URUSAN WAJIB KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

BAB IV – Urusan Wajib Kependudukan dan Capil

4.1.10

URUSAN WAJIB KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

4.1.10.1

KONDISI UMUM

Reformasi pelayanan publik dimulai dari aspek yang paling mendasar yaitu reformasi pola pikir (paradigma) penyelenggara pelayanan publik. Reformasi paradigma ini adalah penggeseran pola penyelengara pelayanan publik dari semula “berorientasi pemerintah sebagai penyedia” menjadi menjadi pelayan yang “berorientasi pada kebutuhan masyarakat sebagai pengguna”. Kualitas penyelenggaraan pelayanan publik adalah indikator penting apakah penyelengaraan kewenangan pemerintah dan aparatur sudah berjalan dengan baik. Dengan kata lain kualitas pelayanan publik adalah pertanda langsung tercapai atau tidaknya kepemerintahan yang baik Dalam

penyelenggaraan

pelayanan

administrasi

kependudukan,

pelayanan yang transparan, profesional dan tanpa diskriminasi di bidang pendaftaran penduduk dan catatan sipil sebagai prioritas utama. Perumusan kebijakan kependudukan senantiasa diarahkan pada penyelenggaraan pelayanan prima di bidang administrasi kependudukan dengan pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas serta pengarahan mobilitas,

sehingga

hasil

pengelolaan

administrasi

dan

informasi

kependudukan selanjutnya dapat digunakan sebagai sarana penunjang perumusan kebijakan pembangunan daerah. Adapun potensi penduduk di Kota Semarang pada tahun 2013 sebesar 1.741.824 jiwa,

sedangkan tahun 2012 sebesar 1.719.228 jiwa,

terdapat peningkatan jumlah penduduk sebesar 22.596 atau sebesar 1,30 % yang disebabkan karena adanya mutasi penduduk lahir, mati, pindah, datang (LAMPID) dalam tahun 2013. Pontensi jumlah penduduk tersebut memerlukan pelayanan tertib administrasi kependudukan yang berkualitas. Dengan adanya program aplikasi SIAK online diharapkan dapat meningkatkan kualitas data penduduk sebagai sarana pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan. 4.1.10.2

KEBIJAKAN PROGRAM

Pengelolaan

administrasi

kependudukan

dan

pencatatan

sipil

bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik menuju pelayanan prima.

L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013

Hal -

225


Kebijakan pada Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil diarahkan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan umum bidang administrasi kependudukan dan pelayanan publik. Menindaklanjuti hal tersebut, sebagai upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan dalam rangka tertib administrasi kependudukan dilaksanakan program program sebagai berikut : 1) Program-program Penunjang, yang meliputi: a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini diarahkan

untuk meningkatkan pelayanan administrasi

perkantoran guna menunjang pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil. b) Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Program ini diarahkan untuk menyediakan berbagai sarana prasarana operasional yang memenuhi syarat guna menunjang pelaksanaan pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil. c) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program ini diarahkan untuk meningkatkan akuntabilitas pelaporan capaian kinerja kegiatan dan keuangan dalam pengelolaan anggaran. 2) Program Pelaksanaan Urusan yaitu Program Penataan Administrasi Kependudukan Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan penataan administrasi kependudukan khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik bidang administrasi kependudukan.

4.1.10.3

REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1.10.3.1 PENDANAAN Program dan kegiatan dalam Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun 2013 dilaksanakan dengan alokasi dana yang disediakan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini: NO 1 2

PROGRAM SKPD: DISPENDUKCAPIL Program Penunjang Program Pelaksanaan Urusan JUMLAH ANGGARAN

ANGGARAN (Rp.) 4. 685.479.000 2.314. 685.000 7.000.164.000

REALISASI ANGGARAN (Rp.) 4.616.252.278 2.185.392.598 6.801. 644.876


PERSENTASE REALISASI (%) 98,52 98, 68 98,57

Hal -

226




Anggaran Program Penujang Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut: NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

KEGIATAN SKPD: DISPENDUKCAPIL Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Perijinan Kendaraan Dinas Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah JUMLAH PROGRAM

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI ANGGARAN (Rp.)

PERSEN TASE (%)

708.328.800

708.249.125

99,99

10.000.000 89.250.000 99.700.000 470.255.000 1. 608.160.000

9. 642.300 89.000.000 99.550.000 470.254.070 1. 602.759.025

96,42 99,72 99,85 99.99 97,00

25.358.000

25.358.000

100,00

18.000.000

18.000.000

100,00

56.286.000 41.500.000 123.267.900

56.285.953 41.500.000 120.267.900

99,99 100,00 97,56

3.250.237.800

3.243.866.373

99.78

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut: NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

KEGIATAN SKPD: DISPENDUKCAPIL Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Pembuatan Pagar Kantor Pembangunan Gardu Jaga JUMLAH PROGRAM

ANGGARAN (Rp.)


PERSEN TASE (%)

170.000.000 267.500.000 190.000.000 44.000.000 142.736.000 314.983.200

164. 646.000 263.860.500 189.528.400 37. 600.000 139.500.000 271.809.505

96,85 98, 64 99,75 85,45 97,73 86,29

25.000.000

25.000.000

100

75.000.000

74.969.500

99,96

86.000.000 40.000.000 1.355.219.200

85.500.000 39.950.000 1.292.363.905

99,42 99,88 95,36

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut : NO

KEGIATAN

1

SKPD: DISPENDUKCAPIL Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

ANGGARAN (Rp.) 17.040.000

REALISASI ANGGARAN (Rp.) 17.040.000


PERSEN TASE (%) 100,00

Hal -

227


NO

KEGIATAN

2

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penunjang Kinerja PA, KPA, Bendahara dan Pembantu Bendahara JUMLAH PROGRAM

3



24.870.000

REALISASI ANGGARAN (Rp.) 24.870.000

38.112.000

38.112.000

100,00

80.022.000

80.022.000

100,00

ANGGARAN (Rp.)

PERSEN TASE (%) 100,00

Anggaran Program Pelaksanaan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Program Penataan Administrasi Kependudukan Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut : NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

KEGIATAN SKPD: DISPENDUKCAPIL Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu Koordinasi pelaksanaan Kebijakan Kependudukan Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Pengembangan database kependudukan Penyusunan Kebijakan Kependudukan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penerapan KTP Berbasis NIK Nasional Pengembangan SMM ISO 9001 : 2008 SKPD: BAG.TATA PEMERINTAHAN Monitoring, Evasluasi dan Pelaporan Pengelolaan Administrasi kependudukan JUMLAH PROGRAM

ANGGARAN (Rp.)


PERSEN TASE (%)

19.875.000

19.447. 605

97,85

75. 675.000

74.541.000

98,50

22.320.000

22.319.950

99,99

49.725.000

46.855.000

94,22

1.206.270.000

1.196.150.993

99,16

32. 650.000 21.375.000 70. 670.000 301.200.000

32. 650.000 21.375.000 70.170.000 296. 671.250

100,00 100,00 99,29 98,50

27.850.000 324.330.000 62.545.000

27.850.000 312.096.800 62.395.000

100,00 96,00 99,76

100.000.000

85.085.500

85,08

2.314. 685.000

2.270.478.098

98,09

4.1.10.3.2 HASIL YANG DICAPAI Capaian kinerja Pemerintah Kota Semarang dalam Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja berikut : 1) Database Kependudukan. Pemerintah Kota Semarang dalam rangka Penataan Administrasi Kependudukan memiliki 3 aplikasi yaitu Database SIAK, Database Penduduk Sementara dan Database Penduduk Asing.:


Hal -

228


a) Database SIAK; Database SIAK merupakan database yang mengorganisasi skema atau memodelkan database yang dalam pembangunan Sistim Informasi Kependudukan dimanfaatkan untuk diolah menjadi suatu informasi yang disusun sesuai dengan kebutuhan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Database

SIAK

digunakan

sebagai

sarana

utama

penunjang

pelayanan administrasi kependudukan khususnya -

pencetakan dokumen administrasi kependudukan.

-

sarana informasi kependudukan yang dapat memberikan angka statistik mengenai kependudukan meliputi : o Data berdasarkan jenis kelamin, agama, kelompok umur, pendidikan dan pekerjaan. o Data berdasarkan kartu keluarga per Kecamatan dalam periode tertentu. Sampai dengan tahun 2013 pemanfaatan dan pengelolaan

database SIAK telah dilakukan untuk beberapa kegiatan antara lain: 1. Buku Induk Kependudukan (BIP). 2. DP4 Pemilu. 3. DRT (Daftar Rumah Tangga) untuk pemuktahiran data 4. Data urbanisasi penduduk. 5. Proyeksi Penduduk. 6. Statistik Kependudukan. Untuk proses transaksi data kependudukan dengan mengunakan database SIAK yaitu: 1. Surat Pindah Penduduk

: 21.825 lembar / tahun

2. Surat Kedatangan Penduduk : 22.119 lembar / tahun 3. Updating Data

: 43.583 data / tahun

b) Database Penduduk Sementara Database yang berisi hasil proses transaksi entry data penduduk sementara

yang

melakukan

permohonan

percetakan

Surat

Keterangan Tinggal Tetap (SKTT) dan Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS).


Hal -

229


c) Database Penduduk Asing. Database yang berisi hasil proses transaksi entry data penduduk Warga Negara Asing (WNA) yang melakukan permohonan percetakan KTP WNA Sementara. 2) Tingkat Validasi Database Kependudukan. Dengan adanya penerapan sistem aplikasi SIAK Online maka tingkat validasi dan akurasi database penduduk pada tahun 2013 mencapai 94%. sedangkan sisanya sebesar 6% merupakan data kemungkinan ganda dan data rusak (data yang karena kesalahan proses pelaporan, misalnya kepala keluarga/header KK meninggal/pindah, namun tidak melakukan perubahan susunan, sehingga data anggota keluarga rusak), dan data yang sedang dalam proses transaksi LAMPID (lahir, mati, pindah dan datang). 3) Jumlah Warga Kota Semarang. Potensi penduduk yang tercatat di Kota Semarang pada tahun 2013 sebesar 1.741.824 jiwa, sedangkan tahun 2012 sebesar 1.719,228 jiwa sehingga terdapat peningkatan penduduk sebesar 22.597 jiwa atau sebesar 1,30 % karena adanya mutasi penduduk lahir, mati, pindah, datang (LAMPID) 4) Jumlah Warga Kota Semarang yang Telah Memiliki KTP. Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk Jumlah Penduduk yang memiliki KTP =

x 100% Jumlah penduduk usia > 17 atau telah menikah 1.213.961

=

x 100%

1.264.542 Berdasarkan data

permohonan

= 96 % pelayanan

KTP,

maka

capaian

kepemilikan KTP pada tahun 2013 adalah 1.213.961 orang atau sebesar 96 % dari jumlah wajib KTP sebesar 1.264.542 orang. Sedangkan sejumlah 50.581 orang atau 4 % adalah jumlah penduduk mutasi dan wajib KTP pemula yang belum memiliki KTP.


Hal -

230


5) Jumlah Kepala Keluarga Kota Semarang. Sampai dengan akhir tahun 2013 jumlah kepala keluarga di Kota Semarang sebanyak 525.894 kepala keluarga. Terdapat peningkatan jumlah dari tahun 2012 sebesar 2,47% atau bertambah 12.678 kepala keluarga dari tahun 2012 sebesar 513.216 kepala keluarga. 6) Jumlah Kepala Keluarga Kota Semarang yang telah memiliki Kartu Keluarga. Rasio keluarga berKK (Kartu Keluarga). Jumlah keluarga yang memiliki Kartu Keluarga =

x 100 % Jumlah kepala keluarga 525.894

=

x 100 % 525.894

= 100 % Dari sejumlah kepala keluarga sebesar 525.894 Kepala Keluaraga sampai akhir tahun 2013 telah seluruhnya memiliki kartu keluarga (KK).

7) Jumlah bayi berakta kelahiran di Kota Semarang Rasio bayi berakta kelahiran.

Jumlah bayi yang berakta kelahiran =

x 100 % Jumlah kelahiran bayi 19.443

=

x 100

= 92%

21.100 Artinya bahwa pada tahun 2013, dari 100 bayi terdapat 8 bayi yang belum berakta kelahiran sedangkan bayi yang memiliki akta kelahiran capaiannya 92 % atau 92 bayi berakta kelahiran per satuan penduduk. 8) Jumlah pasangan berakta nikah (bagi non muslim) Rasio pasangan berakta nikah (bagi non Islam). Jumlah pasangan nikah yang berakta nikah =

x 100 % Jumlah penduduk yang telah menikah 91.234


Hal -

231


=

x 100 % = 100% 91.234

Artinya bahwa seluruh pasangan menikah non muslim telah mencatatkan perkawinanya dan berakta perkawinan. 9) Jumlah kepemilikan akta kelahiran per 1000 orang. Jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran =

x 1000 Jumlah penduduk 1.147.080

=

x 1000 = 658 per 1000 1.741.824

Artinya bahwa dalam tahun 2013, dari 1000 penduduk terdapat 658 penduduk yang memiliki akta kelahiran dan sisanya 342 orang tidak memiliki akta kelahiran 10) Jumlah penduduk berNIK (Nomor Induk Kependudukan). Jumlah penduduk berNIK =

x 100 % Jumnlah penduduk 1.741.824

=

x 100 % = 100% 1.741.824

Artinya bahwa pada tahun 2013, seluruh penduduk Kota Semarang telah memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan) 11) Jumlah pasangan cerai berakta perceraian (bagi non muslim) Jumlah pasangan cerai berakta perceraian =

x 100 % Jumlah pasangan cerai 3.887

=

x 100 % = 100% 3.887

Artinya bahwa pada tahun 2013, seluruh pasangan cerai di Kota Semarang telah memiliki akta perceraian. 12) Jumlah penduduk meninggal berakta kematian. Jumlah penduduk meninggal berakta kematian =

x 100 % Jumlah penduduk meninggal


Hal -

232


1.800 =

x 100 % = 31 % 5.862

=

31 %

Artinya bahwa pada tahun 2013, dari 100 penduduk yang meninggal 31 orang telah memiliki akta kematian sedangkan sisanya sejumlah 69 orang tidak memiliki akta kematian. 13) Jumlah Ruang Pelayanan Kependudukan yang Representatif di Wilayah Kecamatan. Sesuai standarisasi gedung TPDK Kecamatan dari Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil maka spesifikasi ruang pelayanan di 16 TPDK Kecamatan diupayakan sesuai dengan standarisasi tersebut. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang telah memiliki 11 (sebelas) gedung yang sesuai standar yaitu di Kecamatan Banyumanik, Tembalang dan Ngaliyan (tahun anggaran 2011), Kecamatan Semarang Timur, Gunung Pati, Mijen dan Genuk (tahun anggaran 2012) sedangkan untuk pada tahun anggaran 2013 telah diserahterimkan 4 gedung TPDK Kecamatan lainya yang dibangun oleh Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang yaitu di Kecamatan Pedurungan, Semarang Utara, Semarang Barat dan Semarang Selatan. 14) Jenis Pelayanan Administrasi Kependudukan. Dalam

tabel

jumlah

penerimaan

jenis

pelayanan

administrasi

kependudukan, capaian pelayanan tahun 2013 disebabkan pada meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengurus administrasi kependudukan, dan pengembangan teknologi yang diterapkan pada penyelenggaraan pelayanan sebagai berikut : a. Sesuai Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. b. Sejak 1 Oktober 2010 telah menerapkan program aplikasi ke SIAK Online yang lebih akuntabel sehingga meminimalisir kesalahan proses cetak, karena tidak perlu konsolidasi data antara server TPDK Kecamatan dengan Dinas, yang sebelumnya proses konsolidasi data


Hal -

233


sering mengalami kegagalan dan menimbulkan kerusakan pada data penduduk. Hal tersebut dapat memunculkan adanya kemungkinan data ganda dalam database kependudukan, selain itu kegagalan konsolidasi data juga menyebabkan tidak sinkronnya antara server di TPDK Kecamatan dengan Dinas, dampak dari itu proses cetak KK banyak mengalami kesalahan. 15) Jumlah Warga Miskin yang Mendapat Pembebasan Retribusi. Pemberian pembebasan Retribusi biaya cetak KK, KTP dan Akta Kelahiran bagi warga miskin Kota Semarang yang merupakan salah satu kebijakan

Walikota

Semarang

dan

merupakan

program

yang

berkelanjutan dari tahun ke tahun. Adapun tabel pemberian pembebasan retribusi bagi warga miskin dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, adalah sebagai berikut : JUMLAH PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN KK, KTP DAN AKTA KELAHIRAN BAGI WARGA MISKIN TAHUN 2012 – 2013 TAHUN

JENIS PERMOHONAN

JUMLAH PERMOHONAN

JUMLAH RUPIAH

2012

Kartu Keluarga 9.851 Kartu Tanda Penduduk 12.981 Akta Kelahiran 142 2013 Kartu Keluarga 6.290 Kartu Tanda Penduduk 5.592 Akta Kelahiran 840 Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang, Tahun 2013

16) Kegiatan Penerapan

KTP_EL (semula

disebut

98.510.00 49.050.000 7.100.000 62.900. 000 279. 600.000 42.000.000

E_KTP)

di Kota

Semarang. Perubahan sebutan E_KTP menjadi KTP_EL sesuai dengan UU no. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU no 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan sebagaimana dalam pasal 1 no 14 yaitu Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP_EL adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi Chip yang merupakan Identitas Resmi Penduduk sebagau bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. Kegiatan penerapan KTP_EL di Kota Semarang pada tahun 2013 terdiri dari : a. Perekaman data penduduk Kegiatan perekaman data penduduk dilaksanakan setiap hari di 16 Kecamatan dengan target target 1.205.691 wajib KTP_EL. Capaian L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013

Hal -

234


perekaman KTP_EL pada tahun 2013 mencapai 1.061.601 wajib KTP_EL atau 88,05% meningkat dibandingkan tahun 2012 sebesar 85,31%. Percepatan pencapaian target perekaman KTP_EL dilakukan melalui penyisiran Wajib KTP_EL yang belum melaksanakan perekaman di lingkungan sekolah dan kelurahan.

NO

ENROLLMENT KTP_EL TAHUN 2013 JUMLAH TOTAL KECAMATAN WAJIB KTP ENROLL

1

Semarang Tengah

2

%

57.519

44.699

77,71%

Semarang Utara

101.885

81.456

79,95%

3

Semarang Timur

65.900

58.452

88,70%

4

Gayamsari

56.474

79.907

141,49%

5

Genuk

65.060

62.796

96,52%

6

Pedurungan

134.298

107.755

80,24%

7

Semarang Selatan

63.543

57.577

90,61%

8

Candisari

64.596

57.048

88,32%

9

Gajahmungkur

47.320

39.753

84,01%

10

Tembalang

109.719

88.748

80,89%

11

Banyumanik

101.344

84.338

83,22%

12

Gunung Pati

58.864

53.915

91,59%

13

Semarang Barat

122.906

104.265

84,83%

14

Mijen

41.787

38.251

91,54%

15

Ngaliyan

90.691

74.235

81,85%

16

Tugu

23.785 1.205.691

29.133 1.062.328

122,48% 88,11%

JUMLAH

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang, Tahun 2013

b. Distribusi hasil cetak KTP_EL Pencetakan KTP_EL sampai dengan akhir tahun 2013 merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri sehingga Kota Semarang hanya dapat menunggu kiriman hasil cetak KTP_EL dari Kementrian Dalam Negeri. Upaya dalam rangka percepatan pencapaian target distribusi hasil cetak KTP_EL hanya dapat dilakukan dengan senantiasa melakukan koordinasi dengan Kementrian Dalam Negeri. Adapun penerimaan hasil cetak KTP_EL yang sudah didistribusikan kepada warga masyarakat sampai dengan akhir tahun 2013 adalah sebagai berikut:


Hal -

235


REKAPITULASI PENERIMAAN HASIL CETAK KTP_EL TAHUN 2013 PENERIMAAN TOTAL CETAK KECAMATAN ENROLL

NO

%

KTP_EL

1

Semarang Tengah

44.699

44.277

99

2

Semarang Utara

81.456

82.136

101

3

Semarang Timur

58.452

53.119

91

4

Gayamsari

79.907

47.266

59

5

Genuk

62.796

60.879

97

6

Pedurungan

107.755

117.355

109

7

Semarang Selatan

57.577

47.874

82

8

Candisari

57.048

54.564

96

9

Gajahmungkur

39.753

39.257

99

10

Tembalang

88.748

101.266

114

11

Banyumanik

84.338

88.925

105

12

Gunung Pati

53.915

53.933

100

13

Semarang Barat

104.265

104.412

101

14

Mijen

38.251

36.532

95

15

Ngaliyan

74.235

82.882

112

16

Tugu

29.133 1.062.328

19.780 1.034.457

68 98

JUMLAH

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang, Tahun 2013

4.1.10.4

PERMASALAHAN

Permasalahan dalam Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil yaitu: 1)

Elektronik arsip yang ada pada saat ini masih dalam tahap pembangunan khususnya untuk dokumen akta catatan sipil yang bersifat arsip aktif untuk lebih memudahkan dalam pencarian dokumen.

2)

Masih adanya pemahaman yang kurang dari sebagian masyarakat tentang pentingnya ketersediaan

data penduduk yang akurat dan

mutakhir yang dapat digunakan untuk verifikasi pelayanan publik dan sebagai sarana penunjang perumusan kebijakan pembangunan. 3)

Penerapan KTP_EL tahun 2013 masih bergantung pada Pemerintah Pusat, sehingga masih banyak kendala untuk mencapai target dalam penerbitan KTP_EL.


Hal -

236


4.1.10.5

RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana

tindak

lanjut

yang

akan

ditempuh

untuk

mengatasi

permasalahan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil yaitu: 1.

Melaksanakan pembangunan database elektronik arsip dokumen akta catatan sipil secara bertahap dan kontinyu.

2.

Mengintensifkan

sosialisasi

mengenai

kebijakan

dan

peraturan

perundang-undangan tentang administrasi kependudukan, sehingga masyarakat mengerti akan arti pentingnya keakuratan/kelengkapan data kependudukannya serta melakukan updating data kependudukan untuk pembenahan database. 3.

Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri untuk persiapan penerbitan KTP_EL di daerah. Sementara pencetakan KTP_EL masih belum diserahkan kewenanganya kepada daerah, berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor

Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda

Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional ditetapkan bahwa penerbitan KTP non elektronik berlaku sampai dengan 31 Desember 2014, sehingga Pemerintah Kota Semarang masih mengajukan usulan anggaran untuk penyelengaraan pelayanan KTP non elektronik pada tahun anggaran 2013. Selain itu untuk persiapan penerapan KTP_EL telah dipersiapkan dengan pengadaan alat cetak dan perlengkapan penunjang lainnya pada tahun 2013 dan 2014 sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. . 4.1.10.6

PRESTASI/PENGHARGAAN

Prestasi / penghargaan yang diperoleh Kota Semarang dalam Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun 2013 yakni oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang adalah: Pelayanan di Bidang Pencatatan Sipil pada tahun 2013, berhasil mempertahankan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008.


Hal -

237

URUSAN WAJIB KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Recommend Documents