BAB 19 REVITALISASI PERTANIAN, PERIKANAN,DAN KEHUTANAN
Revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004—2009, diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan, menyumbang ekspor non-migas, mengurangi kemiskinan, dan menyerap tenaga kerja nasional. Sektor ini secara langsung berperan besar dalam penyediaan bahan pangan bagi masyarakat termasuk sumber protein hewani, dan juga berperan dalam pengembangan wilayah, pertumbuhan ekonomi di daerah, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Sektor pertanian dalam arti luas memberikan peran sekitar 14,4 persen terhadap pembentukan PDB dengan pertumbuhan sekitar 4,8 persen pada tahun 2008. Sektor ini berkontribusi terhadap devisa negara dengan nilai ekspor pada tahun 2007 sekitar US$ 21,2 miliar dan naik pada tahun 2008 sehingga mencapai US$ 29,2 miliar yang telah menampung tenaga kerja sebanyak 42,7 juta orang (Sakernas, Februari 2008). Selama 4 tahun pelaksanaan RPJM, yaitu tahun 2005–2008, pertumbuhan PDB sektor pertanian rata-rata mencapai 3,6 persen per tahun. Pembangunan sektor pertanian selama periode 2005 sampai dengan 2009 memperlihatkan hasil yang sangat menggembirakan. Berbagai indikator makro dan indikator produksi menunjukkan kenaikan yang meyakinkan. Pada tahun 2005 PDB pertanian yang mencakup tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan, atas dasar
harga konstan tahun 2000 mencapai Rp197,96 triliun, dan naik sebesar 12,22 persen, sehingga menjadi Rp 222,15 triliun pada tahun 2008. Diperkirakan pada akhir semester I tahun 2009, PDB sektor pertanian berjumlah Rp 149,1 triliun, atau jika dibandingkan dengan tahun 2008 pada periode yang sama maka menunjukkan pertumbuhan sebesar 3,7 persen. Sementara untuk sub sektor perikanan, pada kurun waktu 2005—2008, pertumbuhan PDB-nya menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat. Pertumbuhan rata-rata PDB subsektor perikanan selama 2005-2008 sebesar 5,74 persen per tahun dan diperkirakan pada tahun 2009 akan tumbuh sebesar 5,50 persen. Peningkatan PDB ini terjadi karena ada kenaikan produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap yang cukup besar. Di samping kenaikan produksi, peningkatan produksi juga dipengaruhi oleh peningkatan konsumsi ikan masyarakat dan peningkatan kapasitas produksi industri pengolahan hasil perikanan. Untuk subsektor kehutanan, terdapat kecenderungan penurunan pertumbuhan PDB. Selama periode 2005-2008 subsektor kehutanan rata-rata mengalami penurunan sebesar 1,5 persen. Hal ini disebabkan oleh izin tebangan yang dibatasi untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, realisasi tebangan yang menurun, resesi permintaan kayu akibat krisis ekonomi global, serta proses hukum terhadap kasus kehutanan yang memakan waktu dan kurang tegas. Namun, pada semester I tahun 2009 PDB sub sektor kehutanan diperkirakan mengalami peningkatan sebesar 1,70 persen. Untuk mencapai sasaran tersebut revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan diarahkan untuk (i) menjamin ketersediaan pangan yang berasal dari produksi dalam negeri menuju swasembada pangan pokok yang meliputi padi, jagung, kedelai, minyak goreng, tebu/gula; (ii) meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan petani hutan; (iii) meningkatkan penyediaan protein hewani dari hasil ternak dan ikan; (iv) meningkatkan kualitas pengelolaan hutan secara lestari dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat dan perekonomian nasional; dan (v) meningkatkan kualitas pertumbuhan pertanian, perikanan, dan kehutanan, yaitu 19 - 2
pertumbuhan yang dapat menghasilkan peningkatan dan pemerataan pendapatan dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan. Beberapa permasalahan yang dihadapi, langkah-langkah kebijakan dan hasil yang dicapai selama ini, serta tindak lanjut yang diperlukan ke depan agar revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan dapat mencapai sasaran diuraikan dalam bagian berikut ini. I.
PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
Indonesia sebagai negara yang luas dengan jumlah penduduk dan potensi pertanian yang besar dapat menjadi negara pertanian yang berkelas dunia, mengingat (i) potensi sumber daya alam yang melimpah, termasuk plasma nutfah; (ii) jumlah tenaga kerja yang cukup besar yaitu sekitar 41,3 juta petani; (iii) multiplier effect dari sektor pertanian yang besar; (iv) swasembada padi, jagung, dan gula yang sudah tercapai sehingga mendukung pemantapan ketahanan pangan dan stabilitas politik, dan (v) pasar domestik dan internasional yang masih terbuka. Pelaksanaan Revitalisasi Pertanian masih menghadapi beberapa permasalahan yang membutuhkan penanganan, seperti (i) belum optimalnya produktivitas usaha karena kecilnya skala usaha, sempitnya kepemilikan lahan, kecilnya modal untuk berusaha tani, dan tidak terbukanya akses petani terhadap perbankan untuk mendapat permodalan; (ii) meningkatnya konversi lahan pertanian yang digunakan untuk keperluan lain; (iii) adanya dampak pemanasan global (global warming) yang menyebabkan pula terganggunya usaha peningkatan produksi pangan; (iv) diseminasi dan penggunaan teknologi pertanian yang belum memadai; (v) terbatasnya prasarana dan sarana usaha pertanian yang meliputi jaringan irigasi, jalan usaha tani, pasar, bibit unggul, dan pupuk; dan (vi) fluktuasi harga pangan sebagai akibat persaingan pasar yang cenderung tidak sehat. Subsektor perikanan, sebagai salah satu penyokong sektor ekonomi di Indonesia, mempunyai peranan yang penting sebagai salah satu sumber devisa negara, dan sebagai penyedia bahan pangan 19 - 3
yang dapat memenuhi kebutuhan protein hewani bagi masyarakat. Namun, seiring dengan perkembangan itu, masih dihadapi berbagai permasalahan dalam pengembangan subsektor perikanan ini, antara lain (i) masih rendahnya tingkat pendidikan nelayan, pembudidaya ikan serta kurangnya tenaga penyuluh di daerah; (ii) masih rendahnya akses nelayan dan pembudidaya ikan terhadap permodalan, layanan usaha, dan diseminasi teknologi pengolahan produk perikanan; (iii) rendahnya produktivitas akibat rusaknya lingkungan sumber daya dan sentra-sentra perikanan budidaya baik yang diakibatkan oleh alam maupun oleh manusia; (iv) masih adanya praktk illegal, unreported and unregulated fishing (IUU fishing); (v) masih sektoral dan belum dilaksanakannya secara terintegrasi usaha perikanan sebagai satu kesatuan sistem agribisnis pada wilayah tertentu; (vi) masih rendahnya sarana dan prasarana perikanan yang ada untuk menjangkau perairan Indonesia yang luas; (vii) mahalnya biaya input produksi karena sebagian produksi masih diimpor yang menyebabkan meningkatnya biaya operasional yang tidak selaras dengan kenaikan harga ikan; (viii) adanya hambatan nontarif dari negara importir produk perikanan Indonesia; dan (ix) belum tertatanya lahan dan pengusahaan perikanan budidaya yang memperhitungkan skala ekonomi, serta kurangnya kegiatan penyuluhan di lapangan. Revitalisasi subsektor kehutanan pada dasarnya diarahkan pada upaya membangun kondisi industri kehutanan untuk berperan kembali sebagai salah satu penggerak perekonomian nasional melalui pengelolaan hutan lestari. Beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam kaitan dengan revitalisasi ini memerlukan kebijakan yang komprehensif. Beberapa permasalahan yang ada di antaranya adalah (i) meningkatnya degradasi sumber daya hutan dan masih tingginya kegiatan pembalakan haram (illegal logging) yang menurunkan peran dan fungsi kehutanan dalam pembangunan nasional; (ii) perekonomian masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang bergantung pada sumber daya hutan sebanyak 48,8 juta orang, dan 10,2 juta di antaranya tergolong miskin; dan (iii) ketahanan industri sektor kehutanan yang rendah, rata-rata hanya berbasiskan terhadap keunggulan bahan baku.
19 - 4
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, langkah kebijakan yang ditempuh serta hasil yang telah dicapai sampai dengan pertengahan tahun 2009 diuraikan dalam bagian berikut. II.
LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN HASIL YANG DICAPAI
A.
Revitalisasi Pertanian
DAN
HASIL-
Selama ini, telah dilakukan berbagai langkah kebijakan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi di atas. Langkahlangkah kebijakan tersebut didasarkan pada penanganan faktor fundamental yang menjadi akar permasalahan pembangunan pertanian. Pada prinsipnya penanganan hal-hal fundamental yang menjadi penghambat dimaksud tercakup dalam kebijakan yang disebut Pancayasa, yang meliputi (1) pembangunan/perbaikan Infrastruktur Pertanian, termasuk infrastruktur perbenihan, dan riset; (2) penguatan kelembagaan petani melalui Penumbuhan dan Penguatan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani; (3) revitalisasi sistem penyuluhan melalui Penguatan Lembaga Penyuluhan dan Tenaga Penyuluh; (4) perbaikan pembiayaan pertanian melalui Perluasan Akses Petani ke Sistem Pembiayaan; serta (5) penciptaan Sistem Pasar Pertanian yang menguntungkan petani/peternak. Kelima unsur pancayasa tersebut merupakan solusi fundamental untuk memperkukuh fondasi struktur pembangunan pertanian. Untuk meningkatkan pembangunan pertanian melalui upaya penanggulangan terhadap permasalahan dan tantangan yang dihadapi, Pemerintah merumuskan berbagai kebijakan dan program/kegiatan yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perdesaan, khususnya para petani. Upaya tersebut diarahkan pada pencapaian swasembada pangan dan kemandirian pangan sehingga ketersediaan dan konsumsi pangan dapat dipenuhi dalam jumlah yang cukup, aman, bergizi, seimbang, dan berkelanjutan baik di tingkat nasional, daerah, maupun ditingkat rumah tangga. Di samping itu, pembangunan pertanian diarahkan untuk menjamin kebutuhan pangan masyarakat, memenuhi kebutuhan bahan baku industri, meningkatkan pertumbuhan sektor pertanian, meningkatkan 19 - 5
kemampuan/keterampilan petani, meningkatkan perlindungan terhadap petani dari dampak pasar global dan daya saing produk pertanian, meningkatkan mutu produk pertanian, meningkatkan efisiensi usaha tani, meningkatkan dukungan infrastruktur pertanian dan regulasi yang kondusif serta pengelolaan sumber daya pertanian secara lestari dan berkelanjutan. Hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan pembangunan pertanian dalam kurun waktu 2004 hingga 2009 antara lain sebagai berikut : Secara umum, nilai PDB sektor pertanian dan subsektornya terus meningkat, kecuali pertumbuhan PDB subsektor kehutanan yang pada periode 2005-2008 mengalami penurunan. Dengan memperhitungkan perkiraan pertumbuhan PDB sektor pertanian semester I tahun 2009 sekitar 3,7 persen, maka pertumbuhan PDB sektor pertanian dalam periode 2004-2009 akan mencapai rata-rata sebesar 3,5 persen per tahun. Angka ini telah mendekati sasaran RPJMN 2004-2009, yaitu rata-rata pertumbuhannya sekitar 3,52 persen per tahun. (Tabel 19.1). Tabel 19.1 Pertumbuhan PDB Sektor Pertanian 2004-2009*) (Persen) Sektor/Sub Sektor
2004
2005
2006
2007
1. Pertanian
2,82
2.72
3.36
3.4 3
4.77
3.75
2. Tanaman Bahan Makanan
2,89
2.60
2.98
3.35
5.91
3.45
3. Tanaman Perkebunan
0,40
2.48
3.79
4.40
3.84
3.59
4. Peternakan & Hasilnya
3,35
2.13
3.35
2.36
3.89
3.93
5. Kehutanan
1,28
(1.47)
(2.85)
(1.10)
(0.39)
1.70
6. Perikanan
5,56
5.87
6,90
5.39
4.81
5.50
Sumber : BPS, 2009 Keterangan : *) Semester I 2009
19 - 6
2008
2009*)
Selain pertumbuhan PDB, kemajuan pembangunan pertanian juga tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang merupakan variabel yang sering digunakan sebagai indikator untuk mengukur kesejahteraan petani. Dalam periode 2004—2008, meskipun mengalami fluktuasi, NTP secara keseluruhan meningkat rata-rata sebesar 1,7 persen per tahun. Pada tahun 2004 dan 2005, nilai tukar petani mengalami penurunan masing-masing sebesar 3,7 persen dan 7,8 persen. Sementara itu, pada tahun 2006 nilai tukar petani menunjukkan perbaikan dengan peningkatan sebesar 0,93 persen, dan pada tahun 2008 nilai tukar petani meningkat lagi sebesar 0,16 persen. Pada akhir tahun 2008, NTP mencapai 100,16 sedangkan sasaran NTP untuk tahun 2009 adalah sebesar 115. Pertumbuhan pembangunan di sektor pertanian telah memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2005 sektor pertanian berhasil menyerap sebanyak 41,81 juta orang atau 44,04 persen dari total orang yang bekerja (pekerja) nasional. Tahun 2006 naik menjadi 42,32 juta orang atau sama dengan 44,47 persen, dan tahun 2007 menjadi 42,61 juta orang atau sama dengan 43,66 persen. Berdasarkan angka tersebut, sektor pertanian menjadi andalan dalam menyerap tenaga kerja, tetapi sekaligus juga sebagai beban dan tantangan dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Perkembangan nilai ekspor dari beberapa komoditas pertanian menunjukkan adanya peningkatan. Pada tahun 2008, nilai ekspor terbesar dicapai oleh komoditas kopi sebesar USD 988,8 juta, biji cokelat sebesar USD 856,0 juta, rempah-rempah sebesar USD 283,6 juta, dan buah-buahan sebesar USD 125,4 juta. Sebenarnya, nilai ekspor minyak sawit jauh lebih besar, yaitu sekitar USD 12.375,6 juta, tetapi minyak sawit tercatat sebagai ekspor di sektor industri. Dalam periode 2004-2008, apabila dilihat dari proporsinya, peningkatan nilai ekspor tertinggi terjadi pada komoditas kopi yang mencapai 39,3 persen per tahun, karet 23,0 persen per tahun, rempah-rempah 22,7 persen per tahun, dan biji cokelat 20,6 persen per tahun. Peningkatan indikator ekonomi pembangunan pertanian di atas juga diiringi oleh perkembangan indikator produksi yang menggembirakan, terutama produksi tanaman bahan makanan. 19 - 7
Produksi padi dan palawija mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Selama periode 2004-2008, produksi padi meningkat sekitar 2,8 persen per tahun, jagung sebesar 9,8 persen, kedele sebesar 1,8 persen, dan ubi kayu sekitar 2,9 persen. Akan tetapi dalam periode tersebut produksi ubi jalar, kacang tanah, dan kacang hijau mengalami penurunan masing-masing sekitar 0,3 persen, 2,1 persen, dan 1,0 persen per tahun (Tabel 19.2). Pada tahun 2008 berdasarkan Angka Tetap (ATAP 2008) produksi padi mencapai 60,3 juta ton gabah kering giling, jagung 16,3 juta ton, kedele 775,7 ribu ton, dan ubi kayu 21,8 juta ton. Peningkatan produksi ini telah menempatkan Indonesia meraih kembali status swasembada beras, dan terhindar dari krisis pangan seperti negara-negara lainnya. Keberhasilan swasembada ini sudah diakui dunia dan bahkan mereka akan mempelajari strategi yang diterapkan. Pada tahun 2009, berdasarkan Angka Ramalan II (ARAM II 2009) produksi padi diperkirakan mencapai sekitar 62,6 juta ton gabah kering giling (GKG). Tabel 19.2 Perkembangan Produksi Padi dan Palawija 2004—2009*) Komoditi
a. Padi b. Jagung c. Kedelai d. Ubi Kayu e. Ubi Jalar f. Kacang Tanah g. Kacang Hijau
Satuan
2004
2005
2006
2007
2008
2009* )
Rb ton GKG Ribu ton Ribu ton Ribu ton Ribu ton
54.088,5 11.225,2 723,5 19.424,7 1.901,8
54.151,1 12.523,9 808,4 19.321,2 1.857,0
54.454,9 11.609,5 747,6 19.986,6 1.854,2
57.157,4 13.287,5 592,5 19.988,1 1.886,9
60.325,9 16.317,3 775,7 21.757,0 1.881,8
62.561,1 17.041,2 924,5 21.990,4 1.947,3
Ribu ton
837,5
836,3
838,1
789,1
770,1
763,5
Ribu ton
310,4
321,0
316,1
322,5
298,1
286,2
Sumber : BPS Keterangan: *) Angka Ramalan (ARAM) II Dalam rangka meningkatkan ekspor hasil pertanian, subsektor perkebunan dan hortikultura memiliki peran yang penting. Selama periode 2004—2008 komoditas perkebunan yang pertumbuhan produksinya cukup tinggi adalah kapas (174,2 persen), minyak sawit (15,0 persen), karet (9,1 persen), tebu/gula (8,2 persen), cengkeh (4,0 19 - 8
persen), dan kakao (3,6 persen). Di pihak lain, kecenderungan penurunan produksi terjadi pada komoditas teh yang menurun ratarata sebesar 2,2 persen per tahun (Tabel 19.3). Tabel 19.3 Perkembangan Produksi Perkebunan 2004–2009*) (ribu ton) Komoditi 1. Karet 2. Minyak Sawit 3. Kelapa
2004
2005
2006
2007
2008
2009*)
2.065,8
2.270,9
2.637,2
2.755,2
2.921,9
n.a
10.830,4
11.861,6
17.350,8
17.664,7
18.089,5
19.440,0
3.054,5
3.096,8
3.131,2
3.193,3
3.247,2
3.390,0
4. Kopi
647,4
640,4
682,2
676,5
682,9
890,0
5. Kakao
691,7
748,8
769,4
740,0
792,8
880,0
6. Jambu Mete
131,0
135,1
149,2
146,1
142,5
n.a
77,0
78,3
77,5
74,1
79,7
90,0 100,0
7. Lada 8. Cengkeh 9. Tea 10. Tebu/Gula 11. Kapas 12. Tembakau
Sumber Keterangan
73,8
78,4
61,5
80,4
80,9
166,0
166,1
146,8
150,6
150,9
n.a
2.051,6
2.241,7
2.307,0
2.623,8
2.800,9
3.300,0
3,2
2,2
1,6
12,9
20,5
n.a
165,1
153,5
146,3
164,9
169,7
n.a
: Ditjen Perkebunan, Deptan : *) Perkiraan
Komoditas hortikultura merupakan sumber pangan nabati, protein nabati, vitamin, bahan baku obat (biofarmaka), dan estetika. Selama periode 2004—2008, produksi sayur-sayuran, buah-buahan, biofarmaka, dan tanaman hias cenderung meningkat. Peningkatan terbesar terjadi pada produksi biofarmaka, yaitu sekitar 21,9 persen per tahun. Sementara itu, produksi sayuran, buah-buahan dan tanaman hias berturut-turut meningkat sebesar 3,6 persen, 5,6 persen, dan 3,8 persen per tahun. Pada tahun 2009 produksi sayur-sayuran, buah-buahan, biofarmaka, dan tanaman hias masing-masing diperkirakan mencapai 10,8 juta ton, 18,8 juta ton, 597,1 ribu ton, dan 189,6 juta tangkai atau berturut-turut meningkat sebesar 3,6
19 - 9
persen, 5,6 persen, 22 persen, dan 3,7 persen dari tahun sebelumnya (Tabel 19.4). Tabel 19.4 Perkembangan Produksi Hortikultura 2004—2009*) Komoditi a. Sayursayuran b. Buahbuahan c. Biofarmaka (Tanaman Obat) d. Tanaman Hias
Sumber Keterangan
Satuan
2004
2005
2006
2007
2008
2009*)
Ribu ton
9.059,7
9.102,0
9.527,5
9.455,5
10.393,4
10.765,1
Ribu ton
14.348,5
14.786,6
16.171,1
17.116,6
17.813,6
18.808,3
Ribu ton
231,7
342,4
447,6
474,9
489,7
597,1
Juta tangkai
158,5
173,2
166,6
179,4
182,8
189,6
: Ditjen Hortikultura, Deptan : *) Perkiraan
Untuk memenuhi kebutuhan pangan, protein hewani, produksi peternakan yang mencakup daging, telur, dan susu terus ditingkatkan. Secara umum produksi peternakan mengalami peningkatan, kecuali daging sapi yang menurun rata-rata sebesar 5 persen per tahun. Namun, secara keseluruhan, produksi daging (sapi, kerbau, kambing, domba, ayam ras) dalam periode 2005-2008 mengalami peningkatan rata-rata mencapai 2,2 persen per tahun, sedangkan produksi telur mengalami peningkatan rata-rata mencapai 7,5 persen per tahun, dan produksi susu sebesar 1,4 persen per tahun (Tabel 19.5). Sebagai sumber protein hewani guna meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat, ketersediaan komoditas peternakan dari produksi dalam negeri terus ditingkatkan. Pada tahun 2008, produksi daging diperkirakan mencapai 2,2 juta ton, telur 1,5 juta ton, dan susu 574,4 ribu ton.
19 - 10
Tabel 19.5 Perkembangan Produksi Peternakan 2004—2009*) (ribu ton) Komoditi a. Daging - Sapi
2004
2005
2006
2007
2008
2009*)
2.020,4
1.817,1
2.063,0
2.069,5
2.169,7
n.a
447,6
357,8
395,8
339,5
352,4
n.a
- Kerbau
40,2
38,1
43,9
41,8
44,0
n.a
- Kambing
57,1
50,6
65,0
63,6
69,4
77
- Domba
66,1
47,3
75,2
56,9
62,3
98
846,1
779,1
861,3
942,8
992,7
1.338
b. Telur
1.127,3
1.051,5
1.204,4
1.382,1
1.484,6
n.a
c. Susu
549,9
536,0
616,5
567,7
574,4
n.a
- Ayam Ras
Sumber : Ditjen Peternakan, Deptan Keterangan : *) Perkiraan B.
Revitalisasi Perikanan
Secara umum, langkah-langkah kebijakan yang dilaksanakan pada awalnya diarahkan untuk mendukung revitalisasi perikanan yang menitikberatkan persoalannya pada pendayagunaan sumber daya perikanan yang tepat untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional, pemerataan kesejahteraan masyarakat, dan terpeliharanya daya dukung ekosistem perairan dan stok sumber daya hayati yang terkandung di dalamnya secara seimbang. Sampai saat ini, dalam mendukung pencapaian tersebut, langkah-langkah yang telah dilakukan antara lain adalah (i) pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap di antaranya melalui pengembangan dan rehabilitasi pelabuhan perikanan sebanyak 968 unit; (ii) pengembangan sarana dan prasarana budidaya antara lain mengoptimalkan tambak yang ada dan pembangunan serta penataan saluran tambak; (iii) pemacuan stok ikan di perairan umum; (iv) pemberian bantuan permodalan dan subsidi benih; (v) pengoptimalan unit pembenihan dan pembangunan pusat pemurnian galur (broodstock center); (vi) penyelenggaraan restrukturisasi armada perikanan tangkap; (vii) penataan sistem penangkapan ikan; 19 - 11
dan (viii) pemberian pelatihan dan penyuluhan. Hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan prioritas pembangunan nasional pada kurun waktu 2004 hingga Juni 2009 di subsektor perikanan dapat diuraikan sebagai berikut. Pada kurun waktu 2004—2008, pertumbuhan PDB perikanan menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat. Pertumbuhan rata-rata kontribusi perikanan terhadap PDB nasional diperkirakan sebesar 2,26 persen dalam kurun waktu tersebut. Pada tahun 2005 PDB perikanan berdasarkan harga berlaku mencapai 2,1 persen. Selanjutnya, selama periode 2006—2008, kontribusi perikanan terhadap PDB nasional terus menunjukkan peningkatan, yang masing-masing 2,2 persen pada tahun 2006, 2,44 persen pada tahun 2007, dan 2,49 persen pada tahun 2008. Peningkatan PDB ini terutama terjadi karena produksi dan ekspor komoditas perikanan terus meningkat. Pada tahun 2009, diharapkan kontribusi perikanan akan terus meningkat signifikan seiring dengan adanya peningkatan dari sisi produksi dan nilai ekspor hasil perikanan. Produksi perikanan pada kurun waktu 2004-2008 rata-rata meningkat sebesar 9,24 persen. Kenaikan produksi tersebut diperoleh dari peningkatan produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap, terutama untuk komoditas udang, tuna, dan rumput laut. Dari angka-angka produksi tersebut terlihat bahwa kebijakan yang mengalihkan produksi dari perikanan tangkap ke perikanan budi daya selama ini cukup membuahkan hasil. Hal ini secara signifikan ditunjukkan oleh adanya perkembangan volume produksi perikanan budi daya yang rata-rata meningkat sebesar 25,24 persen dalam kurun waktu 2004—2008, sedangkan perikanan tangkap meningkat rata-rata sebesar 2,72 persen per tahun (tuna – termasuk cakalang dan tongkol - dan udang). Pada tahun 2009, produksi perikanan nasional diprediksikan akan meningkat 7,5 persen, yaitu dari 7,9 juta ton pada tahun 2008 menjadi 8,5 juta ton di tahun 2009 (Tabel 19.6). Nilai ekspor komoditas perikanan dalam periode 2005—2008 mengalami kenaikan rata-rata sebesar 28 persen, yaitu dari US$ 1, 91 miliar pada tahun 2005 menjadi US$ 2,56 miliar pada tahun 2008. Namun, volume ekspor perikanan hanya meningkat sebesar 1,73 persen, yaitu dari 0,856 juta ton pada tahun 2005 menjadi 0,895 juta ton pada tahun 2008. 19 - 12
Tabel 19.6 Perkembangan Produksi Perikanan 2004—2009*) (juta ton) Rincian
2004
2005
2006
2007
2008*)
2009*)
Perikanan Tangkap
4,65
4,70
4,81
4,94
5,18
5,37
Perikanan Budidaya
1,46
2,16
2,68
3,08
3,53
3,25
Sumber Keterangan
: DKP, 2009 : *) Angka Sementara
Peningkatan nilai ekspor perikanan tersebut terjadi karena peningkatan harga komoditas perikanan yang cukup signifikan sebagai akibat adanya peningkatan mutu ekspor hasil perikanan, berkurangnya hambatan tarif ekspor ke beberapa negara tujuan ekspor, seperti Jepang, serta adanya promosi produk perikanan di luar negeri. Sampai saat ini, negara tujuan ekspor hasil perikanan masih didominasi oleh negara-negara Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Pada tahun 2009, ekspor hasil perikanan diproyeksikan akan mampu mencapai sebesar 1,6 juta juta ton dengan nilai devisa yang diperkirakan sebesar USD 2,8 miliar. Penyediaan ikan untuk konsumsi per kapita pada kurun waktu 2004 sampai dengan tahun 2008 mengalami peningkatan sebesar 7,52 persen. Penyediaan ikan untuk konsumsi pada tahun 2004 adalah sebesar 22,58 kg/kapita/tahun dan meningkat menjadi 29,98 kg/kapita/tahun pada tahun 2008. Peningkatan ini disebabkan oleh perbaikan sarana dan prasarana perikanan, pengembangan informasi dan promosi pemasaran hasil perikanan di dalam negeri, serta peningkatan kampanye gemar makan ikan. C.
Revitalisasi Kehutanan
Sasaran revitalisasi kehutanan sampai dengan tahun 2009 adalah (i) optimalnya nilai tambah dan manfaat hasil hutan kayu; (ii) meningkatnya hasil hutan non kayu sebesar 30 persen dari produksi tahun 2004; (iii) bertambahnya hutan tanaman minimal seluas 5 juta ha; dan (iv) selesainya penetapan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai acuan pengelolaan hutan produksi. 19 - 13
Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, telah ditetapkan kebijakan revitalisasi kehutanan sebagai salah satu kebijakan prioritas Departemen Kehutanan. Revitalisasi kehutanan dititikberatkan pada upaya revitalisasi industri kehutanan, khususnya pada pembangunan hutan tanaman industri. Dalam rangka implementasi kebijakan ini, dilakukan program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan; program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam; dan program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam. Di dalam cetak biru Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, subsektor kehutanan dijabarkan ke dalam empat langkah pokok, yaitu (i) revitalisasi industri kehutanan, yang dititikberatkan pada pembangunan hutan tanaman industri, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, dan peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan; (ii) pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar hutan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap hutan alam, antara lain melalui Hutan Tanaman Rakyat Pola Kemitraan, Model Desa Konservasi, Peningkatan Usaha Masyarakat di Sekitar Hutan Produksi (PUMSHP), Kemitraan dalam pengelolaan hutan (PHBM/Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat), Hutan Kemasyarakatan (HKm), dan Hutan Desa; (iii) rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam dalam rangka pengendalian lahan kritis seluas ± 30 juta ha yang tersebar di 482 Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas; dan (iv) perlindungan dan konservasi sumber daya alam untuk memberantas pencurian kayu di hutan negara dan perdagangan kayu ilegal, pengendalian kebakaran hutan dan lahan dan pembangunan 21 Taman Nasional Model. Sementara itu, terdapat beberapa capaian yang berhasil diraih di bidang kehutanan. Dalam rangka pengentasan kemiskinan, pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 yang disempurnakan melalui PP No.3 Tahun 2008 juga telah diatur kesempatan berusaha bagi masyarakat, sehingga masyarakat setempat dapat memperoleh akses yang lebih luas ke Sumber Daya Hutan Produksi melalui pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Peraturan tersebut juga mengatur tentang pemberdayaan masyarakat setempat, melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat di dalam 19 - 14
dan di sekitar kawasan hutan dapat dilakukan antara lain melalui Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa, dan HTR Pola Kemitraan. Sampai saat ini telah diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) kepada 57 kelompok tani hutan di 3 provinsi (Lampung, NTB, dan DIY), sedangkan untuk hutan desa sampai saat ini telah dilaksanakan penetapan areal kerja seluas 2.356 ha (Provinsi Jambi). Untuk akses ke lembaga keuangan, Pemerintah juga telah membentuk Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (Pusat P2H) sebagai Badan Layanan Umum (BLU) sesuai dengan Permenhut No. P.31/Menhut-II/2007. BLU-Pusat P2H dalam pelaksanaannya didukung dengan dana yang tersedia sebesar Rp1,4 triliun. BLUPusat P2H diharapkan dapat membiayai pembangunan Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat (HTI dan HTR) dengan fasilitas kredit lunak. Dalam rangka pengembangan HTR sampai dengan bulan Mei 2009 telah dicadangkan areal untuk pembangunan HTR oleh Menteri Kehutanan di 37 kabupaten dalam 15 provinsi seluas 233.987 ha atau sekitar 0,24 juta ha. Dari pencadangan tersebut telah dikeluarkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) oleh Bupati sebanyak 6 izin, yang meliputi Kabupaten Mandailing Natal (Provinsi Sumatera Utara), Sarolangun (Provinsi Jambi), dan Kota Waringin Barat (Kalimantan Tengah) dengan total luas 10.582 hektar. Adapun untuk pola kemitraan antara pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan tanaman/Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HT/HTI) dengan masyarakat setempat, telah terealisasikan tanaman seluas 113.004 hektar. Sementara itu, terkait dengan perkembangan pengusahaan/pemanfaatan hutan telah dicapai hal-hal sebagai berikut: Sampai dengan akhir tahun 2008 HPH mencapai jumlah sebanyak 310 unit dengan areal seluas 26,22 juta ha. Sampai dengan bulan Maret 2009 (triwulan I), besarnya investasi pada IUPHHKHA/HPH sebesar Rp11,66 triliun (dari 155 unit HPH yang melapor), 19 - 15
dan pada IUPHHK-HT/HTI sebesar Rp12,05 triliun (pada 32 unit HTI yang melapor). Kemudian investasi pada Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) dengan kapasitas di atas 6.000 m3/tahun sampai dengan tahun 2008 sebesar Rp16,55 triliun, yang mencakup 227 unit industri (kayu lapis, veneer, kayu gergajian, laminated veneer lumber (LVL), dan serpih kayu, serta industri terpadu/integrated). Jumlah tenaga kerja yang terserap pada IPHHK tersebut sebesar 205.305 orang. Jumlah HTI pada akhir tahun 2008 sebanyak 227 unit dengan luas areal 10,03 juta ha. Realisasi pembangunan tanaman HTI secara kumulatif sampai tahun 2008 mencapai 4,3 juta ha. Pertambahan luas tanaman dari tahun ke tahun sejak tahun 2004—2007 mengalami kenaikan, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 36,3% per tahun, sedangkan realisasi pembangunan HTI pada tahun 2008 seluas 291.930 ha atau sekitar 0,29 juta ha (mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2007). Tabel 19.7 Perkembangan Luas Areal Pengelolaan Hutan 2004—2008 (Juta ha) Rincian
2004
2005
2006
2007
2008
Hutan Tanaman Industri (HTI)
0,13
0,16
0,23
0,33
0,29
Hutan Tanaman Rakyat (HTR)
0,33
0,03
0,25
0,13
0,24
Sumber : Direktorat Jenderal BPK, Eksekutif Data Strategis Kehutanan 2008 Pemenuhan bahan baku kayu untuk IPHHK (Industri Primer Hasil Hutan Kayu) sejak tahun tahun 2004—2008, khususnya untuk IPHHK yang berkapasitas di atas 6.000 m3/tahun menunjukkan angka yang stabil, yaitu sekitar 36 juta m3/tahun. Pasokan bahan baku kayu dari IUPHHK-HA untuk tahun 2008 sebesar 4,6 juta m3, dari IUPHHK-HT sebesar 22,3 juta m3, sedangkan dari Izin Sah Lainnya (ISL) atau IPK sebesar 2,7 juta m3.
19 - 16
Total produksi kayu olahan yang berasal dari IPHHK dengan kapasitas di atas 6.000 m3/tahun pada tahun 2008 mencapai 4,5 juta m3 dan produksi pulp mencapai 4,7 juta ton. Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) dengan kapasitas di atas 6.000 m3/tahun yang aktif tercatat sebanyak 227 unit, terdiri atas industri tunggal (kayu gergajian, plywood, LVL, veneer, serpih kayu) sebanyak 60 unit dan industri terpadu (integrated) sebanyak 67 unit. Selanjutnya, total ekspor produk hasil hutan olahan pada tahun 2008 sebesar 3,5 juta m3, dengan nilai US$ 1.978 juta. Nilai ekspor ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan nilai ekspor hasil hutan olahan tahun 2007 yang sebesar US$ 2.056 juta. Jenis jasa lingkungan hutan yang telah dimanfaatkan secara komersial atau non- komersial meliputi jasa lingkungan hutan bagi perlindungan dan pengaturan tata air (sumber daya air), penyerapan dan penyimpanan karbon (perdagangan karbon), konservasi keanekaragaman hayati (plasma nutfah), dan penyediaan keindahan bentang alam (ekowisata). Terkait dengan pemanfaatan jasa lingkungan hutan, telah diterbitkan Izin Pemanfaatan Pariwisata Alam (IPPA) sebanyak 26 unit. III.
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN
A.
Revitalisasi Pertanian
Untuk meningkatkan pembangunan dan sekaligus menanggulangi permasalahan pembangunan pada sektor pertanian, pemerintah berupaya merumuskan berbagai kebijakan dan program/kegiatan yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perdesaan, khususnya para petani. Upaya tersebut berupa kerangka regulasi dan kerangka pelayanan umum. Kerangka regulasi yang diperlukan adalah untuk hal-hal sebagai berikut: (i) mewujudkan swasembada dan kemandirian pangan yang menjamin ketersediaan dan keterpenuhan konsumsi pangan dalam jumlah yang cukup, aman, begizi, seimbang dan berkelanjutan, baik di tingkat nasional, daerah maupun rumah tangga; (ii) menjamin pemenuhan kebutuhan pangan nasional dan industri di dalam negeri melalui peningkatan produksi dan produktivitas; (iii) meningkatkan pertumbuhan PDB sektor pertanian 19 - 17
dan sub sektornya; (iv) meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan kemampuan/ keterampilan, produktivitas, dan perlindungan dari dampak pasar global yang tidak menguntungkan petani; (v) meningkatkan daya saing produk pertanian, di tingkat domestik dan global, melalui peningkatan mutu produk pertanian, efisiensi produksi, promosi, serta dukungan infrastruktur, kebijakan, dan regulasi yang kondusif; dan (vi) meningkatkan pengelolaan sumberdaya pertanian secara lestari dan berkelanjutan. Sementara itu, kerangka pelayanan umum yang dijalankan merupakan upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis, dan peningkatan kesejahteraan petani. Peningkatan ketahanan pangan dilakukan melalui (i) penyediaan dan penyubsidian pemenuhan kebutuhan input produksi pertanian berupa subsidi pupuk dan subsidi benih; (ii) Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) dengan sasaran luas tanam 2,5 juta ha padi, 150 ribu ha jagung hibrida, 250 ribu ha kedelai, dan 50 ribu ha kacang tanah; (iii) penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian melalui pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pertanian berupa pengembangan jaringan irigasi tingkat usahatani (JITUT) 750 ribu ha, jaringan irigasi perdesaan (JIDES) 50 ribu ha, tata air mikro 10 ribu ha, jalan usahatani 1.000 kilometer, jalan produksi 756 kilometer, optimasi lahan 15 ribu ha, dan cetak sawah 14 ribu ha; (iv) pengendalian organisme pengganggu tanaman dan kesehatan hewan, perkarantinaan dan peningkatan keamanan pangan yang mencakup pengendalian hama dan penyakit tanaman pangan dan hortikultura di 33 provinsi dan di areal perkebunan seluas 7.258 ha, serta vaksin anthrax 250 ribu dosis, rabies 400 ribu dosis, brucelosis 150 ribu dosis, hog cholera 100 ribu dosis, jembrana 30 ribu dosis, serta penanggulangan penyakit reproduksi sapi 30 ribu ekor; (v) bantuan benih/bibit tanaman pangan di 200 kabupaten, hortikultura di 32 provinsi, akselerasi peningkatan produksi tebu seluas 134.842 hektar, dan pengembangan pembibitan sapi untuk 80 kelompok peternak dan restrukturisasi perunggasan pada 65 kelompok peternak; (vi) mekanisasi pra panen dan pascapanen sebanyak 432 unit; dan (vii) penelitian dan diseminasi teknologi, meliputi 85 paket teknologi, 40 varietas unggul baru, penjaringan teknologi di 32 provinsi;
19 - 18
Selanjutnya pengembangan kegiatan agribisnis dilakukan melalui (i) pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP) di 10.000 desa dengan melibatkan 1.376 penyelia mitra tani (PMT) dan pendampingan oleh 10.000 penyuluh; (ii) pemberdayaan lembaga mandiri yang mengakar di masyarakat (LM-3) sebanyak 1.538 LM-3 mencakup usaha agribisnis tanaman pangan, hortikultura, peternakan, serta pengolahan dan pemasaran hasil; dan (iii) pemberdayaan Pemuda Membangun Desa (PMD) pada bidang usaha pertanian sebanyak 1.570 PMD, termasuk eks THL-TB Penyuluh. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani, kerangka pelayanan umum dijalankan melalui (i) pemberian insentif petugas lapangan untuk memacu produksi pertanian, antara lain dalam bentuk bantuan operasional bagi 30.146 penyuluh PNS, tunjangan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh (THL-TB Penyuluh) sebanyak 29.210 orang, insentif petugas pengendali organisme pengganggu tanaman, sebanyak 3.081 PNS dan 1.357 orang tenaga harian lepas, pengawas benih/bibit 1.400 orang, inseminator, dan mantri tani sebanyak 5.725 orang, mantri statistik sebanyak 4.757 orang, medik/para medik 205 orang, petugas revitalisasi pekebunan sebanyak 660 orang serta petugas penyedia layanan informasi pasar sebanyak 150 orang; (ii) pemberdayaan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) sebagai penyempurnaan LUEP dengan sasaran 750 gapoktan dan 480 unit lumbung pangan, dan diversifikasi pangan pada 1.213 kelompok sasaran; dan (iii) pengembangan agroindustri perdesaan sebanyak 687 unit, integrasi tanaman ternak sebanyak 365 lokasi, peremajaan tanaman perkebunan sebanyak 84.300 ha, pengembangan pertanian organik dan pertanian berkelanjutan sebanyak 132 unit, peningkatan pascapanen dan pemasaran komoditas di 282 lokasi. B.
Revitalisasi Perikanan
Tindak lanjut dari kegiatan revitalisasi perikanan adalah sebagai berikut (a) pengembangan Industri Perikanan Terpadu melalui pengembangan industri perikanan tuna, tambak udang, dan rumput laut secara terpadu dan massal di daerah produsen di seluruh Indonesia; (b) pengembangan prasarana pelabuhan sebagai basis pengembangan industri terpadu, khususnya di daerah perbatasan 19 - 19
sebagai penangkal dan pencegah IUU fishing, transhipment dari kapal ke kapal angkut secara ilegal; (c) pengembangan prasarana budi daya perikanan, khususnya saluran primer bagi irigasi tambak udang, termasuk mendorong swasta untuk mengembangkan industri benih, industri pakan, dan industri penangkal hama dan penyakit udang; (d) penyediaan bantuan langsung masyarakat berupa sarana usaha dan prasarana dasar; (e) penjaminan distribusi BBM melalui pembangunan SPDN (Solar Packed Dealer Nelayan); (f) penyediaan kedai pesisir untuk membantu masyarakat pesisir dalam penyediaan perbekalan; (g) pengembangan lahan budidaya di 250 lokasi kawasan budidaya, 5 lokasi kawasan Proyek Pengembangan Budidaya Berkelanjutan melalui Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan, pengembangan sarana prasarana pengolahan di 13 pelabuhan perikanan, dan pembinaan Unit Pengolahan Ikan (UPI) di 8 pelabuhan perikanan; (h) pembangunan/pengembangan 21 Pelabuhan Perikanan, 25 Pangkalan Pendaratan Ikan, 33 Balai Benih Ikan Sentral, 23 Balai Benih Ikan Pantai, 10 Balai Benih Udang, dan 5 Balai Benih Udang Galah, serta restrukturisasi armada perikanan di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP); (i) pengembangan usaha perikanan tangkap terpadu berbasis kawasan, pelayanan perijinan, peningkatan akses permodalan bagi 250 kelompok pembudidaya, pembinaan 894 Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB), diversifikasi usaha nelayan di 33 provinsi, sertifikasi 3.000 bidang tanah nelayan, dan pengembangan 14 lokasi klaster pengolahan hasil perikanan; (j) pengembangan sistem rantai dingin di 33 provinsi, pengembangan 10 lokasi sentra pengolahan, pengembangan/akreditasi 39 Laboratorium Pengembangan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan di 17 provinsi; dan (k) peningkatan sisten penyuluhan dan pengembangan SDM-KP melalui peningkatan kompetensi 2.000 nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar, peningkatan kapasitas 2.350 penyuluh perikanan, akreditasi 6 Balai Pengembangan Pelatihan Perikanan, serta penyiapan tindak lanjut UU 16/2006. C.
Revitalisasi Kehutanan
Di bidang kehutanan, tindak lanjut yang akan dilakukan, selain melanjutkan kebijakan yang telah ditetapkan, yaitu antara lain: (i) memberi prioritas atas pemanfaatan dan pengembangan Hasil Hutan 19 - 20
Bukan Kayu (HHBK), baik pada Hutan Alam maupun pada Hutan Tanaman.; (ii) memberi prioritas atas pemanfaatan dan pengembangan jasa lingkungan kawasan hutan produksi dengan mempercepat proses penetapan draft Peraturan Menteri Kehutanan tentang Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan; (iii) mempercepat pembangunan hutan tanaman, khususnya Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dengan penambahan pencadangan areal untuk HTR oleh Menteri Kehutanan dan pemberian IUPHHK-HTR oleh Bupati dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan dan mendukung pemenuhan bahan baku bagi industri primer hasil hutan kayu; (iv) percepatan proses pemberian izin pada kawasan hutan yang tidak dibebani hak/izin sehingga segera ada pemegang izin (baik IUPHHK-HA/HPH, IUPHHK-HT/HTI, maupun IUPHHK-RE); (v) mendorong sertifikasi PHPL (Pengelolaan Hutan Produksi Lestari) pada hutan alam dan hutan tanaman (secara mandatory atau voluntary); (vi) memantau peredaran hasil hutan kayu, baik yang legal maupu ilegal; (vii) mempercepat penyelesaian penyusunan dan pengesahan peraturan perundang-undangan dan pedoman operasional yang berkenaan dengan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam, serta penyusunan kriteria dan indikator pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi; (viii) meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pengelola jasa lingkungan dan wisata alam melalui pelatihan dan penyegaran, serta meningkatkan kerjasama dengan instansi/institusi di bidang tersebut dan (ix) membangun Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).
19 - 21
