Kelembagaan Pengelola Laboratorium Lingkungan Daerah

9/15/2016

Kelembagaan Pengelola Laboratorium Lingkungan Daerah Disampaikan pada: Rakernis Laboratorium Lingkungan 2016 Serpong, 14 September 2016 Oleh: Kepala Pusat Kajian Kebijakan Strategis Herman Hermawan [email protected]

Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

UU.23/2014

PP.18/2016

Pusjakstra 2016

Lingkungan Hidup

Kehutanan

Menjadi Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Penguatan Kewenangan Provinsi

PENATAAN PERANGKAT DAERAH Penentuan Tipologi Dinas Pemetaan Intensitas dan Beban Kerja Urusan Perangkat Daerah Penetapan Hasil Pemetaan

Surat Keputusan Menteri LHK No.SK.651/MenLHKSetjen/Kum.1/8/2016 Tanggal 16 Agustus 2016

Penentuan Tata Kerja Penentuan Fungsi Layanan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Peraturan Menteri LHK No.P.74/MenLHK-Setjen/Kum.1/8/2016 Tanggal 16 Agustus 2016

1

9/15/2016

KEWENANGAN ANTAR TINGKAT PEMERINTAHAN

PEMERINTAH PUSAT

1. Menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; 2. Melaksanakan Sosialisasi, Monev, fasilitasi , Supervisi, Binwas dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; 3. Mengelola urusan pemerintahan yg menjadi kewenangan pusat; dan 4. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang bersifat strategis nasional.

PEMERINTAH PROV

Mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah Kabupaten/Kota, [Mengacu pd NSPK]

PEMERINTAH KAB/KOTA

Mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam daerah Kabupaten/Kota, [Mengacu pd NSPK]

PEMBAGIAN URUSAN (UU.23/2014) DAERAH PROVINSI

[ LH ]

NO

SUB URUSAN

1

PERENCANAAN LH

RPPLH provinsi

RPPLH kabupaten/kota

DAERAH KABUPATEN /KOTA

2

KLHS

KLHS untuk KRP provinsi

KLHS untuk KRP kabupaten/kota

3

PENGENDALIAN PENCEMARAN KERUSAKAN LH

Pencegahan, Penanggulangan, dan Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan LH lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi

Pencegahan, Penanggulangan, dan Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan LH dalam daerah kabupaten/kota

4

KEHATI

Pengelolaan KEHATI provinsi

Pengelolaan KEHATI kabupaten/kota

5

B3 & LIMBAH B3

Pengumpulan Limbah B3 lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi

- Penyimpanan sementara limbah B3 - Pengumpulan Limbah B3 daerah kabupaten/kota

6

PEMBINAAN & PENGAWASAN IZIN LINGKUNGAN & PPLH

Pembinaan & Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan & Izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi

Pembinaan & Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan & Izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota

7

PENGAKUAN KEBERADAAN, KEARIFAN LOKAL & HAK MHA TERKAIT PPLH

 Penetapan pengakuan keberadaan, kearifan lokal & hak MHA terkait PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.  Peningkatan kapasitas, kearifan lokal & hak MHA terkait PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.

 Penetapan pengakuan keberadaan, kearifan lokal & hak MHA terkait PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota.  Peningkatan kapasitas, kearifan lokal & hak MHA terkait PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota.

2

9/15/2016

PEMBAGIAN URUSAN (UU.23/2014) DAERAH PROVINSI

[ LH ]

NO

SUB URUSAN

8

PENDIDIKAN, PELATIHAN & PENYULUHAN LH UNTUK MASYARAKAT

Pendidikan, pelatihan & penyuluhan LH untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah provinsi

Pendidikan, pelatihan & penyuluhan LH untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota

DAERAH KABUPATEN /KOTA

9

PENGHARGAAN LH UNTUK MASYARAKAT

Pemberian penghargaan LH tingkat daerah provinsi

Pemberian penghargaan LH tingkat daerah kabupaten/kota

10

PENGADUAN LH

Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH  Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemda Provinsi  Usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya lintas daerah kabupaten/kota

Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH :  Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemda Kabupaten/Kota  Usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di daerah kabupaten/kota

11

PERSAMPAHAN

Penanganan sampah di TPA/TPST regional

 Pengelolaan sampah  Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarkan oleh swasta  Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh swasta

TUJUAN PENETAPAN PEDOMAN PERANGKAT DAERAH Memberikan arah kepada daerah terhadap lingkup tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan sesuai dengan kewenangan daerah pada setiap urusan pemerintahan konkuren.

Memastikan fungsi-fungsi dari kewenangan pemerintah daerah pada setiap urusan pemerintahan terwadahi dalam nomenklatur perangkat daerah;

Mempermudah koordinasi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren. Pusjakstra 2016

3

9/15/2016

UPT dinas DAERAH provinsi 1. Pada dinas Daerah provinsi dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu (Pasal 19, PP No.18 Tahun 2016). 2. Klasifikasi unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi terdiri atas a. unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan; b. unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil 3. Pembentukan unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi dan pembentukan unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri terkait dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparatur negara.

UPT dinas DAERAH kabupaten/kota 1. Pada dinas Daerah Kab/Kota dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas Daerah Kab/Kota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu (Pasal 41, PP No.18 Tahun 2016). 2. Klasifikasi unit pelaksana teknis dinas Daerah Kab/Kota terdiri atas a. unit pelaksana teknis dinas Daerah Kab/Kota kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan; b. unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil 3. Pembentukan unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi unit pelaksana teknis dinas Daerah kab/kota dan pembentukan unit pelaksana teknis dinas Daerah kab/kota diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri terkait dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparatur negara.

4

9/15/2016

Surat Menteri KLHK kepada Menteri Dalam Negeri

KRITERIA PEMBENTUKAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DINAS

ARAHAN PP 18/2016 TTG PERANGKAT DAERAH

DIN AS

UPT TEKNIS

Titik berat kepada fungsi administrasi

UPT TAPAK

Pada Dinas dan Badan dapat dibentuk UPT Dinas untuk melaksanakan kegiatan TEKNIS OPERASIONAL dan/atau kegiatan TEKNIS PENUNJANG TERTENTU;

“kegiatan teknis operasional” adalah kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

Titik berat “kegiatan teknis penunjang kepada tertentu” adalah kegiatan untuk fungsi operasionalmendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya Pusjakstra 2016

5

9/15/2016

UPTD UPTD DINAS LH

PROV

KAB./ KOTA

- UPTD PENGELOLAAN SAMPAH - UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN

- UPTD PENGELOLAAN SAMPAH - UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN

PEMBAGIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIT KERJA PADA UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN

Nama Urusan Pemerintahan : BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Daerah : PROVINSI/KAB/KOTA

TUGAS POKOK: Melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pelaksanaan pengujian parameter kualitas lingkungan dan melaksanakan penyusunan SOP laboratorium lingkungan.

6

9/15/2016

Kriteria besaran UPT Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Prov/Kabupaten/Kota

Menurut jumlah objek yang harus dilakukan pemantauan kualitas lingkungan sesuai ketentuan yang berdampak dalam satu Prov/Kabupaten/Kota indikator

1. Jumlah objek ≤ 50 titik sampel merupakan UPTD Laboratorium Lingkungan Kelas B. 2. Jumlah objek > 50 titik sampel merupakan UPTD Laboratorium Lingkungan Kelas A.

UPTD LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI

LABORATORIUM

UPTD LABORATORIUM LINGK. KELAS A

PERANGKAT DAERAH UPT Tipe A - Kepala - Subbag TU; - Seksi

JAB./ Es.

Dasar

Administrator/ III.b Pengawas/IV.b Pengawas/ IV.b

PP No.18 /2016 pasal 94 ayat 5

JABATAN FUNGSIONAL

SEKSI I PENGENDALIAN MUTU

SUBAG TATA USAHA

SEKSI II PENGUJIAN

7

9/15/2016

UPTD LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI

DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI

UPTD LABORATORIUM LINGK. KELAS B

LABORATORIUM

SUBAG TATA USAHA

PERANGKAT DAERAH UPT Tipe B - Kepala - Subbag TU;

JABATAN FUNGSIONAL JAB./ Es.

Pengawas/ IV.a Pengawas/ IV.b

Dasar

PP No.18 /2016 pasal 94 ayat 6 dan 7

UPTD LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB/KOTA

UPTD LABORATORIUM LINGK. KELAS A

LABORATORIUM

SUBAG TATA USAHA

JABATAN FUNGSIONAL PERANGKAT DAERAH UPT Kelas A - Kepala; - Subbag TU.

JAB./ Es.

Dasar

Pengawas/IV.a Pengawas/IV.b

PP No.18 /2016 pasal 95 ayat 5 dan 6

8

9/15/2016

UPTD LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA


LABORATORIUM

UPTD LABORATORIUM LINGK. KELAS B JABATAN FUNGSIONAL

PERANGKAT DAERAH UPT Kelas B - Kepala; - Pelaksana; - Jafung.

JAB./ Es.

Pengawas/ IV.b

PELAKSANA

Dasar

PP No.18 /2016 pasal 95 ayat 6

CONTOH KONDISI EXISTING UPT LAB. LINGKUNGAN

9

9/15/2016

UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI BALI

BPLH KABUPATEN BANDUNG

10

9/15/2016

UPT LAB. LINGKUNGAN KABUPATEN ROKAN HULU

11

9/15/2016

TERIMA KASIH [email protected]

PENGELOMPOKAN FUNGSI

DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROV

TIPE A

FUNGSI SEKRETARIAT JABATAN FUNGSIONAL

FUNGSI PENATAAN DAN PENAATAN LINGKUNGAN

FUNGSI PERENCANAAN DAN KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN

FUNGSI PROGRAM

FUNGSI PENGELOLAAN SAMPAH, B3 dan LIMBAH B3

FUNGSI

FUNGSI

KEUANGAN

UMUM

FUNGSI

FUNGSI

PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LH

PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LH

FUNGSI PENGELOLAAN SAMPAH

FUNGSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN

FUNGSI PENGADUAN DAN PENYEL. SENGKETA LINGKUNGAN

PENGADUAN & PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN

FUNGSI LIMBAH B3

FUNGSI PENCEMARAN LINGKUNGAN

FUNGSI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

FUNGSI PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP

FUNGSI PENGEMBANGAN FASILITAS TEKNIS

FUNGSI KERUSAKAN LINGKUNGAN

FUNGSI PENINGKATAN KAPASITAS LH

FUNGSI

UPTD

12

9/15/2016


DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI

TIPE B


FUNGSI PROGRAM

FUNGSI (PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH B3 DAN PENINGKATAN KAPASITAS

FUNGSI PENATAAN DAN PENAATAN PPLH

FUNGSI UMUM

FUNGSI PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP




FUNGSI PENGADUAN & PENYELESAIAN SENGKETA LINGK.

FUNGSI LIMBAH B3




FUNGSI PEMELIHARAAN LINGKUNGAN

UPTD


TIPE C

DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI FUNGSI TATA USAHA

JABATAN FUNGSIONAL

FUNGSI PENATAAN, PENAATAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS

FUNGSI PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH B3 DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN


FUNGSI PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3

FUNGSI PENGADUAN & PENEGAKAN HUKUM

FUNGSI PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

FUNGSI PENINGKATAN KAPASITAS

UPTD


13

9/15/2016



TIPE A


FUNGSI PROGRAM

FUNGSI PENGELOLAAN SAMPAH, B3 dan LIMBAH B3

FUNGSI TATA LINGKUNGAN

FUNGSI

FUNGSI

KEUANGAN

UMUM

FUNGSI

FUNGSI

PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LH

PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LH

FUNGSI INVENTARISASI, RPPLH DAN KLHS

FUNGSI PENGURANGAN SAMPAH

FUNGSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN

FUNGSI PENGADUAN DAN PENYEL. SENGKETA LINGKUNGAN

FUNGSI KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN

FUNGSI PENANGANAN SAMPAH



FUNGSI PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP

FUNGSI LIMBAH B3



UPTD



TIPE B


FUNGSI PENATAAN DAN PENAATAN PPLH

FUNGSI PROGRAM

FUNGSI (PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH B3 DAN PENINGKATAN KAPASITAS

FUNGSI UMUM

FUNGSI PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP




FUNGSI PENGADUAN & PENYELESAIAN SENGKETA LINGK.

FUNGSI LIMBAH B3





UPTD

14

9/15/2016


TIPE C

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB/KOTA FUNGSI TATA USAHA

JABATAN FUNGSIONAL

FUNGSI PENATAAN, PENAATAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS

FUNGSI PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH B3 DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN


FUNGSI PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3

FUNGSI PENGADUAN & PENEGAKAN HUKUM

FUNGSI PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

FUNGSI PENINGKATAN KAPASITAS

UPTD


15

Kelembagaan Pengelola Laboratorium Lingkungan Daerah

Recommend Documents