ANALISIS KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI PROPINSI RIAU
EL SYABRINA
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2009
PERNYATAN MENGENAI TUGAS AKHIR DAN SUMBER INFORMASI
Bersama ini saya menyatakan sebenarnya, bahwa Analisis Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Provinsi Riau Tugas Akhir adalah karya dan pemikiran saya sendiri dan belum pernah diajukan dalam bentuk apa pun dan oleh siapapun kepada perguruan tinggi manapun dimana karya tulis ini murni muncul dari pemikiran saya. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah dituliskan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir Tugas Akhir ini.
Bogor,
Februari 2009
El Syabrina NRP. A15305025
ABSTRACT EL SYABRINA. Analysis of Agricultural Extension Institutions in the Province of Riau. Under the Supervision of DEDI BUDIMAN HAKIM and FREDIAN TONNY.
This era of regional autonomy with its emphasis on the efficiency of institutions and improved human resources has made some changes in the extension paradigm. Different regions have different responses. Some still maintain their extension institutions as they were in the past while others have changed the extension system. The varied institutions that are responsible for agricultural extension have certainly resulted in different performance, and consequently affected the main target of agricultural development, namely farmers. This study was intended to: (1) identify the structure of agricultural extension institutions in the regional autonomy era in the Province of Riau, (2) analyze the implementation of agricultural extensions in different institutions, and (3) analyze the effect of different extension implementation on the performance of extension workers and the degree of technological application among farmers. This is a descriptive study through a survey conducted from March to April 2008 in three regencies/towns, namely Pekanbaru, Kampar Regency and Pelalawan Regency. The data collected for the study consist of primary and secondary data. The primary data were obtained from a structured interview by using questionnaires and a focus group discussion. The secondary data were collected by examining documents or reports from the related institutions. To determine alternative strategies in developing the extension institutions in the Province of Riau, an analysis was made on the internal and external factors, followed with a further analysis of SWOT (strengths, weakness, opportunities, and threat); and to determine the strategy priorities, the study used the method of quantitative strategic planning matrix (QSPM). The study results showed that the implementation of Laws Number 22/1999 and Number 32/2004 along with the regulations under the laws has
caused the agricultural extensions in the Province of Riau to experience coevolution in the social infrastructure of agricultural extensions in both regencies/towns and districts. In the implementation, the functions of services and arrangement still dominate the working system of extension. The existence of extension institutions has not been able to accommodate the interests of extension, and the frequency of LAKU is not fully implemented yet. The condition of an extension institution can influence the performance of agricultural extension and give different views on appropriate recommendations in the technology application by farmers. The formulated strategy in developing the agricultural extension institutions in the Province of Riau is to form a separate and specific institution that regulates agricultural extension through the following programs: a) reorganization of the agricultural extension institutions, b) improvement of human resource for agricultural extension, c) improvement in the quality of agricultural extension activities. Therefore, it is urgent to unite extension workers under one institution that can accommodate the interests of agricultural extension workers and farmers as the implementation of Law Number 16/2006.
RINGKASAN EL SYABRINA. Analisis Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Propinsi Riau. Dibimbing oleh DEDI BUDIMAN HAKIM sebagai ketua dan FREDIAN TONNY sebagai anggota komisi pembimbing. Sejak diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1999 yang diamandemen dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian dan Peraturuan Pemerintah No 41 tahun 2007 tentang Kelembagaan Daerah, telah mewarnai penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Penafsiran yang berbeda-beda terhadap kebijakan publik tersebut, telah merubah pranata dan struktur kelembagaan penyuluhan pertanian serta operasionalisasinya di daerah. Keragaman kelembagaan yang menangani penyelenggaraan penyuluhan pertanian mengakibatkan beragamnya kinerja penyuluhan tersebut, dan konsekuensinya berpengaruh terhadap sasaran utama pembangunan pertanian yaitu para petani. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian akan berjalan dengan baik apabila ada persamaan persepsi dan keterpaduan kegiatan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota bahkan sampai ke tingkat desa dalam satu system penyuluhan pertanian yang disepakati bersama dengan melibatkan petani, swasta dan pihakpihak yang berkepentingan. Dalam kenyataannya sekarang, masing-masing instansi berjalan sendiri-sendiri, sehingga penyelenggaraan penyuluhan pertanian menjadi tidak produktif, tidak efektif dan efisien. Kajian ini bertujuan untuk : (1) Mengidentifikasi keragaan kelembagaan penyuluhan pertanian di era otonomi daerah di Provinsi Riau, (2) Menganalisis pelaksanaan sistem kerja penyuluhan pertanian pada kelembagaan yang berbeda, (3) Menganalisis dampak penyelenggaraan penyuluhan yang berbeda terhadap kinerja penyuluh dan tingkat penerapan teknologi petani.
Kajian ini
menggunakan pendekatan deskriptif dengan survey, di laksanakan pada bulan Maret sampai April 2008 di 3 (tiga) kabupaten/kota yaitu : Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan. Data yang dikumpulkan pada kajian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yang peroleh melalui metoda wawancara terstruktur menggunakan kuesioner dan Focus Group Discusion. Sedangkan data sekunder yang diperoleh dengan telahan dokumen dari
laporan-laporan dari instansi terkait.
Untuk menentukan alternatif strategi
pengembangan kelembagaan penyuluhan di Provinsi Riau digunakan analisis faktor internal dan eksternal yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis SWOT (strengths, weakness, opportunities, threat) dan untuk menentukan prioritas strategi digunakan analisis quantitative strategic planning matrix (QSPM). Hasil kajian mengungkapkapkan : 1). Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 beserta perangkat peraturan perundangan di bawahnya menyebabkan kelembagaan penyuluhan pertanian di provinsi Riau mengalami perubahan bersama (coevolution) pranata sosial kelembagaan penyuluhan baik di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan. Perbedaan tersebut terakomodasi pada ketiga pilar penopang kelembagaan penyuluhan pertanian yakni pilar regulative, normative dan cultural cognitive. Kelembagaan di penyuluhan pertanian pada kabupaten Kampar dinilai cukup baik dibandingkan dengan kelembagaan penyuluhan di kabupaten Pelalawan dan kota Pekanbaru; 2). Pelaksanaan fungsi pelayanan dan fungsi pengaturan
masih
mendominasi
sistim
kerja
penyuluhan.
Keberadaan
kelembagaan penyuluhan belum dapat mengakomodir kepentingan penyuluh dan petani Frekuensi LAKU belum sepenuhnya terlaksana. Penyuluh pada lembaga penyuluhan di Kabupaten Kampar menyelenggarakan penyuluhan yang baik dibanding pada penyuluh yang berada di Kabupaten Pelalawan dan Kota Pekanbaru, 4) Rumusan strategi dalam pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian di Provinsi Riau adalah
membentuk badan sendiri yang spesifik
menaungi penyuluhan pertanian. Program yang dapat mewujudkan pembentukan lembaga penyuluhan pertanian tersendiri di provinsi Riau adalah : a) Program Penataan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian,
b)
Program Peningkatan
Ketenagaan Penyuluh Pertanian, c) Program Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian. Program penataan kelembagaan penyuluhan pertanian diimplementasikan melalui kegiatan antara lain : a) penyelesaian peraturan daerah dan keputusan gubernur sebagai penjabaran dari UU Penyuluhan Pertanian, b) penyusunan pedoman tentang pembentukan kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat
kabupaten/kota dan kecamatan, c) Pemberdayaan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai home base dan basis pengembangan profesionalisme penyuluh pertanian. Program peningkatan ketenagaan penyuluhan pertanian diupayakan melalui kegiatan : a) pengembangan penyuluh swakarsa dan penyuluh swasta, b) pengangkatan tenaga penyuluh honorer, dan c) penempatan penyuluh pertanian PNS , swakarsa atau swasta untuk mengisi satu desa satu penyuluh. Program ini dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan penyuluh pada kabupaten/kota. Program peningkatan mutu penyelenggaraan penyuluhan pertanian diupayakan melalui kegiatan ; a) penyusunan pedoman kinerja penyuluh pertanian, b) sosialisasi pedoman kinerja penyuluh pertanian, c) peningkatan kepemimpinan dan kelembagaan petani, c) pengembangan kerjasama dan jejaring kerja penyuluh pertanian, d) pengembangan forum koordinasi penyuluhan pertanian di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pemerintah daerah dan penyuluh pertanian dapat dijadikan sebagai pelaksana dari program tersebut.
@ Hak cipta milik Institut Pertanian Bogor, tahun 2009 Hak cipta dilindungi Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh Karya tulis dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB
ANALISIS KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI PROPINSI RIAU
EL SYABRINA
Tugas Akhir Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Profesional pada Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2008
Penguji Luar Komisi pada Ujian Tugas Akhir: Prof. Dr. Ir. Sumardjo, MS
