MODEL KELEMBAGAAN INSTANSI LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH

MODEL KELEMBAGAAN INSTANSI LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH Herman Hermawan Kepala Pusat Kebijakan Strategis KLHK Email: [email protected]

Rapat Regional Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Wilayah Barat Indonesia Batam 8 April 2016

POSISI K/L

TERHADAP PELAKSANAAN UU NO 23 TAHUN 2014 PEMERINTAHAN DAERAH

PASAL

PENJELASAN

Pasal 8

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan

Pasal 14

Penyelenggaran urusan pemerintahan konkuren

Pasal 16

Menetapkan NSPK penyelenggaraan urusan pemerintahan

Pasal 24

Melakukan pemetaan urusan pemerintahan untuk penetapan kelembagaan, perencanaan, dan penganggaran Daerah

Pasal 211

Menyusun pedoman nomenklatur perangkat daerah

Pasal 233

Menetapkan kompetensi teknis untuk kepala perangkat daerah

Pasal 258

Melakukan sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan nasional

Pusjakstra 2016

NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 211 Ayat (2) : NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA PADA PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DIBUAT DENGAN MEMPERHATIKAN PEDOMAN DARI KEMENTERIAN/LEMBAGA PEMERINTAHAN NON KEMENTERIAN YANG MEMBIDANGI URUSAN PEMERINTAHAN TERSEBUT

Pusjakstra 2016

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI & DAERAH KABUPATEN/KOTA (UU NO 23 TAHUN 2014) NO

SUB URUSAN

DAERAH PROVINSI

DAERAH KABUPATEN /KOTA

1

PERENCANAAN LH

RPPLH provinsi

RPPLH kabupaten/kota

2

KLHS

KLHS untuk KRP provinsi

KLHS untuk KRP kabupaten/kota

3

PENGENDALIAN PENCEMARAN KERUSAKAN LH

Pencegahan, Penanggulangan, dan Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan LH lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi

Pencegahan, Penanggulangan, dan Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan LH dalam daerah kabupaten/kota

4

KEHATI

Pengelolaan KEHATI provinsi

Pengelolaan KEHATI kabupaten/kota

5

B3 & LIMBAH B3

Pengumpulan Limbah B3 lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi

- Penyimpanan sementara limbah B3 - Pengumpulan Limbah B3 daerah kabupaten/kota

6

PEMBINAAN & PENGAWASAN IZIN LINGKUNGAN & PPLH

Pembinaan & Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan & Izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi

Pembinaan & Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan & Izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota

Pusjakstra 2016

... lanjutan NO

SUB URUSAN

DAERAH PROVINSI

DAERAH KABUPATEN /KOTA

7

PENGAKUAN KEBERADAAN , KEARIFAN LOKAL & HAK MHA TERKAIT PPLH

 Penetapan pengakuan keberadaan, kearifan lokal & hak MHA terkait PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.  Peningkatan kapasitas, kearifan lokal & hak MHA terkait PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.

 Penetapan pengakuan keberadaan, kearifan lokal & hak MHA terkait PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota.  Peningkatan kapasitas, kearifan lokal & hak MHA terkait PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota.

8

PENDIDIKAN, PELATIHAN & PENYULUHAN LH UNTUK MASYARAKAT

Pendidikan, pelatihan & penyuluhan LH untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah provinsi

Pendidikan, pelatihan & penyuluhan LH untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota

Pusjakstra 2016

... lanjutan NO

SUB URUSAN

DAERAH PROVINSI

DAERAH KABUPATEN /KOTA

9

PENGHARGAAN LH UNTUK MASYARAKAT

Pemberian penghargaan LH tingkat daerah provinsi

Pemberian penghargaan LH tingkat daerah kabupaten/kota

10

PENGADUAN LH

Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH  Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemda Provinsi  Usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya lintas daerah kabupaten/kota

Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH :  Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemda Kabupaten/Kota  Usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di daerah kabupaten/kota

11

PERSAMPAHAN

Penanganan sampah di TPA/TPST regional

 Pengelolaan sampah  Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarkan oleh swasta  Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh swasta

Pusjakstra 2016

Arahan RPP PERANGKAT DAERAH dalam Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah  “Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.”  “Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota selain melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah juga melaksanakan Tugas Pembantuan”  “Nomenklatur Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dibuat dengan memperhatikan pedoman dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi Urusan Pemerintahan tersebut.” Pusjakstra 2016

DINAS DAERAH PROVINSI

(RPP TENTANG PERANGKAT DAERAH)

1. Merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 2. Dipimpin oleh kepala dinas Daerah provinsi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui Sekda provinsi 3. Membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi 4. Dinas dibedakan 3 (tiga) tipe: a. Tipe A untuk mewadahi beban kerja yang besar; b. Tipe B untuk mewadahi beban kerja yang sedang; c. Tipe C untuk mewadahi beban kerja yang kecil. 5. Kementerian/lembaga pemerintah non kementerian menetapkan pedoman nomenklatur Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pendekatan fungsi pada setiap sub urusan dan kewenangan dari Urusan Pemerintahan setelah berkoordinasi dengan Menteri Pusjakstra 2016

TIPOLOGI DINAS

KEPALA

Sekrt

Bidang

Bidang

Bidang

Bidang

Sub Bag

Seksi

Seksi

Seksi

Seksi

Sub Bag

Seksi

Seksi

Seksi

Seksi

Sub Bag

Seksi

Seksi

Seksi

Seksi

RPP TENTANG PERANGKAT DAERAH

KEPALA KEPALA Sekrt

Sub Bag

Sub Bag

Bidang

Seksi

Bidang

Seksi

Bidang Tata Usaha

Bidang

Bidang

Seksi

Seksi

Seksi

Seksi

Seksi

Seksi

Seksi Pusjakstra 2016

Seksi

Seksi

Seksi

Seksi

Seksi

Seksi

Surat Sekjen KemenLHK No: S.917/Setjen-Pusjakstra/2015 tgl 10 Nov 2015 Penyampaian Indikator, Interval, dan Bobot Sub Urusan Kehutanan dan Lingkungan Hidup kepada Ditjen Otonomi Daerah – Kemendagri sebagai lampiran RPP tentang Organisasi Perangkat Daerah

PROVINSI VARIABEL UMUM Jmlh penduduk

VARIABEL TEKNIS Jmlh Taman Kehati

KAB/KOTA VARIABEL UMUM

VARIABEL TEKNIS

Jmlh penduduk

Jmlh usaha/kegiatan penghasil limbah B3

Pengumpul & Pengolah LB3

Luas Wilayah

Jmlh TPA/TPS Regional

Jmlh TPS

Luas Wilayah

Jmlh Dokumen Lingk.

Jumlah APBD

Jmlh keg. pemantauan kualitas lingk.

Jmlh bank sampah Jmlh Dokumen Lingk.

Jumlah APBD

Jmlh keg. pemantauan kualitas lingk. Copy right by Pusjakstra 2015

SIMULASI TIPOLOGI KELEMBAGAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI NO.

PROVINSI

SKOR

TIPE

NO.

15

PROVINSI

SKOR

TIPE

770

B

16 Provinsi Kepulauan Riau

812

A

17 Provinsi Lampung

979

A

18 Provinsi Maluku

798

B

19 Provinsi Nusa Tenggara Barat

700

B

20 Provinsi Nusa Tenggara Timur

518

C

21 Provinsi Papua

532

C

22 Provinsi Riau

979

A

23 Provinsi Sulawesi Barat

407

C

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1

Provinsi Bali

910

A

2

Provinsi Banten

590

C

3

Provinsi Bengkulu

649

B

4

Provinsi DI Yogyakarta

700

B

5

Provinsi DKI Jakarta

950

A

6

Provinsi Jambi

693

B

7

Provinsi Jawa Barat

890

A

8

Provinsi Jawa Tengah

910

A

9

Provinsi Jawa Timur

870

A

10 Provinsi Kalimantan Barat

858

A

Provinsi Kalimantan Selatan

880

A

24 Provinsi Sulawesi Selatan

880

A

12 Provinsi Kalimantan Utara

686

B

25 Provinsi Sulawesi Tengah

836

C

26 Provinsi Sulawesi Tenggara

726

B

27 Provinsi Sumatera Barat

825

A

28 Provinsi Sumatera Selatan

748

B

11

Provinsi Kalimantan 13 Tengah

891

A

14 Provinsi Kalimantan Timur

814

A

SIMULASI TIPOLOGI KELEMBAGAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA

NO.

KABUPATEN/KOTA

SKOR

TIPE

1 Kabupaten Tanjung Pinang

792

B

2 Kota Batam

935

A

-

-

840

A

-

-

6 Kabupaten Lingga

784

B

7 Kabupaten Natuna

615

B

3 Kabupaten Bintan 4 Kabupaten Karimun 5 Kabupaten Kep. Anambas

KESIMPULAN DISKUSI PENAJAMAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP (RAKORNAS LHK) 24-25 FEBRUARI 2016

▣ Konsep nomenklatur perangkat daerah mereview dan mengakomodasi akomodasi terhadap 11 (sebelas) sub urusan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014.

▣ Dalam penyusunan Pedoman nomenklatur perangkat daerah memperhatikan karakteristik dan kondisi di daerah serta mempertimbangkan nomenklatur urusan lingkungan hidup yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. ▣ Pembentukan kelembagaan UPTD disesuaikan kepentingan dan kebutuhan daerah dengan memperhatikan efeketifitas dan efisiensi serta eksistensi UPTD yang akan dan atau sudah dibentuk.

UPDATE PROGRESS PEMBAHASAN RPP PERANGKAT DAERAH  Kementerian/Lembaga menjabarkan dan mengelompokkan fungsi-fungsi berdasarkan 11 sub urusan lingkungan hidup.  Pendekatan tersebut didasarkan atas 4 kriteria, yaitu fungsi manajerial, produk, layanan, dan kawasan

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

SEKRETARI AT

JABATAN FUNGSIONAL SUBBAG PROGRAM

BIDANG PERENCANAAN DAN KAJIAN LH

SEKSI TATA RENCANA LH

SEKSI KAJIAN DAMPAK LH

SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS

BIDANG PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LH

SUBBAG KEUANGAN

BIDANG PERSAMPAHAN DAN LIMBAH B3

SEKSI PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LH

SEKSI KEBERSIHAN FASILITAS UMUM

SEKSI PENANGGULANGA N PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LH

SEKSI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

SEKSI PEMULIHAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LH

SEKSI PENGELOLAAN LIMBAH B3

UPTD

SUBBAG UMUM

BIDANG PERIJINAN DAN PENGADUAN

SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERIJINAN LH

SEKSI PENYELESAIAN PENGADUAN LH

SEKSI PENGHARGAAN LH

Pendekatan karakteristik wilayah ▣

Tipologi daerah rawan bencana

▣

Tipologi daerah konservasi

▣

Tipologi daerah industri

▣

Tipologi daerah pesisir

▣

Tipologi hybrid

KARAKTERISTIK RAWAN BENCANA

DINAS LINGK. HIDUP

SEKRETARIAT

JABATAN FUNGSIONAL SUBBAG PROGRAM

BIDANG TATA LINGKUNGAN

SUBBAG KEUANGAN

BIDANG PEMULIHAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

BIDANG PENGENDALIAN LINGKUNGAN

SEKSI INSTRUMEN PERENCANAAN LINGK.

SEKSI PERENCANAAN ADAPTASI

SEKSI PENCEGAHAN & PEMANTAUAN

SEKSI AMDAL

SEKSI PEMANTAUAN MITIGASI

PENANGGULANGAN & PEMULIHAN

SEKSI EVALUASI

SEKSI EVALUASI

SEKSI EVALUASI

SEKSI

UPTD

SUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN

BIDANG PENEGAKAN HUKUM & PEMBERD. MASY SEKSI PENGAWASAN

SEKSI PENEGAKAN HUKUM

SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

KARAKTERISTIK KONSERVASI

DINAS LINGK. HIDUP

SEKRETARIAT

JABATAN FUNGSIONAL

SUBBAG PROGRAM

BIDANG TATA LINGKUNGAN

BIDANG PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGK. & PENGELOLAAN KEHATI

SEKSI INSTRUMEN PERENCANAAN LINGK.

SEKSI PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGK.

SEKSI AMDAL

SEKSI PENGELOLAAN KEHATI

SEKSI EVALUASI

SEKSI EVALUASI

SUBBAG ANGGARAN

BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN

SEKSI PENCEGAHAN

SEKSI PEMULIHAN

SEKSI EVALUASI

UPTD

SUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN

BIDANG PENEGAKAN HUKUM & PEMBERD. MASY

SEKSI PENGAWASAN SEKSI PENEGAKAN HUKUM SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

KARAKTERISTIK PESISIR

DINAS LINGK. HIDUP

SEKRETARIAT

JABATAN FUNGSIONAL SUBBAG PROGRAM

BIDANG TATA LINGKUNGAN

BIDANG PENANGGULANGAN PENCEMARAN & KERUSAKAN

SUBBAG ANGGARAN

BIDANG PEMILIHAN KUALITAS LINGK. PESISIR & LAUT

SEKSI INSTRUMEN PERENCANAAN LINGK.

SEKSI WILAYAH PESISIR DAN LAUT

SEKSI AMDAL

SEKSI WILAYAH TERESTIAL

EKOSISTEM LAUT

SEKSI EVALUASI

SEKSI EVALUASI

SEKSI EVALUASI

SEKSI EKOSISTEM PESISIR

SEKSI

UPTD

SUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN

BIDANG PENEGAKAN HUKUM & PEMBERD. MASY

SEKSI PENGAWASAN SEKSI PENEGAKAN HUKUM SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

KARAKTERISTIK PADAT INDUSTRI

DINAS LINGK. HIDUP

SEKRETARIAT

JABATAN FUNGSIONAL SUBBAG PROGRAM

BIDANG TATA LINGKUNGAN

BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN

SEKSI INSTRUMEN PERENCANAAN LINGK.

SEKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

SEKSI AMDAL

SEKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR & TANAH

SEKSI EVALUASI

SEKSI EVALUASI

SUBBAG ANGGARAN

BIDANG PENGELOLAAN B3, LIMBAH B3 & SAMPAH SEKSI PENGELOLAAN B3 DAN LIMBAH B3 SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH

SEKSI EVALUASI

UPTD

SUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN

BIDANG PENEGAKAN HUKUM & PEMBERD. MASY

SEKSI PENGAWASAN SEKSI PENEGAKAN HUKUM SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

HYBRID

DINAS LINGK. HIDUP

SEKRETARIAT

JABATAN FUNGSIONAL SUBBAG PROGRAM

BIDANG PENATAAN LINGKUNGAN

BIDANG (SESUAIKAN DENGAN KOMBINASI DAERAH)

BIDANG (SESUAIKAN DENGAN KOMBINASI DAERAH)

UPTD

SUBBAG KEUANGAN

SUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN

BIDANG PENAATAN HUKUM DAN PENINGKATAN KAPASITAS

UPT DINAS DAERAH PROVINSI

(RPP TENTANG PERANGKAT DAERAH)

1. Pada dinas dapat dibentuk UPT dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 2. UPTdibedakan 2 (dua) tipe: a. Tipe A untuk mewadahi beban kerja yang besar; b. Tipe B untuk mewadahi beban kerja yang kecil; 3. Pembentukan UPT dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri 4. Pembentukan UPT dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali kota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi UPT dinas Daerah provinsi dan pembentukan UPT dinas Daerah provinsi diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri terkait dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparatur negara Pusjakstra 2016

UPT DINAS DAERAH PROVINSI

DINAS

TIPE A JABATAN FUNGSIONAL

SEKSI 1

DINAS

TIPE B

UPT DINAS SUBBAG TATA USAHA

UPT DINAS SUBBAG TATA USAHA

JABATAN FUNGSIONAL

SEKSI 2

Pusjakstra 2016

DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI

LABORATORIUM

UPT DINAS LABORATORIUM JABATAN FUNGSIONAL

SEKSI PENGEMBANGAN & PENGELOLAAN LABORATORIUM

Pusjakstra 2016

SUBAG TATA USAHA

SEKSI PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN

Target Pengelolaan Sampah 2015-2025 Target Indikator Jumlah timbulan sampah (juta ton) Target Penguranga n Sampah (Juta ton) Target sampah Tertangani (Juta ton)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

64.4

65.2

65.8

66.5

67.1

67.8

68.5

69.2

69.9

70.6

71.3

10% (6.44)

12% (7.82)

15% (9.89)

18% (12)

20% (13.4)

22% (14)

24% (16,4 )

26% (17.99)

27% (18.9 )

28% (19.7 )

30% (20.9 )

70% (45)

71% (46)

72% (47.3)

73% (48.5)

75% (50.3)

75% (50.8)

74% (50.7 )

73% (50.52)

72% (50.3 )

71% (50.1 )

70% (49.9 )

pusjakstra 2016

Sumber:Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah & B3 KLHK

Volume Sampah di Kota SURABAYA

pusjakstra 2016

Volume Sampah di Kota MEDAN

pusjakstra 2016

• NSPK • Penguatan koordinasi dan kolaborasi antara K/L • Insentif dan disinsentif • Komitmen anggaran • Komitmen kewajiban produsen • Peningkatan kapasitas, kelembagaan, dan SDM • Keterlibatan masyarakat

pusjakstra 2016

Penanganan

Pengurangan

Strategi Kebijakan Pengelolaan Sampah

• Penguatan koordinasi dan kolaborasi antara K/L • Skema investasi, dana operasional • Penegakan hukum • NSPK • Komitmen anggaran • Peningkatan kapasitas, kelembagaan, dan SDM • Keterlibatan masyarakat • Teknologi ramah lingkungan • Insentif dan disinsentif

KONDISI SAAT INI UPTD PENGELOLAAN SAMPAH

Dinas PU

Badan LH UPT PERSAMPAHAN

Dinas Kebersihan dan Pertmanan

Dinas Cipta Karya

Dinas Kimpraswi l pusjakstra 2016

 UPTD Persampahan bervariasi pada setiap daerah. Program dan kegiatan pengelolaan sampah sangat rentan bersinggungan antar SKPD.  Kewenangan Sub Urusan Sampah menurut Lampiran UU No. 23/2014 masuk dalam Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, dan Bidang Lingkungan Hidup

UPTD LH Provinsi Penanganan Sampah TPA/TPS Regional

Kepala UPTD

Kepala Bagian Subag TU

Kepala Seksi 1 (….......)

pusjakstra 2016

Kepala Seksi 2 (….......)

UPTD LH Kabupaten/Kota terkait Persampahan

UPT Pengelolaan Sampah TPA

UPT Daur Ulang & Pengomposan

UPT Daur Ulang & Bank Sampah

pusjakstra 2016

UPT Bank Sampah

UPT Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

@Pusjakstra 2016

@Pusjakstra 2016

@Pusjakstra 2016

TERIMA KASIH

PUSJAKSTRA e-mail : [email protected]