MARGARETHA BUNGA (KEPALA BIDANG KETENAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN) DISAMPAIKAN PADA RAPAT PENYUSUNAN RENSTRA, PENETAPAN KINERJA DAN RENCANA AKSI KUPANG, 5 APRIL 2016
Organisasi Pengelola Dana Dekonsentrasi meliputi 1. Kementerian Kelautan dan Perikanan: 2. Badan Pengembangan SDMP Kelautan dan Perikanan; 3. Pusat Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan Perikanan: 4. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Prov. NTT/Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi: 5. Badan pelaksana penyuluhan/Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten/kota.
Mekanisme Pengelola Dana Dekonsentrasi: 1. Pusat a. Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Pengguna Anggaran (PA) memberikan kuasa kepada Kepala Badan Pengembangan SDMP Kelautan dan Perikanan sebagai Penanggungjawab Program; b. Kepala Badan Pengembangan SDMPKelautan dan Perikanan merupakan penanggungjawab Program Penyelenggaraan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Dalam pelaksanaan sehari-hari Kepala Badan Pengembangan SDMP kelautan perikanan menunjuk Kepala PusatPenyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan Perikanan selaku penanggungjawab teknis kegiatan dan Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) selaku penanggungjawab keuangan.
2. Provinsi Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Bidang Kelautan dan Perikanan, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi tahun anggaran 2016, Gubernur menetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Satker pelaksana kegiatan dekonsentrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan di tingkat provinsi kepada Kepala Sekretariat Bakorluh untuk bertindak sebagai pejabat KPA, sekaligus menunjuk pejabat struktural di Bakorluh sebagai P2K; Bendahara Pengeluaran; dan pejabat penguji Surat Perintah Membayar (SPM) berdasarkan usulan Kepala Sekretariat Bakorluh provinsi;
3. Kabupaten/Kota a. Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan/Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai pelaksana kegiatan di kabupaten/kota yang bertindak selaku penanggungjawab kegiatan penyuluhan di kabupaten/kota; b.Dalam pengelolaan dana dekonsentrasi, penanggungjawab kegiatan di kabupaten/kota dibantu oleh pelaksana teknis kegiatan (pejabat struktural) dan Penyuluh Perikanan sebagai pelaksana langsung kegiatan dilapangan.
DAFTAR KABUPATEN PENERIMA MANFAAT PENDAMPINGAN DAN PENYULUHAN KELOMPOK PERIKANAN MENDUKUNG PENINGKATAN PRODUKSI KP 2015 NO
KABUPATEN
PERIKANAN BUDIDAYA PUMP PUMM
JLH KEL
PERIKANAN TANGKAP PUMP PUMM
PENDAMPINGAN 1
2
JLH KEL
PERIKANAN P2HP PUMP PUMM
PENDAMPINGAN
JLH KEL
GARAM RAKYAT PUMP PUMM
PENDAMPINGAN
JLH KEL
JLH PENYULUH
PENDAMPINGAN PENDAMPING
PENDAMPINGAN
5+8+11+14
14
15
16
3
5
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1 KUPANG
5
2
1
2
-
1
-
-
-
22
2 TTS
3
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
3 TTU
5
-
1
-
-
-
-
-
-
15
-
3
4
1
4 BELU
5
-
1
3
5
1
3
-
1
-
-
-
3
1
5 ROTE NDAO
9
2
1
2
-
1
-
-
-
-
-
-
2
1
6 LEMBATA
3
2
1
-
5
1
8
-
1
-
-
-
3
1
7 SIKKA
3
2
1
6
-
2
-
-
-
-
-
-
3
1
8 ENDE
21
-
4
2
-
1
2
-
1
28
-
5
11
2
9 NAGEKEO
3
-
1
2
-
1
-
-
-
15
-
3
5
1
10 MANGGARAI BARAT
5
-
1
2
-
1
3
-
1
-
-
-
3
1
11 SUMBA TIMUR
3
3
1
2
-
1
-
-
-
17
-
5
7
2
12 SUMBA TENGAH
5
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
13 Kota Kupang
5
-
1
-
-
-
-
-
-
1
-
-
1
1
75
11
16
21
10
10
16
4
98
19
49
15
TOTAL
13
TOTAL KEL
REKAPITULASI KELOMPOK PELAKU UTAMA PERIKANAN PROV NTT BERDASARKAN BIDANG USAHA PERIKANAN TANGGAL : 30-03-2016
NO
KABUPATEN/K OTA
PEMBUDIDAYA IKAN
PENANGKAPAN IKAN
PENGOLAH DAN PEMASAR IKAN
GARAM RAKYAT
POKMASWAS
LAIN-LAIN
JUMLAH
KELOM KELOMPO KELOMPO KELOMPO KELOMPO KELOMPO KELOMPO ORANG ORANG ORANG ORANG ORANG ORANG ORANG POK K K K K K K 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1
2
1
SUMBA BARAT
24
288
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
288
2
SUMBA TIMUR
82
1.032
23
426
9
90
38
332
0
0
1
10
153
1.890
3
KUPANG
39
472
16
95
3
30
39
365
0
0
0
0
97
962
4
TIMOR TENGAH SELATAN
37
471
20
225
7
40
0
0
0
0
0
0
64
736
5
TIMOR TENGAH UTARA
67
766
18
194
5
39
15
122
0
0
0
0
105
1.121
6 7
BELU ALOR
32 33
356 342
15 30
172 300
14 15
136 137
0 17
0 174
0 1
0 0
0 0
0 0
61 96
664 953
8
LEMBATA
78
785
23
233
16
131
1
10
0
0
0
0
118
1.159
9
FLORES TIMUR
16
172
21
209
2
35
0
0
1
16
2
101
42
533
10 11 12
SIKKA ENDE NGADA
31 34 11
307 379 128
67 22 21
599 239 219
3 35 6
18 338 30
0 1 0
0 0 0
0 2 0
0 25 0
6 0 0
58 0 0
107 94 38
982 981 377
13
MANGGARAI
23
255
0
0
8
80
0
0
0
0
0
0
31
335
14
ROTE NDAO
23
190
19
150
0
0
0
0
0
0
0
0
42
340
15
MANGGAR AI BARAT
10
133
40
510
28
301
0
0
0
0
0
0
78
944
16
SUMBA TENGAH
42
472
12
120
0
0
0
0
0
0
0
0
54
592
17
SUMBA BARAT DAYA
13
142
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
142
18
NAGEKEO
35
275
56
459
7
74
34
296
0
0
0
0
132
1.104
19
MANGGAR AI TIMUR
16
193
17
170
0
0
0
0
0
0
0
0
33
363
20
SABU RAIJUA
40
1.282
4
40
6
80
0
0
0
0
0
0
50
1.402
21
KOTA KUPANG
22
215
17
166
10
52
2
12
0
0
0
0
51
445
22
MALAKA
40
319
46
328
0
0
0
0
0
0
0
0
86
647
748
8.974
487
4.854
174
1.611
147
1.311
4
41
9
169
TOTAL
1.569 16.960
REKAPITULASI KELOMPOK PELAKU UTAMA PERIKANAN PROV NTT BERDASARKAN KELAS KELOMPOK TANGGAL : 30-03-2016 NO 1
2
KELAS KELOMPOK UTAMA 4
MADYA 3
JUMLAH 5
1
MANGGARAI BARAT
34
0
34
2
TIMOR TENGAH SELATAN
17
0
17
3
KUPANG
11
0
11
4
KOTA KUPANG
5
0
5
5
SUMBA TENGAH
0
0
0
6
ROTE NDAO
0
0
0
7
SUMBA BARAT DAYA
0
0
0
8
SABU RAIJUA
0
0
0
9
MALAKA
0
0
0
10
MANGGARAI
0
0
0
11
MANGGARAI TIMUR
0
0
0
12 13 14
NAGEKEO ENDE BELU
0 0 0
0 0 0
0 0 0
15
TIMOR TENGAH UTARA
0
0
0
16
SUMBA TIMUR
0
0
0
17 18
ALOR LEMBATA
0 0
0 0
0 0
19
SUMBA BARAT
0
0
0
20
SIKKA
0
0
0
21
FLORES TIMUR
0
0
0
22
NGADA
0 67
0 0
0 67
TOTAL
KONDISI PELAKU UTAMA PERIKANAN POTENSI 1. Jumlah pelaku utama/usaha kp se NTT sebanyak 1569 elompok 2. Pelaku utama/usaha tersebar di 22 Kab/Kota
PERMASALAHAN
1. Tingkat pendidikan dan kompetensi relatif rendah 2. Usaha yang dikembangkan masih secara parsial dengan teknologi terapan konvensional 3. Skala luasan usaha kecil, individual dan variatif, tersebar tidak dalam suatu kawasan/wilayah pengembangan 4. Produk yang dihasilkan sebagian besar dalam bentuk produk primer 5. Akses pelaku utama terhadap kelembagaan teknologi, inovasi dan kelembagaan ekonomi/akses permodalan masih lemah
KONDISI PELAKU UTAMA PERIKANAN POTENSI
PERMASALAHAN 6. Masih
terdapat senjang hasil antara hasil nyata di lapangan dengan hasil yang diperoleh dari penelitian dan pengkajian yang telah direkomendasi 7. Sistem produksi belum seluruhnya berorientasi pasar 8. Rendahnya partisipasi pelaku utama perikanan dalam pengambilan keputusan alokasi sumberdaya kp. 9. Para nelayan kecil sangat rentan terhadap eksternalitas sektor ekonomi (penurunan produksi karena eksploitasi dan kerusakan ekosistem) 10.Perilaku konsumtif dari sebagian pelaku utama/usaha perikanan
BERDASARKAN JENIS PENYULUH TANGGAL : 30-03-2016
Lingkup : Per Propinsi Propinsi : NUSA TENGGARA TIMUR
NO
KABUPATEN/KOTA
TOTAL PENYULUH
PNS
CPNS
PPB
SWADAYA
PPB DAERAH
SWASTA
HONORER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
SUMBA BARAT
5
0
0
1
4
0
0
0
2
SUMBA TIMUR
40
2
1
3
27
7
0
0
3
KUPANG TIMOR TENGAH SELATAN
34
4
0
5
25
0
0
0
51
8
0
0
43
0
0
0
33
2
1
4
26
0
0
0
26 9 12
7 0 3
0 2 0
5 7 4
14 0 5
0 0 0
0 0 0
0 0 0
4
6 7 8
TIMOR TENGAH UTARA BELU ALOR LEMBATA
9
FLORES TIMUR
10
6
0
4
0
0
0
0
10 11 12 13 14
SIKKA ENDE NGADA MANGGARAI ROTE NDAO
23 12 4 6 36
13 0 0 0 3
0 0 0 0 0
6 8 4 2 1
4 4 0 4 32
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
15
MANGGARAI BARAT
33
5
0
5
23
0
0
0
16
SUMBA TENGAH
20
9
0
0
11
0
0
0
17
SUMBA BARAT DAYA
10
0
0
0
10
0
0
0
18
NAGEKEO
13
4
0
4
5
0
0
0
19
MANGGARAI TIMUR
2
0
0
2
0
0
0
0
20 21 22
SABU RAIJUA KOTA KUPANG MALAKA
65 49 14
5 1 0
6 0 0
2 2 3
52 46 11
0 0 0
0 0 0
0 0 0
TOTAL
507
72
10
72
346
7
0
0
5
KONDISI PENYULUH PERIKANAN POTENSI 1. Tenaga penyuluh PNS 81 org, budidaya ……. org, penangkapan …….. org , pengolahan dan pemasaran …… org, pokmaswa ……, penyuluh lainnya. Total 507 org. 2. Kemampuan pengenalan kondisi dan potensi wilayah serta sosbud 3. Kemampuan pengenalan kondisi pelaku utama dan pelaku usaha bidang perikanan 4. Kemampuan untuk berkomunikasi
PERMASALAHAN 1. Jumlah masih kurang 2. Masih terjadi alih tugas penyuluh perikanan PNS 3. Kompetensi sebagian penyuluh masih belum sesuai kebutuhan di lapangan 4. Penyebaran penyuluh tidak merata 5. Akses penyuluh terhadap teknologi, informasi pasar, modal dan sumberdaya lainnya terbatas dan tidak merata 6. Peningkatan kompetensi penyuluh perikanan (diklat fungsional dan teknis) masih kurang 7. Kelembagaan satminkal penyuluh perikanan masih dalam pembahasan
STRATEGI PENYULUHAN PERIKANAN STRATEGI PENYULUHAN 1. Metode pendidikan orang dewasa 2. Penyuluhan sebagai gerakan masyarakat 3. Penumbuhan dan pengembangan dinamika organisasi dan kepemimpinan 4. Keadilan dan kesetaraan gender 5. Peningkatan kapasitas pelaku utama yang profesional
PELAKSANAAN STRATEGI PENYULUHAN 1. Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan perikanan 2. Peningkatan kuantitas dan kompetensi ketenagaan penyuluh perikanan 3. Penguatan dan penataan sistem penyelenggaraan penyuluhan perikanan 4. Peningkatan kapasitas dan kelembagaan Pelaku Utama serta Pelaku Usaha 5. Peningkatan dukungan sarana, prasarana, dan pembiayaan Penyuluhan Perikanan 6. Peningkatan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Penyuluhan Perikanan 7. Pengarusutamaan prinsip kemitraan dalam pengembangan kelembagaan Penyuluhan Perikanan, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha.
KONDISI YANG MEMPENGARUHI PENYULUHAN PERIKANAN KONDISI YANG MEMPENGARNYULUHAN PERIKANAN 1. Kelembagaan penyuluhan beragam, yang menyebabkan kebijakan dan penyelenggaraan penyuluhan perikanan belum optimal; 2. Perubahan kebijakan penyuluhan KP setelah ditetapkan UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. Legislasi dan regulasi belum seluruhnya tersedia; 4. Kualitas dan kuantitas (jumlah dan penyebaran) penyuluh perikanan masih belum memadai sesuai kebutuhan; 5. Penyelenggaraan penyuluhan oleh penyuluh sebagian polivalen, jejaring kerja terbatas dan penyebarluasan teknologi dari sumber ke pengguna teknologi belum berjalan secara efektif; 6. Kuantitas dan kualitas materi penyuluhan perikanan masih terbatas dalam aksesibilitasnya; 7. Sarpras penyuluhan belum mencukupi kebutuhan pelaksanaan tugas penyuluh 8. Pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan masih terbatas;
PENYULUH KP ADALAH PENDAMPING YANG KOMPETEN Dengan Budaya Kerja : 1. Mampu menumbuhkembangkan kelembagaan pelaku utama dan kelembagaan bisnis perikanan 2. Mampu mengakses sumber informasi dan lembaga ekonomi (net working yang luas) 3. Mampu menganalisis permasalahan pada kondisi wilayah dan usaha yang dikembangkan 4. Mempunyai jiwa wirausaha dan mandiri 5. Mempunyai keinginan untuk selalu meningkatkan kompetensi dirinya 6. Mempunyai motivasi dan daya juang yang tinggi 7. Mampu mengembangkan teknologi spesifik lokasi
KEGIATAN DAN BESARAN DANA TAHUN 2016 NO 1 2
3 4 5 6
7 8 9 10
11
12 13 14 15
KEGIATAN Peningkatan Kelas Kelompok Pelaku Usaha Perikanan Penumbuhan Kelompok Pelaku Usaha Perikanan Penilaian Kelompok Perikanan Teladan Provinsi Penilaian Penyuluh Perikanan Teladan Provinsi Pertemuan Kelompok Mendukung Peningkatan Produksi Perikanan Sinkronisasi Kelembagaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Biaya Operasional Penyuluh (BOP) Pengukuhan Penyuluh Perikanan Swadaya Percontohan Penyuluhan Perikanan Materi Penyuluhan dan Pemberdayaan KP Spesifik Lokasi Operasional Database Simtem Informasi Manajemen Penyuluhan Perikanan (SIMLUH KP) Penyusunan Renstra, Penetapan Kinerja dan Rencana Aksi Kegiatan Penyusunan Laporan Tahunan dan LAKIP Monitoring dan Evaluasi Administrasi Kegiatan dan Operasional Kantor
VOLUME 164 KEL
HARGA SATUAN 3.000.000
TOTAL BIAYA+DLL 492.000.000
135 KEL
4.500.000
607.500.000
5.800.000
5.800.000
5.800.000
5.800.000
65 KEL
430.000.000
430.000.000
1 Dokumen
63.100.000
63.100.000
81 ORANG 415 ORANG
397.680.000 427.950.000
397.680.000 427.950.000
2 LOKASI
250.000.000
250.000.000
Leaflet, Brosur Poster
45.400.000
45.400.000
8 orang
20.950.000
20.950.000
1 Dokumen
29.080.000
29.080.000
1 Dokumen
8.560.000
8.560.000
1 Dokumen 50 Dokumen
12.600.000 130.200.000
12.600.000 130.200.000
1 Dokumen 1 Dokumen
KEGIATAN DAN TUJUAN KEGIATAN DANA DEKONSENTRASI 2016 NO 1
KEGIATAN
TUJUAN KEGIATAN
Penumbuhan dan pengembangan kelompok pelaku utama perikanan Penilaian kelompok perikanan dan penyuluh teladan provinsi
Mengembangkan KPUP dan meningkatkan kelas kelompok
3
Pertemuan kelompok mendukung peningkatan produksi perikanan
- Memberikan motivasi, wawasan dan pengetahuan kepada kelompok perikanan akan pentingnya meningkatkan produksi perikanan. - Mendampingi penerapan teknologi yang menguntungkan dalam kegiatan usaha agar dapat meningkatkan produksi perikanan.- Memfasilitasi kerjasama dengan berbagai pihak terkait, dalam gerakan peningkatan produksi perikanan, diantaranya untuk penguatan modal, kemudahan mendapatkan sarana produksi perikanan dan kemudahan pemasaran
4
Sinkronisasi kelembagaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat
Menyamakan persepsi program dan kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakatdi pusat dan daerah dengan mengacu kepada Programa Penyuluhan dalam pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan antara Bakorluh dan dinas kelautan dan perikanan provinsi, antara Bapeluh dan dinas kelautan dan perikanankabupaten/kota;
2
Memberikan motivasi kepada kelompok pelaku utama perikanan untuk lebih meningkatkan kinerja dan produktifitas dalam pengembangan usahanya
1)Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyakat KP melalui kegiatan kunjungan pembinaan, pendampingan, dan bimbingan kepada pelaku utama dan pelaku usaha perikanan di lapangan(desa, kecamatan) di wilayah kerjanya; 2) Penyusunan materi penyuluhan perikanan; dan 3) Penyusunan rencana kerja dan pelaporan penyuluh perikanan.
5
Penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan oleh Penyuluh Perikanan PNS dengan Optimalisasi BOP
6
Pengukuhan Penyuluh Perikanan Swadaya 1)
7
Percontohan Penyuluhan Perikanan
Meningkatkan kompetensi dan pengukuhan penyuluh swadaya; 2) Fasilitasi kegiatan pelaksanaan penyuluhan, pertemuan,pembinaan atau bimbingan kepada pelaku utama dan pelaku usaha perikanan; 3) Fasilitasi penyusunan rencana kerja dan pelaporan kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan. - Memvisualisasikan (demonstrasi cara/hasil) inovasi teknologi penyuluhan perikanan sebagai tempat/media belajar yang nyata dapat dilihat dan diamati langsung di lapangan oleh para penyuluh, pelaku utama/usaha perikanan; - Mempercepat diseminasi dan proses adopsi inovasi teknologi kelautan dan perikanan; - Dapat mengembangkan jejaring kerja dan jejaring usaha perikanan.
8
Materi Penyuluhan dan Pemberdayaan sebagai alat bantu yang dapat memperlancar kegiatan penyuluhan perikanan. Sebagai bahan materi penyuluhan KP Spesifik Lokasi
bagi penyuluh perikanan di lapangan. Menyebarluaskan materi penyuluhan kepada pelaku utama dan pelaku usaha perikanan. Menambah pengetahuan stakeholder penyuluhan perikanan.
9 10
Penyusunan Database Sistem Penyuluhan Mendapatkan data dan informasi sistem penyuluhan KP yang akurat KP dan terkini Penyusunan Renstra, Penetapan a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima Kinerja dan Rencana Aksi Kegiatan dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; b. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
11
Penyusunan Laporan Tahunan dan LAKIP
12
Administrasi kegiatan dan Operasional Kantor
Untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi tahun 2016 serta pemantauan sejauh mana kinerja penyuluhan baik keberhasilan maupun kegagalan dengan pendekatan secara sistematis dan terstruktur terhadap rencana dan program kerja penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan
Memfasilitasi operasional pengelolaan anggaran satker dekon di Bakorluh
JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI TAHUN 2016 NO
KEGIATAN
JADWAL PELAKSANAAN BULAN 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 I
1 Peningkatan Kelas Kelompok Pelaku Usaha Perikanan
2 Penumbuhan Kelompok Pelaku Usaha Perikanan
3 Penilaian Kelompok Perikanan Teladan Provinsi
4 Penilaian Penyuluh Perikanan Teladan Provinsi
5 Pertemuan Kelompok Mendukung Peningkatan Produksi Perikanan
6 Sinkronisasi Kelembagaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat
7 Biaya Operasional Penyuluh (BOP) 8 Pengukuhan Penyuluh Perikanan Swadaya
9 Percontohan Penyuluhan Perikanan
10 Materi Penyuluhan dan Pemberdayaan KP Spesifik Lokasi
11 Operasional Database Simtem Informasi Manajemen Penyuluhan Perikanan (SIMLUH KP)
12 Penyusunan Renstra, Penetapan Kinerja dan Rencana Aksi Kegiatan
13 Penyusunan Laporan Tahunan dan LAKIP
14 Monitoring dan Evaluasi 15 Administrasi Kegiatan dan Operasional Kantor
Keterangan: Persiapan dan Proses Administrasi di Provinsi dan Kab/Kota
Pelaksanaan di Provinsi dan Kab/Kota Penyampaian Laporan dari Kab/Kota ke Provinsi Penyelesaian Final di Provinsi dan Penyampaian ke Pusat
BEDAH POK SATKER
TARGET DUKUNGAN PENYULUHAN MELALUI DANA DEKONSENTRASI T.A 2016 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
KABUPATEN/KOTA KOTA KUPANG KAB. KUPANG TTS TTU BELU MALAKA RONDA SARAI ALOR FLOTIM LEMBATA SIKKA ENDE NGADA NAGEKEO MATIM MANGGARAI MABAR SUMTIM SUMTENG SUMBAR SBD PROVINSI JUMLAH
PENINGKATAN KELAS KELOMPOK 15 12 8 8 15 10 6 6 8 15 12
12 5 15 10 4 8 5 174
Catatan : Kuota NTT 164 Kelompok
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
KABUPATEN/KOTA KOTA KUPANG KAB. KUPANG TTS TTU BELU MALAKA RONDA SARAI ALOR FLOTIM LEMBATA SIKKA ENDE NGADA NAGEKEO MATIM MANGGARAI MABAR SUMTIM SUMTENG SUMBAR SBD PROVINSI JUMLAH
PENUMBUHAN KELOMPOK 8 4 12 22 14 6 15 12 5 16 15 25
Catatan : Kuota NTT 135 Kelompok
20
20 70 10 5 5 5 289
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
KABUPATEN/KOTA KOTA KUPANG KAB. KUPANG TTS TTU BELU MALAKA RONDA SARAI ALOR FLOTIM LEMBATA SIKKA ENDE NGADA NAGEKEO MATIM MANGGARAI MABAR SUMTIM SUMTENG SUMBAR SBD PROVINSI JUMLAH
INTENSIFIKASI PENINGK PROD 5 9 17 34 65
Catatan : Kuota NTT 65 Kelompok
PENYULUH PNS/ PPB 2 4 8
7
21
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
KABUPATEN/KOTA KOTA KUPANG KAB. KUPANG TTS TTU BELU MALAKA RONDA SARAI ALOR FLOTIM LEMBATA SIKKA ENDE NGADA NAGEKEO MATIM MANGGARAI MABAR SUMTIM SUMTENG SUMBAR SBD KUOTA PUSLUHDAYA JUMLAH
PENYULUH PNS/CPNS 4 8 3 5 3 11 2 6 3 14 4 5 2 9 81 79 (-2)
Catatan : Kuota NTT 81 orang
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
KABUPATEN/KOTA KOTA KUPANG KAB. KUPANG TTS TTU BELU MALAKA RONDA SARAI ALOR FLOTIM LEMBATA SIKKA ENDE NGADA NAGEKEO MATIM MANGGARAI MABAR SUMTIM SUMTENG SUMBAR SBD PROVINSI JUMLAH
PENYULUH SWADAYA 20 20 20 20 20 20 47 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 467
Catatan : Kuota NTT 415 orang
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
KABUPATEN/KOTA
UNIT PERCONTOHAN BISNIS PENYULUHAN
KOTA KUPANG KAB. KUPANG TTS TTU BELU MALAKA RONDA SARAI ALOR FLOTIM LEMBATA SIKKA ENDE NGADA NAGEKEO MATIM MANGGARAI MABAR SUMTIM SUMTENG SUMBAR SBD PROVINSI JUMLAH
1
1
2
Catatan : Kuota NTT 2 Unit
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BADAN /DINAS SASARAN STRATEGIS (SS)
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TARGET 2016
CUSTOMER PERPEKTIVE
1
Meningkatnya Kelas Kelompok Pelaku 1 Jumlah kelompok pelaku utama/usaha yang meningkat Utama/usaha Perikanan yang kelasnya dari jumlah kelompok pelaku utama/usaha mendukung peningkatan produksi yang disuluh (kelompok) dan usaha bidang KP
INTERNAL PROCESS PERPECTIVE 2 Terselenggarannya penyuluhan KP mendukung tata kelola pemanfaatan Sumber daya KP yang berdaya saing dan berkelanjutan
2 Jumlah kelompok yang disuluh mendukung tata kelola pemanfaatan sumber daya KP yang berdaya saing dan berkelanjutan 3 a. Jumlah penyuluh perikanan yang mendorong keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan oleh Penyuluh Perikanan PNS (orang). b. Jumlah kelembagaan penyuluhan yang mendorong keberhasilan pembinaan dan sinergitas pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan oleh 16 Kab/Kota 4 Jumlah penyuluh perikanan yang mendorong keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan Oleh Penyuluh Perikanan Swadaya (orang)
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE 3
Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien
5 Nilai efisisensi anggaran
>95
: Program BPSDM KP
Badan Pengembangan SDM KP :
Kegiatan
Penyuluhan Kelautan dan Perikanan :
Jumlah Anggaran Tahun 2016 Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan /Sekretaris Badan Koordinasi Penyuluhan Prov. Nusa Tenggara Timur
Kepala Badan /Dinas
Hadji Husen
Hadji Husen
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BADAN/DINAS SASARAN STRATEGIS (SS)
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
1
Meningkatnya Kelas Kelompok Pelaku Utama/usaha Perikanan yang mendukung peningkatan produksi dan usaha bidang KP
1 Jumlah kelompok pelaku utama/usaha yang meningkat kelasnya dari jumlah kelompok pelaku utama/usaha yang disuluh (kelompok)
2
Meningkatnya Penumbuhan Kelompok Pelaku Utama/usaha Perikanan yang mendukung peningkatan produksi dan usaha bidang KP
1 Jumlah kelompok pelaku utama/usaha yang bertumbuh (kelompok)
3
Pertemuan Kelompok Pelaku Utama/usaha Perikanan yang mendukung peningkatan produksi dan usaha bidang KP
1 Jumlah kelompok pelaku utama/usaha menuju kemandirian (kelompok)
4
Percontohan Penyuluhan Perikanan
1 Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Pelaku Utama/Usaha (kelompok)
5
Terselenggarannya penyuluhan KP mendukung tata kelola pemanfaatan Sumber daya KP yang berdaya saing dan berkelanjutan
1 Jumlah penyuluh perikanan yang mendorong keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan oleh Penyuluh Perikanan PNS (orang)
6
2 Jumlah penyuluh perikanan yang mendorong keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan Oleh Penyuluh Perikanan Swadaya (orang) Terkelolanya anggaran pembangunan 1 Nilai efisisensi anggaran secara efisien
TARGET 2015
KEGIATAN 1. Jumlah kelompok pelaku utama/usaha yang meningkat kelasnya dari jumlah kelompok pelaku utama/usaha yang disuluh (kelompok)
ANGGARAN
KET APBN
2. Meningkatnya Penumbuhan Kelompok Pelaku Utama/usaha Perikanan yang mendukung peningkatan produksi dan usaha bidang KP 3. Pertemuan Kelompok Pelaku Utama/usaha Perikanan yang mendukung peningkatan produksi dan usaha bidang KP 4. Percontohan Penyuluhan Perikanan 5. Penyuluhan Perikanan PNS 6. Penguatan Kegiatan Penyuluh Perikanan Swadaya JUMLAH
Pihak Kedua Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan/Sekretaris Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Nusa Tenggara Timur
Hadji Husen Pembina Utama Muda NIP. 19590911 198602 1 003
Kupang, 05 April 2016
Pihak Pertama Kepala Badan/Dinas
