DUKUNGAN PENYULUH DI KELEMBAGAAN PETANI PADA PENGUATAN PERKEBUNAN KOPI RAKYAT

DUKUNGAN PENYULUH DI KELEMBAGAAN PETANI PADA PENGUATAN PERKEBUNAN KOPI RAKYAT Dayat Program Studi Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian, Bogor E-mail: [email protected]

RINGKASAN Indonesia merupakan negara penghasil kopi no 4 di dunia. Produknya sangat diminati oleh pasar Internasional terutama Amerika, Eropa dan Jepang. 94% dari luas areal kopi merupakan perkebunan rakyat, sedang sisanya diusahakan oleh perkebunan swasta. Permasalah yang dihadapi oleh perkebunan rakyat adalah rendahnya produktivitas dan organisasi usahatani. Oleh sebab itu peran penyuluh sangat penting untuk meningkatkan kemampuan petani dalam menguasai teknologi dan menerapkannya dalam usahatani kopi. Tenaga penyuluh juga mengalami berbagai permasalahan di antaranya usia para penyuluh yang mendekati pensiun, kurangnya peremajaan, wilayah binaan yang cukup luas, kurangnya sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan penyuluh. Desentralisasi Penyuluhan Pertanian akan mengubah paradigma penyuluhan pertanian dari instruktif regulatif menjadi informatif fasilitatif, dan transfer teknologi ke pendampingi teknologi serta pengembangan kemitraan. Dukungan penyuluhan di kelembagaan petani pada penguatan perkebunan kopi rakyat tidak lagi merupakan aparatur pemerintah tapi penyedia jasa konsultan agribisnis. Kata kunci: penyuluh, kopi rakyat, kelembagaan petani, paradigma.

PENDAHULUAN Fokus utama pembangunan pertanian adalah mengerahkan upaya peningkatan kesejahteraan petani melalui pendekatan sistem agribisnis secara utuh serta pembangunan wilayah terpadu yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi perdesaan. Berkenan dengan pembangunan pertanian, peran penyuluh dalam pembangunan pertanian semakin diperlukan dan menempati posisi strategis bagi keberhasilan pembangunan. Perubahan petani bertolak dari adanya ide baru hasil penelitian yang diterima dan diolah (direkayasa) oleh penyuluh, selanjutnya disuluhkan (sesuai dengan tingkat kemajuan) ke petani dalam meningkatkan usaha tani. Pembangunan perkebunan kopi rakyat memerlukan upaya yang tidak hanya meningkatkan produksi dan produktivitas saja, tetapi juga upaya meningkatkan kemampuan petani menerapkan konsepsi agribisnis dengan pengelolaan sumber daya seefisien mungkin.

44

Penguatan Inovasi Teknologi Mendukung Kemandirian Usahatani Perkebunan Rakyat

Era perdagangan bebas diperlukan produk kopi hasil usahatani perkebunan kopi rakyat dengan kualitas/mutu yang berstandarkan internasional, agar produk tersebut memiliki daya saing di pasar, baik pasar domestik maupun pasar internasional.

PERKEBUNAN KOPI RAKYAT Iklim Indonesia yang mendukung tumbuhnya berbagai jenis kopi menjadikan Indonesia sebagai penghasil kopi terbesar nomor 3 di dunia. Di pasar internasional peluang pasar Indonesia masih terbuka lebar, kopi sebagai salah satu produk Indonesia hingga saat ini masih banyak diminati pasar internasional terutama Amerika, Eropa dan Jepang. Luas perkebunan kopi rakyat adalah 94% dari jumlah luas areal perkebunan kopi di Indonesia, sedangkan sisanya (6%) diusahakan oleh perkebunan besar negara/swasta. Produksi kopi Indonesia sebagian besar berasal dari Pulau Sumatera. Kontribusi Sumatera sekitar 70% dari produksi nasional. Wilayah produksi kopi menyebar di beberapa provinsi, terutama Lampung dan Sumatera Selatan. Pada umumnya perkebunan kopi rakyat belum dikelola secara baik seperti perkebunan besar negara/swasta. Permasalahan yang dihadapi pada perkebunan kopi rakyat adalah: 1) Rendahnya adopsi teknologi/keterbatasan penguasaan teknologi, 2) Produktivitas dan mutu yang relatif redah (pengolahan, sortasi, grading, standarisasi mutu hasil, labelisasi, dan kemasan), mutu hasil produksi yang kurang memenuhi syarat untuk diekspor. 3) Keterbatasan modal. 4) Pengetahuan petani kopi pada umumnya masih belum memadai. 5) Lemahnya pengorganisasian usahatani (agribisnis) dari hulu sampai hilir.

SISTEM PENYULUHAN Dalam UU Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan adalah: 1. Sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut sistem penyuluhan adalah seluruh rangkaian pengembangan kemapuan, pengetahuan keterampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan (Pasal 1 ayat 1). 2. Peyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efesiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup (Pasal 1 Penguatan Inovasi Teknologi Mendukung Kemandirian Usahatani Perkebunan Rakyat

45

ayat 2). 3. Penyuluh pertanian, penyuluh perikanan, atau penyuluh kehutanan, baik penyuluh PNS, swasta, maupun swadaya, yang selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan penyuluhan (Pasal 1 ayat 18). 4. Penyuluhan dilakukan oleh penyuluh PNS, penyuluh swasta dan/atau penyuluh swadaya (Pasal 20 ayat 1). Beberapa faktor penting yang menjadi anatomi/struktur sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan terdiri dari: 1) Kelembagaan, 2) Ketenagaan, 3) Penyelenggaraan, 4) Sarana dan prasarana, 5) Pembiayaan, dan 6) Pembinaan dan pengawasan.

KETENAGAAN Penyuluhan dilakukan oleh penyuluh PNS, penyuluh swasta dan/atau penyuluh swadaya (UU Nomor 16/2006 Pasal 20 ayat 1). Sedangkan peran penyuluh sebagai: 1) Peran komunikator, 2) Peran motivator, 3) Peran educator, 4) Peran dinamisator, 5) Peran organisator, dan 6) Peran penasihat. Permasalahan yang dihadapi dalam ketenagaan adalah: 1) Secara kuantitas jauh dari kebutuhan ideal, 2) Secara kualitas belum memadai karena jarang mendapat pelatihan-pelatihan dalam upaya peningkatan kompetensi, 3) Usia penyuluh sebagian besar menuju pada usia pensiun, 4) Kurangnya peremajaan/kaderisasi yang berkesinambungan, 5) Wilayah kerja dan binaan penyuluh termasuk luas dan banyak, dan 6) Dukungan sarana/prasarana dan pembiayaan yang belum sesuai dengan kebutuhan penyuluh. Upaya untuk mengetahui permasalahan tersebut dilakukan sebagai aplikasi otonomi daerah dengan perubahan paradigma seperti pada Tabel 1 sebagai berikut: a) Desentralisasi penyuluhan pertanian dapat diartikan sebagai terjadinya perubahan pola penyuluhan pertanian dari yang bersifat instruktif regulatif ke arah informatif fasilitatif, b) Penyuluhan pertanian yang bersifat transfer teknologi berubah menjadi pendamping petani, atau dari peran mengajar bertani ke mengajar petani, sehingga terwujud penyuluhan pendampingan partisifatif, c) Pemerintah kabupaten kota harus mampu menyediakan penyuluh pertanian yang mampu membangun dan memelihara hubungan interaktif antara komunitas petani, swasta dan pemerintah.

46


Tabel 1. Pergeseran paradigma penyuluhan pertanian. Faktor 1. Model

a.

b. c. d.

2. Klien

3. Penyuluh

4. Proses

Paradigma Lama Transfer teknologi. Ukuran keberhasilan adalah produksi meningkat. Manusia dipandang sebagai obyek penyuluhan. Keberhasilan sangat bergantung kepada peneliti dan penyuluh. Kebergantungan pada satu orang penyuluh. Arus komunikasi bersifat linier. Penyuluh lebih berperan daripada klien dan komunikasi bersifat satu arah ( top down).

Klien sebagai penerima informasi kurang dilibatkan dalam keseluruhan kegiatan Memilki ciri -ciri pengajar, melakukan kegiatan mengajar dan sebagai sumber informasi serta dianggap sebagai ahli . a. Proses pemberian ilmu, penyuluh menyiapkan materi penyuluhan . b. Hirarkhi penyuluhan dari pusat sampai daerah.

Paradigma Baru a. Berdasarkan pada falsafah pendidikan yang berorientasi pada unsur klien. Ukuran keberhasilan adalah, manusia yang tahu dan mampu/berdaya. b. Model pemberdayaan dengan penyediaan informasi. c. Mengembangkan sinergisme antar lembaga terkait. d. Partisipasi klien lebih besar daripada penyuluh. Komunikasi dengan banyak arah bersifat bottom up . Klien sebagai mitra. Petani sebagai sumber/saluran informasi. Berperan sebagai sumber/saluran informasi, fasilitator, mediator, dan pemandu yang bersifat demokratis dan egaliter. a. Proses penemuan ilmu, klien berinteraksi dengan lingkungan alam, sosial dan akses ke sumber informasi. b. Mengembangkan kemitraan.

KELEMBAGAAN PETANI Dalam UU Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan: · Kelembagaan petani, pekebun peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, dan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk pelaku utama (Pasal 1 ayat 17). · Kelembagan pelaku utama beranggotakan petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, dan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang dibentuk oleh pelaku utama, baik formal maupun non formal (Pasal 19 ayat 1). · Kelembagaan petani mempunyai fungsi sebagai wadah proses pembelajaran, wahana kerjasama, unit penyediaan sarana dan prasarana produksi, unit produksi, unit pengolahan dan pemasaran serta unit jasa penunjang (Pasal 19 ayat 2). Penguatan Inovasi Teknologi Mendukung Kemandirian Usahatani Perkebunan Rakyat

47

· Kelembagaan petani dapat berbentuk kelompok, gabungan kelompok, asosiasi, atau koperasi (Pasal 19 ayat 3). · Kelembagan petani difasilitasi dan diberdayakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah agar tumbuh dan berkembang menjadi organisasi yang kuat dan mandiri sehingga mampu mencapai tujuan yang diharapkan anggotanya (Pasal 19 ayat 4). · Kelembagaan pelaku utama dibentuk secara partisipatif sesuai dengan kesepakatan di antara petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, dan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan (penjelasan Pasal 19 ayat 1). Organisasi yang dipilih bergantung pada 2 (dua) hal: 1) Kesiapan organisasi, 2) Kondisi masyarakat setempat, sedangkan prinsip dasar penumbuhan organisasi dalam pembangunan pertanian adalah: 1) Prinsip bertolak atas kenyataan yang ada (existing condition), 2) Prinsip kebutuhan, 3) Prinsip berpikir dalam kesisteman, 4) Prinsip partisipatif, 5) Prinsip efektifitas, 6) Prinsip efisiensi, 7) Prinsip fleksibilitas, 8) Prinsip orientasi pada nilai tambah atau keuntungan, 9) Prinsip desentralisasi, dan 10) Prinsip keberlanjutan. Pengorganisasian petani pada hakikatnya merupakan upaya untuk menjalankan tindakan kolektif, dengan keyakinan bahwa tindakan kolektif lebih murah dan efektif, pertimbangan petani untuk terlibat dalam berorganisasi adalah: 1) Apakah mereka dapat mengakses ke pasar karena sebelumnya mereka menghadapi biaya transaksi yang tinggi, 2) Apakah mereka dapat mengakses kredit dengan bunga yang tidak mahal, 3) Apakah mereka disediakan berbagai pelayanan untuk memperbaiki manajemen resiko di sektor hulu dan 4) Apakah mereka disediakan informasi, penyuluhan, serta dukungan logistik sehingga biaya transaksi yang lebih rendah dapat mereka raih.

PEMBINAAN KELEMBAGAAN PETANI Pembinaan kelembagaan petani dilakukan dengan: 1) Pengembangan dan pembinaa sarana produksi pertanian, 2) Pengembangan dan pembinaan dalam budidaya pertanian berwawasan agribisnis, 3) Pengembangan dan pembinaan dalam pengelolaan hasil pertanian yang berwawasan agroindustri, 4) Pengembangan dan pembinaan pertanian yang berwawasan internasional, dan 5) Pengembangan dan pembinaan dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku pertanian.

KELEMBAGAAN KELOMPOK TANI Secara teoritis: “kelompok tani dapat melayani anggotanya untuk seluruhan kebutuhan agribisnis, mulai dari hulu sampai hilir”. Definisi dari kelompok tani dan 48


gapoktan adalah: a) Kelompok tani pada dasarnya adalah organisasi non formal di pedesaan yang ditumbuh kembangkan “dari, oleh dan untuk petani” (PERMENTAN NOMOR 273/2007), b) Kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi linkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota (PERMENTAN NOMOR 273/2007), dan 3) Gabungan kelompok tani (gapoktan) adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan sekala ekonomi dan efesiensi usaha (PERMENTAN NOMOR 273/2007), sedang fungsi kelompok tani adalah 1) Kelas belajar, 2) Wahana kerja sama, dan 3) Unit produksi. Peran kelompok tani adalah: · Kelembagaan kelompok tani merupakan wadah atau tempat bagi masyarakat pertanian dalam mengaktualisasikan peranan sesuai dengan status yang dimiliki. · Peranan kelompok tani mencakup 2 aspek utama: (1) peranan dalam memfasilitasi anggotanya, yaitu a) membangun kemandirian, b) membantu proses belajar, c) penyebaran informasi antar anggota, d) penentuan teknologi oleh petani, (2) peranan dalam sistem agribisnis, yaitu peranan kelompok tani dalam agribisnis: pengorgaisasian usahatani dari hulu sampai hilir. Indikator kemampuan kelompok tani sebagai berikut: 1. Kemampuan merencanakan kegiatan untuk meningkatkan produktivitas usahatani (termasuk pasca panen dan analisis usahatani) para anggotanya, dengan penerapan rekomendasi yang tepat dan memanfaatkan sumber daya alam secara optimal. 2. Kemampuan melaksanakan dan mentaati perjanjian dengan pihak lain. 3. Kemampuan pemupukan modal dan pemanfaatan pendapatan secara rasional. 4. Kemampuan meningkatkan hubungan yang melembaga antar kelompok taninelayan dengan KUD. 5. Kemampuan menerapkan teknologi dan pemanfaatan informasi serta kerjasama kelompok yang dicerminkan oleh tingkat produktivitas dari usaha tani para anggota kelompok.

ARAH PEMBINAAN KELOMPOK TANI Arah pembinaan kelompok tani adalah penciptaan petani yang “tangguh dan mandiri”: · Mampu memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal. · Mampu mengatasi hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan terhadap usahatani. · Mampu menyesuaikan usahatani dengan permintaan. · Aktif berperan serta dalam pembangunan wilayahnya. Penguatan Inovasi Teknologi Mendukung Kemandirian Usahatani Perkebunan Rakyat

49

“Upaya pemberdayaan petani agar menjadi “tangguh dan mandiri” memerlukan strategi dan pendekatan yang bersifat holistik dan terintegrasi. Pembinaan dan pengembangan di bidang produksi, pengolahan, pemasaran permodalan, SDM dan teknologi harus dilakukan secara terpadu. Selain itu diperlukan pula penciptaan iklim usaha yang kondusif untuk berkembangnya usaha para petani”. Reward yang diberikan untuk masing-masing kelas adalah: · Kelas pemula: piagam pengukuhan oleh kepala desa · Kelas lanjut : piagam pengukuhan oleh camat · Kelas madya : piagam pengukuhan oleh bupati · Kelas utama : piagam pengukuhan oleh gubernur Namun sampai saat ini banyak permasalahan yang dihadapi oleh kelompok tani yaitu: · Belum mampu mengakses kepada penyedia sarana produksi. · Belum mampu mengakses kerja sama yang baik kepada lembaga keungan untuk mendapatkan modal usahatani. · Belum mampu melaksanakan pemasaran hasil secara berkelompok. · Belum mampu mengakses kerja sama yang baik kepada pelaku usaha.

DUKUNGAN PENYULUH Pembinaan kelompok tani diarahkan pada penerapan sistem agribisnis, peningkatan peranan, peran serta petani dan anggota masyarakat pedesaan lainnya yang terkait untuk mengembangkan usahataninya. Selain itu pembinaan kelompok tani diharapkan dapat membantu menggali potensi, memecahkan masalah usahatani anggotanya secara lebih efektif, dan memudahkan dalam mengakses informasi, pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya. Kerangka pemikiran dukungan penyuluh terhadap kelembagaan kelompok tani sebagaimana terlihat pada Gambar 1. Kelompok Tani Peran Penyuluh :

Pelaksanaan Sistem Usaha Agribisnis oleh Kelompok Tani

- Komunikator -

Motivator Edukator Dinamisator Organisator Penasehat

Sistem Agribisnis

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Dukungan Penyuluh Pada Kelompok Tani 50


Tabel 2. Beberapa aspek dukungan penyuluh Aspek Produksi Dukungan Penyuluh 1. Membimbing penyusunan rencana kerja kelompok dalam pembangunan hamparan kelompok. 2. Membimbing penerapan baku teknis di hamparan kelompok. 3. Memberi Informasi mengenai manfaat dan peranan Koperasi/KUD. 4. Menjembatani (menghubungkan) kerja sama yang baik dengan penyedia sarana produksi. Aspek Panen dan Pengolahan Hasil 1. Memberi informasi mengenai jenis dan mutu hasil yang diminta pasar. 2. Membimbing penyusunan rencana panen dan pengolahan hasil: saat panen, cara panen, cara pengumpulan hasil dan pengolahan. 3. Membimbing teknis pengolahan hasil. 4. Memotivasi pemupukan modal. 5. Memotivasi ketaatan terhadap perjanjian. 6. Menjembatani (menghubungkan) kerja sama yang baik dengan lembaga permodalan. Aspek Pemasaran 1. Menyampaikan Informasi harga pasar. 2. Membimbing penyusunan rencana pemasaran bersama kelompok dan Gapoktan: pengumpulan hasil, pengangkutan dan harga jual. 3. Memotivasi hubungan melembaga kelompok tani dengan koperasi/KUD. 4. Memotivasi manfaat tabungan kelompok dan pemanfaatan hasil usaha dengan rasional. 5. Memotivasi perlunya dukungan mitra usaha dan ketaatan terhadap perjanjian. 6. Menjembatani (menghubungkan) kerja sama yang baik dengan lembaga pemasaran. 7. Menjembatani (menghubungkan) kerja sama yang baik dengan lembaga pelaku usaha.

Sasaran Agribisnis 1. Pertemuan dan produksi sesuai baku teknis

1. Mutu hasil seragam dan sesuai standar.

1. Harga jual yang diterima petani layak. 2. Kontinuitas produksi/bahan olah

3. Adanya perusahaan/koperasi/KUD yang menampng hasil produksi petani. 4. Meningkatkan kemampuan swadaya petani.


51

PENUTUP Dukungan penyuluh di kelembagaan petani pada penguatan perkebunan kopi rakyat tidak lagi merupakan aparatur pemerintah akan tetapi menjadi milik petani dan lembaganya. Dukungan penyuluh mencakup: penyedia jasa pendidikan (konsultan) termasuk didalamnya konsultan agribisnis (aspek produksi, aspek panen dan pengolahan hasil, serta aspek pemasaran hasil).

52


DUKUNGAN PENYULUH DI KELEMBAGAAN PETANI PADA PENGUATAN PERKEBUNAN KOPI RAKYAT

Recommend Documents