MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR . IM. 5 TAHUN 2013 TENTANG PEMUTAKHIRAN DATA SEKTOR TRANSPORTASI MELALUI SISTEM DI COMMAND CENTER KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a.
bahwa dalam rangka pelaksanaan pemutakhiran data sektor transportasi yang cepat, tepat, akurat dan transparan melalui kegiatan pemantauan dan pelaporan perlu dilakukan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan dengan menggunakan sistem informasi berbasis elektronik yang terintegrasi;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut
di atas, perlu
diterbitkan Instruksi Menteri Perhubungan tentang Pemutakhiran Data Sektor Transportasi Melalui Sistem di Command Center Kementerian Perhubungan ; Mengingat
:1.
2.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaga Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4722); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tanrbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a9a$;
3.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Republik
lndonesia Nomor 4896); 4.
5.
6.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4849); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4956); Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5025);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian lntern Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4890);
8.
Peraturan Presiden Nomor 47 lahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
9.
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta susunan organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
10.
11.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KP. 39 Tahun 2009 tentang Rencana lnduk Pemanfaatan Teknologi lnformasi dan Komunikasi (TlK) di lingkungan Departemen Perhubungan; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
MENGINSTRUKSIKAN
1.
Kepada
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
:
Sekretaris Jenderal; lnspektur Jenderal; Direktur Jenderal Perhubungan Darat; Direktur Jenderal Perhubungan Laut; Direktur Jenderal Perhubungan Udara; Direktur Jenderal Perkeretaapian; Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan; Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan.
Untuk
PER.TAMA
data sektor transportasi
Melaksanakan pemutakhiran
:
di
command center sebagaimana tercantum dalam
sistem
melalui Kementerian Perhubungan, Lampiran lnstruksi Menteri
Perhubungan ini. KEDUA
Para Pejabat Eselon I yang tercantum dalam lnstruksi Menteri ini segera mengambil langkah nyata untuk menjaga agat pemuktahiran data harus dilaksanakan dengan baik.
KETIGA
Dalam melaksanakan pemutakhiran data sektor transportasi melalui sistem di Command Center Kementerian Perhubungan agar berkoordinasi dengan Pusat Data dan lnformasi Kementerian Perhubungan
KEEMPAT
:
Sekretaris Jenderal, bertugas
a.
mengawasi dan memantau pelaksanaan pemutakhiran data sektor transportasi melalui sistem di command center Kementerian Perhubungan
b.
:
;
memberikan teguran terhadap pelaksanaan pemutakhiran data yang terlambat lebih dari 1 (satu) minggu dari jadwal yang ditentukan;
c.
memberikan rekomendasi serta saran kepada Menteri Perhubungan terhadap pelaksanaan pemutakhiran data sektor transportasi melalui sistem di Command Center Kementerian Perhubungan.
KELIMA
lnstruksiMenteriiniagardilaksanakandenganpenuhtanggung jawab.
KEENAM
lnstruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan. Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2013 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA ttd E.E. MANGINDMN
SALINAN lnstruksi Menteri ini disampaikan kepada :
1.
2.
Wakil Menteri Perhubungan; Para Staf Ahli di lingkungan Kementerian Perhubungan'
Utama Muda (lv/c) NrP. 1 9630220 198903 1 001
pira n I nstruksi
La m
Nomor : lM' Tentang
Menteri Perhubunga n Republik ndonesia I
5 Tahun 2013
PemutakhiranDataSektorTransportasiMelaluiSistem Di Commond Center Kementerian Perhubungan
I.
SEKRETARIATJENDERAL
I.
BIRO PERENCANAAN 1.1. Kinerja
L.L.1,. Jumlah Dokumen Perencanaan Kementerian Perhubungan 1,.1..2. Jumlah Dokumen RKA-KL dan DIPA Kementerian Perhubungan 1.
j-.3.
Jumlah Dokumen Standar Biaya Khusus (SBK) Perencanaan Sektor Transportasi Jumlah Dokumen Kebijakan Pentarifan Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Antar lembaga
L.L.4. 1.1.5. 1.1.6. Jumlah Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi L.L.7. Jumlah Dokumen LAKTP 2012 dan Penetapan Kinerja 2013 Sekretariat Jemderal dan Kementerian Perhubungan 1.2. lsu Strategis
L.2.L. Terkait Kebijakan Pembangunan Perhubungan L.2.2. Terkait Pelaksanaan Anggran Tahunan 7.2.3. Terkait Kebijakan Pentarifan dan Pelaporan Transportasi 1,.2.4. Terkait Analisa dan Evaluasi Kegiatan Perhubungan 1.3. Sumber Daya, Studi dan Regulasi
1.3.1. Studi 5 Tahun Terakhir 1.3.2. Peraturan Perundang-Undangan dan
2.
SOP
BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI 2.1. Kinerja
2.1..L. Jumlah
2.L.2.
SK
tentang Kepegawaian
Jumlah KomPosisi Pegawai
2.1'3.JumlahPeningkatanKualitasdanKompetensiPegawai 2.1.4. Jumlah Penerimaan Pegawai 5 Tahun Terakhir
2.1,.5. Jumlah Penataan dan Pengembangan Organisasi 2.2.lsu Strategis 2.2.L. Terkait SDM
2.2.2.
Terkait Reformasi Birokrasi
2.3.Sumber DaYa dan Studi
2.3.L. 2-3.2.
3.
Sumber Daya Manusia 5 Tahun Terakhir Peraturan Perundang - Undangan dan SOP
BIRO KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN 3.1. Kinerja
3.1.1. 3.L.2. 3.1.3.
Jumlah Realisasi Daya Serap Jumlah Realisasi PNBP Jumlah Aset Barang Milik
/
Kekayaan Negara (BM/KN)
Biro Perencanaan,
3.7.4. Jumlah Revisi Anggaran 3.1.5. Jumlah pengadaan Barang!asa 3.1.6. Jumlah Aset yang Dihapuskan
Secara Elektronik dan Non-Elektronik
3.2.lsu Strategis 3.2.L. Terkait Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
3.2.2. 3.2.3. 3.2.4.
Terkait Audit Keuangan Terkait Aset Terkait Pengadaan
3.3.Sumber DaYa dan Regulasi
3.3.1. 3.3.2.
4.
Sumber Daya Manusia 5 Tahun Terakhir Anggaran APBN 5 Tahun Terakhir
BIRO HUKUM DAN KERJASAMA LUAR NEGERI 4.1. Kinerja
4.L.L. 4.1.2.
Jumlah Produk Hukum Jumlah Bantuan Hukum
4.1'.3. Jumlah Kontrak
4.L.4. 4.1.5.
Jumlah Kegiatan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri Jumlah Rekomendasi Perijinan Dinas Luar Negeri
4.2.lsu Strategis 4.2.L- Terkait lmplementasi Peraturan Perundang
4.2.2. 4.2.3.
Undangan
Terkait Bantuan Hukum Terkait Kerjasama Dalam dan Luar Negeri
4.3.Sumber DaYa dan Regulasi 4.3.L. Peraturan Perundang-Undangan dan
5.
-
SOP
BIRO UMUM 5.1. Kinerja
5.1.1. Jumlah 5.L.2. Jumlah 5.1.3. Jumlah
Persuratan Kementerian Kegiatan Protokoler Menteri Kunjungan Tamu Museum Transportasi
5.1,.4. Jumlah Gangguan Keselamatan dan Keamanan
5.1.5. 5.1.6.
Jumlah Gangguan Sumber Daya Jumlah Kunjungan Pasien di Poliklinik Kementerian Perhubungan
5.2. lsu Strategis
5.2.1,. Terkait Kerumahtanggaan
5.2.2. Terkait Gender 5.2.3. Terkait Pengelolaan Kearsipan 5.2.4. Terkait Kesehatan Pegawai 5.3. Regulasi
5.3.1.
peraturan perundang-Undangan atau
SOP yang
diterbitkan oleh Biro Umum
5.
PUSAT DATA DAN INFORMASI
6.1. Kinerja
6.1.L. Jumlah lnfrastruktur TIK 6.L.2. Jumlah Perangkat Keras TIK 6.1.3" Jumlah Perangkat Lunak TIK 6.7.4. Jumlah Produk Data 6.1.5. Jumlah Pemanfaatan TIK 6.1.6. Jumlah Gangguan Pelayanan TIK 6.L.7. Jumlah Kerjasama Eksternal Bidang
TIK
6.2.lsu Strategis 6.2.L. Terkait Teknologi lnformasi 6.2.2. Terkait Data dan lnformasi 6.3. Sumber Daya, Studi dan Regulasi
6.3.1. 6.3.2.
7.
Studi
5
(lima) Tahun Terakhir
Peraturan Perundang-Undangan dan
SOP
PUSAT KAJIAN KEMITRAAN DAN PELAYANAN JASATRANSPORTASI 7.1. Kinerja
T.L.t.JumlahKajiandanEvaluasiPelayananJasaTransportasi 7.1-.2. iumlah Kemitraan Jasa Transportasi 7'l,,3.JumlahKajiandanEvaluasiPengelolaanLingkunganHidup
7.1.4. 7
Jumlah Penghargaan Pelayanan Prima
.2.lsu Stnategis
T.2.L,TerkaitKebijakanKerjasamaPemerintahdanSwasta 7.2.2. Terkait Pelayanan Publik Sektor Transportasi 7.2.9. Terkait Pengelolaan Lingkungan Hidup 7.2.4. Terkait Disabilitas 7.2.5. Terkait Narkoba 7.3.Sumber Daya, Kajian dan Regulasi 7.3.7. Kajian 5 (lima) Tahun Terakhir
7.3.2.
8.
Peraturan Perundang-Undangan dan
SOP
PUSAT KOMUNIKASI PUBLIK 8.1. Kinerja
8.L.1. Jumlah Produk Pemberitaan 8.L.2. Jumlah Pengaduan terkait Pelayanan Publik 8.1.3. iumlah Permintaan lnformasi Publik 8.1,.4. Jumlah Publikasi Media Cetak dan Elektronik 8.2.lsu Strategis 8.2.L. Terkait Keterbukaan lnformasi Publik
8.2.2. 8.2.3. 8.2.4.
Terkait OPini Publik Terkait Kebijakan Kemenhub Terkait Pengaduan Masyarakat
8.3. Regulasi
8.3.1.
Peraturan Perundang-tJndangan dan
SOP
9.
MAHKAMAH PELAYARAN 9.1. Kinerja
g.1,.I.
Jumlah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal (BAPP)Yang Diteruskan ke MahPel
g.L.2. Jumlah Putusan Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal Mahpel 9.1.3. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pemeriksaan Kecelakaan KaPal oleh MahPel
9.2.lsu Strategis 9.2.L. Terkait Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal
9.2.2.
Terkait Tenaga Kerja
/
SDM
9.3. Regulasi
9.3.1.
Peraturan Perundang-Undangan
10" KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRASPORTASI 10.L. Kinerja
1-0.1.1. Jumlah lnvestigasi Kecelakaan Yang Di lnvestigasi 10.1..2. Jumlah Rekomendasi Hasil lnvestigasi KNKT
10.1.3. Jumlah Hasil Analisis Laboratorium
Teknis KNKT
10.2. lsu Strategis
L0.2.1.. Terkait Keselarnatan Transportasi
10.2.2. Terkait
Panitia Seleksi Keanggotaan KNKT
10.3. Regulasi
10.3.1.
Peraturan Perundang-Undangan
KNKT
Lanjutan
II. 1.
INSPEKTORATJENDERAT SEKRETARIAT INSPEKTORAT JEN DERAL 1.1. Jumlah SDM lnspektorat Jenderal
l-.2. Perundang-Undangan dan Peraturan
1.3.Jumlah Temuan dan Tindak Lanjut 2.
INSPEKTORAT
I
2.1.Audit Kinerja 2.1,.1.. Jumlah Auditi 2.1.2. Jumlah Program dan RealisasiAudit 2.2. Audit Dengan Tujuan Tertentu 2.2.1,. Jumlah Auditi 2.2.2. Jumlah Realisasi Audit 2.3.lsu Strategis 2.3.L. Terkait Pelaksanaan Anggaran
2.3.2. Terkait SDM 2.3.3- Terkait PelaYanan 2.3.4. Terkait Keamanan dan Keselamatan 2.3.5. Terkait Aset 2.3.6. Terkait Organisasi dan Tata kerja 2.4.Sumber
2.4.7. 3.
DaYa
Tenaga Auditor
INSPEKTORAT II 3.1. Audit Kinerja
3.1'.L. Jumlah Auditi
3.L.2. 3.2.
Jumlah Program dan RealisasiAudit
Audit Dengan Tujuan Tertentu 3.2.1". Jumlah Auditi 3.2.2. Jumlah Realisasi Audit
3.3.lsu Strategis 3.3.1. Terkait Pelaksanaan Anggaran
3.3.2. Terkait SDM 3.3.3. Terkait PelaYanan 3.3.4. Terkait Keamanan dan Keselamatan 3.3.5. Terkait Aset 3.3.6. Terkait Organisasi dan Tata kerja 3.4.Sumber
3.4.L.
DaYa
Tenaga Auditor
4.
INSPEKTORAT III
4.1.Audit Kinerja
4.L.L. 4.L.2.
Jumlah Auditi
Jumlah Program dan RealisasiAudit
4.2. Audit Dengan Tujuan Tertentu
4.2.L. 4-2.2.
Jumlah Auditi Jumlah Realisasi Audit
4.3. lsu Strategis
4.3.L. 4.3.2. 4.3.3. 4.3.4. 4.3.5. 4.3.6.
Terkait Pelaksanaan Anggaran Terkait SDM Terkait Pelayanan Terkait Keamanan dan Keselamatan Terkait Aset
Terkait Organisasi dan Tata kerja 4.4.Sumber Daya
4.4.L. 5.
Tenaga Auditor
INSPEKTORAT IV
5.1.Audit Kinerja
5.1.1.
Jumlah Auditi
5.1..2. Jumlah Program dan RealisasiAudit 5.2.Audit Dengan Tujuan Tertentu
5.2.L. 5.2.2.
Jumlah Auditi
Jumlah Realisasi Audit
5.3.lsu Strategis
5.3.1-. Terkait Pelaksanaan Anggaran
5.3.2. 5.3.3. 5.3.4. 5.3.5. 5.3.6.
Terkait SDM Terkait Pelayanan Terkait Keamanan dan Keselamatan Terkait Aset Terkait Organisasi dan Tata kerja
5.4.Sumber Daya
5.4.1.
Tenaga Auditor
INSPEKTORAT V
Audit Kinerja 6.1-.1,. Jumlah Auditi 6.L.2. Jumlah Program dan RealisasiAudit 6.2.Audit Dengan Tujuan Tertentu 6.2.L. Jumlah Auditi 6.2.2. iumlah Realisasi Audit 6.3.lsu Strategis 6.3.1. Terkait Pelaksanaan Anggaran 6.3.2. Terkait SDM 6.3.3. Terkait Pelayanan 6.1.
6.3.4. 6.3.5. 6.3.6.
Terkait Keamanan dan Keselamatan Terkait Aset Terkait Organisasi dan Tata kerja
6.4.Sumber Daya
6.4.1"- Tenaga Auditor
III. DIREKTORAT
JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
SEKRETARIAT DI REKTORAT JEN DERAL PERH
U BU
NGAN DARAT
1.L. Jumlah SDM Direktorat Jenderal
L.L.L. L.L.2. 1.1.3.
Jumlah SDM per Unit Kerja Jumlah SDM PPNS LLAJ Jumlah SDM Penguji Kendaraan Bermotor
1.2.Jumlah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 1.3. Perundang-Undangan dan Peraturan 2.
DIREKTORAT 2.1.
Sa ra
tAtU
TINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
na
2.L.1.
Jumlah Bus AKAP
2.1..2. Jumlah
2.L.3. 2.L.4. 2.1.5.
Bus AKDP
Jumlah Bus Pariwisata Jumlah Truk Angkutan Barang Jumlah Truk Angkutan Kontener
2.1..6. Jumlah Truk Tangki
2.1.7. 2.1.8.
Jumlah Kendaraan Roda 4 Jumlah Kendaraan Roda 2
2.2. Prasarana
2.2.L. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.2.5. 2.2.6. 2.2.7. 2.2.8. 2.2.9.
Jumlah TerminalTipe A Jumlah TerminalTipe
B
Jumlah TerminalTipe
C
Jumlah Jembatan Timbang Jumlah Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor (UPPKB) Jumlah Alat Pengendali lsyarat Lalu Lintas (APILL) Jumlah Guordroil Jumlah Rambu Lalu Lintas Jumlah Marka Jalan
2.2.10. Jumlah Paku Jalan 2.3. Produksi
2.3.L. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. 2.3.5. 2.3.6. 2.3.7. 2.3.8.
Jumlah Angkutan Orang Jumlah Angkutan Barang (Ton) Jumlah Angkutan Kontener (TEUs) Jumlah Produksi Jembatan Timbang Jumlah Pengesahan Dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor Jumlah Perusahaan Bus Umum Jumlah Perusahaan Bus Pariwisata Jumlah Perusahaan Karoseri
2.4. Kinerja
2.4.L. 2.4.2.
Jumlah Rit Bus AKAP Jumlah Rit Bus AKDP
2.4.3. 2.4.4.
Jumlah Rit Bus Pariwisata
Jumlah Perijinan Angkutan Barang Berbahaya dan Beracun (83) dan Alat Berat 2.5. lsu Strategis
2.5.L. Terkait Sarana 2.5.2. Terkait Prasarana 2.5.3. TerkaitProduksi 2.5.4. Terkait Kinerja 2.5.5. Terkait Energi 2.5.6. TerkaitTeknologi Kendaraan 2.5.7. Terkait Tarif Angkutan Orang 2.5.8. Terkait Tarif Angkutan Barang 2.5.9. Terkait Lingkungan 2.5.1O. Terkait Tenaga Kerja
2.5.LL. Terkait Gender 2.5.12. Terkait Pelayanan di Bus 2.5.13. Terkait Pelayanan di Terminal 2.6. Sumber Daya, Studi dan Regulasi
2.6.1.
3.
Jumlah Studi 3 Tahun Terakhir
DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN 3.1. Sa ra n a
3.1.1.
Jumlah Kapal Penyeberangan Ro-Ro
3.t.2. 3.1.3.
Jumlah Kapal Penyeberangan Non Ro-Ro JumlahKapalSungaidanDanau
3.1,.4.
Jumlah Bus Air
3.2. Prasarana
3.2.1. Jumlah Pelabuhan Penyeberangan Kapal Ro-Ro 3.2.2. Jumlah Alat Timbang pelabuhan 3.2.3. Jumlah sarana Bantu Navigasi pelayaran (SBNp) di penyeberangan 3.2.4. Jumlah Rambu Sungaidan Danau 3.2.5. JumlahLintasanPenyeberangan 3.3. Produksi
3.3.1. 3.3.2. 3.3.3.
Jumlah Angkutan Orang Jumlah Angkutan Kendaraan Roda 4 atau Lebih Jumlah Angkutan Kendaraan Roda 2
3.4. Kinerja
3.4.1,. Jumlah Trip Penyeberangan
3.4.2.
Jumlah Perijinan Kapal Penyeberangan
3.5.lsu Strategis
3.5.1. Terkait Sarana 3.5.2. Terkait Prasarana 3.5.3. Terkait Produksi 3.5.4. Terkait Kinerja 3.5.5. Terkait Energi 3.5.6. TerkaitTeknologi Perkapalan
3.5.7
.
Terkait Tarif Angkutan Orang
3.5.8. 3.5.9.
Terkait Tarif Angkutan Barang Terkait Lingkungan
3.5.10. Terkait Tenaga Kerja 3.5.11. Terkait Gender 3.5.12. Terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM) 3.6. Sumber Daya, Studi dan Regulasi
3.6.1.
4.
Jumlah Studi 3 Tahun Terakhir
DIREKTORAT BINA SISTEM TRANSPORTASI PERKOTAAN
4.1.Sarana
4.1.L. 4.L.2.
iumlah Bus Kota Tipe Besar
4.1,.3.
Jumlah Bus Sistem Transit
Jumlah Bus Kota Tipe Sedang
4.L.4.
Jumlah Bus Pemadu Moda
4.1,.5. 4.1".6.
Jumlah Angkutan Kota
4.L.7.
Jumlah Bajaj
Jumlah Taksi
4.2. Prasarana
4.2.L. Jumlah Areo Troffic Control System (ATCS) 4.2.2. Jumlah Shelter/Halte 4.2.3. Jumlah Shelter/Halte Bus Sistem Transit 4.2.4. Jumlah Parkir aff Street/Gedung Parkir 4.2.5. Jumlah Parkir On Street 4.2.6. Jumlah Jembatan Penyeberangan Orang 4.2.7. Jumlah Zebra Cross 4.2.8. JumlahPoolTaksi 4.2.9. Jumlah Pool Bus Sistem Transit 4.3. Produksi
4.3.1. 4.3.2.
Jumlah Penumpang Bus Sistem Transit Jumlah Penumpang Bus Pemadu Moda
4.4. Kinerja
4.4.L.
Jumlah Penerima Penghargaan Wahana Tata Nugraha
4.5.lsu Strategis
4.5.L. 4.5.2. 4.5.3. 4.5.4. 4.5.5. 4.5.6. 4.5.7. 4.5.8. 4.5.9.
Terkait Sarana Terkait Produksi Terkait Energi TerkaitTeknologi Kendaraan Terkait Tarif Angkutan Perkotaan Terkait Lingkungan Terkait Tenaga Kerja Terkait Gender Terkait Penyandang Cacat
4.5.10. Terkait Pelayanan di Bus Kota dan dishelter/Terminal
4.6. Sumber Daya, Studi dan Regulasi
4.6.L.
5.
Jumlah Studi 3 Tahun Terakhir
DIREKTORAT KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT 5.1. Kinerja
5.1.1.
Jumlah Kendaraan Roda 4 Yang Terlibat Kecelakaan
5.1-.2. Jumlah Kendaraan Roda
2 Yang Terlibat Kecelakaan
5.1.3.
Jumlah Bus Yang Terlibat Kecelakaan 5.1-.4. Jumlah Truk Yang Terlibat Kecelakaan
5.1.5. 5.1.6.
Jumlah Kecelakaan
5.t.7.
Jumlah Korban Kecelakaan Meninggal Dunia Jumlah Korban Kecelakaan Luka Berat
5.1.8. 5.1.9.
Jumlah Korban Kecelakaan Luka Ringan Jumlah Kerugian Materil Akibat Kecelakaan
5.1-.10. Jumlah Lokasi Rawan Kecelakaan 5.1.1"1. Jumlah Peserta Pelatihan Pengemudi
5.1.12. Jumlah Alur Pelayaran ASDP yang Diaudit 5.1.13. Jumlah Prasarana Jalan yang Diaudit 5.2.lsu Strategis 5.2.L. Terkait Keselamatan Jalan 5.2.2. Terkait Kampanye Keselamatan 5.2.3. Terkait Standar Keselamatan Jalan 5.2.4. Terkait Penyebab Kecelakaan 5.2.5. Terkait Minuman Keras 5.3. Sumber Daya, Studi dan Regulasi
5.3.1.
Jumlah Studi 3 Tahun Terakhir
IV.
1.
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN IAUT
1.L.
I.2.
Jumlah Kantor Otoritas pelabuhan Utama Jumlah Kantor Kesyahbandaran Utama
1.3. Jumlah Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas pelabuhan 1.4. Jumlah Kantor Unit penyelenggara pelabuhan 1.5. Jumlah Kantor pelabuhan L.6. Jumlah Kantor Distrik Navigasi 1.7. Jumlah Kantor pangkalan penjagaan Laut dan pantai 1.8. Jumlah Balai Teknologi Keselamatan pelayaran 1.9. Jumlah Balai Kesehatan Kerja pelayaran 1.10. Jumlah SDM Direktorat Jenderal
1.11. Peraturan dan perundang-undangan
2.
DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT 2.1. Produksi
2.1.1,. Jumlah Jaringan Trayek
2.1.2.
Jumlah Muatan Kapal penumpang 2.1,.3. Jumlah Muatan Kapal Barang
2.1,.4. Jumlah Noutical Miles Kapal penumpang 2.1,.5. Jumlah Noutical Miles Kapal perintis 2.2. Kinerja
2.2.L. 2.2.2.
Jumlah Layanan Surat ljin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SlUpAL) Jumlah Layanan Surat ljin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOpSUS) 2.3.lsu Strategis 2.3.1.. Terkait produksi
2.3.2. Terkait Kinerja 2.3.3. Terkait Tarif Angkutan penumpang 2.3.4. Terkait Tenaga Kerja Bongkar Muat 2.3.5. Terkait Asas Cobotoge 2.4. Sumber Daya, Studi dan Regulasi
2.4.L.
3.
Jumlah Studi 5 tahun Terakhir
DIREKTORAT PELABUHAN DAN PENGERUKAN 3.1-.
Sarana
3.1.1.
Jumlah Peralatan Bongkar Muat di pelabuhan
3.2. Prasarana
3.2.1,. Jumlah Pelabuhan Umum
3.2.2. Jumlah Terminal Khusus 3.2.3. Jumlah Terminal Untuk Kepentingan 3.2.4. Jumlah Dermaga per pelabuhan
Sendiri
3.3. Produksi
3.3.1. Jumlah Kunjungan Kapal 3.3.2. Jumlah Arus Penumpang 3.3.3. Jumlah Arus Barang 3.3.4. Jumlah Produksi Jasa Terminal Pelabuhan 3.3.5. Jumlah ProduksiJasa Tambat Pelabuhan 3.3.6. Jumlah Produksi Jasa Labuh Pelabuhan 3.3.7. iumlah Produksi Jasa Penumpukan pelabuhan 3.3.8. Jumlah Produksi Pengerukan 3.3.9. iumlahPembangunanPelabuhan 3.3.10. Jumlah Perusahaan Pengerukan 3.3.11. Jumlah Produksi Kapal Tunda 3.3.L2. Jumlah Produksi Kapal Pandu dan Kepil 3.4. Kinerja
3.4.L. Jumlah Perijinan Lokasi Terminal Khusus 3.4.2. Jumlah Perijinan Pembangunan Terminal Khusus 3.4.3. Jumlah Perijinan Operasional Terminal Khusus 3.4.4. Jumlah Perijinan Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan 3.4.5. Jumlah Perijinan Pengerukan 3.4.6. Jumlah Perijinan Reklamasi 3.4.7. Jumlah Waktu Pelayanan di Pelabuhan
Sendiri
3.5. lsu Strategis
3.5.1. Terkait Sarana 3.5.2. Terkait Prasarana 3.5.3. Terkait Produksi 3.5.4. Terkait Kinerja 3.5.5. Terkait Energi 3.5.6. Terkait Tarif 3.5.7. Terkait Lingkungan 3.6. Sumber Daya, Studi dan Regulasi
3.6.1.
4.
Jumlah Studi 5 tahun Terakhir
DIREKTORAT PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN 4.1. Sarana
4.1.1. 4.L.2. 4.1.3. 4.L.4.
Jumlah Unit dan GrossTonnqge Kapal Penumpang
Jumlah Unit dan GrossTonnage Kapal Barang Jumlah Unit dan Gross Tonnage Kapal Fungsi Khusus .iumlah Unit dan Gross Tonnage Kapal Penangkap lkan
4.2. Produksi
4.2.1,. Standar
Kapal Non Konvensi Berbendera lndonesia (Non Convention Vessel
Stondard) 4.3. Kinerja
4.3.1,. Jumlah SOP Penyelenggaraan Kelaiklautan Kapal 4.3.2" Jumlah Sertifikasi Pencegahan Pencemaran dari Kapal
4.3.3.
Jumlah Sertifikasi Manajemen Keselamatan Kapal
4.3.4. 4.3.5. 4.3.6. 4.3.7. 4.3.8. 4.3.9.
Jumlah Sertifikasi Lambung Timbul Kapal Jumlah Pengesahan Gambar Rancang Bangun Kapal Jumlah Pengesahan Daftar Ukur Kapal Jumlah Kapal Terdaftar
Jumlah Penerbitan Surat Laut Jumlah Persetujuan Penggunaan Nama Kapal
4.3.10. Jumlah Sertifikasi Kepelautan 4.3.1.1. Jumlah Pengesahan (Approvall Lembaga Diklat Kepelautan 4.3.L2. Jumlah Pengesahan Seoforers' tdentity Document (SID) 4.4.lsu Strategis 4.4.1.. Terkait Sarana
4.4.2. 4.4.3. 4.4.4. 4.4.5. 4.4.6.
Terkait Produksi Terkait Kinerja Terkait Energi Terkait Lingkungan Terkait Tenaga Kerja
DIREKTORAT KENAVIGASIAN 5.L. Sarana
5.1.1.
Jumlah Sarana Bantu Navigasi Pelayaran
5.L.2. 5.L.3.
Jumlah Telekomunikasi Pelayaran Jumlah Kapal Negara Kenavigasian
5.2. Prasarana
5.2.L. 5.2.2.
Jumlah Stasiun Radio Pantai (SROP) Jumlah Fasilitas Pangkalan Kenavigasian
5.3. Produksi
5.3.1. 5.3.2.
Jumlah Frekuensi Lalu Lintas Kapal diALKI Jumlah Berita Komunikasi Kapal
5.4. Kinerja
5.4.7. Jumlah Rekomendasi Stasiun Radio Pantai 5.4.2. Jumlah Rekomendasistasiun Radio Kapal 5.4.3. Jumlah Gangguan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran 5.4-4. Jumlah Gangguan VesselTroffic Services (VTS) 5.4.5. Jumlah Gangguan Komunikasistasiun Radio Pantai 5.4.6. Jumlah Kehilangan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran 5.5.lsu Strategis 5.5.1. Terkait Sarana
5.5.2. Terkait Prasarana 5.5.3. Terkait Produksi 5.5.4. Terkait Kinerja 5.5.5. Terkait Energi 5.5.6. TerkaitTeknologi 5.5.7. Terkait Lingkungan 5.5.8. Terkait Tenaga Kerja
5.6. Sumber Daya, Studi dan Regulasi
5.6"1. Jumlah Studi 5 tahun Terakhir 5.6.2. Jumlah Unit pelaksana Teknis (UpT) Navigasi
6.
DIREKTORAT KESATUAN PENJAGAAN IAUT DAN PANTAI 5.1.
Sa ra
na
6.1,.1,. Jumlah Kapal Operasional Kesyahbandaraan
6.L.2.
Jumlah Kapal KpLp
6.2. Produksi
6.2.1. 6.2.2. 6.2.3.
Jumlah Pelanggaran Laut dan pantai Jumlah Kasus pelanggaran Laut dan pantai Jumlah Kasus Kecelakaan Kapal
6.3. Kinerja
6.3.1. 6.3.2.
Jumlah Kasus pelanggaran Laut dan pantai yang Maju Ke Mahka Jumlah Nautical Miles Kapal KpLp Jumlah Nautical Miles Kapal pengerukan
6.3.3. 6.3.4. Jumlah Kasus Kecelakaan Laut dan pantai yang Maju Ke Mahkam 6.3.5. Jumlah PPNS 6.3.6. Jumlah Perijinan KualifikasiTeknis petugas Keamanan Kapal, 6.3.7. Jumlah Perijinan perkerjaan Bawah Air 6.3.8. Jumlah Patroli 6.3.9. Jumlah Lokasi Rawan Gangguan Keamanan 6.3.10. Jumlah Lokasi Rawan Kecelakaan 6.3.11. Jumlah Lokasi Rawan Gangguan Alam 6.4.lsu Strategis
6.4.L. 6.4.2.
TerkaitProduksi Terkait Kinerja
h Pelayaran
Pelaya ra n
dan Pantai
V. L.
DIREKTORAT JENDERAL PERHU BUNGAN UDARA SEKRETARIAT DI REKTORAT J EN DERAL PERH
U BU
NGAN
U
DARA
1.L.Jumlah SDM Direktorat Jenderal Perhubungan Udara l-.2. Peraturan dan Perundang-Undangan
L.3.Jumlah Kantor Otoritas Bandar Udara 1.4.Jumlah Bandar Udara di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan 1.5. Jumlah Balai di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
z.
D!REKTORAT ANGKUTAN UDARA
2.1. Sarana
2.L.L. Jumlah Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal 2.L.2. Jumlah Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal 2.L.3. Jumlah Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Kargo 2.1.4. Jumlah Rute Penerbangan yang Dilayani 2.2. Produksi
2.2.1,. Jumlah PenumPang
2.2.2. 2.2.3.
Jumlah Kargo Jumlah Frekuensi Penerbangan
2.3. Kinerja
2.3.L. 2.3.2.
On Time Performonce
Jumlah Kapasitas Penumpang yang Tersedia
2.4.lsu Strategis 2.4.L. Terkait Produksi
2.4.2. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.5.
Terkait Kinerja Terkait Energi Terkait Tarif Angkutan Penumpang Terkait Standar Pelayanan Minimal
2.5.Sumber Daya dan Regulasi
2.5.1.. Sumber
2.5.2. 2.5.g. 3.
Daya Manusia 3 tahun Terakhir (Setditjen)
Jumlah Studi 5 tahun Terakhir Perundang-Undangan dan Peraturan (Setditjen)
DTREKTORAT BANDAR UDARA
3.1. Prasarana
3.1.1. 3.L.2. 3.1.3.
Jumlah Bandar Udara Bandar Udara Peralatan Bandar Udara
3.2. Produksi
3.2.L. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.2.5.
Jumlah Penetapan Lokasi Bandar Udara Jumlah Rencana lnduk Bandar Udara Jumlah Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Jumlah Batas Kawasan Kebisingan (BKK)
Jumlah Dokumen Lingkungan
ra
3.2.6. Jumlah Perijinan Pembangunan Bandar Udara g.2.7. Jumlah Sertifikasi Peralatan Bandar Udara 3.2.8. Jumlah Personel Bandar Udara berlisensi 3.2.g. Jumlah Bandar Udara Bersertifikat/Beregister 3.2.!0. Jumlah Woterbase Beregister 3.2.Lt. Jumlah HeliPort Beregister 3.2.L2. J umla h Perizina n Jasa Kebanda ruda raa n 3.2.13. Jumlah Perizinan Jasa Terkait Udara 3.3. Kinerja
3.3.1.
Jumlah Penyesuaian Tarif Bandar Udara Umum
3.4.lsu Strategis 3.4.1.. Terkait Produksi
3.4.2. Terkait Kinerja 3.4.3. Terkait Energi 3.4.4. Terkait Tarif Operasional Pelayanan Bandar Udara 3.4.5. Terkait ResPonsif Gender 3.5. Sumber Daya, Studi dan Regulasi
3.5.1.
4.
Jumlah Studi 5 tahun Terakhir
DIREKTORAT KEAMANAN PENERBANGAN 4.1. Sarana
4.L.1.. Fasilitas Peralatan
Keamanan
4.2. Produksi
4.2.1,. Jumlah Kasus Pelanggaran Penerbangan
4.2.2. 4.2.3.
Jumlah PPNS
Jumlah Personilyang Memiliki Lisensi
4.3. Kinerja
4.3.1,. Jumlah Perijinan Keamanan Penerbangan 4.4.lsu Strategis
4.4.1,. Terkait Produksi
4.4.2. 4.4.3. 4.4.4.
Terkait Pelanggaran di Bandara Terkait Kinerja
Terkait Tenaga Kerja 4.5.Sumber Daya, Studi dan Regulasi 4.5.1.. Jumlah Studi 5 tahun Terakhir
5.
DIREKTORAT NAVIGASI PENERBANGAN 5.1. Prasarana
5.1-.1-. Jumlah Fasilitas Komunikasi Penerbangan
5.L.2. 5.1.3.
Jumlah Fasilitas Navigasi Penerbangan Jumlah Fasilitas Pengamatan Penerbangan
5.2. Produksi
5.2.L. 5.2.2. 5.2.3.
Jumlah NOTAM (Notice To Airmen)
Jumlah
AIP
(Aeronautical tnformotion Publicationl
Jumlah Personilyang Memiliki lisensi
5.2.4.
Jumlah Perizinan Bidang Navigasi Penerbangan
5.3.lsu Strategis 5.3.1. Terkait Prasarana
5.3.2. 5.3.3.
6.
Terkait Produksi Terkait Tarif Jasa Pelayanan Navigasi
DIREKTORAT KELAIKAN UDARA DAN PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA 6.1. Sarana
6.1.L. Jumlah Pesawat yang Terdaftar 6.L.2. Jumlah Pesawat Udara yang Beroperasi 6.1.3. Jumlah Pesawat udara Yang Dihapus 6.L.4. Jumlah Pesawat Udara yang Diekspor 6.2. Produksi
6.2.1.. Jumlah Sertifikat Perusahaan Penerbangan
6-2.2. Jumlah Sertifikat Tipe Pesawat Udara 6.2.3. Jumlah Sertifikat Tipe Mesin Pesawat Udara 6.2.4. Jumlah Sertifikat Tipe Baling-Baling Pesawat Udara 6.2.5. Jumlah Design Organizotion Approval (DOA) 6.2.6. Jumlah Aircroft Mointenance organization (AMO) 6.2.7. Jumlah Distributor Aeronoutical Product (DAP) 6.2.8. Jumlah Pilot School 6.2.g. Jumlah Training Center 6.2.L0. Jumlah Aircraft Maintenonce Troining orgonization (AMTO) 6.2.1'1'. Jumlah Air Aperotor Certificote Luar Negeri 6.2.12. Jumlah Sertifikat Kecakapan Personil operasi Pesawat Udara 6.2.!3. Jumlah Sertifikat Kecakapan PersonilTeknik Perawatan Pesawat Udara (AMEL) 6.3. Kinerja
5.3.1.
Jumlah Kejadian Pesawat Udara
6.4. lsu Strategis
6.4.1. 6.4.2. 6.4-3.
Terkait Sarana Terkait Produksi Terkait Kinerja
VI. DTREKTORAT
L.
JENDERAL PERKERETAAPIAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN 1. 1.
Jumla h SDM Direktorat Jendera I Perkeretaa pia n
1,.1,.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja 1,.1,.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kepangkatan
L.L.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural L.L.4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan 1.1.5. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin 1..1..6. Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia
L.L.7. 1.1.8. 1.1.9.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Umum Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepesertaan Diklat Penjenjangan Struktural Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepesertaan Diklat Teknis dan Diklat Fungsional
L.1.L0. Jumlah Pegawai Berdasarkan Masa Kerja 1.2.Satuan Kerja/ Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian
1.2.1. L.2.2.
Satker Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian Satker Pengembangan Lalu Lintas dan Peningkatan Angkutan Kereta Api
1..2.3. Satker Pengembangan dan Peningkatan Prasarana Perkeretaapian Satker Pengembangan dan Peningkatan sarana Perkeretaapian 1..2.5. Satker Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian
1.2.4.
1.2.6.
UPT Gedebage bandung
1..2.7. Solo Jebres
L.2.8.
UPT RambePuji Jember
1,.2.9. Satker Pengembangan Perkeretaapian NAD 1,.2.10. Satker Pengembangan Perkeretaapian Sumatera Utara 1,.2.11,. Satker Pengembangan Perkeretaapian Sumatera Barat
L.2.!2. Satker Pengembangan Perkeretaapian Sumatera Selatan 1,.2.13. Satker Pengembangan Perkeretaapian Lampung 1,.2.L4. Satker Pengembangan dan Perkeretaapian Jawa Barat
1..2.!5. Satker Peningkatan Jalan KA Lintas Utara Jawa 1,.2.16. Satker Pengembangan Perkeretaapian Jawa Tengah
L.2.L7. Satker Pembangunan Jalur Ganda Cirebon-Kroya L.2.I8. Satker Pem ba nguna n Ja lur Ga nda Tega l-Peka longa n-Sema
ra
ng
1,.2.19. Satker Peningkatan Jalan KA Lintas Selatan Jawa L.2.2O. Satker Pengembangan Perkeretaapian Jawa Timur 1..2.2L. Satker Prasarana KA Jabodetabek
1.2.22. Satke r Pem ba ngu n an Dou bl e - D o u b I e Tr ack L.2.23. Satker Pem ba ngu na n Ja u r Ga nda Ta na h Aba ng-serpong-Maja-Merak 1.3. Peraturan Perundang-Undangan 1.3.1'. UU Nomor 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian t-3.2. Peraturan Pemerintah 1.3.3. Peraturan Menteri Perhubungan Rl L.3.4. Peraturan Direktur Jenderal Perkeretaapian I
2.
DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API 2.1. Produksi
z.L.L. 2.1.2.
Jumlah Penumpang Jumlah Angkutan Barang
2.1,.3. Jumlah Perjalanan Kereta Api 2.2. Kinerja
2.2.1. Jumlah Total Keterlambatan 2.2.2. Jumlah Perijinan Usaha Penyelenggara Sarana 2.2.3. Jumlah Perijinan Usaha Penyelenggara Prasarana 2.2.4. Jumlah Perijinan Operasi Penyelenggara Sarana 2.2.5. Jumlah Perijinan Operasi Penyelenggara Prasarana 2.2.6. iumlah Penetapan Lintas Pelayanan 2.3. lsu Strategis
2.3.1.. Terkait Produksi
2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. 2.3.5. 2.3.6. 2.3.7.
Terkait Kinerja Terkait Energi Terkait Tarif Angkutan Penumpang Terkait Tarif Angkutan Barang Terkait Pelayanan diStasiun dan di Kereta Api Terkait Grafik Perjalanan Kereta Api (GAPEKA)
2.4. Sumber Daya, Studi dan Regulasi
2.4.1. 3.
Jumlah Studi 3 tahun Terakhir
DI REKTORAT
SARANA PERKERETAAPIAN
3.1. Sarana
3.1.1.
Jumlah Lokomotif
3.1..2. Jumlah Kereta
3.1.3.
Jumlah Gerbong
3.1,.4. Jumlah Peralatan Khusus 3.2. Fasilitas Sarana
3.2.1,. Jumlah Balai Yasa Lokomotif
3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.2.5. 3.2.6. 3.2.7.
Jumlah BalaiYasa Kereta Jumlah BalaiYasa Gerbong Jumlah Dipo Lokomotif Jumlah Dipo Kereta Jumlah Dipo Gerbong Jumlah Dipo Peralatan Khusus
3.3. Produksi
3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 3.3.4. 3.3.5. 3.3.6. 3.3.7.
Kilometer Tempuh Lokomotif Jam Operasi Lokomotif
Kilometer Tempuh Kereta Kilometer Tempuh Gerbong Waktu Peredaran Gerbong KilometerTempuh Peralatan Khusus Jam Operasi Peralatan Khusus
3.4. Kinerja
3.4.L. Lokomotif Siap Guna 3.4.2. Lokomotif Siap Operasi 3.4.3. Gangguan Lokomotif 3.4.4. Kereta Siap Guna 3.4.5. Kereta Siap Operasi 3.4.6. Gangguan Kereta 3.4.7. Gerbong Siap Guna 3.4.8. Gerbong Siap Operasi 3.5.lsu Strategis
3.5.1. Terkait Sarana 3-5.2. Terkait Prasarana 3.5.3. TerkaitProduksi 3.5.4. Terkait Kinerja 3.5.5. Terkait Energi 3.5.6. TerkaitTeknologi Sarana 3.5.7. Terkait Lingkungan 3.5.8. Terkait Tenaga Kerja 3.5.9. Terkait Gender
Perkeretaapian
3.5.10. Terkait Penyandang Cacat 3.6. Sumber Daya, Studi dan Regulasi
3.6.1. Sumber Daya Manusia 5 Tahun Terakhir 3.6.2. iumlah Studi 5 tahun Terakhir 3.6.3. Perundang-Undangan dan Peraturan DI REKTORAT
PRASARANA PERKERETAAPIAN
4.1-. Prasarana
4.1.1. Jalur Kereta Api 4.1,.2. Jumlah Stasiun 4.1.3. Jumlah Pintu Perlintasan Sebidang 4.1.4. Fasilitas Operasi Kereta Api 4.2.lsu Strategis
4.2.1,. TerkaitPrasarana
4.2.2. Terkait Kinerja 4.2.3. Terkait Energi 4.2.4. Terkait Teknologi Prasarana Perkeretaapian 4.2.5. Terkait Lingkungan 4.2.6. Terkait Tenaga Kerja 4.2.7. Terkait Gender 4.2.8. Terkait Penyandang Cacat 4.3. Sumber Daya, Studi dan Regulasi
4.3.L. Sumber Daya Manusia 5 Tahun Terakhir 4.3.2. Jumlah Studi 5 tahun Terakhir 4.3.3. Perundang-Undangan dan Peraturan
5.
DIREKTORAT KESELAMATAN PERKERETAAPIAN 5.1. Sarana
5.1.1. 5.L.2. 5.1.3.
Jumlah Peralatan Pemeriksaan Sarana Jumlah Peralatan Pemeriksaan Prasarana Jumlah Peralatan Penanganan Kecelakaan
5.2. Produksi
5.2.L. 5.2.2. 5.2.3. 5.2.4. 5.2.5. 5.2.6. 5.2.V. 5.2.8. 5.2.9.
Jumlah Kecelakaan Jumlah Sertifikat Masinis Jumlah Sertifikat Asisten Masinis Jumlah Sertifikat Pengatur Perjalanan Kereta Api (PPKA) Jumlah Sertifikat Penjaga Pintu Perlintasan (PJL) Jumlah Sertifikat Juru Penilik Jalan
(JPJ)
Jumlah Sertifikat Penguji Sarana Jumlah Sertifikat Penguji Prasarana Jumlah Sertifikat lnspektur Sarana
5.2.LO. Jumla h Sertifikat I nspektur Prasa
ra na
5.2.LL. Jum la h Sertifikat Auditor Perkeretaa 5.2.L2. Jumlah Sertifikat PPNS
pia n
5.3. Kinerja
5.3.1. 5.3.2. 5.3.3.
Jumlah Lokasi Rawan Kecelakaan
Jumlah Lokasi Rawan Gangguan Alam Jumlah Penegakan Hukum di Bidang Perkeretaapian
5.4.lsu Strategis 5.4.L. Terkait Sarana
5.4.2. 5.4.3. 5.4.4. 5.4.5.
Terkait Produksi Terkait Kinerja Terkait Teknologi Perkeretaapian Terkait Tenaga Kerja
5.5. Sumber Daya, Studi dan Regulasi
5.5.L.
Jumlah Studi 3 tahun Terakhir
VII. BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
1.
SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
1.1.Jumlah SDM BPSDM 1.2. Perundang - undangan dan Peraturan
2,
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN DARAT 2.1. Lembaga Pendidikan
2.L.L.
Jumlah Sekolah Tinggi
2.1,.2. Jumlah Politeknik dan Akademi 2.1,.3. Jumlah Balai Pendidikan dan Pelatihan 2.2.Kinerja
2.2.L. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4.
Jumlah Program Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Surat Tanda Tamat Belajar yang dikeluarkan
2.3.lsu Strategis 2.3.1,. Terkait Tenaga Pendidik
2.3.2. 2.3.3.
Terkait Kurikulum Kemajuan Teknologi Transportasi Terkait Gender
2.4.Sumber Daya
2.4.1.. Jumlah Tenaga Pendidik
2.4.2.
3.
Jumlah Tenaga Kependidikan
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN LAUT 3.1. Lembaga Pendidikan
3.1.1. Jumlah Sekolah Tinggi 3.L.2. Jumlah Politeknik dan Akademi 3.1.3. Jumlah Balai Pendidikan dan Pelatihan 3.2. Kinerja
3.2.L. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4.
Jumlah Program Pendidikan dan Pelatihan
Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Surat Tanda Tamat Belajar yang dikeluarkan
3.3.lsu Strategis 3.3.1. Terkait Tenaga Pendidik
3.3.2. 3.3.3.
Terkait Kurikulum Kemajuan Teknologi Transportasi Terkait Gender
3.4.Sumber Daya
3.4.L. 3.4.2.
Jumlah Tenaga Pendidik Jumlah Tenaga Kependidikan
4.
UDARA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN 4.1. Lembaga Pendidikan
4.1.1. Jumlah 4.L.2. Jumlah 4.L.3. Jumlah
Sekolah Tinggi
Politeknik dan Akademi Balai Pendidikan dan Pelatihan
4.2. Kinerja
4.2.L. 4.2.2. 4.2.3.
Jumlah Program Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Lulusan Pendidikan dan Pelatihan
4.2.4.JumlahSuratTandaTamatBelajaryangdikeluarkan 4.3.lsu Strategis 4.3.1-. Terkait Tenaga Pendidik 4.3.2. Terkait Kurikulum Kemajuan Teknologi Transportasi
4.3.3.
Terkait Gender
4.4.Sumber
4.4.L. 4.4.2.
DaYa
Jumlah Tenaga Pendidik Jumlah Tenaga KePendidikan
5.PUSATPENGEMBANGANSUMBERDAYAMANUSIAAPARATURPERHUBUNGAN 5.1. Kinerja
5.1.L.
Jumlah Program Pelatihan
5.1..2. Jumlah Peserta Pelatihan
5.1.3.
Jumlah Lulusan Pelatihan
5.l.4.JumlahSuratTandaTamatBelajaryangdikeluarkan 5.2.lsu Strategis 5.2.L. Terkait Tenaga Pendidik
S.2.2.TerkaitKurikulumKemajuanTeknologiTransportasi 5.2.3. Terkait Gender 5.3.Sumber
5.3.1. 5.3.2.
DaYa
Jumlah Tenaga Pendidik Jumlah Tenaga Kependidikan
VIII.BADANPENELITIANDANPENGEMBANGANPERHUBUNGAN L.SEKRETARIATBADANPENELITIANDANPENGEMBANGANPERHUBUNGAN 1.1.Jumlah SDM Badan Penelitian dan Pengembangan
terkait Sistranas 1.3. Jumlah Penelitian terkait Tatrawil 1.4. Jumlah Penelitian terkait Tatralok L.5.Jumlah Temu llmiah (Temu Karya, Round Toble' Seminar)
1.2. Jumlah Penelitian
2.PUSATPENELITIANDANPENGEMBANGANMANAJEMENTRANSPoRTASIMULTIMoDA 2.1-.
Kinerja
2.1,.1.. Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan 2.1..2. Jumlah Temu llmiah 2.2.lsu Strategis 2.2.L. Terkait PelaYanan
2.2.2. Terkait Keselamatan dan Keamanan 2.2.3. Terkait Pembinaan dan Pengusahaan Jasa Transportasi 2.2.4. Terkait Kualitas SDM serta IPTEK Energi 2.2.5. Terkait Pemeliharaan dan Kualitas Lingkungan Hidup serta Penghematan 2.2.6. Terkait Penyediaan Dana Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi 2.2.7. Terkait Kualitas Administrasi Negara di Bidang Transportasi 2.3. Regulasi
2.3,1'.NaskahAkademisPerundang-UndangandanPeraturan
3.
DARAT DAN PERKERETAAPIAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN 3.1. Kinerja
3.L.1'. Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan 3.1,.2. Jumlah Temu llmiah 3.2.lsu Strategis 3.2.1. Terkait PelaYanan 3.2.2. Terkait Keselamatan dan Keamanan
3.2.3,TerkaitPembinaandanPengusahaanJasaTransportasi 3.2.4. Terkait Kualitas SDM serta IPTEK
3.2.5. 3.2.6.
Penghematan Energi Terkait pemeliharaan dan Kualitas Lingkungan Hidup serta
Transportasi Terkait Penyediaan Dana Pembangunan sarana dan Prasarana 3_2.7. Terkait Kualitas Administrasi Negara di Bidang Transportasi
3.3. Regulasi
3.3.l.NaskahAkademisPerundang-UndangandanPeraturan 4,PUSATPENELITIANDANPENGEMBANGANPERHUBUNGANLAUT 4.1. Kinerja
4.1'.1,. Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan 4.1.2. Jumlah Temu llmiah
4.2.lsu Strategis 4.2.L. Terkait PelaYanan
4.2.2. Terkait Keselamatan dan Keamanan 4.2.3. Terkait Pembinaan dan Pengusahaan Jasa Transportasi 4.2.4. Terkait Kualitas SDM serta IPTEK 4.2.5. Terkait pemeliharaan dan Kualitas Lingkungan Hidup serta Penghematan Energi 4.2.6. Terkait penyediaan Dana Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi 4.2.7. Terkait Kualitas Administrasi Negara di Bidang Transportasi 4.3. Regulasi
4.g.1'.NaskahAkademisPerundang-UndangandanPeraturan
5.
PUSAT PENELITIATU DAN PEIUGEMBANGAN PERHUBUNGAN UDARA 5.1. Kinerja
5.1.1. 5.L.2.
Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan Jumlah Temu llmiah
5.2.lsu Strategis 5.2.L. Terkait PelaYanan
5.2.2. Terkait Keselamatan dan Keamanan 5.2.g. Terkait Pembinaan dan Pengusahaan Jasa Transportasi 5.2.4. Terkait Kualitas SDM serta IPTEK 5.2.S. Terkait pemeliharaan dan Kualitas Lingkungan Hidup serta Penghematan Energi 5.2.6. Terkait penyediaan Dana Pembangunan sarana dan Prasarana Transportasi 5.2.7. Terkait Kualitas Administrasi Negara di Bidang Transportasi 5.3. Regulasi
5.3.l.NaskahAkademisPerundang-UndangandanPeraturan
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
ttd E.E. MANGINDAAN
