidang pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan desa; Bidang pemberdayaan perempuan dan KB; Bidang Ketahanan Pangan Bidang pelayanan kesehatan.

21


2. STRATEGI SCORING No

ORG

MIN (< 40)

SDG (40-70)

MAX (>70)

3 Asisten

3 Asisten

4 Asisten

1.

SETDA

2.

SET DPRD

1

1

1

3.

DINAS

12

15

18

4.

LTD (Badan, Kantor, RSUD)

8

10

12

22


Daftar Inventarisasi Lembaga Lain yang pembentukannya diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

No

LEMBAGA

Dasar Hukum

Permendagri

1.

Sekretariat KPID Provinsi

Pasal 7 ayat (3) UU 32/2002 Tentang Penyiaran

19 Tahun 2008

2.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pasal 128 UU 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 47 PP 41/2007 tentang OPD

20 Tahun 2008

3.

Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Kelautan dan Perikanan Provinsi

Pasal 8 ayat (2) UU No. 16/2006 tentang Sistem Penyuluhan

Belum ada

4.

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Pasal 8 ayat (2) UU No. 16/2006 tentang Sistem Penyuluhan

Belum ada

5.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Pasal 25 UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana

46 Tahun 2008

6.

Sekretariat Korpri

Pasal 30 ayat (2) UU 43/1999. PP 42/2004

17 Tahun 2009

7.

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

Pasal 22,39,66,80 UU 41/1999. Pasal 8 PP 6/2007. Pasal 32 PP 44/2007

61 Tahun 2010

No.

LEMBAGA

Dasar Hukum

Permendagri

8.

Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Pasal 18 UU 43/2008. Pasal 24 Perpres 1/2010

2 Tahun 2010

9.

Satpol Pamong Praja

Pasal 148 UU 32/2004 PP 6/2010

40 dan 41/2011

10.

Sekretariat Komisi Informasi

Pasal 29 UU 14/2008

Tidak ada

11.

Unit Layanan Pengadaan (ULP)

Pasal 14 Perpres 54/2010

Belum ada

12.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD)

Pasal 54 UU 52/2009

Belum ada

13.

Semacam UKP4 di Daerah (pernah ada surat usulan pembentukannya di daerah)

Belum ada

Belum ada

Catatan • Terdapat kelembagaan belum ada Pengaturan secara teknisnya dalam Permendagri, tetapi sudah dibentuk. Yaitu: Badan Pelaksana Penyuluhan di Kabupaten/Kota • Terdapat kelembagaan yang mendesak dibutuhkan, akan tetapi belum ada pengaturan teknisnya. Yaitu: Unit Layanan Pengadaan barang dan jasa pemerintah. • Terdapat kelembagaan yang sudah jelas diperintahkan dalam peraturan perundangan, akan tetapi belum dilaksanakan. Yaitu: BKKBD • Terdapat kelembagaan yang diperintahkan pembentukannya oleh UU, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang fungsinya bersesuaian. Yaitu: Sekretariat Komisi Informasi, dilaksanakan oleh dinas komunikasi dan informatika secara ex-officio.

Catatan Solusi Untuk Kelembagaan Penyuluhan: • UU 16/2006: di Provinsi dibentuk Sekretariat Bakorluh dengan Peraturan Gubernur, dan di kabupaten dibentuk Badan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dengan Perbup/Perwali. • Lekatkan fungsi penyuluhan di dinas terkait (Perikanan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan). • Percepat lahirnya Perpres ttg Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (sedang dalam proses harmonisasi di Kemenkumham).

PENYUSUNAN PERDA KELEMBAGAAN YANG BAIK

HINDARI ATURAN YANG KONTRA PRODUKTIF : 1. ATURAN BERSIFAT KRIMINOGENIK 2. ATURAN BERSIFAT VIKTIMOGENIK

TERTIB REGULASI DALAM PENYUSUNAN PERDA : 1. TERTIB KEWENANGAN 2. TERTIB PROSEDUR 3. ASAS HUKUM 4. TERTIB IMPLEMENTASI

TERTIB ASAS HUKUM

1. ASAS LEX SUPERIORI DEROGAT LEGI INFERIORI 2. ASAS LEX SPESIALIS DEROGAT LEGI GENERALIS 3. ASAS LEX POSTERIORI DEROGAT LEGI PRIORI 4. ASAS NON RETROAKTIF 5. ASAS RASIONALITAS

TERIMA KASIH

KELEMBAGAAN DAN KETENAGAAN PENYULUH PERIKANAN DI DAERAH

Recommend Documents