PAPARAN MENTERI DALAM NEGERI DISAMPAIKAN PADA RAPAT KOORDINASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) PENINGKATAN PERAN SERTA PEMERINTAH DAERAH GUNA MENDUKUNG UPAYA P4GN MENUJU INDONESIA BEBAS NARKOBA TAHUN 2015 Jakarta , 8 Mei 2013 1
AMANAT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945 ALINEA KEEMPAT BERTUJUAN UNTUK MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIA DAN SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA DAN UNTUK MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM, MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA, DAN IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA YANG BERDASARKAN KEMERDEKAAN, PERDAMAIAN ABADI DAN KEADILAN SOSIAL SOSIAL
IPOLEKSOSBUD KUAT
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA RENDAH KETAHANAN NASIONAL DI DAERAH TANGGUH 2
KONSEPSI GEOPOLITIK DALAM RANGKA KESBANGPOL I Konsepsi Geopolitik
Sikap dan cara pandang Bangsa Indonesia
Satu Kesatuan
P O L E K S O S B U D H A N K A M
a.
b.
c. d.
e.
f.
Posisi yang strategis (antara 2 benua dan 2 samudra) Kepulauan terbesar di dunia (17.667 pulau) Jumlah Penduduk 234 jt Kekayaan SDA hayati non hayati Pertumbuhan ekonomi nasional 6,4% (No.2 di dunia) Besaran PDB 1 Trilyun US Dollar (No. 15 di Dunia)
Tujuan Nasional (Alinea Ke Empat Pembukaan UUD 1945
STABILITAS KESBANGPOL KONDUSIF
Peredaran & penyalahgunaan narkoba rendah (Bebas Narkoba)
TANNAS TANGGUH
3
KONSEPSI GEOSTRATEGI DALAM RANGKA KESBANGPOL Sektor Dunia Usaha
Konsepsi Geostrategi
Dijabarkan dalam Program Pembangunan Nasional/ Daerah RPJPN /RPJPD RPJMN/RPJMD RKP/RKPD APBN/APBD
Tujuan Nasional (Alinea Ke Empat Pembukaan UUD 1945
BUMN/ BUMD INCL. Program/Kegiatan P4GN
Tannas Tangguh
Stabilitas Kesbangpol Kondusif
Peredaran & penyalahgunaan narkoba rendah (Bebas Narkoba)
4
UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
KEWAJIBAN PEMDA
Pasal 22 Huruf a UU 32 2004
Melindungi masyarakat,menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan NKRI
SELARAS
Pasal 22 Huruf b dan d UU 32 2004
KEWAJIBAN PEMDA
TUJUAN NASIONAL (ALINEA KE EMPAT PEMBUKAAN UUD 1945)
Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, serta mewujudkan keadilan dan pemerataan
5
UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Pasal 27 ayat 1 Huruf b dan c UU 32 2004
KEWAJIBAN KDH/ WAKIL KDH Meningkatkan kesejahteraan Rakyat Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarkat
TUJUAN NASIONAL (ALINEA KE EMPAT PEMBUKA AN UUD 1945)
6
OPERASIONALISASI KONSEPSI GEOPOLITIK DAN GEOSTRATEGI GUNA STABILITAS KESBANGPOL DALAM RANGKA TANNAS SUBSTRUKTUR POLITIK
INFRASTRUKTUR POLITIK
SUPRASTRUKTUR POLITIK
KDH
DPRD KEBIJAKAN
KESBANGPOL DINAS/ BADAN/ KANTOR/
OPERASIONAL
BPKD/
DINAS/ BADAN/ KANTOR/
DPKAD
LTD
LTD
BAPPEDA Inc. Prog/keg. P4GN mis: Dinkes, Kesbangpol, Dinsos, pemberdayaan Perempuan
Tannas Tangguh
Peredaran & penyalahgunaan narkoba rendah (Bebas Narkoba)
- BUMD/BUMN - DUNIA USAHA - INSTANSI VERTIKAL (Inc. BNP & BNK) - K/L
Tujuan Nasional (Alinea Ke Empat Pembukaan UUD 1945
Stabilitas Kesbangpol Kondusif
? KONDISI OBYEKTIF
14 PROGAM AKSI PRIORITAS RPJMN 20102014
? Menurunnya prevalensi penyalahgunaan narkoba di bawah 1,5%
? INDONESIA BEBAS NARKOBA TAHUN 2015
POTRET FAKTUAL PERMASALAHAN SAAT INI (HIGH TENSION), AL : o DATA BNN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR PENYALAHGUNAAN NARKOBA MENGALAMI PENINGKATAN RATA-RATA 26% SETIAP TAHUN o DATA PREVALENSI PENYALAHGUNAAN NARKOBA DALAM TIGA TAHUN TERAKHIR MENGALAMI PENINGKATAN, TAHUN 2009 PREVALENSI 1,99% (3,6 JT ORG), TH. 2010 PREVALENSI PENYALAHGUNAAN NARKOBA 2,21% (4,02 JT ORG), DAN TH. 2011 PREVALENSI PENYALAHGUNAAN NARKOBA 2,8% (5 JT ORG) o LEMAHNYA KOORDINASI ANTAR INSTITUSI (PUSAT DAN DAERAH) DALAM ASPEK PERENCANAAN PROG/KEG, IMPLEMENTASI PROG/KEG DAN MONEV o KETERBATASAN DUKUNGAN ANGGARAN DAERAH
8
UPAYA KEMENDAGRI DALAM MENUJU INDONESIA BEBAS NARKOBA 2015 PERAN GUBERNUR/ BUPATI /WALIKOTA PERMENDAGRI NO. 21 TAHUN 2013 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN, PENYALAHGUNAAN NARKOTIKKA
PENDANAAN
ESENSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PELAPORAN 18
FASILITASI DI DALAM PENYUSUNAN PERDA
FASILITASI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
PERAN GUBERNUR/ BUPATI /WALIKOTA
ESENSI FASILITASI DIMAKSUD DILAKUKAN OLEH SKPD TERKAIT PENCEGAHAN DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DIKOORDINASIKAN OLEH KEPALA SKPD YG MEMBIDANGI KESBANGPOL 18
FASILITASI DI DALAM PENYUSUNAN PERDA
ANTISIPASI DINI
PARTISIPASI MASYARAKAT
ESENSI
PENDANAAN
PENCEGAHAN
PENANGANAN
REHABILITASI
18
APBN PENDANAAN
FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
APBD PROVINSI APBD KABUPATEN/ KOTA
18
MENDAGRI
PELAPORAN
PELAPORAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
GUBERNUR
BUPATI/WALIKOTA
18
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
ESENSI MENDAGRI MELALUI DIRJEN KESBANGPOL MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI PROVINSI
GUBERNUR MELALUI KEPALA SKPD PROVINSI YANG MEMBIDANGI URUSAN KESBANGPOL MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI PROVINSI/KAB/KOTA DI WILAYAHNYA
BUPATI/WALIKOTA MELALUI KEPALA SKPD KAB/KOTA YANG MEMBIDANGI URUSAN KESBANGPOL MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KAB/KOTA
18
26
