ARAHAN MENTERI PERHUBUNGAN
Jakarta, 16 November 2016
Rapat Kerja Kementerian Perhubungan Tahun 2016
“Melalui Peran Swasta dan BUMN, Kita Tingkatkan Pembangunan Sektor Transportasi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan"
2
1 2
Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap Bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh Warga Negara Membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya
3
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan
4
Menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
5 6 7 8 9
Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing pasar internasional Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor – sektor strategis ekonomi domestik Melakukan revolusi karakter Bangsa Memperteguh ke-Bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia
3
TARGET PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI TAHUN 2015-2019 } Pembangunan BRT di 34 kota dengan pengadaan 3.170 bus } Pembangunan angkutan massal cepat di kawasan kota metropolitan } Pembangunan/ pengembangan Terminal Penumpang Tipe A pada 47 lokasi } Penerapan teknologi ATCS di seluruh ibu kota provinsi } Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan di 65 lokasi } Pembangunan/ pengembangan dermaga sungai dan danau di 120 lokasi } Pengadaan kapal penyeberangan (terutama perintis) sebanyak 50 unit } Pembangunan Jalur sepanjang KA 3.258 km’sp di Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan Papua } Penyelenggaraan kereta api perintis pada 10 lintas
} Pengembangan 100 Pelabuhan Non Komersial } Pengerukan alur pelayaran/kolam pelabuhan pada 65 lokasi } Pembangunan 103 Kapal Perintis } Terlayaninya 193 lintas angkutan laut perintis } Penyelenggaraan Rute Angkutan Laut Tetap Dan Teratur untuk Mendukung Tol Laut pada 13 rute } Penyelesaian dan Pembangunan Kapal Negara Kenavigasian 41 Unit } Penyelesaian dan Pembangunan Kapal Patroli 282 Unit } Pembangunan 15 Bandara baru } Pengembangan Bandara untuk pelayanan Kargo Udara di 9 Lokasi } Pembangunan/ pengembangan bandara di 100 lokasi } Pembangunan/ pengembangan terminal penumpang di 26 bandara
} Pembangunan dan pengembangan kampus baru pada 27 lokasi
4
SEPERTIGA PERJALANAN NAWACITA
5
KEBUTUHAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI TAHUN 2015-2019 Perkiraan Pendanaan Kemampuan APBN sesuai dengan RPJMN Tahun 2015-2019
Kebutuhan Pendanaan Infrastruktur Transportasi
Investasi Swasta Murni
1400 182 1200
Rp. 1,283 T (non-road)
1000 563 800
GAP
Terdapat GAP pembiayaan investasi sebesar Rp. 791 Triliun untuk periode 2015-2019
Peningkatan Peran BUMN
600
91 169
400
30
KPS
71 101 278
200
Rp. 491 T (non-road)
232 55
0 KA
Perkotaan
ASDP
Sumber : Bappenas, 2015
Laut
Udara
Darat
KA
Laut
Udara
BPSDM
• Kebutuhan pendanaan infratruktur transportasi sebesar Rp.1,283 Triliun diperoleh melalui pendekatan makro didasarkan atas asumsi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 : 6-8%, inflasi 2,5-4,5%, tingkat suku bunga 4-5-6,5%. Selain itu, perkiraan perhitungan juga mempertimbangkan skenario kebutuhan pendanaan transportasi yang tertuang dalam Rencana Induk, Cetak Biru dan Kajian Latar Belakang Transportasi Perkotaan. 6
PROYEK PERHUBUNGAN YANG DIUSULKAN DIBIAYAI SKEMA PEMBIAYAAN ALTERNATIF SELAIN APBN No. Unit Eselon I 1 Ditjen Phb Darat 2
3 4
Kegiatan a. Pengembangan Terminal Mengwi di Badung, Bali b. Pengembangan Terminal Tirtonadi, Solo c. Pembangunan Angkutan Massal Perkotaan Ditjen Perkeretaapian a. KA Express Line Bandara Internasional Soekarno - HaGa (SHIA) b. Program Pembangunan KA Akses Bandara Adi Sumarmo-Solo c. Program Pembangunan KA KertapaJ-Simpang-Tanjung Api-api d. Program Pembangunan Kereta Cepat/High Speed Train (HST) Jakarta - Surabaya Ditjen Phb Laut Pelabuhan Kuala Tanjung Ditjen Phb Udara a. Bandara Karawang b. Bandara Bali Utara
7
TATA CARA PELAKSANAAN KSP BMN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 78/PMK.06/2014 Pasal 95 sd Pasal 101 PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BMN oleh Kemenkeu
1
PENUNJUKAN LANGSUNG MITRA KERJA SAMA PEMANFAATAN
PERMOHONAN KSP
PERSETUJUAN KSP
2
3
DIAJUKAN OLEH PENGGUNA BARANG (KEMENHUB) kepada PENGELOLA BARANG (KEMENKEU)
PENERBITAN KEPUTUSAN OLEH PENGELOLA BARANG
Ø Pertimbangan yang mendasari usulan KSP; Ø Data calon mitra KSP; Ø Proposal rencana usaha KSP; Ø Data BMN yang akan dijadikan objek KSP; Ø Usulan besaran kontribusi tetap dan Persentase pembagian keuntungan pelaksanaan KSP; Ø Jangka waktu KSP;
Objek KSP Peruntukan KSP Nilai BMN Besaran Kontribusi Tetap q Presentase Pembagian Keuntungan q Jangka Waktu KSP q q q q
PENANDATANGAN KSP
4 PELAKSANAAN KSP ü J a n g k a W a k t u K S P paling lama 30 (tiga puluh) tahun ü D a p a t d i l a k u k a n perpanjangan
Apabila PT. Pelindo (Persero) akan mengembangkan fasilitas di luar lingkup KSP dengan menggunakan dana sendiri, maka dapat dilakukan dengan mekanisme KONSESI/ KSPI dengan Pemerintah 88
KERJASAMA PEMANFAATAN LOKASI PELABUHAN YANG SIAP DILAKUKAN KERJASAMA PEMANFAATAN (KSP)
No
Badan Usaha Pelabuhan
Penyelenggara Pelabuhan
Lokasi
1
PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero)
KSOP Gunung Sitoli
Gunung Sitoli (Sumut)
2
PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero)
KSOP Sintete
Sintete (Kalbar)
3
PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero)
KSOP Badas
Sumbawa (NTT)
KSOP Lembar
Lombok Barat (NTB)
KSOP Bima
Kota Bima (NTB)
KSOP Kendari
Bungkutoko (Sultra)
KSOP Arar
Sorong (Papua Barat)
KSOP Bitung
Bitung (Sulut)
KSOP Manokwari
Manokwari (Papua Barat)
KSOP Merauke
Merauke (Papua)
4
PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero)
Sambil menunggu proses penyelesaian perjanjian kerjasama pemanfaatan dapat dilakukan kerjasama operasi sementara kepada PT. Pelindo (Persero) untuk mengoperasikan fasilitas Pelabuhan yang dibiayai dengan dana APBN
9
5 BANDARA YANG DIUSULKAN KERJASAMA PEMANFAATAN DENGAN BUMN SESUAI ARAHAN MENHUB....1 No
Bandara
Posisi Saat Ini
Usulan Kerjasama
Tindak Lanjut
1
Samarinda Baru - Samarinda
• Sudah serah terima aset tanah, bangunan dan peralatan dari Pemprov Kalimantan Timur kepada Kemenhub • Masih terdapat penyelesaian pekerjaan sisi udara (mul1years APBD) • Target peresmian Januari 2017
Sebaiknya menunggu penyelesaian pekerjaan mul1years dan serah terima aset hasil pekerjaan
• Koordinasi dengan Pemda untuk penyelesaian pekerjaan dan rencana serah terima hasil pekerjaan dari Pemprov ke Kemenhub • Segera setelah terima aset, dikoordinasikan dengan PT. AP I untuk proses kerjasama
2
Hananjoedin Tanjungpandan
• Bandar Udara yang dikelola UPBU Ditjen Hubud • Sudah diusulkan BLU ke Kemenkeu, dan telah dilakukan asistensi/review 3 kali oleh Kemenkeu
• Menunggu persetujuan BLU selesai • Yang dimungkinkan dapat dikerjasamakan adalah per kegiatan antara lain pengelolaan terminal, kargo, hotel transit.
• Koordinasi dengan Kemenkeu untuk percepatan penetapan BLU • Segera setelah penetapan BLU, dikoordinasikan dengan PT. AP II untuk proses kerjasama
10
5 BANDARA YANG DIUSULKAN KERJASAMA PEMANFAATAN DENGAN BUMN SESUAI ARAHAN MENHUB....2 No
Bandara
Posisi Saat Ini
Usulan Kerjasama
Tindak Lanjut
3
Kalimarau - Berau
Aset tanah dan terminal masih milik Pemkab. Berau dan belum dilakukan serah terima ke Kemenhub karena sebagian anggota DPRD Jdak setuju untuk diserahkan
Menunggu penyelesaian serah terima aset
• Koordinasi dengan Pemda untuk penyelesaian serah terima aset dari Pemkab Berau ke Kemenhub • Segera setelah terima aset, dikoordinasikan dengan PT. AP I untuk proses kerjasama
4
Radin Inten II - Lampung
Sudah diusulkan BLU ke Kemenkeu, dan telah dilakukan asistensi/review dan penilaian oleh Kemenkeu
Menunggu persetujuan • Koordinasi dengan Kemenkeu BLU selesai untuk percepatan penetapan BLU • Segera setelah penetapan BLU, dikoordinasikan dengan PT. AP II untuk proses kerjasama
5
Juwata - Tarakan
Sudah diusulkan BLU ke Kemenkeu, dan telah dilakukan asistensi/review dan penilaian oleh Kemenkeu
Menunggu persetujuan • Koordinasi dengan Kemenkeu BLU selesai untuk percepatan penetapan BLU • Segera setelah penetapan BLU, dikoordinasikan dengan PT. AP I untuk proses kerjasama
11
BENTUK KERJA SAMA PEMERINTAH TERHADAP SATKER BLU 1. Dasar: PMK No.136 Tahun 2016 tentang Pengelolaan aset Pada Badan Layanan Umum (BLU); 2. Mitra kerja sama:terdiri atas: Pemda, BUMN, BUMD, BLU, BLU Daerah, Perusahaan Swasta, Yayasan, Koperasi dan/atau Perseorangan; 3. Pelaksanaan pengelolaan aset dapat dilakukan dengan mekanisme Kerja Sama Operasional (KSO) atau Kerja Sama Manjemen (KSM); 4. Naskah perjanjian untuk KSO Tanah dan Bangunan dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun, dibuat dihadapan notaris; 5. Pendapatan KSO/KSM dicatat sebagai PNBP BLU dan dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLU sesuai Rencana Bisnis Anggaran (RBA); 6. Tanah milik BLU yang akan didirikan bangunan diatasnya oleh Mitra pada KSO Tanah dan Bangunan pada saat penyerahan direklasifikasi menjadi Aset Lainnya pada BLU berupa aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada neraca BLU; 7. Pemimpin BLU menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diperlukan sebagai pelaksanaan ketentuan dalam peraturan tersebut. 12
BADAN LAYANAN UMUM Di lingkungan Kementerian Perhubungan, terdapat beberapa bentuk layanan umum yang dapat dikelola secara lebih efekJf dan efisien melalui pola BLU ini, seperJ : 1. BLU Perhubungan Darat, melipuJ : Terminal Tipe A; 2. BLU Perhubungan Laut, melipuJ : BLU Pelabuhan di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Maluku dan Papua, BLU Navigasi Pelayaran; 3. BLU Perhubungan Udara, melipuJ : BLU di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Maluku dan Papua, BLU Kelaikan Udara dan Pengoperasian Udara, BLU Kesehatan Penerbangan, BLU Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan; 4. BLU BPSDMP, melipuJ : BP3IP Jakarta, STIP Marunda-Jakarta, PIP Makasar, PIP Semarang, Poltekpel Surabaya, ATKP Surabaya, PKTJ Tegal, STTD Bekasi, STPI Curug Tangerang, ATKP Medan, BP2IP Barombong, BP2IP MalahayaJ Aceh, ATKP Makasar, BP2IP Tangerang, LP3 Banyuwangi, BP2IP Sorong, BPPTD Bali, API Madiun, BPPTD Palembang, BPP PNB Palembang, BPP PNB Jayapura, Tangerang, BPPTL Jakarta 5. Satker BPSDMP yang proses menjadi PK-BLU, melipuJ :, BP2IP Padang Pariaman, BP3 Curug ;
13 13
Kementerian Perhubungan Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta Pusat
