BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Small Medium Enterprise (SME) merupakan bagian proporsi yang besar dalam ekonomi dan dianggap sebagai mesin pertumbuhan di negara maju dan negara berkembang (Boocock and Shariff, 2005). Meskipun demikian, Small Medium Enterprise (SME) tidak dapat berjalan tanpa adanya modal yang mendukung proses operasionalnya. Salah satu masalah yang dihadapi pebisnis terutama pada SME adalah permodalan. Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan mengatakan “Kendala pertama yang dihadapi oleh sektor UKM adalah persoalan pembiayaan untuk modal. Masalah ini tak hanya terjadi di Indonesia saja, melainkan menjadi sebuah masalah klasik sektor UKM di dunia.” Permodalan sangatlah penting bagi kelangsungan usaha, baik human (intelligence) capital maupun financial capital. Namun, hal yang menjadi sorotan utama dalam penelitian ini adalah kemampuan perusahaan mendapatkan dana yang tidaklah sedikit dalam memulai bisnis atau melakukan ekspansi yang lebih besar. Kegiatan permodalan biasanya berbanding lurus dengan kegiatan bisnis yang akan dilakukan, semakin besar lingkup dan kegiatan bisnis yang akan dijalani maka akan semakin besar dana yang dibutuhkan. Salah satu cara
perusahaan dalam mendapatkan modal yakni dengan melakukan kredit atau utang. Menurut Undang-undang No. 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 11, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Penyedia jasa dalam hal ini Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Undang-undang No. 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 2). Berdasarkan undang-undang diatas dapat disimpulkan bahwa keberadaan Bank menjadi solusi UKM dalam membantu masalah permodalan. Bank juga menjadi penopang finansial bagi perusahaan yang membutuhkan dana. There's no such thing as a free lunch, Bank menerima kompensasi atas transaksi tersebut dengan adanya bunga bank atas pemberian kredit. Namun, kredit memiliki banyak risiko yang salah satunya adalah kredit bermasalah atau biasa disebut kredit macet (Non Performing Loan). Kredit macet merupakan kredit yang angsuran pokok dan bunganya tidak dapat dilunasi selama lebih dari 2 (dua) masa angsuran (Siadari, 2012). Alasan tersebut mengharuskan lembaga bersangkutan membuat pengendalian internal yang baik agar inherent risk dan control risk berkurang.
2
Pengelolaan bisnis
bertanggung jawab pada melembagakan dan
mempertahankan sistem pengendalian internal yang efektif. Sistem ini mepliputi kegiatan, struktur dan proses yang membantu organisasi manajemen untuk mengurangi risiko yang terkait dalam pencapaian tujuan organisasi secara efektif (Charan, 2006). Efektivitas pengendalian internal menunjukkan optimalnya sebuah organisasi. Hal ini akan terlihat dari luaran-luaran yang dihasilkan dalam implementasi di dalam dan luar organisasi. Audit Internal berperan dalam mengevaluasi dan memberikan keyakinan bahwa manajemen risiko, pengendalian, dan sistem tata kelola berfungsi optimal dan sasaran tujuan organisasi tercapai; melaporkan isu risiko manajemen dan kelemahan pengendalian internal yang diidentifikasi oleh komite audit dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan operasi organisasi dari sisi efektivitas dan efisiensi kinerja; mengevaluasi keamanan informasi dan risiko terkait; mengevaluasi kepatuhan program dengan konsultasi dari konsultan hukum; menjaga komunikasi dengan manajemen dan komite audit; terlibat dalam pendidikan berkelanjutan dan pengembangan staf untuk mendukung program Aanti-fraud. (Alattom, et al., 2013).
3
1.2 Rumusan Masalah Rumusan masalah dalam penelitian ini dibatasi ruang lingkup dengan memfokuskan pemeriksaan atas pemberian kredit pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY. Sesuai dengan topik skripsi yang dipilih, Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Atas Prosedur Pemberian Kredit Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan Coso Internal control framework (Studi Kasus Pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY Cabang Yogyakarta), penulis membuat rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut: 1. Apa sajakah risiko-risiko operasional pada prosedur pemberian kredit di BPD DIY? 2. Apakah kebijakan dan prosedur pemberian kredit BPD DIY sudah memadai? 3. Bagaimana kepatuhan manajemen BPD DIY terhadap COSO internal control framework? 1.3 Batasan Masalah Penelitian dibatasi pada pemberian kredit secara spesifik yakni pemberian kredit UKM pada BPD DIY. Penulis juga membatasi penelitian pada komponen pengendalian menurut COSO, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian dan pemantauan. 1.4 Tujuan Penelitian Tujuan penelitian untuk:
4
1. Mengidentifikasi risiko-risiko terkait kegiatan pemberian prosedur kredit di BPD DIY. 2. Mengetahui apakah kebijakan dan prosedur pemberian kredit dapat mengurangi risiko kredit bermasalah. 3. Memperoleh
gambaran
secara
jelas
mengenai
penerapan
struktur
pengendalian internal pemberian kredit di BPD DIY cabang Yogyakarta. 4. Mengevaluasi, menilai dan menyimpulkan kesesuaian pengendalian internal pemberian kredit di BPD DIY menurut COSO. 5. Mengevaluasi aktivitas pengendalian dalam rangka mewujudkan transparansi pemberian kredit. 6. Memberikan rekomendasi atau saran terhadap pengendalian internal. 1.5 Manfaat Penelitian Manfaat penelitian ini adalah: 1. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan Memberikan tambahan informasi dan ilmu pengetahuan bidang perbankan khususnya perkreditan dan menjadi referesni penelitian selanjutnya. 2. Bagi pihak perbankan Diharapkan mendapatkan masukan tambahan terhadap pengendalian internal yang telah dilaksanakan BPD DIY, khususnya dalam hal pemberian kredit, sehingga dapat mencegah dan mengurangi masalahmasalah yang berkaitan dengan kredit di masa yang akan datang.
5
Penelitian ini dapat mengetahui kepatuhan manajemen BPD DIY terhadap COSO Internal control framework. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan yang efektif dan efisien. 3. Bagi peneliti Penelitian ini memberikan pengetahuan dan pengalaman bagi penulis dalam mengaplikasikan teori yang telah dibahas di perkuliahan. 1.6 Metodologi Penelitian 1. Tempat dan waktu penelitian Penelitian yang berjudul audit internal atas pemberian kredit pada bank, studi dilakukan di BPD DIY pada bulan Mei 2014. 2. Metode dan jenis penelitian Sumber data: a. Data Primer Data primer yaitu data yang terkait dengan perancangan dan penerapan pengendalian internal pemberian kredit pada BPD DIY seperti prosedur pemberian kredit dan organisasi. Data tersebut didapat dengan melakukan wawancara dan observasi. b. Data Sekunder
6
Data sekunder merupkan teori dan referensi yang berhubungan dengan pengendalian internal, yang didapat dengan melakukan studi kepustakaan. 3. Metode pengumpulan data a. Inspeksi dan observasi ke BPD DIY dan menganalisis masalah yang mungkin terjadi. b. Wawancara dengan pihak bank yang terkait dengan sistem pengendalian internal BPD DIY. c. Studi Kepustakaan Metode pengumpulan data dengan mengumpulkan teori yang berkaitan dengan sistem pengendalian internal dan prosedur pemberian kredit. 4. Metode analisis data Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu metode yang bertujuan untuk memperoleh data yang dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai objek penelitian. Kemudian, peneliti melakukan analisis terhadap objek penelitian tersebut dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang berarti peneliti membandingkan teori yang hasil studi kepustakaan dengan keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan yang diharapkan mendapat kesimpulan dan saran dari permasalahan yang dihadapi.
7
