KEBIJAKAN TUNJANGAN PROFESI UNTUK PENYULUH PNS PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN Oleh : Dr. Suseno Kepala Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan Disampaikan pada acara Rapat Pimpinan Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Kehutanan Malang, 8 Juni 2014
1
DEFINISI
REGULASI
STATUS
PENYULUHAN PERIKANAN
DAMPAK EKONOMI
KETENAGAAN PENYULUH
METODE
• Penyuluh PNS adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian, perikanan atau kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan. • Tunjangan Profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada penyuluh yang memiliki sertifikat Profesi Penyuluh sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.
2
DEFINISI
REGULASI
STATUS
PENYULUHAN PERIKANAN
DAMPAK EKONOMI
KETENAGAAN PENYULUH
METODE
UU No. 16 Tahun 2006 Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4)
PEMBIAYAAN PENYULUH BERSUMBER APBN • Tunjangan jabatan fungsional • Tunjangan profesi • Biaya operasional penyuluh PNS (BOP) • Sarana dan prasarana
Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2009 Pasal 10
PERSYARATAN TUNJANGAN PROFESI • Penyuluh PNS bersertifikat profesi • Memiliki standar kompetensi • Memiliki jenjang jabatan profesi • Besarnya tunjangan berdasarkan jenjang jabatan
Penetapan Peraturan Presiden tentang Tunjangan Profesi Penyuluh PNS
TUNJANGAN PROFESI BAGI PENYULUH PNS : Apresiasi capaian kinerja Penyuluh PNS Motivasi peningkatan profesionalisme 3
DEFINISI
REGULASI
STATUS
PENYULUHAN PERIKANAN
DAMPAK EKONOMI
KETENAGAAN PENYULUH
METODE
• Rakor 3 Kementerian (Pertanian, KP, Kehutanan): Pembagian tugas. KKP: Tunjangan Profesi Penyuluh PNS (13 September 2012 )
2012
• Rakor 3 Kementerian untuk asumsi kebutuhan anggaran Tunjangan Profesi 5 tahun dan Validasi data penyuluh PNS 3 Kementerian (2 November 2012) • Penyusunan draft awal naskah akademis Tunjangan Profesi Penyuluh PNS Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (14 Desember 2012)
2013
2014
• Rakor 3 Kementerian dan MenPan dan RB: finalisasi naskah akademis sebagai usulan Tunjangan Profesi kepada MenPAN dan RB (22 Maret 2013) • Pengusulan Tunjangan Profesi kepada MenPan dan RB melalui Surat Menteri KP No.B.340/MEN-KP/V/2013 tanggal 23 Mei 2013
• Rakor 3 Kementerian bersama KemenPAN dan RB serta BKN untuk percepatan terbitnya Perpres Tunjangan Profesi Penyuluh PNS Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan : Minggu II Juli 2014
Catatan : • Pembahasan antar kementerian : Kementerian Keuangan, Pertanian, KP, Kehutanan, KumHAM, MenPAN dan RB, BKN (15 Juli 2013) • Surat Kepala BPSDMKP No.2145/BPSDMKP/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013 ke Deputi Pengembangan Aparatur KemenPAN dan RB sebagai tindaklanjut rapat pembahasan antar kementerian bersama MenPAN dan RB • Surat Deputi Pengembangan Aparatur KemenPAN dan RB No.B/2506/D.III.PAN-RB/8/2013 tanggal 15 Agustus 2013 ke Kepala BPSDMKP : mengusulkan revisi Permen PAN dan RB tentang Jabatan Fungsional.
4
• Kementerian Pertanian, KP dan Kehutanan : menyiapkan usulan revisi Permen PAN dan RB terkait dengan Jabatan Fungsional Penyuluh.
DEFINISI
REGULASI
STATUS
PENYULUHAN PERIKANAN
DAMPAK EKONOMI
KETENAGAAN PENYULUH
METODE
(Kelompok)
(Tahun)
30 Mei 2014
5 Sumber: Data diolah Tim Pusluh KP (2014)
DEFINISI
REGULASI
DAMPAK EKONOMI
PENYULUHAN PERIKANAN
STATUS
KETENAGAAN PENYULUH
METODE
(Triliun Rp) 140.00
120.00
115.00
100.00 88.20 80.00 64.80
60.00 44.80
40.00
27.00 17.36
20.00 4.00
5.10
25.75
22.18
8.83
29.70
27.35
24.15 19.00
0.00 2010
2011
2012
2013
30 30 Mei Mei 2014 2014
Target minimalis
2015
2017
2018
(Tahun)
2019
Target optimal KETERANGAN
Sumber: Data diolah Tim Pusluh KP (2014)
2016
PEMULA
MADYA
ASUMSI OMSET/KLP/TH
≤ Rp. 300 Juta Rp. 300 Juta –
JUMLAH KELOMPOK
44592
2570
Sumber: UU No. 20/2008 Tentang UMKM
UTAMA
Rp. 2.5 Milyar ≥ Rp. 2.5 Milyar 243
6
DEFINISI
REGULASI
DAMPAK EKONOMI
PENYULUHAN PERIKANAN
STATUS
KETENAGAAN PENYULUH
METODE
FORMASI KEBUTUHAN PENYULUH PERIKANAN PNS TAHUN 2015-2019
(Penyuluh) 18000
15,496
16000
14000 13,340 12000 11,143 10000
8000
7,821
6000 5,433 3318
4000 1978
2000
3,252 2416
1294 0 2010
2011
2012
2013
30 30Mei Mei 2014 2014
2015
2016
2017
2018
(Tahun)
2019
7 Sumber: Data diolah Tim Pusluh KP (2014)
DEFINISI
REGULASI
DAMPAK EKONOMI
PENYULUHAN PERIKANAN
STATUS
KETENAGAAN PENYULUH
METODE
(Penyuluh) 8602
9000
8000
6612
7000
6000 2011
5000
2012 2013 4000
3000
3555
3396 3379 3273 2527
2014
2450 1604
2000
1425 1304
870 1000 0
0
0
100
0 PNS
SWADAYA
SWASTA
PPTK
(Tahun)
8
DEFINISI
TAHUN RAGAM METODE PENYULUHAN
JUMLAH METODE PENYULUHAN SASARAN PENERIMA MANFAAT (ORG)
REGULASI
2010 • Kunjungan Lokasi Usaha • Kunjungan Rumah • Pertemuan Kelompok • Demonstrasi Cara • Demontrasi Hasil • Lomba • Pameran • Media Tercetak • Temu Lapang • Temu Usaha
STATUS
2011 • Kunjungan Lokasi Usaha • Kunjungan Rumah • Pertemuan Kelompok • Lomba • Pameran • Media Tercetak • Temu Wicara • Dialog Interaktif • Siaran Radio • Siaran TV • Karyawisata • Magang • Lokakarya penumbuhan kelompok • GEMPITA
PENYULUHAN PERIKANAN
2012
DAMPAK EKONOMI
2013
KETENAGAAN PENYULUH
METODE
2014
2015
• Kunjungan Lokasi Usaha • Kunjungan Rumah • Pertemuan Kelompok • Lomba • Pameran • Media Tercetak • Temu Wicara • Dialog Interaktif • Siaran Radio • Siaran TV • GEMPITA • Web Site Pusluh KP • Temu KIPRAH • Coacing Clinik
• Kunjungan Lokasi Usaha • Kunjungan Rumah • Pertemuan Kelompok • Pameran • Media Tercetak • Temu Wicara • Dialog Interaktif • Siaran Radio • Siaran TV • GEMPITA • Website Pusluh KP • Temu Karya • Temu Lapang • Festival Karya • Demontrasi Cara • Demontrasi Hasil • Gelar Teknologi • Cyber Extension • Yayasan Damandiri • Unit Percontohan Perikanan • Iklan layanan masyarakat
• Kunjungan Lokasi Usaha • Kunjungan Rumah • Pertemuan Kelompok • Pameran • Media Tercetak • Temu Wicara • Dialog Interaktif • Siaran TV • GEMPITA • Website Pusluh KP • Temu Lapang • Demontrasi Cara • Demontrasi Hasil • Cyber Extention • Yayasan Damandiri • Perguruan Tinggi • Unit Percontohan Perikanan
• Kunjungan Lokasi Usaha • Kunjungan Rumah • Pertemuan Kelompok • Pameran • Media Tercetak • Temu Wicara • Dialog Interaktif • Siaran TV • Website Pusluh KP • Temu Lapang • Demontrasi Cara • Demontrasi Hasil • Cyber Extention • Yayasan Damandiri • Perguruan Tinggi • Unit Percontohan Perikanan • Penyuluh Swasta • CSR
10
14
14
21
17
18
334.256
963.026
1.571.312
2.163.968
2.700.952
3.237.636
9
http://pusluh.kkp.go.id
30 Negara mengakses Cyber Extension 10
Jakarta, 8 Juni 2014 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat
11
