DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2

KomunikA satu kata Indonesia

BERANDA

Halte Busway Makin Tidak Manusiawi

Negara Terbuka

desain: ahass foto:sby.info, bf, net

Dewi R CPNS Jakarta

Peningkatan Kualitas Pariwisata Bandung Sejak jalan tol Cipularang diresmikan, deras arus kendaraan dari arah Bandung menuju Jakarta dan sebaliknya telah mendorong pertumbuhan ekonomi kota Bandung dengan menjamurnya factory outlet, hotel dan tempat-tempat wisata belanja hampir di setiap ruas jalan kota Bandung. Pertumbuhan ini seharusnya disikapi

Harry NS CPNS Jakarta

Data Tata Kota Saya sedang mencari denah tatakota bogor dan jakarta. Dimana bisa saya dapatkan denah lengkap tersebut. Saya coba searchingdi internet tapi tidak menemukan, bahkan di situs pemerintahan terkait pun tidak bisa saya temukan. Perencanaan tata kota ini perlu sekali untuk di- publish , mengingat pembangunan yang sudah-sudah tidak sesuai dengan perencanaan yang sudah ada. Jika mudah di akses masyarakat umum setidaknya bisa menjadi kontrol untuk pembangunan tata kota yang lebih baik. Sunarto Jakarta Timur

Mau kirim surat pembaca? Kirim saja ke alamat redaksi, faksimil, atau melalui e-mail: [email protected] [email protected]

foto:hboy

Abad keduapuluh satu ditandai dengan semakin terintegrasinya wilayah-wilayah di berbagai penjuru dunia. Jika dahulu sebuah negara bisa merasa ‘aman’ dari pengaruh informasi asing dengan cara menutup batas teritorial negaranya rapatrapat, maka kini hal semacam itu tak lagi efektif. Dengan kecanggihan TIK, informasi bisa dengan mudah menembus sekat antar negara dan menyatukannya dalam satu ruang global. Batas teritorial negara menjadi tak berarti, negara menjadi sangat terbuka, sehingga informasi dari manapun bisa masuk tanpa ada yang mampu mencegahnya. Keterbukaan eksternal menjadi sebuah keniscayaan yang tak dapat dihindari. Masyarakat bisa memilih dan memilah informasi tentang apa saja, dimana saja dan kapan saja. Pertanyaan penting yang harus dijawab adalah, apakah keterbukaan eksternal sudah diimbangi dengan keterbukaan internal, terutama dalam hal kebebasan memperoleh informasi publik? Tampaknya belum. Namun ke depan, pasca disahkannya UU Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Indonesia sudah mempersiapkan diri untuk menjadi negara terbuka secara internal. Seperti diketahui, ketertutupan di bidang informasi publik selama ini telah menyebabkan munculnya patologi birokrasi, seperti makin mengguritanya korupsi, kolusi dan nepotisme. Berbagai penyelewengan marak karena masyarakat yang seharusnya menjadi pengawas utama kinerja pemerintah tidak mendapatkan informasi memadai, yang sejatinya menjadi hak mereka. Dikotomisasi “ranah birokrasi” dan “ranah publik” membawa konsekuensi, apapun yang terjadi dalam lingkungan birokrasi tak terjamah oleh penglihatan publik. Kurangnya keterbukaan juga menyebabkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan sulit terlaksana dengan baik. Dampak lanjutannya, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap kinerja pemerintah menyebabkan partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik terhambat, yang pada akhirnya berpotensi memunculkan kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat. Kebebasan memperoleh informasi publik merupakan kegiatan mempromosikan keterbukaan dan akuntabilitas sektor publik, dengan cara memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk mengakses informasi tersebut seluas-luasnya. Kebebasan memperoleh informasi lebih ditujukan kepada sektor publik dan sektor yang berdampak luas terhadap publik, dalam konteks di Indonesia adalah lembaga-lembaga publik, lembaga pemerintah, kegiatan yang pendanaannya berasal dari publik dan kegiatan yang dampaknya dirasakan publik. Ciri-ciri kebebasan informasi di antaranya adanya keterbukaan maksimum, kewajiban untuk mengumumkan informasi, memajukan pemerintahan yang terbuka, pembatasan cakupan perkecualian, proses-proses untuk mempermudah pemerolehan informasi, biaya yang murah untuk memperoleh informasi, rapat lembaga pemerintah yang terbuka, dan perlindungan untuk pengungkap kasus korupsi. Yang menarik dari perjalanan UU KIP adalah munculnya prakarsa membangun transparansi di daerah dan di tingkat nasional, yang diilhami semangat keterbukaan saat UU KIP masih berupa RUU. Hal tersebut menjadi pertanda, bahwa masyarakat mendukung penuh kebebasan memperoleh informasi. Saat ini saja, paling tidak ada 21 peraturan daerah tentang transparansi dan akses informasi, di antaranya di Solok, Gowa, Bandung, Lebak, Majalengka, Kebumen, Bantul, Ngawi, Lamongan, Boalemo, Bolaang Mongondow, Takalar, Bulukumba, Kalimantan Barat, Tanah Datar, Palu, Probolinggo, Kendari, Gorontalo, dan Magelang. Di tingkat nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, misalnya, mengembangkan pusat informasi dan komunikasi agar masyarakat mudah mengakses berbagai peraturan negara dan rancangan-rancangan peraturan. Begitu pula Mahkamah Agung RI memprakarsai penyusunan kebijakan internal tentang keterbukaan informasi dalam sistem peradilan melalui Keputusan Ketua MA Nomor 144/ KMA/SK/VIII/2007, tanggal 28 Agustus 2007. Semua prakarsa tersebut patut disambut positif dan didukung untuk mempercepat perwujudan tata pemerintahan yang baik. Apabila UU KIP serta berbagai prakarsa di daerah dan di tingkat nasional dilaksanakan dengan baik, pembangunan untuk mensejahterakan rakyat tidak lagi dijadikan objek kebohongan serta dikotori oleh praktik penyelewengan dan kecurangan. Kini Indonesia telah menjadi negara terbuka sempurna, baik eksternal maupun internal. Kebebasan yang demikian besar telah diberikan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi publik dari seluruh sumber yang ada, baik dari dalam maupun luar negeri. Sekarang tinggal giliran masyarakat untuk menjalankan fungsinya sebagai salah satu domain utama good governance. Kita semua menunggu kiprah masyarakat yang lebih besar, bukan sekadar menjadi objek dalam proses pemerintahan, namun sebaliknya ikut menjadi subjek yang turut menentukan bagaimana sistem pemerintahan bisa dilaksanakan dengan lebih baik. Melalui keterbukaan memperoleh informasi publik, masyarakat harus bisa membuktikan bahwa mereka juga memiliki kemampuan untuk ikut mengatur, mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah, dan selanjutnya berpartisipasi di dalamnya untuk mengupayakan kepemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berpihak pada rakyat. (g)

Sebagai imbas dari kenaikan harga BBM, banyak orang yang beralih menggunakan angkutan umum, terutama busway. Akibatnya jumlah penumpang naik lebih dari 2 kali lipat. Seperti yang saya alami sebagai pengguna busway koridor 6, setiap hari selalu mengalami penumpukan penumpang di halte Pejaten dan Dukuh Atas yang meluber hingga keluar dari halte. Kejadian yang paling parah saya alami setiap hari yaitu di halte dukuh atas, setiap sore hari antara jam 5-7 sore, penumpang yang mengantri meluber dan antri hingga 300 meter. Belum cukup penderitaan akibat mengantri, sampai ke depan pintu depan halte, setiap ada busway yang datang, penumpang serta merta saling berebutan masuk tanpa memikirkan orang lain. Mereka saling mendorong satu sama lain, tidak peduli sekitarnya, ada yang terjatuh, terinjak, tersikut, bahkan terjepit pintu, semua berebutan dan tidak ada yang mau mengalah. Kejadian ini selalu terjadi setiap hari, tanpa ada perhatiaan dan perbaikan. Apakah tidak ada cara lain untuk lebih menertibkan penumpang misalnya dengan membuat pembatas atau jalur khusus antrian permanen untuk. Dapatkah Pemda DKI berupaya mencari solusi mengatasi membludaknya penumpang dengan pengadaan bus baru atau bus bantuan khusus di jam tertentu untuk mengangkut padatnya penumpang. Sekian terima kasih.

pemerintah kota Bandung sebagai kesempatan untuk meningkatkan nilai lebih pariwisata daerahnya selain wisata belanja. Bandung dengan beragam daerah wisata yang telah terkenal seharusnya melakukan perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan ketertarikan turis dan penduduk terhadap objek-objek wisata selain objek pemuas jiwa konsumtif semata. Museum-museum, taman lalu lintas, kebun binatang, pemandian air panas ciateur, goagoa dan objek-objek wisata di daerah Bandung selatan tidak mengalami perubahan nyata selama 10 tahun terakhir. Kondisi ini sangat kontras dengan perubahan yang terjadi di jalan Cihampelas, Juanda dan pusat-pusat perbelanjaan yang dikelola pihak swasta. Saya menghimbau, mengajak dan mendorong pemerintah kota Bandung untuk melakukan restrukturisasi, rehabilitasi dan reformasi nyata terhadap objek-objek wisata yang memiliki nilai-nilai pendidikan, alam, rohani dan sejarah. sehingga di masa mendatang Bandung bisa seperti kota Paris yang terkenal dengan museum-museumnya yang terpelihara dan menarik untuk dikunjungi dan juga ratusan butik-butik fashionnya.

Pertunjukan tradisional Wayang Kulit kembali digelar oleh Badan Informasi Publik Departemen Komunikasi dan Informatika di halaman depan RRI Semarang, Jum'at (25/7) lalu. Lahirnya Wisanggeni yang dibawakan secara apik oleh Dalang Ki Warseno Slenk. Dalam acara ini juga diisi dengan Dialog mengenai penghapusan kekekerasan dalam rumah tangga sebagai bagian peringatan Hari Anak Nasional tahun 2008. (m)

Diterbitkan oleh: DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pengarah: Prof. Dr. Moh Nuh, DEA (Menteri Komunikasi dan Informatika). Penanggung jawab: Dr. Suprawoto, SH. M.Si. (Kepala Badan Informasi Publik) Pemimpin Redaksi: Drs. Bambang Wiswalujo, M.P.A.(Kepala Pusat Pengelolaan Pendapat Umum). Wakil Pemimpin Redaksi: Drs. Supomo, M.M. (Sekretaris Badan Informasi Publik); Drs. Ismail Cawidu, M.Si. (Kepala Pusat Informasi Politik Hukum dan Keamanan); H. Agus Salim Hussein, S.E. (Kepala Pusat Informasi Perekonomian); Drs. Sofyan Tanjung, M.Si. (Kepala Pusat Informasi Kesejahteraan Rakyat). Sekretaris Redaksi: Drs. Sugito. Redaktur Pelaksana: M. Taufiq Hidayat. Redaksi: Dra. Fauziah; Drs. Selamatta Sembiring, M.Si.; Drs. M. Abduh Sandiah; Mardianto Soemaryo. Reporter: Suminto Yuliarso; Koresponden Daerah: Amiruddin (Banda Aceh), Arifianto (Yogyakarta), Nursodik Gunarjo (Jawa Tengah), Supardi Ibrahim (Palu), Yaan Yoku (Jayapura). Fotografer: Leonard Rompas. Desain: D. Ananta Hari Soedibyo. Pracetak: Farida Dewi Maharani, Amd.Graf, S.E. Alamat Redaksi: Jalan Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Telp/Faks. (021) 3521538, 3840841 e-mail: [email protected] Redaksi menerima sumbangan tulisan, artikel dan foto yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi dari tulisan tersebut. Isi komunika dapat diperbanyak, dikutip dan disebarluaskan, sepanjang menyebutkan sumber aslinya.

3

Edisi 7/Tahun IV/Juli 2008

POLHUKAM

Desa Miskin Bisa "Melek" TI “Boleh saja desa kami di bilang miskin, tapi kami bisa beberapa langkah lebih dahulu memulai pemerataan akses IT di masyarakat. Sekarang kami tidak lagi miskin ilmu”.

K

abupaten yang terletak di sebelah barat Provinsi Bali ini ternyata memiliki pendapatan asli daerah (PAD) paling rendah di Provinsi Bali. Tahun 2000 memiliki PAD sekitar Rp2,5 miliar, 2001 meningkat menjadi Rp5,5 miliar, dan setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Terakhir PAD tahun 2007 Rp14 Miliar. Meskipun terus mengalami peningkatan PAD, tetapi tetap saja jumlah PAD yang diterima jauh dari PAD Kabupaten Denpasar dan Badung Perjalanan komunika ke Jembrana ini merupakan kedua kalinya. Pertama merupakan tahap pengenalan daerah baru, tidak banyak informasi yang dapat diperoleh dalam kunjungan singkat satu hari. Yang terbayang kesan pertama ini, Jemberana itu kecil dan terpencil jauh dari teknologi. Pertama kali menginjakkan kaki di tanah perkantoran Pemkab Jemberana, dan menuju hotel yang jaraknya sangat dekat dengan komplek perkantoran pemerintahan. Cukup dengan membayar ojek Rp5 ribu, dan hanya membutuhkan waktu tempuh kurang lebih 8 menit sudah sampai ke dalam area hotel. Tak Ada Warnet? Sudah terbiasa menghabiskan waktu di depan layar dengan internet, walau kadang hanya untuk online menjalin silaturahmi dengan teman-teman didunia maya, atau mencari data pendukung untuk pekerjaan. Malam itu internet menjadi barang langka buat

seorang pendatang baru di kabupaten itu. Perjalanan menyusuri pinggir jalan mencari warung internet sangat sulit dan mulai membuat jengkel. Sekalipun ketemu harga perjamnya melebihi harga per jam warnet di Jakarta. Biasanya tarif perjam sekitar 40005000, di Jemberana tarifnya mencapai Rp9.000 perjam. Itu pun menggunakan akses internet dengan saluran telepon yang di-sharing ke tiga komputer, bisa di bayangkan kerugian waktu dan uang yang dikeluarkan. Sembilan ribu perak hanya sejam dan waktu menunggu akses satu situs saja sudah hampir 10 menit sendiri. Kala itu yang terlintas di pikiran Jemberana itu sangat terpencil akses dan internet menjadi barang mewah. Banyak Fasilitas Kunjungan kedua kali ini terasa sangat berbeda, teman yang ditemui semakin banyak. Semakin terbuka sedikit lagi pengetahuan tentang keberadaan Jemberana ini. Akibat perjalanan menuju kesana yang sedikit berbelok dari jalurnya sehingga memakan waktu tempuh hingga 5.30 jam, nyaris dua kali dari waktu tempuh normal membuka mata, bahwa ternyata Jemberana lumayan luas. Tidak ada yang istimewa kecuali beberapa tempat di pinggir pantai yang di jadikan pura sekaligus tempat wisata. Esoknya komunika bertemu dengan teman di sana, dia menceritakan betapa mudahnya hidup di Jemberana. “Fasilitas semua

tersedia, pemkab bekerja untuk melayani masyarakat Jemberana”, ungkap Nuko Yogantara (32), seorang jurnalis media lokal. Masyarakat Mudah Akses Internet Ternyata gambaran mengenai Jemberana kali ini benar-benar berbalik 180 derajat. Akses internet sangat mudah ditemukan. Tidak hanya itu, selain mudah gratis pula. “Pemkab kami menyediakan fasilitas internet gratis,” ungkap Nuko. Di beberapa tempat seperti perkantoran pemerintahan dan sekolah memang difasilitasi Internet, seperti di SMK 2 Nagara yang menjadi pilot project Telecenter. Di Kantor Pemkab sendiri disediakan perpustakaan yang dilengkapi dengan sekitar 6 komputer yang sudah terhubung dengan jaringan internet. Mereka mengenal sebagai jaringan J-net. Teknologi wireless pun dapat di akses dalam lingkungan kantor Pemkab, “Gampang untuk dapat mengakses wireless kami, cukup mendaftarkan diri dan akan mendapatkan password akses,” ungkap Drs. I Wayan Suparsa,M.Si, Kepala Bidang Data Dinas Informasi Komunikasi, Pelayanan

Oleh-Oleh Menteri dari Korea

Tiga C untuk Masa Depan Ekonomi Internet Dibandingkan dengan sektor lain, in-dustri telekomunikasi tumbuh dengan ce-pat, jauh lebih cepat dari sektor andalan sebelumnya, perbankan dan transportasi. Telekomunikasi diyakini merangsang pertumbuhan ekonomi secara signifikan, dan menjadi salah satu faktor keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Bahkan hasil studi International Telecommunication Union (ITU) menemukan bahwa penambahan fasilitas telekomunikasi sebesar 1 persen akan merangsang pertumbuhan ekonomi sampai 3 persen. Bukti di lapangan sangat mendukung hasil studi ITU tersebut, bagaimana satu daerah langsung tumbuh dengan cepat begitu saluran telepon masuk. Hasil industri pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan-yang merupakan industri kawasan pinggiran- langsung terpasarkan dengan sempurna begitu jalur telekomunikasi terhubung antara sentra produksi dengan pasar. Peran telekomunikasi menjadi sangat dominan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat modern. Berbagai kemudahan begitu saja muncul, dan telekomunikasi menjadi faktor utama lalu lintas informasi, sementara informasi menjadi unsur penunjang terbesar dalam upaya manusia menguasai dunia. Tanpa bekal informasi, siapa pun akan gamang meng-

hadapi dunia. Kombinasikan Kekuatan Internet Menteri Komunikasi dan Informatika Mohammad Nuh menekankan perlunya tiga C dalam pengembangan masa depan ekonomi internet di Indonesia, yakni creativity, confidence, dan convergence. Seusai menghadiri sidang Organization for Economic Cooperation and Development (OCED) di Korea baru-baru ini, Menteri menyatakan, internet telah menjadi kebutuhan mutlak dari sebagian penduduk dunia sehingga tidak bisa dibayangkan bagaimana kehidupan dunia bila tidak ada internet. Menkominfo M. Nuh memaparkan, pelanggan internet di Indonesia baru mencapai tiga puluh juta pelanggan. “Kita harapkan pada akhir 2008 bisa mencapai 50 juta internet subscriber. Tapi, target 50 juta itupun kemungkinan hanya terkonsentrasi di beberapa kota besar,” kata Nuh. Perluas Akses Menteri menyatakan, pihaknya telah duduk bersama dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) guna membahas percepatan penetrasi internet di tanah air. “Terutama agar internet sampai ke desa-desa dan pelosok nusantara,” kata Menkominfo. Menkominfo memaparkan, pada rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan ke-63 Tahun, Agustus mendatang, pemerintah akan menggelar ¬video conference dengan beberapa pulau yang ada di titik terluar dan

belum tersentuh akses informasi. Dalam pengembangan ekonomi internet, creativity menjadi hal yang paling fundamental dalam upaya mengembangkan dunia internet ke depan. Karena itu, sektor ini juga menjadi bagian yang kini dikembangkan oleh Departemen Perdagangan di bawah program ekonomi kreatif. C kedua yakni confidence atau building confidence. Ini mengingat internet tidak akan bisa berkembang tanpa keyakinan publik terhadap teknologi informasi. Untuk itu, pemerintah harus bekerjasama memformulasikan kebijakan efektif demi meningkatkan keamanan internet dan infrastruktur informasi lainnya. ”Termasuk melawan perangkat lunak perusak yang dikenal sebagai malware. Juga bagaimana melindungi dan mengelola identitas digital,” kata M. Nuh. C ketiga berkaitan dengan perkembangan ke depan, convergence. Menkominfo menjelaskan, dengan internet, kita mendapat benefiting from convergence. Ini karena data, video, dan suara yang dulu terpisah, sekarang makin konvergen ke arah platform tinggal berdasarkan protokol internet. ”Ke depan ini akan menghasilkan layanan baru. Dalam pertemuan itu didiskusikan beberapa isu penting seperti prinsip-prinsip peralihan ke arah konvergensi dan jaringan kecepatan tinggi, sementara tetap menjaga kompetisi yang sehat di kalangan operator,” kata M. Nuh. (media center)

Umum, Perhubungan dan Data Kabupaten Jembrana. Untuk sementara ini memang tidak semua tempat dan setiap saaat bisa langsung mengakses, data pendaftar ini akan menjadi catatan bagi Pemkab untuk melihat animo masyarakat terhadap internet. “Kalau terdaftar resmi, kita bisa melihat jumlah yang mengakses, hanya itu saja kepentingannya, selanjutnya bisa akses sendiri,”komunika jelas Suparsa. Di siang hari, jam bubar sekolah, perpustakaan ini dipenuhi anak-anak sekolah. Tidak hanya di kantor Pemkab saja, dibeberapa tempat yang disediakan akses internet umumnya penuh di siang hari. “Sampai sore deh baru kosong, kalo malam dah jarang yang akses,” tandas Nuko. Nuko menceritakan pengalaman nge-net di siang hari yang terasa lebih lama, menurutnya kemungkinan karena banyak yang mengakses diwaktu bersamaan. Berbeda dimalam hari, aksesnya sangat cepat. Orang Muda Melek IT Masyarakat Jembrana terutama generasigenerasi muda, sudah tidak asing dengan internet. Mereka sudah sangat dekat dengan perangkat dan fungsi komputer dan internet. “Anak sekolah disini hampir semua memiliki blog," tambah Nuko. Di tempat Nuko bekerja semua pegawainya memiliki blog sendiri, sekedar sharing informasi atau sekadar bercerita. Nuko sendiri sudah memperkenalkan anak lelakinya yang berumur 2 tahun dengan internet. Dia memperkenalkan blog kepada Arjuna. “Arjuna suka bercerita, dan saya yang membantunya untuk mengetik. Setidaknya dia sudah mulai mengenal komputer”, jelas Nuko. Bagi Nuko, disaat-saat seumur Arjunalah tepat untuk memperkenalkan manfaat internet agar bisa tepat guna. “Jika sudah dari awal diperkenalkan manfaatnya, kemudian dia akan tau manfaat internet lebih dahsyat dari pada hanya sekedar mencari situs porno”, tandasnya. Arjuna bukanlah satu-satunya anak kecil yang sudah melek IT, masih ada ArjunaArjuna lain, karena Pemkab sudah mengusahakan sekitar 80 SD dan rencana 100 SMPdan SMA/SMK terkoneksi internet. Sebanyak 56 kantor pemerintahan (kecamatan, kelurahan dan Desa) yang terkoneksi, dan masyarakat bisa mengakses dari tempat tersebut. Semua gratis, hanya sekedar minta ijin akses. Bahkan Nuko yakin internet dapat menghidupkan perekonomian Jembrana. Perdagangan tidak lagi terbatas waktu, tempat dan ruang. Kepulangan komunika berbekal oleholeh beberapa list blog teman-teman di Jembrana. Tersirat kepuasan blogger Jembrana atas peran pemerintah daerah yang membuka wawasan mereka didunia luar. Internet telah membuka kasanah ilmu baru mereka, tinggal pemerintah daerah harus berupaya agar masyarakat ikut berperan serta aktif memanfaatkan setiap potensi untuk nilai tambah dalam kehidupan keseharian mereka. ([email protected])

4


PEREKONOMIAN

Koperasi, Koperasi, Bukan Bukan “Kuperasi” “Kuperasi” Setiap tanggal muda, Koperasi Pegawai Negeri (KPN) salah satu dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau di Pekanbaru selalu dipadati pengunjung. Puluhan pegawai berjubel untuk melakukan berbagai transaksi: menabung, meminjam uang, menyicil pinjaman, mengkredit barang, dan aktivitas lain yang terkait dengan kredit dan simpan-pinjam. Sebuah bukti bahwa koperasi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari siklus perekonomian rumah tangga PNS.

Menurut Yusma (47), salah seorang pegawai di Riau, nyaris tak ada PNS yang tidak memiliki pinjaman di koperasi. Hal ini tak lepas dari berbagai kemudahan yang ditawarkan koperasi, di antaranya gampangnya persyaratan, bunga yang rendah dan tenor cicilan yang lentur. “Pokoknya, dibanding pinjam di bank, pinjam di koperasi jauh lebih mudah,” katanya. Salah satu kemudahan yang membuat para pegawai ‘ketagihan’ meminjam uang di KPN adalah agunan pinjaman yang cukup menggunakan SK PNS dan cicilan yang langsung dipotongkan dari gaji bulanan. “Kita cukup setor SK, dan saat itu juga uang pinjaman bisa langsung dibawa pulang. Kita juga tidak perlu pusing tentang cara mencicilnya, karena secara otomatis bendaharawan gaji akan memotong gaji sesuai dengan pinjaman kita,” ujar Ujang (42), pegawai yang bertugas sebagai pengemudi di lingkungan Pemprov Riau. Ujang mengaku sudah memperpanjang pinjaman di koperasi dengan agunan SK-nya (istilah populer di Riau, SK-nya “disekolahkan”) berkali-kali untuk membiayai pendidikan ketiga puteranya. “SK saya sudah ‘sekolah’ hingga S-3 (maksudnya diperpanjang tiga kali--Red). Namun saya tidak merasa rugi, karena bunga pinjaman dikembalikan ke peminjam dalam bentuk SHU (sisa hasil usaha—Red). Makin banyak hutangnya, makin banyak pula SHU yang didapat. Pokoknya koperasi bukan dengan ‘kuperasi’, tidak ada pemerasan di sini, semua pendapatan untuk kesejahteraan anggotanya,” imbuhnya. Sementara Rusdi (48), juga PNS, sangat bersyukur terhadap keberadaan koperasi di lingkungan pemprov, yang menurutnya bisa menjadi “dewa penolong” saat kesulitan ekonomi membelit keluarganya. “Tanpa koperasi, saya mungkin belum bisa bikin rumah dan bi-

aya sekolah anak-anak saya mungkin terhambat,” urai lelaki yang pernah meminjam uang di KPN Rp 30 juta ini. Contoh yang dikemukakan di atas setidaknya bisa menepis anggapan bahwa koperasi tidak berperan signifikan dalam perekonomian Indonesia, seperti yang sering terdengar dalam berbagai wacana selama ini. Bukti menunjukkan, di tingkat mikro, lembaga ekonomi berasas kekeluargaan ini ternyata mampu menunjukkan perannya sebagai tulang punggung ekonomi rakyat. Jangan Sepelekan Peran Koperasi Pakar ekonomi Universitas Gadjah Mada, Dawam Rahardjo, suatu ketika pernah menyatakan, secara politis koperasi mempunyai kedudukan yang cukup kuat karena berdasar pada Pasal 33 UUD 1945, khususnya Ayat (1) yang menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam wacana sistem ekonomi dunia, koperasi disebut juga sebagai the third way, atau "jalan ketiga", istilah yang akhir-akhir ini dipopulerkan oleh Anthony Giddens, yaitu sebagai "jalan tengah" antara kapitalisme dan sosialisme. Sistem koperasi mentransformasikan sistem ekonomi kapitalis yang tidak ramah terhadap pelaku ekonomi kecil, menjadi sistem yang lebih bersandar kepada kerja sama atau koperasi, tanpa menghancurkan pasar yang kompetitif itu sendiri. Tentang peran koperasi Indonesia, Dr Noer Soetrisno dari Kementerian Koperasi dan UKM menyatakan, kendati pertumbuhannya tidak secemerlang sejarah koperasi di Barat, namun koperasi Indonesia ternyata mampu menyumbang sepertiga pasar kredit mikro di tanah air yang sangat dibutuhkan masyarakat luas. Bahkan koperasi masih mampu menjang-

kau pelayanan kepada lebih dari 11 juta nasabah, jauh diatas kemampuan kepiawaian perbankan yang megah sekalipun. Namun demikian karakter koperasi Indonesia yang kecil-kecil dan tidak bersatu dalam suatu sistem koperasi menjadikannya tidak terlihat perannya yang begitu nyata. Noer menyatakan, secara konseptual koperasi akan berperan maksimal jika mampu berjalan sesuai jati dirinya sebagai organisasi otonom yang diawasi anggotanya dan berpegang teguh pada nilai dan prinsip koperasi. Potensi koperasi dapat diwujudkan semaksimal mungkin hanya bila kekhususan koperasi dihormati dalam peraturan perundangan serta diakui keberadaan dan aktivitasnya. Ia melihat, koperasi dapat hidup seperti layaknya perusahaan lainnya bila terjadi "fair playing field". Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan aturan main yang jelas, tetapi koperasi tetap diberikan kesempatan untuk mengatur dirinya sendiri dalam lingkungan mereka (self-regulation). Bantuan pengembangan dibutuhkan bagi pertumbuhan koperasi, namun akan lebih efektif bila dipandang sebagai kemitraan dengan menjunjung tinggi hakikat koperasi dan diselenggarakan dalam kerangka jaringan. Potensi Besar, Belum Manunggal Potensi pengembangan koperasi di Indo-

Percepatan Pembangunan Jalan Tol Sejak 1998, pemerintah Indonesia belum dapat meningkatkan pembangunan ruas jalan tol. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto sangat kecewa atas lambatnya pembangunan proyek infrastruktur tersebut. Meski perjanjian pembangunan jalan tol (PPJT) sudah ditandatangani untuk 15 ruas jalan tol atau sepanjang 612 km, realisasinya belum sampai separo. Saat ini, jalan tol yang dimiliki Indonesia baru sekitar 600 km. Bila dibandingkan Tiongkok, mereka mampu membangun jalan tol 3.000 km/tahun. Demikian pula, Malaysia yang baru memulai pembangunan jalan tol sudah menyelesaikan 3.000 km. Untuk itulah Djoko Kirmanto meminta percepatan pembangunan Jalan Tol TransJawa, terutama pada sektor tengah. Di sektor itu, PT Jasa Marga Tbk mempunyai kewajiban untuk membangun ruas jalan tol Semarang-Solo sepanjang 75 kilometer. ”Untuk bagian barat dan timur dari Tol Trans-Jawa, pembebasan lahannya terus berlangsung,” kata Djoko, Minggu (29/6) di Jakarta. Banyak Kendala Persoalannya memang kompleks, seringkali masyarakat Indonesia berang-

gapan bahwa jalan tol tersebut adalah proyek investor. Sehingga, dalam pembebasan tanah, mereka meminta ganti rugi di luar kewajaran. Padahal, jalan tersebut adalah milik pemerintah sebagai sarana publik. Investor hanya membantu pemerintah. Selain itu, berkaitan dengan masalah tanah ada juga problem waktu pembebasan, serta status kepemilikan yang sampai saat ini masih menjadi kendala dalam pengembangan jalan tol. Pengamat ekonomi Aviliani menjelaskan, upaya pemerintah dalam mengundang investasi jalan tol masih akan sangat berat. Meski pemerintah sudah menjanjikan berbagai insentif, beberapa permasalahan dalam hal investasi belum terpecahkan. Di antaranya, sulit dan bertele-telenya proses perizinan. "Walaupun saat ini sudah ada Inpres No 3 Tahun 2006, implementasinya belum berjalan," ungkapnya. Butuh Kerjasama Daerah Tak urung, Mendagri Mardiyanto pun diminta Menteri PU Djoko Kirmanto ikut membantu menyukseskan pembangunan jalan tol dengan mengingatkan pemda-pemda yang tidak kooperatif. "Di beberapa daerah, pemerintah setempat kurang kooperatif dan tidak berkoordinasi dengan baik. Bahkan ada

yang menetapkan nilai jual objek pajak (NJOP) tidak sesuai standar. Karena itu kita minta mendagri bisa membantu," kata Djoko. Menurut Aviliani, masih banyak hal yang perlu dipecahkan bersama oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di antaranya, perlunya koordinasi mengenai infrastruktur penghubung antara jalan tol dengan jalan-jalan di daerah, sehingga bisa memunculkan benefit yang lebih jelas bagi pemerintah pusat dan daerah. Jangan justru pembangunan itu membuat kemacetan bagi daerah-daerah tertentu. Mendagri Mardiyanto pun mengatakan siap membantu untuk menyukseskan pembangunan infrastruktur tersebut. Dia berjanji akan berkomunikasi intensif dengan pemda-pemda yang wilayahnya terkena pembangunan jalan tol. "Kalau daerah main-main dengan program ini, kami sudah antisipasi. Ini supaya pejabat tidak macammacam. Kalau pejabat main-main dengan proyek ini, apalagi untuk kelanjutan jabatannya seperti bermain NJOP, akan ada tindakan tegas," kata Mardiyanto. Djoko mengatakan, jika pembangunan jalan tol berjalan lancar sesuai dengan rencana, maka berdampak baik secara ekonomi terhadap wilayah-wilayah yang dilalui jalan tol.

nesia sejatinya sangat besar. Berbagai organisasi baik itu organisasi masyarakat, sosial, keagamaan, dan politik, ternyata bisa mengembangkan koperasi sendiri-sendiri. Koperasi juga bisa dibentuk berdasarkan kelompok pekerjaan misalnya koperasi petani, pengrajin, pedagang, nelayan, pegawai, karyawan. KPN di Riau yang menjadi pembuka tulisan ini adalah contoh nyata bagaimana pegawai negeri membentuk koperasi untuk memakmurkan anggotanya, dan terbukti sukses. Selain itu, kelompok-kelompok masyarakat secara independen juga banyak mendirikan koperasi, baik yang khusus menangani satu usaha tertentu maupun yang berbentuk koperasi serba usaha (KSU). Maraknya bank perkreditan rakyat (BPR) dan lembaga keuangan syariah seperti baitul mal wa tamwil (BMT)—yang pada dasarnya adalah koperasi simpan pinjam dan koperasi serba usaha—di tingkat kabupaten, kecamatan bahkan desa, merupakan bukti bahwa koperasi mampu berkembang hingga tingkat akar rumput sekalipun. Sayang, masih banyak koperasi di Indonesia yang bekerja sendiri-sendiri alias belum mau bekerjasama membentuk konsorsium dengan koperasi lain. Sadwara, direktur BMT “Al-Amin” di Kec Garung, Kab Wonosobo, Jawa Tengah, menyatakan ego sektoral di kalangan masyarakat koperasi membuat lembaga ini sulit tumbuh sebagai kekuatan besar dalam konstelasi ekonomi nasional. “Kalau dihitung, jumlah koperasi di Indonesia luar biasa banyak. Tapi karena masing-masing bekerja sendiri-sendiri, akhirnya kalah dengan lembaga keuangan non-koperasi yang jumlahnya sedikit,” ujar lajang berjilbab ini. Ditambahkan Sadwara, beberapa koperasi memang sudah memiliki induk koperasi, pusat koperasi atau koperasi primer, akan tetapi kebanyakan koperasi di tingkat kabupaten/kota masih belum memiliki lembaga semacam itu. “Padahal induk koperasi, koperasi primer, pusat koperasi memiliki peran besar, terutama dalam membantu permodalan koperasi yang ada di daerah agar bisa terus tumbuh dan berkembang.” Sadwara membayangkan, jika ego sektoral di kalangan koperasi bisa dihapus dan koperasi di seluruh Indonesia bisa bersatupadu membentuk sebuah sistem jaringan berskala nasional, maka dipastikan akan muncul sebuah kekuatan ekonomi raksasa yang bisa menjadi motor penggerak ekonomi bangsa. “Saya yakin jaringan sistem koperasi nasional bisa mengalahkan ekonomi monopolistik yang dibawa madzab neoliberal. Tapi ya itu tadi, problema utamanya justru koperasi di Indonesia tak bisa bersatu.” Ibaratnya, koperasi adalah lidi-lidi yang bertebaran, butuh prakarsa agar lidi-lidi tersebut berkumpul dalam satu ikatan menjadi sapu lidi yang kuat. Tanggungjawab siapa? ([email protected]).

5


KESRA

Buku Gratis Bisa Diunduh Setelah beberapa waktu lalu sempat beredar kabar bahwa Depdiknas akan menyediakan buku gratis untuk jenjang pendidikan SD - SMA/ SMK, saat ini situs untuk download buku gratis tersebut (yang disebut juga sebagai BSE/ Buku Sekolah Elektronik) telah tersedia di http://bse.depdiknas.go.id. Pengakses bisa mendownload buku-buku pelajaran dari berbagai mata pelajaran. Sampai saat ini ada sekitar 48 judul dengan rincian 20 judul buku SD, 14 judul buku SMP, 6 judul buku SMK, dan 8 judul buku SMK.

Ratusan ibu-ibu berunjuk rasa di depan kantor Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) beberapa waktu lalu, menuntut buku-buku gratis untuk anakanaknya. Setiap kali, memasuki tahun ajaran baru, orang tua selain dipusingkan dengan kebutuhan sehari-hari juga harus memikirkan biaya pendidikan. Kebijakan tiap tahun ganti buku bagi sebagian besar orang tua akan menambah beban ekonomi. Bayangkan pengeluaran orangtua di Jakarta hanya untuk membeli buku pelajaran SD mencapai Rp 346.000. "Saya harus bayar uang kontan Rp 320.000 untuk beli buku. Kalau tak dibayar di muka, sekolah keberatan memesankan buku untuk anak saya kepada penerbit," kata Laksmi, orangtua siswa di SD Cipondoh, Kota Tangerang. Unjuk rasa massa yang tergabung dalam Kelompok Independent untuk Advokasi Buku (KITAB) kin telah menemukan jawabannya. Buku gratis! Puluhan buku teks SD, SMP, dan SMA/ SMK yang dibeli hak ciptanya oleh Departemen Pendidikan Nasional sudah ada di internet. Buku digital ini dapat dibaca dan diunduh secara gratis agar siswa dan sekolah punya pilihan untuk memakai buku teks pelajaran yang terjangkau harga dan terjamin kualitasnya. Rencananya pada Agustus nanti akan ditingkatkan menjadi 295 judul buku

elektronik agar bisa diunduh oleh siapa pun yang memerlukan buku tersebut. Ini sungguh sebuah solusi bagi orang tua siswa yang selalu kerepotan harus menyiapkan dana untuk beli buku. Cara ini memang harus juga mengeluarkan biaya, tapi tak sebesar membeli buku yang dikeluarkan secara berlomba-loba oleh penerbit. Hitungannya begini, jika mengunduh sebuah buku yang bandwidth-nya rata-rata 4-6 mega byte, si siswa hanya keluar uang kisaran Rp 4.000-Rp 6.000 di warnet untuk sebuah buku. Bandingkan jika membeli di toko buku, harganya bisa mencapai Rp 20.000-Rp 40.000, bahkan bisa lebih mahal. Asumsi tersebut jika koneksi interenet di warnet tersebut berjalan normal. Itu baru satu buku. Jika satu jam sewa internet di warnet bisa mengunduh beberapa buku alangkah murahnya buku-buku yang disediakan Depdiknas. Memang tidak gratis sama sekali tapi ini relatif sangat murah kalau kita melihat harga kertas yang terus merangkak naik. Kualitas Terjamin Buku-buku teks pelajaran yang sudah lolos penilaian Badan Standar Nasional Pendidikan dan dibeli hak ciptanya oleh pemerintah. Bahkan Dinas Pendidikan (Disdik) Sumatra Barat mengimbau siswa di daerah itu untuk memanfaatkan program buku gratis yang

ditawarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) melalui situs internet, guna menekan pengeluaran orang tua siswa dalam membeli buku pelajaran. Kepala Dinas Pendidikan Sumbar, Burhasman Bur, di Padang, Jumat, mengatakan, buku pelajaran gratis tersebut tersedia untuk tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah. "Saat ini ada sekitar 49 jilid buku yang dibeli hak ciptanya dan dari jumlah itu ada 37 judul buku yang sudah dapat di-download secara gratis," jelasnya. Kendati pada siswa juga dapat melakukan kerjasama dalam men-donwload buku-buku itu, selanjutnya difotokopi untuk lebih menghemat pengeluaran. Hal itu diperbolehkan, kata dia, karena buku-buku itu sudah dibeli hak ciptanya dari penulisnya oleh Depdiknas sehingga bebas diperbanyak melalui fotokopi. Dilema Buku Elektronik Namun sayang, buku-buku itu hanya bisa dinikmati para siswa yang berada di kota yang telah memiliki akses internet lancar. Bagi siswa-siwa yang berada di pedalaman terpaksa harus menunggu masuknya koneksi internet. Atau pun kalau ada mereka harus rela bepergian jauh untuk mendapatkan buku tersebut. Sebagai ilustrasi terjadi di Kabupaten

Barito Utara, Kalimantan Tengah. Di sana internet hanya dapat diakses di sekitar Muara Teweh yang merupakan ibu kota kabupaten tersebut. Terutama bagi warga pedalaman yang rata-rata jaraknya dari Muara Taweh mencapai 125 kilometer. Depdiknas memang tengah mencari solusi untuk mengeliminir kendala tersebut. Minimal pada 2 Agutus, saat peluncuran buku elektronik tersebut diresmikan semua siswa --idealnya di seluruh Indonesia-- bisa merasakan buku gratisan tersebut. Sayangnya lagi, buku-buku tersebut tidak diwajibkan untuk dipakai di tiap sekolah. Artinya, meski ada buku gratis dari Depdiknas, para siswa harus tetap membeli buku yang diperlukan. Kenyatannya pada musim ajaran baru tahun ini, para orang tua masih memadati toko-toko buku, dan bursa buku murah seperti di Palasari Bandung. Menurut Kepala Pusat Teknologi Komunikasi Departemen Pendidikan Nasional, Lilik Gani, peluncuran program ini memang akan menimbulkan tarik menarik dengan pihak pihak yang ingin berjualan buku pelajaran ke sekolah. Tapi pemerintah berharap setelah program ini berjalan para orangtua bisa menyadari kalau buku bermutu juga bisa didapatkan secara gratis. Dan, bertanya pada sekolah agar anak-anaknya bisa menggunakan buku-buku tersebut. (m)

CATATAN KORESPONDEN

2012, Morowali Kabupaten Lumbung Pangan Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah merupakan hasil pemekaran Kabupaten Poso berdasarkan Undang- Undang No. 51 Tahun 1999. Kurang lebih tujuh tahun Kabupaten Morowali disibukkan dengan tarik menariknya ibu kota antara Kolonodale dan Bungku. Pada awal Juni 2008, SKOP - Serikat Kolumnis Palu - melakukan kegiatan press tour ke Kabupaten Morowali. Kali ini, dengan lima orang kolumnis senior Palu. H. Nungci HA, MS Kama, Hardi Siku dari RRI Palu, Soeria Lasni, dan penulis sendiri. Senin 2 Juni, peserta press tour diterima Bupati Morowali, Drs. Anwar Abd. Hafid di ruang kerjanya yang sederhana namun sejuk. Bupati ini baru memangku jabatannya sejak akhir 2007. Meski terbilang muda usia, tapi kematangannya dalam mengelola pemerintahan dapat dikatakan bisa bersaing. Pasalnya pengalaman menjadi kades, camat, Asisten I Pemerintahan Kabupaten sampai kini menjadi Bupati Morowali. Tekad Lumbung Padi Anwar Hafid bertekad tahun 2012 menjadikan daerahnya lumbung pangan bagi Sulawesi Tengah. "Maksudnya lumbung pangan dari segala sektor tidak saja beras.tapi untuk setiap kecamatan akan dikembangkan lumbung pangan sesuai dengan potensinya," jelasnya.

Ia memberi contoh; saat ini di Kecamatan Bungku Selatan dan Kepulauan Menui sedang dikembangkan budi daya rumput laut dan potensi perikanan lainnya. Kawasan Bungku Selatan dan Kepulauan Menui memang berhadapan langsung dengan laut banda. "Sedang untuk kecamatan lainnya yang memiliki lahan cukup luas seperti di kecamatan Bahodopi, Mori Atas, Petasia dan Pita Ponda dikembangkan untuk sektor pertanian khususnya padi dengan perluasan sawah," ungkap Anwar. Kembangkan Semua Potensi Tahun ini Pemkab Morowali telah mengalokasikan dana untuk perluasan sawah baru sekitar 300 ha. "Kita juga bangun sarana irigasi, penyediaan bibit unggul serta pupuk yang pada gilirannya akan meningkatkan produksi yang muaranya masyarakat petani akan sejahtera," ungkap Anwar. Sektor perkebunan pun tak ketinggalan. Hasil perkebunan lainnya berupa kakao tersebar hampir di seluruh kecamatan dengan luas areal kurang lebih 16.245.000 ha. Selain itu jenis perkebunan lain seperti kelapa dalam, kopi cengkih,jambu mete,pala, vanili, sagu dan gula aren juga ada. Sektor peternakan juga cukup menjanjikan karena tersedianya lahan yang cukup luas untuk areal ternak. Saat ini jenis ternak seperti sapi, kerbau dan jenis ternak lain

populasinya terus meningkat dari tahun ke tahun dan diperkirakan rata rata sekitar10 persen setiap tahun terjadi peningkatan "Potensi –potensi ini perlu mendapatkan perhatian serius dari Pemda Morowali." kata Anwar dengan mimik yang serius. Termasuk sektor pertambangan yang terdapat sekitar delapan jenis tambang andalan yaitu minyak bumi, gas alam, nikel, chromite, marmer, batu bara, biji besi dan tambang Galian C. Dari berbagai jenis tambang ini nikel merupakan jenis tambang yang memiliki potensi terbesar, serta tersebar di Kecamatan Bahodopi, Petasia, dan Bungku Selatan. "Secara umum potensi sumber daya alam di morowali sangat menjanjikan bagi para investor yang ingin menanamkan modalnya di Kabupaten Morowali," tawar bupati yang berusia 39 tahun ini. Namun demikian, Anwar menyadari lima tahun ke depan apa yang bisa diperbuatnya tidak mungkin menjangkau semua hal. "Setidaknya saya ingin meletakkan dasar dalam proses pembangunn Morowali ke depan yang lebih baik," ungkapnya merendah.

Cerdaskan Masyarakat Tak ketinggal di sektor pendidikan juga dipacu untuk mencerdaskan masyarakat, "Kami telah mencanangkan wajib belajar dua belas tahun dan ini gratis bagi masyarakat," jelas Anwar. Kabupaten Morowali pada tahun Anggaran 2009 mengalokasikan sekitar 25 persen dari APBD untuk bidang pendidikan. "Ini komitmen yang harus dilakukan agar benar- benar masyarakat dapat menikmati pendidikan gratis, sehingga ke depannya kualitas sumber daya manusia di Morowali bisa bersaing dengan daerah lainnya," harap Anwar. Selain program itu, Anwar juga berharap pemerintah pusat juga memperhatikan tiga aspek yaitu pembangunan infrastruktur transportasi, penyediaan energi listrik, dan masalah ketenakerjaan. "Untuk Inpres Percepatan Pembangunan Sulawesi Tengah kami telah mengusulkan kepada Gubernur red ) untuk (Sulawesi Tengah, memprioritaskan ketiga hal tersebut. Supardi Ibrahim

6


Setelah melalui sembilan tahun proses pembahasan, akhirnya Indonesia memiliki Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 ini disahkan lewat Rapat Paripurna DPR, 3 April lalu. Dalam sejarahnya, RUU KIP diusulkan ke DPR sejak 1999 dan baru dibahas 27 Agustus 2005. Dalam tataran global hingga 2008 tercatat 75 negara di dunia sudah memiliki Undang-undang yang berkaitan dengan keterbukaan informasi. Di Asia tercatat Jepang , Korea Selatan, India dan Thailand (sebelum kudeta) yang telah memiliki UU keterbukaan informasi dan sejenisnya. Menurut laporan Freedom of Information Center, Inggris,

terdapat 29 negara lainnya sedang dalam proses pengusulan. Indonesia pun menambah deret panjang negara yang telah memiliki kerangka hukum keterbukaan informasi. Menteri Komunikasi dan Informatika Mohammad Nuh mengatakan, bahwa Undang-undang ini telah mewadahi semua aspirasi bangsa berkait dengan keterbukaan yang tentu tidak hanya pemerintah saja yang dituntut untuk melakukannya, tapi seluruh lapisan masyarakat dan lembaga -lembaga lain yang anggarannya berasal dari pemerintah atau bantuan luar negeri. "Yang dimaksud dengan badan publik dalam UU KIP tidak hanya pemerintah, tapi semua badan hukum dan non-badan hukum yang mendapatkan sebagian atau seluruh anggarannya berasal dari APBN, APBD atau bantuan luar negeri," kata Menkominfo M.Nuh dalam sambutan pengesahan UU KIP di Jakarta, Kamis (3/4). Memang, undang-undang ini menyebutkan bahwa badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, serta badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara serta, lembaga non-pemerintah baik yang sebagian maupun seluruh dananya bersumber dari anggaran dan belanja negara maupun dae-

“Informasi adalah kebutuhan dasar,” kata Paulus Widiyanto, mantan Ketua Panitia Khusus dalam pembahasan RUU tentang Keterbukaan Informasi Publik. Memang tanpa informasi kehidupan manusia masa kini seolah tak lengkap. Oleh karena itu, semua orang sepakat pentingnya keterbukaan informasi bagi publik. Itu artinya rakyat dapat bebas mengakses berbagai informasi berkaitan dengan kebijakan publik yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun, praktik di lapangan tentu masih membutuhkan keseriusan semua pihak.

rah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Tonggak Baru Mohammad Nuh mengatakan, pengesahaan RUU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi UU merupakan sebuah tonggak baru di bidang keterbukaan informasi publik di Indonesia, dan menuntut semua elemen bangsa untuk melakukan transparansi. Menteri Kominfo juga menjelaskan, sebuah Undang-undang tidak hanya dilihat dari bagusnya isi yang ada di dalam bab dan pasal-pasal, melainkan ada pada kemampuan untuk mengimplementasikan dalam masyarakat. "Agar bisa diimple-

mentasikan UU ini perlu beberapa perangkat dan persiapan, karena itulah pemerintah dan DPR menyepakati bahwa UU ini baru bisa dilaksanakan setelah dua tahun diundangkan," katanya. Lindungi Hak Asasi dan Wujud Demokratisasi Kepala Badan Informasi Publik Departemen Komunikasi dan Informatika Dr. Suprawoto MSi menegaskan bahwa eksistensi regulasi tentang keterbukaan informasi publik dapat mendorong masyarakat lebih demokratis. Menurut Suprawoto, keterbukaan informasi publik diperlukan untuk memenuhi hak atas informasi yang menjadi bagian dari hak asasi manusia (human rights). "Selain itu juga dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang terbuka sekaligus melibatkan masyarakat secara lebih berkualitas," jelas Suprawoto. Bahkan, lanjutnya, UU KIP ini juga dapat mendorong akselerasi pemberantasan KKN dan demokratisasi. Pasalnya, ke depan setiap lembaga publik wajib meyimpan, mendokumentasikan dan menyediakan informasi publik yang berada di bawah penguasaannya secara utuh dalam kondisi yang baik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan secara sederhana. “Masyarakat nanti jika meminta informasi bisa dilayani dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan sesederhana mungkin. Nanti jika ada badan publik yang tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, maka akan dikenakan sanksi. Semua informasi yang ditanyakan masyarakat harus dapat dijawab dengan baik dan benar, tidak boleh ditutup-tutupi lagi,” ujarnya. Terkait dengan pengelolaan informasi publik, ada tiga jenis informasi yang harus disediakan oleh badan atau lembaga tersebut, diantaranya, jenis informasi yang disediakan setiap saat, jenis informasi

Persoalannya memang bukan sekadar undang-undang, yang paling mendasar adalah apakah peraturan tentang keterbukaan informasi itu implementatif atau tidak ketika sudah berhadapan dengan masyarakat pengguna informasi. Belum lagi soal sarana dan prasarana penyediaan informasi, dan sumber daya manusia yang mengelola informasi itu sendiri. Cermin Perda Transparansi Bisa dilihat dalam peraturan daerah (perda) transparansi yang diterbitkan beberapa daerah. Misalnya Perda Kota Gorontalo No. 3 Tahun 2002, Perda Kabupaten Solok No. 5 Tahun 2004, dan Perda Provinsi Kalimantan Barat No. 4 Tahun 2005. Ketiga Perda ini mengatur tentang transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Kajian yang dilakukan ISAI dan World Bank Institute (WBI) menemukan fakta bahwa perdaperda semacam itu hanya sampai pada wacana, belum pada tataran implementatif. Ahmad Faisol, Koordinator Program Advokasi Media ISAI, mengatakan bahwa hasil riset ISAI bersama WBI terhadap implementasi Perda Transparansi Solok, Gorontalo, dan Kalimantan Barat menunjukan indikasi ketidaksiapan infrastruktur dan masyarakat

yang berkala dan jenis informasi serta-merta, yakni yang menyangkut kepentingan publik yang sifatnya harus segera diketahui khalayak ramai. Menurut hemat Suprawoto, pengelolaan informasi publik merupakan langkah untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik di Indonesia serta bagian terpenting dalam upaya mewujudkan cita-cita bangsa yang tertuang dalam undang-undang mengenai keterbukaan informasi publik. “Perencanaan mengenai informasi publik sebenarnya telah ada sejak zaman Deppen, yakni sekitar 1980-an dengan nama Pusat Informasi Nasional, namun sayangnya karena keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dan teknologi pada waktu

itu, maka ide yang bagus tersebut tidak dapat terwujud sebagaimana mestinya,” kata Suprawoto. Jalan Berliku Keterbukaan Informasi Undang-undang yang merupakan inisiatif dari DPR tersebut sebelumnya bernama Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (KMIP) dan sempat diubah menjadi Kebebasan Informasi Publik, yang kemudian berubah nama menjadi RUU Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Keputusan mengubah nama itu diambil dalam rapat jelang akhir Mei tahun 2007. "Perubahan nama itu disepakati karena kebebasan ti-dak ditemukan dalam Pasal 28F UUD 1945 yang menjadi inspirasi RUU tersebut," jelas Andreas Pareira, anggota panja dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP). Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono pernah meminta agar pemberlakuan UU KMIP terlebih dahulu melalui masa peralihan selama lima tahun, selain mengusulkan perubahan nama RUU KMIP menjadi RUU tentang Hak Warga Negara untuk Memperoleh Informasi. Di tengah perdebatan yang cukup sengit, tiba-tiba pemerintah mengusulkan nama UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP). "Akhirnya usulan terakhir itu yang disepakati," papar Pareira. Pareira menuturkan bahwa, perubahan nama itu akan memunculkan sejumlah konsekuensi. Misalnya, selain UU itu akan terkesan lebih moderat, juga menyebabkan perubahan dalam sejumlah definisi, antara lain tentang informasi publik. Namun, Agus Sudibyo dari Yayasan Sains, Estetika, dan Teknologi menuturkan, perubahan nama itu dapat berdampak luas. Sebab, kata kebebasan bernilai lebih tinggi dibandingkan dengan keterbukaan. "Kebebasan dalam KMIP mengandung pengakuan adanya hak bagi rakyat untuk memperoleh informasi dan kewajiban bagi negara untuk memenuhinya. Penekanan pada hak ini yang mungkin hilang dalam istilah keterbukaan," ujar dia. "Pisau Bermata Dua" Memang Undang-undang ini tidak dapat menyenangkan semua pihak. Agus Sudibyo, yang tergabung dalam Koalisi untuk Kebebasan Informasi, juga menilai ada yang janggal dalam aturan sanksi pidana. “Sanksi terhadap badan publik yang tak memberi informasi sih oke. Tapi kalau berlaku juga bagi masyarakat pengguna informasi, janggal,” kata Agus.

untuk mengakses informasi publik. Kalaupun ada keinginan masyarakat untuk mengakses informasi, infrastrukturnya kurang tersedia. “Ketidaksiapan tersebut mengakibatkan masyarakat tidak dapat mengakses informasi publik” ujarnya. ISAI dan WBI juga menemukan fakta tentang kurangnya sosialisasi aturan transparansi, sehingga pengetahuan masyarakat sangat minim, termasuk mengenai prosedur mengakses informasi publik. Dari ketiga daerah yang telah mengusung Komisi Transparansi (KT) dalam muatan pasalnya, ternyata hanya Gorontalo yang sudah membentuk dan memanfaatkan eksistensi Komisi. Namun, di sana antusiasme masyarakat mendapatkan informasi dari lembaga KT masih begitu rendah. “Kebanyakan dari mereka yang mengakses informasi dari KT adalah kalangan jurnalis, LSM, dan akademisi” jelas Faisol. Kepala Bidang pada Badan Komunikasi, Informasi dan Kearsipan Daerah Kalimantan Barat, Sukaliman, dan Asisten Pemerintahan Kabupaten Solok Bustamar menanggapi serius kajian ISAI dan WBI. Mereka mengatakan memang perda transparansi di daerah mereka belum diupayakan secara maksimal, sehingga masih terbuka kritik dan rekomendasi bagi implementasi Perda tersebut. Pemahaman setiap aparat pelaksana memang perlu dielaborasi sebab kultur yang kuat sangat menjadi benang merah di birokrasi Indonesia. Kultur yang berhubungan dengan ketertutupan di kalangan-kalangan badan publik, khususnya dalam menjalankan perubahan paradigma ke arah penyelenggaraan negara yang terbuka, transparan, dan akuntabel. Dan ini menjadi tugas kita bersama! (m)

7


mainkan alasan integritas nasional atau ancaman separatisme. Walhasil, rahasia negara di atas segala-galanya. Mufti juga menyatakan bahwa Indonesia tidak punya jangka waktu kadaluarsa rahasia negara. Mekanisme perpanjangan kadaluarsa yang hampir habis, apalagi. Padahal, rahasia, menurut Mufti, ada konteksnya. Makanya, jika sudah kadaluwarsa, rahasia negara harusnya sahsah saja diketahui oleh publik. “Seperti kasus dokumen Pentagon di Amerika Serikat yang dikuak oleh Washington Post dan New York Times,” sambungnya.

Menurut Agus, dari 75 negara yang punya Freedom of Information Act –undang-undang semacam ini, hanya Indonesia yang menerapkan sanksi bagi si pengguna. “Apalagi beratnya sanksi itu setara dengan sanksi bagi badan publik yang menutup informasinya”. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Abdul Manan, menilai UU KIP ini justru bisa mengancam kebebasan pers. Padahal, harusnya beleid ini memayungi kebebasan publik mengakses informasi seluas-luasnya dari badan publik. Hal senada diungkap Direktur Eksekutif Lembaga Kajian PertahananKeamanan dan Perdamaian (Insitute for Defence Security and Peace Studies, IDSPS) Mufti Makarim. Menurut Mufti, wet ini malah mengancam tiga golongan. Pertama, media dan jurnalis. Kedua, para peneliti, khususnya bidang hankam. Dan ketiga, masyarakat pada umumnya yang berhak memperoleh informasi publik. Ketiganya sepakat bahwa UU KIP sudah seharusnya memukul palu pidana bagi lembaga publik yang tidak mau berbagi informasi kepada masyarakat. Namun, mereka menyayangkan adanya klausul sanksi bagi masyarakat pengguna informasi. Khususnya pengakses informasi yang tergolong rahasia. Padahal, “definisi rahasia masih kabur di sini,” kata Manan. UU KIP pada dasarnya hendak menjunjung tinggi hak asasi manusia akan informasi. Namun, rupanya, “ketentuan ini juga terlalu besar memasukkan isu-isu state sovereignity,” timpal Mufti. Negara, bisa saja me-

Waspadai Agenda Kapitalis Global Kendati keterbukaan informasi publik adalah hal penting dan strategis, bukan berarti semua informasi penting yang menjadi landasan kehidupan dan keberadaan NKRI bebas diobral kepada semua pihak yang justru jika tidak diatur lebih jauh dapat merugikan kepentingan strategis bangsa. Prof. Ahmad M. Ramli mantan Ketua Tim Interdep RUU KIP mengatakan, sejak RUU itu mulai dibahas kembali 5 Juli 2005, pemerintah telah mendukung dengan memberikan daftar inventarisasi masalah (DIM). "Pemerintah malah mendorong untuk tujuan pemberantasan KKN. Ini tools yang bisa dipakai," ujarnya. Lebih lanjut, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Hukum dan HAM ini mengingatkan bahwa pelaku kapitalis global juga bekepentingan atas semua ini. Jika bangsa ini tidak hati-hati maka bangsa ini bisa terperangkap dalam skenario kapitalis global. Ini patut dicermati sebab untuk negara seliberal Amerika Serikat pun, menurut Ahmad Ramli, ada sekitar 140 peraturan perundang-undangan yang menjamin kerahasiaan informasi negara. "Bahkan institusi seperti kepresidenan, DPR dan parpol dinyatakan tertutup," katanya. Persoalannya sampai seberapa jauh informasi yang dapat dibuka dan diakses oleh publik? Secara sederhana dapat dipahami jika jaminan keterbukaan dalam mengakses informasi itu memang dikecualikan pada halhal yang bersifat rahasia negara, seperti informasi yang jika dibuka dikhawatirkan dapat menghambat proses penegakan hukum, infomrasi yang dapat merugikan strategi pertahanan dan keamanan nasional, dan informasi yang dapat mengungkap kerahasiaan pribadi. Namun, sejumlah kalangan menilai bahwa RUU itu kurang memberikan penjelasan mengenai kerahasiaan negara. Tidak heran jika kehadiran UU KIP harus diiringi dengan UU Rahasia Negara. Empat Tugas Pemerintah Sejak tanggal diundangkan, bukan berarti UU KIP akan bisa berlaku dan punya greget. UU KIP mulai

Pasal 17 Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali: informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon dapat menghambat proses penegakan hukum. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepad apemohon dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri. Informasi yang apabila dibuka dpaat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon dapat mengungkapkan rahasia pribadi. Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU.

Pasal 51 Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan informasi publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau denda paling banyak Rp5 juta. Pasal 52 Badan publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan informasi publik berupa informasi publik secara berkala, informasi publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/ atau informasi publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan UU ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama satu haun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5 juta. Pasal 53 Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, dan/atau menghilangkan dokumen informasi publik dalam bentuk media apa pun yang dilindungi negara dan/atau yang berkaitan dengan kepentingan umum dipidana dengan pidana penjara paling pala dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10 juta.

berlaku dua tahun lagi, tahun 2010. Hal itu diambil untuk memberikan waktu bagi pemerintah dalam mempersiapkan pranata dan kelengkapan pelaksana UU ini. Misalnya mendirikan Komisi Informasi, membuat Peraturan Pemerintah, petunjuk teknis, serta sosialisasi dan kegiatan lainnya. Memang, lahirnya UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tidak berarti perkara telah selesai. Bab VII UU KIP mengamanatkan pembentukkan Komisi Informasi yang nantinya akan berperan untuk menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non-litigasi. Menkominfo M.Nuh mengungkapkan, ada empat persiapan yang harus dilakukan yaitu pertama penyediaan infrastruktur hukum baik dalam bentuk peraturan pemerintah atau peraturan menteri. Undang-Undang KIP yang terdiri dari 13 bab dan 64 pasal, dalam waktu dekat akan dilengkapi dengan 2 (dua) peraturan pemerintah (PP). Diantaranya adalah PP tentang tata cara pembebanan ganti rugi badan publik dan PP tentang jangka waktu informasi yang dikecualikan di tingkat provinsi dan pusat yang akan diberi batas waktu pembentukannya paling lambat setahun setelah diundangkan. Kedua adanya pembangunan infrastruktur teknis, ketiga` pembangunan infrastruktur kelembagaan seperti pembentukan komisi informasi publik, juga harus ada komitmen yang tinggi baik oleh pemerintah, DPR maupun yudikatif, termasuk perlunya sosialisasi. "Empat persiapan ini harus dilakukan secara simultan dan paralel satu dengan lainnya, sehingga dalam waktu dua tahun UU KIP memang sudah efektif bisa dijalankan," katanya. Menkominfo juga mengatakan, selama masa transisi pemerintah akan memanfaatkan waktu untuk membentuk komisi publik, penyusunan dan penetapan peraturan pemerintah, petunjuk teknis, sosialisasi, dan persiapan sarana dana prasarana. Banyak pihak berharap bahwa kehadiran Undangundang No 14 2008 tentang Keterbukaan Informasi di Indonesia memberi angin segar bagi masyarakat untuk bebas memperoleh informasi. Sebaliknya, bagi badan publik merupakan tantangan untuk melayani publik yang butuh informasi dari mereka. Dengan UU KIP, badan publik tidak dapat mengelak lagi dari kewajiban untuk mendiseminasikan kebijakan, motif, sekaligus dokumen-dokumen pendukungnya. Jika badan publik lalai terhadap kewajiban ini, maka dapat diadukan ke Komisi Informasi untuk diambil tindakan. Jika masih bandel, pejabat badan publik yang bersangkutan dapat dituntut ke pengadilan dan dikenai sanksi baik pidana maupun denda. (mth dari berbagai sumber)

Pasal 54 (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan yang diatur dalam Pasal 17 huruf a, d, f, g, h, i, dan j dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan pidana denda paling banyak Rp10 juta. (2) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan yang diatur dalam Pasal 17 huruf c dan e, dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan pidana denda paling banyak Rp20 juta. Pasal 55 Setiap orang yang dengan sengaja membuat informasi publik yang tidak benar dan menyesatkan dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau denda paling banyak Rp5 juta. Pasal 56 Setiap pelanggaran yang dikenai sanksi pidana dalam UU ini dan juga diancam dengan sanksi pidana dalam UU lain yang bersifat khusus, yang berlaku dalam UU yang lebih khusus tersebut.

8


WAWANCARA Direktur PLN Jawa-Madura-Bali Murtaqi Syamsuddin

Menyikapi Menyikapi Keterbatasan Keterbatasan Listrik Listrik Data Perusahaan Listrik Negara (PT PLN Persero) menyatakan bahwa dalam lima tahun terakhir terjadi keterbatasan listrik sebagai akibat konsumsi listrik tumbuh 6,7 persen per tahun, sehingga memicu beban puncak pemakaian sebesar 4,8 persen per tahun, sementara kapasitas pembangkit yang dimiliki hanya tumbuh 3,5 persen per tahun. ”Jelas ada ketidakseimbangan antara penambahan kapasitas supply dengan demand. Rasio cadangan kapasitas terhadap beban puncak (reserve margin) pada tahun 2008 sebsar 21 persen,” kata Direktur PLN Jawa-Madura-Bali Murtaqi Syamsuddin dalam konferensi pers di Departemen Komunikasi dan Informatika, pertengahan Juli lalu. Di sisi lain, keterbatasan subsidi listrik membuat PLN terus melakukan upaya penghematan. Salah satunya dengan memperketat pengawasan konsumsi listrik. PLN meminta agar pusat perbelanjaan dan perkantoran melakukan penghematan.

Apa sebenarnya yang tengah dihadapi PLN? Kondisi kelistrikan nasional memang belum aman. Pertumbuhan konsumsi listrik per tahun mencapai 7 persen.Sedangkan tambahan pasokan listrik sangat minim karena tidak adanya proyek pembangkit listrik skala besar sejak krisis ekonomi melanda pada 1997. Konsumsi listrik dari masyarakat yang tinggi membuat pembangkit-pembangkit PLN seringkali beroperasi penuh dalam jangka waktu lama. Akibatnya, selain rawan kerusakan, pasokan energi primer berupa BBM juga seringkali lebih cepat habis lebih cepat. Ini juga jadi masalah. Dalam lima tahun terakhir terjadi keterbatasan listrik, sementara kapasitas pembangkit hanya tumbuh 3,5 persen per tahun. Jika cadangan kapasitas sangat terbatas, maka kemungkinan terjadinya pemadaman sangat besar. Masih banyak pemadaman artinya? Masih adanya wilayah yang mengalami pemadaman bergilir, hal tersebut lebih disebabkan kurangnya pasokan listrik atau shortage pada sisi pembangkitan. Namun, pemadaman juga bisa disebabkan adanya pemeliharaan di jaringan distribusi setempat atau gangguan pada travo jaringan. Kalaupun itu terjadi, wilayah pemadaman akan sangat kecil akibat pemeliharaan jaringan. Selain itu, jika cadangan BBM habis, maka operator pembangkit harus melakukan pengurangan beban. Selanjutnya, jika pasokan BBM sudah datang, maka proses operasional pembangkit untuk bisa dibebani penuh juga membutuhkan waktu. Akhirnya pergeseran jam kerja? Menggeser beban hari kerja ke Sabtu dan Minggu sesuai SKB 5 Menteri hanya salah satu upaya untuk mengurangi beban pada hari kerja sebesar 600 MW. Mengenai konsep penggeseran hari kerja, karena pada hari kerja terjadi defisit daya sekitar 600 MW, sementara hari Sabtu mengalami surplus sekitar 1000 MW, dan hari Minggu surplus daya sekitar 1500 MW. Sedangkan beban industri sekitar 7.200 MW. Adapun beban dari industri pada hari kerja sebesar 600 MW digeser ke hari Sabtu dan Minggu. Untuk penggeseran beban, diperlukan 12 kluster industri berdasarkan daya, dan

setiap kluster dayanya 600 MW. Banyak yang mempersoalkan penggeseran hari kerja? Kebijakan pengalihan hari kerja industri ke Sabtu-Minggu dimaksudkan untuk memanfaatkan kelebihan cadangan daya sebesar 1.000 MW pada Sabtu dan 2.000 MW pada Minggu. Program tersebut diharapkan meringankan defisit listrik di sistem Jawa-Bali sebesar 600 MW selama Senin hingga Jumat. Industri yang selama ini sudah memiliki hari kerja selama seminggu penuh tidak dikenai program tersebut.

Kapan dimulai? Jadwal penggeseran beban yaitu pada periode 14-18 Juli akan dilakukan inventarisasi industri yang bisa dikenakan SKB, serta perhitungan daya masing-masing industri dan pembentukan kluster. Tanggal 21-29 (Juli); dilakukan sosialisasi dan kordinasi. Sedangkan tanggal 31 hingga akhir 2009 adalah implementasinya. Soal insentif yang diminta pengusaha? Selisih harga listrik dari harga produksi Rp1.300 per Kwh dengan harga jual yang dipatok Rp 630 per Kwh sudah dianggap insentif. Apalagi, beberapa industri mendapatkan harga jual yang lebih murah sekitar Rp 460 per Kwh. Selisih itu merupakan insentif dari negara. Masih bergantung dengan APBN? Dengan jatah subsidi listrik sebesar Rp60,3 triliun, maka jatah BBM untuk pembangkit listrik PLN berupa minyak diesel (HSD) maupun minyak bakar (MFO) hanya sebesar 9,1 juta KL. Jika langkah penghematan tidak dilakukan, maka PLN hanya akan bisa meng-cover pertumbuhan pelanggan sebesar 1,42 persen. Sebagai gambaran, pertumbuhan konsumsi listrik tahun lalu mencapai 6,7 persen. Artinya, akan ada banyak permintaan sambungan baru maupun peningkatan daya listrik, tidak akan bisa dilayani. Kami tidak ingin hal itu terjadi, sebab bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Karena itu, agar PLN bisa meng-cover pertumbuhan pelanggan listrik, maka pelanggan yang saat ini sudah menikmati listrik harus bisa berhemat dan menekan konsumsinya. Sehingga, kami bisa memperluas layanan kepada pelanggan baru.

Pengawasan konsumsi listrik, bagaimana caranya? Sebagai langkah awal, PLN akan mulai memperketat penggunaan listrik di kantorkantor maupun perumahan karyawan PLN di seluruh Indonesia. Pemakaian listrik untuk kantor dan rumah tersebut harus bisa di bawah patokan 80 persen rata-rata konsumsi nasional. Untuk program tersebut, PLN mulai mendidik amggota-anggota yang nantinya masuk dalam Regu Asistensi dan Supervisi. Regu inilah yang akan terjun untuk melakukan penyuluhan dan pengawasan di lapangan. Kami akan mengawasi program ini secara ketat. Masing-masing kepala unit akan bertanggungjawab. Pengawasan konsumsi listrik juga akan dilakukan hingga lingkungan eksternal PLN, terutama pelanggan-pelanggan besar. Nantinya, Regu Asistensi dan Supervisi akan melakukan pendekatan kepada pelangganpelanggan tersebut untuk sosialisasi dan pengawasan program hemat listrik. Sama dengan penghematan? Tanpa perlu melakukan pemadaman, apabila konsumen besar, seperti perkantoran, mal, dan hotel, mengurangi pemakaian listriknya, kita bisa menghemat 100-200 kilowatt dari satu pelanggan. Potensi penghematan itu cukup besar. Di Jakarta ada 4.000 pelanggan dan di Jawa Barat 1.300 pelanggan. Bagaimana realisasinya? Pusat perbelanjaan dan perkantoran bisa membantu dengan menaikkan suhu udara. Pasalnya, selama ini mereka pakai AC di kisaran 22 derajat, kita minta dinaikkan menjadi 25 derajat karena dengan begitu, penghematannya cukup signifikan. Beban listrik pusat belanja dan perkantoran masih didominasi oleh penggunaan pendingin udara. Setidaknya 40 persen beban listrik berasal dari penggunaan pendingin udara (AC). Saya sudah surati asosiasi pusat belanja dan minta mereka ikut

berpartisipasi. Ada kendala? Kita mengakui kontrak antara pengelola gedung pusat perbelanjaan dan penyewa bisa menjadi kendala dalam program penghematan tersebut. Ternyata ada kontrak yang menyebutkan AC harus dipasang 22 derajat. Tapi kami meminta kesadaran penyewa untuk ikut berpartisipasi daripada kita harus melakukan pemadaman. Apa upaya lain yang dilakukan PLN? Ada beberapa hal yang dilakukan PLN sebagai upaya untuk mengatasi keterbatasan listrik, diantaranya mempercepat pembangunan PLTU 10.000 MW, mempersingkat waktu pelaksanaan pemeliharaan mesin pembangkit tanpa mengurangi kualitas, dan memastikan kesiapan pembangkit PLN dan Pembangkit Swasta. Bisakah dijamin tak ada pemadaman lagi? PLN tidak bisa menjamin bahwa ke depan wilayah Jawa Madura dan Bali akan bebas dari pemadaman listrik. Manajemen beban yang dilakukan PLN berarti pemadaman bergilir masih akan menjadi opsi untuk menghadapi shortage. Sebab, konsumsi listrik terus naik, sedangkan pasokan tidak naik. Berdasar data PLN, pertumbuhan konsumsi listrik per tahun mencapai 7 persen. Sementara itu, tambahan pasokan listrik sangat minim karena tidak adanya proyek pembangkit listrik berskala besar sejak krisis ekonomi melanda pada 1997. PLN mencatat, tambahan pasokan sejak 1997 hanya 2.000– 3.000 MW. Bisakah krisis listrik diatasi? Kami berharap bisa mengatasinya pada 2009 dengan dibangunnya tiga pembangkit baru. Yakni, di Subang, Indramayu, dan Labuhan Angin. Selain itu, pemerintah melirik energi biothermal alias panas bumi untuk memenuhi kebutuhan energi. Ini antisipasi jangka panjang. Semua harus direncanakan sejak sekarang. Karena itu, sekali lagi kami meminta masyarakat untuk terus berhemat. (m)

9


OPINI

Rokok, Kenikmatan Kecil Yang Mematikan Tragis. Itulah kata yang mungkin akan sering terucap dari bibir M Toufiq Albert Charles Sompi kini. Rouf Setelah sekian kali mengharumkan nama bangsa di arena softball berbagai event, kini di usianya yang ke-48 tahun, dia hanya bisa menerawang dan sesekali merajut kembali kenangan kehebatannya di masa silam. “Dulu, jangankan bertanding, untuk sekadar latihan saja aku bisa menghabiskan waktu berjam-jam lamanya,” ujar mantan atlet nasional ini bangga. Badan tinggi besarnya memang masih terlihat tegap dan kekar. Namun saat ini, semua itu diakuinya hanya pembungkus organorgan tubuhnya yang sedikit demi sedikit diangkat melalui meja operasi. Jangankan berlari atau sekedar latihan di lapangan, untuk berolahraga ringan saja hanya sesekali bisa dilakukan kapten tim nasional era 19801995 ini. Semua bermula di akhir tahun 2005 ketika dokter memvonis pria yang akrab disapa Berthie ini mengidap kanker paru-paru. “Bagaimana mungkin?,” gumamnya kala itu. Pola hidup yang dijalaninya selalu dalam koridor kesehatan. Selain sebagai atlet nasional yang saban hari mewajibkannya berolahraga, makanan yang dikonsumsinyapun selalu dalam tatanan empat sehat lima sempurna. Terlebih lagi, yang namanya “dugem” atau segala aktivitas kehidupan malam, tak pernah sekalipun dijamahnya. Selang sebulan dari vonis tersebut, tubuh tegapnya seolah melunglai. Dokter menyatakan salah satu paru-parunya harus di”buang” karena gerogotan penyakit mematikan ini begitu cepat menjalar mencabikcabik parunya. Guncangan hebat kembali diterimanya. Akhir tahun 2006, dokter mengungkapkan kenyataan dua pertiga usus besar Berthie harus disingkirkan. Lagi-lagi akibat kanker mematikan.Hanya satu jawaban dari rentetan peristiwa pilu yang menimpa Berthie. ROKOK. Ya, puluhan tahun dilaluinya tanpa sakit

tersebut merupakan racun yang ada pada benda mungil bernama ROKOK.

Penulis:

karena pasokan gizi dan protein yang cukup. Puluhan tahun pula badan sehat, kekar dan tegapnya begitu garang di lapangan Softball. Namun, hanya dalam waktu kurang dari setahun, dua buah organ vital harus ia relakan hilang dari tubuhnya. Dan, itu semua akibat racun dan kenikmatan zat kimia yang terkandung dalam sigaret. Benda kecil berbahan utama tembakau ini memang diakui merupakan makanan utama kedua baginya. Itu dikonsumsinya sejak saat masih di bangku sekolah. Saat menjadi atlet hal itu terus dilakukan, bahkan jauh meningkat. Dalam sehari ia bisa menghabiskan 30 hingga 50 batang rokok. Ada keadaan dimana ia bisa dipisahkan dari kepulan asap rokok, ketika Berthie tidur. Satu nasihat dokter yang diingatnya saat masih aktif sebagai atlet, “Jika tidak dihentikan, suatu saat benda kecil itu akan membunuhmu,” tuturnya mengenang. 15 tahun kemudian, saat vonis kanker pertama kali diterimanya, kalimat “suatu saat” yang diucapkan dokter seolah menyadarkan Berthie dari kesombongannya. Kanker yang mencabik paru-paru dan usus besarnya, penyebab utamanya adalah nikotin yang bersifat adiktif, kandungan karsinogen dalam tar, serta racun monoksida. Zat-zat kimia berat

Waktu Panjang, Mematikan Spesialis paru Universitas Indonesia, Dr. Menaldi Rasmin, SpP(K) MARS, mengatakan bahwa ancaman yang ditimbulkan asap rokok baru akan dirasakan pada 15 hingga 20 tahun kemudian. Rentang waktunya panjang memang, tapi ketika saatnya tiba, serangannya bisa sangat mematikan. “Dan ancaman itu tidak hanya bagi perokok aktif, perokok pasif pun sama bahayanya,”. Mengapa demikian? Dokter yang juga sebagai ahli paru di sebuah rumah sakit terkenal di Jakarta ini mengungkapkan, dalam sebatang rokok terdapat sekitar 4.000 zat kimia berbahaya, 60 diantaranya adalah racun-racun kimia seperti karsinogen dan karbon monoksida yang dapat dengan cepat menyerang jantung dan paru-paru. Selain itu, Badan Perlindungan Lingkungan Amerika, Environmental Protection Agency mengelompokkan asap rokok sebagai bahan kimia penyebab kanker kelas A, karena didalamnya juga terkandung asbes, arsen, benzene, dan gas radon. Yang lebih mencengangkan lagi, beberapa dari racun-racun kimia tersebut terdapat pula pada racun serangga DDT, racun tikus, pelitur kayu serta pembersih cat kuku. Berdasarkan penelitian Asian Consumer Research pada tahun 2006 lalu pada populasi Asia, di Indonesia jumlah perokok mencapai 68,8 persen dari total populasi pria. Tertinggi di asia, bahkan dunia. Penelitian yang didukung perusahaan farmasi multinasional Pfizer tersebut menyatakan, mayoritas responden telah merokok secara terus menerus selama 11 tahun, dimana dalam seharinya bisa menghabiskan minimal 11 hingga 15 batang rokok. Bayangkan, jika dalam sebatang rokok terkandung 4.000 zat kimia beracun, dalam sehari organ-organ penting di dalam tubuh para pecandu asap tersebut akan kemasukan minimal 44.000 hingga 60.000

Ubah Sistem Layanan Publik Penulis:

Nino S.

Jelang Implementasi KIP

Badan Publik harus membangun sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana; setiap Badan Publik membuat dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar, sesuai petunjuk teknis Standar Layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional. Begitu yang diamanatkan UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang ditanda tangani Presiden tanggal 30 April 2008, baru mulai berlaku dua tahun kemudian setelah diundangkan, yakni pada tahun 2010. Walau berlakunya dua tahun lagi; pemerintah sepertinya harus kerja keras. Waktu dua tahun bukanlah waktu yang lama untuk menyusun sistem penyediaan dan layanan informasi yang baik. Selama ini masyarakat sudah punya gambaran umum, kalau berurusan dengan birokrasi pemerintah tentu akan menemui banyak kendala. Bukan hanya berbelit, sering di ‘ping-pong’ dan perlu waktu lama; tetapi juga sering sulit mendapatkan data dan informasi yang mereka perlukan. Kalaupun data dan informasi diperoleh, sering tidak lengkap atau sudah kadaluwarsa.

Demikian juga situs-situs milik instansi pemerintah, dikenal banyak yang tidak pernah di up-date, sajian data dan informasinya selalu ‘basi’, tidak lengkap dan juga tidak akurat. Oleh karena itu, tidak mengherankan ka-lau banyak pihak yang mengeluhkan layanan informasi publik yang dilakukan pemerintah. Bahkan sebenarnya sudah lama masyarakat meminta pemerintah memperbaiki sistem penyediaan dan layanan informasi publik. Sekarang UU KIP sudah diundangkan, jadi mau tidak mau, suka tidak suka, setiap instansi pemerintah memang harus memperbaiki sistem penyediaan dan layanan informasi publik yang dilakukannya. Kalau penyediaan dan layanan informasi publik tidak tepat, cepat dan sederhana; atau informasi yang diberikannya tidak akurat, tidak benar, atau menyesatkan; bukan mustahil instansi pemerintah yang bersangkutan akan digugat, atau malah dipidanakan. Karena UU KIP memang menyebutkan sanksi itu (Pasal 52). Jadi, tidak ada pilihan lain kecuali instansi pemerintah sebagai badan publik harus memperbaiki sistem penyediaan dan layanan informasi yang diselenggarakannya; sekaligus juga membangun sistem informasi dan dokumentasinya. Layanan Informasi yang Simpatik Bagi kalangan pemerintah sudah ada Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik

yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menpan No.81 tahun 1993, dan diperbaharui dengan Keputusan Menpan No. 63 tahun 2003. Berdasarkan Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik tersebut, seluruh instansi pemerintah di Pusat maupun di daerah, termasuk BUMN dan BUMD; dapat menyelenggarakan pelayanan publik yang simpatik dengan berdasar pada sendi-sendi kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan saranan dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan, serta kenyamanan. Prinsip-prinsip pelayanan publik tersebut, berlaku pula dalam pelayanan informasi publik. Tetapi untuk pelayanan informasi, tentu ada kekhususan yang harus diperhatikan, misalnya tidak semua jenis informasi dapat diberikan pada publik. Kita mengenal adanya tiga kategori informasi publik, yakni kategori obligation to tell, yang meliputi informasi yang wajib diumumkan secara serta merta seperti mengenai bencana alam, gempa bumi, keadaan perang, dan sebagainya; serta informasi yang wajib diumumkan secara berkala, seperti peraturan perundang-undangan, jenis dan prosedur pelayanan, dan sebagainya. Kategori kedua adalah obligation to keep secret, yaitu informasi yang dilarang untuk dipublikasikan seperti informasi yang me-

zat mematikan itu. Dan itu berlangsung secara terus menerus selama puluhan tahun. Bagaimana dengan Berthie Sompi?, atau orang-orang yang telah sangat tergantung dan kecanduan asap rokok? Candu rokok memang begitu kuat mencengkeram penggunanya. Kecanduan rokok akan semakin susah untuk dihentikan jika sesorang telah mulai merokok sejak usia dibawah 21 tahun. Pada masa tersebut akan sulit bagi seseorang untuk melepaskan diri dari kecanduan. Ini dikarenakan saat di usia tersebut, rangsangan yang mencapai dopamin akan sangat mudah melepaskan daya imaginasi terhadap rasa senang dan nyaman. “Tapi apapun alasannya merokok akan sama berbahanya bagi siapapun yang menggunakannya,” Dr. Menaldi menegaskan. Namun, hanya segelintir orang yang paham, ketika seseorang berhenti merokok akan terjadi berbagai perubahan pada tubuh. Jika ditilik secara jangka pendek, 20 menit setelah hisapan terakhir, tekanan darah menurun serta detak jantung menuju keadaan equilibrium. Jika 8 jam berikutnya juga mampu “bertahan” tanpa kemasukan asap rokok, kadar karbon monoksida pada darah mengalami penurunan yang dibarengi peningkatan kadar oksigen menjadi normal. Berbahagialah para pecandu rokok yang mampu bertahan dari godaan selama 15 tahun. Resiko terserang penyakit jantung jadi setara dengan orang yang sama sekali tak pernah kemasukan asap rokok. Di Indonesia, hanya segelintir perokok yang mengkonsultasikan keluhannya ke dokter. Situasi ini akibat adanya anggapan, berhenti merokok adalah murni keinginan dan tanggung jawab pribadi. Saat ini, pilihan bagi para perokok untuk berhenti adalah terapi pemberian nikotin dengan kadar sangat rendah dalam bentuk permen, plester, dan semprotan hidung. Akan tetapi, obat dan anjuran dokter hanyalah bagian kecil dari upaya seseorang berhenti merokok. Selebihnya adalah keinginan kuat dan lingkungan sekitar.* nyangkut rahasia negara, rahasia jabatan, informasi intelejen, informasi yang menyangkut hak-hak pribadi, dan sebagainya. Serta kategori yang ketiga adalah right to know, yakni informasi yang wajib ada setiap saat, dan dapat diberikan atas permintaan sejauh informasi publik tersebut sudah tersedia dan terdokumentasikan oleh badan publik. Dalam pelayanan informasi publik yang perlu diperhatikan, apabila ada sengketa tentang boleh tidaknya suatu informasi diberikan atau dipublikasikan. Apabila sengketa tersebut terjadi, maka penyelesaiannya harus didadasarkan pada consequential harm and balancing public interest test, yang intinya merupakan pengujian apakah informasi yang disengketakan dapat dipublikasikan atau tidak. Bila terjadi sengketa dalam pelayanan informasi publik, pemohon informasi dapat mengajukan keberatan pada atasan pejabat pemberi informasi. Bila putusan atasannya tidak memuaskan, pemohon dapat mengajukannya ke Komisi Informasi; dan bila putusan Komisi Informasi tidak memuaskan, pemohon informasi dapat mengajukannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Meskipun kewajiban badan publik menyediakan informasi yang dapat diakses publik, nanti akan ditentukan oleh Komisi Informasi (Pasal 11, ayat 3), dan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional (Pasal 13, ayat 1.b) belum ditentukan; maka Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Menpan dapat menjadi pegangan bagi setiap instansi pemerintah untuk menyelenggarakan layanan informasi publik yang simpatik.*

10


LINTAS DAERAH Jawa Barat Bogor Bangun 2000 Telepon Umum Pemerintah Kota Bogor bekerjasama dengan PT Telboss Indonesia membangun 2 ribu unit telepon umum koin berbasis CDMA/GSM, yang terpasang di sejumlah fasilitas umum, sebagai upaya memberikan kemudahan bagi warganya khususnya dalam berkomunikasi. Melalui fasilitas telepon umum yang hanya menggunakan koin senilai Rp100, Rp200, Rp500, dan Rp1.000 tersebut, masyarakat pengguna dapat melakukan panggilan lokal maupun interlokal, termasuk panggilan ke telepon genggam yang berbasis GSM dan CDMA. Investor dari Korea itu juga akan membangun perusahaan asembling telepon di Kota Bogor. “Jadi, Kota Bogor nanti akan menjadi pusat pembuatan asembling telepon koin,“ ungkap Presiden Direktur PT Telboss, Chang Shang Chol di Bogor, belum lama ini. Pemerintah Kota Bogor akan terus membuka peluang bagi investor untuk melakukan kerjasama, terutama dalam pengembangan infrastruktur, pengembangan komunikasi dan IT. (www.kotabogor.go.id) Jawa Timur Layanan Publik Malang Terbaik Meneg Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Efendi mengatakan sistem pelayanan publik yang diberikan Dinas Perizinan Kota Malang merupakan yang terbaik di Jawa Timur sehingga layak mewakili provinsi tersebut dalam lomba pelayanan publik di tingkat nasional. “Sistem pelayanan yang dilakukan di sini cukup bagus. Ini adalah yang terbaik di Jawa Timur,” kata Menpan Taufiq Efendi saat mengunjungi Kantor Dinas Perijinan Kota Malang. Ia mengingatkan bahwa cepatnya proses pelayanan publik dalam bidang perijinan akan memberikan dampak yang sangat luas. Diantaranya dapat memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat dan juga pendapatan asli daerah. Dari segi pengurusan IMB saja, di Kota Malang mengalami kenaikan secara drastis. Sebelumnya, pendapatannya Rp3,5 miliar, sekarang naik menjadi Rp8 miliar. “Ini menunjukkan banyak warga yang datang mengurus IMB dan membangun,” katanya. (www.jatim.go.id)

Kalimantan Barat Gelar Pekan Raya Sintang Kabupaten Sintang kembali akan menggelar pameran bertajuk Pekan Raya Sintang (PRS) dalam rangka memeriahkan HUT Proklamasi RI ke-63. “Ajang PRS selain untuk memeriahkan HUT RI, juga ditujukan agar ma-syarakat bisa mengetahui lebih dekat hasil pembangunan yang telah dilakukan pemerintah,” kata Kepala Kantor Pariwisata dan Penanaman Modal Kabupaten Sintang H.M

Herry Syamsudin. Selain itu juga sebagai tempat mempromosikan hasil-hasil pembangunan kegiatan usaha kecil menengah, serta hiburan rakyat yang akan menghadirkan sejumlah artis ibukota untuk menghibur masyarakat Sintang. PRS tahun ini akan diikuti empat kabupaten lain yang ada di kawasan timur Provinsi Kalimantan Barat, yaitu Kabupaten Sanggau, Sekadau, Melawi, dan Kapuas Hulu. Nantinya, arena pameran akan dibagi menjadi beberapa lokasi, yaitu Stadion Baning, Indoor Apang Semangai, sedangkan stand yang ikut memeriahkan PRS antara lain terdiri dari stand pemerintahan, Stand BUMN dan BUMD yang di rencanakan 30 petak dan sekitar 100 lebih kegiatan UKM.

Sejarah Tokoh Sumut www.medan.go.id

(www.sintang.go.id)

Kalimantan Selatan Kekurangan Bidan Desa Kalimantan Selatan kekurangan 816 bidan desa, untuk menanggulanginya Pemerintah Provinsi akan mengangkat bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) mulai tahun 2008 ini. Demikian diungkap Gubernur Kalimantan Selatan H Rudy Ariffin usai pertemuan koordinasi Dinas Kesehatan se-Kalimantan Selatan, di Banjarmasin. Menurut Gubernur, ditargetkan tahun 2010 semua desa di Kalsel sudah ada bidan desa. “Tiap tahun kita angkat bidan PTT sebanyak 400 orang,” tegasnya. Di Kalsel terdapat 1892 desa, dan yang sudah memiliki bidan desa sebanyak 1076 orang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun dari PTT. Tinggal 816 desa yang belum memiliki bidan. Menyinggung tenaga honor yang akan diangkat, Rudy mengakui kebutuhan dengan jumlah lulusan bidan yang ada di Kalsel tidak sebanding. Pasalnya, di Kalsel hanya ada 6 Akademi Kebidanan, dan produksi pertahun hanya 170 orang bidan. “Itu pun tidak semuanya bisa diambil sebagai tenaga PTT bidan desa, karena ada yang berasal dari luar daerah,” ungkap Rudy. “Kita akan mengadakan open recruitment, apakah bidan lulusan dari pulau Jawa, Sulawesi atau pulau lainnya di Indonesia. Yang jelas, tahun 2010 semua desa sudah ada bidannya,” tegas Rudy. Sementara itu, Kepala Badan Kepawaian Daerah (BKD) Kalsel HM Thamrin mengatakan, pihaknya sudah mengkonsultasikan pengangkatan bidan PTT tersebut kepada Biro Organisasi dan Keuangan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan). Dari hasil konsultasi disimpulkan, daerah diperbolehkan mengangkat honorer tenaga medis dengan untuk keperluan mendesak. (zaman)

Bali Pencanangan SME’S CO MART Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menegah mencanangkan program Sme’s Co Mart untuk mengembangkan koperasi

menjadi bisnis retail modern. Kepala Dinas Koperasi PK dan M Provinsi Bali, Drs. I Made Rasma, MT menilai Program Sme’s Co Mart sangat tepat untuk dikembangkan pada koperasi dalam upaya mengubah paradigma koperasi dari citra tradisional menjadi lebih modern, membangun jaringan usaha dan pusat distribusi koperasi dan UKM yang kuat dan terintegrasi, modernisasi, dan meningkatkan daya saing Waserda atau Pertokoan Koperasi serta mendorong pemasaran produk UKM melalui jaringan. Sementara Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Negara Koperasi UKM, yang diwakili Kepala Bidang Distribusi Drs. Nyaubin, M.Si, mengatakan permasalahan umum yang dihadapi Koperasi dan UKM adalah keterbatasan dalam akses pasar, akses permodalan dan kapasitas sumber daya manusia. (www.baliprov.go.id)

Papua Subsidi Angkutan Di Pegunungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua akan menetapkan kebijakan baru berupa pemberian subsidi angkutan BBM ke wilayah pegunungan untuk mengatasi kesenjangan harga jual BBM antara wilayah pesisir dan pegunungan. “Dengan adanya subsidi angkutan BBM, diharapkan harga jualnya tidak terlalu beda antara Jayapura dengan Wamena,” kata Gubernur Papua Barnabas Suebu, SH di Jayapura, Senin (21/7). Pemprov Papua juga sedang memikirkan untuk membuat depo BBM di Wamena. Depo tersebut, nantinya akan melayani kebutuhan masyarakat di wilayah pegunungan, sehingga ketersediaan stok BBM selalu siap sedia sedangkan harganya tidak selangit (www.papua.go.id)

Kesan damai muncul dalam situs www.pemkomedan.go.id. Warna sejuk menjadi pilihan dengan dominasi hijau. Tidak ada kesan kaku pada tampilannya. Beberapa gabungan gambar dibagian atas dibuat berlekuk seperti bentuk keris membuat situs ini terlihat dinamis meski tanpa animasi. Di setiap blok menu utama terdapat kotak dengan gradasi hijau ke kuning dan dipermanis dengan gambar daun yang menambah kesan segar di mata. Situs ini memang sangat banyak diisi oleh gambar, selain menampilkan berita foto, dalam kolom Berita Medan masingmasing juga disertai foto pendukungnya. linkage http:// Melalui eproc.pemkomedan.go.id pengakses bisa mendapatkan informasi tentang pelelangan barang dan jasa yang bernilai diatas Rp100 juta. Adapun prosedur mengikuti lelelang bisa di download dengan format PDF. Tampilan menawan situs di dukung dengan konten yang termuat didalamnya. Ada beberapa menu konten yang menarik untuk ditelurusi, antaralain "Profil Tokoh". Profil Tokoh Banyak orang menilai orang Medan itu gigih, dan ini terbukti Sumatera Utara telah melahirkan beberapa tokoh yang berhasil di bidangnya masing-masing. Hingga saat ini situs sudah berhasil mengumpulkan kurang lebih 19 profil tokoh. Menarik, itu kesan yang pertama terungkap. Situs ini mengumpulkan lengkap cerita dan biodata tokoh, bahkan ada beberapa yang mencantumkan alamat tokoh. Dan tentu saja, tidak lupa foto sang tokoh juga ditampilkan. Menu ini menceritakan siapa dan bagaimana sang tokoh berperan dalam pembangunan. Ini bisa menjadi inspirasi minimal untuk masyarakat Sumatera Utara. Dan menyadarkan masyarakat, Sumatera utara telah banyak melahirkan tokoh pembangunan. ([email protected]) Ruang ini disediakan sebagai wadah tukar informasi antar pengelola situs atau portal lembaga pemerintah baik di tingkat pusat atau daerah. Pengelola dapat mengirimkan profil situs yang dikelolanya melalui e-mail: [email protected]

Kalimantan Barat

Indahnya Bebatuan Di Tanjung Batu Salah satu obyek wisata di Kabupaten Sambas, Kalbar, yang ramai dikunjungi orang adalah Pantai Tanjung Batu. Pantai eksotis ini khas, karena pantainya terdiri dari batu-batu karang yang menjorok ke teluk, sehingga pantaslah disebut sebagai Tanjung Batu. Bila kita menuju ke Sambas dari arah Kota Singkawang, maka di kilometer 25, kita akan disuguhi pemandangan pantai yang indah. Di sinilah kita boleh singgah untuk menikmati keindahan batu karang, sambil menikmati minuman kelapa muda segar, es lidah buaya, dan makanan khas lokal lainnya. Pantai Tanjung Batu ini menggeliat, mengular sepanjang kira-kira dua kilometer, menggelungi bukit. Guna menyusuri pantai berbatu-batu itu, perlu tenaga ekstra karena konturnya naik-turun, berkelok-kelok,

dipayungi semak-semak hutan. Bagi kaum muda perjalanan ini tentu tak jadi masalah, tapi buat manula yang sudah digelayuti masalah kolesterol, darah tinggi, asam urat, atau pengapuran, perjalanan wisatanya akan jadi siksaan. Maka dari itu pengelola menyediakan beberapa pos peristirahatan, termasuk menara pengawas setinggi sepuluh meter. Di sepanjang pantai juga tersedia kantinkantin untuk makan dan minum, yang tentu saja tidak gratis. Sementara berjalan menyusuri pantai, kita disuguhi pemandangan elok. Bebatuan hitam yang menghampar di bawah, menyuguhkan pemandangan indah. Diselingi oleh semaksemak serta pohon-pohon, dan juga dengungan mesin motor kapal-kapal kecil yang lewat, serta deburan ombak-ombak memecah karang, maka kepenatan jiwa raga akan sirna karenanya.

Deburan ombak yang berirama dan terusmenerus seolah menjadi kata-kata hipnotik yang mampu membuat kita terlelap jika berbaring di pantai itu. Bila tenaga kita masih cukup kuat, maka bolehlah kita berjalan terus menyusuri pantai itu, berkelak-kelok naik turun hingga ke ujungnya. Dari sana, kita dapat mendaki bukit berhutan lebat sebelah kiri, naik terus melalui jalan yang berbatu-batu, lantas turun ke pintu masuk lain di balik punggung bukit. Setiap hari raya Idhul Fitri atau Natal, Tanjung dipenuhi pengunjung, teristimewa pada hari raya Imlek dan Cap Go Meh, karena para warga keturunan banyak berlibur ke sini terutama dari Kota Singkawang yang mayoritas penduduknya keturunan Tionghoa. Demikian pula dari Kabupaten Sambas, yang berjarak lebih kurang 70 km dari kota Singkawang.

Tradisi mudik Imlek di Pontianak, Singkawang, maupun Sambas, sama seperti tradisi kaum muslim yang pulang kampung untuk merayakan Idul Fitri. Di sepanjang perjalanan antara Pontianak – Singkawang (145 km) kemudian Singkawang – Sambas (45 km) kita dapat saksikan masyarakat keturunan Tionghoa merayakan Imlek dengan meriah. Hampir di setiap rumah mereka, kita jumpai lampion-lampion merah tergantung dengan indah, serta huruf Kanji double happiness tertempel di pintu-pintu rumah. Merah adalah warna keberuntungan bagi warga etnis Tionghoa. Selain itu kelenteng-kelenteng mereka dandani dengan indahnya, ditaburi lampulampu dan hiasan bunga Mei-hwa yang berwarna merah muda segar. Pada malam hari, kelenteng-kelenteng itu semarak, cantik bersinar ria, sedangkan pada siang harinya, dipenuhi warga yang berdoa untuk keselamatan dan rejeki mereka. (dji)

11


LINTAS LEMBAGA Mahkamah Agung MoU dengan Pengadilan Australia Ketua Mahkamah Agung RI, Bagir Manan menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Ketua Pengadilan Federal Australia, Michael Black dan Ketua Pengadilan Keluarga Australia, Diana Bryant di Melbourne, awal pekan ini. Berdasarkan MoU tersebut, MA dan Pengadilan Australia akan bekerjasama di bidang-bidang seperti keterbukaan dan pertanggung-jawaban yudisial serta meningkatkan mutu akses ke layanan peradilan. “Kelanjutan kemitraan kami dengan MA merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk mendukung reformasi peradilan di Indonesia,” kata Dubes Australia Bill Farmer. Selama berkunjung ke Australia, Bagis Manan juga menandatangani MoU dengan Universitas New South Wales dan Universitas Teknologi Sydney serta Manajer Situs Internet Institut Hukum Asia (AsianLII). Perjanjian ini akan memfasilitasi penerbitan keputusankeputusan MA dan semua pengadilan di bawah yuridiksinya di situs internet AsianLII. Langkah ini dinilai Farmer akan memberikan sumbangsih kepada upaya MA untuk meningkatkan keterbukaan yudisial dengan memberikan akses umum secara gratis ke keputusankeputusan pengadilan RI. (Id) Departemen Pertanian Rp4,4 Miliar Untuk Usahawan Pertanian Departemen Pertanian (Deptan) menyiapkan dana sebesar Rp 4,4 miliar untuk lulusan siswa kejuruan bidang pertanian terbaik yang berminat menjadi wirausahawan muda pertanian. Menteri Pertanian Anton Apriyantono mengatakan saat ini ada penurunan minat generasi muda di bidang pertanian. “Apabila dibiarkan, kondisi ini akan berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan pertanian,” kata Mentan Anton Apriyantono di Jakarta, Jumat (25/7) Untuk menarik minat generasi muda di bidang pertanian Departemen Pertanian membuat Program Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian. Melalui program tersebut, Deptan lewat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian memberikan stimulan berupa Bantuan Modal Usaha Bagi Lulusan SPP dan STPP yang belum bekerja. Pada tahun 2007, telah dialokasikan dana sebesar Rp4,4 miliar untuk 105 orang lulusan SPP dan 54 orang lulusan STPP. “Pada anggaran 2008, Badan Pengembangan SDM Pertanian merencanakan melanjutkan program tersebut bagi lulusan terbaik SPP yang berminat untuk berwirausaha di bidang pertanian,” tambahnya. Mentan berharap pemda baik provinsi maupun kabupaten/kota, dapat mengikuti jejak Deptan dalam memfasilitasi bantuan modal usaha bagi lulusan terbaik SPP. Bantuan modal tersebut menurutnya bukan diberikan secara cuma-cuma tetapi bersifat “Dana Bergulir”. (T.Bhr) Perum Bulog Perbaikan Fasilitas Teknologi Pasca Panen Perum Bulog pada tahun 2009 akan memperbaiki

berbagai fasilitas teknologi pasca panen, seperti silo, pengering, maupun penggilingan, yang tersebar di tanah air Indonesia. Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Abdul Waris Patiwiri, mengatakan, dalam memperbaiki infrastruktur teknologi pasca panen dan fasilitas pergudangan penyimpanan beras, Bulog membutuhkan dana investasi sekitar Rp230 miliar. “Salah satu diantaranya pada 2009, Bulog akan melaksanakan pembangunan gudang baru di daerah yang mengalami defisit atau kekurangan gudang. Jumlahnya mencapai 27 lokasi,” ujar Abdul Waris di Jakarta, Senin (21/7). Menurut dia, penambahan gudang tersebut atas usulan pemerintah daerah di beberapa wilayah. Selain gudang, Bulog juga akan membangun sarana pasca panen berupa unit pengering yang akan memanfaatkan bahan bakar sekam sebagai pengganti bahan bakar minyak (BBM) di 30 lokasi. Abdul Waris mengatakan bahwa pihaknya berencana membangun silo sebagai tempat penyimpanan gabah yang tersebar di enam lokasi. Setiap lokasi akan mendapat empat silo dengan kapasitas simpan masing-masing 500 ton per unit. Sementara Dirut Perum Bulog Mustafa Abubakar mengatakan, anggaran pengembangan teknologi dan pergudangan tersebut mencapai Rp229,92 miliar. Selain itu pihaknya memerlukan dana Rp15 miliar untuk melakukan studi kelayakannya. “Kalau dana yang diperlukan kecil mungkin bisa dari dalam Bulog. Namun karena nilainya besar, kami mengharapkan dukungan dari APBN,” tuturnya. (T.Dw) Departemen Pendidikan Pojok Buku Bekas Pemerintah telah mengeluarkan kebijakannya tentang Buku Teks Pelajaran melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 11 Tahun 2005 yang menetapkan masa pakai buku teks pelajaran paling sedikit adalah lima tahun. Mendiknas Bambang Sudibyo mengatakan, kebijakan pemerintah tentang Buku Teks Pelajaran ditempuh dengan tujuan selain agar buku-buku tersebut masih dapat digunakan oleh siswa angkatan berikutnya, juga sekaligus untuk menghidupkan toko buku-buku bekas (loak). Dengan hadirnya pojok buku bekas di toko-toko buku, maka pemilik buku bisa menjual bukunya dengan harga murah dan dijual kembali oleh pengusaha buku dengan harga yang diturunkan. “Melalui pola seperti ini, diharapkan warga yang tergolong miskin memiliki akses kepada buku yang kualitasnya sama walaupun umurnya saja yang lebih tua,” kata Mendiknas. Hal ini dapat dilakukan baik pada tingkat kompetensi penulisan, percetakan, penerbitan, tingkat distribusi, dan bahkan pada tingkat pemakainya. “Secara alami ketika industri perbukuan kita bikin kompetitif maka harga cenderung menurun, dan pada gilirannya yang dilayani adalah masyarakat pemakai buku,” katanya. Mendiknas meminta agar para penyusun buku untuk membuat buku yang ramah pemakai kepada para pembacanya, terutama untuk buku teks pelajaran. (T.Ad)

Lembaga Sandi Negara

Negara Pun Punya Pengelola Rahasia Beberapa tahun lalu, ramai diberitakan mengenai penyadapan di Kedutaan Besar Republik Indonesia oleh pemerintah negara setempat. penyadapan itu dilakukan melalui penyadapan telepon, komputer, fax, maupun email. "Hal seperti itu mudah sekali dilakukan," jelas Kepala Lembaga Sandi negara Mayjen TNI Nachrowi Ramli. Meski begitu, menurut Nachrowi, setiap penyadapan itu belum tentu mengakibatkan bocornya informasi strategis negara. "Sebabnya," kata dia, "di setiap KBRI, sudah digunakan alat-alat sistem persandian." Ia mencontohkan email, fax, dan telepon yang sudah menggunakan sistem sandi. "Jadi, meskipun disadap, informasi yang sudah dikodekan itu belum tentu bisa diterjemahkan," ucapnya. Ia juga optimis, kunci sandi yang sudah dikembangkan oleh LSN di setiap KBRI tidak bisa dipecahkan hingga 20 tahun mendatang. "Kalaupun bisa, dibutuhkan waktu yang sangat panjang," ujarnya. Kelola Persandian dan Rahasia Negara Persoalan kriptografi atau persandian dan RUU Rahasia Negara tentu tidak lepas dari peran Lembaga Sandi Negara. Lembaga yang biasa disingkat Lemsaneg atau diterjemahkan kedalam bahasa Inggris menjadi National Crypto Agency adalah institusi pemerintah Republik Indonesia yang secara resmi menjadi pengelola persandian dan rahasia negara. Lembaga ini didirikan pada tanggal 4 April 1946. Lembaga ini pertama kali diketuai oleh Mayor Jenderal dr.

Roebiono Kertopati, seorang dokter kepresidenan RI pada masa presiden Soekarno. Struktur Organisasi Lemsaneg dicatat dalam lembaran negara berupa Keputusan Presiden (keppres) RI no. 103 tahun 2001. Menurut keppres ini, Lemsaneg dikepalai oleh seorang kepala Lemsaneg yang dibantu oleh tiga orang Deputi dan seorang sekretaris Utama. Kepala Lemsaneg bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. Namun karena institusi ini menangani hal-hal yang bersifat rahasia, maka informasi seputar institusi ini pun sulit ditemukan di mesin pencari di internet. Mayjen TNI Nachrowi Ramli menjelaskan, dalam era globalisasi dan informasi saat ini, ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan suatu negara bukan hanya berasal dari penguasaan fisik berupa invasi militer atau hegemoni ekonomi, tetapi juga melalui penguasaan teknologi informasi, baik infrastruktur, akses maupun aplikasi. “Oleh karenanya informasi rahasia negara perlu diamankan,” tegasnya. Kepala Lembaga Sandi negara Mayjen TNI Nachrowi Ramli menyampaikan, visi Lembaga Sandi Negara adalah terwujudnya sistem Sandi negara yang profesional dan mandiri dalam rangka mendukung pembangunan nasional. Sedangkan misinya antara lain, menyelenggarakan pengamanan informasi rahasia negara, melaksanakan pembinaan sumberdaya manusia dan materiil sandi, melaksanakan sertifikasi tenaga profesional /ahli dan akreditasi lembaga pendidikan persandian dan standarisasi material sandi, serta pengkajian pemanfaatan teknologi informasi dalam persandian.

Gerbang Gerbang adalah tempat dimana orang menimbang, moment of indecision, memutuskan untuk masuk atau tidak masuk ke rumah yang dituju. Gerbang yang tertutup menjadi isyarat agar yang mau masuk segera pergi, atau menekan bel bila mau. Gerbang yang setengah terbuka membuat pendatang bersikap ekstra hati-hati, memasuki halaman rumah dengan perlahan sambil tengok kanan-kiri. Sementara gerbang yang terbuka lebar mengisyaratkan siapapun boleh masuk ke halaman dengan langkah pasti, meskipun di sana tak tertulis kata “welco-me” dengan huruf Arial Black ukuran 1.500 point. Penjaga gerbang adalah orang yang bertugas menerima kehadiran mereka yang datang berkunjung. Falsafah, “Kesan pertama begitu menggoda,” berlaku di kalangan penjaga gerbang ini. Sikap merengut, cuek, dingin, galak, tertutup, tentu akan membuat pendatang merasa keki. Sebaliknya, 3-S, yakni senyum, salam dan sapa, yang diiringi dengan sikap peduli, ramah, hangat dan terbuka, akan membuat yang datang merasa senang. Lebih-lebih jika penjaga gerbang bisa menjawab secara jelas, cepat, lengkap dan akurat segala yang ditanyakan pendatang tentang seisi rumah, orang yang datang pasti akan puas karena merasa di-“orang”-kan. Buntutnya bisa ditebak, mereka pasti tertarik untuk berinteraksi lebih jauh dengan mereka yang berada di dalam rumah. Jika rumah diibaratkan sebagai instansi pemerintah, maka gerbang dan penjaga gerbang adalah front desk atau bagian layanan dan pelayan informasinya. Sejauh mana masyarakat mau berkunjung—dalam arti peduli—kepada instansi tersebut, tergantung bagaimana sikap orang-orang yang ada di gerbang saat menerima kedatangan mereka. Selama ini, instansi pemerintah di mata masyarakat masih diibaratkan sebagai institusi tertutup yang berada dalam “dunia tersendiri,” dunia yang berada di balik gerbang, dunia yang tak tersentuh oleh orang kebanyakan. Masyarakat hanya bisa memandang dari luar gerbang, dan merekareka sendiri seperti apa sesungguhnya wajah asli sang birokrasi. Buruk, sangat buruk, atau sebaliknya baik, sangat baik, tak seorangpun bisa menilai secara objektif. Ketertutupan gerbang informasi membuat kinerja instansi pemerintah hanya bisa dinilai secara internal oleh kalangan birokrasi sendiri. Sementara keberfungsiannya secara eksternal tidak bisa dinilai secara pasti, karena tidak pernah ditanyakan kepada para beneficiaries atau mereka yang mendapatkan layanan dari instansi tersebut. Ketertutupan membuat aktivitas penyelenggaraan kegiatan birokrasi, baik yang berupa pelaksanaan anggaran maupun program, tidak diketahui publik secara luas. Sudahkan semua berjalan seperti yang digariskan peraturan, atau sebaliknya masih banyak penyelewengan? Masyarakat tidak bisa mengetahui secara pasti. Ketertutupan juga membuat perencanaan program instansi pemerintah cenderung menjadi top down, sehingga sering tidak paralel dengan apa yang sejatinya dibutuhkan oleh masyarakat. Era keterbukaan mengharuskan seluruh instansi pemerintah membuka lebar gerbang informasi mereka kepada publik. Jika dulu instansi pemerintah hanya bisa dipandang dari luar gerbang, kini masyarakat boleh masuk ke dalam untuk melihat, memonitor dan mengevaluasi apapun yang ada di dalam gerbang. Gerbang tak boleh lagi ditutup atau disengaja agar setengah tertutup, semua harus dikondisikan dalam keadaan terbuka lebar untuk menerima kunjungan dari siapapun dan kapanpun. Gerbang kini tak lagi berfungsi sebagai sekat yang memisahkan “dunia masyarakat” dengan “dunia birokrasi”, akan tetapi justru menjadi koridor penghubung antara dua realitas yang berbeda kutub tersebut. Gerbang menjadi tempat bertegur sapa dan berbagi cerita antara penyedia layanan dengan penerima layanan, tempat berdiskusi, bahkan mungkin menjadi wahana penting penyusunan “citizen charter” yang mampu mengaktualisasikan kepentingan publik dan kepentingan birokrasi dalam sebuah perencanaan partisipatif. Konsekuensi dari terbukanya gerbang instansi adalah ketersediaan informasi tentang pelaksanaan kegiatan dan anggaran. Apapun yang terjadi di tubuh birokrasi, tak akan luput dari tatapan mata publik. Segala penyelewengan, sekecil apapun, akan menjadi bahan diskusi orang-orang di luar gerbang, dan pada gilirannya akan men-jadi bahan evaluasi bagi kinerja birokrasi itu sendiri. Menyongsong keterbukaan ini, instansi pemerintah mau tak mau harus menata diri agar bisa tampil lebih baik, bersih, efektif dan efisien, agar pantas ditampilkan kepada publik. Instansi pemerintah tak lagi bisa menyembunyikan diri di balik kemegahan pintu gerbang, dan tampil seperti layaknya aktor dramaturgi yang mengedepankan realitas semu. Karena dalam tatapan mata publik, semua harus berjalan wajar, benar, dan jujur apa adanya. Kunci sekarang berada di tangan penjaga gerbang. Sudah siapkah membuka pintu gerbang lebar-lebar dengan senyum, salam dan sapa, dan melayani mereka dengan penuh perhatian? Ataukah justru menutup pintu gerbang rapat-rapat atau membiarkannya setengah terbuka, agar yang mau masuk dilanda keraguan? (g)

“Orang bijak taat pajak. Mau fasilitasnya, gak mau bayar pajaknya, apa kata dunia!” Nukilan tagline iklan layanan masyarakat yang mengingatkan agar masyarakat taat bayar pajak itu begitu sering nongol di media cetak dan elektronik. Toh penunggak pajak di Indonesia jumlahnya masih seabrek-abrek. Ironisnya, mereka kebanyakan bukan dari golongan masyarakat ekonomi lemah, sebagian besar orang-orang yang ‘tak bijak’ ini justru berasal dari kalangan pengusaha yang konon duitnya banyak.

P

engumuman di Kantor Kecamatan Jatiroto, Kab Wonogiri, Jawa Tengah, hari itu memang lain dari yang lain. Ditulis dengan spidol merah, dengan huruf besar-besar, isinya daftar desa-desa yang hingga bulan Juni 2008 belum lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)-nya. Untuk tahun ini, Desa Dawungan, Brenggolo, dan Cangkring, masuk dalam daftar. “Biasanya kalau desanya sudah terpampang di papan pengumuman, kepala desanya akan malu dan beberapa hari kemudian akan datang ke kecamatan untuk melunasi tunggakan PBBnya,” ujar Suwardi, pegawai kecamatan setempat. Itu kejadian nyata di desa, ketika menunggak pajak (dalam hal ini pajak bumi dan bangunan/PBB) masih dianggap sebagai aib. Tapi lain di desa lain pula di kota. Di Jakarta, ribuan pengusaha justru berlenggang-kangkung dengan percaya diri, kendati nama mereka sudah tercantum dalam ‘daftar hitam’ para penunggak pajak. “Bukan rahasia lagi, banyak pengusaha di sini tak mau bayar pajak. Ada yang nunggak setahun, ada pula yang sudah bertahun-tahun ngemplang pajak,” tutur Tjahjadi, pengusaha percetakan di bilangan Petojo Enclek, Jakarta Pusat. Fenomena orang kaya yang mengemplang pajak bukan hanya terjadi di Jakarta, namun juga di kota-kota lain di Indonesia. Di Sumatera dan Kalimantan saja, ratusan perusahaan sawit dan batubara menunggak pajak hingga Rp5,2 triliun. Di Jogjakarta, tunggakan pajak tahun 2007 yang tercatat di kantor pajak setempat mencapai Rp129 miliar lebih, dan kebanyakan bukan pajak PBB melainkan pajak yang seharusnya dibayar para pengusaha. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk

membayar pajak juga bisa dilihat dari minimnya penduduk yang memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Data di Direktorat Jenderal Pajak menyebutkan dari sekitar 25-30 juta penduduk yang sudah memenuhi syarat, baru sekitar 5-6 juta yang memiliki NPWP. Bahkan para pegawai negeri sipil yang sejatinya harus dipotong gajinya untuk membayar pajak penghasilan, banyak pula yang belum memiliki NPWP. Olala! Pengusaha Diminta Jujur Bayar Pajak Banyaknya orang ‘tak bijak’ di negeri ini membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengimbau agar pengusaha maupun kalangan non-pengusaha jujur ketika membayar kewajiban pajaknya kepada negara. Permintaan ini disampaikan Presiden saat membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di Istana Negara, Jakarta, beberapa waktu lalu. ''Memang saya akan keras kalau ada orang yang harusnya membayar pajak, tapi tidak mau bayar pajak,'' ujar Presiden. Presiden mempunyai monitor khusus pajak yang online di ruangan kerjanya untuk memantau penerimaan dari sektor ini. Ia tak bermaksud menggenjot penerimaan pajak habis-habisan dengan menaikkan besarannya (tax rate) atau membebani pajak yang bukan pada tempatnya. ''Tapi tax base-nya, yang harus membayar pajak, ya bayar lah,'' imbuhnya. ''Yang harusnya membayar pajak sesuai aturan sebesar Rp 1 miliar, ya jangan bayar Rp 200 juta.'' Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin), MS Hidayat, menganggap permintaan Presiden agar pengusaha bayar pajak dengan jujur sebagai sinyalemen atas fenomena umum yang terjadi.

Kadin dengan pemerintah sepakat bahwa reformasi pajak yang akan datang menyangkut basis pajak yang diperluas. ''Bukan rate-nya yang ditinggikan tapi taxe base-nya yang diperluas sehingga semua tidak merasa berat,'' katanya. Menurut Hidayat, Kadin dan pemerintah sepakat pula bahwa semua peraturan akan dibuat transparan dan fair. Ia mengatakan saat ini merupakan era mematuhi pajak dan bukan lagi era untuk menghindari pajak. ''Jadi rate-nya rendah tapi kepatuhannya meningkat,'' tegasnya. Sementara itu, Dirjen Pajak Darmin Nasution siap "menjewer" orang kaya Indonesia yang tidak benar dan belum membayar pajak. "Kita akui masih banyak orang kaya di Indonesia tidak benar dan mungkin belum bayar pajak," kata Darmin pada konferensi pers mengenai sunset policy atau penghapusan sanksi pajak tahun 2008 di Jakarta, beberapa waktu lalu. Menurut Darmin, orang-orang kaya Indonesia yang jumlahnya kian bertambah itu akan diwajibkan membayar pajak dengan melalui beberapa tahap. "Pertama kita ingatkan, yakinkan mereka. Orang Indonesia kan katanya banyak malunya. Jangan sampai gak punya malu lagi," katanya. Kedua, Dirjen Pajak juga akan melakukan perbaikan dan pengolahan database wajib pajak bagi para orang kaya ini sehingga dengan data tersebut diharapkan para orang kaya ini bisa membayar pajak dengan benar. "Kalau sudah kita terapkan itu, dan tidak bayar pajak juga, harus di-jewer kalau begitu. Jadi ini semua selain kita siapkan aturannya dalam perangkat UU kita siapkan juga infrastruktur dalam database kita," katanya. Tak lupa Darmin mengaku menyiapkan perangkat aparatnya untuk melaksanakan kebijakan tersebut dengan baik dan benar.

Kebijakan sunset policy dalam memungut pajak rawan disalahgunakan oleh para wajib pajak kakap dan sistem ini diragukan keefektifannya dalam menjaring wajib pajak kakap. Pasalnya, kesadaran hukum wajib pajak dan aparat pajak di Indonesia rendah sehingga ujung-ujungnya justru negara yang terancam dirugikan. Sunset policy adalah kebijakan pajak yang diterapkan Ditjen Pajak dengan mengandalkan self assesment. “Kebijakan sunset policy itu di dalamnya ada ketentuan self assesment (penilaian sendiri) yang rawan disalahgunakan baik oleh wajib pajak maupun aparat pajak,” kata pengamat hukum keuangan negara UI Arifin Soeria Atmadja. Jika wajib pajak diberikan kebebasan

yang terus memelihara kondisi seperti ini,” tandasnya.

untuk menilai sendiri, sedangkan kesadaran hukum orang Indonesia rendah, hal ini justru kontraproduktif. “Ini justru bisa menjadi ajang kolusi baru antara wajib pajak dan aparat pajak,” imbuh Arifin. Ia meragukan sunset polic y yang diterapkan akan mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak besar untuk membayar pajak secara benar. “Jumlah NPWP pribadi saja sampai sekarang baru sekitar 6 juta, itu pertanda tidak ada iktikad baik Ditjen Pajak

([email protected])

Pengampunan Pajak Dalam penjelasannya, Darmin mengatakan pihaknya akan menerapkan sunset policy atau fasilitas penghapusan sanksi pajak penghasilan orang atau badan atas kekurangan pembayaran pajak yang

Rawan Disalahgunakan Program Sunset Policy memberi kesem-patan kepada wajib pajak untuk memperbaiki data pajak yang salah. Wajib pajak yang memperbaiki datanya tidak akan didenda dan diperiksa.

dapat dinikmati masyarakat baik yang belum memiliki NPWP maupun yang telah memiliki NPWP pada tanggal 1 Januari 2008. "Jadi kesimpulannya adalah policy ini justru memberi kesempatan ke wajib pajak agar membayar pajaknya dengan benar," tegasnya. Menanggapi rencana pemerintah menerapkan pengampunan pajak, pengamat perpajakan Tjoetjoe Alihartono menilai gagasan yang sudah final digodok di pusat itu bisa segera dimulai, sebab faktanya masih banyak pejabat tidak punya NPWP. Melalui gagasan tersebut akan terwujud administrasi wajib pajak dan administrasi harta wajib pajak yang lebih baik. "Administrasi wajib pajak dan administrasi harta wajib pajak yang baik dapat dipergunakan sebagai titik tolak untuk menilai kepatuhan wajib pajak untuk masa berikutnya," tutur Tjoetjoe. Kita semua berharap, dengan makin banyaknya ‘orang bijak’ di negeri ini, pendapatan dari sektor pajak dalam negeri yang sudah dipatok dalam APBN 2008 sebesar Rp569,97 triliun bisa tercapai. Jangan khawatir, bayar pajak tak rugi kok, toh uangnya kembali ke kita juga. Apa tidak malu disindir iklan setiap hari, “Cuma mau fasilitasnya, tapi tak mau bayar pajaknya, apa kata dunia!”

Butuh Peran Langsung Menurut Arifin, di negara berkembang seperti Indonesia tetap saja peran pemerintah secara langsung yang dibutuhkan. “Menggunakan official assesment saja kolusi dan pemerasan terjadi secara akut, bagaimana kalau self assesment diterapkan,” tandasnya. Masalahnya ada di mental manusia Indonesia yang belum siap, bukan di sistem perpajakan yang akan diterapkan. Sementara itu, ekonom Indef Iman Sugema menjelaskan tanpa pengawasan ketat maka kebijakan sunset policy hanya menimbulkan masalah. “Sunset policy membutuhkan pengawasan ketat dan kredibilitas serta integritas yang tinggi,” katanya. Petugas pajak tetap harus bisa menelaah

laporan yang diberikan wajib pajak dengan baik. Ia menambahkan selama petugas pajak teliti dan tidak tergoda untuk melakukan kolusi, hal itu akan baik. Tetapi, jika hal ini disalahgunakan maka kejahatan perpajakan akan lebih sulit terdeteksi. “Tanpa diikuti sanksi yang tegas maka justru menimbulkan risiko yang besar pada keuangan negara,” kata Iman. Cara Data WP Baru Sementara itu, Dirjen Pajak Darmin Nasution, di Gedung DPR Jakarta, menyatakan pihaknya mengharapkan pelaksanaan sunset policy dapat juga menjaring wajib pajak (WP) besar dengan penghasilan lebih dari Rp 5 miliar. “Kami akan manfaatkan kebijakan sunset policy. Kami persilakan mereka membereskan SPT-nya dan di sisi lain kami mendapatkan data dari situ sehingga tidak hanya mengimbau saja,” kata Darmin. Ia mengatakan, pihaknya akan memanggil dan menyurati WP besar untuk sosialisasi sunset policy. Dengan sunset policy, akan lebih efektif kalau mereka mengakui jumlah penghasilannya dan menaruhnya di SPT. (sh)

DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Recommend Documents