MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
PM
79
TAHUN
2016
TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA SIS AL-JUFRI PALU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
a.
bahwa
berdasarkan
ketentuan
Pasal
8
Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Instansi Pernerintah yang menerapkan Pola' Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) wajib menggunakan standar pe1ayanan yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan kewenangannya; b.
bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sis AI-Jufri Palu diperlukan adanya Standar Pe1ayanan;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Standar Pe1ayanan pada Kantor Unit Penye1enggara Bandar Udara Sis AI-Jufri Palu melalui Peraturan Menteri Perhubungan;
Mengingat
1.
Undang-Undang Penerimaan
Nomor
Negara
20
Bukan
Tahun Pajak
1997
tentang
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
bphn.go.id
-2-
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
47,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 4286); 3.
Undang-Undang
Nomor
Perbendaharaan
Negara
1
Tahun
(Lembaran
2004
tentang
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4.
Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2009
tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 5.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Kese1amatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 407);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandar Udaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor
128, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4146); 7.
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun
2005
Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 8.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pe1aporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
9.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015
tentang
Kementerian
Perhubungan
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
bphn.go.id
-3-
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332); 13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara; 14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara; 15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844); MEMUTUSKAN Menetapkan
PERATURAN
MENTERI
PERHUBUNGAN
REPUBLIK
INDONESIA TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA SIS AL-JUFRI PALU. Pasal 1 Standar Pelayanan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sis AI-Jufri Palu merupakan pedoman pelayanan yang wajib dilakukan pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sis Al-Jufri Palu dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara, kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan pada bandar udara yang belum diusahakan secara komersial. Pasal2 (1) Standar Pelayanan pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sis AI-Jufri Palu meliputi: a. Proses Keberangkatan dan Kedatangan Penumpang;
bphn.go.id
-4-
b. Pelayanan
Jasa
Pendaratan,
Penempatan
dan
Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U); c. Pelayanan Jasa Penggunaan Bandar Udara di Luar Jam Operasi Bandar Udara; d. Pelayanan Jasa Penggunaan Bandar Udara Alternatif (Alternate Aerodrome);
e. Pelayanan Jasa Pemakaian Garbarata; f. Pelayanan
Jasa
Pemakaian
Tempat
Pelaporan
Keberangkatan; g. Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara; h. Pelayanan Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana di Bandar Udara berdasarkan Tugas dan Fungsi; 1.
Izin masuk daerah terbatas dan daerah keamanan terbatas.
(2) Jasa Layanan Penggunaan Fasilitas Standar Pelayanan pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sis Al-Jufri Palu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya terdiri dari beberapa komponen yaitu: a. Dasar Hukum; b. Persyaratan; c. Sistem, Mekanisme dan Prosedur; d. Jangka Waktu Penyelesaian; e. Biayajtarif; f. Produk Pelayanan; g. Sarana, Prasarana, danj atau Fasilitas; h. Kompetensi Pelaksana; i.
Pengawasan Internal;
J. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan;
k. Jumlah Pelaksana; 1. Jaminan Pelayanan;
m. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan; n. Evaluasi Kinerja Pelaksana. (3) Standar Pelayanan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sis Al-Jufri Palu yang diterapkan pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
bphn.go.id
-5-
Pasa13 Standar Pelayanan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sis Al-Jufri Palu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib diterapkan secara penuh pada tahun 2016. Pasa14 (1)
Standar Pelayanan Bandar Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sis Al-Jufri Palu yang telah diterapkan secara penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib dievaluasi dan diperbaiki secara berkelanjutan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sis Al-Jufri Palu.
(2)
Hasil evaluasi dan perbaikan Standar Pelayanan pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sis Al-Jufri Palu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri Perhubungan. Pasa15
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
bphn.go.id
-6-
Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Juni 2016
MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd IGNASIUS JONAN
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2016
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 976
Salinan sesuai dengan aslinya
bphn.go.id
-1-
LAMPlRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLlK INDONESIA NOMOR
:
PM
79
TAHUN
2016
TANGGAL : 27 Juni 2016
BAB I PENDAHULUAN A.
Latar Be1akang Dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi serta tugas dan fungsi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sis Al-Jufri Palu, diperlukan suatu acuan penyelenggaraan pelayanan antara lain meliputi kriteria minimal berbagai aspek yang terkait dengan kegiatan pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara, kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan, kemudian untuk menunjang tugas dan fungsi tersebut perlu juga dibuat acuan penye1enggaraan pelayanan sehingga dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan layanan yang bermutu. Dalam mengembang rmsmya, Kantor Unit Penye1enggara Bandar Udara Sis Al-Jufri Palu membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten serta sarana dan prasarana yang memadai. Mengingat pelayanan jasa yang diberikan oleh Kantor Unit Penye1enggara Bandar Udara
Sis
Al-Jufri
Palu
sangat
terkait erat dengan
kepentingan
masyarakat yang menyangkut keselamatan dan keamanan penerbangan, maka pelayanan jasa Kantor Unit Penye1enggara Bandar Udara Sis AlJufri Palu dikategorikan sebagai pelayanan publik karena terkait erat dengan masyarakat penerbangan,
dan merupakan tanggung jawab
pemerintah dalam menjaminnya. Sebagai organisasi publik, Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sis AI-Jufri Palu mempunyai tugas pokok dan fungsi yang sangat erat hubungannya dalam rangka mendukung kese1amatan dan keamanan penerbangan. Prinsip dukungan kese1amatan penerbangan yang diberikan oleh Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sis Al-Jufri Palu adalah untuk menjamin keandalan operasional fasilitas penerbangan dan bandar udara sesuai dengan standar yang berlaku.
bphn.go.id
-2-
Tuntutan
akuntabilitas
kinerja
mengharuskan
Kantor
Unit
Penyelenggara Bandar Udara Sis Al-Jufri Palu meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam mencapai sasaran-sasaran kinerjanya, termasuk kinerja dalam melakukan kegiatan pelayanan. Sebagai upaya untuk menjamin kualitas pelayanan dan juga mengoptimalkan keberhasilan kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut, perlu disusun sebuah Standar Pelayanan di Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sis Al-Jufri Palu sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. B.
Maksud dan Tujuan 1.
Maksud Maksud disusunnya Pedoman Standar Pelayanan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara memberikan
kepastian
Sis Al-Jufri
dan
Palu
meningkatkan
adalah
kualitas
untuk dalam
melaksanakan pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara, kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan yang menjadi tugas pokok Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sis Al-Jufri Palu dengan berorientasi pada kepuasan pelanggan namun tetap berpegang teguh terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 2.
Tujuan Tujuan yang ingin dicapai dalam standar pelayanan ini adalah agar pelayanan di Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sis AlJufri Palu dapat sesuai dengan prosedur, sehingga mampu bersaing dengan
badan
hukum
lainya
dalam
bidang
pelayanan jasa
kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara, kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan. C.
Ruang Lingkup Ruang
lingkup
Pedoman
Standar
Pelayanan
Kantor
Unit
Penyelenggara Bandar Udara Sis Al-dufri Palu meliputi: a. Identifikasi kondisi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sis AlJufri Palu saat ini (kondisi bandar udara dan jenis pelayanannya); b. Identifikasi Standar Pelayanan Bandar Udara; c. Penjabaran Standar Pelayanan Bandar Udara. Yang pelaksanaannya terdiri dari beberapa komponen yaitu :
bphn.go.id
-3-
1.
Dasar Hukum
2.
Persyaratan
3.
Sistem, Mekanisme dan Prosedur
4.
Jangka Waktu Penyelesaian
5.
Biayaj'tarif
6.
Produk Pelayanan
7.
Sarana, Prasarana, dan/ atau Fasilitas
8.
Kompetensi Pelaksana
9.
Pengawasan Internal
10. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 11. Jumlah Pelaksana 12. Jaminan Pelayanan 13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan 14. Evaluasi Kinerja Pelaksana BAB II
PENGERTIAN DAN PRINSIP PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN A. Pengertian 1. Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggara pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan
sebagai
kewajiban
dan
janji
Penyelanggara
kepada
masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur; 2. Maklumat
pelayanan
adalah
pernyataan
tertulis
yang
berisi
keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar Pelayanan; 3. Masyarakat adalah
seluruh
pihak,
baik warga
negara maupun
penduduk sebagai perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung; 4. Pihak terkait adalah pihak yang dianggap kompeten dalam memberikan masukan terhadap penyusunan Standar Pelayanan; 5. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkain kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan perundang-undangan bagi setiap warga dan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Penyelenggara pelayanan publik.
I
bphn.go.id
-4-
6. Penye1enggara pe1ayanan publik yang selanjutnya disebut korporsi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-rnata untuk kegiatan pe1ayanan publik. 7. Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang se1anjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja Penyelenggara pe1ayanan publik yang berada dilingkungan institusi Penyelenggara Negara, Korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan UndangUndang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. 8. Pe1aksana pe1ayanan publik yang selanjutnya disebut pe1aksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penye1enggara yang bertugas me1aksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik; B. Prinsip. Dalam penyusunan, penetapan dan penerapan Standar Pe1ayanan dilakukan dengan memperhatikan prinsip : 1. Sederhana. Standar Pe1ayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang je1as dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara. 2. Konsistensi. Dalam penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan harus memperhatikan ketetapan dalam menaati waktu, prosedur, persyaratan, dan penetapan biaya pelayanan yang terjangkau. 3. Parsitipatif.
Penyusunan
Standar
Pe1ayanan
dengan
me1ibatkan
masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama mendapatkan kese1arasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan. 4. Akuntabel. Hal-hal yang diatur dalam Standar Pe1ayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara konsisten kepada pihak yang berkepentingan. 5. Berke1anjutan. Standar Pe1ayanan harus terus-menerus dilakukan perbaikan sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan. 6. Transparansi. Standar pe1ayanan harus dapat dengan mudah diakses oleh seluruh masyarakat. 7. Keadilan. Standar Pe1ayanan harus menjamm bahwa pe1ayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status
I
bphn.go.id
-5-
ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental. C. Komponen Komponen Standar Pelayanan adalah komponen yang merupakan unsur-unsur administrasi dan
manajemen yang menjadi bagian dalam
sistem dan proses penyelenggaraan pelayanan publik. Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, setiap Standar Pelayanan dipersyaratkan
harus
mencantumkan
komponen
sekurang-kurangnya meliputi: 1. Dasar Hukum, adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan. 2. Persyaratan, adalah syarat (dokumen tau hal lain) yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. 3. Sistem, mekanisme, dan prosedur, adalah tata cara dan pelayanan yang dibakukan
bagi
pemberi
dan
penerima
pelayanan,
termasuk
pengaduan. 4. Jangka waktu penyelesaian, adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. 5. Biaya/ tarif', adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/ atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang
besarnya
ditetapkan
berdasarkan
kesepakatan
antara
penyelenggara dan masyarakat. 6. Produk Pelayanan, adalah hasil pelayanan yangdiberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. 7. Sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas, adalah peralatan dan fasilitas, adalah peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggara pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan. 8. Kompotensi pelaksana, adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana
meliputi
pengetahuan,
keahlian,
keterampilan
dan
pengalaman. 9. Pengawasan
internal,
adalah
sistem
pengendalian
intern
dan
pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana.
I
bphn.go.id
-6-
10. Penanganan pengaduan,
saran, dan masukan, adalah tata cara
pelaksananaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. 11. Jumlah pelaksana, adalah tersedianya pelaksana sesuai dengan beban kerja.
Informasi mengenai komposisi atau jumlah petugas yang
melaksanakan tugas sesuai pembagian dan uraian tugasnya. 12. Jaminan
pelayanan,
adalah
memberikan
kepastian
pelayanan
dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan. 13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, adalah dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, risiko, dan keragu-raguan. 14. Evaluasi kinerja
pelaksana,
adalah
penilaian untuk
mengetahui
seberapajauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Standar Pelayanan. Dalam
penyusunan, penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan,
untuk setiap jenis pelayanan sekurang-kurangnya meliputi 14 komponen tersebut. Apabila dipandang perlu, sesuai dengan karakteristik pada jenis atau penyelenggaraan pelayanan tertentu, maka dimungkinkan untuk menambah atau melengkapi komponen lain dalam pengembangan Standar Pelayanan.
Selain
itu
sebagai
upaya
harmonisasi
antar
Peraturan
Perundang-undangan maka penyusunan komponen Standar Pelayanan perlu memperhatikan Peraturan Perundangan lain yang terkait dengan penyusunan Standar Pelayanan seperti Standar Pelayanan (SPM), Standar Teknis Sektor, Standar Operating Procedures (SOP) dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).
BAB III
lDENTIFIKASI KONDISI SAAT INI Tujuan dari identifikasi kondisi penyelenggaraan pelayanan bandar udara saat ini atau yang sedang berjalan adalah untuk mengenali, mendata dan mengetahui sejauh mana kondisi atau kapasitasjkemampuan dari unsurunsur organisasi dan atau fungsi manajemen yang terkait dengan Komponen Standar Pelayanan yang akan disusun dalam penyelenggaraan pelayanan bandar udara. Unsur-urisur organisasi tersebut diantaranya yang terkait dengan:
kelembagaan,
SOM,
sarana prasarana,
anggaran,
system dan
prosedur, serta aspek-aspek lainnya yang ada atau terjadi pada saat itu. Metode yang digunakan dalam mengidentifikasi kondisi penyelenggaraan
I
bphn.go.id
-7-
pelayanan bandar udara dapat dilakukan dengan cara observasi; mempelajari, mencermati, dan meneliti berbagai praktik kebijakan dan/ atau implementasi peraturan yang terkait dan mendasari penyelenggaraan pelayanan bandar udara. Hasil dari identifikasi akan menjadi bahan analisis dan pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Standar Pelayanan Bandar Udara. Hal-hal yang diidentifikasi dalam proses penyusunan Standar pelayanan, antara lain meliputi: a.
Tugas, fungsi, dan dasar hukum kelembagaan;
b.
Jenis pelayanan,produk pelayanan, masyarakat, dan pihak terkait;
c.
Mekanisme dan prosedur, persyaratan, biaya dan waktu;
d.
Sarana prasarana dan anggaran;
e.
Jumlah dan kompetensi SDM;
f.
Pengawasan internal;
g.
Penanganan pengaduan, saran dan masukan;
h.
Sistem jaminan pelayanan dan jaminan keamanan; dan
1.
Aspek-aspek lain yang terkait dengan komponen Standar Pelayanan Untuk memudahkan proses dalam identifikasi, perlu dilakukan langkah
pendataan dan pencatatan informasi dengan menggunakan alat bantu Lembar Kerja, sebagai berikut: A.
IDENTIFlKASI TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN DAN DASAR HUKUM KELEMBAGAAN Proses identifikasi mi dilakukan dengan dipandu melalui beberapa pertanyaan, antara lain: 1) Kewenangan menyelenggarakan jenis pelayanan; 2) Apa saja yang dimiliki/ dilaksanakan oleh organisasi (unit/ satuan kerja pelayanan); 3) Bagaimana bentukz struktur, tugas, fungsi, dan kewenangan dari kelembagaan satuan kerja pelayanan yang ada saat ini; 4) Instansi /unit/Satker
mana
saja
yang
terkait
dengan
proses
penyelenggaraan pelayanan dari jenis pelayanan yang akan disusun Standar pelayanannya; 5) Peraturan/ketentuan apa saja yang terkait dan mendasari dengan kewenangan penyelenggaraan pada jenis pelayanan yang akan disusun Standar pelayanannya.
bphn.go.id
-8-
Tabel1 Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Dasar Hukum Kelembagaan
1.
Tugas dan Fungsi
Kantor
Unit
Penye1enggara
Bandar PM No. 40
Udara Sis Al-Jufri Palu mempunyai Tahun 2014 tugas me1aksanakan pelayanan jasa dan PM 83 kebandarudaraan bandar udara,
dan
jasa
kegiatan
kese1amatan,
terkait tahun 2015
keamanan,
dan
ketertiban
penerbangan pada bandar udara yang be1um diusahakan secara komersial. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kantor
Unit
Udara
Penye1enggara
Sis
Bandar
Al-Jufri
Palu
menye1enggarakan fungsi: 1. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program; 2.
Pe1aksanaan
pengoperasian
fasilitas kese1amatan, sisi udara, sisi
darat,
bandar
dan
udara
alat-alat serta
besar
fasilitas
penunjang; 3.
Pelaksanaan perbaikan
perawatan
fasilitas
dan
kese1amatan,
sisi udara, sisi darat, dan alat-alat besar bandar udara serta fasilitas penunjang; 4.
Penyiapan pe1aksanaan pelayanan pengaturan udara
pergerakan (Apron
Control/AMC)
serta
pesawat Movement
penyusunan
jadwal penerbangan (slot time);
I
bphn.go.id
-9-
5.
Pelaksanaan
pengamanan
pe1ayanan
pengangkutan
penumpang, awak pesawat udara, barang, jinjingan, pos dan kargo serta
barang
berbahaya
dan
senjata; 6.
Pelaksanaan
pengawasan,
pengendalian
keamanan
dan
ketertiban
lingkungan
kerja
serta
di
pengoperasian,
perawatan,
dan perbaikan fasilitas keamanan penerbangan
dan
pe1ayanan
darurat bandar udara; 7.
Pelaksanaan
kerja
pengembangan
sarna
dan
usaha
jasa
kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara; 8.
Pelaksanaan
pengoperasian
pelayanan
fasilitas
dan
terminal
penumpang, kargo dan penunjang serta
pengelolaan
dan
pengendalian hygiene dan sanitasi; 9.
Pelaksanaan
koordinasi
instansi/lembaga
dengan terkait
penye1enggaraan bandar udara; 10. Pelaksanaan
urusan
kepegawaian,
keuangan,
ketatausahaan,
kerumahtanggaan,
hukum,
dan
hubungan masyarakat; dan 11. Pe1aksanaan
evaluasi
dan
pelaporan
2.
Kewenangan
1. Pengoperasian
fasilitas PM No. 40
menyelenggarakan
kese1amatan, sisi udara, sisi darat, Tahun 2014
jenis pe1ayanan
dan alat-alat besar bandar udara dan PM 83 serta fasilitas penunjang;
Tahun 2015
bphn.go.id
-10-
2. Perawatan dan perbaikan fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, dan alat-alat besar bandar udara serta fasilitas penunjang; 3. Pengaturan udara
pergerakan (Apron
Control/AMC)
pesawat Movement
serta
penyusunan
jadwal penerbangan (slot time); 4.
Pengamanan
pengangkutan
penumpang, awak pesawat udara, barang, jinjingan, pos dan kargo serta
barang
berbahaya
dan
senjata; 5.
Kerja
sama
dan
pengembangan
usaha jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara; 6.
Pengoperasian fasilitas kargo
dan
terminal dan
pengelolaan
pelayanan penumpang,
penunjang dan
serta
pengendalian
hygiene dan sanitasi;
3.
Instansi/Unit/Sat
-
ker yang terkait
Direktorat Jenderal
Perhubungan PM
No.
Udara
Tahun
40 2014
dengan
-
Direktorat Bandar Udara
dan
PM
83
penyelenggaraan
-
Direktorat Keamanan Penerbangan
Tahun 2015
Pelayanan
-
Direktorat Angkutan Udara
-
Kantor Otoritas Bandar Udara Badan Karantina Pertanian Kantor kesehatan pelabuhan
B.
IDENTIFlKASI JENIS PELAYANAN, PRODUK PELAYANAN, MASYARAKAT DAN PIHAK TERKAIT Setiap pelayanan
jenis
pelayanan
sesuai
dengan
wajib tugas,
dilakukan fungsi,
penyusunan
dan
standar
kewenangan
pada
unit/ Satker pelayanan. Berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan organisasi unit/ satker pelayanan, perlu diidentifikasi untuk di ketahui
bphn.go.id
-11-
jenis-jenie pelayanan apa saja diselenggarakan oleh unitjinstansi yang bersangkutan. Selanjutnya untuk memudahkan proses identifikasi aspek jenis pelayanan dan masyarakat dapat dipandu dgn menjawab pertanyaan, antara lain: 1)
Apa produk pelayanan yang diselenggarakan atau dihasilkan, dan yang di berikan kepada masyarakat atau instansi lain sesuai tugas fungsi;
2)
Apa
dasar
hukum
dalam
penyelenggaraan
pada
setiap Jems
pelayanan tersebut; 3)
Siapa pengguna produk layanan baik yang langsung maupun tidak langsung
menggunakan
dari
hasil
penyelenggaraan
pelayanan
tersebut; 4)
Apa atau siapa pengguna layanan: masyarakat umum instansi lain, atau internal;
5)
Siapa pemangku kepentingan yang terkait dengan produk pelayanan yang diberikan. Proses identifikasi pada saat ini sekaligus dapat di manfaatkan untuk
mengidentifikasi apa dan siapa pemangku kepentingan yang terkait dengan jenis pelayanan yang akan disusun standar pelayanan-nya. Selanjutnya jawaban atau hasil penelitianj kajian dari masingmasing pertanyaan tersebut di atas dibuat catatan untuk dituangkan dalam tabel- 2
sebagai berikut :
Tabel- 2 Jenis Pelayanan, Produk Pelayanan, Masyarakat dan Pihak Terkait
1
Proses
a. Pemeriksaan
Keberangkatan
Penumpang
dan Kedatangan
dan Bagasi
Penumpang
b. Pelayanan Check-In
c. Imigrasi
PM 2015
- Direktorat
178 Tahun Penumpang pesawat
Bandar
kedatangan
Udara
- Kantor
dan keberangkatan
Otoritas
di bandara
Bandar
) bphn.go.id
-12-
Keberangkatan
Udara Wi!.
d. Imigrasi
V
- Kantor Bea
Kedatangan e. Pelayanan Bea
dan Cukai
- Kantor
dan Cukai f.
Ruang Tunggu
Imigrasi
Keberangkatan
- Kantor
g. Pelayanan
Karantina
bagasi
2.
Pelayanan Jasa
a. Jasa
Pendaratan,
pendaratan
Penempatan
pesawat udara
dan
PP
15
Tahun a. Badan
2016
b. Jasa
a. Direktorat
Usaha
Bandar
Angkutan
Udara
Udara
b. Direktorat
Penyimpanan
Penempatan
b. TNI
Angkutan
Pesawat Udara
pesawat udara
c. Misionaris
Udara
(PJP4U)
c. Jasa
c. Kantor
Penyimpanan
Otoritas
pesawat udara
Bandar Udara Wi!. V
3.
Pelayanan Jasa
Penambahan Jam
PP
Penggunaan
Pelayanan
2016
Bandar Udara
Operasi Bandar
di LuarJam
Udara
15
Tahun
Badan usaha
a. Direktorat
angkutan
Bandar
udara
Udara b.Kantor
Operasi Bandar
Otoritas
Udara
Bandar Udara Wi!. V
4.
Pelayanan Jasa
Pelayanan untuk
PP
Penggunaan
kondisi tertentu
2016
Bandar Udara Alternatif
15
Tahun
Badan usaha
a. Direktorat
angkutan
Bandar
udara
Udara b. Kantor
) bphn.go.id
-13-
(Alternate
Otoritas
Aerodrome)
Bandar Udara Wi!. V
5
Pelayanan Jasa
Penyediaan
PP
Pemakaian
fasilitas garbarata
2016
15
Tahun a. Badan
Garbarata
a. Direktorat
usaha
Bandar
angkutan
Udara
udara
b. Kantor
b. Penumpang
Otoritas Bandar Udara Wi!. V
6.
Pelayanan Jasa
Penyediaan
PP
Pemakaian
fasilitas Check In
2016
Tempat
Counter
15
Tahun a. Badan
Pelaporan
a. Direktorat
usaha
Bandar
angkutan
Udara
udara
Keberangkatan
b.Kantor
b. Penumpang
Otoritas Bandar Udara Wi!. V
7.
Pelayanan Jasa
Penyediaan
PP
Kargo dan Pos
fasilitas terminal
2016
Pesawat Udara
Cargo
15
Tahun a.
Badan
. Direktorat
Usaha
Keamanan
Angkutan
Bandar
Udara
Udara
b. EMPU c.
. Kantor
Pos
Otoritas
Indonesia
Bandar Udara Wi!. V
bphn.go.id
-14-
8.
Pe1ayanan Jasa Penggunaan
a. Sewa tanah dan ruangan
PP
15
Tahun
2016
a. Direktorat
Usaha
Sarana dan Prasarana di
a. Badan
Bandar
b. Masyarakat b. Konsesi
c. Pemerintah
Udara b. Kantor
Bandar Udara
a). Konsesi
berdasarkan
pengisian
Bandar
Tugas dan
bahan bakar
Udara Wil.
Fungsi
pesawat udara
V
Daerah
Otoritas
(Fuel Through Put) b). Konsesi atas pengusahaan tanah dan ruangan c). Konsesi penyimpanan kendaraan bermotor d).Konsesi penyewaan space iklan yang disewakan kembali c. Shooting film, pemotretan dan promosi
9.
Izin masuk
Tanda izin masuk
PP
daerah terbatas
daerah terbatas
2016
dan daerah
dan daerah
PM
keamanan
keamanan
2015
15
33
Tahun
Tahun
a. Badan
a. Direktorat
usaha
Keamanan
b.lnstansi
Bandar
pemerintah
Udara
bphn.go.id
-15-
orang dan
Otoritas
kendaraan
Bandar Udara Wil. V
c.
IDENTIFlKASI MEKANISME DAN PROSEDUR, PERSYARATAN, BIAYA DAN WAKTU Untuk mengidentifikasi mekanisme dan prosedur, persyaratan biaya, dan waktu penyelenggaraan pelayanan pada saat ini, dapat dilakukan dengan mempelajari, mencermati, meneliti kondisi prosedur persyaratan, biaya dan waktu pelayanan yang telah di berlakukan saat irii. Setiap jenis
pelayanan
diidentifikasi seluruh aktifitasnya,
dan
urutanj langkah kegiatan pelayanannya. Dimulai sejak kegiatan awal melayani ketika masyarakat datang, diproses menurut prosedur layanan sampai selesai menerima pelayanan. Pada proses ini perlu dicatat siapa saja pelaksana/ petugas / meja / simpul yang terlibat menyelesaikan setiap tahapan pekerjaan tersebut. Juga dicatat bagaimana peran masingmasing pelaksanaarr/petugas melakukan pekerjaan apa dalam proses penyelesaian pelayanan tersebut dan
memerlukan waktu beberapa
menit/jam. Setelah melakukan pengamatan dan mempelajari, meneliti dan mencatat realita,
kemudian hasilnya dituangkan dalam alat bantu
pencatatan pada Tabel-3 berikut:
bphn.go.id
