BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2015

BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Jalan Tentara Rakyat Mataram No. 53 Yogyakarta Telp. (0274) 563014 Fax. (0274) 523524 Website: http://blhdiy.jogjaprov.go.id

Kata Pengantar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah SKPD Badan Lingkungan Hidup DIY disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2015, serta Penetapan Kinerja Tahun 2015 dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dalam penyusunan laporan kinerja ini tentunya masih banyak kekurangan maupun kesalahan, sehingga kami berharap adanya saran, kritik dan masukan yang konstruktif guna menyempurnakan penyusunan laporan di waktu mendatang. Diharapkan penyajian LKj IP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcomes di masa mendatang. Kami tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak atas bantuannya sehingga Laporan Kinerja Badan Lingkungan Hidup DIY TA 2015 dapat terselesaikan. Semoga laporan ini bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan Yogyakarta, 29 Februari 2016 KEPALA SKPD

Ir. JOKO WURYANTORO, M.Si NIP 19580108 198603 1 011

1

Ikhtisar Eksekutif Pelaporan Kinerja Pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan

kapasitas

kelembagaan

sehingga

kinerjanya

dapat

terus

ditingkatkan. LKjIP SKPD Badan Lingkungan Hidup DIY tahun 2015 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKjIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggung jawaban atas kinerja SKPD Badan Lingkungan Hidup DIY. Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKjIP ini. Analisa ini untuk menjawab pertanyaan sejauh mana keberhasilan sasaran dalam RENSTRA SKPD Badan Lingkungan Hidup DIY yang ditunjukkan dengan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) SKPD Badan Lingkungan Hidup DIY yang telah dicanangkan pada tahun 2015 telah berhasil dicapai. Dari 3 (tiga) indikator kinerja SKPD Badan Lingkungan Hidup DIY Tahun 2015, menunjukkan bahwa capaian pada 3 (tiga) IKU sudah masuk pada kategori tinggi dan atau sangat tinggi. Sebanyak 2 (dua) IKU masuk dalam kategori sangat tinggi dan 1 (satu) IKU memiliki kategori tinggi. IKU yang dinyatakan berhasil adalah yang capaian kinerjanya > 100% dari target yang ditetapkan untuk tahun 2015. IKU tersebut adalah Persentase 2

Peningkatan Kualitas Udara dan indikator Peningkatan akses informasi lingkungan hidup. Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi SKPD Badan Lingkungan Hidup DIY kedepan. Tantangan tersebut antara lain : Pertama, perlu peningkatan kinerja pemantauan dan pembinaan kualitas air sungai; Kedua, Untuk mengurangi emisi perlu peningkatan sarana transportasi publik dan pengembangan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan. Di luar IKU, pencapaian kinerja pemerintah daerah juga ditunjukkan oleh pencapaian target terkait dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan hidup. Dari indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan hidup tahun 2015 ini tercapai sesuai target. Hasil evaluasi capaian kinerja juga penting dipergunakan media umpan balik dalam perencanaan program dan kegiatan yang secara langsung dapat meningkatkan perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

3

Daftar Isi Halaman KATA PENGANTAR ...................................................................................

1

IKHTISAR EKSEKUTIF .................................................................................

2

DAFTAR ISI ...............................................................................................

4

DAFTAR TABEL ..........................................................................................

5

BAB I

PENDAHULUAN ..........................................................................

6

I.1 Struktur Organisasi ...............................................................

7

I.2 Fungsi dan Tugas ...................................................................

8

I.3 Keadaan Pegawai ..................................................................

9

I.4 Keadaan Sarana dan Prasarana .............................................

12

I.5 Keuangan .............................................................................. I.6 Sistematika LKJ IP ..................................................................

13 14

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ................................

16

II.1 Perencanaan Strategis ........................................................

16

II.1.1 Visi dan Misi .....................................................................

17

II.1.2 Tujuan dan Sasaran ........................................................

18

II.1.3 Strategi ............................................................................

20

II.1.3.1 II.1.3.2 II.1.3.3 II.1.3.3

Misi 1 ..................................................................... Misi 2 ..................................................................... Misi 3 ..................................................................... Misi 4 .....................................................................

20 22 25 27

II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2015 ............................................

28

II.3 Rencana Anggaran Tahun 2015 ..........................................

29

II.3.1 Target Belanja SKPD Badan Lingkungan Hidup DIY .. II.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis ................... II.4 Instrumen Pendukung ........................................................

29 30 31

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................

33

III.1. Capaian Kinerja Tahun 2015 ..............................................

33

III.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis....

35

III.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya ...................

40

III.4. Akuntabilitas Anggaran .....................................................

45

BAB IV PENUTUP .......................................................................................

47

LAMPIRAN- LAMPIRAN ..............................................................................

49

4

Daftar Tabel Tabel I.1 Kondisi Riil Pegawai Badan Lingkungan Hidup DIY berdasarkan Jabatan s.d 31 Desember 2015 ................................................... Tabel I.2 Jumlah Pegawai Badan Lingkungan Hidup DIY s.d 31 Desember

9 10

2015 ................ Tabel I.3 Jumlah Pegawai Badan Lingkungan Hidup DIY berdasarkan Pendidikan s.d 31 Desember 2015 ............................................ Tabel I.3 Rekapitulasi Aset Tetap Badan Lingkungan Hidup DIY s.d 31

11 12

Desember 2015 .... Tabel II.1 Sasaran Strategis SKPD Badan Lingkungan Hidup DIY ..............

18

Tabel II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2015 …..................................................

26

Tabel II.3 Target Belanja SKPD Badan Lingkungan Hidup DIY Tahun 2015..

27

Tabel II.4 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis Badan Lingkungan Hidup DIY Tahun 2015 …...........................................

28

Tabel III.1 Skala Nilai Perangkat Kinerja …...................................................

30

Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2015 ....…................................................

31

Tabel III.3 Target dan Realisasi Kinerja Peningkatan Kualitas Air ................

32

Tabel III.4 Target dan Realisasi Kinerja Peningkatan Kualitas Udara ...........

37

Tabel III.5 Target dan Realisasi Kinerja Peningkatan Pengelolaan Data dan 41 Informasi LH ... Tabel III.6 Indikator dan Nilai SPM Bidang Lingkungan Hidup ....................

43

Tabel III.7 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Per Sasaran Tahun 2015 48 .................. Tabel III.8 Tingkat Efisiensi Realisasi Belanja Langsung Per Sasaran Tahun 49 2015 ...............

5

BAB 1 Pendahuluan Bab 1 Berisi : 1. Struktur Organisasi 2. Fungsi dan Tugas 3. Keadaan Pegawai 4. Keadaan Sarana dan Prasarana 5. Keuangan 6. Sistematika LKj IP

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Lingkungan Hidup DIY Tahun 2015 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah SKPD Badan Lingkungan Hidup DIY Tahun 2015 diharapkan dapat: 1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh SKPD Badan Lingkungan Hidup DIY 2. Mendorong SKPD Badan Lingkungan Hidup DIY di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. 3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi SKPD Badan Lingkungan Hidup DIY untuk meningkatkan kinerjanya. 4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat.terhadap SKPD Badan Lingkungan Hidup DIY di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

6

I.1 Struktur Organisasi SKPD Badan Lingkungan Hidup DIY dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang didalamnya termasuk Badan Lingkungan Hidup Daerah istimewa Yogyakarta. SKPD Badan Lingkungan Hidup DIY merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut: a. Kepala b. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, terdiri dari: 1). Sub Bagian Program, Data dan Teknologi Informasi 2). Sub Bagian Keuangan 3). Sub Bagian Umum c. Bidang Pengembangan Kapasitas yang dipimpin oleh seorang kepala bidang, terdiri dari:

1). Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Lingkungan 2). Sub Bidang Pengembangan Laboratorium Lingkungan d. Bidang Pengendalian Perusakan dan Konservasi Lingkungan yang dipimpin oleh seorang kepala bidang dan terdiri dari: 1). Sub Bidang Pengendalian Perusakan Lingkungan 2). Sub Bidang Konservasi Lingkungan e. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan yang dipimpin oleh seorang kepala bidang dan terdiri dari: 1). Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Udara 2). Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Air dan Tanah serta Bahan Berbahaya dan Beracun f. Bidang Penaatan dan Kajian Lingkungan yang dipimpin oleh seorang kepala bidang dan terdiri dari: 1). Sub Bidang Penaatan Lingkungan 2). Sub Bidang Kajian Lingkungan g. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok jabatan fungsional merupakan kelompok jabatan dengan keahlian khusus yaitu Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan.

7

Ketentuan-ketentuan

yang

dapat

digunakan

dalam

pembentukan

kelompok jabatan fungsional sebagai berikut: 

Keputusan Presiden No. 100 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional.



Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 47/KEP/MENPAAN/8/2002 tentang jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya.



Keputusan Menteri Negara lingkungan Hidup No. 145 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya.



Keputusan Menteri Negara lingkungan Hidup No. 146 Tahun 2004 tentang Pedoman Kualifikasi Pendidikan Untuk Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan.



Keputusan Menteri Negara lingkungan Hidup No. 147 Tahun 2004 tentang Kode Etik Profesi Pengendali Dampak Lingkungan.



Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 62 Tahun 2004 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan.

I.2 Fungsi dan Tugas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 menetapkan bahwa SKPD Badan Lingkungan Hidup DIY mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud SKPD. Badan Lingkungan Hidup DIY mempunyai fungsi : a. Penyusunan program di bidang lingkungan hidup; b. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup; c. Pengendalian pencemaran dan/kerusakan lingkungan, pemulihan kualitas lingkungan hidup, konservasi lingkungan; d. Penyelenggaraan pembinaan pengendalian lingkungan; e. Penyelenggaraan koordinasi perijinan bidang lingkungan hidup; f. Penyelenggaraan kajian dan penataan lingkungan; 8

g. Pembinaan dan pengembangan laboratorium lingkungan hidup; h. Pemberian fasilitasi penyelenggaraan pengendalian lingkungan hidup Pemerintah Kabupaten/Kota; i. Pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang lingkungan hidup; j. Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan; k. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. I.3 Keadaan Pegawai Kondisi riil pegawai Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta sampai dengan akhir Desember 2015 berjumlah 58 orang pegawai (PNS) dengan rincian 30 orang pegawai laki-laki dan 28 orang pegawai perempuan. Kondisi riil pegawai Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta yang menduduki jabatan struktural dan fungsional tertentu seperti pada tabel sebagai berikut : Tabel .I.3.1. Kondisi riil pegawai BLH DIY berdasarkan Jabatan sampai dengan 31 Desember 2015 NO

Jabatan

Jumlah

Pendidikan

Struktural/Fungsional 1.

Eselon II

1 orang

Pendidikan Pasca Sarjana (S2)

2.

Eselon III

5 orang

Pendidikan S2 : 4 orang, Pendidikan S1 : 1 orang

3.

Eselon IV

11 orang

Pendidikan S2 : 6 orang, Pendidikan S1 : 5 orang

4.

Jabatan Fungsional Umum

35 orang

Pendidikan S2 : 6 orang, Pendidikan S1 : 25 orang, Pendidikan Sarjana Muda/D3 : 3 orang, Pendidikan SLTA : 12 orang, Pendidikan SLTP : 0 orang, Pendidikan SD : 2 orang.

3.

Fungsional Pengendali

2 orang

Pendidikan S2 : 2 orang

Dampak Lingkungan  Sumber : Data BLH DIY Tahun 2015

9

Berdasarkan pangkat dan golongan, pegawai Badan Lingkungan Hidup DIY sampai dengan 31 Desember 2015, seperti pada tabel sebagai berikut : Tabel .I.3.2. Jumlah pegawai BLH DIY sampai dengan 31 Desember 2015 dilihat dari Golongan/Ruang Kepangkatan NO

Golongan/Ruang Kepangkatan

Tahun 2015

Tahun 2014

1. 2.

Pembina Utama Madya – IV/d Pembina Utama Muda – IV/c

0 orang 1 orang

1 orang 1 orang

5.

Penata Tk. I - III/d

14 orang

12 orang

3. 4. 6. 7. 8. 9.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Pembina Tk. I - IV/b Pembina - IV/a Penata - III/c

Penata Muda Tk.I - III/b Penata Muda - III/a Pengatur Tk.I - II/d Pengatur – II/c

Pengatur Muda Tk.I – II/b Pengatur Muda – II/a Juru Tk. I – I/d Juru – I/c

Juru Muda Tk. I – I/b Juru Muda – I/a JUMLAH

 Sumber : Data BLH DIY Tahun 2015

4 orang 5 orang 4 orang

18 orang 9 orang 1 orang

0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 1 orang 0 orang 1 orang

58 orang

4 orang

6 orang 4 orang

13 orang 10 orang 1 orang 1 orang

0 orang

0 orang

0 orang 0 orang 0 orang 1 orang

55 orang

Berdasarkan kualifikasi pendidikan, pegawai Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta terhitung sampai dengan 31 Desember 2014 seperti pada tabel sebagai berikut :

10

Tabel .I.3.3. Jumlah pegawai BLH DIY sampai dengan 31 Desember 2015 dilihat dari tingkat pendidikannya N Uraian O 1. Pendidikan Pasca Sarjana (S2)

Tahun 2015

Tahun 2014

13 orang

14 orang

2.

Pendidikan Sarjana (S1)

28 orang

26 orang

3.

Pendidikan Sarjana Muda/ D3

3 orang

1 orang

4.

Pendidikan SLTA

12 orang

12 orang

5.

Pendidikan SLTP

0 orang

0 orang

6.

Pendidikan SD

2 orang

2 orang

 Sumber : Data BLH DIY Tahun 2015

Kondisi jumlah ideal pegawai dibandingkan dengan beban pekerjaan masih terdapat kekurangan, apabila dilihat dari bezetting formasi kebutuhan pegawai BLH DIY sejumlah 82 formasi, sedangkan kondisi riil jumlah pegawai sebanyak 58 sehingga ada kekurangan sejumlah 24 pegawai. Dengan jumlah personil yang ada semua beban pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan masing-masing. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas kemampuan teknis bidang lingkungan hidup, BLH DIY telah mengikut sertakan sejumlah pegawai dalam diklat umum maupun teknis seperti kursus AMDAL, Audit Lingkungan dan PPNS/PPLHD.

I.4 Keadaan Sarana dan Prasarana Kelengkapan sarana dan prasarana kerja berupa aset tetap maupun aset lainnya, merupakan salah satu faktor pendukung tercapainya target kinerja kegiatan yang telah direncanakan. Aset tetap Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta terhitung sampai dengan 31 Desember 2015, sejumlah Rp. 6.807.772.068,00 secara rinci seperti pada tabel berikut : 11

Tabel .I.4. : Rekapitulasi Aset Tetap Badan Lingkungan Hidup DIY Sampai dengan 31 Desember 2015 NO

Uraian

Jumlah (Rp) Tahun 2015

A 1.

Aset Tetap Tanah

2.

Tahun 2014

6.229.591.691,42

8.545.437.263

1.392.000.000

1.392.000.000

Peralatan dan Mesin

5.912.592.000

4.844.440.520

3.

Gedung dan Bangunan

2.290.332.993

2.078.597.993

4.

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

95.375.000

95.375.000

5.

Aset Tetap Lainnya

145.023.750

135.023.750

6.

Konstruksi Dalam Pengerjaan

0

0

5.

Akumulasi Penyusutan

(3.605.732.051,58)

0

Aset Lainnya

4.367.823.600

4.494.298.600

1.

Aset Tidak Berwujud

3.588.239.100

3.573.239.100

2.

Aset Lain-lain

779.584.500

921.059.500

10.623.693.191,42

13.084.905.863

B.

Jumlah Aset  Sumber : Data BLH DIY Tahun 2015

I.5 Keuangan Jumlah anggaran yang dikelola Badan Lingkungan Hidup DIY pada TA 2015 berdasarkan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA-SKPD) Tahun 2015, Rp. 17.501.914.403,- realisasi anggaran sebesar Rp. 16.226.491.529,-

atau 92.71%. Anggaran belanja Badan Lingkungan Hidup DIY tahun 2015 terdiri anggaran tidak langsung sebesar Rp. 3.369.025.378 dan belanja langsung sebesar Rp. 14.132.889.025,-, realisasinya sebagai berikut : a. Belanja Tidak Langsung Anggaran Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Pegawai, ditetapkan sebesar Rp 3.369.025.378,- realisasinya sebesar Rp 3.276.854.701,- atau 97,26 % sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp 92.170.677,-.

12

b. Belanja Langsung Anggaran Belanja Langsung yang terbagi kedalam 10 (sepuluh) Program dan 44 (empat puluh empat) kegiatan, ditetapkan sebesar Rp 14.132.889.025,- realisasinya Rp 12.949.636.828,- atau 91,62% sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp 1.183.252.197,-. I.6. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan informasi pencapaian kinerja Badan Lingkungan Hidup DIY selama tahun 2015. Sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan program/kegiatan tahun 2014 adalah dengan membandingkan antara target dan hasil pencapaian kinerja yang telah ditetapkan didalam Dokumen Penetapan Kinerja Badan Lingkungan Hidup DIY Tahun 2015. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Lingkungan Hidup DIY tahun 2015 adalah sebagai berikut : Bab I

Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang alasan penyusunan LKjIP, struktur organisasi, fungsi dan tugas, keadaan pegawai, keadaan sarana dan prasarana yang menjadi ruang lingkup SKPD Badan Lingkungan Hidup DIY.

Bab II

Perencanaan

dan

Perjanjian

Kinerja,

menjelaskan

tentang

perencanaan strategis, visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi, program/kegiatan, penetapan kinerja Badan Lingkungan Hidup DIY Tahun 2015. Bab III

Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan tentang Capaian Indikator Kinerja Utama, Strategis,

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran

Evaluasi

dan

Analisis

Capaian

Kinerja

lainnya,

Akuntabilitas anggaran, uraian secara sistematis keberhasilan dan kegagalan dan langkah- langkah antisipatif yang diambil Bab IV

Penutup, berisi kesimpulan dan saran tentang permasalahan atau kendala dalam pencapaian kinerja dan strategi yang dilakukan dalam mengatasi kendala.

13

BAB 2 Perencanaan & Perjanjian Bab 2 Berisi :

Kinerja

1. Perencanaan

II.1 Perencanaan Strategis

Strategis 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 3. Rencana Anggaran Tahun 2015 4. Instrumen Pendukung

Perencanaan Kinerja Badan Lingkungan Hidup DIY tahun 2015 disusun berdasarkan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Lingkungan Hidup Tahun 2012-2017. Untuk menyesuaikan perubahan RPJMD DIY Tahun 2012-2017, Renstra Badan Lingkungan Hidup DIY Tahun 2012-2017 telah dilakukan Reviu Renstra dengan surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup DIY Nomor 188/504 tanggal 23 Januari 2015.

Pada Reviu Renstra ini terdapat perubahan Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator SKPD. Perubahan pada Misi semula ada 4 misi menjadi 1 misi yaitu Meningkatkan Sinergisitas dan Efektifitas dalam Upaya Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Serta Meningkatkan Penyediaan Akses Data Dan Informasi Lingkungan Hidup. Perubahan pada Tujuan yang semula terdiri dari 4 tujuan menjadi 3 tujuan. Perubahan pada Sasaran semula ada 13 sasaran menjadi 3 sasaran. Perubahan indikator SKPD yang semula ada 11 indikator menjadi 3 indikator SKPD. Penjelasan mengenai perubahan Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator dijelaskan pada sub bab II.1.1.

II.1.1 Visi dan Misi Filosofi yang mendasari pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta seperti tercantum dalam RPJMD DIY tahun 2012-2017 adalah Hamemayu Hayuning Bawana, sebagai cita-cita luhur untuk mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat Yogyakarta berdasarkan nilai budaya daerah yang perlu dilestarikan dan dikembangkan. 14

Hamemayu Hayuning Bawono bermakna suatu filosofi kepemimpinan yang selalu mengupayakan peningkatan kesejahtaraan rakyat dan mendorong terciptanya sikap serta perilaku hidup individu yang menekankan keselarasan dan keserasian antara sesama manusia, manusia dengan alam dan manusia dengan Illahi dalam melaksanakan hidup dan kehidupannya. Filosofi ini juga mengandung makna adanya kewajiban untuk melindungi, memelihara, serta membina keselamatan dunia dan lebih mengedepankan kepentingan masyarakat dari pada kepentingan pribadi maupun kelompok. Hamemayu Hayuning Bawana bermakna sangat luas, karena Bawana sendiri dipahami sebagai yang tangible dan intangible serta sebagai bawana alit dan bawana ageng. Dalam pemahaman seperti itu, maka konsep ini memiliki kapasitas luas menjadi rujukan hidup bermasyarakat baik bagi lingkungan keluarga, masyarakat maupun lingkungan yang lebih luas (negara). Hakikat budaya adalah hasil cipta, rasa dan karsa yang diyakini masyarakat sebagai sesuatu yang benar dan indah. Demikian pula budaya Ngayogyakarta Hadiningrat, yang diyakini sebagai salah satu acuan dalam kehidupan bermasyarakat. Secara filosofis, budaya Jawa, khususnya budaya Ngayogyakarta Hadiningrat dapat digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan masyarakat ayom, ayem, tata, titi, tentrem, kerta raharja. Dengan perkataan lain, budaya tersebut akan bermuara pada kehidupan masyarakat yang penuh dengan kedamaian, keamanan, keteraturan dan sejahtera. II.1.1.1 Visi Instansi Bertitik tolak dari dasar filosofi pembangunan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta seperti tersebut di atas, SKPD Badan Lingkungan Hidup DIY melakukan analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam lima tahun kedepan, tahapan dalam rencana pembangunan jangka panjang, dan aspek-aspek potensial yang berkembang selama ini serta mempertimbangkan isu-isu lingkungan hidup strategis dan perkembangan pengelolaan lingkungan hidup global yang cukup pesat perlu diwujudkan suatu kondisi dinamis masyarakat yang maju, namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang adiluhung. Dengan memperhatikan visi yang hendak dicapai dalam RPJMD DIY tahun 2012 – 2017, maka rumusan visi Badan Lingkungan Hidup DIY yang ingin dicapai selama lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

15

“Sebagai Institusi Yang Handal Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Masyarakat DIY Berbudaya dan Berwawasan Lingkungan”

II.1.1.2 Misi Instansi Misi Badan Lingkungan Hidup (BLH) DIY yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, sebagaimana ditetapkan dalam Rentra BLH DIY tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas dan kapasitas Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan;

2. Meningkatan kualitas lingkungan hidup dan perlindungan sumber daya alam melalui sinergi sitas lintas pemangku kepentingan serta mengembangan budaya kearifan lokal;

3. Menguatkan kapasitas, kepedulian dan partisipasi lintas pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkeadilan gender;

4. Memantapkan

sarana

prasarana

dan

akses

informasi

dalam

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara adil, merata dan berkualitas. Setelah perubahan Renstra BLH DIY tahun 2012-2017 Misi yang akan dilaksanakan Badan Lingkungan Hidup DIY adalah sebagai berikut : “Meningkatkan Sinergisitas dan Efektifitas dalam Upaya Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Serta Meningkatkan Penyediaan Akses Data Dan Informasi Lingkungan Hidup”. II.1.2 Tujuan dan Sasaran II.1.2.1 Tujuan Dengan mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan jangka menengah yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut :

16

a. Mengoptimalkan tugas dan fungsi Badan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan program dan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan : - Memfasilitasi upaya peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan wawasan sumber daya manusia BLH DIY dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. - Peningkatan sarana prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan secara profesional dengan menyesuaikan kemajuan pengetahuan, ketrampilan dan teknologi yang ada b. Meningkatkan sinergisitas, intensitas, dan efektifitas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh lintas pemangku kepentingan, dengan : - Mengembangkan budaya kearifan lokal dalam bidang lingkungan Hidup - Mendorong kerjasama yang efektif, efisien dan berkeadilan lintas pemangku kepentingan dalam bidang lingkungan hidup - Mendorong dan fasilitasi upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup dan perlindungan sumber daya alam yang dilakukan oleh Pemerintah c. Meningkatkan kapasitas, kesadaran, partisipasi, dan kepedulian serta tingkat ketaatan para pemangku kepentingan dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup, dengan : - Mendorong advokasi kepada para pemangku kepentingan dalam bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam - Memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap para pemangku kepentingan akan kewajiban di dalam pengelolaan lingkungan - Mengembangkan jejaring kerja lintas pemangku kepentingan dalam bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam - Mendorong dan memfasilitasi peranserta berbagai kelompok masyarakat

untuk

berperan

aktif

dalam

perlindungan

dan

pengelolaan lingkungan d. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana serta piranti keras dan lunak untuk pengelolaan data dan informasi bidang lingkungan hidup, dengan : 17

- Mendorong penyusunan berbagai peraturan hukum dalam bidang lingkungan hidup dan perlindungan sumber daya alam - Peningkatan kuantitas maupun kualitas berbagai demplot fasilitas pengelolaan lingkungan hidup dan mendorong pengembangan dan replikasinya sampai di tingkat masyarakat - Mengembangan sistem dan akses data informasi lingkungan hidup Setelah perubahan Renstra BLH DIY tahun 2012-2017 Tujuan yang akan dicapai Badan Lingkungan Hidup DIY adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan sinergitas dan efektifitas upaya pengendalian pencemaran udara yang dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan. 2. Meningkatkan sinergitas dan efektifitas upaya pengendalian pencemaran air khususnya air sungai yang dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan. 3. Menyediakan informasi dan data lingkungan yang diperlukan oleh para pemangku kepentingan II.1.2.1 Sasaran Strategis Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut: Tabel II.1 Sasaran Strategis SKPD Badan Lingkungan Hidup DIY NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA*

1.

Kualitas Air Meningkat

1.

2.

Kualitas Udara

2.

Meningkat 3.

Pengelolaan Data dan Informasi Lingkungan Hidup

3.

Persentase Peningkatan Kualitas Air Persentase Peningkatan Kualitas Udara Peningkatan Akses Informasi Lingkungan Hidup

%

KONDISI AWAL 2012 3,74

TARGET AKHIR 2017 18,69

%

2,26

11,26

jenis

8

11

SATUAN

 Sumber : Data BLH DIY Tahun 2015

18

II.1.3 Strategi Untuk mencapai tujuan dan sasaran, diperlukan langkah selanjutnya dan menentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, meliputi penetapan strategi, kebijakan, program dan kegiatan. II.1.3.1. Misi 1  Strategi 1. Strategi I : Meningkatan kualitas lingkungan hidup dan perlindungan sumber daya alam melalui sinergisitas lintas pemangku kepentingan serta mengembangan budaya kearifan lokal, yaitu : a. Pengoptimalan pemanfatan potensi

SDM untuk meningkatkan

komitmen para pemangku kepentingan dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam b. Peningkatan kerjasama dengan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam b. Fasilitasi pembentukan kader lingkungan c. Fasilitasi pembentukan kampung hijau dan mendorong kader lingkungan hidup lokal sebagai motivator d. Mendorong dan fasilitasi konservasi air tanah di daerah resapan e. Peningkatan kerjasama pengelolaan Taman KEHATI dengan Kabupaten/Kota f. Peningkatan

peran

para

pemangku

kepentingan

dalam

pengendalian pencemaran udara g. Rehabilitasi kerusakan lahan berbasis masyarakat h. Peningkatan efektifias penegakan hukum terhadap pelanggaran regulasi di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam 2. Strategi II : Menguatkan kapasitas, kepedulian dan partisipasi lintas pemangku

kepentingan

dalam

perlindungan

dan

pengelolaan

lingkungan hidup yang berkeadilan gender adalah :

19

a. Pengembangan kebijakan operasional untuk memanfaatkan kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan b. Peningkatan sarana dan prasarana lingkungan untuk mewujudkan Provinsi DIY sebagai tujuan wisata dan pusat pendidikan terkemuka c. Fasilitasi Pembentukan Kelompok pengelola sampah mandiri di tingkat komunitas. d. Meningkatkan pengelolaan sampah dengan konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle) berbasis masyarakat. e. Pembinaan dan penaatan hukum lingkungan bagi para pelaku usaha/kegiatan. f.

Peningkatan pembinaan kepada para pelaku penambangan dan mengintensifkan monitoring pelaksanaan dokumen lingkungan (UKL/UPL/AMDAL/RKL/RPL)

3. Strategi III : Memantapkan sarana prasarana dan akses informasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara adil, merata dan berkualitas a. Peningkatan

peran mitra kerja untuk mengatasi keterbatasan

basis data. b. Peningkatan perangkat keras dan lunak dalam pengelolaan lingkungan hidup c. Peningkatan pengelolaan data dan informasi lingkungan hiudp d. Peningkatan kemudahan akses informasi kepada publik secara lebih luas e. Peningkatan

penggunaan

berbagai

media

publikasi

dalam

penyampaian data dan informasi lingkungan hidup. f. Peningkatan peraturan perundangan terkait lingkungan hidup g. Peningkatan instrumen pendukung pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup  Kebijakan Arah Kebijakan strategi I : a. Meningkatkan kualitas lingkungan melalui Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.

20

b. Meningkatkan peranserta para pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. c. Meningkatkan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kawasan Perkotaan. d. Mendorong pemanfaatan lingkungan hidup yang harmoni dengan daya dukung dan daya tampungnya e. Mendorong pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana f.

Meningkatkan efektifitas perlindungan sumber daya alam dan fungsi lingkungan

g. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan h. Meningkatkan efektivitas kerjasama antar pemangku kepentingan dalam pengendalian pencemaran air sungai i.

Meningkatkan efektivitas kerjasama antar pemangku kepentingan dalam pengendalian polusi.

j.

Meningkatkan peran serta para pemangku kepentingan dalam pengendalian perubahan iklim global dan penanggulangan dampak gas rumah kaca.

k. Meningkatkan sinergisitas dan memperjelas pembagian peran para pemangku kepentingan dalam pengendalian pencemaran udara ambien Arah Kebijakan strategi II : a. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan dalam pengelolaan lingkungan b. Mengembangkan dan meningkatkan sistem hukum lingkungan untuk menjamin terlaksananya supremasi hukum c. Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat pengelola sampah. d. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sampah e. Pemberian stimulan pembangunan sumur resapan air hujan (SPAH) bagi masyarakat yang tinggal di daerah resapan air hujan. f. Peningkatan pembinaan bagi kelompok masyarakat

peduli

lingkungan.

21

Arah Kebijakan strategi III : a. Mengembangkan sistem dan aksesibilitas informasi lingkungan b. Peningkatan pengadaan piranti keras dan lunak yang diperlukan untuk pengelolaan data dan informasi c. Meningkatkan pengelolaan data dan informasi berbasis sistem informasi geografis dan menyesuaikan dengan kemajuan teknologi informasi d. Meningkatkan kemudahan akses data dan informasi lingkungan hidup bagi berbagai pohak secara lebih luas e. Meningkatkan

pengunaan

berbagai

media

publikasi

yang

memungkinkan untuk penyampaian data dan informasi lingkungan hidup. f. Meningkatkan kerjasama, sharing dan integrasi data informasi lingkungan untuk mendukung evaluasi dan perencanaan lingkungan hidup.  Program 1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. 2. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 4. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 5. Program Peningkatan Pengendalian Polusi 6. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). 7. Progrm pendukung (01-06) terdiri 4 program  Kegiatan Kegiatan pada Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, sebagai berikut : 1) Koordinasi penilaian Kota Sehat / Adipura 2) Koordinasi Penilaian langit Biru 3) Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang lingkungan Hidup 4) Pengkajian Dampak Lingkungan 5) Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih 22

6) Ekspose Hasil Pengelolaan Lingkungan Hidup 7) Pemantauan Kualitas Udara Ambien 8) Pemantapan Program Adiwiyata 9) Pemantauan Kualitas Air 10) Pembinaan Teknis Pelaksanaan AMDAL, UKL-UPL dan DPL 11) Penegakan Hukum LH 12) Penerapan Eko Efisiensi 13) Pengembangan Kelembagaan pengelolaan Lingkungan Hidup kawasan Sungai 14) Pengembangan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan Hidup 15) Peningkatan Kapasitas Laboratorium Penguji Lingkungan 16) Penyusunan Peraturan Lingkungan Hidup 17) Peringatan Hari Penting terkait Lingkungan Hidup 18) Pondok Pesantren Berwawasan Lingkungan 19) Pembinaan Pelaksanaan Pedoman Pengelolaan Laboratorium di Lingkungan Pendidikan SMA/SMK dan Perguruan Tinggi 20) Pengendalian Pencemaran Air 21) Pengendalian B3 dan Limbah B3 22) Penyusunan SPM bidang Lingkungan Hidup 23) Peningkatan peranserta masyarakat dalam pengendalian LH 24) Pengendalian Pencemaran Tanah 25) Pembentukan Kader Lingkungan 2. Kegiatan pada Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, sebagai berikut : a) Pengembangan Teknologi Pengelolaan Persampahan b) Peningkatan

peran

serta

masyarakat

dalam

pengelolaan

persampahan 3. Kegiatan pada Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, sebagai berikut : 1) Konservasi Sumberdaya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumbersumber Air 2) Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan 3) Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air 23

4) Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA 5) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) dan Ekosistem 6) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA 7) Pengendalian Kerusakan Pesisir, Pantai dan Laut 4. Kegiatan pada Program Peningkatan Pengendalian Polusi, sebagai berikut : 1) Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor 2) Pengujian Emisi /Polusi Akibat Aktifitas Produksi 3) Pengujian Kadar Polusi limbah Padat dan Limbah Cair 4) Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran 5. Kegiatan pada Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, adalah sebagai berikut : 1) Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan 2) Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan 3) Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah 4) Penyusunan dan Penerbitan Buletin Kalpataru 5) Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kawasan Karst DIY 6) Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah 7) Penyampain informasi lingkungan hidup 6. Kegiatan pada Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), sebagai berikut : 1) Penataan RTH 7. Kegiatan pendukung terdiri dari 4 program dan 25 kegiatan : 7.1. Kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1) Pelayanan Jasa Surat Menyurat 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraaan Dinas/Operasional 4) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 24

6) 7) 8)

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10) Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundangundangan 11) Penyediaan Makanan dan Minuman 12) Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 7.2. Kegiatan pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1) Pengadaan Mobil Operasional 2) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 3) Pengadaan Mebeleur 4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 6) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 7) Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 7.3. Kegiatan pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1) Pendidikan dan Pelatihan Formal 2) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan 7.4. Kegiatan pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian. 1) Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 2) Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 3) Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi 4) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD

25

II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja pada tabel berikut merupakan Perjanjian Kinerja tahun 2015: Tabel II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2015

NO. 1.

SASARAN

INDIKATOR

STRATEGIS

KINERJA

Kualitas Air

1.

Meningkat

2.

3.

Kualitas

2.

SATUAN

Persentase

%

TARGET TAHUNAN 11,21 %

Triwulan

TARGET

Triwulan I

-

Peningkatan

Triwulan II

5,61 %

Kualitas Air

Triwulan III

-

Triwulan IV

5,61%

Triwulan I

-

Persentase

%

6,76 %

Udara

Peningkatan

Triwulan II

3,38 %

Meningkat

Kualitas

Triwulan III

-

Udara

Triwulan IV

3,38 %

Triwulan I

-

Pengelolaan

3.

Peningkatan

jenis

9 jenis

Data dan

Akses

Triwulan II

Informasi

Informasi

Triwulan III

-

Lingkungan

Lingkungan

Triwulan IV

9 jenis

Hidup

Hidup

 Sumber : Data BLH DIY Tahun 2015

26

II.3 Rencana Anggaran Tahun 2015 Pada Tahun Anggaran 2015 SKPD Badan Lingkungan Hidup DIY melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp 18.591.509.192,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2015 menjadi Rp. 17.501.914.403,dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp 3.369.025.378,- dan Belanja Langsung

Rp

14.132.889.025,-.

Adapun

realisasi

anggaran

sebesar

Rp.16.604.081.305,- (92,71%) dengan rincian untuk belanja tidak langsung Rp 3.276.854.701,-(97,26%) belanja langsung sebesar

Rp 12.949.636.828,-

(91,63%). II.3.1 Target Belanja SKPD badan Lingkungan Hidup DIY Anggaran belanja SKPD Badan Lingkungan Hidup DIY Tahun 2015, ditetapkan sebesar Rp. 17.505.914.403,- seperti pada tabel sebagai berikut : Tabel II.3.1 Target Belanja SKPD Badan Lingkungan Hidup DIY Tahun 2015 Uraian

Target

Prosentase

Belanja Tidak Langsung

Rp. 3.369.025.378 ,-

97,26 %

Belanja Langsung

Rp. 14.132.889.025,-

91,62 %

Jumlah

Rp. 17.501.914.403,-

92,71 %

 Sumber : Data BLH DIY Tahun 2015

II.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis Anggaran belanja langsung Tahun 2015 SKPD Badan Lingkungan Hidup DIY yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

27

Tabel II.4 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis No . 1.

Sasaran Kualitas Air

Anggaran

Prosentase

Keterangan

Rp. 8.360.391.525,-

59,16%

Sasaran kualitas air didukung program/ kegiatan :

Meningkat

-

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (10 kegiatan)

-

Pengembangan Kinerja Pengelolaan persampahan (1 kegiatan)

Perlindungan dan Konservasi SDA (2 kegiatan) Sasaran kualitas udara didukung program/ kegiatan :

-

2.

Kualitas Udara

Rp.1.845.573.950,-

13,06 %

Meningkat

-

Program Peningkatan Pengendalian Polusi (2 kegiatan)

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)-(1 kegiatan) Program/kegiatan yang mendukung capaian Sasaran pengelolaan data dan informasi LH adalah : Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH (2 kegiatan)

3.

Pengelolaan Data

Rp. 851.426.875,-

dan Informasi Lingkungan Hidup

 Sumber : Data BLH DIY Tahun 2015

6,02%

II.4 Instrumen Pendukung Instrumen pendukung penerapan SAKIP di SKPD yang dapat menunjang kelancaran tugas Badan Lingkungan Hidup DIY di dukung dengan beberapa perangkat Sistem Informasi yaitu Web BLH DIY, Sistem Informasi Lingkungan (SIL), SIPKD, Web Monev–E Sakip, Database BLH DIY, sebagai berikut :

28

1. Web Site SKPD untuk menginformasikan kegiatan Badan Lingkungan Hidup DIY dengan alamat www.blh.jogjaprov.go.id.

2. Sistem Informasi Lingkungan (SIL) Badan Lingkungan Hidup DIY, dengan alamat http://sil.jogjaprov.go.id. 3. Sistem Informasi SLHD Badan Lingkungan Hidup DIY, memuat data dan informasikan status lingkungan hidup daerah di DIY, dengan alamat : www.slhddiy.com

4. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), Monev APBD DIY, E-SAKIP dan Jogjaplan

29

BAB 3 Akuntabilitas Kinerja III.1. Capaian Kinerja Tahun 2015 Bab 3 Berisi :

SKPD Badan Lingkungan Hidup DIY telah

1. Capaian Kinerja

melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada

Tahun 2015

Penetapan Kinerja SKPD Badan Lingkungan Hidup DIY

2. Evaluasi dan Analisis

tahun 2015 yang telah disepakati. Penilaian ini

Capaian Kinerja Sasaran

dilakukan

Strategis

mengevaluasi

3. Evaluasi dan Analisis

pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan

Capaian Kinerja Lainnya

memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan

4. Akuntabilitas

dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil

Anggaran

pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi

oleh

tim dan

pengelola mengukur

kinerja dalam

untuk rangka

kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu: Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja No.

Interval Nilai Realisasi

Kriteria Penilaian Realisasi

Kinerja

Kinerja

Kode

1.

91 ≤ 100

Sangat Baik

Hijau Tua

2.

Tinggi

Hijau Muda

3.

76 ≤ 90 66 ≤ 75

Sedang

Kuning Tua

4.

51 ≤ 65

Rendah

Kuning Muda

5.

≤ 50

Sangat Rendah

Merah

 Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh SKPD Badan Lingkungan Hidup DIY dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis SKPD Badan

30

Lingkungan Hidup DIY beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut: Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2015 NO.

1.

INDIKATOR

SASARAN

KINERJA

STRATEGIS Kualitas Air

1

Meningkat

Persentase

SATU AN

TARGET

REALI

PERSEN

KRITERIA/

SASI

TASE

KODE

%

11,21

11,07

98,75

Sangat Baik (Hijau Tua)

%

6,76

6,76

100

Sangat

Peningkatan Kualitas Air

2.

Kualitas

2.

Persentase

Udara

Peningkatan

Meningkat

Kualitas

Baik (Hijau

Udara 3.

Pengelolaan

3

Peningkatan

Data dan

Akses

Informasi

Informasi

Lingkungan

Lingkungan

Hidup

Hidup

Tua) jenis

9

9

100

Sangat Baik (Hijau Tua)

 Sumber : Data BLH DIY Tahun 2015

Dari tabel di atas, terdapat 3 (tiga) indikator yang terbagi ke dalam 3 (tiga) sasaran strategis. Pada tahun 2015, 2 (dua) indikator telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar 100% dari total indikator. Sementara itu, sebanyak 1 (satu) indikator atau sebesar 98,73% belum memenuhi target. Tidak tercapainya target disebabkan oleh berbagai faktor kendala. Capaian yang tertinggi pada indikator Persentase Peningkatan Kualitas Udara dengan persentase 100 %, sementara indikator yang mengalami capaian yang rendah adalah indikator Persentase Peningkatan Kualitas Air.

31

III.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis SKPD Badan Lingkungan Hidup DIY yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja menurut sasaran stategis diuraikan sebagai berikut:

III.2.1. Sasaran Peningkatan Kualitas Air Tolok ukur capaian sasaran Kualitas Air Meningkat terdiri dari 1 indikator yaitu indikator : Persentase Peningkatan Kualitas Air

dihitung

berdasarkan rata-rata peningkatan kualitas air (parameter BOD, COD, dan Bakteri Koli) dikalikan seratus persen. Tabel III.3 Target dan Realisasi Kinerja* 2015 No

1.

Indikator*

Persentase

Capaian 2014

7,48 %

Target

11,21%

Realisasi

11,07%

% Realisasi

98,75

Target

Capaian

Akhir

s/d 2015

Renstra

terhadap

(2017)

2017 (%)

18,96

59,23

Peningkatan Kualitas Air  Sumber : Data BLH DIY Tahun 2015

Angka persentase peningkatan kualitas air pada tahun 2015 dihitung berdasarkan hasil pemantauan 11 sungai, yaitu sungai Winongo, Code, Gajahwong, Kuning, Konteng, Tambakbayan, Bedog, Oyo, Belik, Bulus, Opak. Parameter kunci yang digunakan untuk menilai kualitas air sungai adalah parameter Biological Oxygen Demand (BOD), parameter Chemical Oxygen Demand (COD) dan Koli Tinja.

32

Realisasi capaian parameter BOD sebesar 8,83 mg/l dari target yang ditetapkan < 9 mg/l, tercapai 100%. Realisasi capaian parameter COD sebesar 18,30 mg/l dari target < 45 mg/l, tercapai 100%. Realisasi capaian Bakteri Koli sebesar 181.909 MPN/100 ml dari target yang ditetapkan <175.000 MPN/100 ml, belum tercapai 96,20%. Capaian 3 parameter BOD, COD dan Bakteri Koli dirata-rata, hasilnya 98,75 %. Pada tabel diatas target capaian persentase peningkatan kualitas air sebesar 11,21 % realisasinya sebesar 11,07 % (atau capaian target sebesar 98,75%). Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra BLH DIY tahun 2017 sebesar 18,96 %, masih belum memenuhi target (Capaian target sampai dengan tahun 2015 sebesar 59,23 %). Angka target peningkatan kualitas air belum tercapai, disebabkan dari hasil uji pemantauan kualitas air sungai untuk parameter bakteri koli belum mencapai target yang ditetapkan, sedangkan untuk parameter BOD dan COD telah memenuhi target yang ditetapkan. Adapun sumber pencemaran bakteri koli tinja utamanya berasal dari limbah domestik dan kotoran ternak. Salah satu upaya serius yang telah dilakukan Pemerintah DIY dalam pengendalian pencemaran air sungai adalah melalui Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup. Program ini merupakan upaya memperbaiki kualitas lingkungan, melalui kegiatan pemantauan kualitas air yang dilaksanakan 3 periode dalam satu tahun, di 11 sungai di DIY. Upaya lain untuk menurunkan beban pencemaran air melalui kegiatan pengawasan penaatan hukum lingkungan dan pembinaan pengendalian pencemaran air dan bahan beracun dan berbahaya (B3). Faktor pendukung keberhasilan tercapainya sasaran peningkatan kualitas air adalah meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap usaha/kegiatan yang berpotensi menyebabkan timbulnya pencemaran air sungai. Faktor pendukung yang lain adalah terpantaunya kualitas air secara periodik melalui kegiatan pemantauan air sungai, dan terbangunnya IPAL Komunal dipermukiman wilayah sungai. Beberapa contoh pelaksanaan kegiatan tahun 2015 yang mendukung keberhasilan tercapainya sasaran peningkatan kualitas air adalah sebagai berikut : 1. Pemantauan Kualitas Air Sungai 33

Pemantauan kualitas air sungai dilaksanakan pada bulan Februari, Juni dan September 2015, dengan lokasi pemantauan : Sungai Winongo, Code, Gajahwong, Kuning, Konteng, Tambakbayan, Bedog, Oyo, Belik, Bulus dan opak. Dalam pemantauan bekerjasama dengan Laboratorium Penguji yaitu BPIPBPJK Dinas PUP – ESDM DIY. Hasil Pemantauan secara umum, nilai parameter bakteri koli tinja dan bakteri total koli masih melebihi baku mutu. Akan tetapi nilanya sudah jauh berkurang jika dibandingkan dengan tahun 2014. Sumber dari bakteri koli tinja dan total koli disinyalir berasal dari limbah domestik dan kotoran ternak. Salah satu gambar pelaksanaan pemantauan kualitas air sungai yang dilaksanakan di wilayah DIY, sebagai berikut : Gambar III.2.1. : Pengukuran Parameter Lapangan saat pemantauan kualitas air sungai Pemantauan Kualitas Air Sumur dilaksanakan bekerjasama dengan Laboratorium Penguji : Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan DIY. Lokasi pemantauan : Sumur yang berada di lingkungan Kantor Pemerintahan dilingkup DIY, Puskesmas dan Sekolah sesuai dengan usulan Kabupaten/Kota. Salah satu gambar pelaksanaan pemantauan kualitas air sungai yang dilaksanakan di wilayah DIY, sebagai berikut : Gambar III.2.2. : Pengukuran Parameter Lapangan saat pemantauan kualitas air sumur.

34

2. Pengendalian Pencemaran Air, Tanah dan B3 Salah satu kegiatan pengendalian air, tanah dan limbah B3 adalah bantuan IPAL Komunal diberikan kepada kelompok warga yang kesulitan dalam pengolahan limbah domestik rumah tangga terutama di daerah yang padat penduduk, sehingga dengan adanya IPAL Komunal ini diharapkan kualitas air buangan limbah domestik dapat lebih baik sehingga mengurangi pencemaran air sungai. Dalam proses pembangunan IPAL komunal, diperlukan peran serta masyarakat, khususnya rumah tangga yang nantinya akan menyambungkan saluran septic tank nya ke jaringan IPAL Komunal. Warga perlu mendapatkan pemahaman tentang IPAL yang sedang dibangun, maka sosialisasi dilaksanakan dua kali yaitu :  Tanggal 5 November 2015 untuk warga Dusun Grojogan, Wirokerten, Banguntapan, Bantul  Tanggal 12 November 2015 untuk warga Dusun Banyumeneng, Banyuraden, Gamping, Sleman. Gambar III.2.3. : Pembangunan IPAL di Grojogan, Wirokerten, Banguntapan, Kabupaten Bantul

Gambar III.2.4. : Pembangunan IPAL Komunal di Banyumeneng, Banyuraden, Gamping, Kabupaten Sleman

35

3. Penegakan Hukum Lingkungan Kegiatan Penegakan Hukum lingkungan meliputi Penyelesaian kasus lingkungan sebagai tindak lanjut pengaduan kasus lingkungan hidup serta Bimbingan Teknis Penegakan Hukum Bagi Aparat Penegakan Hukum dan Anggota Tim Penegakan Hukum Terpadu. Pada tahun 2015 jumlah kasus lingkungan hidup yang diadukan atau yang muncul sebanyak 5 (lima) kasus. Dari 5 kasus yang diadukan tersebut telah diselesaikan dan ditangani oleh Badan Lingkungan Hidup DIY bersama Instansi Lingkungan Hidup di Kabupaten/Kota tempat di mana kasus itu muncul dan Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu di DIY. Adapun kasus yang diadukan dan telah diselesaikan oleh Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu di DIY sebagai berikut : 1) Dugaan pencemaran akibat peternakan ayam di desa Cepor, Berbah, Sleman dan Desa Madugondo, Piyungan, Bantul 2) Pencemaran Udara/gas dari Pernis dalam proses produksi PT. KOOC. Kreasi di Bantul. 3) Penambangan Pasir Di Dusun Pulo, Brosot, KulonProgo. 4) Dugaan Kasus Pencemaran Air di Laguna yang ada Di Pesisir Pantai Glagah Kulon Progo. 5) Penambangan Pasir/galian C desa Klangkapan, Margoluwih, Seyegan, Sleman. 4. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Lingkungan Hidup Pengawasan pada tahun anggaran 2015 dilakukan terhadap usaha dan atau kegiatan di DIY dengan sasaran sebanyak 119 usaha/ kegiatan. (kunjungan pengawasan dilakukan 1-2 kali dalam satu tahun). Dari 119 usaha dan atau kegiatan yang menjadi sasaran pengawasan Penaatan Lingkungan 2015, yang sering di temukan menjadi permasalahan adalah sebagai berikut : 1. Dokumen lingkungan sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang 2. Tidak memantau parameter minyak dan lemak (limbah cair) 3. Belum semua parameter bisa memenuhi baku mutu 4. TPS limbah B3 belum memiliki izin.

36

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan pelaksanaan kebijakan lingkungan hidup yang dilakukan, secara garis besar disimpulkan bahwa banyak perusahaan yang sudah melakukan perbaikan terhadap

pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan

lingkungan, terutama yang pernah memperoleh surat teguran/sanksi administrasi atau menandatangani surat Pernyataan Kesanggupan. Dari 119 usaha dan atau kegiatan yang diawasi sebagian besar sudah melakukan pengelolaan lingkungan walaupun kualitas hasil pengelolaan sebagian besar belum memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan, dokumen lingkungan sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang dan selain itu belum memiliki TPS LB3 yang berizin. III.2.2. Sasaran Peningkatan Kualitas Udara Tolok ukur capaian sasaran Kualitas Udara Meningkat terdiri dari 1 (stu) indikator yaitu indikator : Persentase Peningkatan Kualitas Udara, dihitung berdasarkan rata-rata peningkatan kualitas udara (parameter CO dan HC) dikalikan seratus persen, realisasinya seperti pada tabel sbb.: Tabel III.4 Target dan Realisasi Kinerja* 2015 No

2.

Indikator*

Persentase

Capaian 2014 4,51%

Target

6,76%

Realisasi

6,76 %

% Realisasi

100

Target

Capaian

Akhir

s/d 2015

Renstra

terhadap

(2017)

2017 (%)

11,26

60,04

Peningkatan Kualitas Udara

 Sumber : Data BLH DIY Tahun 2015

Angka persentase peningkatan kualitas udara pada tahun 2015 mendasarkan hasil uji pemantauan yang dilakukan BLH DIY dengan obyek pemantauan untuk periode I bulan Maret sebanyak 30 lokasi dan periode 2 bulan Agustus sebanyak 50 lokasi yang terbagi 2 grid (lokasi roadside dan

37

lokasi grid di jalan-jalan protokol, tersebar di 4 kabupaten/kota se- DIY yakni Kota Yogyakarta, Sleman, Bantul, dan Kulonprogo. Realisasi capaian parameter Carbon Monoksida (CO) sebesar 1.221 mg/m3 dari target yang ditetapkan <9.000 mg/m3, tercapai 100%. Realisasi capaian parameter Hidro Carbon (HC) sebesar 68,26 mg/m3 dari target yang ditetapkan <130 mg/m3, tercapai 100%. Capaian 2 (dua) parameter CO dan HC dirata-rata hasilnya 100% (Capaian indikator peningkatan kualitas udara tercapai sebesar 6,76%) Pada tahun 2015 target parameter CO <9.000 mg/m3 dengan realisasi kadar CO sebesar : 1.221 mg/m3 (mencapai target 100%). Target untuk parameter HC < 130 mg/m3 terpenuhi dengan realisasi kadar HC sebesar 68,26 mg/m3. Dari dua parameter (CO dan HC) rerata mencapai target 100 %. Angka pada tabel diatas menunjukan hasil yang sangat baik, dimana capaian indikator peningkatan kualitas udara memenuhi target yang ditetapkan sebesar 6,76%. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra BLH DIY terhadap capaian RPJMD 2017 baru mencapai 60,04%, yaitu dari target renstra sebesar 11,26%, realisasi capaian sebesar 6,76% Upaya memperbaiki kualitas udara ambien dilaksanakan dengan penanaman pohon perindang di perkotaan, penyadaran publik melalui uji emisi kendaraan bermotor serta pembinaan kepada pelaku usaha yang potensial menimbulkan pencemaran udara dan potensi perusakan lapisan ozon. Faktor peningkatan

pendukung kualitas

keberhasilan

udara

adalah

tercapainya

meningkatnya

target

sasaran

pembinaan

dan

pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi menyebabkan timbulnya pencemaran udara ambien, dan terpantaunya kualitas udara ambien melalui kegiatan pemantauan kualitas udara di wilayah DIY. Program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan tercapainya sasaran peningkatan kualitas udara sebagai berikut : 1. Pengendalian Pencemaran Udara Untuk mengetahui status kualitas udara ambien di wilayah DIY telah dilaksanakan pemantauan kualitas udara ambien metode aktif, periode I bulan Maret 2015 dan periode II September 2015. Dalam

38

pelaksanakan pemantauan bekerjasama dengan Laboratorium Penguji Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja Dinas Nakertrans DIY. Obyek pemantauan kualitas udara di lokasi Roadside dan lokasi sekitar industri berjumlah 30 lokasi pemantauan untuk periode I dan periode II berjumlah 50 lokasi pemantauan. Dari hasil pemantauan kualitas udara Secara umum hampir semua parameter kualitas udara ambien yang tercatat masih memenuhi baku mutu, namun tetap perlu kewaspadaan terhadap kemungkinan kenaikan konsentrasi. Dengan demikian, kondisi kualitas udara di DIY, pada Tahun 2015, dapat diindikasikan masuk kategori sehat dengan parameter PM10 yang paling dominan. Dominasi parameter PM10 ini relevan dengan kondisi parameter kebisingan yang sebagian besar telah melebihi baku mutu. Sehingga, dapat diasumsikan bahwa sumber pencemar udara, di D.I.Yogyakarta berasal dari polusi kendaraan bermotor dan tidak menutup kemungkinan berasal dari pembangunan hotel–hotel di kawasan Perkotaan Yogyakarta. Pemantauan kualitas udara dalam ruangan dilaksanakan pada september 2015 dengan lokasi 2 ruang kerja di kantor pelayanan masyarakat di 5 Kabupaten /Kota di wilayah DIY, bekerjasama dengan Balai Hiperkes dan KK Disnakertrans DIY, dengan parameter kebisingan, debu, iklim, NO2, CO, H2S dan NH3 Hasil pengukuran gas SO2, NO2, CO, NH3, H2S, kebisingan, debu dan iklim kerja di 10 titik terukur semuanya masih menunjukkan dibawah Nilai Ambang Batas menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

1405/MENKES/XI/2002

tentang

Persyaratan

Kesehatan

Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri, artinya kondisi udara dalam ruang tersebut masih sangat mendukung untuk karyawan dapat bekerja secara aman nyaman dan produktif, tanpa ada gangguan kesehatan untuk bekerja terus-menerus selama 8 jam sehari.

Gambar II.2.2. : pelaksanaan pemantauan kualitas udara dalam ruangan yang dilaksanakan di DIY

39

2. Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor Untuk

meningkatkan

kepedulian

masyarakat

terhadap

pengendalian pencemaran udara, terutama yang bersumber dari emisi kendaraan bermotor telah dilaksanakan pengujian emisi kendaraan bermotor pada April 2015. Pelaksanaan kegiatan ini mendasarkan Pergub DIY No. 39 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Sumber Bergerak Kendaraan Bermotor. Pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor dengan lokasi di Kotamadya (Halaman Kampus LPP Yogyakarta, Bantul (Halaman Gedung Pyramid Jln. Parangtritis), Sleman (Pasar Tlagareja), Kulonprogo (SMK2 Pengasih), Gunungkidul (Rest Area Bunder Jln Wonosari), dengan obyek pengguna kendaraan bermotor di wilayah DIY. Dalam pelaksanaan kegiatan uji emisi kendaraan bermotor bekerjasama dengan Polres Kabupaten/Kota, P3EJ, BLH/KLH/Kapedal Kabupaten/Kota dan Dinas Perhubungan Kominfo Kabupaten/Kota. Dari hasil uji petik emisi kendaraan bermotor diperoleh sebanyak 2.621 kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4. Dari jumlah 2.621 kendaraan bermotor yang diuji, yang dinyatakan lulus uji memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan Pergub DIY No. 39 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Sumber Bergerak Kendaraan Bermotor berjumlah 80.20% sampel, dan yang dinyatakan tidak lulus sebesar 19,80%. Untuk melihat gambar pelaksanaan uji emisi yang dilaksanakan wilayah DIY, sebagai berikut :

Gambar II.2.2. : Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor di DIY

40

di

III.2.3. Sasaran Peningkatan Pengelolaan Data dan Informasi Lingkungan Hidup Tolok ukur capaian sasaran Pengelolaan Data dan Informasi Lingkungan Hidup terdiri dari 1 indikator yaitu indikator Peningkatan Akses Informasi Lingkungan Hidup. Persentase Peningkatan Akses Informasi Lingkungan Hidup dihitung berdasarkan peningkatan jenis data secara akumulatif per tahun, realisasi capaian seperti pada tabel sbb.: Tabel III.5 Target dan Realisasi Kinerja* 2015 No

3.

Indikator*

Peningkatan

Capaian 2014

Target

8

Akses

Realisasi

9

9

% Realisasi

100 %

Target

Capaian s/d

Akhir

2015

Renstra

terhadap

(2017)

2017 (%)

11

81,22 %

Informasi Lingkungan Hidup

 Sumber : Data BLH DIY Tahun 2015

Target indikator kinerja Persentase Peningkatan Akses Informasi Sumberdaya Air dan Lingkungan dalam RPJMD DIY tahun 2012-2017, sampai pada akhir periode tahun 2017 sebesar 11 jenis data. Pada tahun 2015 target peningkatan akses informasi sebesar 9 jenis data, realisasinya sebesar 9 jenis data, tercapai 100%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 sebesar 8 jenis data, maka realisasi tahun 2015 mengalami kenaikan 1 (satu) jenis data yaitu jenis data uji emisi kendaraan bermotor. Adapun 9 jenis data yang dapat diakses adalah sebagai berikut : 1. Data pemantauan kualitas air sungai 2. Data kualitas udara ambien 3. Data kualitas air laut 4. Data kualitas air sumur 41

5. Data kualitas tanah 6. Data kualitas limbah padat 7. Data Kualitas Limbah Cair 8. Data Sumber Pencemar 9. Data Uji Emisi Kendaraan Bermotor. Capaian indikator persentase peningkatan akses informasi lingkungan hidup sampai tahun 2015 terhadap target akhir RPJMD pada tahun 2017 adalah sebesar 81,22%. Faktor

pendukung

keberhasilan

tercapainya

target

sasaran

Pengelolaan Data dan Informasi Lingkungan Hidup adalah meningkatnya pengelolaan data dan informasi melalui Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup yang terdiri 2 kegiatan yaitu 1) Kegiatan pengembangan data dan informasi, 2) Kegiatan Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan hidup.

III.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya III.3.1. Evaluasi Kinerja SPM Bidang Lingkungan Hidup Standar

Pelayanan

Minimal

Bidang

Lingkungan

Hidup

DIY

berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota. Pada pasa 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dijelaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal yang dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah. Urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup merupakan salah satu kewenangan wajib pemerintahan daerah yang penyelenggaraannya berpedoman pada standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut maka 42

Kementerian Lingkungan Hidup telah mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/ Kota. Mendasarkan ketentuan kedua Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa Pemerintah Provinsi mempunyai tiga jenis pelayanan dasar bidang lingkungan hidup yaitu :

1. Pelayanan Informasi Status Mutu Air; 2. Pelayanan Informasi Status Mutu Udara; 3. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan LH. Indikator dan nilai pencapaian SPM bidang lingkungan hidup secara nasional untuk tiga jenis pelayanan dasar sesuai Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/ Kota, sebagai berikut : Tabel III.6. Indikator dan Nilai SPM Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2009 -2015

Tahun

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Indikator dan Nilai SPM Bidang LH Pelayanan Pelayanan Pelayanan Tindak Lanjut Informasi Informasi Pengaduan Masyarakat Status Mutu Status Mutu Adanya Dugaan Pencemaran Air (%) Udara Dan/Atau Perusakan Ambien (%) Lingkungan Hidup (%) 20 20 60 40 40 70 60 60 80 80 80 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Sumber : Data BLH DIY Tahun 2015

43

Adapun realisasi pelaksanaan untuk masing-masing jenis pelayanan SPM bidang lingkungan hidup dari tahun tahun 2015, sebagai berikut : 1. Jenis Pelayanan Informasi Status Mutu Air Pada tahun 2015 realisasi pencapaian SPM bidang lingkungan hidup untuk jenis Pelayanan Informasi Status Mutu Air adalah 100 %, selaras dengan target nasional yaitu 100%. Angka persentase status air pada tahun 2015 dihitung berdasarkan hasil pemantauan 11 sungai, yaitu sungai Winongo, Code, Gajahwong, Kuning, Konteng, Tambakbayan, Bedog, Oyo, Belik, Bulus, dan sungai Opak. Adapun rumusan penghitungan target dan realisasi berdasarkan : 1) Jumlah sungai yang ditetapkan kelas airnya (11 sungai), 2) Jumlah sungai yang dipantau status mutu airnya (11 sungai), 3) Jumlah sungai yang di informasikan mutu airnya (11 sungai), 4) Realisasi Capaian SPM = (11 : 11) x 100 % = 100 % 2. Jenis Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Realisasi pencapaian SPM bidang lingkungan hidup untuk jenis Pelayanan Informasi Status Mutu Udara adalah 100 %, selaras dengan target nasional yaitu 100%. Angka persentase peningkatan kualitas udara pada tahun 2015 mendasarkan hasil pemantauan kualitas udara ambien yang dilaksanakan dalam 2 (dua) periode, dengan obyek pemantauan untuk periode I bulan Maret sebanyak 30 lokasi dan periode 2 bulan Agustus sebanyak 50 lokasi yang terbagi 2 grid (lokasi roadside dan lokasi grid di jalan-jalan protokol, tersebar di 4 kabupaten/kota se- DIY yakni Kota Yogyakarta, Sleman, Bantul, dan Kulonprogo. Adapun perhitungan persentase realisasi capaian adalah Jumlah Kabupaten/Kota yang dipantau kualitas udara ambien dibagi jumlah Kabupaten/Kota, realisasi tercapai 100%. 3. Jenis pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Pada tahun 2015 realisasi pencapaian SPM bidang lingkungan hidup untuk jenis pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, adalah 100 % dari 44

target provinsi sebesar 100%. Target dan capaian selaras dengan target nasional sebesar 100%, realisasinya tercapai 100%. Angka persentase peningkatan kualitas udara pada tahun 2015 mendasarkan

hasil

penyelesaian

kasus

lingkungan

hidup

yang

masuk/dilaporkan. Pada tahun 2015 jumlah kasus yang diadukan sebanyak 5 kasus, dan dari lima kasus tersebut semuaanya telah ditindaklanjuti/diselesaikan. Adapun perhitungan target capaian adalah Jumlah kasus yang ditindaklanjuti dibagi jumlah pengaduan yang masuk (5 : 5) x 100% = 100%. III.3.2. Evaluasi Kinerja Kegiatan Pendukung Capaian kinerja indikator bidang lingkungan hidup didukung juga oleh keberhasilan peran serta masyarakat/kelompok dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berwujud prestasi pada tingkat provinsi maupun nasional. Kategori kejuaraan yang diikuti oleh kelompok binaan BLH DIY adalah sebagai berikut : a. Kalpataru Pemenang penghargaan Kalpataru di Tingkat Nasional pada tahun 2015 adalah Bapak Totok Pratopo sebagai Pembina Lingkungan. Keberhasilan dari kegiatan yang dilakukan adalah telah berhasil mengubah perilaku masyarakat di sekitar sungai Code bagian Utara menjadi

sadar

untuk

melakukan

pelestarian

sungai,

seperti

pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga, menumbuhkan ruang terbuka hijau di sekitar sungai serta berperilaku hidup bersih dan sehat. Gambar III.3.1 : Penyerahan Penghargaan Kalpataru Kategori Pembina Lingkungan Hidup Kepada Bapak Totok Pratopo, pada acara Hari Lingkungan Hidup 2015

45

b. Adiwiyata Pembinaan sekolah-sekolah menjadi sekolah yang berwawasan lingkungan telah berhasil mendapatkan prestasi berupa Penghargaan Sekolah Adiwiyata mandiri yang diraih oleh SMA N 2 Banguntapan Bantul. Keberhasilan ini diperoleh bukan sesaat tetapi melalui tahapantahapan yang tidak singkat dan membutuhkan bimbingan serta pendampingan yang intensif. c. Kelompok Peduli Lingkungan Kelompok pengelola sungai di DIY dibentuk sendiri oleh masyarakat dengan bimbingan dan pendampingan dari BLH DIY. Adapun kelompok pengelola sungai di DIY adalah pemerhati Code, Forum Komunikasi Winongo Asri (FKWA), Forsidas Gajahwong, Pokja Tambakbayan, dan Komunitas Bedog Asri. Adanya kelompok-kelompok pengelola sungai ini menjadi media antara Pemerintah dan masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas air sungai. Gambar III.3.2 : Pengukuhan Komunitas Sungai Winongo dalam Acara Pengembangan Kearifan Lokal Sungai Winongo 2015 (Kerjasama BLH DIY dengan Komunitas Winongo Asri (FKWA)

d. Jejaring Pengelola Sampah Mandiri (JPSM) Peran serta masyarakat dalam upaya mengatasi permasalahan sampah, salah satunya melalui pembinaan kelompok-kelompok pengelola sampah yang tergabung dalam Jejaring Pengelola Sampah Mandiri (JPSM) tingkat Provinsi maupun Kabupaten. Adapun Jejaring Pengelola Sampah Mandiri (JPSM) yang telah dibina adalah sebagai berikut : 1. JPSM Merti Boemi Lestari (DIY) 2. JPSM Jaripolah (Kota Yogyakarta) 3. JPSM Amor (Kabupaten Bantul) 46

4. JPSM Sehati (Kabupaten Sleman) 5. JPSM Merti Bawono Asri (Kab. Kulonprogo) 6. JPSM Amrih Boemi lestari (Kab. Gunungkidul). Melalui jejaring pengelola sampah mandiri ini, maka pengelolaan sampah terus meluas di masyarakat sehingga dapat mendukung peningkatan kualitas air maupun kualitas udara di DIY. Gambar III.3.3 : Pemberian penghargaan kepada Kelompok Peduli Sampah pada Acara Bulan Peduli Sampah Tahun 2015 di Denggung Sleman.

III.4 Realisasi Anggaran Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2015 sebesar 91,62 % dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 91,01%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 93,84%. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran Kualitas Air Meningkat (92,62%). Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran Pengelolaan Data dan Informasi Lingkungan Hidup (97,70%). Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2015 telah mencukupi.

47

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2015 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut: Tabel III.7. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2015

No

Kinerja

Sasaran Target

Realisasi

Anggaran %

Target

Realisasi

Realisa

% Realisasi

si 1.

Kualitas Air

11,21 %

11,07%

98,75

8.360.391.525

7.743.010.546

92,62

6,76 %

6,76 %

100

1.845.573.950

1.488.681.311

80,66

9

9

100

851.426.875

831.845.190

97,70

Jumlah

11.057.392.350

10.063.537.047

91.01

Total Belanja Langsung

14.132.889.025

12.949.636.801

91,62

Meningkat 2.

Kualitas Udara Meningkat

3.

Pengelolaan Data dan Informasi Lingkungan hidup



Sumber : Data BLH DIY Tahun 2015

Analisa Efisiensi Dari analisis tiga indikator kinerja sasaran terdapat dua indikator yang capaiannya telah memenuhi target yang ditetapkan sebesar 100%, yaitu sasaran kualitas udara meningkat dan sasaran pengelolaan data dan informasi lingkungan hidup, dan sasaran kualitas air meningkat capaiannya sebesar 98,75%. Adapun dua indikator yang capaiannya telah memenuhi target 100% seperti pada tabel sebagai berikut :

48

Tabel III.8 Tingkat Efisiensi Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2015 % Sasaran

Indikator

Capaian Kinerja (≥100%)

1

2

3

4

1.

Kualitas

Persentase

Udara

Peningkatan

Meningkat

Kualitas

No

% Penyerapan

Tingkat

Anggaran

Efisiensi

5

6

100%

80,66 %

19,34%

100%

97,70%

2,30%

Udara 2.

Pengelolaan

Peningkatan

Data dan

Akses

Informasi

Informasi

Lingkungan

Lingkungan

hidup

Hidup



Sumber : Data BLH DIY Tahun 2015

Pada tabel indikator sasaran peningkatan kualitas udara capaian kinerjanya sebesar 100% (dari target 6,76% realisasi 6,76%). Penyerapan anggaran pendukung indikator sasaran peningkatan kualitas udara sebesar 80,66% dari target anggaran belanja langsung sebesar Rp. 1.845.573.950,- realisasi sebesar Rp. 1.488.681.311,-. Sisa anggaran sebesar Rp. 356.892.636,- dianggap sebagai efisiensi sebesar 19,34%. Capaian kinerja Indikator sasaran peningkatan akses informasi lingkungan hidup sebesar 100%. Penyerapan anggaran pendukung indikator sasaran peningkatan akses informasi lingkungan hidup sebesar 97,70% dari target anggaran belanja langsung sebesar Rp. 851.426.875,- realisasinya sebesar Rp. 831.845.190,-. Sisa anggaran sebesar Rp. 19.581.685,- dianggap sebagai efisiensi sebesar 2,30%.

49

BAB 4 Bab 4 Berisi :

Penutup

1. Kesimpulan

Penyelenggaraan kegiatan di SKPD Badan Lingkungan

2. Saran

DIY pada Tahun Anggaran 2015 merupakan tahun ketiga dari Rencana strategis SKPD badan Lingkungan Hidup DIY Tahun 2012-2017. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja SKPD Badan Lingkungan Hidup DIY tahun 2015 dapat disimpulkan sebagai berikut: 1.

Dari analisis 3 (tiga) sasaran, terdapat 3 (tiga) indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur. Pada tahun 2015, 2 (dua) indikator yang telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar 100% dari total indikator. Sementara itu, sebanyak 1 (satu) indikator atau sebesar 98,67% belum memenuhi target. Tidak tercapainya target disebabkan oleh berbagai faktor kendala.

2.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2015 dapat dilaksanakan secara optimal.

Capaian pelayanan masing-masing

pelayanan pada tahun 2015 sebagai berikut:  Pelayanan informasi status mutu air, sebesar 100 %.  Pelayanan informasi status mutu udara ambien, sebesar 100%.  Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan LH, sebesar 100%.

50

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan saran-saran sebagai berikut: 1.

Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha/kegiatan yang berpotensi menyebabkan timbulnya pencemaran air sungai.

2.

Meningkatkan terbangunnya IPAL Komunal permukiman di wilayah sungai.

3.

Meningkatkan pemantauan kualitas air sungai dengan menambah periode pemantauan dan titik pantau.

4.

Meningkatkan kualitas lingkungan secara umum di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS).

51

LAMPIRAN: Lampiran 1. Struktur Organisasi Lampiran 2. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun) Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Lampiran 4. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJ IP Tahun Sebelumnya Lampiran 5. Penghargaan yang pernah diterima

52