Paparan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Paparan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

8 Februari 2016

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Kerangka Strategis Mendikbud

PAPARAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kerangka Strategis Mendikbud 2015-2019 Terbentuknya insan serta ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang berkarakter dengan dilandasi semangat gotong-royong. STRATEGI 1

STRATEGI 2

STRATEGI 3

Penguatan pelaku pendidikan dan kebudayaan

Peningkatan mutu dan akses

Pengembangan efektivitas birokrasi melalui perbaikan tata kelola dan pelibatan publik

§ Menguatkan siswa, guru, kepala sekolah, orangtua dan pemimpin institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan.

§ Meningkatkan mutu pendidikan sesuai lingkup Standar Nasional Pendidikan untuk mengoptimalkan capaian Wajib Belajar 12 tahun.

§ Melibatkan publik dalam seluruh aspek pengelolaan kebijakan dengan berbasis data, riset dan bukti lapangan.

§ Memberdayakan pelaku budaya dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan.

§ Meningkatkan ketersediaan serta keterjangkauan layanan pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang terpinggirkan.

§ Membantu penguatan kapasitas tata kelola pada birokrasi pendidikan di daerah.

§ Fokus kebijakan diarahkan pada penguatan perilaku yang mandiri dan berkepribadian.

§ Fokus kebijakan didasarkan pada percepatan peningkatan mutu dan akses untuk menghadapi persaingan global dengan pemahaman akan keberagaman, penguatan praktik baik dan inovasi.

§ Mengembangkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor di tingkat nasional. § Fokus kebijakan dimulai dari mewujudkan birokrasi Kemdikbud RI yang menjadi teladan dalam tata kelola yang bersih, efektif dan efisien serta melibatkan publik.


Terbentuknya insan dan ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter dan dilandasi semangat gotong royong.

Foto: Leonitem Photowork 2010 – leonitem.blogspot.com

PAPARAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN STRATEGI 1

Penguatan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan § Menguatkan siswa, guru, kepala sekolah, orangtua dan pemimpin institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan. § Memberdayakan pelaku budaya dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan. § Fokus kebijakan diarahkan pada penguatan perilaku yang mandiri dan berkepribadian.

foto: 9 Summers 10 Autumns

PAPARAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN STRATEGI 2

§ Meningkatkan ketersediaan serta keterjangkauan layanan pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang terpinggirkan. § Fokus kebijakan didasarkan pada percepatan peningkatan mutu dan akses untuk menghadapi persaingan global dengan pemahaman akan keberagaman, penguatan praktik baik dan inovasi.

foto: pusaka.or.id

§ Meningkatkan mutu pendidikan sesuai lingkup Standar Nasional Pendidikan untuk mengoptimalkan capaian Wajib Belajar 12 tahun.

foto: expat.or.id - ANZA

Peningkatan Mutu dan Akses


Pengembangan Efektivitas Birokrasi Melalui Tata Kelola dan Pelibatan Publik § Melibatkan publik dalam seluruh aspek pengelolaan kebijakan dengan berbasis data, riset dan bukti lapangan. § Membantu penguatan kapasitas tata kelola pada birokrasi pendidikan di daerah § Mengembangkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor di tingkat nasional, § Fokus kebijakan dimulai dari mewujudkan birokrasi Kemdikbud RI yang menjadi teladan dalam tata kelola yang bersih, efektif dan efisien serta melibatkan publik.

foto: Save Street Child Surabaya

STRATEGI 3

Kurikulum


Pemanfaatan dan Hasil Perbaikan Dokumen Kurikulum 2013 Permasalahan §

Ketidakselarasan antara KI-KD dengan silabus, pedoman mata pelajaran, dan buku.

§

Kompleksitas pembelajaran dan penilaian pada Sikap Spiritual dan Sikap Sosial.

§

Pembatasan kemampuan siswa melalui pemenggalan sebaran taksonomi antar jenjang.

Hasil Perbaikan §

Penyelarasan antara KI-KD dengan silabus, pedoman mata pelajaran, dan buku.

§

Penataan kompetensi Sikap Spiritual dan Sikap Sosial pada mata pelajaran selain Pendidikan Agama-Budi Pekerti dan Mata Pelajaran PPKn, termasuk perbaikan sistem penilaian.

§

Penataan kompetensi yang tidak dibatasi oleh pemenggalan taksonomi berdasarkan jenjang pendidikan.


Contoh Masalah KI-KD dalam Kurikulum 2013 Pra Revisi Kompetensi Inti

Kompetensi Dasar

2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, 2. 1 Memiliki kepedulian dan rasa ingin tahu terhadap keberadaan wujud dan sifat tanggung jawab, santun, benda melalui pemanfaatan bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah. peduli, dan percaya diri dalam 2.2 Memiliki rasa percaya diri terhadap keberadaan tubuh melalui pemanfaatan berinteraksi dengan keluarga, bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah. teman, dan guru. 2.3 Memiliki perilaku santun dan sikap kasih sayang melalui pemanfaatan bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah. 2.4 Memiliki kedisiplinan dan tanggung jawab merawat tubuh agar sehat dan bugar melalui pemanfaatan bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah. 2.5 Memiliki perilaku santun dan jujur dalam hal kegiatan dan bermain di lingkungan melalui pemanfaatan bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah.

HASIL REVISI: Kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak langsung (indirect teaching) yaitu keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah, dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran, serta kebutuhan dan kondisi peserta didik.


Penilaian Kompetensi Tidak dibatasi oleh pemenggalan taksonomi berdasarkan jenjang pendidikan. Kerangka Penyusunan KD Revisi

Kerangka Penyusunan KD Lama Mencipta

Mengevaluasi

Mengevaluasi

SMA/SMK

Menganalisis Menerapkan

SMP

Memahami Mengingat

SD

Jenis Pengetahuan

Proses Berpikir

Mencipta

Menganalisis Menerapkan

SD, SMP, dan SMA/SMK

Memahami Mengingat

Jenis Pengetahuan

Ujian Nasional & Indeks Integritas Ujian Nasional


Catatan Penting Perubahan Ujian Nasional 1. Hasil UN tidak digunakan untuk penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.

6. Sekolah yang memperoleh indeks integritas tertinggi akan memperoleh apresiasi dari Pemerintah.

2. Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditentukan oleh masingmasing satuan pendidikan.

7. Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan kesetaraan ditetapkan Dinas Pendidikan Kab/Kota melalui rapat pleno dengan melibatkan perwakilan dari satuan pendidikan nonformal.

3. Kriteria kelulusan peserta didik dari Ujian Pendidikan Kesetaraan untuk semua mata pelajaran ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi. 4.

Tidak ada nilai minimal UN yang harus dicapai untuk mendaftar ke SNMPTN.

5. Indeks integritas sekolah dalam melaksanakan UN akan diberikan kepada Sekolah dan Pemda, serta khusus untuk SMA Sederajat disampaikan ke PTN.

8. Setiap peserta didik wajib mengikuti UN MINIMAL satu kali. 9. Peserta didik dapat [tidak wajib] mengulang UN. 10. Setiap peserta UN menerima Sertifikat Hasil Ujian Nasional [SHUN]. 11. Kelulusan siswa ditetapkan setelah satuan pendidikan menerima hasil UN siswa yang bersangkutan.


Matriks Pemetaan Nilai UN dan Indeks Integritas UN Indeks Integritas Ujian Nasional

IIUN tinggi Angka UN rendah Rerata UN

IIUN rendah Angka UN rendah

80

2

1

IIUN tinggi Angka UN tinggi

3

4

IIUN rendah Angka UN tinggi

55 IIUN (Indeks Integritas Ujian Nasional) tingkat sekolah: tingkat persentase jawaban siswa yang tidak menunjukkan pola kecurangan. Kecurangan yang diukur adalah gabungan persentase contekmencontek antar siswa (kecurangan antar individu) dan persentase keseragaman pola jawaban soal Ujian Nasional (kecurangan sistemik/terorganisir) dalam suatu sekolah. IIUN tingkat kabupaten/kota: menunjukkan rata-rata IIUN tingkat sekolah di kabupaten/kota tersebut. IIUN dilaporkan dalam rentang indeks 0 sampai dengan 100; Indeks 0 menunjukkan integritas pelaksanaan UN yang paling rendah, dan 100 menunjukkan integritas pelaksanaan UN yang paling tinggi.


Hasil SMA/MA – IPA 17% 26% 22%26%

Integritas Tinggi

Hasil SMA/MA – IPS

23%32% 23%37% 14%25% 25%34%

Integritas Tinggi

15%21%11%15% 9 %19% -- --

Hasil SMK Integritas Tinggi

25%28% -- -Nilai UN Tinggi

Nilai UN Rendah

5 % 10% Integritas Rendah

Legenda:

MA Negeri

-- --

54%35% -- -Integritas Rendah

SM Negeri

41%41%

46%31%16%23%

50%35%16%11% 58%39%12%13%

10%7%

SM Swasta

MA Swasta

Integritas Rendah


Ilustrasi Perbandingan dalam Satu Propinsi Integritas Tinggi

Integritas Tinggi

Kota Malang

Nilai UN Tinggi

Kota Batu Nilai UN Rendah

Kab Malang

Rerata Kabupaten/Kota Integritas Rendah

Rerata sekolah Integritas Rendah

Penumbuhan Budi Pekerti


Penumbuhan Budi Pekerti Pelaksanaan serangkaian kegiatan non kurikuler di sekolah yang bertujuan untuk menciptakan iklim sekolah menyenangkan bagi seluruh warga sekolah dan menumbuhkan budi pekerti anak bangsa.

01

Intra Kurikuler

02

Ekstra Kurikuler

03

Non Kurikuler

Kegiatan & pembiasaan baik, pembentukan budaya sekolah. Seringkali terlewat direncanakan secara awas dan sengaja.


Alur Pembudayaan Contoh: hidup bersih

Menjadi karakter Menjadi kebiasaan Dilatih konsisten Dibiasakan Diajarkan Diajarkan tentang cara hidup bersih dan bahaya hidup kotor.

Dibiasakan membersihkan yang kotor dan membuang sampah pada tempatnya.

Diarahkan bila tidak dikerjakan, ditegur jika dilanggar.

Menjadi kebiasaan [tanpa disadari] membersihkan dan membuang sampah pada tempatnya.

Suka akan kebersihan dan merasa tidak nyaman melihat sampah tidak pada tempatnya.

Menjadi budaya Masyarakat yang berbudaya hidup bersih.


Referensi: Permendikbud 23/2015

Sekolah Aman

[Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan]


% 84

F A K T A

siswa pernah mengalami kekerasan di sekolah

ICRW, 2015

% 75

siswa mengakui pernah melakukan kekerasan di sekolah

% 45

siswa laki-laki menyebutkan bahwa guru atau petugas sekolah merupakan pelaku kekerasan ICRW, 2015

% 22

siswa perempuan menyebutkan bahwa guru atau petugas sekolah merupakan pelaku kekerasan

% 40

siswa usia 13-15 th melaporkan pernah mengalami kekerasan fisik oleh teman sebaya UNICEF, 2014

% 50

anak melaporkan mengalami perundungan (bullying) di sekolah

ICRW, 2015 ICRW, 2015 UNICEF, 2015 Sumber: Ikhtisar Eksekutif Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak 2016-2020 oleh Kemen-PPPA


Nawacita dan Arahan Presiden: Negara harus hadir memberi perlindungan pada anak, serta melakukan intervensi terhadap kekerasan. Selama ini belum ada intervensi khusus dari negara terhadap kejadian tindak kekerasan di lingkungan sekolah. § Belum ada regulasi secara khusus dan tegas yang mewajibkan negara hadir dalam mengatasi tindak kekerasan di lingkungan sekolah. § Belum ada kanal pelaporan dan perlindungan khusus bagi anak yang mengalami tindak kekerasan di lingkungan sekolah. § Belum ada usaha koordinasi antar pelaku dalam ekosistem pendidikan untuk saling mendukung dalam pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan sekolah.


Komponen Pendekatan Penanganan Kekerasan Penanggulangan

Pemberian Sanksi

Pencegahan

Mengharuskan sekolah, guru, dan pemerintah daerah untuk secara sigap dan tertata melakukan segala langkah penanggulangan terhadap tindak kekerasan yang telah dan sedang terjadi.

Regulasi yang dibuat dengan tegas mencantumkan sanksi untuk pelaku tindak kekerasan atau pelaku pembiaran/ pengabaian tindak kekerasan.

Mengharuskan sekolah, guru, dan pemerintah daerah untuk menyusun langkah-langkah pencegahan tindak kekerasan, termasuk penyusunan prosedur anti kekerasan dan pembuatan kanal pelaporan, berdasarkan pedoman yang diberikan oleh Kemdikbud..

Selama ini penanganan dilakukan secara kasuistik, tidak terstuktur dan langsung masuk ke ranah hukum, tidak dipandang sebagai masalah pendidikan. Mengingat telah gentingnya masalah kekerasan di lingkungan pendidikan, maka urutan pendekatan dimulai dari penanggulangan terlebih dahulu, lalu pemberian sanksi, baru pencegahan.


PENANGGULANGAN

[baik di sekolah maupun dalam kegiatan luar yang dilakukan oleh sekolah] SEKOLAH • Melaporkan kepada orang tua/wali siswa setiap terjadi kekerasan, serta melapor kepada dinas pendidikan dan aparat penegak hukum dalam hal yang mengakibatkan luka fisik berat/cacat/kematian; • Melakukan identifikasi fakta kejadian dan menindaklanjuti kasus secara proporsional sesuai tingkat kekerasan; • Menjamin hak siswa tetap mendapatkan pendidikan. • Memfasilitasi siswa mendapatkan perlindungan hukum atau pemulihan.

PEMERINTAH DAERAH

KEMENDIKBUD

• Wajib membentuk tim adhoc penanggulangan yang independen untuk melakukan tindakan awal penanggulangan, juga berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. Tim ini melibatkan tokoh masyarakat, pemerhati pendidikan, dan/atau psikolog;

• Membentuk tim penanggulangan independen terhadap kasus yang menimbulkan luka berat/cacat fisik/kematian atau yang menarik perhatian masyarakat

• Wajib memantau dan membantu upaya penanggulangan tindak kekerasan oleh sekolah;

• Memastikan sekolah menindaklanjuti hasil pengawasan dan evaluasi.

• Menjamin terlaksananya pemberian hak siswa untuk mendapatkan perlindungan hukum, hak pendidikan, dan pemulihan yang dilakukan sekolah.

• Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan oleh sekolah dan pemerintah daerah;


SANKSI

[jika guru/kepala sekolah terbukti menjadi pelaku, atau lalai, atau melakukan pembiaran sehingga terjadi tindak kekerasan] SEKOLAH

PEMERINTAH DAERAH

KEMENDIKBUD

• Sanksi kepada Siswa: teguran lisan/tertulis (yang menjadi aspek penilaian sikap di rapor dan menentukan kelulusan atau kenaikan kelas), dan tindakan lain yang bersifat edukatif (seperti konseling psikolog/guru BK).

• Sanksi dari Pemda kepada Guru dan Tenaga Kependidikan (Sekolah Negeri): teguran lisan/tertulis (jika ringan), penundaan atau pengurangan hak, pembebasan tugas, pemberhentian sementara/tetap dari jabatan (jika kejadian berulang/luka berat/cacat fisik/kematian).

• Merekomendasikan penurunan level akreditasi sekolah;

• Sanksi kepada Guru dan Tenaga Kependidikannya: teguran lisan/tertulis (jika ringan), pengurangan hak, pembebasan tugas, pemberhentian sementara/tetap dari jabatan atau pemutusan hubungan kerja (jika kejadian berulang/luka berat/cacat fisik/kematian)

• Sanksi dari Pemda kepada Sekolah: pemberhentian bantuan, penggabungan (untuk sekolah negeri), penutupan sekolah.

Catatan: berbagai sanksi di atas tidak menghapus sanksi pada peraturan perundang-undangan.

• Pemberhentian bantuan (pengurangan tunjangan profesi guru, tunjangan kinerja, dll) à kepada kepala sekolah, guru; • Merekomendasikan pemberhentian guru, kepala sekolah, kepada Pemda atau yayasan; • Merekomendasikan kepada Pemda untuk melakukan langkah-langkah tegas terhadap permasalahan berulang (misal: penutupan sekolah, relokasi, penggabungan, dll)


PENCEGAHAN

[baik di sekolah maupun dalam kegiatan luar yang dilakukan oleh sekolah] SEKOLAH • Wajib memasang PAPAN INFORMASI tindak kekerasan di serambi sekolah yang mudah dilihat dan memuat informasi untuk pelaporan serta permintaan bantuan. • Guru/kepsek wajib segera melaporkan kepada orangtua/wali jika ada dugaan/gejala kekerasan; • Menyusun, mengumumkan dan menerapkan Prosedur Operasi Standar (POS) à berisi langkahlangkah wajib warga sekolah untuk mencegah tindak kekerasan; • Membentuk tim pencegahan kekerasan: dari unsur guru, siswa dan orangtua; • Bekerjasama dengan lembaga psikologi, pakar pendidikan dan organisasi keagamaan untuk kegiatan yang bersifat edukatif.

PEMERINTAH DAERAH • Membentuk Gugus Pencegahan Tindak Kekerasan (permanen) yang terdiri dari: guru, tenaga kependidikan, perwakilan komite sekolah, organisasi profesi psikolog, perangkat daerah pemda setempat, tokoh masyarakat/agama; • Mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan tugas gugus pencegahan. • Bekerjasama dengan aparat keamanan dalam melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan; • Melakukan pemantauan setiap enam bulan terhadap upaya sekolah dalam mencegah dan menanggulangi tindak kekerasan, serta mengumumkan secara terbuka hasil pemantauan.

KEMENDIKBUD • Membuat kanal informasi dan pengaduan melalui sekolahaman.kemdikbud.go.id yang berisi informasi terkait tindak kekerasan yang terjadi di sekolahsekolah, juga layanan pengaduan. • Menetapkan panduan untuk gugus tugas pencegahan, panduan penyusunan POS untuk sekolah. • Memastikan sekolah dan pemerintah daerah telah melakukan upaya pencegahan.


HAL LAIN YANG DIATUR •

KEMDIKBUD MEMBUKA KANAL INFORMASI DAN PENGADUAN: website http://sekolahaman.kemdikbud.go.id, email ke [email protected], telp/sms/fax. Di dalam situs tersebut, Kemdikbud juga menyediakan dashboard untuk informasi kepada masyarakat tentang data tindak kekerasan terhadap siswa.

•

PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR: Sekolah tidak dapat menuntut secara hukum atau memberikan sanksi kepada pelapor tindak kekerasan, kecuali laporan tersebut tidak benar berdasarkan hasil penilaian oleh gugus pencegahan/tim penanggulangan.

•

PENGALOKASIAN ANGGARAN OLEH PEMDA: untuk pelaksanaan gugus pencegahan dan tim penanggulangan.

•

KEANGGOTAAN TIM PENANGGULANGAN: terdiri dari unsur tokoh masyarakat, pemerhati pendidikan, dan/atau psikolog yang dapat berasal dari luar daerah untuk menjaga independensi.


Contoh papan informasi sekolah aman diletakkan di serambi sekolah

SMAN 8 Tangerang Selatan

Kawal sekolah aman! Jangan diamkan aksi kekerasan seperti penganiayaan, pelecehan, perpeloncoan, perundungan, pemerasan, dan tindak kekerasan lainnya, terjadi dan mencemari sekolah kita.

Kontak pelaporan dan permintaan bantuan: • • • • • • • •

Telp SMAN 8 Tangerang Selatan: 021-7445375 Telepon Dinas Pendidikan Kota Tangsel: 021-75875168 Telepon Polsek Kec. Ciputat: 021-7492187 Telepon Polres Kota Tangsel: 021-__________ Laman pengaduan http://sekolahaman.kemdikbud.go.id SMS Kemdikbud : 0811-976-929 Telepon Kemdikbud: 021-5790-3020 atau 021-570-3303 Email Kemdikbud: [email protected]

120 cm

80 cm


Panduan bagi Orangtua dan Guru untuk Bicara pada Anak/Siswa tentang Kejahatan Terorisme

Neraca Pendidikan Daerah


Contoh Neraca Pendidikan Daerah – Provinsi 7,63 7,15

NERACA PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI BENGKULU 2015

Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2014

Persentase Penduduk Tuna Aksara Tahun 2014 26.391 Orang 2,20 %

10,62 6,94

5,78 5,50

5,11

4,43 4,43 4,42

3,28 3,18 2,95

2,36 2,31 2,20 2,09 2,03 2,02 1,93 1,87 1,86 1,78 1,72

Harapan Lama Sekolah

Nasional 3,7%

1,61 1,50 1,50 1,28 1,09 0,97

12,01

Tahun

Rata-Rata Lama Sekolah

0,70 0,50 0,45

7,05 Tahun

Guru 27.720 orang Guru Berijasah D4/S1 Dan Guru Bersertifikasi

63,0

Total APBD

Pembiayaan Pendidikan

2,26

T

5%

14%

7% 59,2

28%

60%

47%

57,1

68%

56,3 55,0

50%

SD

39%

35%

SMP

SMA

25%

SMK TK

Sertifikasi

Anggaran Pendidikan

Rerata Uji Kompetensi Guru Per Jenjang 2015

Sumber : PDSPK 2015

23%

Kualifikasi

Belum Kualifikasi

SD

SMK

Rerata Ujian Nasional 2015 65,3 57,0

61,8 50,0

Persentase Angka Partisipasi Murni 2015

57,8 44,4

62,2 51,8

20,6% 37,5% SMP

426.674 siswa 410.140 anak usia

267 M

SMA

Sumber : Ditjen GTK 2015

Jumlah Siswa 426.674

APBD 161 M APBN

SMP

4,0%

27.720 guru

DKI DIY Bengkulu Papua Barat Papua

78,39 76,81 68,06 61,28 56,75 Nasional 68.90

Sumber : BPS 2015

Sumber : Ditjen PAUD Dikmas 2015

Neraca Pendidikan Daerah (NPD) ini disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberikan gambaran mutakhir tentang kondisi pendidikan pada suatu daerah. Diharapkan agar NPD ini dapat dimanfaatkan oleh para pengambil keputusan dan pemangku kepentingan, baik di pusat maupun di daerah, sebagai acuan dalam menentukan prioritas pembangunan pendidikan. Selain itu, NPD dapat dimanfaatkan masyarakat luas untuk berkontribusi penuh dalam memberikan solusi atas berbagai persoalan pendidikan demi mewujudkan pendidikan yang bermutu, terjangkau, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selamat berkarya untuk masa depan yang lebih baik. Salam hangat, Anies Baswedan

Urutan ke 20 dari 34 Provinsi

96,0%

SMA IPS SMK Bengkulu

62,5%

UKG 50,53

62,58 59,10 58,44 Kota Bengkulu 56,73 56,13 55,13 Kab. Bengkulu Utara 55,06 54,72 54,68 Kab. Lebong 53,15 52,38 52,20 Kab. Kepahiang 51,93 51,55 50,53 Kab. Bengkulu Selatan 50,41 49,83 49,06 Kab. Muko-Muko 48,95 48,90 48,83 48,77 Kab. Rejang Lebong 48,57 48,35 48,26 Kab. Bengkulu Tengah 47,80 47,75 47,58 Kab. Seluma 46,97 46,82 46,79 Kab. Kaur 45,12 44,51

DIY Jateng DKI Jatim Bali Babel Jabar Kepri Sumbar Kalsel Kaltim Banten Kaltara Riau Bengkulu Kalbar Lampung Sulsel Sumut NTB Gorontalo Jambi Sumsel Kalteng Sulut Papua Sulteng Papua Barat NTT Sulbar Sultra Aceh Maluku

56,12

55,86

55,27

54,94

53,4

53,08

52,88

52,76

51,53

47,18

Nasional 53,02


Sumber : PDSPK 2015

Perbandingan

Rerata Indeks Integritas Ujian Nasional 2015

79,4%

7-18 tahun

SMA IPA Nasional

Rerata Uji Kompetensi Guru 2015

Guru : Siswa

73,69

SD

SMP

SMA

SMK

1 : 14

1 : 11

1 : 11

1:9

1 : 31

1 : 40

1 : 30

1 : 24

63,28

Kelas : Siswa

1.989 sekolah

SD

SMP

SM

1.369.889 621.011 447.030 Persentase Anak Bersekolah Berdasarkan APM

Alokasi untuk Pendidikan dalam APBD (Persentase) Kalsel Kepri Jambi Bengkulu Maluku DIY Gorontalo Lampung Malut Sulteng Bali Banten Sultra Kaltim Sumsel Sulut Sumut Kaltara Jateng Jatim Jabar NTB NTT Papua Barat Papua

Alokasi APBD untuk Pendidikan Per Siswa/Tahun

8,33% 8,12% 7,70% 7,15% 7,00% 6,79% 6,73% 6,71% 5,41% 4,35% 4,01% 3,69% 3,50% 3,45% 3,26% 3,20% 2,58% 2,56% 1,85% 1,82% 1,69% 1,57% 1,56% 1,31% 0,84%

7,15%

782.800

Kepri

551.800 500.700 445.100 432.300 405.200 393.400 378.400 377.100 361.900 358.600 315.300

Kalsel Bali Kaltara Kaltim DIY Papua Barat Bengkulu Gorontalo

dari Total APBD

Jambi Maluku Malut Lampung Sulteng Papua Sulut Banten Sultra Sumsel Sumut Jatim Jateng Jabar NTB NTT

188.800 182.600 165.400 164.800 135.600 123.700 121.900 64.500 59.300 49.500 44.800 41.500 36.700

Nasional

Satuan Pendidikan 1.989 Sekolah

A=

67

839

244

75

85

27

1.358 596

2.119

Rusak Berat

230

1.752 Ruang Kelas

156

545

447

Rusak Ringan

Terakreditasi

Baik

A=

69

160

643

Ruang Ruang Kelas Ruang Ruang Kelas Ruang Ruang Kelas Ruang Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung

SD

SMP

SMA

B 34,8%

37,5%

C 17,2%

417

SMK

B 30,7%

A 5,8%

Terakreditasi

A= A 37,5%

B 30,2%

Belum 41,9%

128

86

B 35,9%

C 22,1%

SMK Sumber : PDSPK 2015

13,9%

A 13,9%

C 30,2%

SMA Belum 9,4%

Terakreditasi

A= Belum 25,2%

C 39,1%

92

458

SMP

A 5,8%

Belum 20,3%

4

246

966 647

6.297

/siswa/tahun

Diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270, Telepon 021-5711144 Januari 2016

15

5,8%

Akreditasi

SD

Terakreditasi

Kondisi Sarana dan Prasarana

Rp378.422 Sumber : BPKLN 2015

Bengkulu

Sumber : Puspendik 2015

Sumber : PDSPK 2015

Sumber : BAN – S/M 2015

5,8%


Contoh Neraca Pendidikan Daerah – Kabupaten/Kota Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2014

Persentase Penduduk Tuna Aksara Tahun 2014

3.877

3,52

NERACA PENDIDIKAN DAERAH KAB. BENGKULU UTARA 2015

3,08

2,45

3,5 %

Orang

2,31

2,22

Kab. Bengkulu Kab. Bengkulu Kab. Kepahiang Kab. Seluma Utara Tengah

2,01

Kab. Mukomuko

1,94

Kab. Rejang Lebong

1,48

Kab. Lebong

Kab. Bengkulu Selatan

1,02

Rata-Rata Lama Sekolah

0,33

Kab. Kaur

Anggaran Pendidikan

Total APBD 973 M

Guru 4.330

orang

Guru Berijasah D4/S1 Dan Guru Bersertifikasi

Rerata Uji Kompetensi Guru Per Jenjang 2015

67%

56%

39%

63% 51,7

50,8

53,39

42%

33%

29%

30%

SD

SMP

SMA

SMK

Sertifikasi

Kualifikasi

51,5

51,28

Kab. Bengkulu Utara

51,21

TK

Belum Kualifikasi

SD

SMP

SMA

SMK

Rerata Ujian Nasional 2015 61,8 50,0 50,4

Kab. Lebong

50,54

Kab. Muko-Muko


Jumlah Siswa 62.274

50,6

65,3 62,2 57,0 57,8 51,8 44,4 55,1 54,8 51,2

10,9%

50,38

Kab. Bengkulu Tengah

49,75


49,69

Kab. Kaur

47,5

Kab. Seluma

47,31

40,5%

95,5%

62.274 siswa 57.399 anak usia

SMA IPA

Nasional

89,1%

SMA IPS

Bengkulu

SMK

Kab. Bengkulu Utara

Rerata Indeks Integritas Ujian Nasional 2015

59,5%

73,69

7-18 tahun

70,46

SD

SMP

SM

36.838

14.333

11.103


Perbandingan

Sumber : PDSPK 2015 (dalam verifikasi)

Nasional

Kab. Muko-muko

4,07%

Kab. Bengkulu Utara

711.000


4,01%

Kab. Muko-muko

698.600

3,80%

Kota Bengkulu

Kab. Seluma

510.100

Kota Bengkulu

503.700


Kab. Rejang Lebong

1,36%

0,10%


4,6%

dari Total APBD

A = 4,0%

62

15

17

6

0

10

16.000

Rp711.000 /siswa/tahun

74

107 283

Diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270, Telepon 021-5711144 Januari 2016

98

Ruang Kelas

Ruang Pendukung

Ruang Kelas

SD

1 : 13

1 : 10

1 : 11

1:9

1 : 31

1 : 42

1 : 32

1 : 30

25

17

64

Rusak Ringan

Terakreditasi

Baik

A = 53,3%

7

Ruang Pendukung SMP

Ruang Pendukung SMA

Ruang Kelas

B 38,8%

Ruang Pendukung SMK

68 B 33,8%

C 29,4%

SMA

B 33,3% Ruang Kelas

A 14,7%

Belum 22,1%

SMK A 9,1% B 9,1%

C 13,3%

16

15

Terakreditasi

A =14,7%

Belum 15,2%

Rusak Berat

SMP

Akreditasi

16

70

72 31

233

SMK

A 4,0%

224

86

SMA

SD

C 42,0%

299.000

Sumber : BPKLN 2015

Kab. Rejang Lebong

Kab. Bengkulu Utara

Terakreditasi

1056 2,70%

Kab. Seluma

Bengkulu

Kondisi Sarana dan Prasarana 13

SMP

Guru : Siswa

Satuan Pendidikan 318 Sekolah 141

SD

Sumber : Puspendik 2015


1.049.900

Provinsi 50,53

Kelas : Siswa

Persentase Anak Bersekolah Berdasarkan APM

Alokasi APBD untuk Pendidikan Per Siswa/Tahun

UKG 51,21


63,28

318 sekolah

4,55%

Nasional 53,02

Rerata Uji Kompetensi Guru 2015

Kab. Rejang Lebong

SMP

Kab. Bengkulu Utara

Kab. Seluma

Sumber : BPS 2015

56,1

55,9

APBD 44,3 M

Alokasi untuk Pendidikan dalam APBD (Persentase)

Kab. Kaur

Kab. Kepahiang

4,5%

287 M

Kab. Bengkulu Utara

Kota Bengkulu

7%

4%

11%

20%

4.330 guru

APBN

76,49 68,28 67,27 63,75 62,94



Persentase Angka Partisipasi Murni 2015

Pembiayaan Pendidikan

Nasional 68,90 Kota Bengkulu

7,8 Tahun

Kota Bengkulu

Sumber : Ditjen PAUD Dikmas 2015

Neraca Pendidikan Daerah (NPD) ini disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberikan gambaran mutakhir tentang kondisi pendidikan pada suatu daerah. Diharapkan agar NPD ini dapat dimanfaatkan oleh para pengambil keputusan dan pemangku kepentingan, baik di pusat maupun di daerah, sebagai acuan dalam menentukan prioritas pembangunan pendidikan. Selain itu, NPD dapat dimanfaatkan masyarakat luas untuk berkontribusi penuh dalam memberikan solusi atas berbagai persoalan pendidikan demi mewujudkan pendidikan yang bermutu, terjangkau, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selamat berkarya untuk masa depan yang lebih baik. Salam hangat, Anies Baswedan

Urutan ke 3 dari 10 Kab/Kota

Lama Nasional Harapan Sekolah 3,7% 12,78 Tahun

A 53,3%

Belum 54,5%

Sumber : PDSPK 2015 (dalam verifikasi) Sumber : BAN – S/M 2015

11

C 27,3%

Terakreditasi

A = 9,1%

Terima Kasih

Paparan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Recommend Documents