17 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

196 Bab IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

17 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Di era otonomi daerah (OTDA ) dan globalisasi informasi yang semakin pesat, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana terus berusaha dan berupaya melakukan terobosan untuk lebih meningkatkan layanan informasi kepada masyarakat melalui media yang dimiliki. Guna menjalankan tugas dan fungsinya, dalam upaya menumbuhkan motivasi masyarakat, maka pemerintah bersama lembaga-lembaga sosial masyarakat yang ada memberikan pelayanan informasi atau sosialisasi tentang kebijakan Pemerintah Kabupaten sehingga masyarakat dapat berpartisipasi untuk mencapai hasil pembangunan yang optimal. Hal-hal mendasar yang menjadi tuntutan masyarakat dari segi informasi dan komunikasi pada saat ini adalah adanya akses informasi yang cepat,akurat dan mudah dijangkau terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik serta tersalurnya aspirasi masyarakat melalui dialog-dialog publik yang difasilitasi pemerintah maupun lembaga-lembaga masyarakat lainnya.

Dengan demikian

langkah-langkah untuk menuju penerapan Electronic Government ( E-gov ) merupakan langkah

strategis

dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi

informasi dan mengembangkan sistim informasi, manajemen terpadu di antara unit kerja pemeritah. 17.1 Program dan Kegiatan Keberhasilan pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika dapat diukur melalui beberapa program/kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Jembrana yang telah dilaksanakan pada tahun 2011 adalah sebagai berikut : a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa b. Program Kerjasama informasi dengan mass media. 17.2 RealisasiPelaksanaan Program dan Kegiatan Berbagai Program dan kegiatan di bidang Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan di Kabupaten Jembrana tahun 2011 telah dapat dilaksanakan dengan baik secara fisik maupun keuangannya rata-rata di atas 70 % Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Jembrana Tahun 2011


Tabel 4.73 Alokasi Anggaran Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2011 No

Program/Kegiatan

Anggaran

1

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa - Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi - Pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi - Pengadaan alat studio dan komunikasi - Pengkajian dan pengembangan system informasi - Sosialisasi pembangunan dan kebijakan pemerintah daerah Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media

881,695,000

2

Realisasi Keu (Rp) 792,225,850

Fisik (%) 78.91

% 89.85

660.175.000

98.88

40.000.000

-

78.800.000 109.720.000

38.07 99.77

953,492,800

68.93

829,436,270

86.99

- Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

139.023.000

43.44

60.394.500

43.44

- Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah

814.469.800

94.42

769.041.770

94.42

1,835,187,800

73.92

1,621,662,120

88.42

TOTAL

652.755.850 30.000.000 109.470.000

98.88 38.07 99.77

Program yang dilaksanakan untuk mendukung urusan komunikasi dan informatika terdapat 2 program dan 7 kegiatan, yaitu : A. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa memiliki 5 (lima) kegiatan yaitu: 1. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 660.175.000,dengan realisasi sebesar Rp.652.755.850,- (98,88%) yang dialokasikan untuk pengadaan pulsa untuk internet, update website, pemeliharaan tower radio, perawatan jaringan intranet, pemasangan fiber optic serta pengadaan modem sms broadcast. Manfaat yang diperoleh dari kegiatan ini adalah memberikan pelayanan jaringan baik intranet maupun internet kepada PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Jembrana dan publik. 2. Pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.40.000.000 dengan realisasi sebesar 0%. Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan disebabkan oleh menunggu struktur organisasi yang baru dan akan

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Jembrana Tahun 2011


dianggarkan kembali untuk tahun 2012. Kegiatan ini dialokasikan untuk belanja audit ISO. 3. Pengadaan alat studio dan komunikasi Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 78.800.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 30.000.000,- (38,07%). Anggaran tersebut dialokasikan untuk pengadaan peralatan keperluan radio siaran berupa pengadaan PC dan Notebook dengan maksud untuk mempersiapkan bahan-bahan siaran seperti lagu dan materi siaran lainnya. 4. Pengkajian dan pengembangan sistem informasi Kegiatan ini merupakan pengadaan sistem informasi perencanaan, akuntansi dan pelaporan serta tidak dilaksanakan atau dialihkan penganggarannya untuk alokasi kegiatan prioritas lainnya pada anggaran perubahan 2011 dikarenakan akan adanya perubahan struktur organisasi di tahun berikutnya sehingga diperlukan adaptasi dalam hal pelaksanaann sistem informasi untuk itulah masih dipertahankan penggunaan sistem informasi yang sebelumnya. 5. Sosialisasi pembangunan dan kebijakan pemerintah daerah Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp.109.720.000,dengan realisasi sebesar Rp 109.470.000,- (99,77%) untuk pementasan hiburan rakyat, pengadaan materi sosialisasi, pengadaan baliho, spanduk, cetak bahan informasi dan Kabupaten

Jembrana.

pelayanan

informasi

pembuatan profil kebijakan pemerintah

Kegiatan kepada

ini

dimaksudkan

masyarakat

untuk

terkait

memberikan

dengan

kebijakan

pemerintah Kabupaten Jembrana. B. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media memiliki 2 kegiatan yaitu: 1. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah Anggaran

yang

dialokasikan

untuk

kegiatan

ini

adalah

sebesar

Rp.139.023.000,- dengan realisasi sebesar Rp.60.394.500,- (43,44%) untuk operasional MCAP dengan maksud untuk memberikan pelayanan internet kepada sekolah-sekolah,kegiatan organisasi siswa seperti Pramuka dan lainlain. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Jembrana Tahun 2011


2. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah Anggaran

yang

dialokasikan

untuk

kegiatan

ini

adaah

sebesar

Rp.814.469.800,- dengan realisasi sebesar Rp.769.041.770,- (94,42%) untuk pelaksanaan publikasi dan dokumentasi kegiatan Pemkab serta pengadaan sarana pendukung kegiatan seperti kamera foto. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan dengan penyebarluasan berita melalui media cetak (Bali Post, DenPost, Warta Bali, Fajar Bali, Radar Jembrana, Nusa Bali dan Bali Tribun) dan elaktronik seperti radio (Gema Satria Mandiri, Suara Bahana, Gelegar Jembrana, Suara Negara, Star FM) dan Televisi (Bali TV, MNC TV, Dewata TV, TVRI Bali). Dengan dukungan anggaran sebagaimana terlihat pada tabel di atas, program dan kegiatan telah dapat dilaksanakan dengan pencapaian terhadap indikator program sebagai berikut : Tabel 4.74 Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika No.

Indikator program/kegiatan

Satuan

Target

Realisasi

%

1.

Terlaksananya penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui media elektronik ( radio, dan TV )

Buah/Sta siun

9

9

100

2.

Terlaksananya penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui media luar ruang (baliho)

Buah

25

25

100

3.

Terlaksananya penyebarluasan informai penyelenggaraan pemerintah daerah melalui spanduk Terlaksananya penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui siaran keliling/mobil koling

Buah

50

50

100

Kali

240

240

100

Terlaksananya penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui dokumentasi kegiatan pembangunan dalam bentuk foto Peningkatan kualitas pelayanan penyebaran informasi dan komunikasi melalui media baru melalui internet service seperti website (www.jembranakab.go.id) dan akses intranet melalui Jimbarwana Network/J-Net (http://portal.jembranakab.go.id) SMS Centre, Telecenter (pemberdayaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi

Lembar

2.000

1994

99.70

Buah

3

3

100

4. 5. 6.

Pelayanan peliputan yaitu meliput semua kegiatan Pimpinan Daerah dan SKPD yang bersifat sosialisasi/kebijakan daerah/kabupaten kepada masyarakat maupun prestasi yang diraih sebagai hasil dari pelaksanaan pembangunan dan hasil Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Jembrana Tahun 2011


peliputan tersebut dibuatkan press release untuk diinformasikan kepada wartawan sehingga bisa dipublikasikan melalui media cetak dan elektronik, sebagai berikut: Tabel 4.75 Capaian Program Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah Tolok Ukur

Target

Capaian

(%)

SDM

9 orang

9 orang

100%

Media TV

4 bh

4 bh

100%

Media Radio

5 bh

5 bh

100%

Media Koran

7 bh

7 bh

100%

Media Majalah

1 bh

1 bh

100%

Selain melalui media masa, sosialisasi pembangunan dan kebijakan pemerintah daerah juga dilakukan dengan menggunakan media luar berupa balihoo, leaflet, poster, stiker dan penyebaran profil pembangunan serta melakukan maupun mengikuti kegiatan pamaeran baik dalam daerah maupun luar daerah. Pencapaian target kinerja dapat dilihat melalui jumlah/frekuensi sosialisasi pembangunan dan kebijakan pemkab yang dilaksanakan sebagai berikut : Tabel 4.76 Frekuensi sosialisasi pembangunan dan kebijakan Pemkab. Tolok Ukur

Target

Capaian

(%)

SDM

31 orang

31 orang

100%

Jumlah/frekuensi sosialisasi

5 kcmtn

5 kcmtn

100%

Jumlah Pelaksanaan pameran IT

2 kali

1 kali

50%

Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi yaitu pemeliharaan J-net secara berkesinambungan agar semua fasilitas internet akses, baik di desa/kelurahan, sekolah, kantor kecamatan maupun kantor kabupaten dapat berfungsi untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat sehingga pelayanan tersebut dapat lebih efisien dan efektif. Selain itu up-date data dalam web www.jembranakab.go.id dilakukan secara terus menerus sehingga informasi yang ditampilkan selalu up to date, sebagai berikut : Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Jembrana Tahun 2011


Tabel 4.77 Pemeliharaan Jaringan Internet (J-Net) Tolok Ukur

Target

Capaian

(%)

SDM

5 orang

5 orang

100%

Jumlah Internet Service

12 bulan

12 bulan

100%

Jumlah Lokal Area Network yg dipelihara

1 unit

1 unit

100%

Jumlah Media Informasi web-site yang terupdate

1 buah

1 buah

100%

17.3 Permasalahan dan Solusi Secara umum pencapaian sasaran tersebut telah berhasil dengan baik karena adanya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya IPTEK dalan era globalisasi sangat tinggi namun demikian masih terdapat kendala masalah anatara lain: a. Terbatasnya kualitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang memadai sebagai tenaga teknis di bidang infokom b. Terbatasnya jumlah SDM dibandingkan dengan lingkup tupoksi serta masih ada tenaga IT yang diperbantukan di Kecamatan c. Terbatasnya sarana dan prasarana operasional infokom yang memadai, seperti mobil unit siaran keliling untuk penyebarluasan informasi melalui multimedia, serta sarana yang lain untuk medukung kelancaran tugas infokom d. Belum optimalnya dukungan lembaga desa maupun sekolah dalam pelaksanaan tugas di bidang informatika e. Belum tersedianya sarana dan prasarna yang memadai untuk mengakomodasi kepentingan

para

wartawan

sebagai

partner

pemerintah

dalam

mempublikasikan hasil-hasil pembangunan f.

Belum tersedianya ruangan telepon kedaruratan atau call centre dan petugas yang menjaganya selama 24 jam.

Solusi yang ditempuh untuk mengatasi masalah yang ada antara lain : a. Mengoptimalkan keterbatasannya

sarana serta

dan sarana

prasarana lain

yang

yang

ada,

mendukung

pelaksanaan tugas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Jembrana Tahun 2011

dengan untuk

segala

kelancaran


b. Memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat selain sosialisasi dan publikasi hasil pembangunan serta kebijalan Pemkab bahwa pentingnya memiliki ijin-ijin, agar terwujudnya ketertiban secara umum, baik administrasi maupun non administrasi c. Melakukan pengawasan di lapangan serta mengadakan bimbingan atau penyuluhan kepada masyarakat termasuk sekolah-sekolah agar mematuhi aturan berlalulintas yang baik, tertib dan disiplin dengan berkoordinasi dengan instansi terkait. d. Mengoptimalkan tenaga teknis yang terampil di berbagai bidang multimedia.

18. PERTANAHAN Kewenangan bidang pertanahan adalah kewenangan untuk menentukan, mengatur dan menyelenggarakan hal-hal mengenai tanah. Menurut ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang merupakan landasan politik dari hukum Agraria di Indonesia, kewenangan bidang pertanahan pada asasnya merupakan urusan Pemerintah Pusat, yang pelaksanaannya di daerah menggunakan asas medebewind. Setelah keluarnya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah terjadi perubahan dalam sistem pemerintahan di Indonesia, dengan memberikan kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah. Setelah keluarnya UU tersebut telah terjadi penafsiran yang berbeda tentang kewenangan bidang pertanahan. Pasal 10 ayat (5) UU No.32 Tahun 2004 mendefinisikan tentang kewenangan

bidang

pertanahan,

adalah

sebagai

urusan-urusan

lain

yang

kewenangannya ada pada Pemerintah Pusat yang pelaksanaannya dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai urusan yang bersifat wajib. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten di bidang pertanahan yaitu : 1. pemberian ijin lokasi 2. pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Jembrana Tahun 2011


3. penyelesaian sengketa tanah garapan 4. penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan 5. penetapan subjek dan objek retribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee 6. penetapan tanah ulayat 7. pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong 8. ijin membuka tanah, dan perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten. 18.1 Program dan Kegiatan Urusan Pertanahan menyelenggarakan satu Program yaitu Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, dengan kegiatan penataan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. 18.2 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Adapun alokasi anggaran untuk Kegiatan penatan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah diperuntukkan untuk membiayai pensertifikatan tanah aset daerah dan biaya honor tim teknis dengan rincian realiasi sebagai berikut : 1. Biaya Pembuatan sertifikat Tanah Aset Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 40.941.160,- . 2. Biaya Honor Tim Teknis dengan realiasi anggaran 100%. Tabel 4.78 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pertanahan Tahun 2011 No 1

Program/Kegiatan Program Penataan, Penguasaan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah Kegiatan Penataan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

Anggaran

320.400.000

Dana 193.341.160

Realisasi Fsisk (%) 60%

Keu (%) 60,34%

Kegiatan penataan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dianggarkan sebesar Rp. 320.400.000,- realisasinya sebesar Rp. 193.341.160,- atau 60,34 % sedangkan realisasi fisik belum dapat dituntaskan seluruhnya sebagai berikut : 1. Adanya kendala administrasi yang dianggap belum lengkap oleh BPN, sehingga proses pensertifikatan terhambat karena semua dokumen dikembalikan oleh BPN



2. Proses administrasi yang sudah dilaksanakan berupa pendaftaran sebanyak 27 dokumen harus berkoordinasi dengan BPN Provinsi yang hingga saat ini prosesnya masih berjalan 3. Untuk proses administrasi pensertifikatan tanah yang ada di Kecamatan Mendoyo sebanyak 31 bidang tanah telah didaftarkan di BPN untuk Pendaftaran Pertimbangan Teknis (ASPEK) dan sebanyak 15 bidang tanah telah keluar Pertimbangan Teknisnya (ASPEK) 4. Untuk proses administrasi pensertifikatan tanah yang ada di Kecamatan Negara sebanyak 22 bidang tanah dari 36 bidang tanah yang ada di Kecamatan Negara telah didaftarkan untuk Pendaftaran Pertimbangan Teknis (ASPEK) 5. Karena masih berjalannya proses administrasi di BPN Kabupaten Jembrana dan Provinsi

Bali

sehingga

anggaran

penataan, pemilikan, penggunaan

dan

pemanfaatan tanah dianggarkan sebesar Rp. 320.400.000,- tidak bisa terealisasi 100 %. Dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten, pemerintah daerah telah memproses permohonan alih fungsi peruntukan lahan yang diajukan oleh masyarakat

dan

berwenang

untuk

mengeluarkan

rekomendasi

apakah

diperkenankan permohonan alih fungsi lahannya atau tidak. Tabel 4.79 Alih Fungsi Lahan Di Kabupaten Jembrana No

Tahun

1 2 3

2008 2009 2010

4

2011

Permohonan Bidang Luas (m2) 31 221.463 41 331.060 19 155.720 36

282.767

Bidang 28 41 19

Disetujui Luas (m2) 210.818 331.060 155.720

35

278.367

% (Luas) 95,19 100 100 98,44

Pada tahun 2011 pemerintah daerah telah mengeluarkan rekomendasi permohonan alih fungsi lahan persawahan/perkebunan menjadi pemukiman sebanyak 35 bidang/lokasi dengan luas 278.367 m2, sedangkan 1 (satu) bidang/lokasi seluas 4.400 m2 tidak disetujui permohonannya karena tidak sesuai



dengan peruntukan tata ruang wilayah. Dengan demikian pada tahun 2011 terjadi peningkatan alih fungsi lahan yang cukup tinggi apabila dibandingkan tahun 2010 seluas 122.647 m2 atau meningkat 78,76% dari tahun 2010. Selain kegiatan tersebut di atas, pada tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Jembrana juga menerima pendelegasian wewenang dari Pemerintah Provinsi terkait dengan pengelolaan asset provinsi yang ada di Kabupaten Jembrana berupa pengelolaan Tanah Dana Bukti Pecatu Graha. Hal ini sesuai dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor 593/6529/PA.Aset tanggal 16 Desember 2011 perihal Optimalisasi Pemanfaatan Tanah Dana Bukti/Tanah Aset Pemerintah Provinsi Bali. Keberadaan Tanah Dana Bukti yang merupakan aset Provinsi Bali di Kabupaten Jembrana sebanyak 153 bidang tanah dengan total luas 1.333.205 m2. Yang telah diterbitkan SIM (Surat Ijin Menggarap) sebanyak 131 bidang sedangkan sisanya tidak ada penggarap karena merupakan tanah yang tidak produktif (berada di rawa-rawa dan tepi sungai). Terhadap pengelolaan tanah aset provinsi ini dikenakan retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian

Kekayaan Daerah, dengan proporsi

pembagian 60% untuk Provinsi dan 40% untuk Kabupaten. 18.3 Permasalahan dan Solusi Permasalahan disektor pertanahan adalah masih kecilnya kewenangan pemerintah

daerah

terkait

dengan

masalah

pertanahan.

Solusinya

adalah

meningkatkan koordinasi dengan pihak BPN dalam setiap pelaksanaan kegiatan terkait masalah pertanahan.

19. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 19.1 Program dan Kegiatan Dalam Tahun 2011 terdapat 7 Program dan 19 Kegiatan yang diselenggarakan pada urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yaitu : Progam : 1. Program pelayanan administrasi perkantoran terdiri dari 11 kegiatan yaitu Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Pendataan dan Perlengkapan Kantor, Jasa Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Jembrana Tahun 2011


Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan

Dinas/Operasional, Jasa Administrasi

Keuangan, Jasa Perbaikan Peralatan Kerja, Penyediaan ATK, Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Makanan dan Minum, Rapat-rapat Koordinasi dan Koordinasi ke luar Daerah. 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur terdiri dari kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional. 3. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal a. Peningkatan Kerjasama Tim Komunitas Intelijen Daerah. b. Peningkatan Kerjasama Informasi dengan masyarakat. 4. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam kehidupan beragama. 5. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan dengan kegiatan Pembinaan Dasar dan Pembinaan Linmas 6. Program Pendidikan Politik Masyarakat dengan kegiatan : a. Peningkatan wawasan kebangsaan, Bela Negara dan Diskusi Politik b. Pemutakhiran data insprastruktur daerah (parpol, ormas, LSM dan Forum) c. Fasilitasi kelancaran pemilihan Kepala Desa dan pemilihan Kepala Dusun 7. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam dengan kegiatan Sosialisasi Kesiagaan dan Penanggulangan Bencana. 19.2 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tabel 4.80 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri No

Program / Kegiatan

1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Jasa Surat Menyurat - Penyediaan Jasa Pendataan dan Perleng kapan Kantor - Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional - Jasa Administrasi Keuangan - Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - Penyediaan ATK - Penyediaan Barang Cetak & Penggan daan. - Peralatan & Perlengkapan Kantor

Anggaran (Rp.)

Fisik

Realisasi Keuangan/ Rp

%

3.940.000 55.200.000

100 % 100 %

3.516.000 54.900.000

89,24 99,46

3.750.000

100 %

394.900

10,53

10.440.000 18.100.000 39.627000 34.306.000 46.430.000

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

678.000 8.825.000 38.048.500 24.899.850 34.621.000

64,94 48,76 96,02 72,58 74,57



No

2. 3.

4.

5. 6.

7.

Program / Kegiatan - Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Penyediaan Makanan & Minum - Rapat-rapat Koordinasi & Koordinasi ke luar Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana - Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal - Peningkatan Kerjasama tim komunitas intelijen daerah - Peningkatan kerjasama dengan masyarakat Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan - Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan -Pembinaan dasar dan pemberdayaan Linmas Program Pendidikan Politik Masyarakat - Peningkatan wawasan kebangsaan, bela negara dan diskusi politik - Pemutahiran data insprastruktur daerah (parpol, ormas, LSM dan forum). - Pasilitasi kelancaran pemilihan Kepala Desa dan Pilkadus/Pilkaling Program Pencegahan Dini dan Penang gulangan Bencana Alam - Sosialisasi kesiagaan dan penanggu -langan bencana alam

Anggaran (Rp.) 76.330.000 41.605.000 81.060.000

Fisik 100 % 100 % 100 %

Realisasi Keuangan/ Rp 65.100.500 26.129.000 54.995.000

% 85,92 62,80 67,84

64.800.000

100 %

32.758.000

50,55

441.065.000

100 %

365.615.000

82,89

80.000.000

100 %

5.000.000

93,75

63.692.000

100 %

59.690.000

93,38

124.887.500

100 %

77.154.000

61,78

23.290.000

100 %

15.765.000

67,69

19.510.000

100 %

5.861.000

30,04

11.385.000

0

0

63.055.000

100 %

29.805.000

47,27

Adapun program pelayanan administrasi perkantoran terdiri dari 11 kegiatan yaitu sebagai berikut : 1. Kegiatan Jasa Surat Menyurat Realisasi kegiatan ini sampai

dengan akhir tahun anggaran 2011 mencapai

sebesar Rp. 3.516.000 atau 89,24 % yang berarti leih kecil sebesar Rp. 424.00 atau 10,76 % dari jumlah anggaran yang disediakan sebesar Rp. 3.940.000. 2. Kegiatan Penyediaan Jasa Pendataan dan Perlengkapan Kantor Realisasi kegiatan ini sampai sebesar

Rp.

Rp.300.000 atau


54.900.000 atau

99,46 % yang berarti lebih kecil sebesar

0,54 % dari jumlah anggaran yang disediakan sebesar

Rp.55.200.000. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Jembrana Tahun 2011


3. Kegiatan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Realisasi kegiatan ini sampai


sebesar Rp. 390.900 atau 10,53% yang berarti lebih kecil sebesar Rp. 3.355.000 atau 89,47% dari jumlah anggaran yang disediakan sebesar Rp.3.750.000. 4. Kegiatan Jasa Administrasi Keuangan Realisasi kegiatan ini sampai sebesar

Rp.6.780.000%


dari jumlah anggaran yang disediakan sebesar

Rp.10.440.000. 5. Kegiatan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Realisasi kegiatan ini sampai sebesar


Rp.8.825.000 atau 48,76 yang berarti lebih kecil

Rp.9.275.000 atau 51,24%

dari sebesar


Rp.18.100.000. 6. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Realisasi kegiatan ini sampai sebesar


Rp. 38.048.500 atau 96,02%

Rp.1.578.500 atau 3,98%

yang berarti lebih kecil

sebesar


Rp.39.627.000. 7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan. Realisasi kegiatan ini sampai sebesar


Rp. 24.899.850 atau 72,58% yang berarti lebih kecil

Rp.9.406.150

atau 27,42%

sebesar


Rp.34.306.000. 8. Kegiatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Realisasi kegiatan ini sampai sebesar


Rp.34.621.000 atau 74,57 yang berarti lebih kecil

Rp.11.809.000 atau 25,43%

sebesar


Rp.46.430.000.



9. Kegiatan Kegiatan

Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

Realisasi kegiatan ini sampai sebesar


Rp. 65.100.500 atau 85,92%

Rp.11.229.500 atau 14,71%


sebesar


Rp.76.330.000. 10. Penyediaan Makanan dan Minuman Realisasi kegiatan ini sampai sebesar


Rp.26.129.000 atau

Rp.15.476.000 atau 37,20%

62,80% yang berarti lebih kecil

sebesar


Rp.41.605.000. 11. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Koordinasi ke luar Daerah Realisasi kegiatan ini sampai sebesar


Rp.54.995.000 atau

Rp.26.065.000 atau 32,16%

67,84% yang berarti lebih kecil

sebesar


Rp.81.060.000. Pencapaian target kinerja dari Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur sebesar Rp. 32.758.000 atau tercapai sebesar 50,55 % yang berarti lebih kecil sebesar Rp.

32.042.000 atau 49,45 dari anggaran yang disediakan

dalam

APBD. Adapun Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 1 kegiatan yaitu sebagai berikut : 1. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional. Realisasi sampai dengan akhir tahun 2011 mencapai sebesar 32.758.000 atau 50,55 % yang berarti lebih kecil

sebesar Rp. 32.042.000 atau 49,45 %

dari

jumlah anggaran yang disediakan sebesar Rp. 64.800.000. Pencapaian target kinerja dari

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan

pencegahan tindak kriminal sebesar Rp. 440.615.000 atau tercapai sebesar 84,65% yang berarti lebih kecil sebesar Rp. 80.450.000 atau 15,44 % dari jumlah anggaran yang disediakan dalam APBD.



Adapun Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal terdiri dari 2 kegiatan yaitu sebagai berikut : 1. kegiatan

peningkatan kerjasama Tim Komunitas Intelijen Daerah (Kominda),

realisasinya sampai dengan akhir tahun anggaran 2011 mencapai sebesar Rp.365.615.000 atau 82,89 % yang berarti lebih kecil sebesar Rp. 74.450.000 atau 17,11 % dari jumlah anggaran yang disediakan sebesar Rp. 441.065.000 2. kegiatan peningkatan kerjasama dengan masyarakat. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2011 mencapai

sebesar

Rp.75.000.000 atau 93,75 % yang berarti lebih kecil sebesar Rp. 5.000.000 atau 6,25 % dari jumlah anggaran yang disediakan sebesar Rp. 80.000.000 Pencapai target kinerja dari Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan sebesar Rp. 59.690.000 atau tercapai sebesar 93,38 %


sebesar Rp. 4.230.000 atau 6,62 % dari anggaran yang disediakan dalam APBD. Program ini terdiri dari 1 kegiatan

yaitu Kegiatan Peningkatan toleransi dan

kerukunan dalam kehidupan beragama. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2011 mencapai sebesar Rp. 59.690.000 atau 93,38 % yang berarti lebih kecil sebesar Rp. 4.230.000 atau 6,62 % dari jumlah anggaran yang disediakan sebesar Rp. 63.692.000 Pencapaian target kinerja

dari Program pemberdayaan masyarakat untuk

menjaga ketertiban dan keamanan sebesar Rp. 77.154.000 atau tercapai sebesar 61,78 % yang berarti lebih kecil

sebesar Rp.

47.733.500 atau 38,22 %

dari

anggaran yang disediakan dalam APBD. Program ini terdiri dari 1 kegiatan yaitu Kegiatan Pembinaan Dasar dan Pemberdayaan Linmas. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2011 mencapai sebesar 77.154.000 atau 61,78 % yang berarti lebih kecil

sebesar Rp. 47.733.000 atau 38,22 %

dari jumlah anggaran yang

disediakan sebesar Rp. 124.887.500. Pencapaian target kinerja

dari Program Pendidikan Politik masyarakat

sebesar Rp. 21.626.000 atau tercapai sebesar 39,91 % yang berarti lebih kecil sebesar Rp. 32.559.000 atau 60,09 % dari anggaran yang disediakan dalam APBD. Program ini terdiri dari 3 kegiatan, yaitu : Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Jembrana Tahun 2011


1. Kegiatan Peningkatan Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Diskusi Politik. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2011 mencapai sebesar Rp.15.765.000 atau 67,69 % yang berarti lebih kecil sebesar Rp. 7.525.000 atau 32,21 % dari jumlah anggaran yang disediakan sebesar Rp. 23.290.000. 2. Kegiatan Pemutakhiran Data Infrastruktur Daerah. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2011 mencapai sebesar Rp.5.861.000 atau 30,04 % yang berarti lebih kecil sebesar Rp. 13.649.000 atau 69,96 % dari jumlah anggaran yang disediakan sebesar Rp. 19.510.000. 3. Kegiatan Fasilitasi Kelancaran Pemilihan Kepala Desa dan Pilkadus/Pilkaling. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2011 mencapai sebesar Rp. 0 atau 0 % yang berarti lebih kecil sebesar Rp. 11. 385.000 atau 100 % dari jumlah anggaran yang disediakan sebesar Rp. 11.385.000 ( fisik dari kegiatan ini telah dilaksanakan 100 % yaitu dalam tahun 2011 ini hanya ada 6 kali pemilihan kepala dusun ). Pencapaian Penanggulangan

target

kinerja

dari

Bencana Alam sebesar

47,27 % yang berarti lebih kecil

Program

Rp.

sebesar Rp.

Pencegahan

Dini

dan

29.805.000 atau tercapai sebesar 33.250.000 atau 52,73 %

dari

anggaran yang disediakan dalam APBD. Program ini terdiri dari 1 kegiatan yaitu Kegiatan Peningkatan Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Diskusi Politik. Realisasi

sampai

dengan

akhir

tahun

anggaran

2011

mencapai

sebesar

Rp.29.805.000 atau 47,27 % yang berarti lebih kecil sebesar Rp. 33.250.000 atau 52,73 % dari jumlah anggaran yang disediakan sebesar Rp. 63.055.000. 19.3 Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi Rasa Nasionalisme dan Kebangsaan di sebagian masyarakat masih kurang sehingga banyak kita temukan isu–isu seperti terorisme, munculnya kelompok –kelompok yang mengarah ke disintregrasi bangsa, kekerasan dan lain – lainnya. Untuk mengatasi hal tersebut perlu kiranya dilakukan langkah – langkah strategis seperti di bidang pemahaman berbangsa dan bernegara, wawasan kebangsaan, mengamalkan Pancasila seutuhnya dan secara konprehensif serta memahami UUD 1945. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Jembrana Tahun 2011

17 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Recommend Documents