Paparan Menteri Perhubungan INTEGRASI TRANSPORTASI DAN TATA RUANG DALAM PERWUJUDAN NAWACITA
JAKARTA, 5 NOVEMBER 2012
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
OUT L I NE
• Integrasi Transportasi dan Tata Ruang;
• Isu Strategis Pemanfaatan Ruang Dalam Pelaksanaan Program Kementerian Perhubungan; • Dukungan Kementerian Perhubungan Terhadap Perwujudan Nawacita
• Transportasi dan Tata Ruang Jabodetabek
Integrasi Transportasi dan Tata Ruang
Visi, Misi dan Nawacita (Agenda Prioritas)
Kerangka Pikir Pembangunan Transportasi 2015 - 2019
Pendekatan Dalam Proses Penyusunan Renstra Kemenhub 2015 - 2019
Sinkronisasi Sasaran RPJMN dengan Renstra Kemenhub 2015 - 2019
Penyelenggaraan Penataan Ruang (UU No. 26 Tahun 2007)
TRANSPORTASI
Biroren Kemenhub, 2015
Sistranas dan Tata Ruang SISTRANAS (KM 49/2005)
SISLOGNAS
Cetak Biru Sistranas Pada Tataran Transportasi Nasional (Tatranas) Cetak Biru Sistem Logistik Nasional (Perpres 26 Tahun 2012)
Cetak Biru Sistranas Pada Tataran Transportasi Wilayah Propinsi (Tatrawil) Cetak Biru Sistranas Pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok)
UU 17/2007 ttg RPJPN 2005 2025
RPJMN 2015 – 2019 (Perpres 2/2015)
UU 26/2006 ttg Penataan Ruang
RTRWN (PP 26/2008), RTRWP, RTRWK
UU 38/ 2004 ttg Jalan
Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional
UU 22/2009 ttg LLAJ
Rencana Induk LLAJ Nasional
UU 23/2007 ttg KA
UU 17/2008 ttg Pelayaran
UU 1/2009 ttg Penerbangan
Tatanan KA Nasional
Tatanan Kepelabuhanan Nasional
Tatanan Kebandar udaraan Nasional (KM 11/2010)
Rencana Induk Perkeretaa pian Nasional
Rencana Induk Jaringan Penyebera ngan Nasional
Rencana Induk Pelabu han Nasional
RENSTRA Kementerian Perhubungan
Rencana Investasi Sarana dan Prasarana Perhubungan
Rencana Induk Nasional Bandar Udara
Cetak Biru Transportasi Multimoda (KM 15/2010)
Isu Strategis Pemanfaatan Ruang Dalam Pelaksanaan Program Kementerian Perhubungan
Kerangka Pikir Sistem Perencanaan Pembangunan Transportasi - PANCASILA - UUD 1945
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
L I N G K U N G A N S T R A T E G I S
RPJP NASIONAL RPJM NASIONAL RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)
PETUNJUK, PEDOMAN DAN STANDARDISASI TEKNIS PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN (PSTPP)
VISI & MISI PRESIDEN TERPILIH
TATANAN MAKRO STRATEGIS PERHUBUNGAN (TMSP)
SISTRANAS
UU TRANSPORTASI
UU TATA RUANG
TATRANAS
RTRWN RTRW PULAU
TATRAWIL
RTRW Prov
TATRALOK
RTRW Kab/Kota
RENCANA TEKNIS PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN (RTPP)
RENCANA UMUM PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN (RUPP)
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN (SP3) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KEMENHUB (RPJPP) ROLLING PLAN
ROLLING PLAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KEMENHUB RENCANA KERJA KEMENHUB
RKA KEMENHUB
DIPA
Penentuan Lokasi Simpul Transportasi Kesesuaian dengan Rencana Induk Sistem Transportasi
Kelayakan Teknis, Ekonomis, dan Lingkungan
Penetapan Lokasi Simpul Transportasi
Kesesuaian dengan Tatrawil/Tatralok
Kesesuaian dengan RTRW
Keserasian dengan RTRW dalam Penentuan Simpul Transportasi
7
5
2
Alternatif Lokasi 8 1
4
6
Lokasi Terpilih
3
• Pra FS dan FS; • Alternatif lokasi yang sesuai dengan RTRW memiliki poin lebih besar dalam pembobotan
• Rencana Induk; • Lokasi yang ditetapkan dalam Rencana Induk harus sesuai dengan RTRW
Isu Strategis Pemanfaatan Ruang
Transportasi Darat
Transportasi Kereta Api
Transportasi Laut
Transportasi Udara
•Pembangunan Terminal Angkutan Jalan Tipe A •Pembangunan Dermaga Penyeberangan •Pembangunan Dermaga Sungai Dan Danau •Pembangunan Terminal Angkutan Jalan Baru Kawasan Perbatasan
• Pembangunan Jaringan Kereta Api Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi • Pengembangan Kereta Api Perkotaan
• Pembangunan Fasilitas Ppelabuhan • Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Wilayah Perbatasan, Tertinggal dan Rawan Bencana
• Pembangunan Dan Pengembangan Bandara • Pengembangan Bandar Udara Angkutan Kargo • Pengembangan Bandara Daerah Rawan Bencana dan Perbatasan
Dukungan Kementerian Perhubungan Terhadap Perwujudan Nawacita
Dukungan Sektor Transportasi Tahun 2015-2019 (1) No
SASARAN
INDIKATOR
Penguatan Konektivitas Nasional untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan 1.
Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi serta keterpaduan sistem transportasi multimoda dan antarmoda, untuk mengurangi backlog maupun bottleneck kapasitas prasarana dan sarana transportasi antarmoda maupun antarpulau, sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda;
Menurunnya waktu tempuh rata-rata per koridor, untuk koridor utama dari 2,6 jam per 100 km menjadi 2,2 jam per 100 km pada lintas-lintas utama;
Meningkatnya jumlah penumpang yang diangkut maskapai penerbangan nasional dengan membangun 15 bandar udara baru; Pengembangan 9 bandar udara untuk pelayanan kargo udara; Peningkatan On-time Performance Penerbangan menjadi 95%; Moderenisasi sistem pelayanan navigasi penerbangan dan pelayaran; Meningkatnya kapasitas 24 pelabuhan untuk mendukung tol laut, yang terdiri 5 pelabuhan hub dan 19 pelabuhan feeder; Pembangunan dan pengembangan 163 Pelabuhan non komersial, sebagai sub feeder tol laut; Penurunan dwelling time pelabuhan; Pembangunan 50 kapal perintis dan terlayaninya 193 lintas angkutan laut perintis; Meningkatnya jumlah barang dan penumpang yang dapat diangkut oleh kereta api melalui pembangunan jalur KA minimal sepanjang 3.258 kilometer; Terhubungkannya seluruh lintas penyeberangan sabuk Utara, Tengah, dan Selatan, dan poros – poros penghubungnya, melalui pembangunan/pengembangan 65 pelabuhan penyeberangan serta pengadaan 50 unit kapal penyeberangan; Meningkatnya peran angkutan sungai dan danau melalui pembangunan dermaga sungai dan danau di 120 lokasi.
Dukungan Sektor Transportasi Tahun 2015-2019 (2) No
SASARAN
INDIKATOR
Penguatan Konektivitas Nasional untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan 2.
Meningkatnya kinerja pelayanan dan industri transportasi nasional, untuk mendukung konektivitas nasional, sistem logistik nasional (Sislognas), dan konektivitas global;
Meningkatnya pangsa pasar yang diangkut armada pelayaran niaga nasional, melalui penguatan regulasi hingga 20% dan memberikan kemudahan swasta dalam penyediaan armada kapal; Meningkatnya jumlah armada pelayaran niaga nasional yang berumur <25 tahun hingga 50%, serta meningkatnya peran armada pelayaran rakyat; Terselenggaranya pelayanan Short Sea Shipping yang terintegrasi dengan moda lainnya; Meningkatnya peran serta sektor swasta dalam pembangunan transportasi, melalui KPS atau investasi langsung; Terpisahkannya fungsi operator dan regulator, serta pemberdayaan dan peningkatan daya saing BUMN transportasi; Meningkatnya SDM transportasi yang bersertifikat, menjadi 2 kali lipat dibandingkan kondisi baseline; Terhubungkannya konektivitas nasional dengan konektivitas global, melalui penyelenggaraan pelayanan transportasi lintas batas negara; Termanfaatkannya hasil industri transportasi nasional.
Dukungan Sektor Transportasi Tahun 2015-2019 (3) No
SASARAN
INDIKATOR
Penguatan Konektivitas Nasional untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan 3.
Naiknya tingkat keselamatan dan keamanan penyelenggaraan pelayanan transportasi;
Menurunnya angka fatalitas korban kecelakaan transportasi jalan hingga 50% dari kondisi baseline; Menurunnya rasio kecelakaan transportasi udara pada AOC 121 dan AOC 135 menjadi kurang dari 3 kejadian/1 juta flight cycle; Menurunnya jumlah kejadian kecelakaan transportasi laut menjadi kurang dari 50 kejadian/tahun; Menurunnya rasio angka kecelakaan kereta api dari 0,025 kecelakaan per 1 juta-km perjalanan kereta api; Tersedianya informasi dan sistem data tingkat keselamatan infrastruktur jalan nasional dan provinsi yang mutakhir setiap tahunnya.
4.
Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) di sektor transportasi;
Menurunnya emisi gas rumah kaca (RANGRK) sebesar2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi udara, dan 1,127 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi perkeretaapian hingga tahun 2020, melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan dan responsif terhadap perubahan iklim/cuaca Ekstrem.
5.
Tersedianya layanan transportasi serta komunikasi dan informatika di perdesaan, perbatasan negara, pulau terluar, dan wilayah non komersial lainnya;
Meningkatnya sistem jaringan dan pelayanan transportasi perdesaan; Terselenggaranya pelayanan transportasi perintis secara terpadu.
Dukungan Sektor Transportasi Tahun 2015-2019 (4) No SASARAN INDIKATOR Pembangunan Transportasi Umum Massal Perkotaan 6.
Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan;
Modal share (pangsa pasar) angkutan umum perkotaan di Kota Megapolitan/ Metropolitan/Besar minimal 32%; Jumlah kota yang menerapkan sistem angkutan massal berbasis jalan dan/atau kereta api minimal 34 kota.
7.
Meningkatkan kinerja lalu lintas jalan Perkotaan;
Meningkatnya kecepatan lalu lintas jalan nasional di kota-kota metropolitan/besar menjadi minimal 20 km/jam.
8.
Meningkatkan aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi Perkotaan;
Penerapan pengaturan persimpangan dengan menggunakan teknologi informasi (ATCS) di seluruh ibukota propinsi; Penerapan ATCS di kota yang telah menerapkan sistem angkutan massal perkotaan berbasis bus (BRT) dan kota sedang/besar yang berada di jalur logistik nasional, serta Automatic Train Protection (ATP), pada jaringan kereta api perkotaan; Penerapan skema pembatasan lalu lintas di kota-kota besar/metropolitan.
Perhubungan Darat
Perkeretaapian
Perhubungan Laut
Perhubungan Udara
RENCANA INDUK TRANSPORTASI JABODETABEK
TRANSPORTASI DAN TATA RUANG (JABODETABEK)
RENCANA INDUK TRANSPORTASI JABODETABEK (contoh pemanfaatan ruang) Kondisi Eksisting Transportasi/ Jaringan Pelayanan
Kondisi Eksisting Land Use
Usulan Daerah Perpres No. 54 Tahun 2008
Permenhub No. 54 Tahun 2013 Perencanaan Eksisting
ANALISIS INDIKATOR KINERJA RENCANA PENGEMBANGAN TRANSPORTASI JABODETABEK 1. Pengembangan Jaringan 2. Pengembangan Simpul dan, 3. Pengembangan Pelayanan
Arah kebijakan dan Program Strategi Implementasi Kelembagaan BPTJ Quick Win RITJ
STRUKTUR DAN POLA RUANG JABODETABEK Sistem Pusat Kegiatan • • •
DKI Jakarta kota utama dengan satelitnya yaitu Kota Depok, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang, wilayah Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Tangerang untuk kegiatan industri, perumahan dan pertanian, kemudian ada wilayah yang berfungsi sebagai hinterland (kawasan pertanian, daerah resapan, dll) yaitu Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bogor.
Sumber : Perpres No. 54 Tahun 2008
STRUKTUR DAN POLA RUANG JABODETABEK Pola Sebaran Pusat Permukiman
STRUKTUR DAN POLA RUANG JABODETABEK Eksistensi Kota Baru Swasta
STRUKTUR DAN POLA RUANG JABODETABEK Kawasan Industri
• Kawasan industri terbanyak berada pada wilayah Bekasi dan Tangerang. • Hal ini sesuai dengan tingginya kontribusi industri dalam pembentukan PDRB di kedua wilayah tersebut. Selain industri, sektor tersier di beberapa wilayah di Bodetabek juga berkembang, hal ini ditunjukkan dengan pembangunan ekonomi yang semakin tinggi pada wilayah tersebut.
PENGEMBANGAN SIMPUL, JARINGAN DAN PELAYANAN TRANSPORTASI
Kriteria Pendekatan Lokasi Simpul Transportasi Terpadu
Neighborhood/Residential Terminal
Sumber : Standar Guidline Station/Terminal
RENCANA PENGEMBANGAN SIMPUL TRANSPORTASI TERINTEGRASI (TOD), BERDASARKAN KONDISI SAAT INI
Legenda : Intermodal Interchange Bus Interchange
DIAGRAM SKEMATIK SIMPUL DAN JARINGAN TRANSPORTASI JABODETABEK
SISTEM TRANSPORTASI JABODETABEK Perpres 54/2008 1. 2.
Penataan angkutan masal jalan rel dan angkutan jalan; Peningkatan pemanfaatan jaringan jalur kereta api pada ruas-ruas tertentu sebagai prasarana pergerakan komuter dari wilayah Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Depok ke Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sebaliknya; 3. Pemisahan penggunaan prasarana antara jaringan jalur kereta api yang bersifat komuter dan jaringan jalur kereta api yang bersifat regional dan jarak jauh; 4. Pengembangan jalan yang menghubungkan antarwilayah dan antarpusat permukiman, industri, pertanian, perdagangan, jasa dan simpul-simpul transportasi serta pengembangan jalan penghubung antara jalan selain jalan tol dengan jalan tol; 5. Pengembangan jalan tol dalam kota di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terintegrasi dengan jalan tol antarkota sesuai dengan kebutuhan nyata; 6. Pembangunan jalan setingkat jalan arteri primer atau kolektor primer yang menghubungkan Cikarang di Kabupaten Bekasi ke pelabuhan Tanjung Priok di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Citayam di Kota Depok ke jalan lingkar luar di Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 7. Pembangunan jalan rel yang menghubungkan Cikarang di Kabupaten Bekasi ke pelabuhan Tanjung Priok di Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 8. Pengembangan sistem jaringan transportasi masal yang menghubungkan Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan pusat-pusat kegiatan di sekitarnya; 9. Pengembangan sistem transportasi masal cepat yang terintegrasi dengan bus yang diprioritaskan, perkeretaapian monorel, dan moda transportasi lainnya; dan 10. Pengembangan sistem transportasi sungai yang terintegrasi dengan moda transportasi lainnya
SISTEM TRANSPORTASI JABODETABEK Permenhub 54/2013 (Rencana Umum Jaringan Berbasis Jalan)
SISTEM TRANSPORTASI JABODETABEK Permenhub 54/2013 (BERBASIS REL)
HARMONISASI PENGEMBANGAN TATA RUANG DENGAN SISTEM TRANSPORTASI JABODETABEK
Perpres 54/ 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur Akan direvisi dengan mengakomodir pengembangan sistem transportasi Jabodetabek (yang dituangkan dalam RITJ)
