Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Jalan Tentara Rakyat Mataram No. 53 Yogyakarta Telp. (0274) 563014 Faks. (0274) 523524 Website: http://blhdiy.jogjaprov.go.id 1
Kata Pengantar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah SKPD Badan Lingkungan Hidup DIY disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2016, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2016 dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan inerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dalam penyusunan laporan kinerja ini tak lepas dari kekurangan maupun kesalahan, sehingga kami berharap adanya saran, kritik dan masukan yang konstruktif guna menyempurnakan penyusunan laporan di waktu mendatang. Diharapkan penyajian LKj IP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcomes di masa mendatang. Kami tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak atas bantuannya sehingga Laporan Kinerja Badan Lingkungan Hidup DIY TA 2016 dapat terselesaikan. Semoga laporan ini bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan. Yogyakarta, 28 Februari 2017 KEPALA SKPD
Ir. JOKO WURYANTORO, M.Si. NIP. 19580108 198603 1 011 ii
Ikhtisar Eksekutif Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Lingkungan Hidup DIY ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Badan Lingkungan Hidup DIY yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Badan Lingkungan Hidup DIY Tahun 2012-2017. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis. Ringkasan prestasi kinerja Badan Lingkungan Hidup DIY yang dihasilkan di tahun 2016, dapat digambarkan sebagai berikut: a. Sasaran 1: Kualitas Air Meningkat, dengan indikatornya
Persentase Peningkatan Kualitas Air
capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2016 adalah 14,95 %. b. Sasaran 2: Kualitas Udara Meningkat, dengan indikatornya
Persentase Peningkatan Kualitas Udara
capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2016 adalah 9,01 %. c. Sasaran 3 : Pengelolaan Data dan Informasi Lingkungan Hidup, dengan indikatornya
Peningkatan akses informasi lingkungan hidup
capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2016 adalah 10 jenis. Di luar IKU, pencapaian kinerja Badan Lingkungan Hidup DIY juga ditunjukkan oleh pencapaian target terkait dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan hidup tahun 2016 ini tercapai sesuai target. Evaluasi
atas
pencapaian kinerja
dan
permasalahan
yang ditemui
pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Badan Lingkungan Hidup DIY ke depan. Pertama, perlu meningkatkan kinerja pembinaan kualitas air sungai, minimal mempertahankan kondisi saat ini; Kedua, untuk mengurangi emisi perlu peningkatan sara transportasi public dan pengembangan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan. iii
Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Badan Lingkungan Hidup DIY dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.
iv
Daftar Isi KATA PENGANTAR .......................................................................................... ii IKHTISAR EKSEKUTIF ...................................................................................... iii DAFTAR ISI .................................................................................................... iv DAFTAR TABEL .............................................................................................. v DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... vi BAB I
PENDAHULUAN ..................................................................................1 I.1 Struktur Organisasi .......................................................................2 I.2 Fungsi dan Tugas .........................................................................3 I.3 Keadaan Pegawai ........................................................................4 I.4 Keadaan Sarana dan Prasarana .....................................................6 I.5 Keuangan ....................................................................................8 I.6 Sistematika LKJ IP .........................................................................9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ........................................10 II.1 Perencanaan Strategis .............................................................10 II.1.1 Visi dan Misi ..........................................................................11 II.1.2 Tujuan dan Sasaran ...............................................................12 II.1.3 Strategi ................................................................................14 II.1.3.1 Misi 1 ………………………….…………...………… 14 II.1.3.2 Misi 2 ……………………………………….………… 17 II.1.3.3 Misi 3 ………….……………………………………… 19 II.1.3.4 Misi 4 ………………………………….……………… 20 II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2016 …………………………...……... 22 II.3 Rencana Anggaran Tahun 2016 ………………………………… 23 II.3.1 Target Belanja Badan Lingkungan Hidup DIY .......................... 23 II.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis ………………………. 23 II.4 Instrumen Pendukung …………………….……………………. 24 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................. 27 III.1. Capaian Kinerja Tahun 2016 …………..………………………. 27 III.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis …….… 28 III.2.1 Sasaran Kualitas Air Meningkat ……….…………....… 28 III.2.2 Sasaran Kualitas Udara Meningkat …....…………....… 35 III.2.3 Sasaran Pengelolaan Data dan Informasi LH .……....… 39 v
III.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya ………...………. 40 III.3.1 Evaluasi Kinerja SPM Bidang LH ……...……….…....… 40 III.3.2 Evaluasi Kinerja Kegiatan Pendukung …......….…....… 44 III.4. Akuntabilitas Anggaran …………...…………………………… 46 BAB IV PENUTUP ........................................................................................ 49 LAMPIRAN- LAMPIRAN ………...………………………………………………. 51
vi
Daftar Tabel Tabel I.3.1 Kondisi Riil Pegawai BLH DIY berdasarkan Jabatan sampai dengan 31 Desember 2016 ……………………………………………………………….……………… 5 Tabel I.3.2 Jumlah Pegawai BLH DIY sampai dengan 31 Desember 2016 dilihat dari Golongan/Ruang Kepangkatan ……………………………………….…………… 5 Tabel I.3.3 Jumlah Pegawai BLH DIY sampai dengan 31 Desember 2016 dilihat dari Tingkat Pendidikannya ……………………..…………………………...…………… 6 Tabel I.4.1 Rekapitulasi Aset Tetap Badan Lingkungan Hidup DIY sampai dengan 31 Desember 2016 …………………………………..…………………………..…….……… 8 Tabel II.1 Sasaran Strategis Badan Lingkungan Hidup DIY ..................................... 14 Tabel II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2016 ................................................................. 23 Tabel II.3 Target Belanja Badan Lingkungan Hidup DIY Tahun 2016....................... 24 Tabel II.4 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis ................................... 24 Tabel III.1 Skala Nilai perangkat Kinerja ………………………………………………...….……….. 28 Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2016 ……………………………………….………….…..……… 29 Tabel III.3 Target dan Realisasi Kinerja Peningkatan Kualitas Air ……………..…………. 30 Tabel III.4 Target dan Realisasi Kinerja Peningkatan Kualitas Udara ……….….………. 36 Tabel III.5 Target dan Realisasi Kinerja Peningkatan Pengelolaan Data dan Informasi Lingkungan Hidup ………………………………………………….…….……… 40 Tabel III.6 Indikator, Nilai SPM Bidang Lingkungan Hidup dan Waktu Pencapaian Tahun 2009-2016 …………………………………………….………..…….. 43 Tabel III.7 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2016 .….. 47 Tabel III.8 Tingkat Efisiensi Realisasi Belanja Langsung per Program Th. 2016 …… 48
vii
BAB 1 Pendahuluan Bab 1 Berisi :
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
1. 2. 3. 4.
Badan Lingkungan Hidup DIY Tahun 2016 dilaksanakan
Struktur Organisasi Fungsi dan Tugas Keadaan Pegawai Keadaan Sarana dan Prasarana 5. Keuangan 6. Sistematika LKj IP
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Lingkungan Hidup DIY Tahun 2016 diharapkan dapat: 1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Badan Lingkungan Hidup DIY 2. Mendorong Badan Lingkungan Hidup DIY di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Lingkungan Hidup DIY untuk meningkatkan kinerjanya. 4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Badan Lingkungan Hidup DIY di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.
1
I.1 Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Badan Lingkungan Hidup DIY merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut: a. Kepala b. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, terdiri dari: 1). Sub Bagian Program, Data dan Teknologi Informasi 2). Sub Bagian Keuangan 3). Sub Bagian Umum c. Bidang Pengembangan Kapasitas yang dipimpin oleh seorang kepala bidang, terdiri dari: 1). Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Lingkungan 2). Sub Bidang Pengembangan Laboratorium Lingkungan d. Bidang Pengendalian Perusakan dan Konservasi Lingkungan yang dipimpin oleh seorang kepala bidang dan terdiri dari: 1). Sub Bidang Pengendalian Perusakan Lingkungan 2). Sub Bidang Konservasi Lingkungan e. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan yang dipimpin oleh seorang kepala bidang dan terdiri dari: 1). Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Udara 2). Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Air dan Tanah serta Bahan Berbahaya dan Beracun f.
Bidang Penaatan dan Kajian Lingkungan yang dipimpin oleh seorang kepala bidang dan terdiri dari: 1). Sub Bidang Penaatan Lingkungan 2). Sub Bidang Kajian Lingkungan
g. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok jabatan fungsional merupakan kelompok jabatan dengan keahlian khusus yaitu Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan. Ketentuan-ketentuan yang dapat digunakan dalam pembentukan kelompok jabatan fungsional sebagai berikut: 2
Keputusan Presiden No. 100 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional.
Keputusan
Bersama
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
No.
47/KEP/MENPAAN/8/2002 tentang jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya.
Keputusan Menteri Negara lingkungan Hidup No. 145 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya.
Keputusan Menteri Negara lingkungan Hidup No. 146 Tahun 2004 tentang Pedoman Kualifikasi Pendidikan Untuk Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan.
Keputusan Menteri Negara lingkungan Hidup No. 147 Tahun 2004 tentang Kode Etik Profesi Pengendali Dampak Lingkungan.
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 62 Tahun 2004 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan.
I.2 Fungsi dan Tugas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Tanggal 2 September 2015 menetapkan bahwa Badan Lingkungan Hidup DIY mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Badan Lingkungan Hidup DIY mempunyai fungsi : a. Penyusunan program di bidang lingkungan hidup; b. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup; c. Pengendalian pencemaran dan/kerusakan lingkungan, pemulihan kualitas lingkungan hidup, konservasi lingkungan; d. Penyelenggaraan pembinaan pengendalian lingkungan; e. Penyelenggaraan koordinasi perijinan bidang lingkungan hidup; f. Penyelenggaraan kajian dan penataan lingkungan; g. Pembinaan dan pengembangan laboratorium lingkungan hidup;
3
h. Pemberian fasilitasi penyelenggaraan pengendalian lingkungan hidup Pemerintah Kabupaten/Kota; i. Pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang lingkungan hidup; j. Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan; k. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
I.3 Keadaan Pegawai Kondisi riil pegawai Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta sampai dengan akhir Desember 2016 berjumlah 51 orang pegawai (PNS) dengan rincian 24 orang pegawai laki-laki dan 27 orang pegawai perempuan. Kondisi riil pegawai Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta yang menduduki jabatan struktural dan fungsional tertentu seperti pada tabel sebagai berikut : Tabel I.3.1. Kondisi Riil Pegawai BLH DIY berdasarkan Jabatan sampai dengan 31 Desember 2016 NO
Jabatan Struktural/Fungsional
Jumlah Laki-laki
Pendidikan
Perempuan -
Pendidikan Pasca Sarjana (S2)
1.
Eselon II
1 orang
2.
Eselon III
4 orang
3.
Eselon IV
6 orang
5 orang
Pendidikan S2 : 5 orang, Pendidikan S1 : 6 orang
3.
Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan
1 orang
-
Pendidikan S2 : 1 orang
1 orang
Pendidikan S2 : 4 orang, Pendidikan S1 : 1 orang
Sumber : Data BLH DIY Tahun 2016 Berdasarkan pangkat dan golongan, pegawai Badan Lingkungan Hidup DIY sampai dengan 31 Desember 2016, seperti pada tabel sebagai berikut :
4
Tabel I.3.2. Jumlah pegawai BLH DIY sampai dengan 31 Desember 2016 dilihat dari Golongan/Ruang Kepangkatan Golongan/Ruang
NO
Kepangkatan
Tahun 2015 Laki-laki
Pembina Utama Madya – 1.
IV/d
Tahun 2016
Perem puan
Laki-laki
0
uan 0
1 orang
Pembina Utama Muda –
Peremp
1 orang 0
0
1 orang
0
2.
IV/c
orang
3.
Pembina Tk. I - IV/b
4 orang
0
4 orang
1
4.
Pembina - IV/a
4 orang
2
2 orang
2
5.
Penata Tk. I - III/d
6 orang
7
4 orang
7
6.
Penata - III/c
3 orang
1
2 orang
1
7.
Penata Muda Tk.I - III/b
6 orang
12
5 orang
12
8.
Penata Muda - III/a
3 orang
6
2 orang
5
9.
Pengatur Tk.I - II/d
0 orang
0
1 orang
0
10.
Pengatur – II/c
1 orang
0
- orang
0
11.
Pengatur Muda Tk.I – II/b
0 orang
0
- orang
0
12.
Pengatur Muda – II/a
0 orang
13.
Juru Tk. I – I/d
0 orang
0
- orang
0
14.
Juru – I/c
1 orang
0
1 orang
0
15.
Juru Muda Tk. I – I/b
0 orang
0
- orang
0
16.
Juru Muda – I/a
1 orang
0
1 orang
0
JUMLAH
30 orang
28
23 orang
28
0
0
- orang
Berdasarkan kualifikasi pendidikan, pegawai Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta terhitung sampai dengan 31 Desember 2016 seperti pada tabel sebagai berikut :
5
Tabel I.3.3. Jumlah pegawai BLH DIY sampai dengan 31 Desember 2016 dilihat dari tingkat pendidikannya No
1. 2. 3.
3. 4. 5. 6.
Uraian Pendidikan Pasca Sarjana (S2) Pendidikan Sarjana (S1) Pendidikan Sarjana non Gelar / D4 Pendidikan Sarjana Muda/ D3 Pendidikan SLTA Pendidikan SLTP Pendidikan SD Jumlah
Tahun 2015 Laki-laki Perempu an 9 orang 4
Tahun 2016 Laki-laki Perempu an 6 orang 3
10 orang 3 orang
18 0
8 orang 2
18 0
0 orang
0
1 orang
0
6 orang 0 orang 2 orang 30 orang
6 0 0 28
6 orang 0 orang 2 orang 25 orang
5 0 0 26
Kondisi jumlah ideal pegawai dibandingkan dengan beban pekerjaan masih terdapat kekurangan, apabila dilihat dari formasi kebutuhan pegawai BLH DIY sejumlah 80 formasi, sedangkan kondisi riil jumlah pegawai sebanyak 51 orang sehingga ada kekurangan sejumlah 29 pegawai. Untuk mengantisipasi hal itu, maka BLH merekrut pegawai non PNS sebanyak 27 orang untuk melaksanakan pekerjaan. Dengan jumlah personil yang ada, baik PNS maupun non PNS, maka semua beban pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan masing-masing. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas kemampuan teknis bidang lingkungan hidup, BLH DIY telah mengikut sertakan sejumlah pegawai dalam diklat umum maupun teknis seperti kursus AMDAL, Audit Lingkungan, Laboratorium dan PPNS/PPLHD. I.4 Keadaan Sarana dan Prasarana Kelengkapan sarana dan prasarana kerja berupa aset tetap maupun aset lainnya, merupakan salah satu faktor pendukung tercapainya target kinerja kegiatan yang telah direncanakan. Aset tetap Badan Lingkungan Hidup Daerah 6
Istimewa Yogyakarta terhitung sampai dengan 31 Desember 2016, sejumlah Rp. 8.919.801.327,00 secara rinci seperti pada tabel berikut : Tabel I.4.1. : Rekapitulasi Aset Tetap Badan Lingkungan Hidup DIY Sampai dengan 31 Desember 2016 Jumlah (Rp) NO
Uraian Tahun 2015
Tahun 2016
6.229.591.691,42
8.919.801.327
Tanah
1.392.000.000
1.392.000.000
2.
Peralatan dan Mesin
6.125.231.435
6.946.974.435
3.
Gedung dan Bangunan
2.290.332.993
2.505.742.893
4.
Jalan, Irigasi, dan Jaringan
95.375.000
1.524.619.000
5.
Aset Tetap Lainnya
145.023.750
156.197.050
6.
Konstruksi Dalam Pengerjaan
0
0
5.
Akumulasi Penyusutan
(3.605.732.051,58)
(3.605.732.051,58)
Aset Lainnya
4.367.823.600
4.462.253.600
1.
Aset Tidak Berwujud
3.588.239.100
3.682.669.100
2.
Aset Lain-lain
779.584.500
779.584.500
10.623.693.191,42
13.382.054.927
A
Aset Tetap
1.
B.
Jumlah Aset
Jumlah sarana dan prasarana saat ini di BLH DIY belum memadai terkait dengan Laboratorium Lingkungan yang mulai tahun 2017 sudah operasional. Kondisi laboratorium saat ini sangat terbatas dalam hal ketersediaan ruang, sehingga menggunakan fasilitas ruang lain dengan memaksimalkan fungsinya.
7
I.5 Keuangan Jumlah anggaran yang dikelola Badan Lingkungan Hidup DIY pada TA 2016 berdasarkan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA-SKPD) Tahun 2016 Rp. 18.370.427.235,00, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 16.812.845.930,00 atau 92,52%. Anggaran belanja Badan Lingkungan Hidup DIY tahun 2016 terdiri anggaran tidak langsung sebesar Rp. 3.629.670.109,00 dan belanja langsung sebesar Rp. 14.740.757.126,00, realisasinya sebagai berikut : a. Belanja Tidak Langsung Anggaran Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Pegawai, ditetapkan sebesar Rp 3.629.670.109,00, realisasinya sebesar Rp 3.355.329.200,00 atau 92,44 % sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp 274.340.909,00,. b. Belanja Langsung Anggaran Belanja Langsung yang terbagi kedalam 9 (Sembilan) Program dan 45 (Empat puluh lima) kegiatan, ditetapkan sebesar Rp 14.740.757.126,00, realisasinya Rp 13.457.516.730,00,- atau 91,29% sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp 1.283.240.396,00. Adanya deviasi anggaran disebabkan karena adanya effisiensi anggaran dan sisa pengadaan.
I.6 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP)
Badan
Lingkungan Hidup DIY tahun 2016 adalah sebagai berikut : Ringkasan Eksekutif memuat: 1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya; 2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang 8
BAB I PENDAHULUAN Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKj IP/manfaat LKj IP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup DIY, Potensi yang menjadi ruang lingkup OPD dan Sistematika penulisan LKj IP BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, rencana kinerja tahunan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi instansi BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis
pembandingan
data
kinerja
secara
memadai,
keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkahlangkah antisipatif yang akan diambil Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi BAB IV PENUTUP Pada
bagian
ini
dikemukakan
simpulan
secara
umum
tentang
keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah LAMPIRAN
9
BAB 2 Perencanaan Bab 2 Berisi : 1. Perencanaan Strategis 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 3. Rencana Anggaran Tahun 2016 4. Instrumen Pendukung
& Perjanjian Kinerja II.1 Perencanaan Strategis Pembangunan
yang
telah
dilaksanakan
Pemerintah Daerah DIY selama empat tahun terakhir menunjukkan tingkat keberhasilan yang baik. Evaluasi Pembangunan yang dilakukan pada tahun 2014 menunjukkan adanya beberapa indikator target sasaran yang capaiannya telah melampaui target yang ditetapkan pada akhir RPJMD.
Hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti dengan dilakukannya perubahan terhadap RPJMD 2012-2017 berdasarkan amanat Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2014 Tentang Perubahan Target Pencapaian Sasaran Tahunan Rencana Jangka Menengah, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Serta Indikator Kinerja Utama Gubernur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017. Selaras dengan perubahan RPJMD 2012-2017 menimbulkan konsekuensi logis adanya tindak lanjut dalam Perubahan Renstra Badan Lingkungan Hidup DIY Tahun 2012-2017, yang telah ditetapkan dalam SK Kepala Badan Lingkungan Hidup DIY Nomor : 188/504 Tentang Perubahan Kedua Terhadap Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup DIY Tahun 2012 - 2017 Tanggal 19 Januari 2015. Perubahan perlu dilakukan untuk melakukan rasionalisasi terkait target kinerja sasaran, program dan kegiatan pendukung sasaran Badan Lingkungan Hidup DIY sebagai penjabaran sasaran dan indikator Gubernur dalam perubahan RPJMD. Hasil perubahan RPJMD DIY Tahun 2012-2017 akan digunakan sebagai panduan dalam menentukan program kegiatan dalam rencana kerja sampai dengan tahun akhir
10
RPJMD. Perubahan yang dilakukan tercantum dalam Renstra Badan Lingkungan Hidup DIY II.1.1 Visi dan Misi Visi Bertitik tolak dari dasar filosofi pembangunan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Hamemayu Hayuning Bawana, SKPD Badan Lingkungan Hidup DIY melakukan analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam lima tahun kedepan, tahapan dalam rencana pembangunan jangka panjang, dan aspek-aspek
potensial
yang
berkembang
selama
ini
serta
mempertimbangkan isu-isu lingkungan hidup strategis dan perkembangan pengelolaan lingkungan hidup global yang cukup pesat perlu diwujudkan suatu kondisi dinamis masyarakat yang maju, namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang adiluhung. Dengan memperhatikan visi yang hendak dicapai dalam RPJMD DIY tahun 2012 – 2017, maka rumusan visi Badan Lingkungan Hidup DIY yang ingin dicapai selama lima tahun mendatang adalah sebagai berikut: “Sebagai Institusi Yang Handal Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Masyarakat DIY Berbudaya dan Berwawasan Lingkungan” Misi Sesuai Visi Badan Lingkungan Hidup (BLH) DIY yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, maka misi yang ditetapkan dalam Rentra BLH DIY tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut :
1.
Meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas dan kapasitas Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan;
2.
Meningkatan kualitas lingkungan hidup dan perlindungan sumber daya alam melalui sinergi sitas lintas pemangku kepentingan serta mengembangan budaya kearifan lokal;
3.
Menguatkan kapasitas, kepedulian dan partisipasi lintas pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkeadilan gender;
11
4.
Memantapkan
sarana
prasarana
dan
akses
informasi
dalam
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara adil, merata dan berkualitas. II.1.2 Tujuan dan Sasaran Tujuan Mengacu pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka menengah salama 5 tahun anggaran adalah : a.
Mengoptimalkan tugas dan fungsi Badan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan program dan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan : - Memfasilitasi upaya peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan wawasan sumber daya manusia BLH DIY dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. - Peningkatan sarana prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan secara profesional dengan menyesuaikan kemajuan pengetahuan, ketrampilan dan teknologi yang ada
b.
Meningkatkan
sinergisitas,
intensitas,
dan
efektifitas
dalam
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh lintas pemangku kepentingan, dengan : - Mengembangkan budaya kearifan lokal dalam bidang lingkungan Hidup - Mendorong kerjasama yang efektif, efisien dan berkeadilan lintas pemangku kepentingan dalam bidang lingkungan hidup - Mendorong dan fasilitasi upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup dan perlindungan sumber daya alam yang dilakukan oleh Pemerintah c.
Meningkatkan kapasitas, kesadaran, partisipasi, dan kepedulian serta tingkat ketaatan para pemangku kepentingan dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup, dengan : - Mendorong advokasi kepada para pemangku kepentingan dalam bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam
12
- Memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap para pemangku kepentingan akan kewajiban di dalam pengelolaan lingkungan - Mengembangkan jejaring kerja lintas pemangku kepentingan dalam bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam - Mendorong dan memfasilitasi peranserta berbagai kelompok masyarakat
untuk
berperan
aktif
dalam
perlindungan
dan
pengelolaan lingkungan d.
Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana serta piranti keras dan lunak untuk pengelolaan data dan informasi bidang lingkungan hidup, dengan : - Mendorong penyusunan berbagai peraturan hukum dalam bidang lingkungan hidup dan perlindungan sumber daya alam - Peningkatan kuantitas maupun kualitas berbagai demplot fasilitas pengelolaan lingkungan hidup dan mendorong pengembangan dan replikasinya sampai di tingkat masyarakat - Mengembangan sistem dan akses data informasi lingkungan hidup
Sasaran Strategis Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut: Tabel II.1 Sasaran Strategis Badan Lingkungan Hidup DIY NO.
SASAR
INDIKA
SATU
KONDI
AN
TOR
AN
SI
STRATE
KINERJA
AWAL
GIS
2012
Tahun
TARGET AKHIR
201
201
3
4
2015
2016
2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Kualit
Persentas
%
3,74
3,74
7,48
11,21
14,95
18,69
as Air
e
Menin
Peningkat
gkat
an
%
2,26
2,25
4,51
6,76
9,01
11,26
Kualitas Air 2
Kualit
Persentas
13
as
e
Udara
Peningkat
Menin
an
gkat
Kualitas Udara
3.
Pengel
Peningkat
olaan
an Akses
Data
Informasi
dan
Lingkunga
jenis
8
8
8
9
10
11
Inform n Hidup asi Lingku ngan Hidup Sumber : Data BLH DIY Tahun 2016
II.1.3 Strategi Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, meliputi penetapan strategi, kebijakan, program dan kegiatan. II.1.3.1 Misi 1 Strategi Meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas dan kapasitas Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan 1. Pengembangan potensi sumber daya manusia Badan Lingkungan Hidup 2. Penambahan jumlah sumber daya manusia serta sarana dan prasarana untuk meningkatkan kinerja Badan Lingkungan Hidup. 3. Peningkatan peran Badan Lingkungan Hidup dalam mengoptimal kan peran para pemangku kepentingan 14
dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam. 4. Peningkatan jejaring kerja lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan. 5. Peningkatan peran BLH DIY dalam mengoptimalkan peran pemangku kepentingan dalam upaya pengendalian pencemaran air sungai. Kebijakan 1. 2. 3. 4.
Meningkatkan kapasitas SDM para pegawai Meningkatkan sarana dan prasarana operasional badan Meningkatkan jumlah personil yang diperlukan Meningkatkan jejaring kerja dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi badan 5. Mengikuti kemajuan dan perkembangan metode, teknik, peralatan dan pengetahuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi badan Program 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kegiatan 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1) Pelayanan Jasa Surat Menyurat 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraaan Dinas/Operasional 4) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6) Penyediaan Alat Tulis Kantor
15
7) Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 8) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10) Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan 11) Penyediaan Makanan dan Minuman 12) Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 13) Penyediaan Jasa keamanan Kantor/ Gedung/Tempat Kerja 14) Pengelolaan Arsip Dinamis 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional 2) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 3) Pengadaan Mebeleur 4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 6) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 7) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1) Pendidikan dan Pelatihan Formal 2) Pengembangan ISO 4. Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :, 1) Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 2) Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Sistem
16
3) Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi 4) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD II.1.3.2 Misi 2 Strategi Meningkatan kualitas lingkungan hidup dan perlindungan sumber daya alam melalui sinergisitas lintas pemangku kepentingan serta mengembangkan budaya kearifan lokal 1. Pengoptimalan pemanfatan potensi SDM untuk meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam 2. Peningkatan kerjasama dengan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam 3. Fasilitasi pembentukan kampung hijau dan mendorong kader lingkungan hidup lokal sebagai motivator 4. Mendorong dan fasilitasi konservasi air tanah di daerah resapan 5. Peningkatan kerjasama pengelolaan Taman KEHATI dengan Kabupaten 6. Peningkatan peran para pemangku kepentingan dalam pengendalian pencemaran udara 7. Rehabilitasi kerusakan lahan berbasis masyarakat 8. Peningkatan efektifitas penegakan hukum terhadap pelanggaran regulasi di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam Kebijakan 1. Meningkatkan kualitas lingkungan melalui Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup. 2. Meningkatkan peranserta para pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. 17
3. Meningkatkan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kawasan Perkotaan. 4. Mendorong pemanfaatan lingkungan hidup yang harmoni dengan daya dukung dan daya tampungnya 5. Mendorong pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana 6. Meningkatkan efektifitas perlindungan sumber daya alam dan fungsi lingkungan 7. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 8. Meningkatkan efektivitas kerjasama antar pemangku kepentingan dalam pengendalian pencemaran air sungai 9. Meningkatkan efektivitas kerjasama antar pemangku kepentingan dalam pengendalian polusi. 10. Meningkatkan peran serta para pemangku kepentingan dalam pengendalian perubahan iklim global dan penanggulangan dampak gas rumah kaca. 11. Meningkatkan sinergisitas dan memperjelas pembagian peran para pemangku kepentingan dalam pengendalian pencemaran udara ambien Program 1. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup. 2. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam. 3. Program Peningkatan Pengendalian Polusi Kegiatan a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. 1. Pengkajian Dampak Lingkungan 2. Pembinaan Teknis Pelaksanaan AMDAL, UKL-UPL dan DPL 3. Penegakan Hukum Lingkungan 4. Penyusunan SPM bidang Lingkungan Hidup
18
5. Peningkatan Kepedulian LH 6. Pengembangan Kapasitas SDM dan kelembagaan LH 7. Peningkatan Kapasitas Laboratorium Penguji Lingkungan 8. Pengawasan Tingkat Ketaatan perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup 9. Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair b. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam. 1) Konservasi Sumberdaya Air dan Keanekaragaman Hayati 2) Pengendalian Kerusakan Lingkungan c. Program Peningkatan Pengendalian Polusi 1) Pengendalian Pencemaran Udara II.1.3.3 Misi 3 Strategi Menguatkan kapasitas, kepedulian dan partisipasi lintas pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkeadilan gender adalah : 1. Pengembangan kebijakan operasional untuk memanfaatkan kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan 2. Peningkatan sarana dan prasarana lingkungan untuk mewujudkan DIY sebagai tujuan wisata dan pusat pendidikan terkemuka 3. Fasilitasi Pembentukan Kelompok pengelola sampah mandiri di tingkat komunitas. 4. Meningkatkan pengelolaan sampah dengan konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle) berbasis masyarakat. 5. Pembinaan dan penaatan hukum lingkungan bagi para pelaku usaha/kegiatan. 6. Peningkatan pembinaan kepada para pelaku penambangan dan mengintensifkan monitoring pelaksanaan dokumen lingkungan (UKL/UPL/AMDAL/RKL/RPL) 19
Kebijakan 1. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan dalam pengelolaan lingkungan 2. Mengembangkan dan meningkatkan sistem hukum lingkungan untuk menjamin terlaksananya supremasi hukum 3. Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat pengelola sampah. 4. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sampah 5. Pemberian stimulan pembangunan sumur resapan air hujan (SPAH) bagi masyarakat yang tinggal di daerah resapan air hujan. 6. Peningkatan pembinaan bagi kelompok masyarakat peduli lingkungan. Program 1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 2. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kegiatan 1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 2. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1) Penataan RTH II.1.3.4 Misi 4 Strategi Memantapkan sarana prasarana dan akses informasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara adil, merata dan berkualitas 1. Peningkatan peran mitra kerja untuk mengatasi keterbatasan basis data. 2. Peningkatan perangkat keras dan lunak dalam pengelolaan lingkungan hidup
20
3. Peningkatan pengelolaan data dan informasi lingkungan hiudp 4. Peningkatan kemudahan akses informasi kepada publik secara lebih luas 5. Peningkatan penggunaan berbagai media publikasi dalam penyampaian data dan informasi lingkungan hidup. 6. Peningkatan peraturan perundangan terkait lingkungan hidup 7. Peningkatan instrumen pendukung pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup Kebijakan 1. Mengembangkan sistem dan aksesibilitas informasi lingkungan 2. Peningkatan pengadaan piranti keras dan lunak yang diperlukan untuk pengelolaan data dan informasi 3. Meningkatkan pengelolaan data dan informasi berbasis sistem informasi geografis dan menyesuaikan dengan kemajuan teknologi informasi 4. Meningkatkan kemudahan akses data dan informasi lingkungan 5. Meningkatkan pengunaan berbagai media publikasi yang memungkinkan untuk penyampaian data dan informasi lingkungan hidup. 6. Meningkatkan kerjasama, sharing dan integrasi data informasi lingkungan untuk mendukung evaluasi dan perencanaan lingkungan hidup. Program Peningkatan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Kegiatan 1. Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan 2. Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan 3. Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah 4. Penyusunan dan Penerbitan Buletin Kalpataru 5. Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah 6. Penyampaian informasi lingkungan hidup
21
II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja pada tabel berikut merupakan Perjanjian Kinerja tahun 2016: Tabel II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2016 NO 1 1
2
3.
SASARAN
INDIKATOR
SATUA
TARGET
STRATEGIS
KINERJA
N
TAHUNAN
2
3
4
5
%
9,01
Kualitas
Persentase
Udara Meningkat
TRIWULAN
TARGET
6
7
Triwulan I
-
Peningkatan
Triwulan II
4,55 %
Kualitas Air
Triwulan III
4,55 %
Triwulan IV
9,01 %
Triwulan I
-
%
14,95
Kualitas Air
Persentase
Meningkat
Peningkatan
Triwulan II
4,98%
Kualitas
Triwulan III
9,96%
Udara
Triwulan IV
14,95%
Triwulan I
-
Pengelolaa
Peningkatan
jenis
10
n Data dan
Akses
Triwulan II
-
Informasi
Informasi
Triwulan III
-
Lingkungan
Lingkungan
Triwulan IV
10 jenis
Hidup
Hidup
Sumber : Data BLH DIY Tahun 2016
22
II.3 Rencana Anggaran Tahun 2016 Pada Tahun Anggaran 2016 Badan Lingkungan Hidup DIY melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp 19.234.260.004,00. Melalui mekanisme perubahan APBD 2016 menjadi Rp. 18.370.472.235,00 dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp 3.629.670.109,00 dan Belanja Langsung Rp 14.740.757.126,00. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp 16.812.845.930,00 (91,52%) dengan rincian untuk belanja tidak langsung Rp 3.355.329.200,00 (92,44%) belanja langsung sebesar Rp 13.457.516.730,00 (91,29%)
II.3.1 Target Belanja Badan Lingkungan Hidup DIY Tabel II.3 Target Belanja Badan Lingkungan Hidup DIY Tahun 2016 Uraian
Target
Prosentase
Belanja Tidak Langsung
Rp. 14.740.757.126,-
80,24 %
Belanja Langsung
Rp. 3.629.670.109,-
19,76 %
Jumlah
Rp. 18.370.472.235,-
100 %
II.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis Anggaran belanja langsung Tahun 2016 Badan Lingkungan Hidup DIY yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut: Tabel II.4 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis No.
Sasaran
Anggaran
Prosentase
Keterangan
1
2
3
4
5
1
Kualitas Air
Rp
Meningkat
9.453.313.920,-
51,46%
Sasaran kualitas air didukung program/ kegiatan :
-
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (10 kegiatan)
-
Pengembangan Kinerja Pengelolaan persampahan (1 kegiatan)
-
2
Kualitas Udara
Rp
7,94%
Perlindungan dan Konservasi SDA (2 kegiatan) Sasaran kualitas udara
23
Meningkat
didukung program/ kegiatan :
1.458.621.006,-
-
Program Peningkatan Pengendalian Polusi (2 kegiatan)
3
Pengelolaan Data
Rp
dan Informasi
722.204.000,-
3,93%
Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)-(1 kegiatan) Program/kegiatan yang mendukung capaian Sasaran pengelolaan data dan informasi LH adalah : Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH (2 kegiatan)
Sumber : Data BLH DIY Tahun 2016
II.4 Instrumen Pendukung Instrumen pendukung penerapan SAKIP di SKPD dan untuk menunjang kelancaran tugas Badan Lingkungan Hidup DIY di dukung dengan beberapa perangkat Sistem Informasi yaitu Website BLH DIY, Sistem Informasi Lingkungan (SIL), SIPKD, Web Monev E-Sakip, Database BLH DIY, sebagai berikut : 1. Web Site SKPD untuk menginformasikan kegiatan Badan Lingkungan Hidup DIY dengan alamat www.blh.jogjaprov.go.id.
2. Sistem Informasi Lingkungan (SIL) Badan Lingkungan Hidup DIY, dengan alamat http://sil.jogjaprov.go.id.
24
3. Sistem Informasi SLHD Badan Lingkungan Hidup DIY, memuat data dan informasikan status lingkungan hidup daerah di DIY, dengan alamat : www.slhddiy.com
4. Web Site Keanekaragaman hayati untuk menginformasikan kegiatan Konservasi keanekaragaman hayati Badan Lingkungan Hidup DIY dengan alamat www.kehati.jogjaprov.go.id.
25
5. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), Monev APBD DIY, E-SAKIP dan Jogjaplan
26
BAB 3 Akuntabilitas Kinerja III.1. Capaian Kinerja Tahun 2016
Bab 3 Berisi : 1. Capaian Kinerja Tahun 2016 2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya 4. Akuntabilitas Anggaran
Badan Lingkungan Hidup DIY telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Badan Lingkungan Hidup DIY tahun 2016 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan
memberikan
gambaran
keberhasilan
dan
kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil
pengumpulan
data
selanjutnya
dilakukan
kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:
Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja No.
Interval Nilai Realisasi
Kriteria Penilaian Realisasi
Kinerja
Kinerja
Kode
1.
91 ≤ 100
Sangat Baik
Hijau Tua
2.
76 ≤ 90
Tinggi
Hijau Muda
3.
66 ≤ 75
Sedang
Kuning Tua
4.
51 ≤ 65
Rendah
Kuning Muda
5.
≤ 50
Sangat Rendah
Merah
Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Lingkungan Hidup DIY dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Badan Lingkungan Hidup DIY beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:
27
Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2016 N
SASARAN
O.
STRATEGIS
1
2
1
INDIKATOR KINERJA
SATU AN
3
Kualitas Air
Persentase
Meningkat
Peningkatan
4
TARGET
PERSE
SI
NTASE
6
7
8
100%
Sangat
5 %
14,95
14,95
2
Persentase
Udara
Peningkatan
Meningkat
3
baik tua) %
9,01
9,01
100%
Peningkatan
Data dan
Akses Informasi
Informasi
Lingkungan Hidup
Sangat baik (hijau
Kualitas Udara
Pengelolaan
A/ KODE
(hijau
Kualitas Air Kualitas
KRITERI
REALISA
tua) Jenis
10
10
100%
Sangat baik (hijau tua)
Lingkungan Hidup
Dari tabel di atas, terdapat 3 (tiga) indikator yang terbagi ke dalam 3 (tiga) sasaran strategis. Pada tahun 2016, 3 (tiga) indikator telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar 100% dari total indikator. Hal ini menunjukkan bahwa semua indikator kinerja telah memenuhi klasifikasi sangat baik berdasarkan Permendagri Nomer 54 Tahun 2010. III.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Badan Lingkungan Hidup DIY yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja menurut sasaran stategis diuraikan sebagai berikut: III.2.1. Sasaran Kualitas Air Meningkat Tolok ukur capaian sasaran kualitas air meningkat terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu indikator: Persentase Peningkatan Kualitas Air, yang dihitung berdasarkan rata-rata peningkatan kualitas air (parameter BOD, COD, dan Bakteri Koli) dikalikan seratus persen.
28
Tabel III.3 Target dan Realisasi Kinerja (*) No
Indikator
Capaian 2015
1 1
2
Persentase
2016 Target
Realisasi
Target
Capaian s/d
%
Akhir
2016
Realisasi*
Renstra
terhadap
(2017)
2017 (%)
3
4
5
6
7
8
98,75%
14,95
14,95
100
18,69
79,99
Peningkatan Kualitas Air (*) Angka persentase peningkatan kualitas air pada tahun 2016 dihitung berdasarkan hasil pemantauan 10 sungai, yaitu sungai Winongo, Code, Gajahwong, Kuning, Konteng, Tambakbayan, Bedog, Oyo, Belik, dan Bulus. Parameter kunci yang digunakan untuk menilai kualitas air adalah parameter Biological Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD) dan Bakteri Koli (Fecal Coliform). Realisasi capaian BOD sebesar 8,0 mg/l dari target yang ditetapkan < 9 mg/l, tercapai 100%. Nilai realisasi capaian parameter COD ratarata 17,3 mg/l dari target < 45 mg/l, tercapai 100% dan realisasi capaian Bakteri Koli rata-rata 132.666,7 MPN/100 ml dari target yang ditetapkan <175.000 MPN/100 ml, tercapai 100%. Sehingga capaian 3 parameter BOD, COD dan Bakteri Koli dirata-rata, hasilnya 100 %. Target capaian persentase peningkatan kualitas air sebesar 14,95% dapat teralisasi sebesar 14,95% (atau capaian target sebesar 100%). Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra BLH DIY tahun 2017 sebesar 18,69 %, maka capaiannya adalah 79,99%. Realisasi kinerja indikator persentase peningkatan kualitas air pada tahun 2016 lebih baik daripada tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2015 hanya tercapai 98,75%. Peningkatan capaian kinerja ini didukung oleh keberhasilan dalam pelaksanaan Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup melalui kegiatan Pengendalian Pencemaran Air, Tanah dan B3 dengan anggaran APBD. Selain itu, juga didukung dengan kegiatan yang bersumber dari dana keistimewaan, yaitu Mertikali yang banyak melibatkan masyarakat sekitar sungai, telah berjalan selama dua tahun sampai dengan tahun 2016 ini. Kegiatan di bidang lingkungan tidak dapat berdiri sendiri karena lingkungan saling terkait dan terpengaruh oleh kegiatan-kegiatan lainnya.
29
Demikian halnya dalam pengendalian pencemaran air ini, adanya kegiatan dari sektor lain sangat mendukung dalam upaya peningkatan kualitas air. Kegiatan Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha/kegiatan yang berpotensi menyebabkan timbulnya pencemaran air sungai merupakan faktor yang sangat mendukung dalam kegiatan peningkatan kualitas air. Hasil pembinaan ini adalah timbulnya kesadaran dari para pelaku usaha untuk mengolah limbahnya sebelum dibuang ke lingkungan hingga mencapai baku mutu yang ditetapkan. Selain itu, terlaksananya monitoring kualitas air secara periodik merupakan hal penting dalam penyediaan database sekaligus evaluasi kualitas air sungai. Faktor pendukung lainnya adalah terbangunnya IPAL komunal di daerah permukiman wilayah sungai yang dibangun tidak hanya dari BLH DIY saja tetapi dari sektor lain, misalnya Dinas PU. Kegiatan pembinaan pengelolaan sampah domestik di daerah permukiman sekitar sungai juga berdampak signifikan terhadap pengurangan volume sampah di sekitar sungai sebagai penyumbang kandungan bakteri koli. Dan kegiatan-kegiatan dalam program pengendalian dan kerusakan lingkungan, seperti reklamasi lahan dan pembangunan wanadesa berdampak pada peningkatan kualitas Daerah aliran Sungai yang secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap kualitas air sungai. Beberapa contoh pelaksanaan kegiatan tahun 2016 yang mendukung keberhasilan tercapainya sasaran peningkatan kualitas air adalah sebagai berikut : 1. Pemantauan Kualitas Air Sungai Pemantauan kualitas air sungai dilaksanakan tiga periode selama satu tahun, yaitu bulan Februari, Mei dan September 2016 yang mewakili musim penghujan dan kemarau pada 10 sungai di wilayah DIY yang meliputi 22 titik lokasi pengambilan sampel. Dalam pemantauan bekerjasama dengan Laboratorium Penguji yaitu PIPBPJK Dinas PU-ESDM DIY. Secara umum, hasil pemantauan menunjukkan hasil rata-rata BOD, COD dan Koli Tinja dibawah target maksimal dalam RPJMD DIY.
30
Gambar 3.1. Pengujian Parameter Kualitas Air Sungai di Kali Kuning 2. Pengendalian Pencemaran Air, Tanah dan B3 Salah satu kegiatan pengendalian air, tanah dan limbah B3 adalah bantuan IPAL Komunal diberikan kepada kelompok warga yang kesulitan dalam pengolahan limbah domestik rumah tangga terutama di daerah padat penduduk. Tujuan dari pelaksanaan pembangunan jaringan air limbah IPAL Komunal Domestik adalah :
untuk mengurangi laju penurunan kualitas lingkungan hidup khususnya kualitas air sungai yang menjadi tempat pembuangan akhir limbah termasuk air limbah domestik.
menunjang kebutuhan prasarana dan sarana Air Limbah untuk permukiman yang padat dan yang tidak dilintasi / dilewati Instalasi Perpipaan Limbah Terpusat
Dengan adanya IPAL komunal ini diharapkan kualitas air buangan limbah domestik dapat lebih baik sehingga mengurangi pencemaran air sungai. Dalam proses pembangunan IPAL komunal, diperlukan peranserta masyarakat, khususnya rumah tangga yang nantinya akan menyambungkan saluran septictank nya ke jaringan IPAL komunal. Penyambungan jaringan IPAL komunal ini merupakan tahap kedua, sedangkan tahap pertama telah dilakukan pada tahun 2015. Lokasi pembangunan IPAL adalah di Kabupaten Bantul dan Sleman, tepatnya berada di lokasi : a.
Dusun Grojogan, Wirokerten, Banguntapan, Bantul
b.
Dusun Banyumeneng Ambarketawang Gamping Sleman 31
Gambar 3.2. Sambungan IPAL Komunal Selain IPAL komunal yang dibangun BLH DIY, instansi lain seperti PU DIY (Satker) juga telah membangun IPAL komunal sebelumnya. IPAL komunal yang ada di sekitar sungai kurang lebih ada 40 unit, dan masih berfungsi dengan baik. Pembinaan dilakukan secara koordinatif dengan instansi terkait dalam Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP). Pembinaan
juga
dilakukan
terhadap
perusahaan-perusahaan
yang
menghasilkan limbah B3 di DIY. Tujuannya adalah untuk meningkatkan
pemahaman pelaku usaha/kegiatan terkait kewajiban pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan, serta permasalahan pengelolaan limbah B3 dan perizinan pengelolaan limbah B3 di Kabupaten/Kota. 3. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Lingkungan Hidup Proses Pengawasan dan Pentaatan hukum ini merupakan proses pembinaan yang orientasinya pada penegakan hukum Non Yustisia. Apabila hasil dari proses ini tidak ada perubahan yang signifikan berkaitan dengan ketaatan perusahaan, maka selanjutnya akan diteruskan dengan proses Penegakan Hukum Pro Yustisia (Penuntutan melalui pengadilan). Pengawasan pada tahun anggaran 2016 dilakukan terhadap usaha dan atau kegiatan di DIY dengan sasaran sebanyak 122 usaha / kegiatan (kunjungan pengawasan ada yang dilakukan 1 kali dan ada yang dilakukan 2 kali dalam satu tahun).
32
Evaluasi penaatan dibagi dalam 2 kategori, yaitu : 1. Taat (Biru) Kegiatan/Usaha dinyatakan TAAT jika 4 aspek yang menjadi kewajiban Usaha / Kegiatan (Dokumen Lingkungan, Pengendalian Pencemaran Udara, Pengendalian Pencemaran Air, dan Pengelolaan Limbah B3) sudah memenuhi ketentuan yang berlaku (Taat semua) 2. Tidak Taat (Merah) Kegiatan / Usaha dinyatakan TIDAK TAAT jika salah satu kewajiban Usaha / Kegiatan dari 4 aspek yang menjadi kewajiban perusahaan (Dokumen Lingkungan, Pengendalian Pencemaran Udara, Pengendalian Pencemaran Air, dan Pengelolaan Limbah B3) dilanggar. Dari 122 usaha dan atau kegiatan yang menjadi sasaran pengawasan Penaatan Lingkungan 2016, yang menjadi permasalahan yang sering di temukan adalah antara lain adalah belum memiliki dokumen lingkungan, memiliki dokumen tetapi sudah tidak sesuai dengan kenyataan faktual sekarang, tidak melaporkan pelaksanaan dokumen LH setiap 6 bulan sekali, belum memenuhi BMAL (Phospat, amoniak, minyak lemak, Coliform), dan belum melakukan pengelolaan limbah B3 dengan benar. 4. Pengelolaan Sampah Mandiri Kegiatan pengelolaan sampah mandiri bertujuan untuk mengurangi timbulan sampah dari rumah tangga yang dibuang ke TPA. Adapun kaitannya dengan pengendalian pencemaran air sungai adalah dengan terkelolanya samapah pada masing-masing keluarga, maka samapah yang dibuang ke lingkungan semakin berkurang termasuk yang dibuang ke sungai. Oleh karenanya, di masyarakat di wilayah sempadan sungai menjadi sasaran utama dalam pengelolaan sampah. Pada tahun 2016, terbentuk 20 kelompok pengelola sampah mandiri di Kabupaten/Kota di DIY. Pembinaan, monitoring dan evaluasi terus dilakukan agar pengelolaan sampah di masyarakat tetap berlangsung. Selain itu, juga dilakukan peningkatan kapasitas sumberdaya manusianya, agar pengelolaan sampah dapat dilakukan secara tepat. Pembentukan Bank Sampah sangat didorong agar
pengelolaan
sampah
lebih
maksimal.
Adanya
keterbatasan
sumberdaya manusia dalam pendampingan pengelolaan Bank Sampah mendorong dilakukannya penyusunan Panduan Pengelolaan Bank Sampah. 33
Hal ini dimaksudkan agar dapat sebagai pedoman dalam pengelolaan Bank Sampah di masyarakat. 5. Reklamasi Lahan dan Wanadesa Reklamasi
lahan
dan
Wanadesa
dilaksanakan
dalam
upaya
meningkatkan pengendalian kerusakan hutan dan lahan, kualitas lingkungan, pengendalian erosi, menciptakan iklim mikro dan perbaikan tata air di sekitarnya. Dampak positif dari kegiatan wanadesa adalah meningkatnya kualitas DAS sebagai pemasok material ke sungai. Kegiatan Wanadesa telah dimulai pada tahun 2014 dan masih berjalan pada tahun 2016, meliputi kegiatan penanaman pohon yang bernilai konservasi, pemeliharaan dan monitoring. Sedangkan untuk reklamasi lahan merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Pelaksanaan kegiatan Wanadesa periode tahun 2016 dilakukan di 13 wilayah desa dengan total sebanyak 16 lokasi penanaman. Kegiatan ini diawali dengan sosialisasi pengenalan untuk masing-masing desa dan rapat kerja.
Rapat
Kerja/Workshop
Wanadesa,
dilaksanakan
melibatkan
masyarakat dan aparat desa yang telah dan akan menerima kegiatan wanadesa. Rapat Kerja/Workshop dimaksudkan sebagai sinkronisasi antara BLH DIY dengan Desa penerima. Kemudian dilakukan pembuatan rancangan teknis perencanaan pembangunan wanadesa 2016, serta pendampingan selama tahap pembuatan lubang tanam, pengadaan pupuk dan bibit tanaman, hingga dilakukan kegiatan penanaman. Kegiatan penanaman vegetasi, dilakukan saat musim penghujan sudah tiba. Hal ini untuk meminimalisir jumlah bibit yang mati serta memastikan bibit tanaman cukup air hingga mampu beradaptasi dengan lingkungan baru.
34
Gambar III.3. Penanaman pohon pada kegiatan Wanadesa tahun 2016. Untuk mendukung upaya Reklamasi dan pemulihan lahan akibat kerusakan lingkungan maka Badan Lingkungan Hidup DIY pada tahun 2016 telah melakukan Kajian Kerusakan dan Desain Reklamasi Kerusakan Lahan sebagai dasar perencanaan dalam menyusun program/kegiatan untuk lima tahun ke depan (2017-2022). Dari hasil kajian ini diharapkan kegiatan reklamasi lahan akan semakin optimal dan tepat sasaran. III.2.2. Sasaran Kualitas Udara Meningkat Tolok ukur capaian sasaran Kualitas Udara Meningkat terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu : Persentase Peningkatan Kualitas Udara, dihitung berdasarkan rata-rata peningkatan kualitas udara (parameter CO dan HC) dikalikan seratus persen. Adapun realisasinya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut : Tabel III.4 Target dan Realisasi Kinerja (*) No
Indikator*
Capaian 2015
1 2.
2
Persentase
2016 Target
3
4
100%
9,01
Realisasi
Target
Capaian s/d
%
Akhir
2016
Realisasi*
Renstra
terhadap
(2017)
2017 (%)
7
8
11,26
80,02%
5
6
9,01
100%
Peningkatan Kualitas Udara (*)
35
Angka persentase peningkatan kualitas udara pada tahun 2016 mendasarkan hasil uji pemantauan udara ambien yang dilakukan BLH DIY dengan obyek pemantauan selama II (dua) periode yaitu Februari-April 2016 dan Agustus-September 2016. Pemantauan udara ambien dilakukan pada roadside sebanyak 30 titik, dan di sekitar industri sebanyak 20 titik, serta dengan sistem grid di sebanyak 25 titik. Dari hasil pengujian menunjukkan realisasi capaian parameter Carbon Monoksida (CO) dengan nilai rata-rata 951,37 µg/m3 (0,00095137 ppm) dari target yang ditetapkan <8.000 µg/m3, tercapai 100%. Realisasi capaian parameter Hidro Carbon (HC) dengan nilai rata-rata 19,99 µg/m3 dari target yang ditetapkan <130 µg/m3, tercapai 100%. Capaian 2 (dua) parameter CO dan HC dirata-rata hasilnya 100% (Capaian indikator peningkatan kualitas udara tercapai sebesar 9,01% sampai dengan akhir tahun 2016). Hasil persentase peningkatan kualitas udara dikategorikan sangat baik karena telah memenuhi target yang ditetapkan sebesar 9,01 %. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra BLH DIY terhadap capaian RPJMD 2017 telah mncapai 80,02%, yaitu dari target Renstra sebesar 11,26% tercapai sebesar 9,01%. Adapun program/kegiatan BLH DIY TA 2016 yang mendukung tercapainya target sasaran peningkatan kualitas udara adalah Program Peningkatan Pengendalian Polusi ada 2 (dua) kegiatan dan kegiatan Pengendalian Pencemaran Udara. Adapun pelaksanaan kegiatan secara ringkas dapat disampaikan sebagai berikut : 1. Pengendalian Pencemaran Udara Untuk mengetahui adanya pencemaran udara pada suatu wilayah, salah satunya dengan mengukur kualitas udara ambien. Untuk itu, dilakukan pemantauan kualitas udara dengan metode aktif dan pasif (Grid) pada titik-titik yang dianggap mewakili kondisi kualitas udara di DIY. Pengukuran kualitas udara dilakukan dalam dua periode. Periode I dilaksanakan pada bulan Februari dan April 2016, sedangkan periode II diukur pada bulan Agustus dan September 2016. Pemantauan dan analisa laboratorium kualitas udara ambien dilaksanakan bekerjasama dengan Laboratorium Penguji Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja Dinas Nakertrans DIY. Sasaran pemantauan kualitas udara ambien Periode I adalah di Roadside sejumlah 30 titik dan sekitar industri ada 20 36
titik (4 industri). Pada periode II, pemantauan dilakukan di roadside sebanyak 24 titik, dan dengan sistem Grid (pasif) sebanyak 25 titik. Lokasi pemantauan Grid di Bantul, Sleman dan Kota Yogyakarta. Jadi dalam satu tahun titik pemantauan kualitas udara sebanyak 99 titik. Berdasarkan hasil pemantauan kualitas udara secara umum hampir semua parameter kualitas udara ambien masih memenuhi bakumutu, namun tetap perlu kewaspadaan terhadap kemungkinan kenaikan konsentrasi. Dengan demikian, kondisi kualitas udara di DIY pada tahun 2016 masih masuk kategori sehat dengan parameter PM10 yang paling dominan. Dominasi parameter PM10 ini relevan dengan kondisi parameter kebisingan yang sebagian besar telah melebihi baku mutu. Sehingga, dapat diasumsikan bahwa sumber pencemar udara, di D.I. Yogyakarta berasal dari polusi kendaraan bermotor dan tidak menutup kemungkinan berasal dari pembangunan hotel-hotel di kawasan Perkotaan Yogyakarta. Pemantauan kualitas udara dalam ruangan juga dilaksanakan karena berkaitan dengan udara ambien. Pelaksanaan pemantauan kualitas udara dalam ruangan pada bulan Oktober 2016 di kantor-kantor pelayanan Kabupaten/Kota se DIY yang diwakili 10 lokasi, dengan parameter kebisingan, debu, NO2, CO dan SO2. Hasil pengukuran gas SO2, NO2, CO, kebisingan, dan debu di 10 titik terukur semuanya masih menunjukkan dibawah Nilai Ambang Batasmenurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1405/MENKES/XI/2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri, artinya kondisi udara dalam ruang tersebut masih sangat mendukung untuk karyawan dapat bekerja secara aman nyaman dan produktif, tanpa ada gangguan kesehatan untuk bekerja terus-menerus selama 8 jam sehari.
37
Gambar III.4. Pemantauan kualitas udara dalam ruangan 2. Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor Uji
petik
meningkatkan
emisi
kendaraan
kesadaran
dan
bermotor kepedulian
dimaksudkan masyarakat
untuk terhadp
pengendalian pencemaran udara yang bersumber dari emisi kendaraan bermotor pribadi. Pelaksanaan uji petik emisi ini mendasarkan pada Pergub DIY No. 39 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Sumber Bergerak Kendaraan Bermotor. Parameter yang diukur adalah CO dan HC untuk kendaraan berbahan bakar Bensin, dan Opasitas untuk yang berbahan bakar solar. Uji petik dilaksanakan pada bulan April 2016 di 5 (lima) lokasi Kabupaten/Kota se DIY, yaitu Halaman Gedung Pyramid Jalan Parangtritis Kabupaten Bantul, Halaman Kampus LPP Kota Yogyakarta, Kampus UII Jalan Kaliurang Km 14, 5 Kabupaten Sleman, SMKN 1 Pengasih Kabupaten Kulonprogo, Rest Area Bunder Kabupaten Gunungkidul. Dalam pelaksanaan kegiatan uji emisi kendaraan bermotor
bekerjasama
BLH/KLH/Kapedal
dengan
Kabupaten/Kota
Polres dan
Kabupaten/Kota, Dinas
P3EJ,
Perhubungan
Kabupaten/Kota. Dari hasil uji petik diperoleh sebanyak 2626 kendaraan bermotor. Dari 2626 kendaraan bermotor yang diuji baik roda 2 maupun roda 4, persentase yang lulus uji mencapai 78,93 % telah memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan yaitu sesuai dengan Pergub No. 39 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Sumber Bergerak Kendaraan Bermotor dan sisanya sebesar (21,07 %) dinyatakan tidak lulus.
38
Gambar III.5. Aktifitas Uji petik emisi gas buang kendaraan bermotor Upaya memperbaiki kualitas udara ambien dilaksanakan dengan penanaman pohon perindang di perkotaan, penyadaran publik melalui uji emisi kendaraan bermotor serta pembinaan kepada pelaku usaha yang potensial menimbulkan pencemaran udara dan potensi perusakan lapisan ozon. Dengan terpenuhinya target peningkatan kualitas udara maka kualitas udara di DIY masih kondusif bagi masyarakat. Namun demikian, dengan meningkatnya jumlah penguna kendaraan bermotor di DIY tanpa ada upaya pembatasan dan rekayasa lalulintas
maka kecenderungan penurunan
kualitas udara pada tahun-tahun mendatang kemungkinan besar akan terjadi. III.2.3. Sasaran Pengelolaan Data dan Informasi Lingkungan Hidup Tolok ukur capaian sasaran Pengelolaan Data dan Informasi Lingkungan Hidup terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu indikator Peningkatan Akses Informasi Lingkungan Hidup. Persentase peningkatan akses informasi lingkungan hidup dihitung berdasarkan peningkatan jenis data secara akumulatif per tahun, realisasi capaian seperti pada tabel III.5. Tabel III.5 Target dan Realisasi Kinerja (*) No
Indikator*
Capaian 2015
1
3
2016 Target
2
3
4
Peningkatan
9
10
Realisasi
5
Target %
Akhir
2016
Realisasi*
Renstra
terhadap
(2017)
2017 (%)
7
8
11
90,9
6
10
Capaian s/d
100
Akses Informasi Lingkungan Hidup (*) 39
Target indikator kinerja Persentase Peningkatan akses Informasi Lingkungan Hidup dalam RPJMD DIY Tahun 2012 – 2017, sampai dengan akhir periode 2017 sebanyak 11 jenis data. Pada tahun 2016 target peningkatan akses informasi sebesar 10 jenis data, terealisasi 10 jenis data, sehingga capaian realisasi 100%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 sebanyak 9 jenis data, maka realisasi tahun 2016 mengalami kenaikan 1 (satu) jenis data, yaitu data Dokumen Perusahaan AMDAL/UKL-UPL/DPL. Adapun 10 jenis data yang dapat diakses sebagai berikut : 1. Data Pemantauan Kualitas Air 2. Data kualitas udara ambien 3. Data kualitas air laut 4. Data kualitas air sumur 5. Data kualitas tanah 6. Data kualitas limbah padat 7. Data kualitas limbah cair 8. Data sumber pencemar 9. Data uji emisi kendaraan bermotor 10. Data dokumen perusahaan AMDAL/UKL-UPL/DPL Capaian indikator persentase peningkatan akses informasi lingkungan hidup sampai tahun 2016 terhadap target akhir RPJMD pada tahun 2017 adalah 90,9%. Faktor pendukung keberhasilan tercapainya target sasaran pengelolaan data dan informasi lingkungan hidup adalah meningkatnya pengelolaan data dan informasi melalui Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup. III.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya III.3.1. Evaluasi Kinerja SPM Bidang Lingkungan Hidup Sesuai dengan
ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
40
Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal yang dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah. Namun sebenarnya pada tahun 2016, urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup merupakan salah satu kewenangan wajib pemerintahan daerah tidak wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup, melainkan tetap wajib berdasarkan Permendagri. Sementara itu, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/ Kota sudah tidak berlaku lagi. Namun demikian, karena kebijakan kemendagri masih mewajibkan SPM urusan lingkungan hidup, maka ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup masih diadopsi. Pemerintah Provinsi mempunyai tiga jenis pelayanan dasar bidang lingkungan hidup yaitu:
1. Pelayanan Informasi Status Mutu Air; 2. Pelayanan Informasi Status Mutu Udara; 3. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan LH.
Adapun indikator dan nilai SPM serta batas waktu pencapaian SPM bidang lingkungan hidup secara nasional untuk tiga jenis pelayanan dasar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/ Kota, untuk Pemerintah Provinsi adalah: Pelayanan Informasi Status Mutu Air, Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien serta Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel III.6. Sedangkan untuk capaian pada tahun 2016 ini disamakan dengan capaian SPM tahun 2015.
41
Tabel III.6 Indikator, Nilai SPM Bidang LH dan Waktu Pencapaian Tahun 2009-2016 Indikator dan Nilai SPM Bidang LH Pelayanan Tindak Lanjut Pelayanan Pelayanan Pengaduan Masyarakat Tahun Informasi Informasi Adanya Dugaan Status Mutu Air Status Mutu Udara Pencemaran Dan/Atau (%) Ambien (%) Perusakan Lingkungan Hidup (%) 2009 20 20 60 2010 40 40 70 2011 60 60 80 2012 80 80 90 2013 100 100 100 2014 100 100 100 2015 100 100 100 2016 100 100 100 Sumber : Data BLH DIY tahun 2016 Adapun realisasi pelaksanaan untuk masing-masing jenis pelayanan SPM bidang lingkungan hidup setiap tahun mulai tahun 2009-2016 adalah sebagai berikut : 1. Jenis Pelayanan Informasi Status Mutu Air Pada tahun 2016 realisasi capaian SPM bidang lingkungan hidup Daerah DIY untuk jenis pelayanan informasi status mutu air adalah 100 % dan target capaian 100 %, jadi untuk jenis pelayanan ini tercapai. Ada 11 sungai yang telah dipantau yaitu Oyo, Opak, Kuning, Tambakbayan, Gadjahwong, Belik, Code, Winongo, Bedog, Kontheng. dan Sungai Bulus. Jumlah titik pantau sebanyak 60 titik pemantauan. Adapun rumusan penghitungan target capaiannya adalah sebagai berikut: 1. Jumlah Sungai yang telah ditetapkan kelas airnya = 11 sungai 2. Jumlah sungai yang dipantau status mutu airnya = 11 sungai 3. Jumlah sungai yang diinformasikan mutu airnya = 11 sungai 11 4. Realisasi capaian SPM = x 100 % = 100 % 11 2. Jenis Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Realisasi SPM bidang lingkungan hidup Daerah DIY untuk jenis pelayanan informasi status mutu udara ambien adalah 100 % sedangkan
42
target capaiannya 100 %, sehingga untuk jenis pelayanan ini dapat tercapai. Dari lima kabupaten/kota yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, semuanya telah dipantau kualitas udaranya dengan jumlah titik pemantauan sebanyak 50 titik oleh Badan Lingkungan Hidup DIY, yaitu: 1. Kabupaten Sleman, 2. Kabupaten Bantul, 3. Kabupaten Kulonprogo, 4. Kota Yogyakarta, dan 5. Kabupaten Gunungkidul. Adapun perhitungan persentase realisasi capaiannya adalah sebagai berikut:
=
Kab/ Kota yang dipantau kualitas udara ambien Kabupaten/ Kota
x 100 %
Waktu Pemantauan Kualitas Udara Ambien dilaksanakan dalam dua periode yaitu periode I pada bulan Maret 2016 dengan lokasi pemantauan road side dan kawasan sekitar industri, dan periode II pada bulan September 2016 dengan lokasi pemantauan sekitar road side dan permukiman. Sumber pencemar utama di DIY adalah dari kendaraan bermotor. Adapun metode yang digunakan dalam pemantauan kualitas udara ambien adalah metode aktif dan pasif. Pengambilan sampel bekerja sama dengan Laboratorium Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja Dinas Nakertrans DIY. 3. Jenis Pelayanan Tindaklanjut pengaduan masyarakat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup Pada tahun 2016 realisasi capaian SPM bidang lingkungan hidup Daerah DIY untuk jenis pelayanan pelayanan tindak dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup lanjut pengaduan masyarakat adalah 100 % sedangkan untuk target daerah 100 %, sehingga untuk jenis pelayanan ini tercapai. Dari 1 kasus yang telah masuk pengaduannya, seluruhnya telah tertangani oleh BLH DIY. Adapun perhitungan target capaiannya adalah:
43
Pengaduan yang ditindaklanjuti
=
x 100 %
Pengaduan yang masuk
III.3.2. Evaluasi Kinerja Kegiatan Pendukung Capaian kinerja indikator bidang lingkungan hidup didukung juga oleh keberhasilan
peran
serta
masyarakat/kelompok
dalam
pengelolaan
lingkungan hidup yang berwujud prestasi pada tingkat provinsi maupun nasional. Kategori kejuaraan yang diikuti oleh kelompok binaan BLH DIY adalah sebagai berikut : 1. Kalpataru Pada tahun 2016, DIY memperoleh penghargaan Kalpataru Nasional berupa
Plakat
Nominasi
Kalpataru
Nasional
kategori
Pengabdi
Lingkungan, yaitu Bapak Mateus Brotosugondo, S.Pd, dari kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul. Keberhasilan kegiatan yang dilakukan adalah berhasil memberdayakan anak didik dan masyarakat dalam penghijauan telaga dan bukit, serta mengubah perilaku masyarakat di lingkungan sekitar untuk cinta lingkungan, hidup bersih dan sehat.
Gambar 4.2. Penyerahan Plakat Nominasi Kalpataru Nasional Kategori Pengabdi Lingkungan kepada Bapak Mateus Brotosugondo secara simbolis pada acara Hari Lingkungan Hidup Tahun 2016. 2. Adiwiyata Pembinaan
sekolah-sekolah
di
DIY
menjadi
sekolah
yang
berwawasan lingkungan telah berhasil mendapatkan prestasi berupa Penghargaan Sekolah Adiwiyata Mandiri Mandiri 5 (lima) besar seIndonesia yang diraih oleh SMP Negeri I Pandak Kabupaten Bantul.
44
Gambar 4.1. Penyerahan Tropi Sekolah Adiwiyata Mandiri secara simbolis pada Hari Lingkungan Hidup 3. Jejaring Pengelolaan Sampah Mandiri Kelompok Peran serta masyarakat dalam upaya mengatasi permasalahan sampah, salah satunya melalui pembinaan kelompokkelompok pengelola sampah yang tergabung dalam Jejaring Pengelola Sampah Mandiri (JPSM) tingkat Provinsi maupun Kabupaten. Adapun Jejaring Pengelola Sampah Mandiri (JPSM) yang telah dibina adalah sebagai berikut : a. K3S (Kelompok Kerja Kelola Sampah) Jatikuning, Ngoro - oro, Patuk, Gunungkidul b. Gardu Action (Garbage Care And Education) Mancingan, Parangtritis, Kretek, Bantul c. Bank Sampah “Wirolaras” RW 8, Wirogunan, Mergangsan, Yogyakarta d. KPSM "Sadar Sampah" Susukan III, Margokaton, Seyegan, Sleman e. Bank Sampah “Karang Asri” Karang Tengah RT. 05, Karangtengah, Imogiri, Bantul f. Bank Sampah "Cipta Mandiri" Perum Griya Taman Asri, RW 35 Panasan, Donoharjo, Ngaglik, Sleman g. Kelompok Pengelola Shodaqoh Sampah "Haksa Muda" Kepek I, Kepek, Wonosari, Gunungkidul h. Bank Sampah “Ngudi Resik” RW 8, Suryodiningratan,Mantrijeron, Yogyakarta i. Bank Sampah “Uwuh Harjo” Ngrajun, Banjarharjo, Kalibawang, Kulon Progo
45
III.4 Akuntabilitas Anggaran Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2016 sebesar 91,29 %. dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 95,02 %, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 90,55%. Jika dilihat dari realisasi anggaran
per
sasaran,
penyerapan
anggaran
terbesar
pada
program/kegiatan di sasaran Pengelolaan Data dan Informasi Lingkungan Hidup (96,92%). Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran Kualitas Air Meningkat (91,212%). Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2016 telah mencukupi. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2016 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut: Tabel III.7 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2016 Kinerja N o
Sasaran Target
1 1.
2
3
Realisa si
Anggaran
% Reali
% Target
Realisasi
Reali
sasi
4
5
sasi 6
7
8
Air
14,95
14,95
100
9.453.344.725
8.622.608.879
91,212
Udara
9,01
9,01
100
1.458.621.006
1.385.813.813
95,0
Pengelolaan Data
10
10
100
722.204.000
699.983.202
96,92
Kualitas Meningkat
2.
Kualitas Meningkat
3.
dan Informasi Lingkungan Hidup
46
Kinerja N
Sasaran
o
Target
Anggaran
%
Realisa
Reali
si
% Target
Realisasi
Reali
sasi
Jumlah Total Belanja Langsung
sasi 11.634.169.73
10.708.405.89
1
4
14.740.757.12
13.457.516.73
6
0
Tabel III.8 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Program Tahun 2016 (yang mendukung capaian sasaran strategis) Anggaran* N
Program
o
Target
Realisasi
%
Keter
Devia
angan
si 1
2
1.
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengendalian
2.
3
4
5
288.975.000
288.945.000
0,02
3.765.182.050
3.570.288.392
5,18
5.399.187.675
4.763.375.487
11,78
6
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup 3.
Program
Perlindungan
dan
lelang
Konservasi Sumber Daya Alam 4.
Program Peningkatan Kualitas
Sisa
722.204.000
699.983.202
3,08
971.944.106
922.054.118
5,14
dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 5.
Program Peningkatan Pengendalian Polusi 6. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jumlah
486.676.900
463.759.695
4,71
11.634.169.731
10.708.405.894
29,88
Total Belanja Langsung
14.740.757.126
13.457.516.730
91,29
* anggaran setelah APBD perubahan
47
Analisa Efisiensi (Hanya untuk indikator kinerja sasaran yang capaiannya ≥100%) No
Sasaran
Indikator
1
2
3
1.
Kualitas Air
Persentase
Meningkat
Peningkatan
% Capaian Kinerja
% Penyerapan
Tingkat
(≥100%)
Anggaran
Efisiensi
4
5
6
100
91,21
8,79%
100
95,0
5%
100
96,92
3,08%
Kualitas Air 2.
3.
Kualitas
Persentase
Udara
Peningkatan
Meningkat
Kualitas Udara
Pengelolaan
Peningkatan
Data
dan Akses
Informasi
Informasi
Lingkungan
Lingkungan
Hidup
Hidup
Program-program prioritas pada tabel III.5 merupakan program pendukung sasaran kinerja BLH DIY. Besarnya anggaran program prioritas setelah perubahan sebesar Rp 11.634.169.731,00 dengan realisasi Rp 10.708.405.894,00 atau 29,88%. Sedangkan jumlah keseluruhan belanja langsung Rp 14.740.757.126,00. Sasaran indikator kualitas air meningkat telah mencapai target kinerja sebesar 100% dengan serapan anggaran sebesar 91,21 %, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 830.735.846,00 (8,79%). Sasaran indikator kualitas udara meningkat telah mencapai target kinerja sebesar 100% dengan serapan anggaran sebesar 95%, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 72.807.193,00 (5%). Dan untuk sasaran indikator Pengelolaan Data dan Informasi Lingkungan Hidup mencapai target kinerja sebesar 100% dengan serapan anggaran sebesar 96,92%, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 22.220.798,00 ( 3,08%).
48
BAB 4 Penutup Bab 4 Berisi : 1. Kesimpulan 2. Saran
Penyelenggaraan kegiatan di Badan Lingkungan Hidup DIY pada Tahun Anggaran 2016 merupakan tahun ke 4 dari Rencana strategis Badan Lingkungan Hidup Tahun 2012-2017. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.
Hasil laporan kinerja Badan Lingkungan Hidup tahun 2016 dapat disimpulkan sebagai berikut: 1.
Dari analisis 3 sasaran, terdapat 3 indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur. Pada tahun 2016,
3 indikator telah memenuhi target yang
ditetapkan atau sebesar 100 % dari total indikator. 2.
Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Lingkungan Hidup telah memenuhi target. Capaian pelayanan masing-masing komponen sebagai berikut : a. Pelayanan informasi status mutu air sebesar 100% b. Pelayanan informasi status mutu udara ambient sebesar 100% c. Pelayanan tindaklanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan LH sebesar 100%. Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan yang
dihadapi dapat dirumuskan saran-saran sebagai berikut: 1.
Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha/kegiatan yang berpotensi menyebabkan timbulnya pencemaran air sungai.
2.
Meningkatkan terbangunnya IPAL Komunal permukiman di wilayah sungai.
49
3.
Meningkatkan kualitas lingkungan secara umum di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS).
4.
Meningkatkan publikasi dan akses informasi lingkungan hidup ke masyarakat.
50
LAMPIRAN: Lampiran 1. Struktur Organisasi Lampiran 2. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun) Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Lampiran 4. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJ IP Tahun Sebelumnya Lampiran 5. Penghargaan yang pernah diterima
51
LAMPIRAN 1. : PERATURAN DAERAH DAERAH DIY NOMOR : 7 Tahun 2008 TANGAL : 15 Agustus 2008
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BADAN
SEKRETARIS
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN
SUB BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA
SUB BIDANG PENGEDALIAN PENCEMARAN AIR DAN B3
SUB.BAGIAN PROGRAM, DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI
BIDANG PENGENDALIAN PERUSAKAN DAN KONSERVASI LINGKUNGAN
SUB BIDANG PENGENDALAIN PERUSAKAN LINGKUNGAN
SUB.BIDANG KONSERVASI LINGKUNGAN
SUB BAGIAN UMUM
BIDANG PENGEMBANGAN KAPASITAS
SUB BIDANG PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBGAAN LINGKUNGAN
SUB BIDANG PENGEMBANGAN LABORATORIUM LINGKUNGAN
SUB BAGIAN KEUANGAN
BIDANG PENAATAN DAN KAJIAN LINGKUNGAN
SUB BIDANG PENAATAN LINGKUNGAN
SUB BIDANG KAJIAN LINGKUNGAN
Yogyakarta, 15 Agustus 2008 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TTD HAMENGKU BUWONO X
Lampiran 2.
Tabel 5.1 : RENCANA STRATEGIK TAHUN 2012 - 2017 Instansi : Badan Lingkungan Hidup DIY Visi : Sebagai Institusi Yang Handal Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Masyarakat DIY Berbudaya dan Berwawasan Lingkungan
Tujuan
Sasaran
Kebijakan Kode
(1)
(2)
(3)
Menjaga kelestaria n lingkunga n dan kesesuaia n Tata Ruang.
Kualitas lingkung an hidup meningk at
Persentas e Peningkat an Kualitas Lingkunga n.
(4 )
Program dan Kegiatan
(5)
Lama
Perubahan
Data Capaian Pada Tahun Awal Perencan aan
(6)
(7 )
(8)
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Target
Rp (ribuan)
Target
Rp (ribuan)
Target
Rp (ribuan)
Target
(9)
( 10 )
( 11 )
( 12 )
(13 )
( 14 )
( 15 )
Rp (ribuan)
( 19 )
( 20 )
8.000
8.000
10.000
10.000
10.000
DIY
200.000
12 bulan
200.000
200.000
210.000
210.000
210.000
DIY
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
8.000
8 unit
12.000
16.000
16.000
18.000
18.000
DIY
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kepersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor
25.200
12 bulan
29.400
35.000
35.000
40.000
40.000
DIY
70.000
12 bulan
80.000
90.000
93.000
93.000
93.000
DIY
24.927
72 jenis
27.500
37.245
37.245
37.392
37.392
DIY
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
19.760
15 jenis
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
DIY
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8.500
18 jenis
10.000
13.000
14.000
17.000
17.000
DIY
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
6.630
37 jenis
10.000
13.000
16.000
25.000
25.000
DIY
5.830
3 SKH
10.000
12.000
12.465
20.000
20.000
DIY
27.495
3.500 Orang
35.000
40.000
40.000
50.000
50.000
DIY
400.000
1 tahun
400.000
400.000
425.000
435.000
435.000
DIY
758.094
100%
814.000
Penyediaan Makanan Dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD
Tetap
100%
100%
925.000
100%
948.125
100%
Target
( 18 )
550 buah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
933.710
Rp (ribuan)
6.500
100%
100%
( 17 )
846.900
Tetap
889.245
( 16 )
100%
980.392
971.828
100%
Lokasi
100%
Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD
100%
Rp (ribuan) Target
Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra SKPD
802.842
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
100%
Tahun 2017
100%
980.392
971.828
Tujuan
(1)
Sasaran
(2)
Kebijakan Kode
(3)
(4 )
Program dan Kegiatan
(5)
Lama
Perubahan
Data Capaian Pada Tahun Awal Perencan aan
(6)
(7 )
(8)
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Target
Rp (ribuan)
Target
Rp (ribuan)
Target
Rp (ribuan)
Target
(9)
( 10 )
( 11 )
( 12 )
(13 )
( 14 )
( 15 )
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur
76.094
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Rp (ribuan) Target ( 16 )
( 17 )
Target
Rp (ribuan)
( 18 )
( 19 )
( 20 )
80.000
50.000
1 Paket
50.000
65.000
65.000
81.000
12 bulan
90.000
105.000
128.125
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
290.000
8 unit
310.000
325.000
325.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
66.000
19 jenis
75.000
100.000
195.000
1 Paket
209.000
240.000
110.000
100%
110.000
100.000
1 Paket
40.000
45.500
106.000
106.000
106.000
DIY
10.000
1 Paket
10.000
10.000
15.275
21.339
21.339
DIY
0
DIY
Terwujudnya peningkatan manajemen program, SDM aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD
Tetap
100%
Pendidikan dan Pelatihan Formal Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Pengembangan ISO SKPD Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD
Terwujudnya penata usahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD
Tetap
100%
100%
115.500
90.000
Rp (ribuan)
100%
60.000
90.000
DIY
65.000
65.000
DIY
135.000
135.000
DIY
341.828
341.828
DIY
100.000
100.000
100.000
DIY
240.000
240.000
240.000
DIY
121.275
90.000
Lokasi
10 jenis
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
90.000
Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra SKPD
Tahun 2017
100%
100%
1 dokumen
60.000
100%
90.000
15.944
2 dokumen
15.000
15.000
19.725
21.000
21.000
DIY
35.000
2 dokumen
35.000
35.000
35.000
36.500
36.500
DIY
63.000
3 dokumen
25.000
25.000
25.000
26.686
26.686
DIY
13.350
1 dokumen
15.000
19.500
19.500
20.000
20.000
DIY
94.500
100%
99.225
0
127.339
127.294
100%
0
127.339
100%
104.186
100%
104.186
Tujuan
Sasaran
Kebijakan Kode
Program dan Kegiatan
Lama (1)
(2)
(3)
(4 )
(5) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
(6) Sumber pencemar lingkungan yang dibina
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Perubahan
Data Capaian Pada Tahun Awal Perencan aan
Target
Rp (ribuan)
(7 )
(8)
(9)
( 10 )
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Jumlah Penambahan Kelompok Pengelola Sampah Mandiri
Tahun 2013
20 20 kelompok kelompo k
419.616
Pengembangan Teknologi Pengelolaan Persampahan
279.564
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan
140.052
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Target
Rp (ribuan)
Target
Rp (ribuan)
Target
( 11 )
( 12 )
(13 )
( 14 )
( 15 )
30 kelompok
645.000
40 kelompok
660.000
Tahun 2017
Rp (ribuan) Target ( 16 )
50 kelompok
675.000
( 17 ) 60 kelompo k
Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra SKPD
Rp (ribuan)
Target
Rp (ribuan)
( 18 )
( 19 )
( 20 )
700.000
60 kelompok
Lokasi
700.000
DIY
385.000
385.000
385.000
400.000
400.000
DIY
5 kali, 50 orang
260.000
275.000
290.000
300.000
300.000
DIY
4.497.604
6,29%
4.646.000
Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura Koordinasi Penilaian Langit Biru
80.000
5 kab/kota
99.980
Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup Pengkajian Dampak Lingkungan
Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih Ekspose Hasil Pengelolaan LH
Peningkatan Persentase kualitas lingkungan Peningkatan kualitas air
2%
3,14%
9,43%
4.700.000
12,58%
4.800.000
15,72%
4.900.000
15,72%
4.900.000
85.000
85.000
4.700.000
85.000
85.000
85.000
DIY
80 Orang
250.000
250.000
-
250.000
250.000
250.000
DIY
79.875
100 perusahaan
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
DIY
144.475
5 dokumen
150.000
150.000
150.000
175.000
175.000
DIY
77.395
5 kab/kota
400.000
400.000
400.000
400.000
400.000
DIY
50.000
65.000
65.000
70.000
70.000
70.000
DIY
120000
120.000
120.000
120.000
120.000
DIY
Pemantauan Kualitas Udara Ambien Pemantapan Program Adiwiyata
100.000
2 kali/@30 orang 300 Sampel
99.838
5 Sekolah
140000
140.000
140.000
140.000
140.000
DIY
Pemantauan Kualitas Air
229.330
50 titik
250000
250.000
250.000
250.000
250.000
DIY
30 Usaha/Kegiata n 70.000 7 kasus
100000
100.000
116.000
125.000
125.000
DIY
100000
100.000
100.000
115.000
115.000
DIY
Pembinaan Teknis Pelaksanaan A M D A L, U K L-U P L, Dan D P L Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Penerapan Eko Efisiensi
93.500
79.758
5 Kali
100000
100.000
100.000
100.000
100.000
DIY
Pengembangan Kelembagan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kawasan Sungai
55.000
10 lokasi
65000
65.000
65.000
80.000
80.000
DIY
1.075.893
1 Paket
350000
350.000
350.000
350.000
350.000
DIY
75.000
2 Kali
150000
150.000
150.000
150.000
150.000
DIY
700.000
2 dokumen
250000
250.000
250.000
250.000
250.000
DIY
Pengembangan Sarana Dan Prasarana Laboratorium Lingkungan Hidup Peningkatan Kapasitas Laboratorium Penguji Lingkungan Penyusunan Peraturan LH
Tujuan
(1)
Sasaran
(2)
Kebijakan Kode
(3)
(4 )
Program dan Kegiatan
(5)
Lama
Perubahan
Data Capaian Pada Tahun Awal Perencan aan
(6)
(7 )
(8)
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Target
Rp (ribuan)
Target
Rp (ribuan)
Target
Rp (ribuan)
Target
(9)
( 10 )
( 11 )
( 12 )
(13 )
( 14 )
( 15 )
Peringatan Hari Penting Terkait Lingkungan Hidup Pondok Pesantren Berwawasan Lingkungan Hidup
Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra SKPD
Tahun 2017
Rp (ribuan) Target ( 16 )
( 17 )
Rp (ribuan)
Target
Rp (ribuan)
( 18 )
( 19 )
( 20 )
Lokasi
200.000
1 Kali
250000
250.000
250.000
250.000
250.000
DIY
65.880
5 Pontren
80000
80.000
80.000
80.000
80.000
DIY
Pembinaan Pelaksanaan Pedoman Pengelolaan Laboratorium Di Lingkungan Pendidikan SMA/SMK Dan PT
43.410
10 SMA
80000
80.000
80.000
90.000
90.000
DIY
Pengendalian Pencemaran Air
293.000
5 kab/kota
725000
725.000
725.000
725.000
725.000
DIY
Pengendalian B3 Dan Limbah B3
43.005
5 kab/kota
60000
60.000
80.000
80.000
80.000
DIY
Penyusunan SPM Bidang Lingkungan Hidup Peningkatan Peran Masyarakat Dalam Pengnedalian LH
49.809
1 Kali 30 Orang
50000
50.000
50.000
50.000
50.000
DIY
0
54.000
54.000
54.000
54.000
DIY
Pengendalian Pencemaran Tanah Pembentukan Kader LH
86.700
30 Sampel
100000
100.000
125.000
125.000
125.000
DIY
0
-
-
-
-
DIY
0 1 kali 78 orang
216000
216.000
250.000
276.000
276.000
DIY
4 kali 10 orang
130000
130.000
130.000
130.000
130.000
DIY
1 Paket
280000
280.000
280.000
280.000
280.000
DIY
1.677.275
18 Ha
1.900.000
659.785
20 Kali 30 Orang
700.000
750.000
750.000
750.000
750.000
DIY
Pengendalian Kerusakan Hutan Dan Lahan Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan SumberSumber Air Pengendalian Dan Pengawasan Pemanfaatan SDA
242.607
40 Sampel
254.000
304.000
360.000
360.000
360.000
DIY
143.370
3.500 batang
150.000
200.000
200.000
250.000
250.000
DIY
206.517
4.500 batang/9 Ha
215.000
265.000
265.000
265.000
265.000
DIY
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem
168.995
1 Paket
250.000
300.000
300.000
300.000
300.000
DIY
Peningkatan Peran Serta Mayarakat Dalam Perlindungan dan Konservasi SDA
138.050
5 kab/kota
200.000
200.000
200.000
250.000
250.000
DIY
55.760
550.000
Pengembangan Kapasitas Kader lingkungan hidup Pengendalian Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Fasilitasi / Pengembangan Teknologi Berwawasan Lingkungan Program Perlindungan dan LuasLahan yang Luas Lahan Yang Konservasi Sumber Daya Alam TerkonservasiTerha Terkonservasi dap Luasan Total Lahan Konservasi Sumber Daya Air Dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air
3 Ha
9 Ha
27 Ha
2.200.000
36 Ha
2.300.000
45 Ha
2.500.000
45 Ha
2.500.000
Tujuan
(1)
Sasaran
(2)
Kebijakan Kode
(3)
Program dan Kegiatan
(4 )
(5) Pengendalian Kerusakan Pesisir, Pantai dan Laut Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Lama
Perubahan
Data Capaian Pada Tahun Awal Perencan aan
(6)
(7 )
(8)
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2013
Target
Rp (ribuan)
(9)
( 10 )
Tahun 2014
Tahun 2015
Target
Rp (ribuan)
Target
Rp (ribuan)
Target
( 11 )
( 12 )
(13 )
( 14 )
( 15 )
117.950
2.500 batang
131.000
700.424
20%
866.000
Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan Penguatan Jejaring Informasi Lingkungan Pusat dan Daerah
49.971
1 Kali
131.000
135.000
29.231 1 kali 40 orang
150.000
150.000
45.924 1 kali 40 orang
50.000
Penyusunan dan Penerbitan Buletin Kalpataru
64.173 2 kali 1000 eks
Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah
67.064
Persentase peningkatan akses inforamasi sumber daya air dan lingkungan hidup
Jenis data dan informasi lingkungan hidup yang dapat diakses
10%
15%
Tahun 2016
25%
900.000
Rp (ribuan) Target ( 16 )
181.000
Tahun 2017
( 17 )
225.000 30%
1.000.000
Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra SKPD
Rp (ribuan)
Target
Rp (ribuan)
( 18 )
( 19 )
( 20 )
325.000 35%
1.100.000
325.000 35%
Lokasi
DIY
1.100.000
175.000
200.000
200.000
DIY
150.000
150.000
150.000
DIY
75.000
75.000
100.000
100.000
DIY
65.000
65.000
75.000
75.000
75.000
DIY
35 set
70.000
75.000
75.000
100.000
100.000
DIY
339.059
1 Paket
400.000
475.000
DIY
269.028
5%
955.000
Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor Pengujian Emisi/Polusi Udara Akibat Aktivitas Produksi
72.625 2.000 Sampel
100.000
125.000
125.000
145.000
145.000
DIY
59.950
46 Sampel
80.000
100.000
135.000
160.000
160.000
DIY
Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair
67.740
10 Sampel
75.000
125.000
150.000
200.000
200.000
DIY
Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran
68.713
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
DIY
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
DIY
250.000
250.000
250.000
250.000
250.000
DIY
150.000
150.000
175.000
175.000
175.000
DIY
Penyusunan KLHS Program Peningkatan Pengendalian Polusi
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Penataan RTH Jumlah
Peningkatan penaatan lingkungan bagi kegiatan usaha
Persentase pemenuhan penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perkotaan
Persentase Peningkatan kualitas udara
Pemenuhan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan
2%
7%
3%
11,67%
900.000
400.000 7%
822.000
450.000 9%
46,67%
1.135.000
873.000
475.000 12%
58,33%
1.230.000
919.000
12%
58,33%
1.230.000
2.223.453
23,33%
769.000
2.223.453
5 kab/kota
769.000
822.000
873.000
919.000
919.000
11.641.900
12.356.245
12.885.335
13.532.745
13.532.745
11.585.630
35%
1.050.000
919.000
DIY
1
