KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 2 TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN TATACARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGESAHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : a. bahwa dengan telah, ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menyusun pedoman tatacara pencalonan, pemilihan, pengesahan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; b. bahwa pedoman sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri. Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811). 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839). MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN TATACARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGESAHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : 1. Kepala Daerah adalah Gubernur atau Bupati atau Walikota 2. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Gubernur atau Wakil Bupati atau Wakil Walikota 3. Dewau Perwakilan Rakyat Daerah selaujuuiya disebut DPRD adalah DPRD Propinsi atau DPRD Kabupaten atau DPRD Kota. 4. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi atau Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota. 5. Bakal Calon adalah seseorang atau lebih yang mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah melalui fraksi. 6. Pasangan Bakal Calon adalah seorang Bakal Calon Kepala Daerah dan seorang Bakal Calon Wakil Kepala Daerah. yang dipilih oleh Fraksi melalui penjaringan dan ditetapkan sebagai pasangan. 7. Pasangan Calon adalah Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD. 8. Pimpinan Rapat adalah Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD yang ditetapkan untuk memimpin Rapat Paripuma Pemilihan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah. 9. Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk dengan Keputusan Pimpinan DPRD yang
mempunyai tugas meneliti administrasi Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. BAB II PERSYARATAN MENJADI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Pasal 2 Yang dapat ditetapkan menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Warganegara Republik Indonesia.dengan syarat-syarat : a. bertaqwa kepadaTuhan Yang Maha Esa; b. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah; c. tidak terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Ketua Pengadilan Tinggi atau Ketua Pengadilan Negeri; d. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan atau sederajat; e. berumur sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun; f. sehat jasmani dan rohani; g. nyata-nyata tidak terganggu jiwa atau ingatannya; h. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana; i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri; j. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya; k. menyerahkan daftar kekayaan pribadi; dan I. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah. BAB III PENCALONAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Bagian Pertama I Penjaringan Pasangan Bakal Calon Pasal 3 (1) Pimpinan Fraksi melakukan penjaringan Bakal Calon. (2) Masing-masing Fraksi memilih 2 (dua) orang diantara Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk ditetapkan menjadi 1 (satu) pasang Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. (3) Pasangan Bakal Calon disampaikan oleh Pimpinan Fraksi kepada Pimpinan'DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD. (4) Apabila salali seorang Pasangan Calon berasal dari Pegawai Negeri atau TN1, yang bersangkutan wajib memberitahukan perihal pencalonannya oleh Fraksi kepada Pimpinan Instansi Induknya Pasal 4 Dua Fraksi atau lebih dapat secara bersama-sama mengajukan Pasangan Bakal Calon yang diajukan oleh Fraksi lain. Bagian Kedua Panitia Pemilihan Pasal 5 Untuk melaksanakan pemeriksaan administrasi terhadap Bakal Calon yang diajukan oleh Fraksi, Pimpinan DPRD membentuk Panitia Peniilihan yang ditetapkan dengan Keputusan
Pimpinan DPRD, Pasal 6 (1) Ketua dan para Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Ketua dan Wakil Ketua Panitia Pemilihan merangkap sebagai Anggota. (2) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Panitia Pemilihan, tetapi bukan Anggota. Pasal 7 Apabila Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris DPRD, dan Anggota DPRD dicalonkan sebagai calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, yang bersangkutan tidak diperkenankan duduk dalam keanggotaan Panitia Pemilihan. Pasal 8 Panitia Pemilihan mempunyai tugas : a. melakukan pemeriksaan berkas identitas mengenai Bakal Calon berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Pasal 2 Keputusan ini; b. melakukan kegiatan teknis pemilihan Pasangan Calon Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah; dan c. menjadi penanggung jawab penyelenggaraan pemilihan Pasangan Calon Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah. Pasal 9 Tugas Panitia Pemilihan berakhir pada saat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilantik. Bagian Ketiga Penetapan Pasangan Bakal Calon Pasal 10 (1) Pimpinan DPRD setelah menerima pasangan Bakal Calon dari Fraksi: a. bersama dengan Pimpinan Fraksi menetapkan tatacara pemilihan pasangan Calon. b. menugaskan Panitia Pemilihan untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi Pasangan Calon. (2) Hasil pemeriksaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalani ayat (1) huruf a, dimuat dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD. Pasal 11 (1) Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi melakukan penilaian atas kemampuan dan kepribadian pasangan calon yang telali memenuhi persyaratan melalui musyawarali atau pemungutan suara. (2) Berdasarkan kasil penilaian sebagaimana dimaksud dalani ayat (1), Pimpinan DPRD menetapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) Pasang Calon yang akan dipilih dengan Keputusan Pimpinan DPRD. Pasal 12 Pasangan Calon yang telali ditetapkan oleh Pimpinan DPRD tidak dibenarkan mengundurkan diri, dan pengunduran diri yang bersangkutan dinyatakan tidak sail. Pasal 13 Nama Pasangan Calon Gubemur dan Calon Wakil Gubemur yang telali ditetapkan oleh
Pimpinan DPRD dikonsultasikan dengan Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Pasal 14 Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD dicalonkan sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, pada saat pemilihan dilaksanakan yang bersangkutan telali mengundurkan diri sebagai Pimpinan atau Anggota DPRD. BAB IV PEMILIHAN PASANGAN CALON Pasal 15 (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, DPRD melaksanakan proses Pemilihan. (2) Pemilihan Pasangan Calon dilaksanakan dalam rapat Paripurna Khusus DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota DPRD, dengan tidak memperhatikan kehadiran unsur-unsur Fraksi. (3) Apabila pada pembukaan rapat Paripurna Khusus DPRD sebagaimana dimaksud ayat (2) jumlah Anggota DPRD belum mencapai quorum, Pimpinan Rapat dapat menunda rapat paling lama 1 (satu) jam. (4) Apabila sampai batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud ayat (3) quorum belum juga tercapai, pelaksanaan Rapat Paripurna Khusus diundur paling lama 1 (satu) jam lagi dan selanjutnya pemilihan Pasangan Calon tetap dilaksanakan tanpa memperhatikan quorum. Pasal 16 Pemilihan Pasangan Calon dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasal 17 Setiap Anggota DPRD memberikan suaranya kepada 1 (satu) Pasangan Calon dari Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh Pimpinan DPRD. Pasal 18 (1) Hasil akhir pemilihan dianggap sah apabila : a. Pasangan Calon Terpilih memperoleh suara 1/2 (setengah) + 1 suara dari jumlah Anggota DPRD yang hadir. b. Seluruh pasangan calon memperoleh suara. (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak terpenuhi, dilaksanakan pemilihan ulang. Pasal 19 (1) Apabila Pasangan Calon yang dipilih lebih dari 2 (dua) Pasang dan hasil pemilihan tidak mencapai perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, dilaksanakan pemilihan ulang. (2) Pasangan Calon yang dipilih ulang hanya 2 (dua) pasang Calon yang memperoleh suara dengan urutan terbesar pertarna dan kedua pada pemilihan pertama (3) Pemilihan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat (2), (3), dan (4); BAB V PENETAPAN, PENGAJUAN DAN PENGESAHAN PASANGAN CALON TERPILIH
Pasal 20 Nama Pasangan Calon Terpilih dan perolehan suara masing-masing dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan pada hari dan tanggal saat pelaksanaan Pemilihan. Pasal 21 Segera setelah selesai pelaksanaan pemilihan, Ketua DPRD mengajukan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak berikut Berita Acara Pemilihan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk disahkan sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pasal 22 Pengesahan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan dengan Keputusan Presiden. BAB VI PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Bagian Pertama Pengajuan Permohonan Berhenti Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 23 (1) DPRD memberitaliukan akan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah secara tertulis kepada yang bersangkutan, 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannya. (2) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Daerah segera merigajukan permohonan berhenti kepada DPRD. Bagian Kedua Pemberhentian Kepala Daerah Pasal 24 (1) Kepala Daerah berhenti atau diberhentikan karena: a. meninggal dunia; b. mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri; c. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Pejabat atau Kepala.Daerah yang baru; d. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud PasaL33 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; e. melanggar Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) Undangundang Nomor 22 Tahun 1999; f. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; g. mengalami krisis kepercayaan publik yang luas akibat kasus yang melibatkan tanggungjawabnya, dan keterangannya atas kasus itu ditolak oleh DPRD. (2) Selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Keputusan ini, Kepala Daerah dapat diberhentikan berdasarkan Pasal 51 dan Pasal 52 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Pasal 25 (1) Pemberhentian Kepala Daerah karena alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Keputusan ini ditetapkan dengan Keputusan DPRD dalam Rapat Paripuma DPRD dan disahkan oleh Presiden.
(2) Persetujuan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) huruf g harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir. Bagian Ketiga Pemberhentian Wakil Kepala Daerah Pasal 26 Wakil Kepala Daerah berhenti atau diberhentikan karena: a. meninggal dunia; b. mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri; c. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Pejabat atau Wakil Kepala Daerah yang baru; d. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; e. melanggar Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) Undangundang Nomor 22 Tahun 1999; f. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 kecuali huruf g, Pasal 47 sampai dengan Pasal 54 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 27 (1) Bagi Propinsi, Kabupaten, atau Kota yang baru dibentuk, ditunjuk seorang Penjabat Kepala Daerah. (2) Masa jabatan Penjabat Kepala Daerah selama-lamanya 1 (satu) tahun terhitung sejak saat pengucapan Sumpah/Janji. (3) Pemmjukan Penjabat Kepala Daerah ditetapkan dengan Keputusan Presiden. (4) Pelantikan Penjabat Kepala Daerah dapat dilaksanakan bersamaan dengan peresmian daerah yang baru. Pasal 28 Apabila Kepala Daerah berhalangan tetap, jabatan Kepala Daerah diganti oleh Wakil Kepala Daerah sampai habis masa jabatannya Pasal 29 Apabila Wakil Kepala Daerah berhalangan tetap, jabatan Wakil Kepala Daerah tidak diisi. Pasal 30 (1) Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhalangan tetap, Sekretaris Daerah melaksanakan tugas Kepala Daerah untuk sementara waktu sampai dilantiknya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang definitif. (2) Proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan, BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 31 (1) Apabila masa jabatan Wakil Kepala Daerah berakhir lebih awal daripada masa jabatan
Kepala Daerah, jabatan Wakil Kepala Daerah tidak diisi. (2) Apabila masa jabatan Wakil Kepala Daerah berakhir lebih lambat daripada masa jabatan Kepala Daerah, masa jabatan Wakil Kepala Daerah disesuaikan dengan masa jabatan Kepala Daerah. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 32 Keputusan im mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 19 Januari 2000. MENTERI DALAM NEGERI, ttd, SURJADI SOEDIRDJA
