PERATURAN MENTERI DALAN,INEGERI NOMOR II TAHUN 1996 TENTANG PERSYARA'TAN, TATACARA PENGANGKATANDAN PE]VTBERHENTIAN KEPALA KELURAHAN DAN PERANGKAT KELURAHAN
MENTERI DALAM NEGERI Menimbang
Mengingat
a.
bahrva untuk mendukung keberhasilan penvelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaanpembangunan,terutama di rvilayah perkotaandan untuk mendukung pelaksanaan Otonomidengantitik beratpada DaerahTingkatII, dipandangperlumenin3au kembali PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981 tentangpersyaratan. TatacaraPengangkatandan pemberhentian KepalaKelurahandan perangkarKelurahan;
b.
bahwa berhubungdengan maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan peraturan Menteri Dalam Negeri tentangpersyaratan. Tatacara Pengangkatandan pemberhentian KepalaKelurahandan PerangkatKelurahan. Undang-undang Nomor5 Tahun1974renrang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (LembaranNegaraTahun lg74 Nomor 3g. TambrhanLembaranNegaraNomor 3037):
l.
r09
)
-)
Undang-undang Nomor5 Tahun1919tenrans Pemerintahan Desa(LembaranNegaraTahun 1919Nomor56,TambahanLembaranNegara Nornor3153); Undang-undang Nomor8 Tahun1914tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran NegaraTahun 1914 Nomor 55. Tambahan LembaranNegaraNomor 304I ). Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1980 tentangPengangkatan KepalaKelurahandan Perangkat KelurahanmenjadiPesawarNegeri Sipil (LembaranNegaraTahun 1980Nomor 8.1. Tambahan Lembaran Nesara Nomor 3 I 87);
MEMUTUSKAN htlenetapkan
PERATURAN MENTERI DALA\4 NEGERI TENTANG PERSYARATAN, TATACARA PENGAhIGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA KELURAHAN DAN PERANGKAT KELURAHAN
tsAtsI KETENTUANUMUM Fasal I DalamPeraturan ini yangdimaksuddengan: a. Kelurahanadalahsuatuwilayah yang ditempatioieh sejumlah pendudukyang mempunyaiorganisasipemerintahan terenrdah langsun-s di bawahCamatyangtidak berhakmenyeleng_earakan rumahtangganya sendiri.
l l0
b.
Kepalaurusan Kelurahan. perangkatKelurahanadalahSekretaris dan KepalaLingkungan. Pejabaty ang berwenang mengangk at adalah B upatiNVali kotamadva KepalaDaerahTingkat II atasnama GubernurKepalaDaerah TingkatI.
BAB II PERSYARATANPENGANGKATAN Pasal 2 adalahpeiabatkarieryang Kelurahan danPerangkat KepalaKelurahan Negeri. Pegau'ai dijabatolehseorang Pasal 3 yang dapatdiangkatmen.yadi KepalaKelurahanadalahPegawaiNegeri yang : a.
bertaqrvakepaciaTuhanYang N{ahaEsa;
Dasari 945'Negara Undang-undang setiadantaatkepadaPancasila, cianPemerintahRepubiikIncionesia; c. berkelakuanbaik,jujur. aciil,cerciasdan berwibawa: C. tidak pernahterlibat langsungatau tidak langsungdalarnsuatu NegaraKesatuanRepubiikIndonesta kegiatanyang rrrengkhianati Dasari945,seperti danUndang-undang Pancasila yangberdasarkan i terlarang lainnya: atanorganisas G.30.S/PKI danataukegiatan-kegi
b.
KeputusanPengadilanyang tidakdicabuthak pilihnyaberdasarkan telah mempunyaikekuatanhukum pasti: f . tidak sedangmenjaiankanpidanapenjaraataukurunganberdasarkan KepurusanPengadilanyang telah mempunyai kekuatanhukum pasti karena tindak pidana yang dikenakan ancamanpidana 5 (lima) tahun; sekurang-kurangnya telahberumur25 (duapuluh lima) tahundan g. Sekurang-kurangnya setinggi-tingginyaI ( satu) tahun sebelummenjalankanmasa ketentuan pensiunsebagaiPegawaiNegerisesuaidengan persiapan yangberlakumengenaibatasusiapensiun; perundangan perarrlran
e.
rll
h. I
i
sehatjasmanidan rohani : sekurang-kurangnya berijazahSekolahLanjutan Tingkat Atas (SLTA) atauyang berpengetahuan/berpengalaman sederajatserta sesuaidenganpersyaratan kepangkatan. mempunyaipengetahuan dan pengalaman yang cukup dibidang peinerintahan denganmemberikan prioritaskqpadapegawaiNegeri dalamjajaran Departemen DalamNegeri. Pasal 4
Yang dapatdiangkatmen.jadiPerangkatKelurahanadalahPegawai Negeriyang : a. b' c.
bertaqwakepadaTuhan Yang Maha Esa; setiadantaatkepadaPancasila. Undang-undang Dasar1945.Negara dan PemerintahRepublikIndonesia: berkelakuanbaik,jujur, adil, cerdasdan berwibawa;
d.
tidak pernahterlibatlangsungatautidak langsungdalam sesuatu kegiatanyangmengkhianatiNegaraKesatuanRepublikIndonesia yangberdasarkan Pancasila danUndang-undang Dasar 1915.seperri G.30.S/PKI danataukegiatan-kegiatan organisasiteriarangi ainn1,a, e. tidakdicabuthakpilihn v-aberdasarkan KeputusanPengadilan),ang telahmempunyaikekuaranhukum pasti; f. tidak sedangmenjalankanpidanapenjaraataukumnganbe*rdasarkan KeputusanPengadilanyang telah mempunyai kekuatan hukum pasti karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun; g. sekurang-kurangnyatelah berumur 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya5 (lima) tahun sebelum menjaiankanmasa persiapanpensiunsebagaipegawaiNegeri;
h. sehatjasmanidanrokhani; t. sekurang-kurangnya berijazahSekolahLanjutan Tingkat Atas (SLTA) atauyangberpengerahuan/berpengalaman sederajat serta sesuaidenganpersyaratan kepangkatan. J.
t12
ilrsrrrpunyalpengetahuan mempunyal pengeranuandan dan pengalaman pengalamanyang cukup cukup dibidan_e
pemerintahan denganmemberikan prioritaskepadapegawaiNegeri dalamjajaranDepartemen DalamNegeri.
BAts tII TATACARAPENGANGKATANKEPALAKELURAHAN DAN PERANGKAT KELURAHAN Pasal 5 Pegau,aiNegeri),angmemenuhisr,aratsebagaidrmaksuddalamPasal olehPelabat )'angberu'enang meniadiKepalaKelurahan 3 dapatcliangkat lncltgallgkat.
Pasal 6 sebagaidimaksuddalamPasal Negcri)ang nlemciluhrs'varat Pcga\^'ai oleh Peiabati'ang ,+ Ouputcliangkatmenjadi PerangkatKelurahan ' berwenangmengangkat' Pasal 7 kewenangan (i) GubernurKepalaDaerahTingkat I mendelegasikan -Kelurahand an?e rangk-at a ai Kep a1 r nt e pemberh gkatan an d pengan KeiurahankepaCaPejabatyangberu'enang' ayat (1) ( ) t pendeiegasian kewenangansebagaimanadimaksud GubernurKepaiaDaerahTingkat ditetapkandenganSuratkeputusan I Pasal 8 KepalaKeiurahandan SaiinanSuratKeputusantentangPengangkatan Negeri, perangkatKelurahan disampalkankepala Menteri Dalam dan Pejabatyang terkait dengan GubernurKepala Daerah Tingkat I pengangkatan Yangbersangkutan'
BAB IV PENGAMBILANSUMPAWJANJIDANPELANTIKAN KEPALA KELURAHAN
113
Pasal 9 (l)
|
/l
Sebelummemangku.jabatanny'a Kepala Kelurahanbersumpah menurutagamanvaatau ber1an.li dengansungguh-sungguh dan dilantikolehBupati/Walikotamadva KepalaDaerahTingkatII aras namaGubernurKepalaDaerahTingkatI. Susunan kata-katasumpah/1an.1i sesuaidenganbunyipasal25 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979rentangpemerintahan D esa.
BAts\/ PEMtsERHENTIAN KEPALA KELIJRAHAN DAN PERANGKAT KELURAHAN Pasal 10 KepalaKelurahandanPerangkatKelurahandiberhentikanolehpejabat yang berwenangmengangkatkarena: a.
meninggaldunia.
b.
ataspermintaansendiri;
.
c'
dipindahkanpada.jabatan lain untuk kepentingan dinasdanuntuk kepentingan pembinaankarier:
d.
telahmemenuhisyarat-syarat pensiunsebagaipegawaiNegeri; tidak lagi memenuhisyarat-syarat sebagaidimaksuddalamPasal3 dan Pasal 4,
e. f'
sebab-sebablain menurut pertimbanganBupatiilValikotamadya KepalaDaerahTingkat II.
Pasal 11 Apabila terjadi lowonganjabatan Kepala Kelurahandan perangkar Kelurahankarenasebab-sebab sebagaimana dimaksuddalampasal 10, dalam waktu selambat-lambatnya satu tahun,BupatiAValikotamadya KepalaDaerahTingkat II harussegeramemprosespengisianjabatan dimaksudsecaradefinitif.
tt4
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 DenganberlakunyaPeraturanini. maka PeraturanN4enteriDalam TatacaraPen-Pan,Pkatan Perst'aratan. NegeriNomor6 TahunI 984tentang Kelurahan,. Kepala Kelurahandan Perangktrt dan Pemberhentian tidakberlakulagi. din;,atakatt Pasal 13 ini mulaiberlakusejaktanggalditetapkan. Peraturan Ditetapkandi Jakarta padatanggal11 Oktober1996
MENTERI DALAM NEGERI ttd
MOH YOGIES.M
r15
