REPUBLIK INDONESIA MENTERI PERHUBUNGAN
PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL (P.K.P.S.) BAGIAN 143
SERTIFIKASI DAN PERSYARATAN PENGOPERASIAN BAGI PENYELENGGARA PELATIHAN PELAYANAN LALU LINTAS PENERBANGAN
0|Page
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM 13 TAHUN 2009 TANGGAL : 16 FEBRUARI 2009
PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL (P.K.P.S.)
BAGIAN 143
SERTIFIKASI DAN PERSYARATAN PENGOPERASIAN BAGI PENYELENGGARA PELATIHAN PELAYANAN LALU LINTAS PENERBANGAN
REPUBLIK INDONESIA MENTERI PERHUBUNGAN
1
DAFTAR ISI
SUB BAGIAN 143 A
UMUM
143.001
Ketentuan …………………………………………………. 1
143.002
Definisi …………………………………………………….. 1
143.003
Persetujuan (Approval) ………………………………….. 2
143.004
Sertifikat dan Pelatihan Khusus yang diperlukan ......... 3
143.005
Persyaratan Sertifikat Penyelenggara Pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan ........................... 3
143.006
Pedoman Prosedur Pelatihan ………………………….. 5
143.007
Permohonan untuk Penerbitan atau Perubahan (amandemen) …………………………………………….. 6
143.008
Lokasi Fasilitas …………………………………………… 7
143.009
Kantor dan Pusat Pelatihan …………………………….. 8
143.010
Persyaratan Manajemen dan Personel ………………… 8
143.011
Fasilitas …………………………………………………… 9
143.012
Sistem Kendali Mutu …………………………………….. 10
143.013
Cabang Penyelenggara Pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan ……………………………….. 10
143.014
Tampilan Sertifikat ………………………………………. 11
143.015
Pemeriksaan ……………………………………………... 11
143.016
Pembatasan Periklanan ………………………………… 12
143.017
Penyimpangan atau Pelepasan Hak ………………….. 12
143.018
Masa Berlaku, Pembekuan, Pencabutan dan Penyerahan Sertifikat Penyelenggara Pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan ………………….. 12
i
SUB BAGIAN 143 B PERSYARATAN KURIKULUM DAN SILABUS PELAYANAN LALU LINTAS PENERBANGAN 143.019
Ketentuan …………………………………………………. 13
143.020
Persetujuan Program Pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan ……………………………….. 13
143.021
Persyaratan Kurikulum Program Pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan ............................................. 14
143.022
Pendaftaran ………………………………………………. 14
143.023
Sertifikat Kelulusan ………………………………………. 15
SUB BAGIAN 143 C
SKEMA DAN KURIKULUM PELATIHAN PELAYANAN LALU LINTAS PENERBANGAN
143.024
Ketentuan …………………………………………………. 15
143.025
Pelatihan bagi Personel Pengajar ………………………. 15
143.026
Persyaratan Pengajar (instruktur) Penyelenggara Pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan ........... . 15
143.027
Wewenang, Pembatasan bagi Pengajar (instruktur) dan Personel Evaluasi Penyelenggara Pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan ........................... 16
143.028
Persyaratan Pelatihan dan Pemeriksaan Bagi Pengajar (Instruktur) Penyelenggara Pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan ........................... 17
143.029
Persyaratan Personel Evaluasi Penyelenggara Pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan ........... 19
143.030
Alat Simulasi Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan dan Peralatan Pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan ................................................................ 19
SUB BAGIAN 143 D
PERATURAN PENGOPERASIAN
143.031
Ketentuan ………………………………………………… 20
143.032
Wewenang ……………………………………………….. 21
143.033
Pembatasan ……………………………………………… 21
ii
SUB BAGIAN 143 E
PENYIMPANAN DIPERSYARATKAN
DOKUMEN,
ARSIP
YANG
143.034
Ketentuan …………………………………………………. 21
143.035
Persyaratan Penyimpanan Rekaman …………………. 21
SUB BAGIAN 143 F 143.036
KURSUS (MATA PELAJARAN) YANG DISETUJUI LAINNYA Pengadaan Kursus (mata pelajaran) yang disetujui lainnya ………………………………………….. 23
iii
SUB BAGIAN 143 A
143.001
143.002
UMUM
Ketentuan 1.
Bagian ini menjelaskan tata cara persyaratan penerbitan sertifikasi dan operasional penyelenggaraan pelatihan bagi Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan.
2.
Kursus (mata pelajaran) dan penerapannya diperuntukkan bagi personel Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan yang disetujui oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
Definisi Yang digunakan pada bagian ini: Kurikulum inti Kumpulan mata pelajaran yang disetujui oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara untuk digunakan oleh penyelenggara dan cabang Pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan. Kurikulum inti ini terdiri dari pelatihan yang diperlukan dalam penerbitan sertifikasi. Kursus (1)
Suatu program pembelajaran untuk mendapatkan sertifikat Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan, kualifikasi, wewenang atau pembaharuan bidang pelayanan lalu lintas penerbangan;
(2)
Suatu program pembelajaran untuk memenuhi persyaratan program pelatihan, sertifikasi, kualifikasi, wewenang atau pembaharuan bidang Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan; atau
(3)
Suatu kurikulum, diinginkan.
sebagian
atau
komponen
kurikulum
yang
Perangkat Kursus/Mata Pelajaran Bahan pengajaran yang dikembangkan untuk masing-masing kursus atau kurikulum, termasuk rencana pelajaran, gambaran bidang penerbangan, program perangkat lunak komputer, program audio visual, panduan kerja dan buku pegangan atau tampilan pelatihan. Personel Evaluasi Seseorang yang ditunjuk Direktur Jenderal Perhubungan Udara untuk melakukan pemeriksaan, dan pengujian sertifikasi kecakapan personel, rating tambahan dan atau fasilitas penyeleggara pelatihan pelayanan lalu lintas penerbangan.
1
Alat simulasi/peralatan pelatihan Suatu alat simulasi sebagaimana dijelaskan dalam 143.011 pada bagian ini. Pengajar/Instruktur Seseorang yang dipekerjakan oleh pusat pelatihan dan ditunjuk untuk memberikan pengajaran sesuai dengan Sub Bagian 143 C ini. Kurikulum Khusus Kumpulan mata pelajaran yang dirancang untuk memenuhi persyaratan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil disetujui oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara untuk digunakan pada pusat / cabang penyelenggara pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan. Kurikulum khusus ini dapat diperuntukkan satu atau lebih pusat penyelenggara pelatihan. Pusat Pelatihan Suatu organisasi yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan, pengujian dan pemeriksaan terhadap subjek Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan pada CASR ini. Program Pelatihan Kursus (mata pelajaran), perangkat pelajaran, fasilitas, peralatan latihan terbang, dan personel yang diperlukan untuk mencapai tujuan pelatihan tertentu. Dapat termasuk kurikulum inti dan Kurikulum Khusus/Keahlian. Pelatihan dan Pemeriksaan Kredit Jumlah waktu tertentu untuk tugas praktek operasional yang menjadi persyaratan kursus pada CASR ini. Peralatan Pelatihan Peralatan simulasi atau peralatan pelatihan lanjutan yang memberikan pelatihan dan pemeriksaan kredit oleh Direktur Jenderal. Pelatihan khusus Dokumen yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara untuk sertifikat pusat pelatihan yang dipegang yang menjelaskan pelatihan, pemeriksaan dan pengujian wewenang dan keterbatasan dan persyaratan program pelatihan yang tertentu. 143.003
Penerbitan Persetujuan (Approval) 1.
Penerbitan persetujuan organisasi pelatihan dan perpanjangan masa berlaku tergantung pada persyaratan dalam lampiran.
2
2.
Dokumen Persetujuan harus berisikan paling kurang hal-hal sebagai berikut: a. nama organisasi dan lokasi; b. tanggal penerbitan dan masa berlaku; c. persyaratan dalam persetujuan.
143.004
Sertifikat dan Pelatihan Khusus yang diperlukan Tidak seorang pun diijinkan menyelenggarakan pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan tanpa atau melanggar ketentuan dalam sertifikat dan pelatihan khusus yang diterbitkan dalam bagian ini.
143.005
Persyaratan Sertifikat Penyelenggara Pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan 1.
Sertifikat penyelenggara pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan dan pelatihan khusus dengan pembatasan akan diterbitkan apabila pemohon memperlihatkan memiliki fasilitas yang layak, peralatan dan personel pelatihan yang diusulkan oleh penyelenggara.
2.
Melengkapi permohonan untuk sertifikat penyelenggara pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan dalam formulir dengan cara yang ditentukan oleh Direktur Jenderal berisikan skema informasi dalam butir 143.007 pada bagian ini.
3.
Setiap pemohon untuk penerbitan sertifikat penyelenggara pelatihan awal Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan yang asli bermaksud untuk menyelenggarakan pelatihan pada bagian ini harus menyerahkan informasi keuangan berikut ini: a.
Lembaran saldo yang menunjukkan modal, pertanggungjawaban dan nilai bersih sesuai tanggal, tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal permohonan.
b.
Rincian rekening yang dapat dipertanggungjawabkan lebih dari 60 (enam puluh) hari setelah dari batas waktu saldo, bila ada, menunjukan nama pemberi kredit dan alamat. Gambaran pertanggungjawaban jumlah dan batas waktu pertanggungjawaban.
c.
Rincian tuntutan secara hukum, bila ada, melawan pemohon sesuai tanggal permohonan memperlihatkan masing-masing nama penuntut dan alamat dan gambaran jumlah tuntutan.
d.
Rincian proyeksi dari operasional yang diusulkan selama 6 (enam) bulan penuh sebelum bulan bila mana sertifikat diharapkan akan terbitkan, termasuk: 1) perkiraan jumlah dan sumber pendapatan operasional dan non operasional, termasuk identifikasi pengadaan dan antisipasi penghasilan dari kontrak/perjanjian;
3
2) 3)
e.
Perkiraan uang tunai yang akan dibutuhkan untuk tujuan operasional selama 6 (enam) bulan setelah bulan pertama bila mana sertifikat diharapkan akan terbit, termasuk penjelasan lengkap sebagai berikut: 1) 2) 3) 4) 5)
f.
perkiraan jumlah pengeluaran operasional dan non operasional dengan klasifikasi target pengeluaran; dan perkiraan keuntungan bersih atau kerugian dalam suatu kurun waktu tertentu.
penerimaan properti dan peralatan; masa berakhirnya hutang; penambahan modal; kerugian operasional lain lebih dari penurunan nilai dan amortisasi; dan subjek lain sebagai pertimbangan penting oleh Direktur.
Perkiraan uang tunai yang akan tersedia selama 6 (enam) bulan pertama sebelum bulan bilamana sertifikat diharapkan akan diterbitkan, memberikan penjelasan lengkap dari: 1). penjualan properti atau peralatan penerbangan; 2). hutang baru; 3). hak keadilan; 4). pengurangan modal; 5). operasional (keuntungan); 6). penurunan nilai dan amortization dan lain-lain. g.
Jadwal jaminan asuransi yang berpengaruh pada tanggal saldo memperlihatkan perusahaan asuransi, nomor polis, jenis asuransi, jumlah dan masa cakupan dan kondisi khusus, pengeluaran dan pembatasan.
h.
Informasi keuangan lainnya yang dibutuhkan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk menentukan bahwa pemohon memiliki sumber keuangan yang cukup untuk menyelenggarakan operasional dengan tingkat keselamatan yang dibutuhkan bagi kepentingan masyarakat.
4.
Pemegang sertifikat penyelenggara pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan harus menyerahkan laporan lengkap keuangan untuk 6 (enam) bulan pertama dalam tiap tahun pembukuan dan laporan keuangan yang lain untuk tiap tahun pembukuan yang lengkap.
5.
Tiap-tiap laporan keuangan berisikan informasi keuangan yang dibutuhkan dalam paragraf (4) harus disiapkan berdasarkan catatan rekening dan dipertahankan dalam penambahan simpanan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar catatan rekening yang biasanya diterima, harus berisikan nama, alamat perusahaan akunting umum pemohon, bila ada. Informasi yang diserahkan harus ditandatangani oleh petugas, pemilik, atau rekan kerja pemohon atau pemegang sertifikat. 4
143.006
Pedoman Prosedur Pelatihan 1.
Pemohon harus menyiapkan pedoman prosedur pelatihan. Tiap-tiap pedoman harus diidentifikasi secara khusus dan harus mencakup sekurang-kurangnya hal-hal berikut ini: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.
k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v.
sistem untuk perubahan/amandemen; nama pemilik dan salinan nomor; gambaran umum tentang ruang lingkup kewenangan pelatihan di bawah ketentuan organisasi yang ada dalam persetujuan; program-program pelatihan yang ditawarkan termasuk perangkat pelajaran dan peralatan yang akan digunakan; gambaran prosedur yang digunakan untuk menetapkan dan mempertahankan kompetensi pengajar; gambaran tentang cara yang digunakan untuk penyelesaian dan penyimpanan rekaman pelatihan; gambaran tentang sistem kendali mutu organisasi; struktur organisasi, menunjukan pertanggungjawaban daftar tingkat pelaporan dalam struktur organisasi; gambaran tugas dan tanggung jawab pelaporan dalam struktur organisasi; Rencana dasar yang sederhana tentang fasilitas, menunjukan lokasi ruang belajar dan perkantoran dan gambaran umum dari fasilitas; kualifikasi instruktur/pengajar; gambaran sistem kendali mutu yang menjamin kebijakan dan prosedur dilaksanakan secara efektif pada tempatnya; salinan kurikulum pelajaran; contoh salinan pertanyaan ujian, yang menggambarkan semua subjek yang diajarkan; penjelasan dengan cara bagaimana kehadiran dan tingkatan siswa dapat dibuktikan; gambaran pengecualian untuk persyaratan kehadiran prosedur untuk pengembangan ujian; salinan sertifikat kelulusan; daftar nama dan tanda tangan semua yang berwenang untuk menandatangani sertifikat, formulir dan surat menyurat; gambaran prasyarat pelajaran untuk pelatihan dasar; daftar bahan referensi; gambaran alat bantu pelatihan yang disediakan untuk pelatihan dasar.
2.
Organisasi pelatihan harus menjamin bahwa pelatihan dan pedoman prosedur telah diamandemen agar menjaga informasi terkini.
3.
Salinan dari semua amandemen untuk pelatihan dan pedoman prosedur harus dilengkapi secara tepat bagi semua organisasi atau personel yang pedoman telah diterbitkan.
5
143.007
Permohonan untuk Penerbitan atau Perubahan (amandemen) 1.
Pemohon untuk sertifikat penyelenggara pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan dan pelatihan khusus harus: a. b.
2.
Tiap-tiap permohonan untuk sertifikat penyelenggara pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan dan pelatihan khusus harus menyediakan: a.
b. c. d. e. f.
g.
h.
i. j.
3.
Dibuat dalam formulir dengan cara yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Dibuat paling kurang 120 (seratus dua puluh) hari kalender sebelum permulaan pelatihan yang diusulkan atau 60 (enam puluh) hari kalender sebelum perubahan efektif berlaku untuk pelatihan yang disetujui, kecuali masa pengisian yang lebih pendek disetujui oleh Direktur Jenderal.
pernyataan yang menunjukan bahwa persyaratan kuallifikasi minimum untuk tiap posisi manajemen memenuhi syarat atau lebih; pembahasan penempatan lulusan harus dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; wewenang pelatihan yang diusulkan dan pelatihan khusus yang diminta oleh pemohon; wewenang evaluasi yang diusulkan; gambaran peralatan pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan yang diusulkan pemohon untuk digunakan; gambaran fasilitas pelatihan pemohon, peralatan, kualifikasi personel yang akan dipakai dan rencana evaluasi yang diusulkan; kurikulum program pelatihan, termasuk silabus, skema, perangkat pelajaran, prosedur dan dokumentasi untuk mendukung item yang dibutuhkan dalam Sub Bagian B pada bagian ini, diminta oleh Direktur Jenderal; gambaran sistem penjagaan rekaman yang akan mengidentifikasi dan dokumentasi rincian pelatihan, kualifikasi dan sertifikat siswa, pengajar dan Personel Evaluasi; gambaran pengukuran kendali mutu yang diusulkan; Unjuk kualifikasi kerja dan kemampuan pemohon menyelenggarakan pelatihan untuk sertifikat dan rating dalam waktu lebih singkat dari pada waktu minimum, bila pemohon mengusulkannya.
Fasilitas dan peralatan yang digambarkan dalam paragraf 2.f. pada bagian ini harus: a. b.
tersedia untuk inspeksi dan evaluasi sebelum proses persetujuan; pada tempatnya dan dapat dioperasikan pada lokasi yang diusulkan penyelenggara pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan sebelum penerbitan sertifikat. 6
4.
Pemohon yang memenuhi persyaratan dan disetujui oleh Direktur Jenderal pada bagian ini diberikan untuk: a.
sertifikat penyelenggara pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan berisikan nama sekolah yang dimasukkan dalam surat permohonan bila mana pemegang sertifikat dapat menyelenggarakan operasional pelatihan dan alamat kantor sekolah yang digunakan oleh pemegang sertifikat; dan
b.
pelatihan khusus, diterbitkan oleh Direktur Jenderal kepada pemegang sertifikat; berisikan: 1) jenis pelatihan yang disahkan,termasuk pelajaran yang disetujui; 2) untuk tiap alat simulasi dan peralatan pelatihan untuk kualifikasi, dievaluasi oleh Direktur Jenderal; 3) nama dan alamat semua penyelenggara pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan beserta cabangnya dan pelajaran yang disetujui, disampaikan pada tiap cabang penyelenggara pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan; 4) wewenang penyimpangan atau pelepasan hak dari bagian ini dan 5) Item lain yang diperbolehkan atau diijinkan oleh Direktur Jenderal
5.
Pada suatu waktu, Direktur Jenderal berhak mengadakan perubahan (amandemen) sertifikat penyelenggara pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan: a. b.
6.
143.008
bila inisiatif dari Direktur Jenderal; Tepat pada waktu permohonan oleh pemegang sertifikat.
Pemegang sertifikat harus mengisi permohonan untuk mengamandemen sertifikat penyelenggara pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan paling kurang 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif perubahan yang diusulkan pemohon kecuali perbedaan masa pengisian yang disetujui oleh Direktur Jenderal.
Lokasi Fasilitas Pemegang sertifikat penyelenggara pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan boleh memiliki pusat pelatihan atau fasilitas lainnya yang terletak diluar Republik Indonesia. Dengan syarat Direktur Jenderal memutuskan bahwa lokasi dari pusat pelatihan dan fasilitas pada tempat itu diperlukan untuk pelatihan siswa yang berkewarganegaraan Indonesia.
7
143.009
Kantor dan Pusat Pelatihan 1.
Tiap-tiap pemegang sertifikat penyelenggara pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan harus mempertahankan kantor Kepala Sekolah dengan alamat surat dalam nama yang ditunjukkan pada masing-masing sertifikat.
2.
Fasilitas dan peralatan pada kantor kepala sekolah harus memadai untuk mejaga berkas-berkas dan rekaman yang dibutuhkan untuk pengoperasian organisasi.
3.
Kantor Kepala Sekolah tidak boleh berbagi dengan atau dipakai bersamaan dengan penyelenggara pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan yang lain.
4.
Sebelum perubahan lokasi sekolah atau pusat pelatihan, tiap-tiap pemegang sertifikat harus memberitahukan Direktur Jenderal dan pemberitahuan harus: a. b.
5.
Pemegang sertifikat dapat menyelenggarakan pelatihan pada pusat pelatihan lebih dari satu yang ditentukan dalam sertifikat, apabila: a. b.
143.010
diserahkan secara tertulis paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum perubahan lokasi; dan disertai dengan perubahan-perubahan yang dibutuhkan untuk skema pelatihan yang disetujui bagi pemegang sertifikat.
Direktur Jenderal telah memeriksa dan menyetujui pusat pelatihan yang digunakan oleh pemegang sertifikat. Kursus pelatihan dan perubahan yang diperlukan harus disetujui oleh Direktur Jenderal untuk menggunakan pusat pelatihan tersebut.
Persyaratan Manajemen dan Personel Pemohon sertifikat penyelenggara pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan harus menunjukkan bahwa: 1.
Setiap kurikulum yang diusulkan, penyelenggara pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan memiliki dan mempertahankan jumlah yang memadai bagi pengajar (instruktur) yang berkualifikasi sesuai dengan Sub Bagian C pada bagian ini untuk menunaikan kewajiban di mana mereka ditugaskan.
2.
Penyelenggara pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan harus menunjuk dan mempertahankan jumlah yang memadai bagi Personel Evaluasi yang disetujui untuk mengadakan pemeriksaan dan pengujian yang diperlukan untuk kelulusan bagi para calon dalam 7 (tujuh) hari kalender penyelesaian pelatihan untuk semua kurikulum untuk lisensi.
8
143.011
3.
Penyelenggara pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan memiliki dan mempertahankan jumlah yang memadai bagi personel manajemen yang berkualifikasi dan berkompetensi untuk menunaikan kewajibannya dan
4.
Perwakilan manajemen dan semua personel yang ditunjuk oleh pusat pelatihan untuk mengadakan langsung pelatihan terhadap siswa, adalah dapat memahami, membaca, menulis dan berbicara fasih dalam berbahasa inggris.
Fasilitas 1.
Pemohon untuk atau pemegang sertifikat penyelenggara pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan harus menjamin bahwa: a.
Tiap-tiap ruangan, tempat pelatihan atau ruangan lain digunakan untuk tujuan instruktusional terkendali suasananya, berventilasi dan cukup pencahayaan menyesuaikan pada gedung lokal, sanitasi dan kode kesehatan.
b.
Fasilitas yang digunakan untuk pengajaran tidak terganggu kesehariannya yang disebabkan oleh pengoperasian pesawat dan operasi pemeliharaan di bandara.
2.
Pemohon untuk atau pemegang sertifikat penyelenggara pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan harus menetapkan dan mempertahankan kantor Kepala Sekolah yang secara fisik terletak pada alamat yang ditunjukkan pada sertifikat penyelenggara pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan.
3.
Rekaman yang perlu dijaga pada bagian ini harus diletakkan dalam fasilitas yang memadai untuk tujuan dimaksud.
4.
Pemohon untuk atau pemegang sertifikat penyelenggara pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan harus memiliki pengadaan yang terpisah dari yang lain (ekslusif), untuk masa waktu yang cukup dan pada lokasi yang disetujui oleh Direktur Jenderal, peralatan pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan yang memadai dan perangkat kursus (mata pelajaran), termasuk paling kurang satu alat simulasi atau peralatan pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan lanjutan.
5.
Sertifikat Penyelenggara Pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan kemungkinan dapat diterbitkan bagi pemohon yang memiliki kantor pusat atau lokasi penyelenggara pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan di luar wilayah Indonesia.
9
143.012
143.013
Sistem Kendali Mutu 1.
Sistem kendali mutu harus ditetapkan dalam rangka menjamin bahwa kebijakan dan prosedur yang ditentukan dalam pedoman prosedur pelatihan dilaksanakan pada tempatnya.
2.
Penyelenggara pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan harus menunjuk satu personel yang akan bertanggung jawab menjamin keutuhan/integritas program kendali mutu.
3.
Personel yang ditunjuk sesuai dengan paragraf 2 (dua) harus memiliki: a. Pengalaman sebagai pelatih dan/atau pengurus (administrator) pada pusat pelatihan yang diakui. b. Unjuk kemampuan untuk menangani program kendali mutu.
4.
Tiap-tiap penyelenggara pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Patuh dengan kursus (mata pelajaran) pelatihan yang disetujui. b. Menyediakan pelatihan dengan kualitas/mutu seperti itu yang memenuhi persyaratan pada bagian ini.
5.
Kegagalan penyelenggara pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan untuk mempertahankan mutu dari pelatihan khusus dalam paragraf 4 pada bagian ini dapat menjadi dasar pembekuan atau pencabutan sertifikat organisasi.
6.
Apabila diminta oleh Direktur Jenderal, penyelenggara pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan harus mengijinkan Direktur Jenderal Perhubungan Udara untuk menangani ujian pengetahuan, ujian praktek, pemeriksaan semester atau ujian akhir bagi siswa.
7.
apabila ujian semester atau ujian akhir ditangani oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara dengan ketentuan dalam paragraf 6 pada bagian ini, dan siswa belum menyelesaikan kursus pelatihan, kemudian pengujian akan berdasarkan standar yang ditentukan dalam kursus (mata pelajaran) pelatihan organisasi yang disetujui.
8.
apabila ujian praktek dan ujian pengetahuan ditangani oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara dengan ketentuan dalam paragraf 6 pada bagian ini, siswa yang telah menyelesaikan kursus (mata pelajaran) pelatihan organisasi, pengujian tersebut akan berdasarkan wilayah operasi yang disetujui oleh Direktur Jenderal.
Cabang Penyelenggara Penerbangan 1.
Pelatihan
Pelayanan
Lalu
Lintas
Pemegang sertifikat penyelenggara pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan dapat mengadakan pelatihan sesuai dengan program pelatihan yang disetujui pada Penyelenggara Pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan Unit Pelaksana Teknis, apabila: 10
a.
Fasilitas, peralatan, personel dan kursus (mata pelajaran) yang terkandung pada Penyelenggara Pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan Unit Pelaksana Teknis memenuhi persyaratan pada peraturan ini.
b.
Pengajar dan Personel Evaluasi pada Penyelenggara Pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan Unit Pelaksana Teknis dibawah pengawasan langsung dari personel manajemen pusat pelatihan.
c.
Direktur Jenderal diberitahu secara tertulis bahwa penyelenggara unit pelaksana teknis khusus memulai operasi paling kurang 60 (enam puluh) hari sebelum awal pengusulan pengoperasian pada Penyelenggara Pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan Unit Pelaksana Teknis dan
d.
Pemegang sertifikat spesifikasi pelatihan mewakili nama dan alamat Penyelenggara Pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan Unit Pelaksana Teknis dan kursus (mata pelajaran) yang ditawarkan pada Penyelenggara Pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan Unit Pelaksana Teknis.
2. Pemegang sertifikat pelatihan khusus harus menentukan operasi yang diperlukan dan disahkan pada Penyelenggara Pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan Unit Pelaksana Teknis. 143.014
143.015
Tampilan Sertifikat 1.
Tiap-tiap pemegang sertifikat penyelenggara pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan harus menampilkan sertifikat secara jelas pada tempat yang mudah dilihat di dalam kantor kepala sekolah penyelenggara pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan.
2.
Sertifikat penyelenggara pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan dan spesifikasi pelatihan harus mudah untuk diperiksa bila diminta oleh: a.
perwakilan yang ditugaskan oleh Direktur Jenderal;
b.
perwakilan yang ditugaskan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT);
c.
petugas Pelaksana Hukum.
Pemeriksaan 1.
Direktur Jenderal memeriksa tiap-tiap pemegang sertifikat setiap 5 (lima) tahun dalam rangka menentukan kepatuhan dengan atau penentuan awal atau kelanjutan pemenuhan syarat untuk sertifikat penyelenggara pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan dan pelatihan khusus.
11
2.
143.016
Kecuali yang telah diatur dalam paragraf 1 tiap-tiap pemegang sertifikat harus mengijinkan Direktur Jenderal untuk memeriksa fasilitas, peralatan dan rekaman pada waktu dan tempat yang layak.
Pembatasan Periklanan 1.
Pemegang sertifikat penyelenggara pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan tidak boleh membuat pernyataan yang salah berkenaan dengan sertifikasi atau yang menyesatkan sehingga seseorang berpikir kembali untuk mendaftar pada organisasi tersebut.
2.
Pemegang sertifikat penyelenggara pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan tidak boleh mengiklankan bahwa organisasi tersebut sudah bersertifikat kecuali telah jelas perbedaan antara kursus (mata pelajaran) yang disetujui pada Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 143 dan yang tidak disetujui pada Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 143.
3.
Pemegang sertifikat penyelenggara pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan harus segera menghilangkan: a.
b.
143.017
143.018
Mulai dari ruangan yang kosong, semua tanda-tanda yang menunjukkan bahwa organisasi tersebut telah disertifikasi oleh Direktur Jenderal. Semua penunjukan (termasuk tanda-tanda), dimana pun letaknya bahwa organisasi tersebut telah disertifikasi oleh Direktur Jenderal bilamana sertifikat tersebut telah diserahkan, dibekukan atau dicabut.
Penyimpangan atau Pelepasan Hak 1.
Direktur Jenderal dapat mengeluarkan penyimpangan pelepasan hak dari persyaratan pada bagian ini.
atau
2.
Pemohon penyelenggara pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan meminta penyimpangan atau pelepasan hak harus memberikan Direktur Jenderal dengan informasi yang dapat diterima yang menunjukkan bahwa: a. dasar pembenaran terhadap penyimpangan atau pelepasan hak; dan b. penyimpangan atau pelepasan hak tersebut tidak akan berdampak pada mutu pelatihan atau pemeriksaan.
Masa Berlaku, Pembekuan, Pencabutan dan Penyerahan Sertifikat Penyelenggara Pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan 1.
Setiap sertifikat penyelenggara pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan harus dipertimbangkan masa berlakunya dan sah secara hukum, kecuali: 12
a. b. c.
2.
Dimana sertifikat penyelenggara pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan telah dibekukan atau dicabut, sertifikat harus dikembalikan ke Direktur Jenderal dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan pembekuan atau pencabutan.
3.
Dimana penyelenggara pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan mengembalikan kepada Direktur Jenderal mengikuti perintah pada butir 1 (satu) dan 2 (dua) pada bagian ini. Pemegang sertifikat juga harus memasukkan pernyataan penegasan pemenuhan dengan pembatasan pada butir 143.007 pada bagian ini.
SUB BAGIAN 143 B
143.019
Pemegang sertifikat secara sukarela menyerahkannya kepada Direktur Jenderal. Direktur Jenderal memutuskan untuk membekukan atau mencabut sertifikat secara keseluruhan atau sebahagian. Penyelenggara pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan menyadari pelanggaran dari ketentuan dalam sertifikat penyelenggara pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan.
Persyaratan Kurikulum dan Silabus Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan
Ketentuan Bagian ini menentukan persyaratan kurikulum dan silabus untuk penerbitan sertifikat penyelenggara pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan dan pelatihan khusus untuk pelatihan, pengujian, dan pemeriksaan.
143.020
Persetujuan Program Pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan 1.
Kecuali yang telah ditetapkan dalam paragraf 2 pada bagian ini, setiap pemohon atau pemegang sertifikat harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal untuk persetujuan program pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan.
2.
Permohonan harus dibuat dalam formulir dan tata cara yang dapat diterima oleh Direktur Jenderal.
3.
Tiap-tiap permohonan harus menunjukkan mata pelajaran yang mana menjadi bagian dari kurikulum inti dan yang menjadi bagian kurikulum khusus/keahlian.
4.
Apabila setelah pemegang sertifikat memulai operasi pada program pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan yang disetujui, Direktur Jenderal menemukan bahwa pemegang sertifikat memenuhi ketentuan dalam program pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan yang disetujui, Direktur Jenderal meminta
13
pemegang sertifikat untuk membuat perbaikan atas program pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan tersebut. 5.
143.021
apabila Direktur Jenderal meminta pemegang sertifikat untuk membuat perbaikan, namun pemegang sertifikat tidak melakukannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, maka Direktur Jenderal berhak membekukan, mencabut atau mengakhiri sertifikat pusat pelatihan tersebut sesuai dengan ketentuan pada 143.020.
Persyaratan Kurikulum Program Pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan Setiap kurikulum program pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan yang diserahkan kepada Direktur Jenderal untuk persetujuan harus memenuhi persyaratan pada bagian ini dan harus berisikan: 1.
silabus untuk setiap kurikulum yang diusulkan;
2.
persyaratan minimum peralatan pelatihan untuk setiap kurikulum yang diusulkan;
3.
kualifikasi minimum pengajar dan Personel Evaluasi untuk setiap kurikulum yang diusulkan;
4.
kurikulum untuk pelatihan awal dan pelatihan lanjutan untuk setiap pengajar atau Personel Evaluasi yang dipekerjakan untuk memberikan pengajaran pada kurikulum yang diusulkan; dan
5.
untuk setiap kurikulum yang disediakan dalam penerbitan license: a. b.
143.022
sarana unjuk kemampuan untuk menyelesaikan pelatihan tertentu dalam perhitungan waktu; dan sarana untuk meningkatkan kinerja siswa.
Pendaftaran 1.
Pemegang sertifikat penyelenggara pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan harus, pada saat siswa mendaftar pada kursus (mata pelajaran) pelatihan yang disetujui, melengkapi siswa dengan salinan sebagai berikut: a.
b. 2.
sertifikat pendaftaran yang berisikan: 1) Nama kursus (mata pelajaran) mendaftar dan 2) Tanggal pendaftaran
yang
mana
siswa
salinan silabus pelatihan siswa
Pemegang sertifikat penyelenggara pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan harus mempertahankan daftar bulanan personel yang mendaftar pada tiap – tiap kursus (mata pelajaran) pelatihan yang ditawarkan oleh organisasi.
14
143.023
Sertifikat Kelulusan 1.
Pemegang sertifikat penyelenggara pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan harus mengeluarkan sertifikat kelulusan untuk setiap siswa yang menyelesaikan kursus pelatihan yang disetujui.
2.
Sertifikat kelulusan harus dikeluarkan pada saat penyelesaian kursus pelatihan yang disetujui dan berisikan paling kurang informasi sebagai berikut: a. b. c. d. e.
nama organisasi dan nomor sertifikat organisasi; nama siswa yang lulus; kursus pelatihan; tanggal kelulusan; dan pernyataan bahwa siswa tersebut telah menyelesaikan tiap tingkat yang disyaratkan dalam kursus pelatihan yang disetujui termasuk pengujian pada tingkatan tersebut.
SUB BAGIAN 143 C
Skema dan Kurikulum Pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan
143.024
Ketentuan Sub bagian ini menentukan persyaratan personel dan peralatan pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan untuk pemegang sertifikat
143.025
Pelatihan bagi Personel Pengajar Organisasi pelatihan harus menjamin bahwa semua personel pengajaran menerima pelatihan awal dan lanjutan yang sesuai dengan penugasan dan tanggung jawab. Program pelatihan ditetapkan oleh organisasi pelatihan harus mencakup pelatihan dalam pengetahuan dan ketrampilan yang berkenaan dengan kinerja manusia.
143.026
Persyaratan Pengajar (Instruktur) Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan 1.
Penyelenggara
Pelatihan
Pemegang sertifikat tidak boleh mempekerjakan personel sebagai pengajar pada kursus pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan yang akan disetujui oleh Direktur Jenderal kecuali personel tersebut: a. paling kurang berusia 24 (dua puluh empat) tahun; b. dapat membaca, menulis, berbicara dan memahami bahasa inggris; c. disetujui oleh Direktur Jenderal; d. memenuhi persyaratan dalam paragraph 3 (tiga) bagian ini; e. minimum memiliki pengalaman lapangan di bidang ATS selama 3 (tiga) tahun.
15
2.
Penyelengggara pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan harus menunjuk tiap-tiap pengajar secara tertulis untuk mengajarkan tiap kursus yang disetujui, sebagai awal penugasan personel sebagai pengajar pada kursus tersebut.
3.
Penunjukkan awal penugasan tiap pengajar harus: a.
menyelesaikan pelatihan sebagai berikut: 1) Cara dan teknik pengajaran. 2). Kebijakan dan prosedur pelatihan. 3). Prinsip-prinsip dasar proses pembelajaran. 4). Tugas pengajar, wewenang, tanggung jawab dan pembatasan. 5). Pengendalian dan sistem operasi alat simulasi yang tepat. 6). 7). 8). 9).
b.
143.027
Pengendalian operasi lingkungan dan panel peringatan yang tepat. Keterbatasan alat simulasi. Persyaratan minimum peralatan untuk setiap kurikulum. Perbaikan atas kursus pelatihan
Menyelesaikan ujian tertulis: 1) pada bidang yang ditentukan dalam butir 3.a pada bagian ini; dan 2) Sebagai pengujian yang sama tingkat kesulitan, kerumitan dan pengujian diberikan oleh Direktur Jenderal.
Wewenang dan Pembatasan bagi Pengajar (instruktur) dan Personel Evaluasi Penyelenggara Pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan 1.
Pemegang sertifikat boleh mengijinkan seorang pengajar untuk memberikan: a. Pengajaran untuk tiap-tiap kurikulum yang mana pengajar tersebut berkualifikasi. b. Pengujian dan pemeriksaan yang mana pengajar tersebut berkualifikasi. c. Instruksi pengujian dan pemeriksaan dengan maksud untuk memenuhi persyaratan bagian manapun dalam Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil.
2.
Penyelenggara pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan yang pengajar atau personel evaluasinya ditunjuk sesuai dengan persyaratan pada bagian ini untuk mengadakan pelatihan, pengujian atau pemeriksaan pada kualifikasi dan peralatan pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan yang disetujui, mengijinkan pengajar atau Personel Evaluasinya untuk merekomendasikan penerbitan ijin dan pengesahan yang diperlukan.
3.
Penyelenggara pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan tidak boleh mengijinkan seorang pengajar untuk:
16
a.
b.
c.
143.028
mengadakan lebih dari 8 (delapan) jam pengajaran dalam masa 24 (dua puluh empat) jam berturut- turut, tidak termasuk uraian ringkas dan tanya jawab; memberikan pengajaran tentang peralatan pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan kecuali pengajar memenuhi persyaratan pada butir 143.28.1.c, 143.28.1.d dan 143.28.1.e; atau memberikan pengajaran pada alat simulasi kecuali pengajar tersebut pemenuhi persyaratan pada butir 143.28.1.c, 143.28.1.d dan 143.28.1.e.
Persyaratan Pelatihan dan Pemeriksaan bagi Pengajar (instruktur) Penyelenggara Pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan 1.
Kecuali telah diatur dalam paragraf 3 pada bagian ini, sebelum penunjukkan dan setiap 12 bulan kalender dimulai pada hari pertama tiap bulan berikutnya penunjukkan awal pengajar, pemegang sertifikat harus menjamin bahwa tiap-tiap pengajar memenuhi persyaratan berikut ini: a.
Tiap pengajar harus dengan memuaskan dapat unjuk kemampuan kepada personel evaluasi yang berwenang baik dari segi pengetahuan, kecakapan, cara mengajar pada bagian perwakilan masing-masing kurikulum yang mana pengajar ditunjuk untuk mengajar.
b.
Tiap pengajar harus mampu menyelesaikan kursus (mata pelajaran) yang disetujui paling kurang: 1) prinsip-prinsip dasar proses pembelajaran; 2) elemen pengajaran yang efektif, instruksi, cara dan teknik; 3) tugas pengajar, wewenang, tanggung jawab dan keterbatasan; 4) kebijakan dan prosedur pelatihan; dan 5) evaluasi.
c.
Tiap pengajar yang mengajar dalam kualifikasi dan alat simulasi Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan yang disetujui atau peralatan pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan harus mampu menyelesaikan kursus pelatihan yang disetujui dalam pengoperasian alat simulasi Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan, dan kursus pengajaran dasar yang disetujui, dapat dipakai pada kursus pelatihan pengajar yang ditunjuk untuk mengajar.
d.
Kursus pelatihan alat simulasi Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan yang dikehendaki pada butir paragraf 1. c. pada bagian ini yang harus memasukkan:
17
1)
2) 3) 4)
pengoperasian alat simulasi Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan yang tepat, pengendali dan sistem peralatan pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan; pengoperasian panel lingkungan dan kesalahan yang tepat; pembatasan simulasi; persyaratan minimum peralatan untuk tiap kurikulum.
e.
Tiap pengajar Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan yang mengajar alat simulasi Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan harus mampu menyelesaikan pengajaran dasar dari kursus yang disetujui dan pelatihan pada alat simulasi Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan, unit Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan atau peralatan pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan.
f.
Pengajaran dasar dari kursus yang disetujui dan pelatihan yang dikehendaki pada butir paragraf 1. e pada bagian ini yang mana harus memasukkan pengajaran dalam: 1)
2)
3) 4) 5) g.
kinerja dan analisa pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan yang dipakai pada kursus pelatihan dimana pengajar ditunjuk untuk mengajar; mata pelajaran teknik meliputi sub sistem alat simulasi Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan dan peraturan operasional yang dipakai pada kursus pelatihan dimana pengajar ditunjuk untuk mengajar; operasi darurat. Keadaan darurat yang kemungkinan besar berkembang selama pelatihan; dan pengukuran keselamatan yang sesuai.
Tiap pengajar yang mengajar dalam kualifikasi dan peralatan pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan yang disetujui harus melewati (lulus) ujian tertulis dan pemeriksaan kecakapan tahunan: 1) pada peralatan pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan yang mana pengajar akan mengajar; dan 2) dalam persoalan mata pelajaran dari bagian perwakilan tiap kurikulum yang mana pengajar akan mengajar
1.
Pengajar yang mampu menyelesaikan kurikulum yang dipersyaratkan pada paragraf 1 bagian ini dalam sebelum atau sesudah bulan berjalan dimana dipertimbangkan akan diambil pada bulan seharusnya dengan tujuan untuk perhitungan pelaksanaan pelatihan selanjutnya.
2.
Direktur Jenderal dapat memberikan penghargaan untuk persyaratan dalam paragraph 1 pada bagian ini bagi pengajar yang dengan mampu menyelesaikan pelatihan bagi pengajar apabila pelatihan memiliki persyaratan yang sama dengan paragraf 1 pada bagian ini. 18
143.029
Persyaratan Personel Evaluasi Penyelenggara Pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan 1. Penyelenggara pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan harus menjamin bahwa tiap personel yang disahkan sebagai Personel Evaluasi: a. disetujui oleh Direktur Jenderal; b. sesuai dengan paragraf 143.027. c. Sebelum penunjukkan dan kecuali telah dikehendaki dalam paragraf 2 pada bagian ini, setiap masa 12 (dua belas) bulan berjalan berikutnya awal penunjukkan, pemegang sertifikat harus menjamin bahwa Personel Evaluasi mampu menyelesaikan kurikulum termasuk berikut ini: 1) tugas, fungsi dan tanggung jawab Personel Evaluasi; 2) metode, prosedur dan teknik untuk mengadakan pengujian dan pemeriksaan yang dipersyaratkan; 3) evaluasi bagi kinerja personel Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan; dan 4) pengujian ulang jika tidak memenuhi persyaratan (tidak memuaskan) dan tindakan perbaikan berikutnya dan d. Bila melakukan evaluasi dalam kualifikasi dan peralatan pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan yang disetujui harus mampu melewati (lulus) ujian tertulis dan pemeriksaan kecakapan tahunan pada alat simulasi Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan dimana Personel Evaluasi akan melaksanakan evaluasi. 2. Personel Evaluasi yang mampu menyelesaikan kurikulum yang dikehendaki pada paragraf 1 bagian ini sebelum atau sesudah bulan berjalan dimana dipertimbangkan akan diambil pada bulan yang seharusnya dengan tujuan untuk perhitungan pelaksanaan pelatihan selanjutnya. 3. Direktur Jenderal dapat memberikan penghargaan sesuai persyaratan dalam paragraf 1. c pada bagian ini kepada Personel Evaluasi yang mampu menyelesaikan pelatihan yang sesuai dengan persyaratan dalam paragraf 1.c pada bagian ini.
143.030
Alat Simulasi Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan dan Peralatan Pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan 1. Tiap-tiap alat simulasi Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan yang digunakan untuk memperoleh nilai tambah bagi pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan yang diijinkan harus dievaluasi, berkualifikasi dan disetujui oleh Direktur Jenderal.
19
2. Tiap-tiap peralatan pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan yang digunakan untuk memperoleh nilai tambah pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan yang diijinkan harus dievaluasi, berkualifikasi dan disetujui oleh Direktur Jenderal. 3. Tiap-tiap alat bantu pelatihan, termasuk alat bantu audio visual berbasis komputer, maket atau peta terdaftar dalam skema kursus pelatihan yang disetujui, harus akurat dan sesuai dengan kursus yang akan digunakan. 4. pemohon atau pemegang sertifikat harus menunjukkan bahwa tiap alat simulasi Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan dan peralatan pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan yang digunakan untuk pelatihan, pengujian dan pemeriksaan harus disetujui oleh Direktur Jenderal untuk tiap kurikulum atau kursus pelatihan dimana alat simulasi Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan atau peralatan pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan kurikulum atau kursus tersebut digunakan memenuhi persyaratan dalam Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil. 5. Tiap kualifikasi dan alat simulasi Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan yang disetujui atau peralatan pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan digunakan oleh penyelenggara pendidikan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan harus: a. Mempertahankan jaminan kinerja yang dapat dipercaya, fungsi dan semua karakteristik lain yang diwajibkan untuk kualifikasi. b. Memodifikasi untuk menyesuaikan dengan tiap perubahan, bila hasil modifikasi mengubah kinerja, fungsi atau semua karakteristik lain yang dipersyaratkan untuk kualifikasi. c. Memiliki catatan ketidaksesuaian bila mana pengajar atau Personel Evaluasi pada akhir masing-masing sesi pelatihan mencantumkan hal – hal yang tidak sesuai. 6. Kecuali kalau tidak disahkan oleh Direktur Jenderal, tiap komponen alat simulasi Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan atau peralatan pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan yang berkualifikasi dan disetujui digunakan oleh penyelenggara pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan harus dapat dioperasikan bila komponen penting untuk atau dilibatkan dalam pelatihan, pengujian, atau pemeriksaan personel Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan.
Sub bagian 143 D 143.031
Peraturan Pengoperasian
Ketentuan Sub bagian ini menentukan peraturan pengoperasian yang dipakai untuk sertifikat penyelenggara pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan pada bagian ini dan pengoperasian kursus atau kurikulum program
20
pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan yang disetujui sesuai dengan sub bagian B pada bagian ini. 143.032
Wewenang Pemegang sertifikat boleh mengijinkan pengajar dan Personel Evaluasi alat simulasi Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan untuk memenuhi resensi dari persyaratan pengalaman melalui penggunaan dari alat simulasi Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan atau peralatan pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan yang berkualifikasi dan disetujui apabila: 1. 2.
143.033
digunakan pada kursus yang disetujui sesuai dengan sub bagian B pada bagian ini; atau disetujui.
Pembatasan 1.
Pemegang sertifikat penyelenggara pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan tidak boleh merekomendasikan siswa untuk mendapatkan license, kecuali siswa: a. Dengan memuaskan telah menyelesaikan pelatihan yang ditentukan dalam kursus yang ditentukan pada bagian ini. b. Telah lulus ujian akhir yang dipersyaratkan pada bagian ini
2.
Pemegang sertifikat penyelenggara pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan tidak boleh menyelesaikan pelatihan siswa kecuali siswa tersebut mampu menyelesaikan persyaratan kurikulum pada kursus tersebut.
Sub Bagian 143 E 143.034
Penyimpanan Dokumen, Arsip yang Dipersyaratkan
Ketentuan Sub bagian ini menjelaskan persyaratan pemeliharaan rekaman penyelenggara pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan bagi siswa yang mendaftar pada kursus tertentu dan pengajar dan Personel Evaluasi yang ditunjuk untuk mengajar, sesuai dengan sub bagian B pada bagian ini.
143.035
Persyaratan Penyimpanan Rekaman 1.
Pemegang sertifikat harus menyiapkan data untuk setiap siswa yang berisikan: a. nama siswa; b. salinan license siswa, bila ada dan sertifikat kesehatan; c. nama kursus dan pembuatan dan peralatan pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan yang digunakan; d. pengalaman dan waktu penyelesaian kursus siswa;
21
e. f. g.
kinerja siswa dalam tiap-tiap pelajaran dan nama pengajar yang memberikan pelajaran; tanggal dan hasil ujian praktek pada tiap-tiap akhir kursus dan Nama Personel Evaluasi yang melaksanakan; jumlah waktu dari pelatihan tambahan yang dilaksanakan setelah ujian praktek ulangan.
2.
Pemegang sertifikat harus mempertahankan rekaman untuk tiap pengajar atau Personel Evaluasi yang ditunjuk untuk mengajar kursus yang disetujui sesuai dengan Sub Bagian B pada bagian ini yang menunjukkan bahwa pengajar dan Personel Evaluasi telah memenuhi persyaratan pada bagian ini.
3.
Pemegang sertifikat harus:
4.
5.
a.
Mempertahankan rekaman yang dikehendaki oleh paragaraf 1 pada bagian ini untuk paling kurang 3 (tiga) tahun mengikuti penyelesaian pelatihan, pengujian atau pemeriksaan.
b.
Mempertahankan rekaman kualifikasi yang dikehendaki dalam paragraf 2 pada bagian ini pada saat pengajar atau Personel Evaluasi dipekerjakan pemegang sertifikat dan untuk 3 (tiga) tahun setelahnya dan
c.
Mempertahankan rekaman unjuk kecakapan terkini yang dikehendaki oleh paragraf 2 pada bagian ini untuk sekurangkurangnya 3 (tiga) tahun.
Pemegang sertifikat harus memberikan rekaman yang dikehendaki oleh bagian ini kepada Direktur Jenderal bila diminta dan pada waktu yang layak, dan harus menjaga rekaman yang dikehendaki oleh: a.
paragraf 1 dari bagian ini pada penyelenggara pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan, atau pusat pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan dimana unit pelaksana teknis pelatihan, pengujian, atau pemeriksaan bila sesuai dilaksanakan.
b.
Paragraf 2 dari bagian ini pada penyelenggara pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan, atau pusat unit pelaksana teknis pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan dimana pengajar atau Personel Evaluasi lebih utama dipekerjakan.
Pemegang sertifikat harus memberikan kepada siswa bila diminta dan pada waktu yang layak, salinan dari rekaman pelatihannya.
22
