MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAI•IUN 2016 TENTANG BATAS WAKTU PEMBAYARAN BIAYA IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalarn rangka tertib dan kelancaran administrasi pelayanan perizinan penyiaran, perlu dilakukan penetapan batas waktu pembayaran biaya izin penyelenggaraan penylaran; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud dalam huruf a, perlu rnenetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Batas Waktu Pembayaran Biaya Izin Penyelenggaraan Penyiaran. Mengingat : 1. Unclang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Ncgara Republik lnclonesia Nomor 4252); Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tamhahan Lembaran Negara Rcpublik lndonesia Nomor 49 16); Undang-Undang Nornor 30 Tahun 2014 tentang Aclrninistrasi Pemerintahan (Lernbaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2014 Nomor 292, Tarnhahan Lembaran Negara Republik Inclonesia N()mor 5601);
1
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lcmbaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566); S. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2005 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Le mbaga Penyiaran Be rlangganan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 129, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4568); Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kornunikasi dan lnformatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 20, Tambahan Lembai-an Negara Republik Indonesia Nomor 4974); sebagaimana telah diubah • dengan Peraturan Pemerintah Nornor 76 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nornor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Pcnerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Depai-temen Komunikasi Dan I n Ibrmatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 135, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5171); Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pcnentuan Jurnlah, Pernbayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4995); Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kernenterian Kornunikasi dan l nformatika; Pcraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 28/PER/M.KOMINFO/09/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perivinan Penyelenggaraan Penyiaran; Peraturan Mentei-i Komunikasi dan Informatika Nomor: 24/ PER/ M . KOMIN FO/5/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan
PA
Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penyelenggaraan Penyiaran; 12. Peraturan Mcnteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 1 7/ PER/M . Kominfo/ 1 0/20 1 0 tentang Organisasi dan Tata Kerj a Kementerian Komunikasi dan lnformatika;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG BATAS WAKTU PEMBAYARAN BIAYA IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN.
KESATU
: Pemohon lzin Penyclenggaraan Penyiaran (Pemohon IPP) yang disetujui dalam Forum Rapat Bei -sama (FRB) namun belum memenuhi kewajiban pembayaran biaya Izin Prinsip hingga melampaui j atuh tempo pembayai -an scbagaimana tercantum dalam Larnpiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kcputusan Menteri ini, diwajibkan untuk melunasi Biaya Izin Prinsip dan denda administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Biaya Izin Prinsip.
KEDUA
: Pemohon IPP yang tidak mernenuhi kewajiban pembayaran dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dianggap mcngundurkan diri dan Keputusan FRB bagi Pemohon yang bersangkutan batal cterni hukum, dan IPP Prinsip tidak diterbitkan.
KETIGA
: Pem()hon IPP yang disetujui dalarn FRB dan telah melakukan pembayaran Biaya Izin Prinsip narnun mclampaui tanggal jatuh ternpo pernbayaran sebelurn ditetapkannya Keputusan Menteri ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini, wajib melunasi biaya denda administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan, paling larnbat 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterbitkan Surat Pemberitahuan Kcwajiban Pembayaran Denda Administratif.
3
KEEMPAT
: Pemohon IPP yang telah rnemenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA akan diterbitkan IPP Prinsip.
KELIMA
: Pemohon IPP yang tidak rnemenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, dianggap mengundurkan diri dan Keputusan FRB bagi Pemohon yang bersangkutan batal demi hukum.
KEENAM
: Pemohon IPP yang dinyatakan Iulus Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS) namun belum melakukan pembayaran Biaya Izin Tetap hingga rrielampaui jatuh tempo pembayaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran 111 yang mcrupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini, wajib melunasi Biaya Izin Tetap paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Pernbcritahuan Kewajiban Pembayaran Biaya Izin Tetap,
KETUJUH
Pemohon IPP sebagairnana dimaksud dalam Diktum KEENAM wajib melunasi denda aclrninistratif sebesar 2% (dua persen) per bulan dan akan ditagihkan l3ada saat penerbitan SPP Biaya Izin Tetap tahun Kedua.
KEDELAPAN : Pemohon IPP yang tic[ak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Dikturn KEENAM dianggap rnengundurkan diri dan Keputusan EUCS bagi Pemohon yang bcrsangkutan batal demi hukurn dan IPp Tcta1j tidak ditcrbitkan.
KESEMBILAN : Pemohon IPP yang dinyatakan lulus EUCS dan telah melakukan pembayaran Biaya Izin Tctap namun melarnpaui tanggal jatuh tempo pembayaran seheluin ditetapkannya Keputusan Menteri ini scbagaimana tercantum dalarn Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini, akan diterbitkan IPP Tetap.
KESEPULUH : Pemohon IPp sebagairnana dirnaksud dalam Diktum KESEMBILAN wajib melunasi denda aclrninistratif sebesar 2% (dua persen) per bulan yang akan ditagihkan pada saat penei-bitan sPp Biaya Izin Tctap tahun Kedua.
4
KESEBELAS : Pemohon IpP yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH dan Diktum KESEPULUH dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangari.
KEDUABELAS : Keputusan Mentcri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal
7 Januari 2016
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,
, -
RUDTANTARA
Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
Wl
