URUSAN WAJIB KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BAB IV – Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika

4.1.25

URUSAN WAJIB KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

4.1.25.1

KONDISI UMUM

Informasi merupakan hal yang penting dan praktis bagi masyarakat sebagai alat untuk mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh

pemerintah

sebagai

penyelenggara

pemerintahan.

Peran

aktif

pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada publik sangat diperlukan agar masyarakat mengetahui informasi yang benar dan utuh, dibandingkan informasi dari berita yang kadang sepotong - sepotong dan telah terdistorsi kepentingan tertentu. Informasi melalui televisi, koran, radio tetap diperlukan, namun yang tidak kalah pentingnya saat ini penggunaan website dan media sosial lainnya juga menjadi sangat penting, mengingat masyarakat saat ini mulai pandai dalam mengikuti perkembangan informasi teknologi. Sekarang ini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah berkembang sangat pesat. Kita merasakan bagaimana terobosan dalam teknologi komunikasi dan informasi tersebut ikut mengubah wajah dunia. Kini setiap warga memiliki kemampuan untuk menyuarakan opininya dan mengakses beragam informasi tanpa kenal henti. Pemerintah Kota Semarang telah memiliki website www.semarangkota.go.id yang beritanya selalu di "update" untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Segala info, data dan isu yang menyangkut Pemerintah Kota Semarang dapat dilihat atau diklarifikasi melalui website tersebut dengan tujuan memudahkan akses informasi yang diinginkan masyarakat. Pemerintah saat ini menggunakan komunikasi pemerintahan sebagai alat untuk mencapai tujuan, dan persamaan persepsi di antara masyarakat dan pemerintah terhadap suatu kebijakan. Komunikasi pemerintahan yang dilakukan pemerintah bertujuan mendapatkan masukan-masukan dari masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam setiap langkah ketika membuat kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan masyarakat. Apalagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

Tentang

Keterbukaan

Informasi

Publik

tentunya

semakin

mempermudah masyarakat untuk secara langsung mengakses informasi yang dibutuhkan. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik perlu dijunjung tinggi guna terwujudnya penyelenggaraan negara yang baik. Tujuan daripada dikeluarkannya UU ini adalah menjadikan masyarakat peduli dan ikut serta dalam kerangka

L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013

Hal -

461


merencanakan suatu kebijakan publik yang menyangkut kepentingan bersama, atau segala seuatu yang direncanakan pemerintah untuk perencanaan atau program kedepan. 4.1.25.2

KEBIJAKAN PROGRAM

Kebijakan pada Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika diarahkan pada terwujudnya keterbukaan informasi publik dan membentuk masyarakat yang responsif terhadap pembangunan melalui: 1. Peningkatan proses komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat 2. Peningkatan kualitas SDM bidang komunikasi dan informasi 3. Peningkatan jalinan kemitraan dengan media massa Program-program yang dilaksanakan pada Urusan Komunikasi dan Informatika pada Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut : 1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program ini diarahkan untuk penyebarluasan informasi publik, peliputan, dokumentasi dan penyediaan informasi 2. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media Program ini dimaksudkan untuk penyediaan informasi dan sosialisasi 3.

Program Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informatika

4.1.25.3

REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1.25.3.1 PENDANAAN Program/kegiatan dalam urusan Komunikasi dan Informatika pada tahun 2013 dilaksanakan dengan alokasi dana yang disediakan sebesar Rp 6.501.746.200,-. yang digambarkan pada tabel berikut ini: 1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut: NO 1 2 3 1 2

KEGIATAN SKPD: SETDA (Bagian Humas) Penyebarluasan Informasi Publik dan Promosi Kota Semarang Peliputan, Dokumentasi dan Multimedia Pelayanan dan Dokumentasi Informasi JUMLAH SKPD SKPD: SETDA (Bagian PDE) Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi Visualisasi kegiatan SKPD

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI ANGGARAN (Rp.)

PERSENTASE REALISASI (%)

214.365.000

198.235.000

92,48

1.120.000.000 142.183.000 1.476.548.000

967.419.500 121.341.700 1.286.996.200

86,38 85,34 87,16

279.781.000

239.433.150

85,58

222.389.000

204.637.225

92,02


Hal -

462


KEGIATAN

3

Pembuatan Bank Data Center Pemerintah Kota Semarang Fasilitasi Pembangunan dan Pengembangan SIM Fasilitasi Pemutakhiran Data-Data Penyelenggaraan Pemerintahan JUMLAH SKPD JUMLAH PROGRAM

4 5

135.864.650

REALISASI ANGGARAN (Rp.) 106.541.450

98.195.000

95.942.000

1.034.179.150

994.275.475

97,71 96,14

1.770.408.800 3.246.956.800

1.640.829.300 2.927.825.500

92,68 90,17

ANGGARAN (Rp.)

NO

PERSENTASE REALISASI (%) 78,42

2. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media, yang meliputi: Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut: NO 1 2

ANGGARAN (Rp.)

KEGIATAN SKPD: SETDA (Bagian Humas) Penyediaan Informasi, Pemberitaan dan Analisa Media Sosialisasi tentang Cukai (DBHCHT) JUMLAH PROGRAM


PERSENTAS E REALISASI (%)

3.154.789.400

2.915.247.400

92,41

100.000.000 3.254.789.400

93.093.000 3.008.340.400

93,09 92,43

3. Program Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informatika. Program dan Kegiatan ini dianggarkan dalam anggaran Urusan Wajib Perhubungan, tetapi kegiatan yang dilaksanakan merupakan kegiatan Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika. Adapun perincian kegiatan sebagai berikut : NO 1 2 3 4

ANGGARAN (Rp.)

KEGIATAN SKPD: Dishubkominfo Pembinaan Jaringan Komunikasi dan Informatika ( Penyuluhan Wartel, Warnet dan Jastip) Kajian dan Pengembangan Sistem Informasi Kajian dan Penelitian di Bidang Komunikasi dan Informatika (Audit Menara Telekomunikasi) Penyusunan Raperda Tower Bersama JUMLAH PROGRAM


PERSENTASE REALISASI (%)

36.673.000

27.764.500

75,71

75.000.000

44.984.000

59,98

139.000.000

94,46 131.305.000

75.000.000 325.673.000

64.918.000 268.971.500

86,56 82,59

4.1.25.3.2 HASIL YANG DICAPAI Dalam rangka memenuhi kebutuhan komunikasi dan informatika tahun 2013, terdapat peningkatan peralatan komunikasi milik swasta di Kota Semarang sebagai

bentuk

partisipasi

dalam

mendukung

kelancaran

komunikasi dan informatika. Adapun peralatan komunikasi milik swasta di Kota Semarang pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:


Hal -

463


PERALATAN KOMUNIKASI MILIK SWASTA DI KOTA SEMARANG NO

JENIS PERALATAN TELEKOMUNIKASI

TAHUN 2012

TAHUN 2013

1

Jumlah menara telekomunikasi - Pemancar televisi 10 - Pemancar radio 34 - BTS 609 2 Jumlah stasiun televisi lokal di Kota Semarang 4 3 Jumlah stasiun radio lokal di Kota Semarang 36 Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang, Tahun 2013

10 34 881 4 36

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa di tahun 2013, menara telekomunikasi yaitu BTS mengalami peningkatan dari yang sebelumnya tahun 2012 sebanyak 609 unit menjadi 881 unit di tahun 2013. Banyaknya menara telekomunikasi di Kota Semarang berdampak pada penguatan sinyal jaringan telekomunikasi (seluler dan internet) yang tersebar di tiap wilayah Kota Semarang memudahkan masyarakat dalam berkomunikasi serta mengakses informasi. Pemerintah Kota Semarang telah menyusun Peraturan Walikota Semarang Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang dan Keputusan Walikota Semarang Nomor 821.29/265 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang, sebagai langkah konkrit dalam mengedepankan keterbukaan informasi kepada masyarakat sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Adapun Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Kota Semarang berada di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pemerintah Kota Semarang berupaya terus memberikan informasi publik yang terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Media yang digunakan untuk penyaluran informasi publik bermacam-macam, mulai dari penggunaan teknologi informasi, media cetak/elektronik, media sosial dan

komunikasi

secara

langsung

(face

to

face)

dengan

tetap

mengedepankan unsur umpan balik atau interaksi antara masyarakat dengan pemerintah. Adapun beberapa kegiatan yang dilakukan Kota Semarang tahun 2013 dalam pengembangan komunikasi dan informasi antara pemerintah dan masyarakat digambarkan pada tabel berikut:


Hal -

464


KEGIATAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI KOTA SEMARANG NO

JENIS KEGIATAN

1 Siaran keliling 2 Jumlah Workshop Standar dan Pelayanan Informasi 3 Dialog interaktif melalui media TV Lokal 4 Dialog melalui media TV Nasional 5 Sosialisasi melalui media radio 6 Sosialisasi melalui media cetak 7 Pameran, promosi dan propaganda (baliho, billboard) 8 Sosialisasi cukai (DBHCHT) melalui TV dan radio 9 Baliho dan spanduk DBHCHT 10 Kolom khusus DBHCHT Sumber: Bagian Humas Setda Kota Semarang, Tahun 2013

TAHUN 2012

TAHUN 2013

24 1 14 1 29 22 141 10 52 10

48 3 8 1 40 8 177 5 42 5

Pengembangan komunikasi dan informasi antara pemerintah dengan masyarakat dilakukan melalui berbagai macam kegiatan, seperti siaran keliling, dialog interaktif baik secara langsung maupun melalui media massa. Siaran keliling tentang program pemerintah selama tahun 2013 telah dilakukan sebanyak 48 kali. Kegiatan dialog interaktif melalui media TV Lokal dalam tahun anggaran 2013 adalah sebanyak 8 kali, sedangkan dialog melalui TV Nasional tentang Semarang adalah sebanyak 1 kali. Sosialisasi di media radio adalah sebanyak 40 kali dan sosialisasi di media cetak adalah sebanyak 8 kali. Jumlah pameran, promosi dan propaganda (baliho, billboard) pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebanyak 177 buah dibanding tahun 2012 yang hanya sebanyak 141 buah. Untuk sosialisasi tentang cukai (DBHCHT) terdapat dialog di TV maupun di radio tentang cukai sebanyak 5 kali pada tahun 2013.

Selain itu juga terdapat pemasangan baliho dan

spanduk tentang DBHCHT yaitu sebanyak 42 buah dan kolom khusus DBHCHT yaitu 5 paket. Pemerintah Kota Semarang juga konsisten dalam rangka mendukung era keterbukaan informasi. Hal itu bisa dilihat dari diadakannya Workshop Standar dan Pelayanan Informasi yang mengalami peningkatan dibanding tahun 2012 hanya sekali saja, namun di tahun 2013 telah dilakukan sebanyak 3 kali workshop. Hal tersebut dilakukan tentunya agar sosialisasi mengenai keterbukaan informasi publik ini bisa diterima, diketahui dan dipahami oleh seluruh SKPD di lingkungan pemerintah Kota Semarang dan bagi masyarakat khususnya.


Hal -

465


Pemerintah Kota Semarang juga telah memberikan pelayanan data/informasi secara elektronik dengan pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) pada beberapa SKPD dimana setelah dilaksanakan pengolahan data akan menghasilkan informasi yang kemudian dapat diakses secara langsung oleh para pengguna. Hal tersebut sejalan dengan implementasi Electronic Government (E-Gov) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan demi pelayanan kepada masyarakat. E-Gov pada dasarnya merupakan penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya. E-Gov sangat bermanfaat untuk penyederhanaan pelayanan, menghilangkan lapisanlapisan pelayanan, memungkinkan semua warga negara memperoleh informasi dan pelayanan lebih mudah dan aliran operasional sistem pemerintahan dapat dilakukan lebih cepat. Kegiatan pada tahun anggaran 2013 yang dilaksanakan oleh Kota Semarang sejalan dengan konsep E-Gov dan program-program RPJM Kota Semarang adalah berupa pengembangan SIM GAKIN, SIM CARD (Sistem Informasi Manajemen Kartu Identitas Pegawai), SIM DIKLAT, SIM Siswa Miskin, SIM TPP, dan Pembangunan SIM Bank Data Center. SIM yang sudah dibangun di Kota Semarang adalah sebanyak 26 buah. Selain itu, tersedianya aplikasi Bank Data Center yang ada di Kota Semarang adalah untuk mengintegrasikan SIM-SIM yang ada di SKPD guna mempermudah penyajian data yang aktual. Pemerintah Kota Semarang juga melakukan pengembangan aplikasi website www.semarangkota.go.id, dengan format baru menggunakan frame work (CMS/open source) yang telah di manage dari segi keamanan sistemnya termasuk pula telah terbangun website yang disediakan untuk SKPD khususnya SKPD yang belum mempunyai website. Sampai dengan tahun 2013, website di lingkungan Pemerintah Kota Semarang yang merupakan website SKPD aktif berjumlah 17 buah. 4.1.25.4

PERMASALAHAN

Permasalahan dalam Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika yaitu: 1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi


Hal -

466


Publik dan Peraturan Walikota Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang. 2. Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dan berkembang, namun belum diimbangi sarana prasarana pendukung IT di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang. 3. Masih banyaknya pengelola tower yang tidak mentaati peraturan perundangan.

4.1.25.5

RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan Urusan Komunikasi dan Informatika yaitu: 1. Sosialisai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Walikota Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi kepada masyarakat dan juga pemerintah Kota Semarang. 2. Peningkatan sarana prasarana komunikasi dan informasi yang canggih demi mengikuti era perkembangan teknologi informasi. 3. Penindakan secara tegas terhadap pengelola tower yang tidak mentaati peraturan perundangan. 4. Pembangunan Portal Pemerintah Kota Semarang yang integratif. 5. Penggunaan media interaktif untuk memudahkan penanyangan IT. 6. Sosialisasi e_gov Kota Semarang 7. Peningkatan media IT untuk komunikasi dan Informasi.


Hal -

467

URUSAN WAJIB KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Recommend Documents