November 2006 DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BERANDA

KOMUNIKA Editorial

D

ibandingkan dengan beberapa negara-negara lain di Asia, Indonesia termasuk "tertinggal" dalam hal penguasaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Ketertinggalan itu menyebabkan akses Indonesia ke dunia global atau yang pada masa kini sering disebut dengan istilah "dunia datar", menjadi terhambat. Di samping itu, kurangnya pemanfaatan TIK menyebabkan kualitas pelayanan, efisiensi dan efektivitas fungsi pemerintahan kurang maksimal. Melihat kondisi tersebut, tak ada pilihan lain bagi Indonesia selain mempercepat penguasaan TIK di segala bidang. Keniscayaan itulah yang mendasari pembentukan Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Nasional. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, dengan terbentuknya Dewan TIK Nasional, diharapkan Indonesia dapat melakukan akselerasi dalam akses teknologi komunikasi dan informasi, yang dampak positifnya akan dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. "Masa depan negeri kita akan cerah, kalau dua dunia penting di negeri ini berkembang dengan baik. Yang pertama, education, yang berkaitan dengan human capital. Kedua adalah good governance yang mengelola semua resources dengan baik," tutur Presiden dalam Peresmian Pembentukan Dewan TIK Nasional, di Istana Bogor, beberapa waktu lalu. Susilo Bambang Yudhoyono telah meminta para rektor dari UI, ITB, ITS dan UGM untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya mendirikan pemerintahan yang baik atau good governance. Presiden berpendapat, Dewan TIK dapat membangun sebuah sistem yang akan membantu meningkatkan kualitas pelayanan, efisiensi, dan efektivitas fungsi pemerintahan. Perkembangan TIK yang sedemikian pesat telah membawa dampak positif dalam peningkatan kinerja di setiap sektor. Mengingat pentingnya peran TIK, para pakar yang tergabung di dalam Tim Pakar dari empat perguruan tinggi telah menghasilkan rekomendasi-rekomendasi untuk mempercepat pembangunan TIK di Indonesia. Dari berbagai rekomendasi, ada dua rekomendasi yang sangat penting. Yang pertama adalah e-leadership, kepemimpinan dalam TIK yang dalam praktiknya menuntut komitmen dari para pimpinan pemerintahan, baik dari jajaran pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah, mulai dari gubernur dan seluruh jajarannya. Kedua, aspek suprastruktur informasi nasional. Aspek ini diperlukan dalam proses pengambilan keputusan yang senantiasa didasarkan pada informasi yang relevan, terkini, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Membentuk masyarakat informasi yang mampu menciptakan, mengakses dan memanfaatkan berbagai pengetahuan yang sedang dikembangkan saat ini adalah upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengimbangi pesatnya perkembangan teknologi dan komunikasi di seluruh dunia. Presiden yakin, apabila masyarakat mampu menangkap arus informasi dan pengetahuan, maka bangsa Indonesia akan maju pesat. Sasaran Indonesia untuk mewujudkan masyarakat informasi yang berbasis pengetahuan pada tahun 2025 dengan membangun TIK, merupakan tantangan yang tidak ringan. Untuk keperluan itu, pemerintah harus membangun jaringan komunikasi bagi sekitar 43 ribu desa di tanah air yang saat ini belum memiliki jaringan telekomunikasi tetap. Selain itu, juga membuat jaringan untuk 31.173 SMP dan SMA, 2.428 perguruan tinggi serta 28.504 pusat - pusat kesehatan. Bisakah? Presiden percaya hal itu bisa dilakukan. "Insya Allah, dengan keyakinan, dengan kerja keras dan kerja cerdas, sasaran ini dapat kita capai," kata Susilo Bambang Yudhoyono. Selain pembangunan jaringan, Indonesia juga masih menghadapi masalah kesenjangan literasi TIK. Untuk mengatasi hal tersebut, SBY meminta kepada semua menteri terkait untuk meningkatkan ketersediaan jaringan dan pemerataan kemampuan penggunaannya dengan bantuan Dewan TIK Nasional.***

RANA

Transmigrasi Butuh Perhatian Transmigrasi, konon sejak awal selain diposisikan sebagai solusi permasalahan kependudukan di pulau Jawa, pun sebagai kesempatan mengolah potensi sumber daya di pulau-pulau lain. Ide ini memang sebuah solusi yang brilian, terlebih dengan tambahan pemberian kesempatan kerja. Namun dalam pelaksanaannya, rencana jenius ini tampaknya masih belum juga disikapi dengan serius. Pun terkesan para transmigran belum mendapatkan apa yang seharusnya didapatkan. Banyak media menuliskan berbagai masalah yang kerap terjadi pada para transmigran. Mulai lokasi transmigrasi yang terputus dari akses transportasi, khususnya kepada akses pasar. Hal tersebut tentu saja akan menghambat perkembangan masyarakat transmigran pada dunia luar. Kemudian hak milik atas tanah dan air juga kerap dipermasalahkan. Belum lagi pertikaian dengan masyarakat pribumi yang merasa terpinggirkan karena anggapan tanahnya "dikuasai" pendatang. Berbagai masalah tersebut memerlukan penanganan serius dari pemerintah. Ke depan, kiranya instansi terkait dapat segera mencarikan jalan keluar dari permasalahan tersebut. Agar saudara-saudara kita di pulau-pulau seberang dapat terbantu dengan program pemerintah ini. Sukartono, Pemerhati Transmigran [email protected]

Hemat Listrik Pemadaman bergilir terutama di pulau Jawa dan Bali telah beberapa kali dilakukan oleh PLN. Bahkan kini mulai merambah ke beberapa kota di luar pulau Jawa, semisal Palu. Imbauan memang telah dilakukan pemerintah, salah satunya melalui iklan layanan masyarakat di media massa. Namun imbauan tersebut belakangan diragukan keefektivannya, pun rasanya kurang mendapat respon positif dari masyarakat. Tak jarang kita lihat begitu royalnya masyarakat menggunakan peralatan listrik, terutama di jam-jam yang tidak dianjurkan pemerintah. (17.00-20.00). Memang, harga per kwh listrik hanya beberapa rupiah saja. Namun, tentu bukan berarti dapat melakukan pemborosan terhadap listrik. Terlebih, kini berdasarkan berita terbaru, persediaan energi listrik PLN kian menyusut. Untuk itu selain melakukan percepatan pembangunan infrastruktur tenaga listrik dengan peralihan teknologi yang ramah lingkungan, pemerintah kiranya terus melakukan himbauan kepada masyarakat tentang penghematan listrik. Mulai secara langsung kepada pelanggan, sampai kepada tindakan berarti di instansi pemerintah. Karena tak jarang, justru di beberapa kantor pemerintah pemborosan listrik banyak dilakukan. Selain itu, tentu saja, menindak pencurian listrik yang banyak terjadi di masyarakat. R. Abdoel Salam Hardjokoesoemo, Pensiunan guru Jl. Srigunting – Lontrong 16, Randugunting - Tegal

Energi Alternatif, Perlu Komitmen Bersama

Presiden Amerika Serikat, George Walker Bush bersama Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, mengunjungi ruang belajar simulasi di dalam Istana Kebun Raya Bogor, dalam kunjungan kenegaraan presiden Bush, 20 November 2006.

2

Upaya pemerintah untuk memperkenalkan energi alternatif selain bahan bakar fosil (minyak) kepada masyarakat harus disambut baik. Kita tahu, minyak suatu ketika akan habis, karena sifatnya yang non renewable alias tidak terbarukan. Sangat tepat jika mulai saat ini masyarakat harus memikirkan energi pengganti minyak sebelum minyak benar-benar habis. Namun harus disadari, wacana penggunaan energi alternatif tak akan menjadi kenyataan tanpa dukungan masyarakat. Padahal upaya mengalihkan kebiasaan dari konsumsi minyak ke bahan bakar alternatif termasuk sulit dilakukan. Mengapa? Karena selama ini masyarakat telanjur "enak" menggunakan

DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pengarah: Menteri Komunikasi dan Informatika Penanggungjawab: Kepala Badan Informasi Publik Pemimpin Redaksi: Kepala Pusat Pengelolaan Pendapat Umum Wakil Pemimpin Redaksi: Sekretaris BIP dan Para Kepala Pusat di BIP Sekretaris Redaksi: Richard Tampubolon Redaktur Pelaksana: Nursodik Gunarjo Redaksi: Selamatta Sembiring, Tahsinul Manaf, Soemarno Partodihardjo, Sri Munadi, Effendy Djal, Ridwan Editor/Penyunting: Illa Kartila, MT Hidayat, Dimas Aditya Nugraha Pra Cetak: Farida Dewi Maharani Desain D Ananta Hari Soedibyo Riset dan Dokumentasi Maykada Harjono K. Alamat Redaksi: Jl Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Telp/Faks. (021) 3521538, 3840841 e-mail: [email protected]

desain cover: ahas. foto: goen

TIK untuk Masyarakat

Diterbitkan oleh:

Redaksi menerima sumbangan tulisan, artikel dan foto yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi dari tulisan tersebut. Isi KomunikA dapat diperbanyak, dikutip dan disebarluaskan, sepanjang menyebutkan sumber aslinya.

minyak yang harganya relatif murah dan tersedia di mana-mana. Sosialisasi tentang penggunaan energi alternatif harus terus digalakkan. Sementara di sisi lain, pemerintah harus memfasilitasi masyarakat agar mudah mendapatkan energi alternatif pengganti minyak secara murah dan mudah. Tanpa itu, wacana penggunaan energi alternatif hanya akan menjadi buah bibir semata. Joko Sampurno (Nano) RT 01 RW 26, Tegalkuniran, Jebres, Surakarta 57126. E-mail: [email protected]

Edisi 18/Tahun II/November 2006

POLHUKAM

KOMUNIKA

Deteksi Dini

Kinerja Pembangunan

Apakah program pembangunan sudah berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan rencana, atau sebaliknya meleset dari rencana? Apakah realisasinya sesuai dengan kebutuhan dan manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat daerah setempat?

J

ika ditulis semua, deret pertanyaan tentang keberhasilan program pembangunan bisa sangat panjang. Namun semua sulit untuk dijawab. Mengapa? Karena selama ini belum ada tolok ukur yang jelas dan pasti tentang indikator keberhasilan kinerja pembangunan, terutama di daerah-daerah. Padahal hasil evaluasi sangat penting untuk melihat output dan outcome pembangunan, di samping itu sangat berguna untuk menyusun program pembangunan berikutnya. Oleh karena itu, ke depan evaluasi kinerja pembangunan, tak bisa ditawar lagi, harus dilakukan. Evaluasi kinerja pembangunan daerah sebagai bagian dari pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 dilakukan sebagai pengembangan sistem deteksi dini dalam mengatasi berbagai permasalahan pembangunan nasional di daerah. “Harus diakui bersama selama ini masalah evaluasi kinerja pembangunan daerah merupakan salah satu aspek yang tertinggal padahal evaluasi penting dalam sebuah siklus manajemen maupun perencanaan” kata Sekretaris Utama Kementerian Negara Perencanaan Pembanguna Nasional, Syahrial Loethan di depan rapat tim evaluasi kinerja pembangunan daerah di gedung Bappenas, beberapa waktu lalu. Keberhasilan pelaksanaan RPJMN 20042009 sangat ditentukan oleh adanya koordinasi dan kerjasama yang padu antar tiap lembaga baik di pusat maupun di daerah. Kerjasama ini tidak hanya sebatas pada perencanaan dan penganggaran tetapi juga pada aspek pelaksanaan dan evaluasi program dalam semangat desentralisasi dan otonomi daerah.

pelaksanaan agenda pembangunan yang tertuang dalam RPJMN tahun2004-2009. RPJMN tahun 2004-2009 pada pokoknya berisi tiga agenda utama yang ditujukan untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. Ketiga agenda tersebut adalah, mewujudkan Indonesia yang aman dan damai, mewujudkan masyarakat yang adil dan demokratis serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dijelaskannya untuk lebih mempercepat pencapaian PRJMN 2004-2009 tersebut, Presiden kemudian telah memberikan arahan perihal kebutuhan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan. Arahan Presiden ini disampaikan pada saat pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional pada tanggal 14 April 2006. “Kita harus melakukan evaluasi ini, tetapi supaya evaluasi ini tidak subjektif kita harus melibatkan unsur independen” ujar Syahrial mengutip pernyataan Presiden. Berdasarkan arahan tersebut maka Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (Meneg PPN) kemudian membentuk tim evaluasi kinerja pembangunan daerah yang diketuai oleh Staf Ahli Meneg PPN Bidang Pemantauan Pembangunan. Tim ini tidak hanya berisi orang-orang dari Bappenas tetapi juga melibatkan Departemen lain seperti Departemen Keuangan dan Departemen Dalam Negeri. Tahap awal untuk tahun 2006, tim ini akan memulai penilaian cepat ( rapid assessment) pada enam propinsi pilot yaitu, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Utara. Sementara tim independen yang dilibatkan berasal dari pihak universitas setempat. Metode Evaluasi Metode evaluasi kerja yang dilakukan adalah pengamatan langsung (fact findings) terhadap hasil dan pelaksanaan

pembangunan kepada masyarakat dalam bidang ekonomi ( w i l a y a h ) , pemerintahan, keuangan daerah dan permasalahan khusus lainnya di wilayah propinsi terkait. Penilaian (assessment) terhadap hal tersebut dikaitkan dengan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang sedang berjalan ( on going) dan yang sudah dilaksanakan (ex-post) di daerah dalam menunjang pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam RPJMN 2004-2009. Dalam penilaiannya, indikator kinerja yang digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja pembangunan daerah sedapat mungkin menggunakan indicator kuantitatif. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pengukuran kegagalan atau keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Penilaian juga akan dilakukan terhadap pemangku kepentingan ( stakeholder assessment ) sehingga dapat ditentukan siapa yang bertanggung jawab lansung dalam mengambil tindakan nyata. Dalam laporan evaluasi kinerja pemerintah daerah nantinya akan memuat delapan informasi yang relevan, yaitu isu/masalah utama yang terjadi di daerah, keterkaitan isu/masalah tersebut dengan program pembangunan yang tercantum dalam RPJMN 2004-2009, tingkat keparahan dari isu tersebut dan tingkat urgensi tindakan yang harus dilakukan, faktor penyebab dari memburuknya kondisi pelayanan publik, tindak lanjut yang perlu dilakukan, waktu yang diperlukan untuk mengatasi faktor penyebab, instrumen kebijakan yang diperlukan baik regulasi maupun anggaran, serta penanggung jawab yang harus mengambil tindakan baik di pusat maupun di daerah. Melalui evaluasi ini diharapkan akan didapat informasi tentang perkembangan kondisi nyata kinerja pembangunan daerah serta masalah, kendala dan tantangan berikut potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Hasil dari laporan evaluasi ini akan menjadi pembahasan pada sidang kabinet untuk ditindak lanjuti dalam bentuk reorientasi perencanaan dan penganggaran kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Menteri terkait juga dapat

menindaklanjuti hasil laporan ini dalam bentuk keputusan baik berupa tindakan meneruskan atau menghentikan sementara bahkan membatalkan suatu kebijakan maupun program. Sementara itu Direktur Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri, Saut Situmorang mengatakan berkaitan dengan evaluasi kinerja pemerintah daerah, saat ini sedang dipersiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RP) sebagai suatu pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai tindak lanjut dari amanat UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. “Dengan PP ini kita akan punya landasan normatif yang akan digunakan untuk evaluasi penyelengaraan pemerintah daerah, antara lain mengenai bagaimana kinerja pemerintah suatu daerah,” katanya Menurutnya, dalam UU Nomor 32 tahun 2004 dinyatakan bahwa daerah otonom dapat digabungkan atau dihapus. Penggabungan atau penghapusan ini dapat dilakukan setelah dilakukan suatu evaluasi independen yang dilakukan di bawah koordinasi dewan pertimbangan otonomi daerah. Namun demikian, penggabungan atau penghapusan tidak serta merta dapat dilakukan. Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan terlebih dahulu kepada suatu daerah yang ternyata berdasarkan hasil evaluasi memiliki kinerja yang kurang baik. Saut mencontohkan bila dari evaluasi diketahui lembaga pelayanan kesehatan di suatu daerah kuarng berfungsi baik, maka akan dibina untuk ditingkatkan kapasitas kelembagaannya. “Jadi bukan langsung dihapus, tetapi dibina sehingga pada waktunya dapat memberikan pelayanan dengan baik,” ujarnya. Pembinaan terhadap daerah akan dilakukan setidaknya dalam waktu sepuluh tahun. Namun bila dalam jangka waktu tersebut tidak terdapat peningkatan pelayanan yang cukup signifikan maka daerah tersebut dapat saja digabungkan dengan daerah lainnya. Menurut Saut, selama ini Depdagri juga telah melakukan evaluasi dalam bentuk laporan penyelenggaraan pemerintah daerah yang setiap tahun wajib diberikan. “Namun begitu bila evaluasi itu tidak ada konsekuensi bagi daerah, maka daerah tidak menganggap penting hal ini,” katanya. (d)

Agenda RPJMN Menurut Syahrial, salah satu pemecahan ma-salah pembangunan di daerah adalah terse-dianya data dan informasi yang lengkap, te-pat waktu, akurat dan mutakhir tentang kondisi nyata di lapangan. Pemecahan masa-lah ini dalam lingkup yang lebih luas merupa-kan bagian integral dari


3

PEREKONOMIAN

KOMUNIKA

Tinggal Landas Buat PNS Seorang teman menuliskan cerita di blognya. Ia membandingkan pola kerja pegawai bank dengan pegawai di kebanyakan instansi pemerintah. Dalam benaknya ia berandai-andai, jika pola kerja pegawai bank yang tidak pernah berhenti memberikan layanan kepada nasabah begitu semangatnya diterapkan di kalangan pegawai negeri, mungkin Indonesia tidak perlu lagi banyak menerima pegawai yg sebenarnya tidak perlu.

K

isah seperti diatas dan pengandaian yang sama mungkin sudah menjadi rahasia umum. Lantaran banyak fakta menunjukkan birokrasi yang digawangi pegawai negeri hanya menjadi “penampungan” atau tempat yang hanya menjadi “jaring pengaman” semata. Dalam arti, tak ada tantangan, dan tatkala memasuki administrasi pegawai sipil, yang terpikirkan adalah hanya bekerja rutin, mendapat gaji rutin, kenaikan gaji dan tunjangan, serta jaminan saat pensiun. Padahal, di banyak negara fenomena ini sebenarnya sudah mengalami perubahan. Birokrasi kini lebih dituntut berorientasi “hasil.” Sehingga mau tidak mau komposisi birokrasi dan mekanisme rekruitmen disesuaikan dengan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai. Misalnya, dalam perencanaan pembangunan ada sebuah proyek besar dalam bidang kesehatan maupun pembangunan infrastruktur, maka yang harus dihitung adalah berapa lama proyek tersebut akan berjalan, berapa staff yang diperlukan, dan siapa yang akan bertanggung jawab. Rekruitmen akan disesuaikan dengan kebutuhan proyek.

konsistensi seluruh peraturan yang ada dan tidak ada bertentangan antara peraturan dengan peraturan perundangan diatasnya. Secara internasional sudah ada hasil yang bisa disaksikan, sekalipun belum optimal. Pada 2002 Indonesia berada pada urutan ke empat dari bawah dalam urusan korupsi, kemudian membaik menjadi urutan 13 dari bawah dan pada tahun 2006, urutan Indonesia dalam korupsi menjadi urutan ke 33 dari bawah. Meningkatkan Kinerja Pegawai Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) Taufiq Effendi mengatakan, Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) harus siap mewujudkan birokrasi yang profesional, handal, dan bermoral untuk menuju pemerintahan yang lebih baik. “Untuk itu Korpri harus memiliki misi meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur, meningkatkan koordinasi pengawasan, penataan kelembagaan yang efektif dan efisien, meningkatkan efektifitas dan efisiensi ketatalaksanaan, dan meningkatkan profesionalisme SDM aparatur,” kata Menpan Taufiq Effendi dalam sambutannya pada seminar menyambut HUT Korpri di Jakarta, beberapa waktu lalu. Taufiq juga mengatakan, salah satu agenda pembangunan nasional adalah menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Agenda tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, antara lain keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, kekserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Secara bertahap pula, pemerintah akan

terus berupaya meningkatkan kesejahteraan PNS dengan meningkatkan penghasilan terendah birokrat dan pada 2009 menjadi Rp.3 juta "Sumber pembayaran gaji itu berasal dari kebocoran-kebocoran dana yang bisa diselamatkan, meningkatnya pembayar pajak serta sumber pendapatan negara lainnya," kata Taufiq. Dia menegaskan, pemerintah sudah berkomitmen agar kehidupan PNS bisa lebih baik, begitu juga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Pada 2002 lalu, gaji PNS terendah ada pada kisaran Rp668 ribu, sementara tahun 2006 meningkat menjadi Rp1,060 juta dan tahun 2007 menjadi Rp1,7 juta. Efisiensi Pegawai Salah satu solusi lain untuk meningkatkan kinerja pegawai yang digagas Kementerian PAN adalah pemangkasan PNS melalui mekanisme pengangkatan PNS pada tahun 2007. "Jumlah pegawai negeri sipil (PNS) yang kini sekitar 3,7 juta orang diperkirakan akan dikurangi hingga 2 juta orang pada tahun 2014. Pada tahun 2007 diperkirakan sekitar 100.000 PNS akan mengalami pensiun dan menurut rencana hanya akan dilakukan perekrutan sekitar 300.000 orang PNS baru saja," kata Menpan. Saat ini jumlah pegawai negeri mencapai 3.7 orang. Dengan jumlah pegawai negeri sebanyak itu negara harus mengha-biskan uang puluhan triliun rupiah setiap ta-hun untuk membayar gaji. Selain itu ada beberapa temuan yang mengejutkan. Menurut Menteri Taufiq, tidak kurang dari 66.000 PNS berstatus ganda. Ia menjadi pegawai negeri di dua atau lebih instansi. Ada juga (jumlahnya banyak) pegawai negeri yang sudah meninggal atau pensiun, tetapi tetap dibayar gajinya, termasuk ribuan yang tidak masuk kantor bertahun-

tahun, tetapi tetap memperoleh gaji. Akan tetapi, kata Menpan, pengurangan pegawai negeri atau justru penambahan, dilakukan setelah diadakan audit kinerja menyeluruh terhadap PNS di seluruh Indonesia. Dengan audit seperti itu, diketahui kapasitas dan kapabilitas orang per orang maupun lembaga. Susun RUU Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara sedang menyiapkan rancangan undang-undang tentang penghargaan dan hukuman bagi pegawai negeri sipil. "Hal ini salah satu cara untuk memberikan apresiasi terhadap kinerja pegawai negeri sipil," kata Menpan, dalam lokakarya pendidikan widyaiswara di Kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN) pertengahan September lalu. Lebih lanjut Menteri mengatakan dalam rancangan undang-undang itu akan diatur mengenai insentif dan penghargaan terhadap pegawai sesuai dengan tingkat pendidikannya. "Kami akan memberikan penghargaan sesuai dengan tingkat pendidikan dan kompetensi kinerja pegawai," katanya. Selain itu, pihaknya juga akan memberikan insentif sesuai dengan prestasi kerja pegawai negeri. Dalam penyusunan rancangan undangundang ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara melibatkan LAN. "Masih banyak kekurangan dalam rancangan ini. Kami mengharap semua departemen terkait ikut memberikan pandangan dalam penyusunan rancangan undang-undang ini," katanya. Upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja birokrasi memang harus dimulai untuk mengikis citra negatif birokrasi pemerintah yang ada. Berbagai upaya pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan pun terus dilakukan. Namun demikian, diperlukan kebijakan yang terarah pada perubahan kelembagaan dan sistem ketatalaksanaan, kualitas sumber daya manusia aparatur dan sistem pengawasan dan pemeriksaan yang efektif. Dan tentunya kemauan dari setiap individu PNS untuk berubah.*

Pemerintahan Bersih Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2004-2009, terdapat beberapa program menyangkut reformasi birokrasi. Dalam program tersebut diantaranya adalah program penerapan kepemerintahan yang baik, bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, responsif, dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pada dasarnya, sasaran yang hendak dicapai dalam program tersebut adalah berkurangnya praktik korupsi di birokrasi dimulai dari jajaran pejabat yang paling atas, kemudian terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional, dan akuntabel. Selain itu juga diharapkan terhapusnya peraturan dan praktek yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok, atau golongan masyarakat. Serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik, dan terjaminnya

4


KESRA

KOMUNIKA

Revitalisasi Kehutanan Provinsi Jawa Timur K

ondisi dan permasalahan kehutanan di Provinsi Jawa Timur saat ini dihadapkan pada permasalahan dilematis. Di satu sisi perkembangan pembangunan infrastruktur yang menggunakan lahan dan hasil hutan berjalan sangat pesat dan tidak dapat dihindari. Di sisi lain keberadaan kawasan hutan harus tetap dipertahankan sebagaimana amanat Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Hal lain adalah perkembangan jumlah penduduk dan tingginya angka pengangguran yang ikut menambah permasalahan sektor kehutanan dimana kebutuhan akan pangan, sandang dan papan sering menjadi alaasan utama sebagian masyarakat untuk merambah kawasan hutan. Hal ini diakui Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, H Agus Syamsuddin, SH, MS, yang mengatakan bahwa meningkatnya tekanan penduduk terhadap hutan akan berdampak pada meningkatnya degradasi dan kerusakan yang pada akhirnya hutan tidak mampu lagi berfungsi sebagai unsur ekonomi, ekologi dan sosial bagi masyarakat sekitarnya. “Oleh karena itu revitalisasi, khususnya sektor kehutanan sangat dibutuhkan, sebab dam-pak yang akan ditimbulkan dari degradasi hu-tan tidak hanya akan dirasakan masyarakat sekitar,“ katanya saat Newsroom berkunjung menyaksikan program revitalisasi industri kehutanan di Jawa Timur. Jumlah desa di sekitar hutan di Provinsi Jawa Timur adalah sekitar 2.148 dengan jumlah penduduk kurang lebih 10.740.000 jiwa, dan saat ini dikatakan Agus bahwa luas kawasan hutannya masih dibawah ketentuan luas kawasan hutan di satu wilayah sesuai yang diamanatkan Undang-undang. “Luas tutupan hutan di Jawa Timur hanya sepertiga dari luas keseluruhan,” kata Agus. Sampai dengan awal tahun 2005 luas kawasan hutan di Jawa Timur adalah seluas

1.363.719 hektare, yang terdiri dari kawasan hutan konservasi seluas 233.127,1 hektare, kawasan hutan lindung seluas 315.505,3 hektare serta luas hutan produksi seluas 815.086,6 hektare. Di dalam kawasan hutan produksi, masih terdapat peluang yang cukup besar untuk pengembangan sumber daya pangan melalui pola pengembangan dan atau pembangunan hutan bersama masyarakat (PHBM) yang partisipatif. Paradigma pengelolaan hutan produksi sebagai bagian dari upaya revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan harus berubah ke arah pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan dan stakeholder lainnya, sehingga masyarakat khususnya sekitar hutan dapat berperan aktif dalam pengelolaan hutan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian sampai dengan pemasaran hasil hutannya. Agus Syamsuddin mengatakan selain revitalisasi, khususnya sektor kehutanan di Jawa Timur kedepan akan mengarah pada penyediaan bahan baku kayu industri sehingga ketergantungan dari daerah lain di luar pulau Jawa bisa dikurangi. “Dengan revitalisasi ini dampak yang ditimbulkan akan menyentuh berbagai masalah kehutanan yang sering dihadapi selama ini seperti pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja yang sekaligus mengurangi pengangguran. Yang terpenting adalah upaya membangun daerah dalam memperbaiki degradasi sumber

“Perbaikan, Penciptaan Kesempatan Kerja serta Penghapusan Kemiskinan”. daya h u t a n kerusakan

dan lingkungan,” kata Agus. Revitalisasi kehutanan khususnya di Provinsi Jawa Timur dengan fokus upaya pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan dalam pengelolaan hutan produksi utamanya dan kawasan hutan konservasi dan kawasan lindung, diharapkan mampu memberikan sumbangan ekonomis, di samping dalam upaya perbaikan ekologi dalam pengelolaan hutan. Ada empat poin sasaran yang ingin dicapai dari program revitalisasi kehutanan di Jawa Timur, yang pertama adalah terwujudnya upaya pelestarian dan peningkatan produktivitas sumberdaya hutan sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat di sekitar hutan sekaligus mengurangi tingkat kemiskinan penduduk. Kedua adalah terwujudnya upaya pemulihan dan peningkatan produktivitas sumber daya lahan di luar kawasan hutan sehingga mampu meningkatkan pendapatan petani dalam rangka menanggulangi kemiskinan. Poin ketiga adalah tersedianya peluang kerja bagi masyarakat di sekitar hutan sebagai sumber tenaga guna pengelolaan hutan dan lahan di luar kawasan. Sasaran selanjutnya adalah meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan dengan pemberdayaan kelompok masyarakat produktif melalui pelaksanaan kegiatan Anti Proverty Program yaitu kegiatan yang dilaksanakan pada kelompok

masyarakat produktif di sekitar hutan dengan memanfaatkan lahan dibawah tegakkan hutan. PT Kutai Timber Indonesia (KTI) sebuah perusahaan plywood di Jawa Timur dalam mendukung revitalisasi sektor kehutanan saat ini telah dan sedang mengembangkan penanaman lahan-lahan kritis di Jawa Timur khususnya dengan tanaman-tanaman kayu industri yang sebelumnya bernilai jual rendah, seperti sengon, karet dan kelapa dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan. Direktur Perkebunan dan Penanaman PT KTI, Heru Judiarto mengatakan bahwa pihaknya dalam mengembangkan pengelolaan lahan dengan melibatkan masyarakat telah lama dilakukan dan saat ini keuntungan yang dirasakan baru sebatas lingkungan sekitar hutan yang lebih tertutup pohon utamanya sengon, selanjutnya masyarakat akan merasakan keuntungan ekonomis. “Masyarakat hanya menanam saja. Penyediaan bibit gratis, perawatan dan pemasaran akan kami bantu,” kata Heru seraya menambahkan pihak KTI juga memberikan upah sebesar Rp.250 ribu per seribu bibit yang ditanam, dan setelah panen nanti akan dibeli kembali dengan harga 75% dari harga pasar. Kayu sengon sebelumnya merupakan kayu bernilai rendah dan dirasa bermutu rendah untuk industri perkayuan dimana harganya hanya sekitar Rp70.000 permeter kubik, namun saat ini setelah pengembangan yang dilakukan KTI disertai berbagai penelitan menunjukkan bahwa kayu jenis ini bermutu tidak kalah dengan kayu unggulan lainya seperti meranti. Harganyapun meningkat sehingga saat ini telah mencapai sekitar Rp.400.000 permeter kubik. Melihat posisi sumber daya hutan Jawa Timur yang strategis dalam pembangunan ke depan, pemerintah provinsi dan masyarakat menaruh harapan besar pada kontribusi sektor ini dalam upaya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Harapan tersebut antara lain bahwa masyarakat sekitar akan memiliki akses terhadap pengelolaan kawasan hutan, sehingga keberadaannya memiliki arti positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Revitalisasi kehutanan juga akan menjadikan masyarakat sekitar memiliki keterampilan usaha yang berkaitan, misalnya saja aspek budidaya tanaman hutan, pengolahan hasil hutan maupun industri yang memanfaatkan hasil hutan khususnya hutan tanaman. Sebagai upaya mewujudkan tekad dan kesungguhan pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, lembaga kemasyarakatan dan berbagai stakeholder lainnya dalam memperbaiki dan memulihkan kerusakan sumber daya hutan dan lahan, Pemprov melalui Dinas Kehutanan Jawa Timur telah mencoba menetapkan agenda revitalisasi kehutanan yang diharapkan memperoleh hasil optimal guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian sumber daya hutan. Dinas Kehutanan Jawa Timur mengagendakan revitalisasi kehutanan Jawa Timur sebagai “Perbaikan, Penciptaan Kesempatan Kerja serta Penghapusan Kemiskinan”. (f)


5

Ketika berangkat bertransmigrasi, dibenaknya hanya ada niat menyambung hidup. Tak pernah terlintas keinginan muluk-muluk. Dengan ketekunan dan kerja keras tak kenal lelah, dia berhasil menjadi transmigran teladan. Dia pun berkesempatan berjabat tangan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ketika menerima piagam penghargaan yang diserahkan dalam upacara 17 Agustus lalu. "Dari segi ekonomi, mungkin karena melihat hasil penjualan sayur-sayuran yang cukup lumayan, yakni Rp 135 juta/tahun atau sekitar Rp 11,25 juta/ bulan," kata Yusuf Wardiono (35), transmigran teladan asal Desa Kemloko, Kecamatan Kranggan, Temanggung, yang kini bermukim di area transmigrasi Desa Jonggon, Kecamatan Loakulu, Kutai, Kaltim.

S

elain bisa meraup keuntungan sebesar itu, bisnis sayuran telah dapat pula membantu menambah penghasilan 14 keluarga petani sesama transmigran di permukiman setempat melalui lembaga keuangan mikro untuk kegiatan simpan-pinjam yang didirikan bersama 169 warga sebagai anggota. Asetnya yang mencapai Rp 96 juta digulirkan kepada warga untuk usaha tani. Tetapi hasil jerih payah Yusuf tak dinikmatinya dengan mudah. Perlu perjuangan keras, dan pernah terpaksa diusir dari lokasi transmigrasi pertamanya di Papua sekitar tahun 2006. "Saya tidak tahu salah apa, tapi yang jelas mereka mengusir dan mengancam jika keluarga saya tidak segera pergi," kata Wardi yang anaknya dilahirkan di Papua itu. Lokasi permukiman di Janggon adalah lokasi bermedan sulit dan tidak mudah diakses. Kondisi ini membuatnya harus bekerja keras untuk bertani dan memasarkan hasil panennya. Bahkan, pernah suatu ketika dia harus menyewa sepe-

Bermula dari Balas Budi Program transmigrasi pada awalnya merupakan politik balas budi (etische politik) Belanda kepada Indonesia. Ketika itu, November 1905, pemerintah mulai memindahkan 155 KK/815 jiwa. Tahun-tahun berikutnya banyak dinamika yang dialami program transmigrasi. Banyak daerah-daerah di Indonesia yang pada awalnya merupakan Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT), kemudian berkembang menjadi desa, kecamatan, hingga kota yang maju dan mandiri. Meski tidak sedikit UPT yang kurang berkembang bahkan ditinggalkan oleh pemukimnya, namun masih banyak pula cerita keberhasilan para transmigran untuk tetap bertahan dan mengubah nasibnya. Laporan Depnakertrans, tahun 2003, menyebutkan terdapat 385 UPT yang kurang berkembang, sedangkan yang mengalami hambatan pengembangannya sebanyak 110 Unit. Banyak faktor yang mendukung keberhasilan para transmigran dan perkembangan UPT. Selain dipengaruhi oleh kualitas para calon transrnigran, juga daya dukung SDA, ketersediaan sarana-prasarana, konflik terbuka, penegakkan hukum, dan penghormatan atas HAM. Kasus-kasus yang muncul di UPT, seperti pulangnya transmigran ke daerah asal, salah satu penyebabnya adalah perbedaan antara skill yang dimiliki oleh transmigran dengan pola usaha utama dalam UPT. Seorang nelayan yang ikut program transmigrasi akan kesulitan untuk survive pada UPT dengan pola pertanian ataupun perkebunan, begitu pula sebaliknya. Ubah Sistem Program transmigrasi masih sangat relevan untuk terus dilakukan dengan tujuan mengurangi pengangguran yang terjadi saat ini. Namun, proses pelaksanaannya harus disesuaikan dengan zaman yang dihadapi, di samping juga konsepnya harus lebih baik sehingga pelaksanaan transmigrasi dapat membantu dalam mengatasi permasalahan yang ada di dalam negeri. "Memang beberapa tahun terakhir ini program transmigrasi hanya terdengar sayup-sayup. Meski begitu toh tetap sampai. Karena itu ke depan harus diubah konsepnya sehingga dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi pengangguran yang merupakan salah satu masalah yang dihadapi negara dewasa ini," kata Menakertrans Erman Suparno dalam audiensi dengan 24 transmigran teladan nasional di Jakarta, Agustus lalu. Erman Suparno kepada para transmigran teladan menyampaikan tentang transmigrasi ke depan sistemnya akan diubah. Pasalnya, pada program sebelumnya transmigran lebih dititikberatkan pada penyebaran penduduk. "Tapi, untuk yang akan datang lebih difokuskan pada ketahanan pangan,"

katanya. Berdasarkan data Population Reference Bureau World Bank 2005. diperkirakan pertambahan penduduk Indonesia tahun 2050 akan menjadi 308 juta jiwa dengan asumsi tingkat pertumPresiden Susilo Bambang Yudhoyono berdia buhan 1,6% pertahun. Dengan asumsi kebutuhan pangan (beras) kurang lebih 54 juta ton pertahun, maka prediksi kebutuhan beras tahun 2050 mencapai kurang lebih 79 juta ton. Dengan demikian akan diperlukan lebih dari 19 juta ha lahan tanaman padi, belum termasuk tanaman komoditas pertanian lainnya (tebu, jagung, singkong, dll). Kondisi ini jika tidak ditangani dengan baik dan tepat akan dapat menimbulkan permasalahan baru dalam pembangunan yang dikembangkan di Indonesia. Hal yang sama juga ditegaskan Dirjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Djoko Sidik Pramono, pada kesempatan temu konsultasi di Denpasar, Bali. "Dalam rencana strategi Depnakertrans 2005-2009, target penempatan transmigrasi diharapkan bisa mencapai 82 ribu kepala keluarga (KK). Jumlah tersebut setara dengan 82 ribu unit perumahan, di antaranya 12.753 unit di provinsi kepulauan," tegasnya. Kota Terpadu Mandiri Program pembangunan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di kawasan transmigrasi dimaksudkan untuk mendorong strategi pemerataan investasi serta pertumbuhan perekonomian nasional dan daerah. Adapun fokus pembangunan KTM diantaranya pembangunan permukiman transmigrasi 2005 sampai 2009 yang diprogramkan sebanyak 82.000 Kepala Keluarga (KK) dan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi yang ada 390 UPT atau 107.000 KK.Target sasaran adalah pembangunan KTM di delapan kawasan transmigrasi baru yang dimulai 2006 hingga 2011, kata Menteri Tenagakerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Erman Suparno pada acara penandatanganan MoU pembangunan KTM dengan beberapa kepala daerah, Kamis (6/7) di Jakarta. Diantara KTM yang akan dibangun adalah kawasan Terentang Kalimantan Barat dengan 7.240 KK; Maloy Kaliorang Kalimantan Timur dengan 3.000 KK; Pulau Morotai Maluku Utara dengan 8.600 KK, Pu-lau Rupat Riau dengan 9.000 KK, Rasau Jaya Kalimantan Barat dengan 8.537 KK, Rantau Pulung Kalimantan Timur dengan 11.348 KK, Mandestana Kalimantan Selatan dengan 8.835 KK dan Natuna Riau dengan 2.610 KK. Sedangkan pembangunan KTM dikawasan transmigrasi dilaksanakan dalam rangka mengelola dan mengkoordinasikan investasi baik yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau pemerintah maupun swasta serta masyarakat, katanya. KTM sebagai upaya startegi pemerataan investasi untuk

foto: slv

LAPORAN UTAMA

da motor Rp 70.000 untuk menempuh perjalanan selama 4 jam ke kota, guna menjual cabai hasil panennya. "Karena sedikit labanya, untuk membeli minum pun saya merasa sayang. Terpaksa saya minum air parit," kata Yusuf.

6

Edisi 18/Tahun II/No

P

berdialog dengan warga transmigran.

mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah, menekan konflik penggunaan lahan terutama mengatasi para spekulan lahan, meningkatkan manfaat dan menekan biaya pemerintah dan swasta serta merancang infrastruktur dan kebutuhan pelayanan umum atau masyarakat pada lokasi-lokasi yang tepat. Konsep pembangunan KTM sendiri dirancang setiap KTM terdiri dari 9.000 sampai 10.000 KK, "tapi tidak berarti seluruhnya adalah KK yang baru melainkan sebagian termasuk masyarakat yang telah ada di wilayah tersebut." Komponen permukiman dalam KTM sendiri terdiri atas permukiman penduduk yang sudah ada, permukiman transmigrasi yang sudah diserahkan pembinaannya, lokasilokasi transmigrasi yang masih dibina, dan areal yang dapat direncanakan untuk permukiman transmigrasi yang baru. Satuan pengembangan dilaksanakan dalam kurang lebih lima satuan kawasan pengembangan (SKP) yang meliputi luas 35 sampai 40 ribu hektare sehingga diharapkan dapat memenuhi skala ekonomi yang fleksibel untuk pengembangan investasi, kata menteri. Kerjasama Antar Daerah Permasalahan ketransmigrasian berkaitan erat dengan aspek-aspek kehidupan masyarakat. Pemberlakuan sistim ketransmigrasian akan banyak dipengaruhi oleh kondisi perekonomian secara nasional. Pertumbuhan ekonomi yang terpusat dan timpang antara pusat dan daerah dapat memicu masyarakat untuk lebih memiiih tidak ikut program transmigrasi. Selain itu, pertumbuhan dan tingkat keberhasilan para transrnigran di lokasi dari segi ekonomi pun mempengaruhi perspektif masyarakat secara umum. Sebanyak 512 naskah kerjasama bidang ketransmigrasian telah ditandatangani oleh 160 bupati/walikota sebagai tindak lanjut dari 95 kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh 27 gubernur. Menurut Menakertrans Erman Suparno pada acara Penandatanganan Keputusan Bersama Penyelengaraan Transmigrasi di Bandung, beberapa waktu lalu, merupakan salah satu upaya konkrit untuk menjawab tuntutan perubahan yang telah dilakukan diantaranya, diberlakukannya mekanisme kerjasama antar daerah dalam penyelenggaraan transmigrasi, kerjasama antar daerah dan ditandatanganinya naskah keputusan bersama. Diakuinya, sejak diberlakukannya mekanisme kerjasama hingga saat ini secara kualitatif masih belum mampu mendorong secara signifikan kualitas penyelenggaraan transmigrasi, hal itu terlihat dengan adanya indikasi masih berulangnya permasalahan klasik yang disebabkan karena kelemahan pihak-pihak yang terkait. Kenyataan yang ada menunjukkan adanya beberapa permasalahan yang terkait dengan pertanahan diantaranya kondisi permukiman transmigrasi yang tidak memenuhi kriteria 4 layak (layak huni, usaha, berkembang, dan lingkungan), tidak tersedianya fasilitas layanan dasar yang memadai bagi transmigran (pendidikan dan kesehatan) dan kualitas transmigran yang tidak sesuai dengan kebutuhan pengembangan lokasi. Karena itu, Menakertrans meminta para gubernur dan bupati/walikota daerah tujuan transmigrasi agar melakukan identifikasi dan penyediaan lahan untuk permukiman transimgrasi yang jelas letaknya dan tidak tumpang tindih dengan kepentingan lain. Pada kesempatan itu dia juga meminta para bupati/ walikota di daerah asal agar mempersiapkan calon transmigran sebaik mungkin, sesuai kriteria umum dan khusus yang telah disepakati bersama dengan daerah tujuan. "Jangan mengirimkan calon transmigran petualang, tidak berdedikasi, berkelakuan buruk dan tidak mempunyai keterampilan." (f)

un II/November 2006

enyelenggaraan transmigrasi selama ini acapkali disalahartikan hanya bersifat project oriented atau sekadar untuk mengejar target. Kondisi ini mengakibatkan banyak kejanggalan muncul dalam pelaksanaan di lapangan. Sementara itu, persepsi yang berkembang dalam masyarakat selama ini, transmigrasi dimaknai sebatas program pemindahan penduduk pulau Jawa ke luar Jawa. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno mengakui adanya persepsi yang salah tentang program transmigrasi. "Kerap hanya dipahami sebagai program memindahkan masyarakat kurang mampu ke tempat yang semakin susah. Untuk itu Depnakertrans mengajukan konsep transmigrasi dengan pendekatan pembangunan kota terpadu mandiri," tegas Erman. Menakertrans Erman Suparno dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta, April 2006, mengemukakan, paradigma baru sistem penyelenggaraan transmigrasi adalah dengan pendekatan mendukung ketahanan pangan dan kebutuhan papan, membangun Kota Terpadu Mandiri (KTM), mendukung ketahanan nasional, dan bagian dari sistem rencana tenaga kerja nasional, terutama dalam mengatasi permasalahan pengangguran dan kemiskinan secara berkesinambangunan. Konsep pembangunan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di kawasan transmigrasi pada dasrnya berupaya mengembangkan kawasan transmigrasi sebagai sebuah kota, dengan fungsi permukiman, pelayanan pemerintahan, pelayanan jasa sosial dan ekonomi melalui Menakertrans Erman Suparno pengelolaan SDA berkelanjutan dengan mengutamakan pengembangan pertanian. Bagaimanapun, pendirian kota terpadu mandiri (KTM) memnbutuhkan investasi yang besar. Direktur Jenderal Pembinaan Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi Depnakertrans Dyah Paramawartiningsih mengatakan, transmigrasi memerlukan investasi cukup besar sehingga perlu melibatkan kalangan dunia usaha. Data menyebutkan, 15 investor menjalin kerja sama dengan Depnakertrans menanamkan investasi di kawasan transmigrasi. "Dari 15 investor itu, baru 7 investor yang beroperasi. Sisanya belum juga bisa beroperasi. Selain itu, 11 investor sedang dalam proses nota kesepahaman dan 3 investor baru dalam tahap mengajukan permohonan kerja sama," katanya di Jakarta awal Juli, lalu. (m/bipnewsroom)

Kembangkan Security Belt

T

ransmigrasi tak sekadar meningkatkan taraf hidup penduduk dengan menyediakan peluang berusaha, namun juga dapat diarahkan untuk mendukung ketahanan nasional dan menjamin adanya kemanan aset wilayah Indonesia. Pola pembangunan dan penempatan transmigrasi di daerah terpencil dan daerah tertinggal memang diarahkan sebagai upaya pemerataan perekonomian dan pengurangan kesenjangan sosial ekonomi antar wilayah. Menakertrans Erman Suparno mengatakan bahwa untuk mendukung ketahanan nasional perlu pola pembangunan dan penempatan transmigrasi di daerah perbatasan, dan pulau-pulau terluar sekaligus sebagai sabuk pengaman (security belt) NKRI. Dalam Temu Konsultasi Pembangunan Transmigrasi Kepulauan Tahun 2006, yang berlangsung di tiga kota, Jakarta, Denpasar dan Manado, pertengahan oktober lalu , digagas upaya membangun komitmen pemerintah, pemerintah daerah, swasta, serta masyarakat selaku stakeholders dalam mengembangkan pembangunan transmigrasi. Temu konsultasi bertajuk "Pembangunan Provinsi Kepulauan Berbasis Gugus Pulau dan Kawasan Laut Pulau Ditinjau dari Aspek Ketransmigrasian" itu diselenggarakan sekaligus untuk memberikan dukungan model pembangunan provinsi kepulauan berbasis gugus pulau dan kawasan laut pulau. Dirjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Djoko Sidik Pramono, pada kesempatan temu konsultasi di Denpasar, Bali, belum lama ini memaparkan, untuk merealisasi dukungan terhadap FPK tersebut Depnakertrans menyiapkan strategi pembangunan transmigrasi di provinsi kepulauan. Lebih jauh Dirjen P2MKT menjelaskan, strategi tersebut mencakup pengembangan komitmen stakeholders, yaitu pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dunia usaha, serta masyarakat dalam membangun serta mengembangkan gugus pulau dan kawasan laut pulau. "Untuk pembangunan transmigrasinya dilakukan dengan pendekatan konsep pengembangan wilayah transmigrasi (PWT) serta lokasi permukiman transmigrasi (LPT) untuk mendukung pengembangan gugus pulau dan kawasan laut pulau," kata Djoko Sidik Pramono. Dengan konsep ini, akan diutamakan regulasi dalam penataan ruang, kemudahan mendapatkan lahan, serta perizinan usaha. Selain itu, juga merevitalisasi permukiman transmigrasi yang sudah ada dan yang sudah diserahkan. Semua ini dimaksudkan agar transmigran dapat berkembang sesuai dengan karakteristik gugus pulau, khususnya dari aspek sistem transportasi. Sementara itu, dalam rangka memperkuat basis pertahanan, kawasan transmigrasi provinsi kepulauan juga perlu mengikutsertakan anggota serta purnawirawan TNI dan Polri sebagai transmigran. Mereka ditempatkan di wilayah perbatasan. Pembangunan kawasan transmigrasi provinsi kepulauan, jelas Dirjen P2MKT, dilakukan pula dengan cara mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam berupa daratan, pesisir, serta hutan. "Ini untuk mendukung kemandirian pangan dan perluasan kesempatan kerja," ujar Dirjen P2MKT. Secara umum, program transmigrasi telah menjadi kebutuhan bangsa untuk mengatasi masalah ketimpangan penduduk dan ekonomi nasional. Transmigrasi, menurut Ale Retraubun (2004) merupakan salah satu strategi yang tepat untuk mengatasi masalah-masalah pengamanan wilayah perbatasan, baik yang berada di perbatasan daratan maupun pulau-pulau. Di samping itu pembangunan yang juga berarti membangun peradaban bangsa, dapat dilakukan melalui program transmigrasi dengan cara menyertakan penduduk pulau-pulau kecii yang rata-rata tingkat peradaban masyarakatnya masih relatif tertinggal dibandingkan dengan penduduk yang tinggal di pulau-pulau besar. Kekhususan dari pulau-pulau terluar adalah suatu kawasan yang memiliki karakteristik yang khas, dimana terdapat titik dasar (TD) dan titik referensi (TR} yang digunakan untuk menarik batas Wilayah NKRl. Letak pulau-pulau kecii yang berada di wilayah perbatasan dengan negara tetangga menyebabkan kawasan tersebut menjadi strategis dari sisi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun partahan keamanan nasional.(m/depnakertrans).

7

KESRA

KOMUNIKA

Di seluruh dunia, upaya pencegahan adalah satu-satunya cara efektif untuk menekan laju penyebaran sindrom AIDS. Sebab, secara nominal angka pengidap sindrom ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Sejak November 1987, ketika kasus HIV dilaporkan, sebanyak 62.811 kasus AIDS tercatat resmi di badan kesehatan dunia, WHO yang merupakan laporan dari 127 negara. Kini, di seluruh dunia angka infeksi HIV telah mencapai 5 juta orang. Angka tersebut telah membuat jumlah pengidap HIV di seluruh dunia mencapai lebih dari 40 juta orang dengan 3 juta orang meninggal dunia. Dari jumlah tersebut, 40% jumlah orang dewasa yang terinfeksi adalah kelompok usia 15-24 tahun. Padahal, masalah AIDS adalah sebuah fenomena gunung es. Artinya dari sekian banyak kasus yang terlaporkan, bisa jadi hanyalah sebagian kecil dari kasus yang sebenarnya. Terlebih bagi kejadian di negara-negara dunia ketiga yang layanan kesehatan belum dapat menjangkau seluruh penduduk dengan optimal.

Nama aslinya mungkin sulit untuk dikatakan, Acquired Immune Deficiency Syndrome. Panjang dan tak akrab dengan lidah orang kebanyakan. Namun jika nama pendeknya disebut, AIDS, tentu semua orang akan mahfum dan paham. Ya, sindrom atau kumpulan gejala penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh akibat infeksi virus HIV (Human Immunodeficiency Virus), ini menjadi salah satu penyakit yang sangat ditakuti akan mempengaruhi produktivitas sebuah negara. Pasalnya, bagi individu yang terkena, upaya pengobatannya bukan perkara yang mudah. Butuh biaya besar dan hingga kini dapat dipastikan selalu berujung dengan kematian, lantaran belum ditemukan pengobatan yang bisa membabat virus penyebabnya.

“Saya tidak kehilangan martabat saya sebagai manusia hanya karena saya HIV positif. Saya bangga atas diri saya sendiri, atas usaha saya menghadapi hidup sebaik kemampuan saya. Saya sayang pada diri saya sendiri, dan tidak perlu ada rasa malu atau bersalah yang mengikat langkah saya. Dan bagi saya, jika saya meninggal karena HIV bukan berarti saya lebih hina daripada orang yang meninggal karena sakit jantung atau kanker atau yang lainnya,”

A

dalah Suzana Murni yang merangkai kata-kata bersemangat itu ke dalam sebuah tulisan. Sepenggal kisah yang ia alami sejak menjadi ODHA (Orang Dengan HIV AIDS). Beragam liku, aktivitas hidup dan pemikiran yang terkumpul dalam buku bertajuk “Dua Sisi dari Satu Sosok”. Orang Indonesia pertama yang mengaku hidup dengan HIV ini memang pada akhirnya harus “pergi”, namun deretan tulisannya masih menjadi penyemangat dan terukir indah dalam benak ODHA lainnya. Tak mudah memang menjadi seorang penderita HIV/ AIDS. Sindiran, cacian dan perilaku diskriminatif lain kerap ditimpakan kepada mereka. Stigma negatif pun tak luluh dilekatkan, mulai dari pengidap penyakit “kotor” alias berasal dari lokalisasi prostitusi hingga kutukan Tuhan karena kelakuan buruk mereka. Padahal tak melulu

8

Rawan Pada Generasi Muda Indonesia sendiri, sejak awal telah masuk dalam daftar WHO sebagai negara ke-13 di Asia yang melaporkan kasus AIDS. Sejak kasus ini ditemukan pertama kali di Indonesia pada 1987, wabahnya telah menyebar cepat dan terkonsentrasi, setidaknya di enam provinsi, Bali, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Papua dan Riau. Walau di provinsi lain pun tak jauh berbeda perkembangannya. Generasi muda mendapat perhatian khusus dalam upaya pencegahan HIV/AIDS. Karena dari 6987 kasus AIDS dan 4617 infeksi HIV, kumulatif kasus AIDS tertinggi (54%) dilaporkan pada kelompok usia 20-29 tahun. Dari jumlah tersebut, kontribusi penyebab HIV/AIDS dari penggunaan napza suntik sebesar 48,9%, melalui hubungan seks heteroseksual 39,4%, dan homoseksual 4,8%. Generasi mudalah yang disinyalir menjadi penyumbang terbesar angka pengidap AIDS dengan penularan melalui jarum suntik. Penyebabnya dikarenakan sebagian besar dari mereka pengguna jarum suntik dan aktif secara seksual. Terlebih beberapa tahun lalu, demografi para pengguna obat-obatan mulai meningkat karena jatuhnya harga heroin. Ditambah lagi, Indonesia kini tak hanya menjadi negara transit, melainkan daerah pasar narkoba terbesar. Bahkan, banyak pihak menakutkan akan menjadi negara produsen.

karena hal itu, jarum suntik dan air susu ibu pun bisa menjadi media perantaranya. Jika pun seperti itu, mungkin mereka salah, mungkin juga khilaf. Tapi apakah penderitaannya harus ditambah dengan pengasingan yang tak berujung? Tentang hal tersebut, Samuel Nugraha, aktivis AIDS, punya pendapat sendiri. Menurutnya, penyebab adanya stigma serta diskriminasi pada orang yang terinfeksi dan tertular HIV dan AIDS adalah kurangnya pengetahuan dan prasangka masyarakat. Kebanyakan masyarakat akan merasa kasihan ketika mendengar belum ada obat guna penyembuhan HIV/AIDS. Namun karena informasi yang diterima tidak tepat, maka terciptalah label tertentu pada penderita. Akibatnya, perlahan ODHA akan terpinggirkan dan bukan tak mungkin akan diasingkan. “Di saat label HIV atau AIDS hilang dari kepala kita, maka kita akan memperlakukan si penderita seperti umat manusia lain. Perlu pendekatan yang lebih efektif kepada mereka. Pemikiran ini berasal dari pengalaman pribadi selama 3 tahun menjadi mantan pecandu narkoba dan sekarang tinggal dengan seseorang yang terinfeksi HIV. Dan kebetulan orang itu adalah istri saya!” ucap Samuel. Selain faktor asupan informasi yang benar kepada masyarakat, para ODHA sebenarnya punya peran penting dalam upaya penanggulangan AIDS. Mereka bisa melakukan sosialisasi efektif dalam bidang pendidikan,

Kurang informasi Kendati berbagai sosialisasi gencar dilakukan mengenai permasalahan HIV/AIDS oleh LSM dan juga pemerintah, namun tak banyak anak muda yang tahu informasi yang tepat mengenai sindrom ini. Bahkan sebuah penelitian di ibukota Jakarta menyebutkan, hanya satu dari tiga pelajar sekolah menengah atas di Jakarta yang tahu persis cara pencegahan penularan virus. Akibatnya, diperkirakan 90 persen kalangan muda berpotensi terkena HIV positif. Belum lama, para gubernur dari daerah-daerah yang tingkat penularannya tinggi bersedia berkomitmen untuk melakukan penyuluhan HIV/AIDS secara konsisten dan terpusat. Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) pun menargetkan pada 2010 mendatang, 90 persen remaja di Indonesia telah mendapatkan informasi yang benar tentang bahaya HIV/AIDS, baik penularan maupun pencegahannya. Informasi tentangnya telah disosialisasikan sampai tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan melalui dua pendekatan, yaitu melalui kurikulum pelajaran dan pelatihan. Dana yang digelontorkanpun tak bisa dibilang sedikit. Depdiknas tahun 2006 ini saja telah mengeluarkan dana sebesar Rp8 miliar. “ Jika digabungkan dengan dana yang disediakan daerah, angkanya cukup besar. Namun kini kendala terbesarnya adalah perbedaan persepsi bahwa penanggulangan HIV/AIDS hanya merupakan masalah kesehatan semata. Sehingga perlu dukungan kerja sama dari semua pihak yang terlibat,” kata Kepala Bidang Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup dan Kesehatan Depdiknas, Purnomo Ananto di Jakarta, beberapa waktu lalu. Memang masalah AIDS dan penyebaranya di kalangan generasi muda patut mendapat perhatian tersendiri. Sebab masalah ini bisa menjadi bom waktu terutama di daerahdaerah yang anak mudanya mulai aktif secara seksual pada awal masa pubertas. Upaya yang simultan dan terkoordinasi telah direncanakan oleh pemerintah melalui Komisi Penanggulangan AIDS, namun demikian, pada dasarnya masalah AIDS sangat terkait dengan persoalan perilaku. Dan bukan hal yang mudah untuk mengubah perilaku. Dibutuhkan keterlibatan aktif semua pihak terutama keluarga. Sebab, di masa depan kita tentunya tak ingin menyaksikan anak-anak kecil akan belajar mengeja: A-B-C-D dan menggantinya dengan huruf: A-I-D-S. ***(dan/f)

perawatan, dukungan, pengobatan, serta pencegahan HIV/AIDS. “Kami bukan sekadar kelompok sasaran dari programprogram intervensi AIDS. Tapi juga punya peran penting,” kata aktivis AIDS Indonesia yang juga penasihat Asia Pacific Network of People Living with HIV/AIDS (APN+), Frika, beberapa waktu lalu. Selain masalah penanggulangan AIDS, tentu masih banyak potensi yang bisa dilakukan para ODHA. Bekerja laiknya yang lain, bukanlah hal yang sulit bagi mereka. Sayang, jika sepanjang waktu mereka hanya sibuk memikirkan cacian masyarakat. Biarkan mereka hidup normal seperti dulu. Hingga tak ada lagi sekat dan mereka bisa berkata, “Kami ODHA, so what …?” ***(dan)


OPINI

KOMUNIKA Monika Suharko

Selamat Datang, DTIKN

Dicanangkannya Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional atau DTIKN oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada hari Senin (13/11) kemarin membuat para komunitas dunia teknologi informasi Indonesia sedikit berlega hati karena pemerintah mulai serius ingin membangun masyarakat Indonesia menjadi masyarakat informasi. Bagi komunitas IT Indonesia hadirnya Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional bisa jadi merupakan "angin segar" dengan adanya kebijakan yang berpihak pada pengembangan teknologi informasi di Indonesia yang semakin jelas. Sekalipun ada sebagian yang mempertanyakan kenapa kenapa harus dibentuk suatu lembaga baru, bukankah sudah ada Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo)?.

Bagaimanapun, membaca niat baik pemerintah semestinya kita harus berpikir positif. Upaya pembentukan lembaga baru diharapkan akan lebih memperlancar dan mendukung kinerja Depkominfo untuk pengembangan dunia IT di Indonesia Belajar dari China dan India Indonesia seharusnya bisa belajar dari India dan China, dimana mempunyai beberapa kesamaan dengan Indonesia antara lain sama-sama memiliki penduduk terbesar di dunia, tingkat kemiskinan yang tinggi dan tingkat pendidikan masyarakatnya yang rendah. Tetapi kenapa dunia IT di India dan China bisa lebih maju daripada Indonesia? Pemerintah India melalui Menteri Komunikasi dan Informatikanya telah mencanangkan 10 agenda kerja untuk memajukan dunia IT di India antara lain pembangunan infrastruktur jaringan, infrastruktur telepon di daerah perdesaan, broadband, membangun pabrik yang membuat handset telepon, e-government , dukungan teknologi untuk huruf dan bahasa India, kebijakan investasi dengan memberikan insentif untuk membangun pabrik-pabrik semikonduktor, ATM atau pabrik yang mendukung dunia IT, meningkatkan pertumbuhan software mencapai 32%, restrukturisasi kantor pos di India, komputerisasi kantor pos di India. (Sumber : http://www.mit.gov.in/) Sementara Program Pemerintah China juga tidak jauh berbeda dengan Pemerintah India antara lain meningkatkan industri software lokal di China, membangun aplikasi IT untuk dunia komersial, pengetahuan, pemerintahan dan game. Jika dilihat dari program kerja Pemerintah India dan China, program kerja Pemerintah Indonesia untuk membangun masyarakat informasi berbasis pengetahuan juga tidak jauh berbeda mulai dari membangun infrastruktur jaringan fiber optic, membangun 100 juta web dan mendukung pengembangan perusahaan software lokal di Indonesia. Lalu dimana perbedaannya? perbedaannya adalah rasa bangga terhadap budaya negeri sendiri. Kita semua tahu website atau software buatan China selalu menggunakan huruf asli China dan India rupanya mulai menyusul China dengan memasukkan “dukungan teknologi untuk huruf dan bahasa India” ke dalam 10 agenda kerja Departemen Komunikasi dan Informatika India. Bagaimana dengan Indonesia? Tugas Besar Menanti Beberapa hal yang seharusnya juga butuh untuk diperhatikan pemerintah – entah akan menjadi tugas DTIKN atau Departemen Komunikasi dan Informatika— antara lain : Pertama, reformasi secara total birokrasi yang ada di pemerintahan dengan dite-

kilas -gov

e

*) Programmer dan Webmaster Monumen Pers Nasional Solo, Departemen Komunikasi dan Informatika

Ruang ini disediakan sebagai wadah tukar informasi antar pengelola situs atau portal lembaga pemerintah baik di tingkat pusat atau daerah. Pengelola dapat mengirimkan profil situs yang dikelolanya melalui e-mail: [email protected]

www.madina.go.id

Mandailing Dalam Kesederhanaan "Selamat datang di Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal", itulah sambutan awal saat membuka situs ini. Tampilan situs cukup sederhana dan ramah bagi para netter yang akan menjelajah situs ini. Dalam kolom "Madina Dalam Berita", disajikan informasi event atau peristiwa seputar kabupaten tersebut. Situs ini menyajikan berita-berita lokal daerah. Para netter juga bisa mengenali berbagai ciri khas kabupaten Mandailing. Hingga netter bisa merasa nya-


rapkannya e-government. Lamanya biro-krasi di pemerintahan membuat kita semua sering merasa jengkel sendiri. E-govern-ment yang diterapkan di pemerintahan saat ini masih bersifat setengah-setengah se-hingga hasilnya masih belum terlihat. Citra birokrasi pemerintah yang berbelit-belit masih tetap melekat di masyarakat sampaisampai dibuatkan iklan sindiran buat pemerintah. Kedua, reformasi SDM di lingkungan pemerintahan (pendidikan dan mental pegawai) agar lebih siap ketika egovernment diterapkan di lingkungannya. Ketiga, diperlukannya koordinasi yang baik antar lembaga, dirjen atau antar departemen sehingga saat e-government diterapkan data yang dihasilkan tidak berbedabeda antara satu departemen dengan departemen lainnya atau antara satu dirjen dengan dirjen lainnya. Kalau perlu untuk pemerintah hanya ada satu website yang dikelola oleh Departemen Komunikasi dan Informatika, semua website pemerintahan ada di dalamnya sehingga pemeliharaan data dan koordinasi lebih mudah. Keempat, diperlukan pendataan situs web yang telah dibangun terutama di lingkungan pemerintahan di seluruh Indonesia dan dijadikan menjadi satu kesatuan sehingga pengakses informasi tidak perlu menghafal banyak alamat URL yang ada di internet. Kelima, penerapan IT di segala bidang mulai dari bidang pertanian, peternakan, pendidikan sampai industri manufaktur. Perlu diingat Negara Indonesia sebenarnya adalah negara berbasis pertanian, seharusnya pemerintah mulai membangun suatu pertanian yang maju yang didukung oleh IT. Dengan memanfaatkan teknologi satelit dapat terdeteksi tingkat kesuburan tanah, dengan dibangun aplikasi IT yang mendukung pertanian para buyer bisa tahu kapan dan daerah mana yang akan panen, dengan aplikasi IT bisa dilakukan simulasi untuk sebuah rekayasa genetika untuk menghasilkan produk unggul. Keenam, jika ada program OSOL (satu sekolah satu laboratorium komputer) sebaiknya ada program satu kelurahan/kecamatan satu laboratorium komputer yang terkoneksi dengan jaringan internet. Ini bisa sebagai salah satu cara untuk mendidik masyarakat agar melek IT. Komputerkomputer ini juga sekaligus bisa menjadi salah satu pendukung apabila system e-commerce akan di bangun oleh pemerintah Indonesia untuk memasarkan hasil-hasil pertanian para penduduk sekitar kecamatan tersebut. Ketujuh, pendidikan untuk masyarakat terutama di daerah pedesaan mengenai IT dan cara penggunaannya, jangan sampai setelah semua siap tapi mereka tidak bisa memanfaatkan teknologi yang telah tersedia. Semoga dengan adanya Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional semua wacana-wacana mengenai IT yang ada di lingkungan pemerintahan bisa segera menjadi kenyataan. India dan China bisa menjadi maju karena mereka mau menyadari apa yang mereka telah miliki lalu mengolahnya dengan dukungan teknologi bukan dengan meniru apa yang telah dimiliki negara lain. Majulah dunia IT Indonesia, selamat berjuang DTIKN & segeralah berjuang!!!

man, dan seolah merasakan berada di Mandailing sekalipun tidak perlu datang langsung. Pengakses bisa menyaksikan informasi tentang adat istiadat, legenda, makanan khas, panorama alam, kebudayaan, tempat bersejarah dan lagu daerah. Serta berbagai rangkaian informasi yang mungkin dibutuhkan ketika pengunjung situs ini benar-benar akan datang di Mandailing. www.sambas.go.id

Hijau Situs Sehijau Borneo Situs Kabupaten yang dalam sejarahnya mempunyai ikatan persaudaraan erat dengan Brunei Darussalam ini didominasi warna hijau. Pilihan warna yang cukup nyaman di mata, sehingga membuat netter betah berlama-lama di depan komputer tanpa merasakan perih mata. Selain pilihan warna yang sejuk, konten situs e-government terbilang lengkap dan dinamis. Untuk semua kecamatan dalam Kabupaten Sambas dapat ditemukan dalam link yang tersedia dalam situs ini. Ada 17 link kecamatan dan 12 link dinas/instansi dalam kabupaten yang bisa diakses publik. Hijau situs ini juga menggambarkan hijaunya kabupaten yang terletak di Kalimantan Barat dan berbatasan dengan Malaysia bagian Timur (Sarawak). Bagi para petualang, kawasan kabupaten ini merupakan alam yang menantang. Sementara bagi para ilmuan research, naturalist dan photografer,

Borneo merupakan tempat yang sangat menarik. Di Sambas sendiri terdapat tiga daerah yang dapat dikunjungi, yaitu Selimpai, Batu Jamban dan Temajuk. Daerah ini memiliki keaslian alamnya sangat kental dan belum terekspose. Secara cerdas Pemkab Sambas mengemas potensi ini dalam konsep ecotourism. Bagi pengakses situs ini dapat memperoleh informasinya dalam link Ecotourism, di sini disediakan informasi mengenai lokasi Borneo dan cara akses transportasi ke daerah tersebut. Di lokasi wisata tersebut disediakan juga guide, beserta tarif yang perlu disediakan sebagai balas jasa. Untuk guide wisatawan asing dikenakan biaya U$ 15/hari, sedangkan guide lokal U$ 5/hari.

9

LINTAS DAERAH

KOMUNIKA

Program desa model gerakan pembangunan masyarakat sejahtera (Demo gerbangmastra) yang sudah dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka sejak tahun 2006 kembali akan dilanjutkan pelaksanaannya. Program ini dinilai berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dan membuka keterisolasian antar desa. Bila tahun sebelumnya hanya 28 desa/kelurahan yang menjadi lokaso Demo Gerbangmastra maka Tahun 2007 dan 2008 ditetapkan 148 desa/kelurahan. Sumatera Utara Bersih Dari Penyelundupan Kapolda Sumatera Utara Irjen Polisi Bambang Hendarso Danuri, MM menargetkan tahun 2007 wilayah Sumut akan bersih dari praktek penyelundupan. "Kita memiliki suatu komitmen untuk melakukan pencegahan dan juga penindakan terhadap penyelundupan," kata Kapolda di Mapolda Sumut, Kamis (9/11). Melalui komitmen tersebut, pihaknya berharap penegakan hukum yang memang diatur dalam undang-undang dapat terlaksana dengan baik. Khususnya di sejumlah kawasan yang intensif menjadi perhatian kepolisian yakni wilayah perairan Asahan. "Kita upayakan melalui polsek, dan program perpolisian masyarakat, pencegahan dan penindakan penyelundupan tersebut akan melibatkan semua unsur ikut berperan." katanya. (www.bainfokom.sumut.go.id)

Jawa Timur Pemkot Probolinggo Giatkan Tamanisasi Upaya mewujudkan Probolinggo sebagai kota investasi, diseriusi Pemkot dengan melaksanakan program tamanisasi. Pasalnya program ini juga melibatkan perusahaanperusahaan swasta dan mendapat dukungan positif dari berbagai elemen masyarakat. Sejak tiga tahun lalu, Pemkot menggalakkan penanaman kayu sengon dengan mengikut-sertakan masyarakat sekitar. "Besarnya dukungan semua elemen masyarakat," kata Buchori, Walikota Probolinggo, "terlihat dari tingginya harapan agar tamanisasi ini bisa mencapai semua kawasan di Probolinggo." Pemkot telah menyerahkan lahan kritis seluas 30 hektare untuk ditanami masyarakat, selain itu pemkot juga menyediakan bibit sengon secara cumacuma pada masyarakat untuk ditanam dan

Dari Sabang Sampai Merauke

memberikan imbalan sebesar Rp250 ribu per seribu pohon yang telah di tanam. (www.d-infokom-jatim.go.id)

Kalimantan Barat Mekarkan Wilayah Baru Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menempuh kebijakan pemekaran daerah pada beberapa kabupaten untuk meningkatkan pemerataan pembangunan wilayah dan sebagai upaya pendekatan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kalbar Drs. L. H. Kadir saat berdialog dengan Ketua rombongan Tim PAH I DPD RI di Balai Petitih Kantor Gubernur, beberapa waktu lalu. Wilayah yang dimekarkan, ujarnya, diantaranya Kabupaten Bengkayang dibentuk berdasarkan UU.No.10 tahun 1999, Kabupaten Landak dibentuk berdasarkan UU No.15 tahun 2000, Kota Singkawang dibentuk berdasarkan UU.No.12 tahun 2001, dan Kabupaten Melawi dan Sekadau dibentuk berdasarkan UU No.34 tahun 2003. Selain itu masih ada dua Kabupaten baru yang akan dimekarkan, yaitu Kayong Utara dengan Kabupaten induknya Ketapang dan Kabupaten Kubu Raya pemekaran dari Kabupaten Pontianak. Menurutnya, usulan pemekaran Kabupaten Ketapang dengan pembentukan Kabupaten Kayong Utara merupakan kebijakan pemerintah Kabupaten Ketapang dan Pemerintah Provinsi Kalbar. Sebagai tahapan proses terhadap pembentukan Kabupaten Kayong Utara, PemKab Ketapang telah menunjuk lembaga independen yaitu Pusat Pengembangan Potensi dan Profesi untuk melakukan pengkajian akademis pembentukan Kabupaten Kayong Utara. Hasil kajian tersebut telah merekomendasikan Kabupaten Kayong Utara layak dibentuk. Jumlah penilaian Kabupaten Kayong Utara adalah 2.505 point atau lebih besar 270 point dari total skor minimal yang dipersyaratkan untuk dibentuk sebuah

dapat didukung dengan pembentukan kerjasama operasi produsen bahan baku dan pelaku usaha industri kimia, restrukturisasi usaha melalui marger atau akuisisi. Selain itu, kata Irianto, pemerintah juga melakukan harmonisasi tarif bea masuk untuk produk petrokimia hulu dan hilir yang dinilai belum selaras, terkait insentif pajak bagi investasi baru, sekaligus mendorong masuknya investor baru.

infrastruktur jalan desa/ usaha tani, kesehatan, pendidikan dan sarana umum lainnya. (www.kolaka.go.id)

kabupaten, yaitu sebesar 2.235 point, katanya menambahkan. Pemekaran suatu wilayah baru di Provinsi Kalbar, dimaksudkan untuk meningkatkan dayaguna penyelenggaraan pemerintahan pada seluruh wilayah/daerah, sehingga efektivitasnya sampai ke tingkat organisasi pemerintahan terkecil, yaitu kelurahan dan desa. “Pemekaran ini juga bertujuan untuk meningkatkan penyebaran hasil pembangunan, sehingga dapat lebih merangsang partisipasi masyarakat dalam peningkatkan produktivitas untuk mencapai kesejahteraan yang merata,” ujarnya. (www.kalbar.go.id)

(www.kaltim.go.id)

Sulawesi Tenggara Festival Seni Budaya Keraton Festival Seni budaya Keraton ini akan dilaksanakan di Propinsi Kalbar yang akan dilaksanakan Bulan Maret 2007 mendatang yang akan dihadiri sekitar 40 sampai dengan 60 Keraton se-Nusantara. Rangakaian dari acara ini adalah Musyawarah para Raja/Sultan/ Pangeran Panembahan / Pangeran Ratu. Acara ini akan dilasanakan di Kabupaten Sambas tepatnya di Istana Alwatzikoebillah Sambas. dari isi Musyawarah akan membahas dan mengevaluasi hasil peranan Forum sebagai salah satu media Transformasi Budaya dan Silahturahmi Budaya . Pangeran Ratu Raden H. Winata Kusuma mengatakan siap menjadi tuan rumah yang baik dengan nilai-nilai budaya dearah, dan diharapkan kepada seluruh masyarakat Sambas ikut mengakses program ini sesuai dengan peran masing-masing sesuai dengan Misi Pemda Sambas Terpikat Terigas. (www.sambas.go.id)

Kalimantan Timur Industri Petrokimia Sistem Klaster Kaltim memiliki potensi besar sebagai wilayah pengembangan industri petrokimia sistem klaster dan tidak salah jika wilayah itu menjadi salah satu daerah yang direncanakan untuk pengembangan. Dikatakan Irianto Lambrie, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, upaya itu dilakukan untuk mendukung citacita nasional menjadikan sektor industri petrokimia sebagai tulang punggung industri manufaktur, sesuai dengan kebijakan nasional melalui sitem klasterisasi industri. Ia mengharapkan melalui program tersebut bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional rata-rata 8,6% setiap tahun hingga 2009 dan selanjutnya terus meningkat di atas 10% mulai 2010 hingga 2020. ”Sistem klaster merupakan pengelompokan industri inti yang saling berhubungan, baik untuk industri pendukung, industri terkait, jasa penunjang, infrastruktur ekonomi dan lembaga terkait. Melalui sistem ini, pada 2025 Indonesia ditargetkan memiliki basis industri yang kuat dan sejajar dengan negara maju, sehingga industri dalam negeri masuk dalam tataran kelas dunia,” katanya. Ditambahkannya, program tersebut

foto: www.suaramerdeka.com

148 Desa Sasaran Demo Gerbangmastra

“Program ini telah berhasil dan manfaatnya sudah dirasakan langsung oleh masyarakat, dan kami meminta kepada seluruh instansi untuk mengambil peran sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing,”harap Bupati. Sedangkan sasaran umum program Desa Model Gerbangmastra ini adalah membangun dan menumbuhkan semangat kebersamaan, kegotong-royongan pembangunan melawan ketertinggalan, kemiskinan dan pengangguran. Sasaran kegiatan fisik antaralain, pemberdayaan ekonomi masyarakat berupa peningkatan produksi atau pendapatan melalui intensifikasi dan eksensifikasi melalui gerakan Kolaka menanam termasuk

foto: bank image

Sulawesi Tenggara

Riau Penderita Kanker Payudara di Riau Diperkirakan 4.000 orang Diperkirakan dari 100.000 penduduk wanita di Indonesia menderita kanker payudara yakni mencapai 100 orang atau 1 dari 1.000 penduduk Wanita, dan apabila diproyeksi ke Provinsi Riau diperkirakan ada sekitar 4.000 orang penderita kanker payudara. (www.bikkb.riau.go.id)

Kabupaten Aceh Utara

Pembangunan dan Potensi Wisata Kabupaten ini memiliki potensi bahan tambang dan galian berupa, minyak dan gas alam, batu kapur, batu gamping, supik, truss, groint dan pasir/krikil. Secara geografis terletak pada garis 96.52.000 – 97.31.000 BT dan 04.46.000 – 05.00.400 LU dan memiliki luas wilayah 3.296,86 km2. Letak ini mengakibatkan Kapubaten Aceh Utara beriklim tropis yang diperkaya dengan flora dan fauna, yang terdiri dari berbagai jenis tumbuhtumbuhan; kayu merbau, dammar, dammar laut, semantok, meranti, cemara, kayu bakau, rotan, dan sebagainya. Selain berbagai jenis hewan liar seperti gajah, harimau, badak, rusa, Indus-kijang, orang hutan, babi, ular dan sebagainya, juga memperkaya wilayah yang baru pulih dari tsunami ini. Zona Industri Kabupaten Aceh Utara, merupakan kawasan yang sejak tahun 1984 telah

10

dicanangkan sebagai investasi terutama sektor industri (zona industri). Pencanangan ini merupakan upaya pengembangan sektor industustri berbasis sektor pertanian. Indahnya Kabupaten ini sempat terporak pondakan oleh bencana tsunami yang terjadi pada 26 juli 2004, meluluh lantakan Aceh dan Sumatera Utara. Bencana alam gempa dan tsunami tersebut mendorong berbagai kalangan, berlomba-lomba mengajukan konsep pembangunan daerah ini pasca bencana. Untuk kembali mencanangkan tujuan awal sebagai zona industri, pada tahun 2006 ini pemerintah kabupaten Aceh Utara telah menetapkan langkah strategis dalam melaksanakan pembangunan secara menyeluruh dengan program prioritas, antara lain; Peningkatan Mutu (SDM), Pembangunan Irigrasi, Rehabilitas dan Rekonstruksi pasca tsunami. Tahapan dalam rencana strategis yang

mendapat perhatian adalah perbaikan fasilitas sekolah dan tempat belajar mengajar untuk meningkatkan mutu SDM, dan tidak terlupakan adalah untuk menciptakan kesempatan kepada masyarakat memperoleh kembali pekerjaan dan mata pencaharian mereka, agar kehidupan ekonomi lebih terjamin dan tidak tergantung pada bantuan luar. Ini merupakan upaya menghidupkan kembali kabupaten yang tergolong parah dalam bencana tsunami 2004. Potensi Budaya dan Wisata Masyarakat Aceh Utara memiliki warisan budaya yang sangat menarik, yang pada umumnya kental dengan nuansa ajaran Islam, mulai dari seni budaya tari-tarian, upaacara-upacara adat, tata karma pergaulan, dan hasil-hasil kerajinan. Selain kaya akan budayanya, objek wisata pun mampu menarik minat wisatawan domestik maupun internasional. Tercatat 13

objek wisata yang menjadi favorit wisatawan, antara lain pantai Dakuta, pemandian Kr. Sawang, Air terjun Seumirah, dll. Pendukung lainnya adalah keramah tamahan dan sopan santun masyarakat yang dapat dijadikan dukungan dalam pengembangan pariwisata di kabupaten ini. (dw)


Menteri Energi Sumber Daya Mineral, Purnomo Yusgiantoro meminta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) untuk melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah agar dapat mengurangi penyimpangan distribusi bahan bakar minyak di seluruh Indonesia. Melalui kerjasama tersebut, pemerintah berharap dapat mengurangi subsidi tanpa menaikan harga BBM. "Jika ada penyimpangan BBM di daerah, maka pemerintah daerah akan cepat melaporkan kepada BPH Migas dan bekerjasama menyelesaikan permasalahan tersebut," kata Menteri. (EYV) Departemen Perdagangan

Berantas Produk Bajakan Menteri Perdagangan Dr. Mari Pangestu menyatakan dalam dua tahun terakhir, upaya pemerintah dalam menegakkan hukum HAKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) lebih banyak dilakukan dalam bentuk pemberatasan produk bajakan atau palsu ditempat-tempat penjualan tertentu dan bahkan banyak mall yang sekarang telah bekerjasama dengan aparat hukum untuk tidak memperdagangan produk-produk bajakan. Pernyataan Menteri Perdagangan Dr. Mari Pangestu tersebut disampaikan Kepala Humas Deperdag drs.Iman Pambagyo MA di Jakarta, Kamis, seraya menambahkan aparat penegak hukum juga telah melakukan beberapa penangkapan terhadap sumber dari barang-barang palsu tersebut. ”Jadi pabrik-pabrik yang menjadi produsen barangbarang palsu ini juga sudah ada yang ditangkap,” kata Iman Pambagyo mengutip penjelasan Menperdag seusai memimpin rapat koordinasi Tim Nasional (Timnas) Penanggulangan Pelanggaran HAKI bersama Menteri Hukum dan HAM, Hamid Awaluddin di Jakarta. (MNR) Departeman Komunikasi dan Informatika

Kembangkan Media Tradisional Depkominfo tengah melakukan pengembangan dan pemberdayaan lembaga media tradisional guna mendukung perwujuduan masyarakat informasi. “Media konvensional seperti media tradisional dapat berperan dalam diseminasi dan informasi,” tegas Dr. Udi Rusadi MS, Direktur Kelembagaan Komunikasi Sosial Depkominfo dalam Forum Koordinasi Instansi Pemerintah Dalam Pemanfaatan Media Tradisional, di Jakarta (8/11). Hal senada juga disampaikan oleh Ir. Agoes Suparto, Ketua Umum Pengurus Nasional DK Metra. “Selain sebagai sarana hiburan, kesenian tradisional dan pertunjukan rakyat juga memiliki nilai komunikatif dan efektif sebagai sarana penyampaian informasi.” Secara nyata, menurut Udi Rusadi, pihaknya tengah mengembangkan jaringan kerjasama antar pihak untuk melakukan apresiasi atas

keberadaan pertunjukan tradisional. “Depkominfo juga akan mengeluarkan kebijakan, pedoman dan standar diseminasi informasi yang akan dilakukan oleh semua stakeholders,” tegasnya. (Yuliarso) Badan Koordinasi Penanam Modal

Perbaiki Sistem Pencatatan Penanam Modal Kepala Badan Koordinasi Penanam Modal (BKPM) M Lutfi mengatakan, BKPM akan segera memperbaiki pencatatan investor asing maupun dalam negeri dalam melakukan penanaman modal di Indonesia. Selama ini perhitungan yang ada kurang akurat, karena itu BKPM akan melakukan penghitungan dan pencatatan jumlah investor PMA maupun PMDN di Indonesia dengan mengikuti pola yang dilakukan negara Singapura. “Sistem yang akan diterapkan dalam pencatatan penanam modal nantinya, jika surat persetujuan (SP) sudah keluar, investor kemudian membuat pabrik setelah itu mereka membuat IUT, jadi hasil produk tahun ini merupakan hasil surat persetujuan tahun 2003, dan th 2004 sekitar 18 bulan,” katanya (RMG) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

Perlu Roadmap Pengembangan Minyak Jarak Deputi Bidang Teknologi Informasi, Energi dan Material – BPPT, Dr. Marzan A. Iskandar mengatakan, saat ini minyak jarak mendapat perhatian karena bijinya dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan biofuel.“Selain itu tanaman jarak pagar dapat tumbuh di beberapa lahan yang kritis, tanah berpasir, dan berbatuan,” kata Marzan. Namun demikian, menurut Marzan pemanfaatan tersebut memerlukan teknologi, misalnya jarak pagar sebelum menjadi pakan ternak perlu mengalami proses ekstraksi dan detoksifikasi untuk menghilangkan racunnya. Karena itu proses ini perlu disosialisasikan agar berkembang pemahaman yang benar dalam masyarakat terhadap tanaman jarak pagar baik mengenai hal yang bersifat scientific maupun teknis. "Kita juga perlu menyusun suatu road map pengembangan minyak jarak mulai dari pengembangan budidaya, pengembangan pengolahan, hingga pengembangan pemanfaatannya yang dapat memberikan nilai tambah secara ekonomi maupun sosial bagi masyarakat Indonesia maupun pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri," katanya.(GS)

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi

TKI dan Kemiskinan: Point Utama Pertumbuhan ekonomi yang rendah dan tidak disektor informal, antaralain sebagai pembantu rumah tangga seimbangnya pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat (PRT) masih sering mendapatkan perlakuan besar, sangat berpengaruh terhadap kondisi sosial manusia yang tidak sepantasnya oleh majikan di Perluasan Indonesia. Berangkat dari situ banyak masalah negara tempat mereka bekerja, belum kesempatan kerja dan pengangguran yang dihadapi bangsa ini, belum lagi lagi sulitnya TKI mendapatkan akses peningkatan pelayanan tingkat pendidikan yang mencapai 56,2% perbankan dan asuransi. Mereka harus penempatan tenaga kerja berpendidikan SD ke bawah. membawa uang tunai ketika pulang dalam dan luar negeri serta Ditilik lebih dalam lagi adalah masalah Tenaga Kerja ke Indonesia, hal ini mengakibatkan penguatan informasi pasar Indonesia, yang secara tidak langsung merupakan TKI menjadi sasaran empuk tindak kerja dan bursa kerja, cara pengurangan angka pengangguran, kemiskinan kriminal dinegerinya sendiri. Menindaki merupakan misi utama dan merupakan pemasukan devisa negara. Penempatan hal tersebut, Depnakertrans menjalin depnakertrans. dan perlindungan TKI masih menghadapi banyak masalah kerjasama dengan beberapa bank lokal sehingga Depnakertrans berusaha melakukan beberapa seperti, BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BCA reformasi mengenai sistem penanganan TKI tersebut berbasis dengan bank-bank di beberapa negara UU no.39 thn 2004. penempatan TKI. Nantinya TKI tidak perlu membawa uang Sistem mekanisme dan prosedur penempatan dan tunai dalam jumlah besar ketika pulang kekampung halaman perlindungan TKI harus di sederhanakan. Menakertrans, mereka. Untuk itu Penerbitan smard card atau kartu pintar Erman Suparno mengungkapkan,"birokrasi yang harus dilewati multi fungsi oleh Depnakertrans dirasa sangat perlu, yaitu para TKI kini telah disederhanakan dari 40 pos menjadi 11 kartu yang berfungsi sebagai identitas, akses terhadap pos, langkah ini diharapkan mampu memperlancar pelayanan pelayanan (embarkasi dan debarkasi), transaksi bank (ATM), kepada TKI". Penyederhanaan itu antara lain menyangkut klaim asuransi, dan registrasi TKI. pengurusan paspor khusus TKI yang selama ini harus dibuat di Jakarta, saat ini dapat dibuat di daerah-daerah. Dengan Penanggulangan kemiskinan demikian akan terdapat penghematan biaya pengurusan Depnakertrans melakukan beberapa kebijakan dalam dokumen. masalah penggulangan kemiskinan yang telah cukup lama Program informasi mengenai ketenagakerjaan yang di mengakar bangsa kita. Revitalisasi pelatihan dan produktivitas tawarkan Depnakertranstrans pun disesuaikan dengan kondisi untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja dalam rangka saat ini, yaitu dengan "Online Information System (OLIS)". mencapai tujuan pembangunan ketenagakerjaan Indonesia Sehingga nantinya dengan OLIS tersebut, mempermudah melalui pelaksanaan program three in one, yaitu trainning, TKI untuk memantau dan mendapatkan informasi tentang certification, dan placement, merupakan program pancingan pasar kerja internasional, proses perencanaan, penempatan, dalam penanggulangan kemiskinan. Rakyat tidak bisa selalu di perlindungan yang telah terintegrasi dengan instansi terkait. umpanin, tetapi harus di pancing, dan mereka akan Sebagian besar TKI kita memang hanya mampu bekerja berkembang dengan sendiri, itu yang merupakan point pikiran yang dikembangkan Depnakertrans. (dw)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○


Wajah Kita

TIK Bagi Columbus, dunia itu bulat-bundar. Tapi bagi para penggiat teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dunia adalah datar. Dengan menghilangnya sekat antarnegara berkat 'jasa' perangkat TIK, semua insan di sudut dunia manapun memiliki kesempatan sama untuk bermain dalam dunia datar bernama ekonomi global. TIK telah menjadi kunci pembuka gerbang egalitarian, mendudukkan seluruh bangsa dalam posisi yang sama untuk meraih kesempatan (chance) dan melakukan perubahan (change). Seberapa besar kesempatan suatu bangsa untuk berubah dan kemudian tampil menjadi pemain, bukan sekadar penonton? Thomas L Friedman mengatakan, mau menjadi pemain atau penonton, semua tergantung kesiapan SDM bangsa tersebut, terutama di bidang penguasaan TIK. Dus, rumusnya menjadi jelas: Bangsa yang SDMnya memadai (baca: tingkat penguasaan TIK-nya tinggi) akan memiliki kemampuan untuk bersaing dengan bangsa lain. Sedangkan bangsa yang SDM-nya rendah (baca: tingkat penguasaan TIK-nya rendah) dengan sendirinya akan tersingkir dan harus puas menjadi penonton. Bagaimana dengan bangsa Indonesia? Kita mengetahui bahwa di tengah kemajuan dan perkembangan perangkat TIK yang demikian pesat, masih banyak di antara anak bangsa yang gagap teknologi (gaptek). Jangankan menguasai TIK, mendengar nama atau melihat barangnya saja banyak yang belum pernah. Hal ini terjadi terutama di kalangan masyarakat perdesaan. Berapa persen masyarakat yang melek komputer? Berapa persen yang aktif memanfaatkan internet dalam kehidupan sehari-hari? Berapa orang pelaku e-commerce, ebanking, e-procurement, e-learning dan e, e, yang lain? Sangat sedikit! Ketidakmampuan membeli dan memanfaatkan perangkat TIK, membuat sebagian besar masyarakat mengalami kendala aksesibilitas, yang pada akhirnya membuat mereka tak siap saat situasi mengharuskan mereka untuk memasuki dunia datar. Inilah yang oleh banyak orang disebut dengan kesenjangan digital (digital divide). Persoalan penguasaan TIK memang kompleks, karena terkait dengan ketersediaan perangkat TIK dan tingkat pendidikan. Ketersediaan perangkat TIK, bagaimanapun, selalu terkait dengan dana. Sedangkan pendidikan menentukan ketersediaan SDM yang memadai di bidang TIK. Sayangnya, justru ketersediaan dana dan SDM-lah yang hingga saat ini menjadi persoalan besar terkait dengan pengembangan TIK di Indonesia. Kita boleh iri pada India dan China yang melesat lebih cepat di bidang TIK. Dengan institut teknologi yang dikembangkan sejak jaman PM Jawaharlal Nehru, India mampu mencetak tenaga-tenaga TIK andal. China juga telah memiliki pusat riset TIK tingkat dunia, termasuk pusat riset Microsoft. Dari 20 pusat riset teknologi terbaik di Eropa dan Asia, tiga di antaranya ada di China. (Bussiness Week, 18 Oktober 2006). Akan tetapi, kita tak boleh berkecil hati, karena kesempatan masih terbuka bagi Indonesia untuk mengejar ketertinggalan di bidang TIK. Ditilik dari perkembangan pengguna internet yang meningkat ratarata 23,6% per tahun (Fostering Partnership in Progress, 2006), kita optimistis secara bertahap dapat menghapus kesenjangan digital yang menyesakkan itu. Terlebih saat ini Departemen Komunikasi dan Informatika terus memasyarakatkan TIK melalui berbagai program seperti e-government, One School One Computer Laboratory (OSOL), dan program lainnya. Dunia datar telah terhampar di hadapan. Tak ada pilihan, selain ikut bermain di dalamnya. Walaupun tidak menjadi aktor utama, namun paling tidak bisa ikut meramaikan pertunjukan! (gun) gun

Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral

Tanggulangi Penyimpangan Distribusi BBM

LINTAS LEMBAGA

grafis:g

KOMUNIKA

11

Sunarti (43), guru sekolah dasar (SD) di Surabaya tak henti-hentinya mengucap syukur ketika melihat papan pengumuman di Kantor Dinas Pendidikan setempat. Sesekali tampak bulir-bulir air mata menetes saat melihat namanya masuk dalam daftar 20.194 guru honorer yang “naik pangkat” menjadi guru bantu sementara atau guru kontrak SD. “Doa saya akhirnya terkabul. Dua puluh tahun menanti sebagai guru honorer, sekarang saya sudah diangkat,” ucap ibu dua anak ini sambil terisak haru.

D

ua puluh tahun, sebuah penantian yang cukup panjang atas kepastian. Bagi banyak orang, menjadi guru honorer memang belum memberikan jaminan apa-apa dibandingkan menjadi pegawai dengan kepastian status, meski bukan PNS. Selama dua puluh tahun ini, Sunarti terpaksa menjadi “guru terbang”. Mengajar di beberapa sekolah untuk memenuhi kebutuhan belanja bulanan. “Saya terpaksa pasang argo, nyambi di beberapa sekolah. Gaji di sekolah asal hanya Rp60.000 sebulan. Di tempat lain, dibayar per jam. Jam mengajar sebulan dikalikan honor per jam. Itu jumlah “gaji” saya,” tutur Sunarti. Dengan pola sedemikian, tak ayal perhatian Sunarti tidak bisa sepenuhnya diarahkan pada anak didiknya. “Terkadang hasil tes anak-anak tidak saya periksa,” aku Sunarti polos. Dan ternyata tak hanya Sunarti yang berlaku demikian. Besaran gaji masih menjadi faktor utama penyebab kurang optimalnya kerja para guru honorer. Kepastian peningkatan gaji bagi guru honorer merupakan angin segar atas pengabdian mereka selama ini yang seolah tak pernah surut. Dengan “status baru” sebagai guru bantu, perekonomian keluarga Sunarti dan kolega senasib mulai sedikit membaik. “Gaji baru” yang akan diterima sebesar Rp460.000,00. Melalui pengangkatan guru bantu secara bertahap ini pemerintah juga berharap kualitas pendidikan akan makin meningkat dengan “memanusiawikan” sang guru, pahlawan tanpa tanda jasa. Besarnya Pengabdian Kisah para guru adalah kisah yang penuh pengabdian. Bagi guru yang berada di daerah terpencil, kadang uang honor mereka hanya cukup untuk menebus bensin atau ongkos transport yang mesti dikeluarkan guna menyebarkan pengetahuan bagi anak didiknya. Raja Dima Siregar (37), warga Dusun Sigoring-goring, Desa Pangirkiran Dolok, Kecamatan Binanga, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, pun memilih menjadi guru sekolah dasar lebih karena dorongan hatinya, bukan karena imbalan materi. “Karena tak ada yang mau mengajar, saya kasihan kepada anak-anak. Apalagi banyak orangtua murid berharap saya bisa mengajar anak-anak itu. Akhirnya saya pun mau menjadi guru mereka,” kata lelaki lulusan Madrasah Aliyah Negeri Gunung Tua, Tapanuli Selatan, yang juga alumni SD Sigoring-goring. Kondisi ini pada gilirannya membawa konsekuensi minimnya minat guru untuk ditempatkan di wilayah terpencil. Akhirnya penyebaran guru tidak merata di seluruh Indonesia “Masalah yang kita hadapi yang terbesar adalah penyebaran guru yang tidak merata. Pada satu sisi ada daerah atau sekolah yang kelebihan jumlah guru. Namun di sisi lain ada yang kekurangan guru,” jelas Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Dirjen Mutendik) Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), Fasli Jalal, beberapa waktu lalu.

Tingkatkan Kualitas Guru Selain distrubusi yang tidak merata, peningkatan kualitas guru juga menjadi agenda besar yang harus segera diselesaikan. UNESCO juga menegaskan dalam laporannya The International Commission on Education for Twenty-first Century menyebutkan bahwa “upaya memperbaiki mutu pendidikan pertama-tama tergantung perbaikan perekrutan, pelatihan, status sosial, dan kondisi kerja para guru; mereka membutuhkan pengetahuan dan keterampilan, karakter personal, prospek profesional, dan motivasi yang tepat jika ingin memenuhi ekspektasi stakeholders pendidikan” (Jacques Delors 1996). Belum lagi adanya tuntutan kualitas dan sertifikasi profesi yang mesti menjadi bekal agar guru bisa mengajar dengan baik, seperti diamanatkan oleh Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional. Pasalnya, bila diukur dari persyaratan akademis, baik menyangkut pendidikan minimal maupun kesesuaian bidang studi dengan pelajaran yang harus diberikan kepada anak didik, ternyata banyak guru yang tidak memenuhi kualitas mengajar (under quality). Di samping itu motivasi guru untuk mengikuti berbagai kegiatan semisal studi lanjut, penataran, seminar, lokakarya, semiloka, workshop, latihan, dan simposium di bidang pendidikan, masih terbilang rendah. Padahal banyak program yang telah dilakukan Depdiknas untuk meningkatan kualitas guru. Untuk itu, sebagai langkah terobosan pemerintah akan melakukan pendidikan profesi dan uji sertifikasi guru melalui Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang ditunjuk. Kini pemerintah masih terus membahas Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai sertifikasi. Dalam 10 tahun mendatang, 2,7 juta guru Indonesia ditargetkan akan mempunyai sertifikat mengajar. Perhatikan Kesejahteraan Upaya memutus rantai permasalahan pendidikan tak hanya berhenti sampai di situ. Pemerintah telah berkomitmen untuk memenuhi 20% anggaran pendidikan pada 2009 mendatang. Tak hanya itu,

RUU Guru dan Dosen sebagai peraturan yang menjamin “ketenangan” guru dalam mengajar, mulai dari gaji hingga aturan kenaikan pangkat juga akan diundangkan dalam waktu dekat. Para guru pun akan disokong dengan dana pendidikan nasional yang terus meningkat. Walau pada 2005 hanya dipenuhi 9,3 persen, tahun 2006 naik 12 persen, 2007 naik lagi 14,7 persen, tahun 2008 diharapkan menjadi 17,4 persen dan baru tahun 2009 anggaran itu mencapai 20,1 persen dari APBN. “Penghargaan” lain kepada para guru juga diberikan pemerintah. Mulai 2007 nanti, tunjangan kependidikan yang sudah ada akan ditambah Rp100 ribu bagi setiap guru PNS, hingga secara bertahap dan dalam waktu singkat akan tercapai tunjangan fungsional riil. Nantinya guru Golongan II yang tadinya memperoleh tunjangan pendidikan Rp168.000, kini menjadi Rp268.000. Dan yang sudah dapat Rp268.000 akan menjadi Rp368.000, begitu seterusnya. “Kita akan berupaya agar tunjangan itu bisa dibayarkan mulai tahun 2007,” kata Fasli. Para guru swasta pun tak dilupakan pemerintah. Untuk mereka yang mengajar penuh (full time) dan mengajar di sekolah-sekolah swasta berijin, akan diberikan subsidi tunjangan fungsional Rp200.000 per orang perbulan. DPR telah menyetujui pemberian tunjangan kepada hampir 500.000 guru swasta di seluruh Indonesia. Masa Depan Sang Guru Beban guru di masa depan menjadi lebih berat. Selain sebagai pengajar, mereka juga dituntut menjadi orangtua kedua bagi murid-muridnya. Beban tersebut disadari mulai tumbuh saat ini di kota-kota besar. “Sekarang banyak anak yang jarang bertemu orangtua karena kedua orangtuanya bekerja. Sehingga di masa depan guru diharapkan bisa menjadi orangtua kedua bagi para murid,” kata Sulikhah, guru Matematika SMP Negeri di Pakis, Jawa Timur. Guru, konon adalah singkatan dari digugu (dijadikan teladan) dan ditiru. Sebagai pendidik, kata-katanya dipercaya sarat dengan kebenaran. Tingkah laku dan perbuatannya pun layak untuk dijadikan penutan. Mungkin dari sanalah rumusan peran guru racikan Ki Hajar Dewantara yang terkenal: ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso dan tutwuri handayani, itu berasal. Dengan stempel seperti itu, tentu tidaklah mudah untuk menjadi seorang guru. Tindak tanduknya diperhatikan, tutur katanya diikuti dan perilakunya menjadi pedoman. Tak hanya dalam kelas, melainkan dalam kehidupan nyata sekalipun, guru kerap dijadikan panutan dan sosok yang memiliki kebijakan dan pengetahun lebih dari orang kebanyakan. Dalam pembangunan pendidikan, guru adalah jantungnya. Karena itu keterlibatan aktif guru dan dukungan masyarakat akan makin dibutuhkan agar pembaruan pendidikan tak berakhir sia-sia.(Dan)

BERANDA

KOMUNIKA Editorial

D

ibandingkan dengan beberapa negara-negara lain di Asia, Indonesia termasuk "tertinggal" dalam hal penguasaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Ketertinggalan itu menyebabkan akses Indonesia ke dunia global atau yang pada masa kini sering disebut dengan istilah "dunia datar", menjadi terhambat. Di samping itu, kurangnya pemanfaatan TIK menyebabkan kualitas pelayanan, efisiensi dan efektivitas fungsi pemerintahan kurang maksimal. Melihat kondisi tersebut, tak ada pilihan lain bagi Indonesia selain mempercepat penguasaan TIK di segala bidang. Keniscayaan itulah yang mendasari pembentukan Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Nasional. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, dengan terbentuknya Dewan TIK Nasional, diharapkan Indonesia dapat melakukan akselerasi dalam akses teknologi komunikasi dan informasi, yang dampak positifnya akan dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. "Masa depan negeri kita akan cerah, kalau dua dunia penting di negeri ini berkembang dengan baik. Yang pertama, education, yang berkaitan dengan human capital. Kedua adalah good governance yang mengelola semua resources dengan baik," tutur Presiden dalam Peresmian Pembentukan Dewan TIK Nasional, di Istana Bogor, beberapa waktu lalu. Susilo Bambang Yudhoyono telah meminta para rektor dari UI, ITB, ITS dan UGM untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya mendirikan pemerintahan yang baik atau good governance. Presiden berpendapat, Dewan TIK dapat membangun sebuah sistem yang akan membantu meningkatkan kualitas pelayanan, efisiensi, dan efektivitas fungsi pemerintahan. Perkembangan TIK yang sedemikian pesat telah membawa dampak positif dalam peningkatan kinerja di setiap sektor. Mengingat pentingnya peran TIK, para pakar yang tergabung di dalam Tim Pakar dari empat perguruan tinggi telah menghasilkan rekomendasi-rekomendasi untuk mempercepat pembangunan TIK di Indonesia. Dari berbagai rekomendasi, ada dua rekomendasi yang sangat penting. Yang pertama adalah e-leadership, kepemimpinan dalam TIK yang dalam praktiknya menuntut komitmen dari para pimpinan pemerintahan, baik dari jajaran pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah, mulai dari gubernur dan seluruh jajarannya. Kedua, aspek suprastruktur informasi nasional. Aspek ini diperlukan dalam proses pengambilan keputusan yang senantiasa didasarkan pada informasi yang relevan, terkini, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Membentuk masyarakat informasi yang mampu menciptakan, mengakses dan memanfaatkan berbagai pengetahuan yang sedang dikembangkan saat ini adalah upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengimbangi pesatnya perkembangan teknologi dan komunikasi di seluruh dunia. Presiden yakin, apabila masyarakat mampu menangkap arus informasi dan pengetahuan, maka bangsa Indonesia akan maju pesat. Sasaran Indonesia untuk mewujudkan masyarakat informasi yang berbasis pengetahuan pada tahun 2025 dengan membangun TIK, merupakan tantangan yang tidak ringan. Untuk keperluan itu, pemerintah harus membangun jaringan komunikasi bagi sekitar 43 ribu desa di tanah air yang saat ini belum memiliki jaringan telekomunikasi tetap. Selain itu, juga membuat jaringan untuk 31.173 SMP dan SMA, 2.428 perguruan tinggi serta 28.504 pusat - pusat kesehatan. Bisakah? Presiden percaya hal itu bisa dilakukan. "Insya Allah, dengan keyakinan, dengan kerja keras dan kerja cerdas, sasaran ini dapat kita capai," kata Susilo Bambang Yudhoyono. Selain pembangunan jaringan, Indonesia juga masih menghadapi masalah kesenjangan literasi TIK. Untuk mengatasi hal tersebut, SBY meminta kepada semua menteri terkait untuk meningkatkan ketersediaan jaringan dan pemerataan kemampuan penggunaannya dengan bantuan Dewan TIK Nasional.***

RANA

Transmigrasi Butuh Perhatian Transmigrasi, konon sejak awal selain diposisikan sebagai solusi permasalahan kependudukan di pulau Jawa, pun sebagai kesempatan mengolah potensi sumber daya di pulau-pulau lain. Ide ini memang sebuah solusi yang brilian, terlebih dengan tambahan pemberian kesempatan kerja. Namun dalam pelaksanaannya, rencana jenius ini tampaknya masih belum juga disikapi dengan serius. Pun terkesan para transmigran belum mendapatkan apa yang seharusnya didapatkan. Banyak media menuliskan berbagai masalah yang kerap terjadi pada para transmigran. Mulai lokasi transmigrasi yang terputus dari akses transportasi, khususnya kepada akses pasar. Hal tersebut tentu saja akan menghambat perkembangan masyarakat transmigran pada dunia luar. Kemudian hak milik atas tanah dan air juga kerap dipermasalahkan. Belum lagi pertikaian dengan masyarakat pribumi yang merasa terpinggirkan karena anggapan tanahnya "dikuasai" pendatang. Berbagai masalah tersebut memerlukan penanganan serius dari pemerintah. Ke depan, kiranya instansi terkait dapat segera mencarikan jalan keluar dari permasalahan tersebut. Agar saudara-saudara kita di pulau-pulau seberang dapat terbantu dengan program pemerintah ini. Sukartono, Pemerhati Transmigran [email protected]

Hemat Listrik Pemadaman bergilir terutama di pulau Jawa dan Bali telah beberapa kali dilakukan oleh PLN. Bahkan kini mulai merambah ke beberapa kota di luar pulau Jawa, semisal Palu. Imbauan memang telah dilakukan pemerintah, salah satunya melalui iklan layanan masyarakat di media massa. Namun imbauan tersebut belakangan diragukan keefektivannya, pun rasanya kurang mendapat respon positif dari masyarakat. Tak jarang kita lihat begitu royalnya masyarakat menggunakan peralatan listrik, terutama di jam-jam yang tidak dianjurkan pemerintah. (17.00-20.00). Memang, harga per kwh listrik hanya beberapa rupiah saja. Namun, tentu bukan berarti dapat melakukan pemborosan terhadap listrik. Terlebih, kini berdasarkan berita terbaru, persediaan energi listrik PLN kian menyusut. Untuk itu selain melakukan percepatan pembangunan infrastruktur tenaga listrik dengan peralihan teknologi yang ramah lingkungan, pemerintah kiranya terus melakukan himbauan kepada masyarakat tentang penghematan listrik. Mulai secara langsung kepada pelanggan, sampai kepada tindakan berarti di instansi pemerintah. Karena tak jarang, justru di beberapa kantor pemerintah pemborosan listrik banyak dilakukan. Selain itu, tentu saja, menindak pencurian listrik yang banyak terjadi di masyarakat. R. Abdoel Salam Hardjokoesoemo, Pensiunan guru Jl. Srigunting – Lontrong 16, Randugunting - Tegal

Energi Alternatif, Perlu Komitmen Bersama

Presiden Amerika Serikat, George Walker Bush bersama Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, mengunjungi ruang belajar simulasi di dalam Istana Kebun Raya Bogor, dalam kunjungan kenegaraan presiden Bush, 20 November 2006.

2

Upaya pemerintah untuk memperkenalkan energi alternatif selain bahan bakar fosil (minyak) kepada masyarakat harus disambut baik. Kita tahu, minyak suatu ketika akan habis, karena sifatnya yang non renewable alias tidak terbarukan. Sangat tepat jika mulai saat ini masyarakat harus memikirkan energi pengganti minyak sebelum minyak benar-benar habis. Namun harus disadari, wacana penggunaan energi alternatif tak akan menjadi kenyataan tanpa dukungan masyarakat. Padahal upaya mengalihkan kebiasaan dari konsumsi minyak ke bahan bakar alternatif termasuk sulit dilakukan. Mengapa? Karena selama ini masyarakat telanjur "enak" menggunakan

DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pengarah: Menteri Komunikasi dan Informatika Penanggungjawab: Kepala Badan Informasi Publik Pemimpin Redaksi: Kepala Pusat Pengelolaan Pendapat Umum Wakil Pemimpin Redaksi: Sekretaris BIP dan Para Kepala Pusat di BIP Sekretaris Redaksi: Richard Tampubolon Redaktur Pelaksana: Nursodik Gunarjo Redaksi: Selamatta Sembiring, Tahsinul Manaf, Soemarno Partodihardjo, Sri Munadi, Effendy Djal, Ridwan Editor/Penyunting: Illa Kartila, MT Hidayat, Dimas Aditya Nugraha Pra Cetak: Farida Dewi Maharani Desain D Ananta Hari Soedibyo Riset dan Dokumentasi Maykada Harjono K. Alamat Redaksi: Jl Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Telp/Faks. (021) 3521538, 3840841 e-mail: [email protected]

desain cover: ahas. foto: goen

TIK untuk Masyarakat

Diterbitkan oleh:

Redaksi menerima sumbangan tulisan, artikel dan foto yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi dari tulisan tersebut. Isi KomunikA dapat diperbanyak, dikutip dan disebarluaskan, sepanjang menyebutkan sumber aslinya.

minyak yang harganya relatif murah dan tersedia di mana-mana. Sosialisasi tentang penggunaan energi alternatif harus terus digalakkan. Sementara di sisi lain, pemerintah harus memfasilitasi masyarakat agar mudah mendapatkan energi alternatif pengganti minyak secara murah dan mudah. Tanpa itu, wacana penggunaan energi alternatif hanya akan menjadi buah bibir semata. Joko Sampurno (Nano) RT 01 RW 26, Tegalkuniran, Jebres, Surakarta 57126. E-mail: [email protected]


POLHUKAM

KOMUNIKA

Deteksi Dini

Kinerja Pembangunan

Apakah program pembangunan sudah berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan rencana, atau sebaliknya meleset dari rencana? Apakah realisasinya sesuai dengan kebutuhan dan manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat daerah setempat?

J

ika ditulis semua, deret pertanyaan tentang keberhasilan program pembangunan bisa sangat panjang. Namun semua sulit untuk dijawab. Mengapa? Karena selama ini belum ada tolok ukur yang jelas dan pasti tentang indikator keberhasilan kinerja pembangunan, terutama di daerah-daerah. Padahal hasil evaluasi sangat penting untuk melihat output dan outcome pembangunan, di samping itu sangat berguna untuk menyusun program pembangunan berikutnya. Oleh karena itu, ke depan evaluasi kinerja pembangunan, tak bisa ditawar lagi, harus dilakukan. Evaluasi kinerja pembangunan daerah sebagai bagian dari pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 dilakukan sebagai pengembangan sistem deteksi dini dalam mengatasi berbagai permasalahan pembangunan nasional di daerah. “Harus diakui bersama selama ini masalah evaluasi kinerja pembangunan daerah merupakan salah satu aspek yang tertinggal padahal evaluasi penting dalam sebuah siklus manajemen maupun perencanaan” kata Sekretaris Utama Kementerian Negara Perencanaan Pembanguna Nasional, Syahrial Loethan di depan rapat tim evaluasi kinerja pembangunan daerah di gedung Bappenas, beberapa waktu lalu. Keberhasilan pelaksanaan RPJMN 20042009 sangat ditentukan oleh adanya koordinasi dan kerjasama yang padu antar tiap lembaga baik di pusat maupun di daerah. Kerjasama ini tidak hanya sebatas pada perencanaan dan penganggaran tetapi juga pada aspek pelaksanaan dan evaluasi program dalam semangat desentralisasi dan otonomi daerah.

pelaksanaan agenda pembangunan yang tertuang dalam RPJMN tahun2004-2009. RPJMN tahun 2004-2009 pada pokoknya berisi tiga agenda utama yang ditujukan untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. Ketiga agenda tersebut adalah, mewujudkan Indonesia yang aman dan damai, mewujudkan masyarakat yang adil dan demokratis serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dijelaskannya untuk lebih mempercepat pencapaian PRJMN 2004-2009 tersebut, Presiden kemudian telah memberikan arahan perihal kebutuhan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan. Arahan Presiden ini disampaikan pada saat pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional pada tanggal 14 April 2006. “Kita harus melakukan evaluasi ini, tetapi supaya evaluasi ini tidak subjektif kita harus melibatkan unsur independen” ujar Syahrial mengutip pernyataan Presiden. Berdasarkan arahan tersebut maka Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (Meneg PPN) kemudian membentuk tim evaluasi kinerja pembangunan daerah yang diketuai oleh Staf Ahli Meneg PPN Bidang Pemantauan Pembangunan. Tim ini tidak hanya berisi orang-orang dari Bappenas tetapi juga melibatkan Departemen lain seperti Departemen Keuangan dan Departemen Dalam Negeri. Tahap awal untuk tahun 2006, tim ini akan memulai penilaian cepat ( rapid assessment) pada enam propinsi pilot yaitu, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Utara. Sementara tim independen yang dilibatkan berasal dari pihak universitas setempat. Metode Evaluasi Metode evaluasi kerja yang dilakukan adalah pengamatan langsung (fact findings) terhadap hasil dan pelaksanaan

pembangunan kepada masyarakat dalam bidang ekonomi ( w i l a y a h ) , pemerintahan, keuangan daerah dan permasalahan khusus lainnya di wilayah propinsi terkait. Penilaian (assessment) terhadap hal tersebut dikaitkan dengan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang sedang berjalan ( on going) dan yang sudah dilaksanakan (ex-post) di daerah dalam menunjang pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam RPJMN 2004-2009. Dalam penilaiannya, indikator kinerja yang digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja pembangunan daerah sedapat mungkin menggunakan indicator kuantitatif. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pengukuran kegagalan atau keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Penilaian juga akan dilakukan terhadap pemangku kepentingan ( stakeholder assessment ) sehingga dapat ditentukan siapa yang bertanggung jawab lansung dalam mengambil tindakan nyata. Dalam laporan evaluasi kinerja pemerintah daerah nantinya akan memuat delapan informasi yang relevan, yaitu isu/masalah utama yang terjadi di daerah, keterkaitan isu/masalah tersebut dengan program pembangunan yang tercantum dalam RPJMN 2004-2009, tingkat keparahan dari isu tersebut dan tingkat urgensi tindakan yang harus dilakukan, faktor penyebab dari memburuknya kondisi pelayanan publik, tindak lanjut yang perlu dilakukan, waktu yang diperlukan untuk mengatasi faktor penyebab, instrumen kebijakan yang diperlukan baik regulasi maupun anggaran, serta penanggung jawab yang harus mengambil tindakan baik di pusat maupun di daerah. Melalui evaluasi ini diharapkan akan didapat informasi tentang perkembangan kondisi nyata kinerja pembangunan daerah serta masalah, kendala dan tantangan berikut potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Hasil dari laporan evaluasi ini akan menjadi pembahasan pada sidang kabinet untuk ditindak lanjuti dalam bentuk reorientasi perencanaan dan penganggaran kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Menteri terkait juga dapat

menindaklanjuti hasil laporan ini dalam bentuk keputusan baik berupa tindakan meneruskan atau menghentikan sementara bahkan membatalkan suatu kebijakan maupun program. Sementara itu Direktur Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri, Saut Situmorang mengatakan berkaitan dengan evaluasi kinerja pemerintah daerah, saat ini sedang dipersiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RP) sebagai suatu pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai tindak lanjut dari amanat UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. “Dengan PP ini kita akan punya landasan normatif yang akan digunakan untuk evaluasi penyelengaraan pemerintah daerah, antara lain mengenai bagaimana kinerja pemerintah suatu daerah,” katanya Menurutnya, dalam UU Nomor 32 tahun 2004 dinyatakan bahwa daerah otonom dapat digabungkan atau dihapus. Penggabungan atau penghapusan ini dapat dilakukan setelah dilakukan suatu evaluasi independen yang dilakukan di bawah koordinasi dewan pertimbangan otonomi daerah. Namun demikian, penggabungan atau penghapusan tidak serta merta dapat dilakukan. Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan terlebih dahulu kepada suatu daerah yang ternyata berdasarkan hasil evaluasi memiliki kinerja yang kurang baik. Saut mencontohkan bila dari evaluasi diketahui lembaga pelayanan kesehatan di suatu daerah kuarng berfungsi baik, maka akan dibina untuk ditingkatkan kapasitas kelembagaannya. “Jadi bukan langsung dihapus, tetapi dibina sehingga pada waktunya dapat memberikan pelayanan dengan baik,” ujarnya. Pembinaan terhadap daerah akan dilakukan setidaknya dalam waktu sepuluh tahun. Namun bila dalam jangka waktu tersebut tidak terdapat peningkatan pelayanan yang cukup signifikan maka daerah tersebut dapat saja digabungkan dengan daerah lainnya. Menurut Saut, selama ini Depdagri juga telah melakukan evaluasi dalam bentuk laporan penyelenggaraan pemerintah daerah yang setiap tahun wajib diberikan. “Namun begitu bila evaluasi itu tidak ada konsekuensi bagi daerah, maka daerah tidak menganggap penting hal ini,” katanya. (d)

Agenda RPJMN Menurut Syahrial, salah satu pemecahan ma-salah pembangunan di daerah adalah terse-dianya data dan informasi yang lengkap, te-pat waktu, akurat dan mutakhir tentang kondisi nyata di lapangan. Pemecahan masa-lah ini dalam lingkup yang lebih luas merupa-kan bagian integral dari


3

PEREKONOMIAN

KOMUNIKA

Tinggal Landas Buat PNS Seorang teman menuliskan cerita di blognya. Ia membandingkan pola kerja pegawai bank dengan pegawai di kebanyakan instansi pemerintah. Dalam benaknya ia berandai-andai, jika pola kerja pegawai bank yang tidak pernah berhenti memberikan layanan kepada nasabah begitu semangatnya diterapkan di kalangan pegawai negeri, mungkin Indonesia tidak perlu lagi banyak menerima pegawai yg sebenarnya tidak perlu.

K

isah seperti diatas dan pengandaian yang sama mungkin sudah menjadi rahasia umum. Lantaran banyak fakta menunjukkan birokrasi yang digawangi pegawai negeri hanya menjadi “penampungan” atau tempat yang hanya menjadi “jaring pengaman” semata. Dalam arti, tak ada tantangan, dan tatkala memasuki administrasi pegawai sipil, yang terpikirkan adalah hanya bekerja rutin, mendapat gaji rutin, kenaikan gaji dan tunjangan, serta jaminan saat pensiun. Padahal, di banyak negara fenomena ini sebenarnya sudah mengalami perubahan. Birokrasi kini lebih dituntut berorientasi “hasil.” Sehingga mau tidak mau komposisi birokrasi dan mekanisme rekruitmen disesuaikan dengan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai. Misalnya, dalam perencanaan pembangunan ada sebuah proyek besar dalam bidang kesehatan maupun pembangunan infrastruktur, maka yang harus dihitung adalah berapa lama proyek tersebut akan berjalan, berapa staff yang diperlukan, dan siapa yang akan bertanggung jawab. Rekruitmen akan disesuaikan dengan kebutuhan proyek.

konsistensi seluruh peraturan yang ada dan tidak ada bertentangan antara peraturan dengan peraturan perundangan diatasnya. Secara internasional sudah ada hasil yang bisa disaksikan, sekalipun belum optimal. Pada 2002 Indonesia berada pada urutan ke empat dari bawah dalam urusan korupsi, kemudian membaik menjadi urutan 13 dari bawah dan pada tahun 2006, urutan Indonesia dalam korupsi menjadi urutan ke 33 dari bawah. Meningkatkan Kinerja Pegawai Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) Taufiq Effendi mengatakan, Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) harus siap mewujudkan birokrasi yang profesional, handal, dan bermoral untuk menuju pemerintahan yang lebih baik. “Untuk itu Korpri harus memiliki misi meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur, meningkatkan koordinasi pengawasan, penataan kelembagaan yang efektif dan efisien, meningkatkan efektifitas dan efisiensi ketatalaksanaan, dan meningkatkan profesionalisme SDM aparatur,” kata Menpan Taufiq Effendi dalam sambutannya pada seminar menyambut HUT Korpri di Jakarta, beberapa waktu lalu. Taufiq juga mengatakan, salah satu agenda pembangunan nasional adalah menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Agenda tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, antara lain keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, kekserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Secara bertahap pula, pemerintah akan

terus berupaya meningkatkan kesejahteraan PNS dengan meningkatkan penghasilan terendah birokrat dan pada 2009 menjadi Rp.3 juta "Sumber pembayaran gaji itu berasal dari kebocoran-kebocoran dana yang bisa diselamatkan, meningkatnya pembayar pajak serta sumber pendapatan negara lainnya," kata Taufiq. Dia menegaskan, pemerintah sudah berkomitmen agar kehidupan PNS bisa lebih baik, begitu juga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Pada 2002 lalu, gaji PNS terendah ada pada kisaran Rp668 ribu, sementara tahun 2006 meningkat menjadi Rp1,060 juta dan tahun 2007 menjadi Rp1,7 juta. Efisiensi Pegawai Salah satu solusi lain untuk meningkatkan kinerja pegawai yang digagas Kementerian PAN adalah pemangkasan PNS melalui mekanisme pengangkatan PNS pada tahun 2007. "Jumlah pegawai negeri sipil (PNS) yang kini sekitar 3,7 juta orang diperkirakan akan dikurangi hingga 2 juta orang pada tahun 2014. Pada tahun 2007 diperkirakan sekitar 100.000 PNS akan mengalami pensiun dan menurut rencana hanya akan dilakukan perekrutan sekitar 300.000 orang PNS baru saja," kata Menpan. Saat ini jumlah pegawai negeri mencapai 3.7 orang. Dengan jumlah pegawai negeri sebanyak itu negara harus mengha-biskan uang puluhan triliun rupiah setiap ta-hun untuk membayar gaji. Selain itu ada beberapa temuan yang mengejutkan. Menurut Menteri Taufiq, tidak kurang dari 66.000 PNS berstatus ganda. Ia menjadi pegawai negeri di dua atau lebih instansi. Ada juga (jumlahnya banyak) pegawai negeri yang sudah meninggal atau pensiun, tetapi tetap dibayar gajinya, termasuk ribuan yang tidak masuk kantor bertahun-

tahun, tetapi tetap memperoleh gaji. Akan tetapi, kata Menpan, pengurangan pegawai negeri atau justru penambahan, dilakukan setelah diadakan audit kinerja menyeluruh terhadap PNS di seluruh Indonesia. Dengan audit seperti itu, diketahui kapasitas dan kapabilitas orang per orang maupun lembaga. Susun RUU Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara sedang menyiapkan rancangan undang-undang tentang penghargaan dan hukuman bagi pegawai negeri sipil. "Hal ini salah satu cara untuk memberikan apresiasi terhadap kinerja pegawai negeri sipil," kata Menpan, dalam lokakarya pendidikan widyaiswara di Kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN) pertengahan September lalu. Lebih lanjut Menteri mengatakan dalam rancangan undang-undang itu akan diatur mengenai insentif dan penghargaan terhadap pegawai sesuai dengan tingkat pendidikannya. "Kami akan memberikan penghargaan sesuai dengan tingkat pendidikan dan kompetensi kinerja pegawai," katanya. Selain itu, pihaknya juga akan memberikan insentif sesuai dengan prestasi kerja pegawai negeri. Dalam penyusunan rancangan undangundang ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara melibatkan LAN. "Masih banyak kekurangan dalam rancangan ini. Kami mengharap semua departemen terkait ikut memberikan pandangan dalam penyusunan rancangan undang-undang ini," katanya. Upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja birokrasi memang harus dimulai untuk mengikis citra negatif birokrasi pemerintah yang ada. Berbagai upaya pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan pun terus dilakukan. Namun demikian, diperlukan kebijakan yang terarah pada perubahan kelembagaan dan sistem ketatalaksanaan, kualitas sumber daya manusia aparatur dan sistem pengawasan dan pemeriksaan yang efektif. Dan tentunya kemauan dari setiap individu PNS untuk berubah.*

Pemerintahan Bersih Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2004-2009, terdapat beberapa program menyangkut reformasi birokrasi. Dalam program tersebut diantaranya adalah program penerapan kepemerintahan yang baik, bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, responsif, dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pada dasarnya, sasaran yang hendak dicapai dalam program tersebut adalah berkurangnya praktik korupsi di birokrasi dimulai dari jajaran pejabat yang paling atas, kemudian terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional, dan akuntabel. Selain itu juga diharapkan terhapusnya peraturan dan praktek yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok, atau golongan masyarakat. Serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik, dan terjaminnya

4


KESRA

KOMUNIKA

Revitalisasi Kehutanan Provinsi Jawa Timur K

ondisi dan permasalahan kehutanan di Provinsi Jawa Timur saat ini dihadapkan pada permasalahan dilematis. Di satu sisi perkembangan pembangunan infrastruktur yang menggunakan lahan dan hasil hutan berjalan sangat pesat dan tidak dapat dihindari. Di sisi lain keberadaan kawasan hutan harus tetap dipertahankan sebagaimana amanat Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Hal lain adalah perkembangan jumlah penduduk dan tingginya angka pengangguran yang ikut menambah permasalahan sektor kehutanan dimana kebutuhan akan pangan, sandang dan papan sering menjadi alaasan utama sebagian masyarakat untuk merambah kawasan hutan. Hal ini diakui Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, H Agus Syamsuddin, SH, MS, yang mengatakan bahwa meningkatnya tekanan penduduk terhadap hutan akan berdampak pada meningkatnya degradasi dan kerusakan yang pada akhirnya hutan tidak mampu lagi berfungsi sebagai unsur ekonomi, ekologi dan sosial bagi masyarakat sekitarnya. “Oleh karena itu revitalisasi, khususnya sektor kehutanan sangat dibutuhkan, sebab dam-pak yang akan ditimbulkan dari degradasi hu-tan tidak hanya akan dirasakan masyarakat sekitar,“ katanya saat Newsroom berkunjung menyaksikan program revitalisasi industri kehutanan di Jawa Timur. Jumlah desa di sekitar hutan di Provinsi Jawa Timur adalah sekitar 2.148 dengan jumlah penduduk kurang lebih 10.740.000 jiwa, dan saat ini dikatakan Agus bahwa luas kawasan hutannya masih dibawah ketentuan luas kawasan hutan di satu wilayah sesuai yang diamanatkan Undang-undang. “Luas tutupan hutan di Jawa Timur hanya sepertiga dari luas keseluruhan,” kata Agus. Sampai dengan awal tahun 2005 luas kawasan hutan di Jawa Timur adalah seluas

1.363.719 hektare, yang terdiri dari kawasan hutan konservasi seluas 233.127,1 hektare, kawasan hutan lindung seluas 315.505,3 hektare serta luas hutan produksi seluas 815.086,6 hektare. Di dalam kawasan hutan produksi, masih terdapat peluang yang cukup besar untuk pengembangan sumber daya pangan melalui pola pengembangan dan atau pembangunan hutan bersama masyarakat (PHBM) yang partisipatif. Paradigma pengelolaan hutan produksi sebagai bagian dari upaya revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan harus berubah ke arah pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan dan stakeholder lainnya, sehingga masyarakat khususnya sekitar hutan dapat berperan aktif dalam pengelolaan hutan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian sampai dengan pemasaran hasil hutannya. Agus Syamsuddin mengatakan selain revitalisasi, khususnya sektor kehutanan di Jawa Timur kedepan akan mengarah pada penyediaan bahan baku kayu industri sehingga ketergantungan dari daerah lain di luar pulau Jawa bisa dikurangi. “Dengan revitalisasi ini dampak yang ditimbulkan akan menyentuh berbagai masalah kehutanan yang sering dihadapi selama ini seperti pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja yang sekaligus mengurangi pengangguran. Yang terpenting adalah upaya membangun daerah dalam memperbaiki degradasi sumber

“Perbaikan, Penciptaan Kesempatan Kerja serta Penghapusan Kemiskinan”. daya h u t a n kerusakan

dan lingkungan,” kata Agus. Revitalisasi kehutanan khususnya di Provinsi Jawa Timur dengan fokus upaya pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan dalam pengelolaan hutan produksi utamanya dan kawasan hutan konservasi dan kawasan lindung, diharapkan mampu memberikan sumbangan ekonomis, di samping dalam upaya perbaikan ekologi dalam pengelolaan hutan. Ada empat poin sasaran yang ingin dicapai dari program revitalisasi kehutanan di Jawa Timur, yang pertama adalah terwujudnya upaya pelestarian dan peningkatan produktivitas sumberdaya hutan sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat di sekitar hutan sekaligus mengurangi tingkat kemiskinan penduduk. Kedua adalah terwujudnya upaya pemulihan dan peningkatan produktivitas sumber daya lahan di luar kawasan hutan sehingga mampu meningkatkan pendapatan petani dalam rangka menanggulangi kemiskinan. Poin ketiga adalah tersedianya peluang kerja bagi masyarakat di sekitar hutan sebagai sumber tenaga guna pengelolaan hutan dan lahan di luar kawasan. Sasaran selanjutnya adalah meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan dengan pemberdayaan kelompok masyarakat produktif melalui pelaksanaan kegiatan Anti Proverty Program yaitu kegiatan yang dilaksanakan pada kelompok

masyarakat produktif di sekitar hutan dengan memanfaatkan lahan dibawah tegakkan hutan. PT Kutai Timber Indonesia (KTI) sebuah perusahaan plywood di Jawa Timur dalam mendukung revitalisasi sektor kehutanan saat ini telah dan sedang mengembangkan penanaman lahan-lahan kritis di Jawa Timur khususnya dengan tanaman-tanaman kayu industri yang sebelumnya bernilai jual rendah, seperti sengon, karet dan kelapa dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan. Direktur Perkebunan dan Penanaman PT KTI, Heru Judiarto mengatakan bahwa pihaknya dalam mengembangkan pengelolaan lahan dengan melibatkan masyarakat telah lama dilakukan dan saat ini keuntungan yang dirasakan baru sebatas lingkungan sekitar hutan yang lebih tertutup pohon utamanya sengon, selanjutnya masyarakat akan merasakan keuntungan ekonomis. “Masyarakat hanya menanam saja. Penyediaan bibit gratis, perawatan dan pemasaran akan kami bantu,” kata Heru seraya menambahkan pihak KTI juga memberikan upah sebesar Rp.250 ribu per seribu bibit yang ditanam, dan setelah panen nanti akan dibeli kembali dengan harga 75% dari harga pasar. Kayu sengon sebelumnya merupakan kayu bernilai rendah dan dirasa bermutu rendah untuk industri perkayuan dimana harganya hanya sekitar Rp70.000 permeter kubik, namun saat ini setelah pengembangan yang dilakukan KTI disertai berbagai penelitan menunjukkan bahwa kayu jenis ini bermutu tidak kalah dengan kayu unggulan lainya seperti meranti. Harganyapun meningkat sehingga saat ini telah mencapai sekitar Rp.400.000 permeter kubik. Melihat posisi sumber daya hutan Jawa Timur yang strategis dalam pembangunan ke depan, pemerintah provinsi dan masyarakat menaruh harapan besar pada kontribusi sektor ini dalam upaya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Harapan tersebut antara lain bahwa masyarakat sekitar akan memiliki akses terhadap pengelolaan kawasan hutan, sehingga keberadaannya memiliki arti positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Revitalisasi kehutanan juga akan menjadikan masyarakat sekitar memiliki keterampilan usaha yang berkaitan, misalnya saja aspek budidaya tanaman hutan, pengolahan hasil hutan maupun industri yang memanfaatkan hasil hutan khususnya hutan tanaman. Sebagai upaya mewujudkan tekad dan kesungguhan pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, lembaga kemasyarakatan dan berbagai stakeholder lainnya dalam memperbaiki dan memulihkan kerusakan sumber daya hutan dan lahan, Pemprov melalui Dinas Kehutanan Jawa Timur telah mencoba menetapkan agenda revitalisasi kehutanan yang diharapkan memperoleh hasil optimal guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian sumber daya hutan. Dinas Kehutanan Jawa Timur mengagendakan revitalisasi kehutanan Jawa Timur sebagai “Perbaikan, Penciptaan Kesempatan Kerja serta Penghapusan Kemiskinan”. (f)


5

Ketika berangkat bertransmigrasi, dibenaknya hanya ada niat menyambung hidup. Tak pernah terlintas keinginan muluk-muluk. Dengan ketekunan dan kerja keras tak kenal lelah, dia berhasil menjadi transmigran teladan. Dia pun berkesempatan berjabat tangan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ketika menerima piagam penghargaan yang diserahkan dalam upacara 17 Agustus lalu. "Dari segi ekonomi, mungkin karena melihat hasil penjualan sayur-sayuran yang cukup lumayan, yakni Rp 135 juta/tahun atau sekitar Rp 11,25 juta/ bulan," kata Yusuf Wardiono (35), transmigran teladan asal Desa Kemloko, Kecamatan Kranggan, Temanggung, yang kini bermukim di area transmigrasi Desa Jonggon, Kecamatan Loakulu, Kutai, Kaltim.

S

elain bisa meraup keuntungan sebesar itu, bisnis sayuran telah dapat pula membantu menambah penghasilan 14 keluarga petani sesama transmigran di permukiman setempat melalui lembaga keuangan mikro untuk kegiatan simpan-pinjam yang didirikan bersama 169 warga sebagai anggota. Asetnya yang mencapai Rp 96 juta digulirkan kepada warga untuk usaha tani. Tetapi hasil jerih payah Yusuf tak dinikmatinya dengan mudah. Perlu perjuangan keras, dan pernah terpaksa diusir dari lokasi transmigrasi pertamanya di Papua sekitar tahun 2006. "Saya tidak tahu salah apa, tapi yang jelas mereka mengusir dan mengancam jika keluarga saya tidak segera pergi," kata Wardi yang anaknya dilahirkan di Papua itu. Lokasi permukiman di Janggon adalah lokasi bermedan sulit dan tidak mudah diakses. Kondisi ini membuatnya harus bekerja keras untuk bertani dan memasarkan hasil panennya. Bahkan, pernah suatu ketika dia harus menyewa sepe-

Bermula dari Balas Budi Program transmigrasi pada awalnya merupakan politik balas budi (etische politik) Belanda kepada Indonesia. Ketika itu, November 1905, pemerintah mulai memindahkan 155 KK/815 jiwa. Tahun-tahun berikutnya banyak dinamika yang dialami program transmigrasi. Banyak daerah-daerah di Indonesia yang pada awalnya merupakan Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT), kemudian berkembang menjadi desa, kecamatan, hingga kota yang maju dan mandiri. Meski tidak sedikit UPT yang kurang berkembang bahkan ditinggalkan oleh pemukimnya, namun masih banyak pula cerita keberhasilan para transmigran untuk tetap bertahan dan mengubah nasibnya. Laporan Depnakertrans, tahun 2003, menyebutkan terdapat 385 UPT yang kurang berkembang, sedangkan yang mengalami hambatan pengembangannya sebanyak 110 Unit. Banyak faktor yang mendukung keberhasilan para transmigran dan perkembangan UPT. Selain dipengaruhi oleh kualitas para calon transrnigran, juga daya dukung SDA, ketersediaan sarana-prasarana, konflik terbuka, penegakkan hukum, dan penghormatan atas HAM. Kasus-kasus yang muncul di UPT, seperti pulangnya transmigran ke daerah asal, salah satu penyebabnya adalah perbedaan antara skill yang dimiliki oleh transmigran dengan pola usaha utama dalam UPT. Seorang nelayan yang ikut program transmigrasi akan kesulitan untuk survive pada UPT dengan pola pertanian ataupun perkebunan, begitu pula sebaliknya. Ubah Sistem Program transmigrasi masih sangat relevan untuk terus dilakukan dengan tujuan mengurangi pengangguran yang terjadi saat ini. Namun, proses pelaksanaannya harus disesuaikan dengan zaman yang dihadapi, di samping juga konsepnya harus lebih baik sehingga pelaksanaan transmigrasi dapat membantu dalam mengatasi permasalahan yang ada di dalam negeri. "Memang beberapa tahun terakhir ini program transmigrasi hanya terdengar sayup-sayup. Meski begitu toh tetap sampai. Karena itu ke depan harus diubah konsepnya sehingga dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi pengangguran yang merupakan salah satu masalah yang dihadapi negara dewasa ini," kata Menakertrans Erman Suparno dalam audiensi dengan 24 transmigran teladan nasional di Jakarta, Agustus lalu. Erman Suparno kepada para transmigran teladan menyampaikan tentang transmigrasi ke depan sistemnya akan diubah. Pasalnya, pada program sebelumnya transmigran lebih dititikberatkan pada penyebaran penduduk. "Tapi, untuk yang akan datang lebih difokuskan pada ketahanan pangan,"

katanya. Berdasarkan data Population Reference Bureau World Bank 2005. diperkirakan pertambahan penduduk Indonesia tahun 2050 akan menjadi 308 juta jiwa dengan asumsi tingkat pertumPresiden Susilo Bambang Yudhoyono berdia buhan 1,6% pertahun. Dengan asumsi kebutuhan pangan (beras) kurang lebih 54 juta ton pertahun, maka prediksi kebutuhan beras tahun 2050 mencapai kurang lebih 79 juta ton. Dengan demikian akan diperlukan lebih dari 19 juta ha lahan tanaman padi, belum termasuk tanaman komoditas pertanian lainnya (tebu, jagung, singkong, dll). Kondisi ini jika tidak ditangani dengan baik dan tepat akan dapat menimbulkan permasalahan baru dalam pembangunan yang dikembangkan di Indonesia. Hal yang sama juga ditegaskan Dirjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Djoko Sidik Pramono, pada kesempatan temu konsultasi di Denpasar, Bali. "Dalam rencana strategi Depnakertrans 2005-2009, target penempatan transmigrasi diharapkan bisa mencapai 82 ribu kepala keluarga (KK). Jumlah tersebut setara dengan 82 ribu unit perumahan, di antaranya 12.753 unit di provinsi kepulauan," tegasnya. Kota Terpadu Mandiri Program pembangunan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di kawasan transmigrasi dimaksudkan untuk mendorong strategi pemerataan investasi serta pertumbuhan perekonomian nasional dan daerah. Adapun fokus pembangunan KTM diantaranya pembangunan permukiman transmigrasi 2005 sampai 2009 yang diprogramkan sebanyak 82.000 Kepala Keluarga (KK) dan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi yang ada 390 UPT atau 107.000 KK.Target sasaran adalah pembangunan KTM di delapan kawasan transmigrasi baru yang dimulai 2006 hingga 2011, kata Menteri Tenagakerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Erman Suparno pada acara penandatanganan MoU pembangunan KTM dengan beberapa kepala daerah, Kamis (6/7) di Jakarta. Diantara KTM yang akan dibangun adalah kawasan Terentang Kalimantan Barat dengan 7.240 KK; Maloy Kaliorang Kalimantan Timur dengan 3.000 KK; Pulau Morotai Maluku Utara dengan 8.600 KK, Pu-lau Rupat Riau dengan 9.000 KK, Rasau Jaya Kalimantan Barat dengan 8.537 KK, Rantau Pulung Kalimantan Timur dengan 11.348 KK, Mandestana Kalimantan Selatan dengan 8.835 KK dan Natuna Riau dengan 2.610 KK. Sedangkan pembangunan KTM dikawasan transmigrasi dilaksanakan dalam rangka mengelola dan mengkoordinasikan investasi baik yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau pemerintah maupun swasta serta masyarakat, katanya. KTM sebagai upaya startegi pemerataan investasi untuk

foto: slv

LAPORAN UTAMA

da motor Rp 70.000 untuk menempuh perjalanan selama 4 jam ke kota, guna menjual cabai hasil panennya. "Karena sedikit labanya, untuk membeli minum pun saya merasa sayang. Terpaksa saya minum air parit," kata Yusuf.

6

Edisi 18/Tahun II/No

P

berdialog dengan warga transmigran.

mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah, menekan konflik penggunaan lahan terutama mengatasi para spekulan lahan, meningkatkan manfaat dan menekan biaya pemerintah dan swasta serta merancang infrastruktur dan kebutuhan pelayanan umum atau masyarakat pada lokasi-lokasi yang tepat. Konsep pembangunan KTM sendiri dirancang setiap KTM terdiri dari 9.000 sampai 10.000 KK, "tapi tidak berarti seluruhnya adalah KK yang baru melainkan sebagian termasuk masyarakat yang telah ada di wilayah tersebut." Komponen permukiman dalam KTM sendiri terdiri atas permukiman penduduk yang sudah ada, permukiman transmigrasi yang sudah diserahkan pembinaannya, lokasilokasi transmigrasi yang masih dibina, dan areal yang dapat direncanakan untuk permukiman transmigrasi yang baru. Satuan pengembangan dilaksanakan dalam kurang lebih lima satuan kawasan pengembangan (SKP) yang meliputi luas 35 sampai 40 ribu hektare sehingga diharapkan dapat memenuhi skala ekonomi yang fleksibel untuk pengembangan investasi, kata menteri. Kerjasama Antar Daerah Permasalahan ketransmigrasian berkaitan erat dengan aspek-aspek kehidupan masyarakat. Pemberlakuan sistim ketransmigrasian akan banyak dipengaruhi oleh kondisi perekonomian secara nasional. Pertumbuhan ekonomi yang terpusat dan timpang antara pusat dan daerah dapat memicu masyarakat untuk lebih memiiih tidak ikut program transmigrasi. Selain itu, pertumbuhan dan tingkat keberhasilan para transrnigran di lokasi dari segi ekonomi pun mempengaruhi perspektif masyarakat secara umum. Sebanyak 512 naskah kerjasama bidang ketransmigrasian telah ditandatangani oleh 160 bupati/walikota sebagai tindak lanjut dari 95 kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh 27 gubernur. Menurut Menakertrans Erman Suparno pada acara Penandatanganan Keputusan Bersama Penyelengaraan Transmigrasi di Bandung, beberapa waktu lalu, merupakan salah satu upaya konkrit untuk menjawab tuntutan perubahan yang telah dilakukan diantaranya, diberlakukannya mekanisme kerjasama antar daerah dalam penyelenggaraan transmigrasi, kerjasama antar daerah dan ditandatanganinya naskah keputusan bersama. Diakuinya, sejak diberlakukannya mekanisme kerjasama hingga saat ini secara kualitatif masih belum mampu mendorong secara signifikan kualitas penyelenggaraan transmigrasi, hal itu terlihat dengan adanya indikasi masih berulangnya permasalahan klasik yang disebabkan karena kelemahan pihak-pihak yang terkait. Kenyataan yang ada menunjukkan adanya beberapa permasalahan yang terkait dengan pertanahan diantaranya kondisi permukiman transmigrasi yang tidak memenuhi kriteria 4 layak (layak huni, usaha, berkembang, dan lingkungan), tidak tersedianya fasilitas layanan dasar yang memadai bagi transmigran (pendidikan dan kesehatan) dan kualitas transmigran yang tidak sesuai dengan kebutuhan pengembangan lokasi. Karena itu, Menakertrans meminta para gubernur dan bupati/walikota daerah tujuan transmigrasi agar melakukan identifikasi dan penyediaan lahan untuk permukiman transimgrasi yang jelas letaknya dan tidak tumpang tindih dengan kepentingan lain. Pada kesempatan itu dia juga meminta para bupati/ walikota di daerah asal agar mempersiapkan calon transmigran sebaik mungkin, sesuai kriteria umum dan khusus yang telah disepakati bersama dengan daerah tujuan. "Jangan mengirimkan calon transmigran petualang, tidak berdedikasi, berkelakuan buruk dan tidak mempunyai keterampilan." (f)

un II/November 2006

enyelenggaraan transmigrasi selama ini acapkali disalahartikan hanya bersifat project oriented atau sekadar untuk mengejar target. Kondisi ini mengakibatkan banyak kejanggalan muncul dalam pelaksanaan di lapangan. Sementara itu, persepsi yang berkembang dalam masyarakat selama ini, transmigrasi dimaknai sebatas program pemindahan penduduk pulau Jawa ke luar Jawa. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno mengakui adanya persepsi yang salah tentang program transmigrasi. "Kerap hanya dipahami sebagai program memindahkan masyarakat kurang mampu ke tempat yang semakin susah. Untuk itu Depnakertrans mengajukan konsep transmigrasi dengan pendekatan pembangunan kota terpadu mandiri," tegas Erman. Menakertrans Erman Suparno dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta, April 2006, mengemukakan, paradigma baru sistem penyelenggaraan transmigrasi adalah dengan pendekatan mendukung ketahanan pangan dan kebutuhan papan, membangun Kota Terpadu Mandiri (KTM), mendukung ketahanan nasional, dan bagian dari sistem rencana tenaga kerja nasional, terutama dalam mengatasi permasalahan pengangguran dan kemiskinan secara berkesinambangunan. Konsep pembangunan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di kawasan transmigrasi pada dasrnya berupaya mengembangkan kawasan transmigrasi sebagai sebuah kota, dengan fungsi permukiman, pelayanan pemerintahan, pelayanan jasa sosial dan ekonomi melalui Menakertrans Erman Suparno pengelolaan SDA berkelanjutan dengan mengutamakan pengembangan pertanian. Bagaimanapun, pendirian kota terpadu mandiri (KTM) memnbutuhkan investasi yang besar. Direktur Jenderal Pembinaan Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi Depnakertrans Dyah Paramawartiningsih mengatakan, transmigrasi memerlukan investasi cukup besar sehingga perlu melibatkan kalangan dunia usaha. Data menyebutkan, 15 investor menjalin kerja sama dengan Depnakertrans menanamkan investasi di kawasan transmigrasi. "Dari 15 investor itu, baru 7 investor yang beroperasi. Sisanya belum juga bisa beroperasi. Selain itu, 11 investor sedang dalam proses nota kesepahaman dan 3 investor baru dalam tahap mengajukan permohonan kerja sama," katanya di Jakarta awal Juli, lalu. (m/bipnewsroom)

Kembangkan Security Belt

T

ransmigrasi tak sekadar meningkatkan taraf hidup penduduk dengan menyediakan peluang berusaha, namun juga dapat diarahkan untuk mendukung ketahanan nasional dan menjamin adanya kemanan aset wilayah Indonesia. Pola pembangunan dan penempatan transmigrasi di daerah terpencil dan daerah tertinggal memang diarahkan sebagai upaya pemerataan perekonomian dan pengurangan kesenjangan sosial ekonomi antar wilayah. Menakertrans Erman Suparno mengatakan bahwa untuk mendukung ketahanan nasional perlu pola pembangunan dan penempatan transmigrasi di daerah perbatasan, dan pulau-pulau terluar sekaligus sebagai sabuk pengaman (security belt) NKRI. Dalam Temu Konsultasi Pembangunan Transmigrasi Kepulauan Tahun 2006, yang berlangsung di tiga kota, Jakarta, Denpasar dan Manado, pertengahan oktober lalu , digagas upaya membangun komitmen pemerintah, pemerintah daerah, swasta, serta masyarakat selaku stakeholders dalam mengembangkan pembangunan transmigrasi. Temu konsultasi bertajuk "Pembangunan Provinsi Kepulauan Berbasis Gugus Pulau dan Kawasan Laut Pulau Ditinjau dari Aspek Ketransmigrasian" itu diselenggarakan sekaligus untuk memberikan dukungan model pembangunan provinsi kepulauan berbasis gugus pulau dan kawasan laut pulau. Dirjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Djoko Sidik Pramono, pada kesempatan temu konsultasi di Denpasar, Bali, belum lama ini memaparkan, untuk merealisasi dukungan terhadap FPK tersebut Depnakertrans menyiapkan strategi pembangunan transmigrasi di provinsi kepulauan. Lebih jauh Dirjen P2MKT menjelaskan, strategi tersebut mencakup pengembangan komitmen stakeholders, yaitu pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dunia usaha, serta masyarakat dalam membangun serta mengembangkan gugus pulau dan kawasan laut pulau. "Untuk pembangunan transmigrasinya dilakukan dengan pendekatan konsep pengembangan wilayah transmigrasi (PWT) serta lokasi permukiman transmigrasi (LPT) untuk mendukung pengembangan gugus pulau dan kawasan laut pulau," kata Djoko Sidik Pramono. Dengan konsep ini, akan diutamakan regulasi dalam penataan ruang, kemudahan mendapatkan lahan, serta perizinan usaha. Selain itu, juga merevitalisasi permukiman transmigrasi yang sudah ada dan yang sudah diserahkan. Semua ini dimaksudkan agar transmigran dapat berkembang sesuai dengan karakteristik gugus pulau, khususnya dari aspek sistem transportasi. Sementara itu, dalam rangka memperkuat basis pertahanan, kawasan transmigrasi provinsi kepulauan juga perlu mengikutsertakan anggota serta purnawirawan TNI dan Polri sebagai transmigran. Mereka ditempatkan di wilayah perbatasan. Pembangunan kawasan transmigrasi provinsi kepulauan, jelas Dirjen P2MKT, dilakukan pula dengan cara mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam berupa daratan, pesisir, serta hutan. "Ini untuk mendukung kemandirian pangan dan perluasan kesempatan kerja," ujar Dirjen P2MKT. Secara umum, program transmigrasi telah menjadi kebutuhan bangsa untuk mengatasi masalah ketimpangan penduduk dan ekonomi nasional. Transmigrasi, menurut Ale Retraubun (2004) merupakan salah satu strategi yang tepat untuk mengatasi masalah-masalah pengamanan wilayah perbatasan, baik yang berada di perbatasan daratan maupun pulau-pulau. Di samping itu pembangunan yang juga berarti membangun peradaban bangsa, dapat dilakukan melalui program transmigrasi dengan cara menyertakan penduduk pulau-pulau kecii yang rata-rata tingkat peradaban masyarakatnya masih relatif tertinggal dibandingkan dengan penduduk yang tinggal di pulau-pulau besar. Kekhususan dari pulau-pulau terluar adalah suatu kawasan yang memiliki karakteristik yang khas, dimana terdapat titik dasar (TD) dan titik referensi (TR} yang digunakan untuk menarik batas Wilayah NKRl. Letak pulau-pulau kecii yang berada di wilayah perbatasan dengan negara tetangga menyebabkan kawasan tersebut menjadi strategis dari sisi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun partahan keamanan nasional.(m/depnakertrans).

7

KESRA

KOMUNIKA

Di seluruh dunia, upaya pencegahan adalah satu-satunya cara efektif untuk menekan laju penyebaran sindrom AIDS. Sebab, secara nominal angka pengidap sindrom ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Sejak November 1987, ketika kasus HIV dilaporkan, sebanyak 62.811 kasus AIDS tercatat resmi di badan kesehatan dunia, WHO yang merupakan laporan dari 127 negara. Kini, di seluruh dunia angka infeksi HIV telah mencapai 5 juta orang. Angka tersebut telah membuat jumlah pengidap HIV di seluruh dunia mencapai lebih dari 40 juta orang dengan 3 juta orang meninggal dunia. Dari jumlah tersebut, 40% jumlah orang dewasa yang terinfeksi adalah kelompok usia 15-24 tahun. Padahal, masalah AIDS adalah sebuah fenomena gunung es. Artinya dari sekian banyak kasus yang terlaporkan, bisa jadi hanyalah sebagian kecil dari kasus yang sebenarnya. Terlebih bagi kejadian di negara-negara dunia ketiga yang layanan kesehatan belum dapat menjangkau seluruh penduduk dengan optimal.

Nama aslinya mungkin sulit untuk dikatakan, Acquired Immune Deficiency Syndrome. Panjang dan tak akrab dengan lidah orang kebanyakan. Namun jika nama pendeknya disebut, AIDS, tentu semua orang akan mahfum dan paham. Ya, sindrom atau kumpulan gejala penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh akibat infeksi virus HIV (Human Immunodeficiency Virus), ini menjadi salah satu penyakit yang sangat ditakuti akan mempengaruhi produktivitas sebuah negara. Pasalnya, bagi individu yang terkena, upaya pengobatannya bukan perkara yang mudah. Butuh biaya besar dan hingga kini dapat dipastikan selalu berujung dengan kematian, lantaran belum ditemukan pengobatan yang bisa membabat virus penyebabnya.

“Saya tidak kehilangan martabat saya sebagai manusia hanya karena saya HIV positif. Saya bangga atas diri saya sendiri, atas usaha saya menghadapi hidup sebaik kemampuan saya. Saya sayang pada diri saya sendiri, dan tidak perlu ada rasa malu atau bersalah yang mengikat langkah saya. Dan bagi saya, jika saya meninggal karena HIV bukan berarti saya lebih hina daripada orang yang meninggal karena sakit jantung atau kanker atau yang lainnya,”

A

dalah Suzana Murni yang merangkai kata-kata bersemangat itu ke dalam sebuah tulisan. Sepenggal kisah yang ia alami sejak menjadi ODHA (Orang Dengan HIV AIDS). Beragam liku, aktivitas hidup dan pemikiran yang terkumpul dalam buku bertajuk “Dua Sisi dari Satu Sosok”. Orang Indonesia pertama yang mengaku hidup dengan HIV ini memang pada akhirnya harus “pergi”, namun deretan tulisannya masih menjadi penyemangat dan terukir indah dalam benak ODHA lainnya. Tak mudah memang menjadi seorang penderita HIV/ AIDS. Sindiran, cacian dan perilaku diskriminatif lain kerap ditimpakan kepada mereka. Stigma negatif pun tak luluh dilekatkan, mulai dari pengidap penyakit “kotor” alias berasal dari lokalisasi prostitusi hingga kutukan Tuhan karena kelakuan buruk mereka. Padahal tak melulu

8

Rawan Pada Generasi Muda Indonesia sendiri, sejak awal telah masuk dalam daftar WHO sebagai negara ke-13 di Asia yang melaporkan kasus AIDS. Sejak kasus ini ditemukan pertama kali di Indonesia pada 1987, wabahnya telah menyebar cepat dan terkonsentrasi, setidaknya di enam provinsi, Bali, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Papua dan Riau. Walau di provinsi lain pun tak jauh berbeda perkembangannya. Generasi muda mendapat perhatian khusus dalam upaya pencegahan HIV/AIDS. Karena dari 6987 kasus AIDS dan 4617 infeksi HIV, kumulatif kasus AIDS tertinggi (54%) dilaporkan pada kelompok usia 20-29 tahun. Dari jumlah tersebut, kontribusi penyebab HIV/AIDS dari penggunaan napza suntik sebesar 48,9%, melalui hubungan seks heteroseksual 39,4%, dan homoseksual 4,8%. Generasi mudalah yang disinyalir menjadi penyumbang terbesar angka pengidap AIDS dengan penularan melalui jarum suntik. Penyebabnya dikarenakan sebagian besar dari mereka pengguna jarum suntik dan aktif secara seksual. Terlebih beberapa tahun lalu, demografi para pengguna obat-obatan mulai meningkat karena jatuhnya harga heroin. Ditambah lagi, Indonesia kini tak hanya menjadi negara transit, melainkan daerah pasar narkoba terbesar. Bahkan, banyak pihak menakutkan akan menjadi negara produsen.

karena hal itu, jarum suntik dan air susu ibu pun bisa menjadi media perantaranya. Jika pun seperti itu, mungkin mereka salah, mungkin juga khilaf. Tapi apakah penderitaannya harus ditambah dengan pengasingan yang tak berujung? Tentang hal tersebut, Samuel Nugraha, aktivis AIDS, punya pendapat sendiri. Menurutnya, penyebab adanya stigma serta diskriminasi pada orang yang terinfeksi dan tertular HIV dan AIDS adalah kurangnya pengetahuan dan prasangka masyarakat. Kebanyakan masyarakat akan merasa kasihan ketika mendengar belum ada obat guna penyembuhan HIV/AIDS. Namun karena informasi yang diterima tidak tepat, maka terciptalah label tertentu pada penderita. Akibatnya, perlahan ODHA akan terpinggirkan dan bukan tak mungkin akan diasingkan. “Di saat label HIV atau AIDS hilang dari kepala kita, maka kita akan memperlakukan si penderita seperti umat manusia lain. Perlu pendekatan yang lebih efektif kepada mereka. Pemikiran ini berasal dari pengalaman pribadi selama 3 tahun menjadi mantan pecandu narkoba dan sekarang tinggal dengan seseorang yang terinfeksi HIV. Dan kebetulan orang itu adalah istri saya!” ucap Samuel. Selain faktor asupan informasi yang benar kepada masyarakat, para ODHA sebenarnya punya peran penting dalam upaya penanggulangan AIDS. Mereka bisa melakukan sosialisasi efektif dalam bidang pendidikan,

Kurang informasi Kendati berbagai sosialisasi gencar dilakukan mengenai permasalahan HIV/AIDS oleh LSM dan juga pemerintah, namun tak banyak anak muda yang tahu informasi yang tepat mengenai sindrom ini. Bahkan sebuah penelitian di ibukota Jakarta menyebutkan, hanya satu dari tiga pelajar sekolah menengah atas di Jakarta yang tahu persis cara pencegahan penularan virus. Akibatnya, diperkirakan 90 persen kalangan muda berpotensi terkena HIV positif. Belum lama, para gubernur dari daerah-daerah yang tingkat penularannya tinggi bersedia berkomitmen untuk melakukan penyuluhan HIV/AIDS secara konsisten dan terpusat. Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) pun menargetkan pada 2010 mendatang, 90 persen remaja di Indonesia telah mendapatkan informasi yang benar tentang bahaya HIV/AIDS, baik penularan maupun pencegahannya. Informasi tentangnya telah disosialisasikan sampai tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan melalui dua pendekatan, yaitu melalui kurikulum pelajaran dan pelatihan. Dana yang digelontorkanpun tak bisa dibilang sedikit. Depdiknas tahun 2006 ini saja telah mengeluarkan dana sebesar Rp8 miliar. “ Jika digabungkan dengan dana yang disediakan daerah, angkanya cukup besar. Namun kini kendala terbesarnya adalah perbedaan persepsi bahwa penanggulangan HIV/AIDS hanya merupakan masalah kesehatan semata. Sehingga perlu dukungan kerja sama dari semua pihak yang terlibat,” kata Kepala Bidang Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup dan Kesehatan Depdiknas, Purnomo Ananto di Jakarta, beberapa waktu lalu. Memang masalah AIDS dan penyebaranya di kalangan generasi muda patut mendapat perhatian tersendiri. Sebab masalah ini bisa menjadi bom waktu terutama di daerahdaerah yang anak mudanya mulai aktif secara seksual pada awal masa pubertas. Upaya yang simultan dan terkoordinasi telah direncanakan oleh pemerintah melalui Komisi Penanggulangan AIDS, namun demikian, pada dasarnya masalah AIDS sangat terkait dengan persoalan perilaku. Dan bukan hal yang mudah untuk mengubah perilaku. Dibutuhkan keterlibatan aktif semua pihak terutama keluarga. Sebab, di masa depan kita tentunya tak ingin menyaksikan anak-anak kecil akan belajar mengeja: A-B-C-D dan menggantinya dengan huruf: A-I-D-S. ***(dan/f)

perawatan, dukungan, pengobatan, serta pencegahan HIV/AIDS. “Kami bukan sekadar kelompok sasaran dari programprogram intervensi AIDS. Tapi juga punya peran penting,” kata aktivis AIDS Indonesia yang juga penasihat Asia Pacific Network of People Living with HIV/AIDS (APN+), Frika, beberapa waktu lalu. Selain masalah penanggulangan AIDS, tentu masih banyak potensi yang bisa dilakukan para ODHA. Bekerja laiknya yang lain, bukanlah hal yang sulit bagi mereka. Sayang, jika sepanjang waktu mereka hanya sibuk memikirkan cacian masyarakat. Biarkan mereka hidup normal seperti dulu. Hingga tak ada lagi sekat dan mereka bisa berkata, “Kami ODHA, so what …?” ***(dan)


OPINI

KOMUNIKA Monika Suharko

Selamat Datang, DTIKN

Dicanangkannya Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional atau DTIKN oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada hari Senin (13/11) kemarin membuat para komunitas dunia teknologi informasi Indonesia sedikit berlega hati karena pemerintah mulai serius ingin membangun masyarakat Indonesia menjadi masyarakat informasi. Bagi komunitas IT Indonesia hadirnya Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional bisa jadi merupakan "angin segar" dengan adanya kebijakan yang berpihak pada pengembangan teknologi informasi di Indonesia yang semakin jelas. Sekalipun ada sebagian yang mempertanyakan kenapa kenapa harus dibentuk suatu lembaga baru, bukankah sudah ada Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo)?.

Bagaimanapun, membaca niat baik pemerintah semestinya kita harus berpikir positif. Upaya pembentukan lembaga baru diharapkan akan lebih memperlancar dan mendukung kinerja Depkominfo untuk pengembangan dunia IT di Indonesia Belajar dari China dan India Indonesia seharusnya bisa belajar dari India dan China, dimana mempunyai beberapa kesamaan dengan Indonesia antara lain sama-sama memiliki penduduk terbesar di dunia, tingkat kemiskinan yang tinggi dan tingkat pendidikan masyarakatnya yang rendah. Tetapi kenapa dunia IT di India dan China bisa lebih maju daripada Indonesia? Pemerintah India melalui Menteri Komunikasi dan Informatikanya telah mencanangkan 10 agenda kerja untuk memajukan dunia IT di India antara lain pembangunan infrastruktur jaringan, infrastruktur telepon di daerah perdesaan, broadband, membangun pabrik yang membuat handset telepon, e-government , dukungan teknologi untuk huruf dan bahasa India, kebijakan investasi dengan memberikan insentif untuk membangun pabrik-pabrik semikonduktor, ATM atau pabrik yang mendukung dunia IT, meningkatkan pertumbuhan software mencapai 32%, restrukturisasi kantor pos di India, komputerisasi kantor pos di India. (Sumber : http://www.mit.gov.in/) Sementara Program Pemerintah China juga tidak jauh berbeda dengan Pemerintah India antara lain meningkatkan industri software lokal di China, membangun aplikasi IT untuk dunia komersial, pengetahuan, pemerintahan dan game. Jika dilihat dari program kerja Pemerintah India dan China, program kerja Pemerintah Indonesia untuk membangun masyarakat informasi berbasis pengetahuan juga tidak jauh berbeda mulai dari membangun infrastruktur jaringan fiber optic, membangun 100 juta web dan mendukung pengembangan perusahaan software lokal di Indonesia. Lalu dimana perbedaannya? perbedaannya adalah rasa bangga terhadap budaya negeri sendiri. Kita semua tahu website atau software buatan China selalu menggunakan huruf asli China dan India rupanya mulai menyusul China dengan memasukkan “dukungan teknologi untuk huruf dan bahasa India” ke dalam 10 agenda kerja Departemen Komunikasi dan Informatika India. Bagaimana dengan Indonesia? Tugas Besar Menanti Beberapa hal yang seharusnya juga butuh untuk diperhatikan pemerintah – entah akan menjadi tugas DTIKN atau Departemen Komunikasi dan Informatika— antara lain : Pertama, reformasi secara total birokrasi yang ada di pemerintahan dengan dite-

kilas -gov

e

*) Programmer dan Webmaster Monumen Pers Nasional Solo, Departemen Komunikasi dan Informatika

Ruang ini disediakan sebagai wadah tukar informasi antar pengelola situs atau portal lembaga pemerintah baik di tingkat pusat atau daerah. Pengelola dapat mengirimkan profil situs yang dikelolanya melalui e-mail: [email protected]

www.madina.go.id

Mandailing Dalam Kesederhanaan "Selamat datang di Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal", itulah sambutan awal saat membuka situs ini. Tampilan situs cukup sederhana dan ramah bagi para netter yang akan menjelajah situs ini. Dalam kolom "Madina Dalam Berita", disajikan informasi event atau peristiwa seputar kabupaten tersebut. Situs ini menyajikan berita-berita lokal daerah. Para netter juga bisa mengenali berbagai ciri khas kabupaten Mandailing. Hingga netter bisa merasa nya-


rapkannya e-government. Lamanya biro-krasi di pemerintahan membuat kita semua sering merasa jengkel sendiri. E-govern-ment yang diterapkan di pemerintahan saat ini masih bersifat setengah-setengah se-hingga hasilnya masih belum terlihat. Citra birokrasi pemerintah yang berbelit-belit masih tetap melekat di masyarakat sampaisampai dibuatkan iklan sindiran buat pemerintah. Kedua, reformasi SDM di lingkungan pemerintahan (pendidikan dan mental pegawai) agar lebih siap ketika egovernment diterapkan di lingkungannya. Ketiga, diperlukannya koordinasi yang baik antar lembaga, dirjen atau antar departemen sehingga saat e-government diterapkan data yang dihasilkan tidak berbedabeda antara satu departemen dengan departemen lainnya atau antara satu dirjen dengan dirjen lainnya. Kalau perlu untuk pemerintah hanya ada satu website yang dikelola oleh Departemen Komunikasi dan Informatika, semua website pemerintahan ada di dalamnya sehingga pemeliharaan data dan koordinasi lebih mudah. Keempat, diperlukan pendataan situs web yang telah dibangun terutama di lingkungan pemerintahan di seluruh Indonesia dan dijadikan menjadi satu kesatuan sehingga pengakses informasi tidak perlu menghafal banyak alamat URL yang ada di internet. Kelima, penerapan IT di segala bidang mulai dari bidang pertanian, peternakan, pendidikan sampai industri manufaktur. Perlu diingat Negara Indonesia sebenarnya adalah negara berbasis pertanian, seharusnya pemerintah mulai membangun suatu pertanian yang maju yang didukung oleh IT. Dengan memanfaatkan teknologi satelit dapat terdeteksi tingkat kesuburan tanah, dengan dibangun aplikasi IT yang mendukung pertanian para buyer bisa tahu kapan dan daerah mana yang akan panen, dengan aplikasi IT bisa dilakukan simulasi untuk sebuah rekayasa genetika untuk menghasilkan produk unggul. Keenam, jika ada program OSOL (satu sekolah satu laboratorium komputer) sebaiknya ada program satu kelurahan/kecamatan satu laboratorium komputer yang terkoneksi dengan jaringan internet. Ini bisa sebagai salah satu cara untuk mendidik masyarakat agar melek IT. Komputerkomputer ini juga sekaligus bisa menjadi salah satu pendukung apabila system e-commerce akan di bangun oleh pemerintah Indonesia untuk memasarkan hasil-hasil pertanian para penduduk sekitar kecamatan tersebut. Ketujuh, pendidikan untuk masyarakat terutama di daerah pedesaan mengenai IT dan cara penggunaannya, jangan sampai setelah semua siap tapi mereka tidak bisa memanfaatkan teknologi yang telah tersedia. Semoga dengan adanya Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional semua wacana-wacana mengenai IT yang ada di lingkungan pemerintahan bisa segera menjadi kenyataan. India dan China bisa menjadi maju karena mereka mau menyadari apa yang mereka telah miliki lalu mengolahnya dengan dukungan teknologi bukan dengan meniru apa yang telah dimiliki negara lain. Majulah dunia IT Indonesia, selamat berjuang DTIKN & segeralah berjuang!!!

man, dan seolah merasakan berada di Mandailing sekalipun tidak perlu datang langsung. Pengakses bisa menyaksikan informasi tentang adat istiadat, legenda, makanan khas, panorama alam, kebudayaan, tempat bersejarah dan lagu daerah. Serta berbagai rangkaian informasi yang mungkin dibutuhkan ketika pengunjung situs ini benar-benar akan datang di Mandailing. www.sambas.go.id

Hijau Situs Sehijau Borneo Situs Kabupaten yang dalam sejarahnya mempunyai ikatan persaudaraan erat dengan Brunei Darussalam ini didominasi warna hijau. Pilihan warna yang cukup nyaman di mata, sehingga membuat netter betah berlama-lama di depan komputer tanpa merasakan perih mata. Selain pilihan warna yang sejuk, konten situs e-government terbilang lengkap dan dinamis. Untuk semua kecamatan dalam Kabupaten Sambas dapat ditemukan dalam link yang tersedia dalam situs ini. Ada 17 link kecamatan dan 12 link dinas/instansi dalam kabupaten yang bisa diakses publik. Hijau situs ini juga menggambarkan hijaunya kabupaten yang terletak di Kalimantan Barat dan berbatasan dengan Malaysia bagian Timur (Sarawak). Bagi para petualang, kawasan kabupaten ini merupakan alam yang menantang. Sementara bagi para ilmuan research, naturalist dan photografer,

Borneo merupakan tempat yang sangat menarik. Di Sambas sendiri terdapat tiga daerah yang dapat dikunjungi, yaitu Selimpai, Batu Jamban dan Temajuk. Daerah ini memiliki keaslian alamnya sangat kental dan belum terekspose. Secara cerdas Pemkab Sambas mengemas potensi ini dalam konsep ecotourism. Bagi pengakses situs ini dapat memperoleh informasinya dalam link Ecotourism, di sini disediakan informasi mengenai lokasi Borneo dan cara akses transportasi ke daerah tersebut. Di lokasi wisata tersebut disediakan juga guide, beserta tarif yang perlu disediakan sebagai balas jasa. Untuk guide wisatawan asing dikenakan biaya U$ 15/hari, sedangkan guide lokal U$ 5/hari.

9

LINTAS DAERAH

KOMUNIKA

Program desa model gerakan pembangunan masyarakat sejahtera (Demo gerbangmastra) yang sudah dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka sejak tahun 2006 kembali akan dilanjutkan pelaksanaannya. Program ini dinilai berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dan membuka keterisolasian antar desa. Bila tahun sebelumnya hanya 28 desa/kelurahan yang menjadi lokaso Demo Gerbangmastra maka Tahun 2007 dan 2008 ditetapkan 148 desa/kelurahan. Sumatera Utara Bersih Dari Penyelundupan Kapolda Sumatera Utara Irjen Polisi Bambang Hendarso Danuri, MM menargetkan tahun 2007 wilayah Sumut akan bersih dari praktek penyelundupan. "Kita memiliki suatu komitmen untuk melakukan pencegahan dan juga penindakan terhadap penyelundupan," kata Kapolda di Mapolda Sumut, Kamis (9/11). Melalui komitmen tersebut, pihaknya berharap penegakan hukum yang memang diatur dalam undang-undang dapat terlaksana dengan baik. Khususnya di sejumlah kawasan yang intensif menjadi perhatian kepolisian yakni wilayah perairan Asahan. "Kita upayakan melalui polsek, dan program perpolisian masyarakat, pencegahan dan penindakan penyelundupan tersebut akan melibatkan semua unsur ikut berperan." katanya. (www.bainfokom.sumut.go.id)

Jawa Timur Pemkot Probolinggo Giatkan Tamanisasi Upaya mewujudkan Probolinggo sebagai kota investasi, diseriusi Pemkot dengan melaksanakan program tamanisasi. Pasalnya program ini juga melibatkan perusahaanperusahaan swasta dan mendapat dukungan positif dari berbagai elemen masyarakat. Sejak tiga tahun lalu, Pemkot menggalakkan penanaman kayu sengon dengan mengikut-sertakan masyarakat sekitar. "Besarnya dukungan semua elemen masyarakat," kata Buchori, Walikota Probolinggo, "terlihat dari tingginya harapan agar tamanisasi ini bisa mencapai semua kawasan di Probolinggo." Pemkot telah menyerahkan lahan kritis seluas 30 hektare untuk ditanami masyarakat, selain itu pemkot juga menyediakan bibit sengon secara cumacuma pada masyarakat untuk ditanam dan

Dari Sabang Sampai Merauke

memberikan imbalan sebesar Rp250 ribu per seribu pohon yang telah di tanam. (www.d-infokom-jatim.go.id)

Kalimantan Barat Mekarkan Wilayah Baru Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menempuh kebijakan pemekaran daerah pada beberapa kabupaten untuk meningkatkan pemerataan pembangunan wilayah dan sebagai upaya pendekatan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kalbar Drs. L. H. Kadir saat berdialog dengan Ketua rombongan Tim PAH I DPD RI di Balai Petitih Kantor Gubernur, beberapa waktu lalu. Wilayah yang dimekarkan, ujarnya, diantaranya Kabupaten Bengkayang dibentuk berdasarkan UU.No.10 tahun 1999, Kabupaten Landak dibentuk berdasarkan UU No.15 tahun 2000, Kota Singkawang dibentuk berdasarkan UU.No.12 tahun 2001, dan Kabupaten Melawi dan Sekadau dibentuk berdasarkan UU No.34 tahun 2003. Selain itu masih ada dua Kabupaten baru yang akan dimekarkan, yaitu Kayong Utara dengan Kabupaten induknya Ketapang dan Kabupaten Kubu Raya pemekaran dari Kabupaten Pontianak. Menurutnya, usulan pemekaran Kabupaten Ketapang dengan pembentukan Kabupaten Kayong Utara merupakan kebijakan pemerintah Kabupaten Ketapang dan Pemerintah Provinsi Kalbar. Sebagai tahapan proses terhadap pembentukan Kabupaten Kayong Utara, PemKab Ketapang telah menunjuk lembaga independen yaitu Pusat Pengembangan Potensi dan Profesi untuk melakukan pengkajian akademis pembentukan Kabupaten Kayong Utara. Hasil kajian tersebut telah merekomendasikan Kabupaten Kayong Utara layak dibentuk. Jumlah penilaian Kabupaten Kayong Utara adalah 2.505 point atau lebih besar 270 point dari total skor minimal yang dipersyaratkan untuk dibentuk sebuah

dapat didukung dengan pembentukan kerjasama operasi produsen bahan baku dan pelaku usaha industri kimia, restrukturisasi usaha melalui marger atau akuisisi. Selain itu, kata Irianto, pemerintah juga melakukan harmonisasi tarif bea masuk untuk produk petrokimia hulu dan hilir yang dinilai belum selaras, terkait insentif pajak bagi investasi baru, sekaligus mendorong masuknya investor baru.

infrastruktur jalan desa/ usaha tani, kesehatan, pendidikan dan sarana umum lainnya. (www.kolaka.go.id)

kabupaten, yaitu sebesar 2.235 point, katanya menambahkan. Pemekaran suatu wilayah baru di Provinsi Kalbar, dimaksudkan untuk meningkatkan dayaguna penyelenggaraan pemerintahan pada seluruh wilayah/daerah, sehingga efektivitasnya sampai ke tingkat organisasi pemerintahan terkecil, yaitu kelurahan dan desa. “Pemekaran ini juga bertujuan untuk meningkatkan penyebaran hasil pembangunan, sehingga dapat lebih merangsang partisipasi masyarakat dalam peningkatkan produktivitas untuk mencapai kesejahteraan yang merata,” ujarnya. (www.kalbar.go.id)

(www.kaltim.go.id)

Sulawesi Tenggara Festival Seni Budaya Keraton Festival Seni budaya Keraton ini akan dilaksanakan di Propinsi Kalbar yang akan dilaksanakan Bulan Maret 2007 mendatang yang akan dihadiri sekitar 40 sampai dengan 60 Keraton se-Nusantara. Rangakaian dari acara ini adalah Musyawarah para Raja/Sultan/ Pangeran Panembahan / Pangeran Ratu. Acara ini akan dilasanakan di Kabupaten Sambas tepatnya di Istana Alwatzikoebillah Sambas. dari isi Musyawarah akan membahas dan mengevaluasi hasil peranan Forum sebagai salah satu media Transformasi Budaya dan Silahturahmi Budaya . Pangeran Ratu Raden H. Winata Kusuma mengatakan siap menjadi tuan rumah yang baik dengan nilai-nilai budaya dearah, dan diharapkan kepada seluruh masyarakat Sambas ikut mengakses program ini sesuai dengan peran masing-masing sesuai dengan Misi Pemda Sambas Terpikat Terigas. (www.sambas.go.id)

Kalimantan Timur Industri Petrokimia Sistem Klaster Kaltim memiliki potensi besar sebagai wilayah pengembangan industri petrokimia sistem klaster dan tidak salah jika wilayah itu menjadi salah satu daerah yang direncanakan untuk pengembangan. Dikatakan Irianto Lambrie, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, upaya itu dilakukan untuk mendukung citacita nasional menjadikan sektor industri petrokimia sebagai tulang punggung industri manufaktur, sesuai dengan kebijakan nasional melalui sitem klasterisasi industri. Ia mengharapkan melalui program tersebut bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional rata-rata 8,6% setiap tahun hingga 2009 dan selanjutnya terus meningkat di atas 10% mulai 2010 hingga 2020. ”Sistem klaster merupakan pengelompokan industri inti yang saling berhubungan, baik untuk industri pendukung, industri terkait, jasa penunjang, infrastruktur ekonomi dan lembaga terkait. Melalui sistem ini, pada 2025 Indonesia ditargetkan memiliki basis industri yang kuat dan sejajar dengan negara maju, sehingga industri dalam negeri masuk dalam tataran kelas dunia,” katanya. Ditambahkannya, program tersebut

foto: www.suaramerdeka.com

148 Desa Sasaran Demo Gerbangmastra

“Program ini telah berhasil dan manfaatnya sudah dirasakan langsung oleh masyarakat, dan kami meminta kepada seluruh instansi untuk mengambil peran sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing,”harap Bupati. Sedangkan sasaran umum program Desa Model Gerbangmastra ini adalah membangun dan menumbuhkan semangat kebersamaan, kegotong-royongan pembangunan melawan ketertinggalan, kemiskinan dan pengangguran. Sasaran kegiatan fisik antaralain, pemberdayaan ekonomi masyarakat berupa peningkatan produksi atau pendapatan melalui intensifikasi dan eksensifikasi melalui gerakan Kolaka menanam termasuk

foto: bank image

Sulawesi Tenggara

Riau Penderita Kanker Payudara di Riau Diperkirakan 4.000 orang Diperkirakan dari 100.000 penduduk wanita di Indonesia menderita kanker payudara yakni mencapai 100 orang atau 1 dari 1.000 penduduk Wanita, dan apabila diproyeksi ke Provinsi Riau diperkirakan ada sekitar 4.000 orang penderita kanker payudara. (www.bikkb.riau.go.id)

Kabupaten Aceh Utara

Pembangunan dan Potensi Wisata Kabupaten ini memiliki potensi bahan tambang dan galian berupa, minyak dan gas alam, batu kapur, batu gamping, supik, truss, groint dan pasir/krikil. Secara geografis terletak pada garis 96.52.000 – 97.31.000 BT dan 04.46.000 – 05.00.400 LU dan memiliki luas wilayah 3.296,86 km2. Letak ini mengakibatkan Kapubaten Aceh Utara beriklim tropis yang diperkaya dengan flora dan fauna, yang terdiri dari berbagai jenis tumbuhtumbuhan; kayu merbau, dammar, dammar laut, semantok, meranti, cemara, kayu bakau, rotan, dan sebagainya. Selain berbagai jenis hewan liar seperti gajah, harimau, badak, rusa, Indus-kijang, orang hutan, babi, ular dan sebagainya, juga memperkaya wilayah yang baru pulih dari tsunami ini. Zona Industri Kabupaten Aceh Utara, merupakan kawasan yang sejak tahun 1984 telah

10

dicanangkan sebagai investasi terutama sektor industri (zona industri). Pencanangan ini merupakan upaya pengembangan sektor industustri berbasis sektor pertanian. Indahnya Kabupaten ini sempat terporak pondakan oleh bencana tsunami yang terjadi pada 26 juli 2004, meluluh lantakan Aceh dan Sumatera Utara. Bencana alam gempa dan tsunami tersebut mendorong berbagai kalangan, berlomba-lomba mengajukan konsep pembangunan daerah ini pasca bencana. Untuk kembali mencanangkan tujuan awal sebagai zona industri, pada tahun 2006 ini pemerintah kabupaten Aceh Utara telah menetapkan langkah strategis dalam melaksanakan pembangunan secara menyeluruh dengan program prioritas, antara lain; Peningkatan Mutu (SDM), Pembangunan Irigrasi, Rehabilitas dan Rekonstruksi pasca tsunami. Tahapan dalam rencana strategis yang

mendapat perhatian adalah perbaikan fasilitas sekolah dan tempat belajar mengajar untuk meningkatkan mutu SDM, dan tidak terlupakan adalah untuk menciptakan kesempatan kepada masyarakat memperoleh kembali pekerjaan dan mata pencaharian mereka, agar kehidupan ekonomi lebih terjamin dan tidak tergantung pada bantuan luar. Ini merupakan upaya menghidupkan kembali kabupaten yang tergolong parah dalam bencana tsunami 2004. Potensi Budaya dan Wisata Masyarakat Aceh Utara memiliki warisan budaya yang sangat menarik, yang pada umumnya kental dengan nuansa ajaran Islam, mulai dari seni budaya tari-tarian, upaacara-upacara adat, tata karma pergaulan, dan hasil-hasil kerajinan. Selain kaya akan budayanya, objek wisata pun mampu menarik minat wisatawan domestik maupun internasional. Tercatat 13

objek wisata yang menjadi favorit wisatawan, antara lain pantai Dakuta, pemandian Kr. Sawang, Air terjun Seumirah, dll. Pendukung lainnya adalah keramah tamahan dan sopan santun masyarakat yang dapat dijadikan dukungan dalam pengembangan pariwisata di kabupaten ini. (dw)


Menteri Energi Sumber Daya Mineral, Purnomo Yusgiantoro meminta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) untuk melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah agar dapat mengurangi penyimpangan distribusi bahan bakar minyak di seluruh Indonesia. Melalui kerjasama tersebut, pemerintah berharap dapat mengurangi subsidi tanpa menaikan harga BBM. "Jika ada penyimpangan BBM di daerah, maka pemerintah daerah akan cepat melaporkan kepada BPH Migas dan bekerjasama menyelesaikan permasalahan tersebut," kata Menteri. (EYV) Departemen Perdagangan

Berantas Produk Bajakan Menteri Perdagangan Dr. Mari Pangestu menyatakan dalam dua tahun terakhir, upaya pemerintah dalam menegakkan hukum HAKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) lebih banyak dilakukan dalam bentuk pemberatasan produk bajakan atau palsu ditempat-tempat penjualan tertentu dan bahkan banyak mall yang sekarang telah bekerjasama dengan aparat hukum untuk tidak memperdagangan produk-produk bajakan. Pernyataan Menteri Perdagangan Dr. Mari Pangestu tersebut disampaikan Kepala Humas Deperdag drs.Iman Pambagyo MA di Jakarta, Kamis, seraya menambahkan aparat penegak hukum juga telah melakukan beberapa penangkapan terhadap sumber dari barang-barang palsu tersebut. ”Jadi pabrik-pabrik yang menjadi produsen barangbarang palsu ini juga sudah ada yang ditangkap,” kata Iman Pambagyo mengutip penjelasan Menperdag seusai memimpin rapat koordinasi Tim Nasional (Timnas) Penanggulangan Pelanggaran HAKI bersama Menteri Hukum dan HAM, Hamid Awaluddin di Jakarta. (MNR) Departeman Komunikasi dan Informatika

Kembangkan Media Tradisional Depkominfo tengah melakukan pengembangan dan pemberdayaan lembaga media tradisional guna mendukung perwujuduan masyarakat informasi. “Media konvensional seperti media tradisional dapat berperan dalam diseminasi dan informasi,” tegas Dr. Udi Rusadi MS, Direktur Kelembagaan Komunikasi Sosial Depkominfo dalam Forum Koordinasi Instansi Pemerintah Dalam Pemanfaatan Media Tradisional, di Jakarta (8/11). Hal senada juga disampaikan oleh Ir. Agoes Suparto, Ketua Umum Pengurus Nasional DK Metra. “Selain sebagai sarana hiburan, kesenian tradisional dan pertunjukan rakyat juga memiliki nilai komunikatif dan efektif sebagai sarana penyampaian informasi.” Secara nyata, menurut Udi Rusadi, pihaknya tengah mengembangkan jaringan kerjasama antar pihak untuk melakukan apresiasi atas

keberadaan pertunjukan tradisional. “Depkominfo juga akan mengeluarkan kebijakan, pedoman dan standar diseminasi informasi yang akan dilakukan oleh semua stakeholders,” tegasnya. (Yuliarso) Badan Koordinasi Penanam Modal

Perbaiki Sistem Pencatatan Penanam Modal Kepala Badan Koordinasi Penanam Modal (BKPM) M Lutfi mengatakan, BKPM akan segera memperbaiki pencatatan investor asing maupun dalam negeri dalam melakukan penanaman modal di Indonesia. Selama ini perhitungan yang ada kurang akurat, karena itu BKPM akan melakukan penghitungan dan pencatatan jumlah investor PMA maupun PMDN di Indonesia dengan mengikuti pola yang dilakukan negara Singapura. “Sistem yang akan diterapkan dalam pencatatan penanam modal nantinya, jika surat persetujuan (SP) sudah keluar, investor kemudian membuat pabrik setelah itu mereka membuat IUT, jadi hasil produk tahun ini merupakan hasil surat persetujuan tahun 2003, dan th 2004 sekitar 18 bulan,” katanya (RMG) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

Perlu Roadmap Pengembangan Minyak Jarak Deputi Bidang Teknologi Informasi, Energi dan Material – BPPT, Dr. Marzan A. Iskandar mengatakan, saat ini minyak jarak mendapat perhatian karena bijinya dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan biofuel.“Selain itu tanaman jarak pagar dapat tumbuh di beberapa lahan yang kritis, tanah berpasir, dan berbatuan,” kata Marzan. Namun demikian, menurut Marzan pemanfaatan tersebut memerlukan teknologi, misalnya jarak pagar sebelum menjadi pakan ternak perlu mengalami proses ekstraksi dan detoksifikasi untuk menghilangkan racunnya. Karena itu proses ini perlu disosialisasikan agar berkembang pemahaman yang benar dalam masyarakat terhadap tanaman jarak pagar baik mengenai hal yang bersifat scientific maupun teknis. "Kita juga perlu menyusun suatu road map pengembangan minyak jarak mulai dari pengembangan budidaya, pengembangan pengolahan, hingga pengembangan pemanfaatannya yang dapat memberikan nilai tambah secara ekonomi maupun sosial bagi masyarakat Indonesia maupun pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri," katanya.(GS)

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi

TKI dan Kemiskinan: Point Utama Pertumbuhan ekonomi yang rendah dan tidak disektor informal, antaralain sebagai pembantu rumah tangga seimbangnya pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat (PRT) masih sering mendapatkan perlakuan besar, sangat berpengaruh terhadap kondisi sosial manusia yang tidak sepantasnya oleh majikan di Perluasan Indonesia. Berangkat dari situ banyak masalah negara tempat mereka bekerja, belum kesempatan kerja dan pengangguran yang dihadapi bangsa ini, belum lagi lagi sulitnya TKI mendapatkan akses peningkatan pelayanan tingkat pendidikan yang mencapai 56,2% perbankan dan asuransi. Mereka harus penempatan tenaga kerja berpendidikan SD ke bawah. membawa uang tunai ketika pulang dalam dan luar negeri serta Ditilik lebih dalam lagi adalah masalah Tenaga Kerja ke Indonesia, hal ini mengakibatkan penguatan informasi pasar Indonesia, yang secara tidak langsung merupakan TKI menjadi sasaran empuk tindak kerja dan bursa kerja, cara pengurangan angka pengangguran, kemiskinan kriminal dinegerinya sendiri. Menindaki merupakan misi utama dan merupakan pemasukan devisa negara. Penempatan hal tersebut, Depnakertrans menjalin depnakertrans. dan perlindungan TKI masih menghadapi banyak masalah kerjasama dengan beberapa bank lokal sehingga Depnakertrans berusaha melakukan beberapa seperti, BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BCA reformasi mengenai sistem penanganan TKI tersebut berbasis dengan bank-bank di beberapa negara UU no.39 thn 2004. penempatan TKI. Nantinya TKI tidak perlu membawa uang Sistem mekanisme dan prosedur penempatan dan tunai dalam jumlah besar ketika pulang kekampung halaman perlindungan TKI harus di sederhanakan. Menakertrans, mereka. Untuk itu Penerbitan smard card atau kartu pintar Erman Suparno mengungkapkan,"birokrasi yang harus dilewati multi fungsi oleh Depnakertrans dirasa sangat perlu, yaitu para TKI kini telah disederhanakan dari 40 pos menjadi 11 kartu yang berfungsi sebagai identitas, akses terhadap pos, langkah ini diharapkan mampu memperlancar pelayanan pelayanan (embarkasi dan debarkasi), transaksi bank (ATM), kepada TKI". Penyederhanaan itu antara lain menyangkut klaim asuransi, dan registrasi TKI. pengurusan paspor khusus TKI yang selama ini harus dibuat di Jakarta, saat ini dapat dibuat di daerah-daerah. Dengan Penanggulangan kemiskinan demikian akan terdapat penghematan biaya pengurusan Depnakertrans melakukan beberapa kebijakan dalam dokumen. masalah penggulangan kemiskinan yang telah cukup lama Program informasi mengenai ketenagakerjaan yang di mengakar bangsa kita. Revitalisasi pelatihan dan produktivitas tawarkan Depnakertranstrans pun disesuaikan dengan kondisi untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja dalam rangka saat ini, yaitu dengan "Online Information System (OLIS)". mencapai tujuan pembangunan ketenagakerjaan Indonesia Sehingga nantinya dengan OLIS tersebut, mempermudah melalui pelaksanaan program three in one, yaitu trainning, TKI untuk memantau dan mendapatkan informasi tentang certification, dan placement, merupakan program pancingan pasar kerja internasional, proses perencanaan, penempatan, dalam penanggulangan kemiskinan. Rakyat tidak bisa selalu di perlindungan yang telah terintegrasi dengan instansi terkait. umpanin, tetapi harus di pancing, dan mereka akan Sebagian besar TKI kita memang hanya mampu bekerja berkembang dengan sendiri, itu yang merupakan point pikiran yang dikembangkan Depnakertrans. (dw)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○


Wajah Kita

TIK Bagi Columbus, dunia itu bulat-bundar. Tapi bagi para penggiat teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dunia adalah datar. Dengan menghilangnya sekat antarnegara berkat 'jasa' perangkat TIK, semua insan di sudut dunia manapun memiliki kesempatan sama untuk bermain dalam dunia datar bernama ekonomi global. TIK telah menjadi kunci pembuka gerbang egalitarian, mendudukkan seluruh bangsa dalam posisi yang sama untuk meraih kesempatan (chance) dan melakukan perubahan (change). Seberapa besar kesempatan suatu bangsa untuk berubah dan kemudian tampil menjadi pemain, bukan sekadar penonton? Thomas L Friedman mengatakan, mau menjadi pemain atau penonton, semua tergantung kesiapan SDM bangsa tersebut, terutama di bidang penguasaan TIK. Dus, rumusnya menjadi jelas: Bangsa yang SDMnya memadai (baca: tingkat penguasaan TIK-nya tinggi) akan memiliki kemampuan untuk bersaing dengan bangsa lain. Sedangkan bangsa yang SDM-nya rendah (baca: tingkat penguasaan TIK-nya rendah) dengan sendirinya akan tersingkir dan harus puas menjadi penonton. Bagaimana dengan bangsa Indonesia? Kita mengetahui bahwa di tengah kemajuan dan perkembangan perangkat TIK yang demikian pesat, masih banyak di antara anak bangsa yang gagap teknologi (gaptek). Jangankan menguasai TIK, mendengar nama atau melihat barangnya saja banyak yang belum pernah. Hal ini terjadi terutama di kalangan masyarakat perdesaan. Berapa persen masyarakat yang melek komputer? Berapa persen yang aktif memanfaatkan internet dalam kehidupan sehari-hari? Berapa orang pelaku e-commerce, ebanking, e-procurement, e-learning dan e, e, yang lain? Sangat sedikit! Ketidakmampuan membeli dan memanfaatkan perangkat TIK, membuat sebagian besar masyarakat mengalami kendala aksesibilitas, yang pada akhirnya membuat mereka tak siap saat situasi mengharuskan mereka untuk memasuki dunia datar. Inilah yang oleh banyak orang disebut dengan kesenjangan digital (digital divide). Persoalan penguasaan TIK memang kompleks, karena terkait dengan ketersediaan perangkat TIK dan tingkat pendidikan. Ketersediaan perangkat TIK, bagaimanapun, selalu terkait dengan dana. Sedangkan pendidikan menentukan ketersediaan SDM yang memadai di bidang TIK. Sayangnya, justru ketersediaan dana dan SDM-lah yang hingga saat ini menjadi persoalan besar terkait dengan pengembangan TIK di Indonesia. Kita boleh iri pada India dan China yang melesat lebih cepat di bidang TIK. Dengan institut teknologi yang dikembangkan sejak jaman PM Jawaharlal Nehru, India mampu mencetak tenaga-tenaga TIK andal. China juga telah memiliki pusat riset TIK tingkat dunia, termasuk pusat riset Microsoft. Dari 20 pusat riset teknologi terbaik di Eropa dan Asia, tiga di antaranya ada di China. (Bussiness Week, 18 Oktober 2006). Akan tetapi, kita tak boleh berkecil hati, karena kesempatan masih terbuka bagi Indonesia untuk mengejar ketertinggalan di bidang TIK. Ditilik dari perkembangan pengguna internet yang meningkat ratarata 23,6% per tahun (Fostering Partnership in Progress, 2006), kita optimistis secara bertahap dapat menghapus kesenjangan digital yang menyesakkan itu. Terlebih saat ini Departemen Komunikasi dan Informatika terus memasyarakatkan TIK melalui berbagai program seperti e-government, One School One Computer Laboratory (OSOL), dan program lainnya. Dunia datar telah terhampar di hadapan. Tak ada pilihan, selain ikut bermain di dalamnya. Walaupun tidak menjadi aktor utama, namun paling tidak bisa ikut meramaikan pertunjukan! (gun) gun

Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral

Tanggulangi Penyimpangan Distribusi BBM

LINTAS LEMBAGA

grafis:g

KOMUNIKA

11

Sunarti (43), guru sekolah dasar (SD) di Surabaya tak henti-hentinya mengucap syukur ketika melihat papan pengumuman di Kantor Dinas Pendidikan setempat. Sesekali tampak bulir-bulir air mata menetes saat melihat namanya masuk dalam daftar 20.194 guru honorer yang “naik pangkat” menjadi guru bantu sementara atau guru kontrak SD. “Doa saya akhirnya terkabul. Dua puluh tahun menanti sebagai guru honorer, sekarang saya sudah diangkat,” ucap ibu dua anak ini sambil terisak haru.

D

ua puluh tahun, sebuah penantian yang cukup panjang atas kepastian. Bagi banyak orang, menjadi guru honorer memang belum memberikan jaminan apa-apa dibandingkan menjadi pegawai dengan kepastian status, meski bukan PNS. Selama dua puluh tahun ini, Sunarti terpaksa menjadi “guru terbang”. Mengajar di beberapa sekolah untuk memenuhi kebutuhan belanja bulanan. “Saya terpaksa pasang argo, nyambi di beberapa sekolah. Gaji di sekolah asal hanya Rp60.000 sebulan. Di tempat lain, dibayar per jam. Jam mengajar sebulan dikalikan honor per jam. Itu jumlah “gaji” saya,” tutur Sunarti. Dengan pola sedemikian, tak ayal perhatian Sunarti tidak bisa sepenuhnya diarahkan pada anak didiknya. “Terkadang hasil tes anak-anak tidak saya periksa,” aku Sunarti polos. Dan ternyata tak hanya Sunarti yang berlaku demikian. Besaran gaji masih menjadi faktor utama penyebab kurang optimalnya kerja para guru honorer. Kepastian peningkatan gaji bagi guru honorer merupakan angin segar atas pengabdian mereka selama ini yang seolah tak pernah surut. Dengan “status baru” sebagai guru bantu, perekonomian keluarga Sunarti dan kolega senasib mulai sedikit membaik. “Gaji baru” yang akan diterima sebesar Rp460.000,00. Melalui pengangkatan guru bantu secara bertahap ini pemerintah juga berharap kualitas pendidikan akan makin meningkat dengan “memanusiawikan” sang guru, pahlawan tanpa tanda jasa. Besarnya Pengabdian Kisah para guru adalah kisah yang penuh pengabdian. Bagi guru yang berada di daerah terpencil, kadang uang honor mereka hanya cukup untuk menebus bensin atau ongkos transport yang mesti dikeluarkan guna menyebarkan pengetahuan bagi anak didiknya. Raja Dima Siregar (37), warga Dusun Sigoring-goring, Desa Pangirkiran Dolok, Kecamatan Binanga, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, pun memilih menjadi guru sekolah dasar lebih karena dorongan hatinya, bukan karena imbalan materi. “Karena tak ada yang mau mengajar, saya kasihan kepada anak-anak. Apalagi banyak orangtua murid berharap saya bisa mengajar anak-anak itu. Akhirnya saya pun mau menjadi guru mereka,” kata lelaki lulusan Madrasah Aliyah Negeri Gunung Tua, Tapanuli Selatan, yang juga alumni SD Sigoring-goring. Kondisi ini pada gilirannya membawa konsekuensi minimnya minat guru untuk ditempatkan di wilayah terpencil. Akhirnya penyebaran guru tidak merata di seluruh Indonesia “Masalah yang kita hadapi yang terbesar adalah penyebaran guru yang tidak merata. Pada satu sisi ada daerah atau sekolah yang kelebihan jumlah guru. Namun di sisi lain ada yang kekurangan guru,” jelas Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Dirjen Mutendik) Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), Fasli Jalal, beberapa waktu lalu.

Tingkatkan Kualitas Guru Selain distrubusi yang tidak merata, peningkatan kualitas guru juga menjadi agenda besar yang harus segera diselesaikan. UNESCO juga menegaskan dalam laporannya The International Commission on Education for Twenty-first Century menyebutkan bahwa “upaya memperbaiki mutu pendidikan pertama-tama tergantung perbaikan perekrutan, pelatihan, status sosial, dan kondisi kerja para guru; mereka membutuhkan pengetahuan dan keterampilan, karakter personal, prospek profesional, dan motivasi yang tepat jika ingin memenuhi ekspektasi stakeholders pendidikan” (Jacques Delors 1996). Belum lagi adanya tuntutan kualitas dan sertifikasi profesi yang mesti menjadi bekal agar guru bisa mengajar dengan baik, seperti diamanatkan oleh Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional. Pasalnya, bila diukur dari persyaratan akademis, baik menyangkut pendidikan minimal maupun kesesuaian bidang studi dengan pelajaran yang harus diberikan kepada anak didik, ternyata banyak guru yang tidak memenuhi kualitas mengajar (under quality). Di samping itu motivasi guru untuk mengikuti berbagai kegiatan semisal studi lanjut, penataran, seminar, lokakarya, semiloka, workshop, latihan, dan simposium di bidang pendidikan, masih terbilang rendah. Padahal banyak program yang telah dilakukan Depdiknas untuk meningkatan kualitas guru. Untuk itu, sebagai langkah terobosan pemerintah akan melakukan pendidikan profesi dan uji sertifikasi guru melalui Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang ditunjuk. Kini pemerintah masih terus membahas Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai sertifikasi. Dalam 10 tahun mendatang, 2,7 juta guru Indonesia ditargetkan akan mempunyai sertifikat mengajar. Perhatikan Kesejahteraan Upaya memutus rantai permasalahan pendidikan tak hanya berhenti sampai di situ. Pemerintah telah berkomitmen untuk memenuhi 20% anggaran pendidikan pada 2009 mendatang. Tak hanya itu,

RUU Guru dan Dosen sebagai peraturan yang menjamin “ketenangan” guru dalam mengajar, mulai dari gaji hingga aturan kenaikan pangkat juga akan diundangkan dalam waktu dekat. Para guru pun akan disokong dengan dana pendidikan nasional yang terus meningkat. Walau pada 2005 hanya dipenuhi 9,3 persen, tahun 2006 naik 12 persen, 2007 naik lagi 14,7 persen, tahun 2008 diharapkan menjadi 17,4 persen dan baru tahun 2009 anggaran itu mencapai 20,1 persen dari APBN. “Penghargaan” lain kepada para guru juga diberikan pemerintah. Mulai 2007 nanti, tunjangan kependidikan yang sudah ada akan ditambah Rp100 ribu bagi setiap guru PNS, hingga secara bertahap dan dalam waktu singkat akan tercapai tunjangan fungsional riil. Nantinya guru Golongan II yang tadinya memperoleh tunjangan pendidikan Rp168.000, kini menjadi Rp268.000. Dan yang sudah dapat Rp268.000 akan menjadi Rp368.000, begitu seterusnya. “Kita akan berupaya agar tunjangan itu bisa dibayarkan mulai tahun 2007,” kata Fasli. Para guru swasta pun tak dilupakan pemerintah. Untuk mereka yang mengajar penuh (full time) dan mengajar di sekolah-sekolah swasta berijin, akan diberikan subsidi tunjangan fungsional Rp200.000 per orang perbulan. DPR telah menyetujui pemberian tunjangan kepada hampir 500.000 guru swasta di seluruh Indonesia. Masa Depan Sang Guru Beban guru di masa depan menjadi lebih berat. Selain sebagai pengajar, mereka juga dituntut menjadi orangtua kedua bagi murid-muridnya. Beban tersebut disadari mulai tumbuh saat ini di kota-kota besar. “Sekarang banyak anak yang jarang bertemu orangtua karena kedua orangtuanya bekerja. Sehingga di masa depan guru diharapkan bisa menjadi orangtua kedua bagi para murid,” kata Sulikhah, guru Matematika SMP Negeri di Pakis, Jawa Timur. Guru, konon adalah singkatan dari digugu (dijadikan teladan) dan ditiru. Sebagai pendidik, kata-katanya dipercaya sarat dengan kebenaran. Tingkah laku dan perbuatannya pun layak untuk dijadikan penutan. Mungkin dari sanalah rumusan peran guru racikan Ki Hajar Dewantara yang terkenal: ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso dan tutwuri handayani, itu berasal. Dengan stempel seperti itu, tentu tidaklah mudah untuk menjadi seorang guru. Tindak tanduknya diperhatikan, tutur katanya diikuti dan perilakunya menjadi pedoman. Tak hanya dalam kelas, melainkan dalam kehidupan nyata sekalipun, guru kerap dijadikan panutan dan sosok yang memiliki kebijakan dan pengetahun lebih dari orang kebanyakan. Dalam pembangunan pendidikan, guru adalah jantungnya. Karena itu keterlibatan aktif guru dan dukungan masyarakat akan makin dibutuhkan agar pembaruan pendidikan tak berakhir sia-sia.(Dan)

November 2006 DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Recommend Documents