BAB 18 REVITALISASI PERTANIAN

BAB 18 REVITALISASI PERTANIAN

BAB 18 REVITALISASI PERTANIAN A. KONDISI UMUM Sektor pertanian telah berperan dalam perekonomian nasional melalui sumbangannya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penerimaan ekspor, penyediaan tenaga kerja dan penyediaan pangan nasional. Selain sumbangan tersebut, sektor pertanian juga memiliki kontribusi dalam memperkuat keterkaitan antarindustri, konsumsi dan investasi. Hasil pembangunan pertanian, termasuk perikanan dan kehutanan, pada tahun 2004 telah menghasilkan pertumbuhan sektor pertanian sebesar 4,1 persen dan 3,8 persen pada tahun 2005. Kemampuan sektor pertanian untuk menyerap tenaga kerja sebesar 40,6 juta dan 40,7 juta pada periode yang sama dan kontribusi terhadap PDB sebesar 15,4 persen di tahun 2004 dan 15,3 persen di tahun 2005. Khusus untuk subsektor perikanan, pada tahun 2003, memberikan kontribusi sebesar 2,5 persen dari PDB nasional, belum termasuk pengolahan produk perikanannya. Dalam tahun 2004 dan 2005 diperkirakan kontribusi subsektor perikanan terhadap PDB nasional naik masingmasing menjadi 2,7 persen dan 2,8 persen. Sementara itu, dalam penyediaan pangan, produksi padi, pada tahun 2004 mencapai 54,1 juta ton atau mengalami kenaikan sebesar 3,6 persen, dan produksi jagung mencapai 11,6 juta ton atau naik sebesar 2,5 persen. Produksi padi ini telah mampu mencukupi sekitar 94 persen dari konsumsi beras nasional. Ketersediaan pangan di tingkat nasional ini, juga diikuti dengan perbaikan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Konsumsi energi yang pada tahun 1996 sebesar 2.002 kalori/kapita/hari, dan sempat menurun pada masa krisis menjadi 1.852 kalori/kapita/hari (1999), pada tahun 2002 meningkat cukup signifikan menjadi 1.986 kalori/kapita/hari. Konsumsi protein yang juga menurun dari 54,4 gram/kapita/hari pada tahun 1996, menjadi 48,7 gram/kapita/hari pada tahun 1999, telah meningkat kembali menjadi 54,4 gram/kapita/hari pada tahun 2002. Peningkatan konsumsi protein ini didukung oleh peningkatan konsumsi ikan, yang pada tahun 2003 sebesar 24,7 kg/kapita/tahun. Pada tahun 2004 konsumsi ikan meningkat menjadi sebesar 25,3 kg/kapita/tahun dan pada tahun 2005 diperkirakan akan mencapai 26,2 kg/kapita/tahun. Namun demikian, komposisi konsumsi energi ini masih didominasi oleh beras dan masih kurang pada protein, sehingga pola konsumsi ini baru mencapai skor pola pangan harapan (PPH) sebesar 65 dari skor 100 yang dinilai ideal untuk dapat membangun sumberdaya manusia yang berkualitas. Sejalan dengan itu, produksi bahan pangan serat berupa sayur mayur dan buahbuahan pada tahun 2004 meningkat sekitar 3 persen - 7 persen dari tahun sebelumnya, dan pada tahun 2005 masih akan meningkat lagi. Pada sub sektor perkebunan, produksi komoditas tebu yang sampai dengan tahun 1999 mengalami pertumbuhan negatif, pada kurun waktu 2000-2003 mengalami pertumbuhan positif dengan rata-rata sekitar 7,4

persen per tahun. Produksi minyak sawit dan karet pada tahun 2004 mengalami peningkatan masing-masing sebesar 13,6 persen dan 4,3 persen dibanding tahun 2003. Untuk subsektor peternakan, peningkatan produksi ayam broiler dan petelur pada tahun 2002-2003 berturut-turut mencapai sebesar 23,4 persen dan 10,3 persen per tahun. Selanjutnya, volume produksi dan ekspor hasil perikanan juga terus menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2003 volume produksi perikanan mencapai sebesar 5,9 juta ton dan perolehan devisa dari hasil ekspor sebesar US$ 1,64 miliar. Produksi perikanan ini pada tahun 2004 dan 2005 diperkirakan meningkat masing-masing mencapai sebesar 6,2 juta ton dan 6,5 juta ton, atau setara dengan Rp. 51,5 triliun dan Rp. 59,2 triliun. Produksi perikanan tersebut masih didominasi oleh hasil perikanan tangkap, sementara usaha perikanan budidaya belum diusahakan secara optimal. Sementara itu, di bidang kehutanan, untuk mendukung optimalisasi pemanfaatan sumberdaya hutan, pada tahun 2005, dilakukan pembentukan Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional di 4 wilayah yang dimaksudkan untuk sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kehutanan, pengalokasian kawasan hutan dengan tujuan khusus sebanyak 22 kawasan untuk mendukung berkembangnya kelembagaan kehutanan yang tumbuh di masyarakat, pengembangan SDM serta penelitian. Selain itu, untuk merehabilitasi dan memulihkan cadangan sumberdaya hutan dalam rangka Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan telah ditetapkan 282 daerah aliran sunga (DAS) prioritas I dan II. Untuk meningkatkan kondisi sosial masyarakat di dalam dan sekitar hutan dilakukan Pembinaan Masyarakat Desa Hutan oleh 169 pemegang HPH di Luar Jawa dan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat oleh Perum Perhutani di Jawa, serta Hutan Kemasyarakatan. Permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dalam tahun 2006 adalah meningkatnya alih fungsi lahan pertanian, terutama pertanian pangan, belum optimalnya pemanfaatan lahan, rendahnya kualitas sumberdaya manusia pertanian, masih terbatasnya akses petani dan nelayan terhadap sumberdaya produktif dan infrastruktur pertanian. Keterbatasan permodalan juga membatasi berkembangnya peningkatan pengolahan hasil dan penerapan teknologi untuk meningkatkan produktivitas, kualitas dan nilai tambah dalam rangka meningkatkan daya saing komoditas pertanian, perikanan dan kehutanan. Tantangan terbesar untuk dapat mengatasi itu semua adalah masih lemahnya lembaga petani dan lembaga pendukung pertanian, sehingga kurang mendukung keberlanjutan dan efektifitas upaya-upaya pembangunan pertanian. Kelemahan ini juga kurang mendukung peningkatan efisiensi usaha, nilai tambah dan upaya-upaya untuk meningkatkan posisi tawar petani dalam rangka peningkatan daya asing komoditas pertanian, yang dapat menghambat peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani dan masyarakat perdesaan pada umumnya. Selanjutnya, ketergantungan sektor pertanian terhadap sektor lain dan adanya otonomi daerah juga menuntut koordinasi lintas sektor dan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang lebih baik. Secara spesifik, permasalahan dan tantangan di subsektor perikanan yang masih akan terus dihadapi dalam tahun 2006 adalah: (1) belum optimalnya produksi perikanan karena masih rendahnya produktivitas nelayan perikanan tangkap dan masih lemahnya teknologi budidaya perikanan; (2) rendahnya kemampuan penanganan dan pengolahan II.18 – 2

hasil perikanan dan kemampuan pemasaran produk perikanan sehingga nilai jual produk perikanan rendah; (3) terbatasnya infrastruktur perikanan, lambatnya perkembangan teknologi perikanan, sistem hukum, penegakan hukum terutama di laut dan kelembagaan perikanan yang masih lemah, serta dukungan data dan informasi perikanan yang masih minim; (4) sebagian besar armada kapal penangkapan ikan didominasi oleh kapal-kapal ikan dibawah 10 GT, sedangkan kapal dengan tenaga besar yang beroperasi di perairan Indonesia masih dimiliki oleh asing, yang tidak lepas dari isu pencurian ikan (illegal fishing) oleh nelayan dan kapal asing; dan (5) masalahmasalah dalam perdagangan internasional yang berkaitan dengan hambatan tarif dan nontarif seringkali menghambat laju ekspor komoditas perikanan. Sementara itu, peran pemanfaatan hutan selama ini masih baru terfokus produksi kayu. Hasil hutan nonkayu yang telah diusahakan oleh masyarakat secara tradisional dan pemanfaatan jasa lingkungan dari ekosistem hutan belum dimanfaatkan secara optimal. Belum berkembangnya kegiatan-kegiatan tersebut antara lain disebabkan karena belum adanya peraturan perundangan yang mengatur akses masyarakat terhadap pemanfaatan hutan, belum berkembangnya industri pengolahan hasil hutan skala kecil dan menengah, serta belum adanya mekanisme pendanaan UKM di bidang kehutanan.

B. SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006 Tercapainya pertumbuhan PDB sektor pertanian, yang terdiri dari sub sektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, peternakan, perikanan, dan kehutanan sebesar 3,9 persen. Dengan tingkat pertumbuhan tersebut diharapkan sektor pertanian secara luas dapat menyerap tenaga kerja sekitar 40,9 juta orang. Secara rinci, sasaran tahun 2006 adalah sebagai berikut: (1) Terjaganya tingkat produksi beras dalam negeri dengan tingkat ketersediaan minimal 90 persen dari kebutuhan domestik; dan (2) Meningkatnya ketersediaan pangan ternak dan ikan dalam negeri; (3) Diversifikasi produk, ketersediaan dan konsumsi pangan untuk menurunkan ketergantungan pada beras; (4) Meningkatnya konsumsi masyarakat terhadap protein hewani yang berasal dari ternak dan ikan; (5) Meningkatnya daya saing dan nilai tambah produk pertanian, perikanan dan kehutanan; (6) Meningkatnya produksi dan ekpor hasil pertanian, perikanan dan kehutanan; (7) Meningkatnya pendapatan dan kemampuan petani dan pembudidaya ikan dalam menghasilkan komoditas berdaya saing; (8) Termanfaatkannya potensi sumberdaya hutan secara efisien, optimal, adil dan berkelanjutan; (9) Terjaganya keseimbangan antara daya dukung dan tingkat pemanfaatan sumberdaya perikanan.

C. ARAHAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006 Kebijakan pembangunan pertanian diarahkan pada: (1) penguatan dan penumbuhan lembaga petani; (2) penguatan dan penumbuhan kembali sistem penyuluhan dan pendampingan pertanian dan perikanan; (3) penguatan basis data dan informasi pertanian dan perikanan; (4) pengamanan ketersediaan pangan dari produksi dalam negeri melalui upaya-upaya untuk mengamankan daerah irigasi dan optimalisasi lahan; II.18 – 3

(5) pelaksanaan diversifikasi konsumsi untuk mengurangi ketergantungan terhadap beras dan peningkatan mutu gizi; (6) peningkatan nilai tambah dan kualitas produk pertanian dan perikanan melalui peningkatan pengolahan hasil dan pengembangan agroindustri; (7) pengembangan masyarakat pesisir dan nelayan skala kecil; (8) peningkatan hasil hutan tanaman dan hasil hutan nonkayu; dan (9) peningkatan dukungan sektor lain untuk pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan, terutama peningkatan perkreditan, jalan desa dan jalan usaha tani, pengamanan penyediaan pupuk untuk sarana produksi pertanian, serta sarana dan prasana perikanan. Secara khusus arah kebijakan pembangunan perikanan dalam tahun 2006 adalah sebagai berikut: (1) Meningkatkan pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya perikanan secara optimal, adil, dan lestari, sesuai dengan daya dukung ekosistemnya; (2) Mengembangkan perikanan tangkap di perairan/kawasan yang masih belum/kurang dimanfaatkan, seperti sumber daya ikan laut dalam, laut lepas, dan ZEE; dan mengendalikan penangkapan di perairan/kawasan yang telah mengalami overfishing; (3) Mengembangkan dan menata kembali perikanan budidaya, melalui pola budidaya yang lebih efisien, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan; (4) Mengembangkan usaha perikanan berbasis kerakyatan, dan memberdayakan masyarakat pesisir dan nelayan kecil; (5) Mengembangkan dan merehabilitasi sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil; (6) Mengembangkan dan meningkatkan mutu produk perikanan, baik dalam proses produksi maupun pengolahannya; (7) Mengembangkan penelitian dan Iptek perikanan; dan (8) Mengembangkan kebijakan, perencanaan, dan peraturan perundangan di bidang perikanan sebagai instrumen penting dalam pembangunan perikanan. Selanjutnya, kebijakan pembangunan kehutanan diarahkan pada: (1) peningkatan nilai tambah dan manfaat hasil hutan nonkayu; (2) pemberian insentif pengembangan hutan tanaman industri; (3) peningkatan partisipasi kepada masyarakat luas dalam pengembangan hutan tanaman; dan (4) peningkatan produksi hasil hutan nonkayu untuk kesejahteraan masyarakat sekitar hutan yang semuanya dimaksudkan untuk diversifikasi usaha bagi petani dan masyarakat perdesaan pada umumnya, dan mendukung produksi pangan melalui optimalisasi pemanfaatan hutan alam dan pengembangan hutan tanaman dan hasil hutan non kayu.

II.18 – 4

D. MATRIKS PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2006 No. 1.

Program/ Kegiatan Pokok RPJM Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kegiatan Pokok: 1. Pengamanan ketersediaan pangan dari produksi dalam negeri, antara lain melalui pengamanan lahan sawah di daerah irigasi, peningkatan mutu intensifikasi, serta optimalisasi dan perluasan areal pertanian; 2. Peningkatan distribusi pangan melalui penguatan kapasitas kelembagaan pangan dan peningkatan infrastruktur perdesaan yang mendukung sistem distribusi pangan , untuk menjamin keterjangkauan masyarakat atas pangan; 3. Peningkatan pasca panen dan pengolahan hasil, melalui optimalisasi pemanfaatan alat dan mesin pertanian untuk pasca panen dan pengolahan hasil, serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi pertanian utk menurunkan kehilangan hasil (looses); 4. Diversifikasi pangan, melalui peningkatan ketersediaan pangan hewani, buah dan sayuran, rekayasa sosial terhadap pola konsumsi

Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006

1.

Sasaran Program

Penyusunan langkah-langkah untuk optimalisasi lahan, perluasan areal dan pencegahan konversi lahan pertanian; 2. Pembinaan untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat produksi padi dalam negeri; 3. Penguatan kapasitas kelembagaan pangan di daerah; 4. Penguatan Karantina Pertanian; 5. Penyusunan langkah-langkah untuk penurunan susut pasca panen secara bertahap; 6. Pembinaan pasca panen dan pemantapan lembaga pengolahan hasil untuk peningkatan mutu; 7. Penyusunan strategi peningkatan produksi daging nasional; 8. Pengembangan sumber pangan alternatif; 9. Perluasan penyusunan indikator rawan pangan di daerah; dan 10. Penyusunan langkah-langkah untuk mengatasi rawan pangan nasional.

1.

2.

3.

4.

II.18 – 5

Terjaganya tingkat produksi beras dalam negeri dengan tingkat ketersediaan minimal 90 persen dari kebutuhan domestik; Meningkatnya ketersediaan pangan dari protein hewani dan pangan alternatif; Meningkatnya fungsi kelembagaan pangan dalam mengatasi masalah pangan di daerah; dan Tercegah masuk dan tersebarnya hama penyakit dan organisme pengganggu yang dapat menurunkan produksi dan keamanan pangan.

Instansi Pelaksana

Dep. Pertanian

Pagu Indikatif (Juta Rupiah)

1.510.466,3

No.

Program/ Kegiatan Pokok RPJM


Sasaran Program

Instansi Pelaksana

1. Meningkatnya produksi dan ekspor komoditas pertanian; 2. Meningkatnya daya saing dan nilai tambah produk pertanian; dan 3. Meningkatnya diversifikasi usaha petani dan pendapatan petani.

Dep. Pertanian, Kementerian Koord. Bidang Perekonomian


masyarakat menuju pola pangan dengan mutu yang semakin meningkat, dan peningkatan minat dan kemudahan konsumsi pangan alternatif/pangan lokal; dan 5. Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan melalui peningkatan bantuan pangan pada keluarga miskin/rawan pangan, peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan dan pengembangan sistem antisipasi dini thd kerawanan pangan 2.

Program Pengembangan Agribisnis Kegiatan pokok: 1. Pengembangan diversifikasi usaha tani melalui pengembangan usahatani dengan komoditas bernilai tinggi dan pengembangan kegiatan off-farm utk meningkatkan pendapatan dan nilai tambah; 2. Peningkatan nilai tambah produk pertanian dan perikanan melalui peningkatan penanganan pasca panen, mutu, pengolahan hasil dan pemasaran dan

1. Pembinaan utk diversifikasi usaha tani utk meningkatkan pendapatan; 2. Penyempurnaan standar mutu dan perbaikan mutu komoditas pertanian sesuai standar internasional; 3. Pembinaan penanganan pasca panen dan perbaikan mutu komoditas pertanian; 4. Pembinaan dan dukungan kepada kelompok tani utk meningkatkan partisipasi dalam pemeliharaan infrastuktur usaha tani; 5. Pembinaan kemampuan petani untuk mengakses perkreditan;

II.18 – 6

1.464.827,0


No.

3.

4.

5.

6.

7.

pengembangan agroindusri di perdesaan; Pengembangan dan rehabilitasi infrastruktur pertanian dan perdesaan, melalui perbaikan jaringan irigasi dan jalan usahatani serta infrastruktur perdesaan lainnya; Peningkatan akses terhadap sumberdaya produktif, terutama permodalan; Pengurangan hambatan perdagangan antar wilayah dan perlindungan dari sistem perdagangan dunia yang tidak adil; Peningkatan iptek pertanian dan pengembangan riset pertanian melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat dan spesifik lokasi yang ramah lingkungan; dan Pengembangan lembaga keuangan perdesaan dan sistem pendanaan yang layak bagi usaha pertanian, antara lain melalui pengembangan dan penguatan lembaga keuangan mikro/perdesaan, insentif permodalan dan pengembangan pola-pola pembiayaan yang layak dan sesuai bagi usaha pertanian.


Sasaran Program

6. Identifikasi dalam pengurangan hambatan pemasaran hasil pertanian antar wilayah; 7. Identifikasi dan penyusunan langkah-langkah untuk melindungi usaha pertanian dari persaingan yang tidak sehat; 8. Pengembangan iptek dan diseminasi teknologi tepat dan spesifik lokasi; 9. Pengembangan pola pembiayaan yang sesuai utk usaha tani; 10. Meningkatkan ketersediaan dan akses terhadap sarana dan prasarana usaha pertanian; 11. Meningkatkan teknologi pengolahan produk dan hasil pertanian; dan 12. Meningkatkan pemanfaatan dan produktivitas lahan tidur

II.18 – 7

Instansi Pelaksana


No. 3.

4.

Program/ Kegiatan Pokok RPJM Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Kegiatan Pokok: 1. Revitalisasi sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang secara intensif perlu dikoordinasikan dengan pemerintah daerah baik propinsi maupun kabupaten; 2. Penumbuhan dan penguatan lembaga pertanian dan perdesaan untuk meningkatkan posisi tawar petani dan nelayan; 3. Penyederhanaan mekanisme dukungan kepada petani dan pengurangan hambatan usaha pertanian; 4. Pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia pertanian (a.l. petani, nelayan, penyuluh dan aparat pembina); 5. Perlindungan terhadap petani dari persaingan usaha yang tidak sehat dan perdagangan yang tidak adil; dan 6. Pengembangan upaya pengentasan kemiskinan. Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan Kegiatan pokok: 1. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir;


Sasaran Program

Instansi Pelaksana


1. Penguatan dan peningkatan fungsi lembaga pelayanan dan penyuluhan pertanian; 2. Penyusunan basis data dan informasi pertanian untuk analisis kebijakan; 3. Penyusunan langkah-langkah pengembangan lembaga petani; 4. Penyempurnaan mekanisme dukungan kepada pertanian; 5. Identifikasi instrumen dan upaya penguatan untuk melindungi petani dari persaingan yang tidak adil; 6. Diklat penyuluhan, pengembangan sekolah lapang dan pendampingan kepada petani; dan 7. Pemberdayaan dan pendampingan petani skala kecil.

1. Meningkatnya kemampuan penyuluh, fungsi pelayanan dan penyuluhan pertanian; 2. Meningkatnya kemampuan petani untuk mengelola usaha pertanian secara efisien dan berdaya saing; dan 3. Tersusunnya basis data dan informasi pertanian untuk analisis kebijakan.

Dep. Pertanian

1.058.723,6

1. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, dan pemberdayaan

1. Meningkatnya kegiatan ekonomi jasa pelayanan dan diversifikasi

Dep. Kelautan dan Perikanan

1.242.129,3

II.18 – 8

No.



2. Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau, dan air tawar; 3. Percepatan dan penataan kembali usaha budidaya tambak dan air tawar; 4. Penyempurnaan iptek dan sistem perbenihan; 5. Pengembangan sistem sertifikasi balai benih dan lahan budidaya; 6. Pembangunan pelabuhan perikanan untuk mendukung perikanan samudera; 7. Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana perikanan; 8. Peningkatan usaha perikanan skala kecil, termasuk di pulau-pulau kecil yang potensial; 9. Pengendalian dan peningkatan pelayanan perizinan usaha; 10. Penyusunan kebijakan dan perencanaan pengelolaan perikanan untuk setiap kawasan; 11. Peningkatan pemasaran, standar mutu, dan nilai tambah produk perikanan; 12. Penguatan kelembagaan dan tata laksana kelembagaan; 13. Pengembangan iptek dan peningkatan riset perikanan, termasuk artificial breeding

pembudidaya ikan; 2. Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau, dan air tawar, serta pengembangan pemanfaatan sumber daya perairan umum; 3. Pengembangan dan penataan kembali usaha budidaya tambak serta sertifikasi lahan tambak; 4. Pengembangan dan rehabilitasi sarana dan prasarana perikanan skala kecil dan di perdesaan 5. Pembangunan pelabuhan perikanan dan pengembangan standarisasi pelabuhan perikanan; 6. Pengembangan armada perikanan tangkap dan sarana pendukung lainnya; 7. Pengembangan sistem rantai dingin hasil laut dan ikan; 8. Pengembangan sistem perbenihan, pasar benih, penanganan hama dan penyakit ikan; 9. Intensifikasi pembinaan mutu hasil perikanan; 10. Pengendalian dan peningkatan pelayanan perizinan usaha perikanan; 11. Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan; 12. Pengembangan pasar ikan higenis; 13. Pengembangan raiser ikan hias; 14. Pengembangan dan optimalisasi karantina ikan; 15. Penguatan kelembagaan dan peningkatan operasional tata laksana lembaga;

Sasaran Program usaha di perdesaan dan pesisir; 2. Meningkatnya ekspor dan produktivitas usaha perikanan; 3. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja dan pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan; 4. Meningkatnya daya saing, nilai tambah produk perikanan; 5. Meningkatnya produksi/ ketersediaan dan konsumsi ikan masyarakat; 6. Meningkatnya sarana dan prasarana perikanan; 7. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan kualitas sumberdaya manusia perikanan; 8. Meningkatnya akses nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat pesisir lainnya terhadap permodalan dan sumber daya produksi lainnya; dan 9. Meningkatnya kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir lainnya.

II.18 – 9

Instansi Pelaksana


No.

5.



dan rekayasa genetika komoditas unggulan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi; 14. Pengembangan sistem data, statistik dan informasi perikanan; 15. Peningkatan kualitas SDM, penyuluh dan pendamping perikanan; dan 16. Peningkatan profesionalisme perencanaan dan pengawasan pembangunan perikanan.

16. Pengembangan teknologi dan riset di bidang perikanan; 17. Peningkatan sumber daya manusia perikanan melalui peningkatan sarana dan prasarana, serta kualitas diklat; 18. Pengembangan sistem penyuluhan perikanan; 19. Pengembangan sistem data dan informasi kelautan dan perikanan terpadu; dan 20. Peningkatan profesionalisme perencanaan dan pengawasan pembangunan.

Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan Kegiatan Pokok: 1. Pengembangan produkproduk kayu bernilai tinggi dan pengembangan cluster industri kehutanan berbasis wilayah; 2. Pengurangan kapasitas industri pengolahan kayu dan diversifikasi sumber bahan baku industri perkayuaan antara lain dengan menjajagi kemungkinan impor dari negara tetangga; 3. Pemasaran dan pengendalian peredaran hasil hutan; 4. Pembinaan industri kehutanan primer; 5. Pengembangan hutan tanaman industri terutama

Sasaran Program

1. Penyiapan prakondisi unit pengelolaan; 2. Pembinaan kelembagaan usaha pemanfaatan hutan alam; 3. Pembinaan dan penertiban industri hasil hutan; 4. Optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan dana reboisasi; 5. Pengembangan hutan tanaman; 6. Pengembangan dan pemasaran serta pengendalian peredaran hasil hutan; 7. Pengembangan hasil hutan non kayu; 8. Perencanaan dan pengembangan hutan kemasyarakatan (social forestry); 9. Pengembangan usaha perhutanan

1. 2.

3.

4. 5.

6. 7.

II.18 – 10

Terwujudnya penataan hutan produksi; Meningkatnya kinerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu hutan alam; Pengembangan manajemen hutan tanaman dan mendorong percepatan pembangunan hutan tanaman di 17 propinsi; Terselesaikannya tunggakan dan intensifikasi iuran kehutanan; Berkembangnya pemasaran produk kayu dan non kayu serta terpantaunya peredaran hasil hutan kayu ilegal; Membina dan mengendalikan industri primer hasil hutan kayu; Tersusunnya perencanaan dan

Instansi Pelaksana

Dep. Kehutanan


156.182,1

No.

Program/ Kegiatan Pokok RPJM pada kawasan hutan non produktif, termasuk untuk kemudahan perijinan usaha dan kemudahan permodalan/pinjaman; 6. Pengembangan hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan, termasuk pemberian hak pengelolaan untuk periode tertentu kepada masyarakat untuk mengembangkan hutan tanaman dan hasil hutan non kayu; 7. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat, khususnya masyarakat yang hidup di sekitar hutan (peladangan berpindah, pionir hutan atau transmigran, dan sebagainya), dalam pengembangan hutan tanaman yang lestari; dan 8. Pengembangan iptek untuk menunjang peningkatan produktivitas sektor kehutanan.


Sasaran Program

rakyat.

8.

II.18 – 11

pengembangan model unit usaha dan kelembagaan masyarakat (social forestry) dan hasil hutan non kayu; dan Tersusun dan terlaksananya pengembangan kelembagaan usaha perhutanan rakyat.

Instansi Pelaksana


BAB 18 REVITALISASI PERTANIAN

Recommend Documents