IV.B.17.Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika

IV.B.17.Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika

17. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan suatu kebutuhan bagi suatu organisasi, dalam mendukung kegiatan-kegiatan organisasi dalam pencapaian tujuannya, termasuk juga tentunya dalam lingkungan Pemerintahan. Banyak peluang dan nilai tambah yang bisa diperoleh khususnya berkaitan dengan peningkatan mutu proses kerja di bidang pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Selain untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, penyelenggaraan pemerintahan yang berbasiskan teknologi informasi dan komunikasi juga merupakan suatu langkah penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas organisasi. Good governance di lingkungan pemerintah kabupaten harus dimulai dengan penataan sistem manajemen dan proses kerja yang terpadu atau modernisasi di bidang administrasi Pemerintah Daerah agar dapat mengaplikasikan telekomunikasi, multimedia dan informatika (telematika) yang tepat guna pada akhirnya diharapkan dapat mencapai tujuan utama, yaitu peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dalam kajian RPJM Kabupaten Wonosobo tahun 2010-2015 disebutkan bahwa teknologi informasi dan komunikasi yang saat ini berkembang sangat pesat menuntut kesiapan pengguna dalam hal ini Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan informasi yang mutakhir. Terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam pengelolaan teknologi informasi menjadikan kurang efektifnya pemanfaatan sarana dan prasarana teknologi informatika. Selain itu perlunya peningkatan kerja sama informasi dengan berbagai media massa baik cetak maupun elektronik dalam menyampaikan program dan kebijakan pemerintah sehingga dapat terwujud komunikasi dua arah antara pemerintah dengan masyarakat secara intens untuk mendukung pembangunan daerah. Sejalan dengan perkembangan Teknologi Informasi, maka peningkatan akses informasi dilakukan juga dengan pemasangan Web Site, www.wonosobokab.go.id dan www.e-wonosobo.com (kerjasama Pemkab Wonosobo dengan swasta). Kegiatam pertemuan Forum Jurnalis Kabupaten Wonosobo diselenggarakan rutin setiap tahun bertujuan untuk menjalin silaturahmi dan memperkuat jaringan dangan wartawan dan sebagai ajang untuk saling bertukar informasi, koordinasi dalam pemberitaan dan sebagi bentuk control media kepada pemerintah.Penyelenggaraan Halo Wonosobo dalah salah satu bentuk komunikasi interaktif pemerintah dengan masyarakat yang memeanfatkan Fasilitas teknologi informasi modern. Dialog antara pemerintah dan warganya yang dilaksanakan dua kali dalam satu bulan dan disiarkan secara langsung enam stasiun radio lokal di wilayah Kabupaten Wonosobo. Melalui kegiatan ini masyarakat dapat menyampaikan aspirasi melalui dialog dan diskusi dengan pemerintah, ormas, tokoh masyarakat dan pemuka agama. Tugas pemerintah kabupaten dalam hal urusan komunikasi dan informatika yang diampu oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika serta bagian humas Setda diantaranya Menyelenggarakan layanan informasi publik; dan Menyelenggarakan pemanfaatan IT dalam penyelenggaraan pemerintahan dan layanan masyarakat. Pelayanan publik dalam bentuk layanan informasi dapat berupa layanan informasi yang menggunakan berbagai macam produk teknologi informasi, baik media tercetak, audio, audio visual, internet dan sebagainya. Permasalahan di lapangan yaitu masih rendahnya kualitas SDM aparatur pemerintah bidang komunikasi dan informasi dan masih kurangnya kegiatan pengkajian dan penelitian di bidang komunikasi dan informasi, serta belum maksimalnya penyebarluasan informasi yang terkait dengan kebijakan pemerintah, program maupun hasil pembangunan. Dengan demikian, sesuai yang tercantum pada RKPD 2012, urusan komunikasi dan informatika memiliki program pengujian dan pengkajian penelitian bidang informasi dan komunikasi.

LKPJ 2012 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

163


a. PROGRAM DAN KEGIATAN Total belanja untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan komunikasi dan informatika pada tahun 2012 berjumlah Rp 380.000.000 atau sekitar 0.04% dari total belanja APBD yang berjumlah Rp 1.107.938.250.383. Dari alokasi anggaran urusan kominfo terealisasi 98,63% atau sebesar Rp 374.588.850,- dengan uraian sebagai berikut: Tabel IV.B.17.1 Program dan Realisasi Anggaran Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2012

No. A

Program

Alokasi (Rp)

Belanja Langsung

Realisasi (Rp)

380.000.000

374.588.850

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program Kerjasama Informasi dan Media

190.000.000

189.0752.300

190.000.000

185.513.550

B

Belanja Tidak langsung

14.000.000

14.000.000

1 2

Belanja Pegawai Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

14.000.000

14.000.000

3

Belanja Tak Terduga

-

-

394.000.000

388.588.850

Jumlah total

Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo 2012 (diolah)

b. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, Pengkajian dan pengembangan sistem informasi Salah satu sasaran dari program ini yaitu media informasi yang dapat dinikmati oleh publik Wonosobo secara langsung, sekaligus sebagai bentuk akuntabilitas kinerja Pemkab melalui kegiatan informasi dan komunikasi, adapun kegiatannya meliputi:

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1. Digitalisasi Sistem Dokumentasi Informasi Pembangunan Daerah Peran pengelolaan arsip data dan dokumentasi menjadi hal yang penting dalam pengelolaan informasi daerah. Adanya teknologi informasi dan komunikasi sangat membantu upaya pengelolaan data dokumentasi ini melalui digitalisasi system dokumentasi informasi pembangunan daerah. Dengan pengelolaan digital upaya penataan dan pencarian data dokumentasi ini akan lebih praktis dan mudah dalam pencariannya sehingga akan membantu kegiatan ekspose pembangunan daerah yang lebih akurat karena didukung dengan data yang baik.


164


Kegiatan Digitalisasi Sistem Dokumentasi Informasi Pembangunan Daerah merupakan lanjutan tahun 2012, yang pada tahun ini alokasi dana sebesar Rp 10.000.000,00 dipergunakan untuk pembelian CPU sebagai tempat input data yang sudah diproses melalui aplikasi SIMDOK. Dalam kegiatan ini Bagian Humas bekerja sama dengan CV. AURACOM sesuai dengan surat pesanan nomor : 050/22/Hms tanggal 08 Februari 2012. 2. Pengadaan Sarana Prasarana Radio Pesona FM Upaya peningkatan akses informasi public dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan salah satunya melalui siaran radio. Salah satu media informasi yang dikelola oleh Bagian Humas yaitu Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Pesona FM yang sudah berdiri sejak tahun 1968. Radio Pesona FM dalam pengelolaannya mengalami kendala teknis berupa ketersediaan sarana dan prasarana radio yang masih dibawah standar. Hal ini berdampak pada jangkauan siarannya yang belum bisa mengcover semua desa di wilayah Wonosobo. Disisi lain kerusakan teknis akibat gangguan alam (petir) yanga dikarenaka system pengamanan peralatan yang tidak layak, menyebabkan siran radio sering mengalami kerusakan dan biaya penggantian komponen juga tinggi. Pada tahun 2012, dialokasikan dana APBD sebesar Rp 75.000.000,0 yang terserap sebesar Rp 74.670.000,00 yang dipergunakan untuk pembelian computer, printer dan peralatan studio serta pemancar. Dalam pelaksanannya bekerjasama dengan CV. Putri Permata Sari, Kontrak Nomor 050/232/2012 tanggal 17 Maret 2012 dengan nilai kontrak sebesar 74.000.000,00 3. Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi Pengolahan dokumentasi yang baik ditunjang dengan perangkat kerja yang layak. Salah satu yang diperlukan dalam pengolahan dokumentasi daerah meliputi peralatan studio dan komunikasi yang baik. Pada tahun 2012 dialokasi dana sebesar Rp 40.000.000,00 yang terserap Rp 39.740.000,00. Dana tersebut dipergunakan untuk pengadaan laptop, kamera, handycame, proyektor dan alat sound recording. Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa bekerjasama dengan CV. Jalatunda Nomor Kontrak 050/889/Hms/2012 tanggal 13 Juni 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp 39.380.000,00. 4. Bintek Jurnalistik dan Kehumasan bagi SKPD dan BUMD Ketersediaan SDM pelaksana keggiatan jurnalistik dan kehumasan merupakan modal penting bagi terselenggaranya layanan informasi daerah yang baik. Sebagai lembaga publik Pemerintah Daerah wajib memberikana pelayanan informasi publik secara cepat, mudah, lengkap dan akurat sebagai bentuk pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam rangka melaksanakan hal ini, perlu adanya peningkatan kapasitas pegawai dalam pengelolaan informasi dan kehumasan yang handal agar mampu memberikan pelayanan informasi dengan baik. Salah satu upaya peningkatan kapasitas pegawai dalam pelayanan informasi yaitu melalui Bintek Jurnalistik dan Kehumasan dengan sasaran para pejabat pelaksana layanan informasi dan dokumentasi di semua SKPD. Pada tahun ini pelaksanaan bintek jurnalistik bekerjasama dengan tim Suara Merdeka Group menyelenggarakan bintek selama dua hari dengan alokasi dana


165


sebesar Rp 10.000.000,00 yang diperuntukkan untuk pelaksanaan bintek, pemberian stimulant bagi pengirim release berita dan evaluasi semesteran kegiatan PPID. 5. Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Rintisan Peningkatan pelayanan publik dibidang informasi menjadi bagian penting dari prinsip-prinsip good governance, transpransi dan demokrasi. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai forum media menjadi wahana untuk pelayanan publik di bidang komunikasi dan informasi tersebut. Berlangsungnya interaksi dalam proses komunikasi dan desiminasi informasi secara face to face dalam KIM, memiliki kekuatan sendiri karena senyawa dengan kultur masyarakat, terutama pada masyarakat pedesaan. Kekuatan pada komunikasi langsung tersebut, antara komunikator/sumber informasi dengan publiknya karena proses ini memiliki hubungan emosional diantara keduanya, sehingga semua pihak dapat merasakan kondisi psikologis yang ada. . Pada tahun 2012 dilakukan perintisan pendirian Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dibentuk di 3 KIM di 3 Kecamatan yaitu KIM Kradesta Desa Talunombo Kecamatan Sapuran, KIM Harapan Baru Desa Kuripan Kecamatan Garung dan KIM Jlamprang Kelurahan Jlamprang Kecamatan Wonosobo. 3 Kelompok ini mendapatkan pelatihan khusus pengolahan informasi publik dan bantuan operasional kelompok masing-masing sebesar Rp 600.000,00. Kegiatan ini didukung oleh APBD sebesar Rp 10.000.000,6. Penerbitan Majalah Dalam rangka menyebarluaskan informasi serta mempublikasikan berbagai peristiwa daerah, potensi daerah, dan kegiatan pemerintah daerah kepada masyarakat, perlu media lokal berbentuk majalah. Target pencetakan Majalah yang berjudul ”ASRI” yakni 1600 exemplar yang terbit 2 edisi untuk tahun 2011 dan didistribusikan kepada Pimpinan SKPD, Camat, Lurah/Kades se-Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Kegiatan penyusunan majalah menelan dana Rp 15.000.000,- yang berasal dari dana APBD untuk Pelaksana Pencetakan dilakukan oleh CV. Tiga Sudut Wonosobo. melalui SPK dari Kepala Bagian Humas Wonosobo nomor 050/789/hms tanggal 15 Mei 2012, edisi 2 SPK dari Kepala Bagian Humas Wonosobo nomor 050/1.882/hms tanggal 22 Oktober 2012. Hasil yang ingin dicapai adalah terpublikasikannya berbagai peristiwa daerah, potensi daerah, dan kegiatan pemerintahan sebagai informasi kepada publik 7. Penyebarluasan Informasi dan Komunikasi Kepada Masyarakat Melalui Papan Info dan Videotrone Optimalisasi Pemanfaatan Papan Informasi dan Video Trone bekerjasama dengan media massa cetak untuk pengisian papan informasi. Sementara untuk video trone bekerjasama dengan PT. Djarum melalui penayangan video layanan masyarakat dengan memanfaatkan 30 % dari total tayangan video trone. Papan informasi yang dipergunakan meliputi papan informasi di alun-alun sebanyak 2 buah dan satu buah papan info serta panel photo di gedung sekretariat daerah.


166


Surat Kabar yang dipasang adalah Suara Merdeka dan Koran Wonosobo Express yang dipasang setiap hari. Adapun Majalah Dinding yang berisi berbagai informasi penting daerah, foto kegiatan, profil sekolah dll, serta kreativitas masyarakat, diterbitkan dan dipasang dalam jangka waktu 2 minggu-an bekerjasama juga dengan Forum Komunikasi Jurnalis Wonosobo Pelajar, yaitu para pelajar tingkat SMP dan SMA yang telah diberi pelatihan Jurnalistik tingkat dasar oleh Bagian Humas Setda Wonosobo. Sasaran dari kegiatan ini adalah adanya media informasi yang dapat dinikmati oleh public Wonosobo secara langsung, sekaligus sebagai bentuk akuntabilitas kinerja Pemkab melalui kegiatan informasi dan komunikasi. 8. Penyediaan sarana hotspot area Penyediaan sarana hotspot area merupakan salah upaya Pemkab Wonosobo dalam memudahkan akses informasi masyarakat melalui media internet. Saat ini layanan hotspot area yang disediakan meliputi area pendopo bupati, sekretariat daerah, alun-alun Wonosobo, Radio Pesona FM dan pers room. 9. Optimalisasi Layanan Informasi Daerah Melalui Website Dalam rangka peningkatan pelayanan informasi publik melalui media online, salah satunya layanan informasi melalui website. Website merupakan pintu masuk informasi yang mudah, murah dan cepat. Pengelolaan website membutuhkan system pengelolaan dan pengamanan yang sistematis, berkelanjutan dan membutuhkan tim kerja yang solid untuk mewujudkan layanan yang baik. Bagian Humas sebagai secretariat Pejabat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) membutuhkan sarana pengiriman data dan informasi yang cepat dari PPID Pembantu yang berada di setiap SKPD agar pelayanan informasi kepada masyarakat bisa terlayani dengan cepat, mudah dan tepat. Salah satu media pengiriman data dan informasi yang terjangkau adalah email corporate. Dengan media ini, pengiriman dan pengarsipan berbasis elektronik mudah dilakukan dan dikelola oleh SKPD. Pada akhir tahun 2012, Bagian humas sudah mengelola email corporate yang akan didistriusikan ke semua SKPD untuk memudahkan transfer data dan informasi antar PPID. Kegiatan ini dibiayai dari APBD Perubahan Tahun 2012 sebesar Rp 30.000.000,00 yang terserap sebesar Rp 29.775.000,00 yang dipergunakan untuk penguatan kapasitas tim pengelola website, peningkatan kapasitas server backup data website, penyediaan dan pengelolaan email corporate melalui wonosobokab.go.id dan pembuatan website sub domain kppt.wonosobokab.go.id dan diparta.wonosobokab.go.id. Dalam penyediaan barang/jasa bekerja sama dengan CV. Vemobo Citra Angkasa melalui kontrak nomor 050/1.942/hms tanggal 13 Nopember 2012 sebesar Rp 18.865.000,00.

Program Kerjasama Informasi dan Media Massa 1. Hallo Wonosobo Guna optimalisasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah, perlu adanya ruang komunikasi dan konsultasi publik secara rutin dan LKPJ 2012 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

167


berkelanjutan baik langsung face to face maupun melalui media komunikasi seperti radio. Hallo Wonosobo merupakan salah satu kegiatan komunikatif yang bertujuan untuk membuka kran komunikasi antara Pemerintah Kabupaten dengan masyarakat secara langsung sesuai dengan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kegiatan ini berupa Dialog Interaktif melalui 7 stasiun radio di Kabupaten Wonosobo yaitu 1 radio pemerintah yaitu LPPL Radio Pesona FM dan 6 stasiun radio swasta yaitu Citra FM, Purnamasidi FM, G2 FM, Nawa FM, Suara Kesuma FM, dan Pop FM. Dialog Interaktif yang dilaksanakan, diorientasikan sebagai media konsultasi dan sosialisasi terkait diseminasi kebijakan dan program pemerintah, serta pelaksanaan program-program pembangunan, dari Pemangku Kebijakan yaitu Bupati, Wakil Bupati, Jajaran Muspida, Pimpinan DPRD, dan Pimpinan SKPD, dengan melibatkan Tokoh Masyarakat, LSM, Pers, dan pihak-pihak lain yang terkait. Dalam kegiatan ini dibuka kesempatan interaktif dengan masyarakat (pendengar radio) guna memperoleh masukan, kritik, saran, dan evaluasi public tentang pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang telah dan sedang dilaksanakan, baik melalui telepon, sms, maupun langsung di lokasi dialog. Kegiatan dibiayai dari APBD Wonosobo sebesar Rp 25.000.000,00 dilaksanakan 12 kali acara Hallo Wonosobo. Namun demikian dalam perjalanannya, dari 6 Radio Swasta yang terdaftar mengikuti siaran live Halo Wonosobo terdapat 2 radio yang tidak bisa relay dikarenakan perubahan managemen internal radio tersebut. Kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan ini yakni, karena keterbatasan anggaran daerah dan belum adanya sponsor yang bisa mendukung, maka kegiatan selalu berkurang dari tahun ke tahun. Ini berdampak pada durasi komunikasi interaktif melalui radio yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat. 2. Coffee Morning Guna mewujudkan pemerintahan daerah yang lebih kapabel, transparan, partisipatif, dan akuntabel, maka perlu adanya ruang atau sarana komunikasi yang lebih bersifat informal, rutin, dan berkelanjutan, antara Pemerintah Kabupaten dengan stakeholdersnya. Sehingga segala persoalan krusial daerah yang terjadi, dapat tersampaikan untuk dicarikan jalan keluarnya oleh para pemegang kebijakan seperti Bupati, Ketua DPRD, dan Jajaran Kemuspidaan. Kegiatan dilaksanakan di lokasi yang berbeda-beda di luar maupun di dalam ruangan sesuai kebutuhan dan kondisi. Coffee Morning adalah salah satu forum komunikasi informal yang dilaksanakan untuk mempertemukan dan membuka akses komunikasi antara Pemerintah Kabupaten dengan stekeholdersnya antara lain Muspida, Ormas, LSM, BUMD/BUMN, Pers, dan tokoh Masyarakat, dengan pembahasan berbagai persoalan krusial daerah yang harus disampaikan kepada masyarakat. Kegiatan ini diselenggarakan satu bulan sekali pada pagi hari sekitar pukul 07.00 sampai dengan 09.00 Wib, biasanya dengan kemasan pertemuan informal table manner dan ramah tamah sambil minum teh atau kopi serta makan pagi. Pada tahun 2012, kegiatan ini dianggarkan Rp 20.000.000- untuk penyelenggaraan sebanyak 5 kali.


168


Selain menjadi ruang bertemunya para pemegang kebijakan dengan tokoh masyarakat, LSM, Pers, Ormas, dan komponen masyarakat yang lain, forum komunikasi informal ini menjadi sarana strategis bagi Pemkab dan stakeholdersnya untuk sharing pendapat sekaligus menjadi wahana instrospeksi terhadap jalannya pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang telah dan sedang dijalankan. Adapun hasil yang ingin dicapai adalah, adanya kesamaan persepsi terhadap kebijakan pembangunan dan pemerintahan antara Pemerintah Kabupaten dengan stakeholdersnya termasuk publik, serta terselesaikannya berbagai persoalan daerah dan masyarakat. 3. Penyebarluasan Informasi dan Komunikasi kepada Masyarakat melalui Video Interaktif Video interaktif profil Wonosobo berisi materi profil Wonosobo meliputi profil Pemerintah Kabupaten Wonosobo, kondisi sosio georafis, potensi ekonomi, ketersediaan infrastruktur, dan pariwisata. Melalui video interaktif diharapkan mampu memberikan gambaran umum bagi para tamu daerah baik dari kalangan pemerintah, perguruan tinggi maupun swasta sebagai bahan penjajakan awal kerjasama daerah. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan promosi dan produk ungulan daerah dalam bentuk video interaktif profil Wonosobo bekerjasama dengan CV . Tiga Sudut sesuai dengan surat pesanan nomor SPK 050/1.945/Hms 19 Nopember 2012 dengan nilai pembiayaan dari APBD sebesar Rp 10.000.000,00 dengan jumlah produksi 780 keping CD Video Inteaktif Profil Wonosobo. 4. Fasilitasi LPPL Radio Pesona FM Operasional LPPL Radio Pesona FM pada tahun 2012 ini dipergunakan untuk pembiayaan operasional radio selama 1 tahun yang meliputi pembiayaan panitia pelaksana dan honor Dewan pengawas sebanyak 3 orang, Direktur Utama 1 orang, Direktur Umum 1 orang dan Direktur Operasional 1 orang, dan penyiar 4 orang. Anggaran yang direncanakan dalam kegiatan operasional ini sebesar Rp 70.000.000,- terserap atau terealisasi sebesar Rp 70.000.000,-. Adapun hasilnya adalah meningkatnya kinerja Radio Pesona FM sebagai lembaga penyiaran publik lokal. 5. Kerjasama Media Dalam rangka menyebarluaskan informasi serta mempublikasikan program pembangunan dan potensi Wonosobo, salah satunya ditunjang melalui penyediaan kolom khusus publikasi di media massa, salah satunya media cetak koran. Melalui media ini bisa dipaparkan secara mendalam (indepth view) tentang program pembangunan dan potensi daerah yang diharapkan akan memberikan gambaran secara komprehensif sehingga mampu menggerakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan mampu menarik wisatawan maupun investor yang akan mengembangkan pariwisata Wonosobo. Kegiatan ini yang dialokasikan dana sebesar Rp 20.000.000,00 dilaksanakan dengan bekerjasama dengan media cetak Wonosobo Express dengan kolom khusus Pemkab Wonosobo yang terbit setiap hari kamis. Dalam kegiatan ini bekerjasama dengan PT. Wahana Semesta Magelang pemillik Harian Wonosobo Express melalui Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : LKPJ 2012 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

169


050/95/Hms/2012 tanggal 07 Februari 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp 16.800.000,00 6. Wonosobo Expo 2012 Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka membantu mempromosikan potensi unggulan daerah. Dilaksanakan dalam rangkaian Peringatan Hari Jadi ke-188 Kabupaten Wonosobo dan HUT ke-67 Proklamasi Republik Indonesia tahun 2012. Wonosobo Expo 2012 dilaksanakan pada tanggal 5 -12 Juli 2012 bertempat di Komplek Mandala Wisata Wonosobo. Berbagai kegiatan pendukung Wonosobo Expo 2012 seperti Pentas Musik, Kesenian Tradisional Tari Lengger Solasih oleh sanggar Satria, Kesenian reog Aswo Budoyo, dan Minum Carica Massal oleh Masyarakat Peduli Indikasi Geografis Carica Dieng Wonosobo. Selain itu untuk menarik minat pengunjung acara ini juga didukung dengan kegiaan lomba menggambar dan mewarnai, pemeran Robotica dari MI Muhamadiyah Sudagaran serta seminar wirausaha bekerjasama dengan HIPMI Cabang Wonosobo. Adapun Stan yang mengikuti Wonosobo Expo 2012 terdiri dari Stan Pemerintahan beserta binaannya, Koperasi dan UMKM, Otomotif, Elektronik dan Komputer, Furniture, Fashion, Kuliner, dan tanaman hias. Selain mengakomodir PotensiPotensi Unggulan Daerah, Kegiatan ini juga mengakomodir para pelaku usaha lokal maupun luar daerah, dengan mengoptimalkan media serta Teknologi Informasi, dalam rangka upaya-upaya promosi, profilling, penggalian informasi, pemasaran, hingga tahap transaksi. Dalam penyelenggaraan teknis, Wonosobo Expo 2012, bekerjasama dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) cabang Wonosobo. Untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas kegiatan, serta memperluas cakupan sasaran kegiatan, maka di samping menggunakan dana APBD sebesar Rp 50.000.000,- juga menggandeng beberapa sponsor.

c. CAPAIAN KINERJA URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pengukuran kinerja untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu Instansi Pemerintah berdasarkan sumber daya yang dikelola dan dokumen perencanaan yang telah disusun. Capaian kinerja urusan kominfo dapat dilihat dari indikator di bawah ini. Tabel IV.B.17.2 Capaian kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2012 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) penyelenggaraan pemerintahan daerah Capaian Kinerja No.

Indikator Kinerja Berdasarkan EKPPD

1

Website milik pemerintah daerah

2

Pameran/expo

2011

2012

ada

ada

1

1

Sumber: Bagian Humas,2012 LKPJ 2012 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

170


Indikator kinerja tidak menggunakan rumus persamaan. Indikator hanya menyajikan ada dan tidaknya suatu alat layanan berupa website resmi pemerintah kabupaten. Keberadaan situs yang dikelola oleh Pemkab Wonosobo dalam hal ini www.wonosobokab.go.id memiliki fungsi & manfaat, antara lain :  Memperkenalkan dan mempromosikan kelebihan yang ada baik sumber daya alam maupun produk hasil bumi suatu daerah tertentu, agar dapat diketahui secara luas baik dalam skala nasional maupun internasional karena dapat diakses oleh siapapun melalui internet, agar dapat menarik minat investor dalam negeri atau investor asing menanamkan modal di wilayah Pemerintah Daerah.  Memperlihatkan secara nyata kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan kepada masyarakat umum secara uptodate.  Tersedianya sarana interaksi langsung antara Pemerintah Daerah dan masyarakat, baik dalam wilayah Pemerintah Daerah maupun diluar wilayah Pemerintah Daerah, terutama para perantau dari daerah asal yang ingin memperoleh informasi secara langsung akan perkembangan pembangunan di daerah asalnya dengan tersedianya konten berita dan forum. Capaian kinerja Pameran / Ekspo, selain menjadi ajang pameran, promosi, dan transaksi produk-produk unggulan daerah, Wonosobo Expo juga menjadi salah satu arena edukatif, informatif, dan menjadi hiburan masyarakat yang murah dan meriah. Total transaksi selama penyelenggaraan Wonosobo Expo 2012 mencapai kurang lebih sebesar Rp 6.837.434.000 ribu rupiah naik kurang lebih 10% dari Wonosobo Expo tahun 2011 Tabel IV.B.17.3 Capaian kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2012 berdasarkan Indikator RPJMD 2010-2015

No.

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Kondisi awal RPJMD 2010-2014

Capaian Kinerja

1

Tersedianya media informasi publik yang diterbitkan oleh Pemerintah

1 paket

2011 2 paket

2012 2 paket

2

Tersedianya website pemerintah daerah

Ada (950 pengunjung)

Ada (1.019 pengunjung)

ada (978 pengunjung)

3

% paket informasi yang terpublikasikan secara langsung maupun melalui media Jumlah SKPD yang memiliki Sistem Informasi Manajemen

100

4

5


100

8

100

9 (2 online 7 offline) 171


No.

5 6 7

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Kondisi awal RPJMD 2010-2014

Capaian Kinerja

% Ter-Update-nya atribut data spasial % Jumlah Koneksi WAN ke seluruh Kecamatan

100

2011 100

2012 100

-

100

100

% Terpasangnya VOIP di setiap SKPD

2,50

2,50

2,50

Sumber: Bagian Humas, diolah, 2012

Dari tabel capaian kinerja Urusan Komunikasi dan Informasi secara umum adalah mempertahankan kondisi yang selama ini sudah relatif bagus, dengan peningkatan pada jumlah SKPD yang memiliki Sistem Informasi Manajemen yang diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas menjadi lebih mudah murah dan cepat. Pada tahun 2012 terjadi penurunan pengunjung website resmi Pemerintah Kabupaten Wonosobo yaitu dari 1.019 pengunjung pada tahun 2011 menjadi 978 pengunjung pada tahun 2012. Hal tersebut dikarenakan adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang mengganggu adanya website (hacker) sehingga pada tahun 2012 website tersebut mati selama 3 bulan, yang berakibat berkurangnya jumlah pengunjung. d. PERMASALAHAN DAN SOLUSI Permasalahan umum yang muncul pada urusan komunikasi dan informatikaantara lain:  Keberadaan website pemerintah daerah melalui www.wonosobokab.go.id sangat diperlukan, namun masih adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang mengganggu adanya website pemerintah tersebut (hacker).  Radio Siaran Pemerintah Daerah yang semakin lama pendengarnya mengalami penyusutan kalah dengan format radio swasta lainnya Langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain:  Maintenance website pemerintah secara berkala, termasuk kontennya sehingga informasi aktual serta pesan pembangunan dari Pemerintah Kabupaten Wonosobo dapat diakses oleh masyarakat maupun penerima manfaat lainnya secara umum.  Perubahan format acara dari format lama sebagai Radio Siaran Pemerintah Daerah yang semakin lama pendengarnya mengalami penyusutan kalah dengan format radio swasta lainnya, dengan format baru Radio Pesona FM yang merupakan satusatunya radio publik di Wonosobo, mampu memberi warna dunia penyiaran di Wonosobo. Dengan format radio publik ini, materi siaran lebih banyak pada informasi publik yang dikemas dalam bentuk interaktif, talkshow tentang isu-isu publik seperti ketersiaan infrastruktur, pelayanan publik, kependudukan, kesehatan, penerangan, PDAM dengan bekerjasama dengan instansi terkait. Format interaktif ini diharapkan mampu memberi daya tarik bagi masyarakat Wonosobo untuk memanfaatkan media ini sebagai media konsultasi publik terkait pelayanan publik dan problem pembangunan lainnya. LKPJ 2012 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

172

IV.B.17.Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika

Recommend Documents