KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PAPARAN MENTERI DALAM NEGERI “PENYUSUNAN ANGGARAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH”
Samarinda, 4 April 2016 KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI LANDASAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
UU 25/2004
UU 17/2003
UU 32/2004
PP
PP
UU 1/2004
PP
UU 15/2004
UU 33/2004
PP
misal: SAP, dstnya
PP 58/2005 UU 23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah
(Omnibus Regulation) PERMENDAGRI 13/06 PERMENDAGRI 59/07
PP 2/12 PP 38/07 PP 41/07
PERMENDAGRI 21/11 PP 24/05 PERMENDAGRI 32/11 & 39/12
PERMENDAGRI 64/13
PP 71/10
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TUJUAN DAN DISAIN UTAMA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 1. Mempertajam esensi sistem penyelenggaraan pemerintahan Daerah. 2. Memperjelas distribusi kewenangan (distribution of authority) dan memperjelas derajat pertanggungjawaban (clarity of responsibility) pada level penyelenggaraan pemerintahan daerah. Money Follows Fuction KELOLA
UU 23/2014
Pemerintahan Daerah
RKPD
IMPLE MENTA SI
KEWAJIBAN Urusan • Wajib • Pilihan
&
• Penda
patan • Belanja • Pembi ayaan
Pengelolaan Keuda
HAK
PP 58
Masyarakat 1. Kesejahteraan Rakyat 2. Demokratisasi 3. Otonomi 4. Efisiensi & Efektivitas Sumber daya 5. Pemberdayaan masyarakat
Perhatikan kaidah aturan hukum yang lain UU/PP/Perpres, dll
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SINKRONISASI KEBIJAKAN PUSAT DAN KEBIJAKAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Pendanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Pasal 282 UU 23/2014 (1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD. (2) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah didanai dari dan atas beban APBN. (3) Administrasi pendanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpisah dari administrasi pendanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Prinsip ”Money Follows Function” Pendanaan atas fungsi-fungsi pemerintahan dilakukan berdasarkan pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pusat didanai dari
APBN Termasuk kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan
Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari
APBD
U R U S A N P E M E R I N TA H A N (Berdasarkan Pasal 9, 10, 11, 12, 13 dan 25 UU No. 23 Tahun 2014 )
ABSOLUT
1. 2. 3. 4. 5. 6.
POLITIK LUAR NEGERI PERTAHANAN KEAMANAN YUSTISI MONETER & FISKAL NASIONAL 7. AGAMA (Pasal 9)
1. 2.
Dilaksanakan sendiri Dilimpahkan Wew. Kpd Ins Vert di Drh Atau Gub sbg Wkl Pem Pus Berd Asas Dekon
PEMERINTAHAN UMUM (Pasal 25)
KONKUREN
WAJIB YAN DASAR (Pasal 12 Ayat 1 )
SPM
PILIHAN (Pasal 12 Ayat 3) NON YAN DASAR (Pasal 12 Ayat 2)
Dibagi berdasarkan kriteria Eksternalitas, Akuntabilitas dan Efisiensi
DESENTRALISASI
URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN PILIHAN
WAJIB Berkaitan dengan pelayanan dasar
1. pendidikan; 2. kesehatan; 3. pekerjaan umum & penataan ruang; 4. perumahan rakyat & kawasan pemukiman; 5. ketentraman & ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; 6. sosial.
Tidak berkaitan dengan pelayanan dasar
1. tenaga kerja; 2. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak; 3. pangan; 4. pertanahan; 5. lingkungan hidup; 6. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 7. pemberdayaan masyarakat dan desa; 8. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. perhubungan; 10.komunikasi dan informatika; 11.koperasi, usaha kecil, dan menengah; 12.penanaman modal; 13.kepemudaan dan olah raga; 14.statistik; 15.persandian; 16.kebudayaan; 17.perpustakaan; dan 18.kearsipan.
1. kelautan dan perikanan; 2. pariwisata; 3. pertanian; 4. kehutanan; 5. energi dan sumberdaya mineral; 6. perdagangan; 7. perindustrian; dan 8. transmigrasi
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 283 UU 23/2014 (1) Pengelolaan keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan. (2) Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
PERAN PEMDA DAN DPRD DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DPRD
PEMDA
Perencanaan
Pembentukan Perda
Pelaksanaan Penatausahaan
Anggaran
APBD Pelaporan
Pengawasan
P-jawaban Pengawasan
MEKANISME PENGANGGARAN DALAM KONTEKS TUGAS DAN WEWENANG
KEPALA DAERAH
DPRD
Pasal 65 ayat (1) huruf d UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tugas KDH adalah “menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama”
Pasal 101 ayat (1) huruf b dan Pasal 154 ayat (1) huruf b UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, tugas dan wewenang DPRD adalah “membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda Provinsi/Kab/Kota tentang APBD Provinsi/Kab/Kota yang diajukan Gubernur/Bupati/Walikota”
FUNGSI ANGGARAN
pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda Provinsi /Kab/Kota tentang APBD yang diajukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota
1. Membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh Gubernur/Bupati/Walikota berdasarkan RKPD; 2. Membahas rancangan Perda Provinsi/Kab/Kota tentang APBD Provinsi/Kab/Kota ; 3. Membahas rancangan Perda Provinsi tentang perubahan APBD Provinsi/Kab/Kota; dan 4. Membahas rancangan Perda Provinsi/Kab/Kota tentang Pertanggungjawaban APBD Provinsi/Kab/Kota . Pasal 99 dan Pasal 152 UU 23/2014
PASAL 311-313 UU 23/2014 Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundangundangan untuk memperoleh persetujuan bersama. Kepala daerah yang tidak mengajukan rancangan Perda tentang APBD dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan. Rancangan Perda dibahas kepala daerah bersama DPRD dengan berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama. Atas dasar persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah, kepala daerah menyiapkan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD dan rancangan dokumen pelaksanaan anggaran.
Lanjutan…. Pasal 312 UU 23/214: Ayat (1) Kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun. Ayat (2) DPRD dan kepala daerah yang tidak menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan. Ayat (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD apabila keterlambatan penetapan APBD disebabkan oleh kepala daerah terlambat menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD dari jadwal yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lanjutan…. Apabila kepala daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) Hari sejak disampaikan rancangan Perda tentang APBD oleh kepala daerah kepada DPRD, kepala daerah menyusun dan menetapkan Perkada tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan. Rancangan Perkada dapat ditetapkan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri bagi Daerah provinsi dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Daerah kabupaten/kota.
PRINSIP PENGANGGARAN Semua penerimaan baik dalam bentuk uang, maupun barang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD; Seluruh pendapatan, belanja dan pembiayaan dianggarkan secara bruto; Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dpt dicapai serta berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan; dan Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah cukup dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
STRATEGI PENYUSUNAN APBD
Menerapkan
Prinsip
Efisiensi,
Efektifitas,
Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi;
Keterpaduan dan Sinkronisasi Antar Kegiatan; Disesuaikan dengan TUPOKSI SKPD dan Urusan yang menjadi Kewenangan Daerah;
Taati Jadwal sesuai dengan Tahapan Penyusunan APBD.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Jadwal Penyusunan & Penetapan RAPBD NO
URAIAN
WAKTU
KET
1.
Penyusunan RKPD
Awal Bulan Mei
2.
Penyampaian KUA dan PPAS oleh TAPD kpd Minggu I Bulan Juni KDH
1 Minggu
3.
Penyampaian KUA dan PPAS oleh KDH kpd Awal Minggu ke-2 (dua) Bulan Juni DPRD
6 Minggu
4.
KUA dan PPAS disepakati antara KDH & DPRD
5.
SE KDH perihal Pedoman RKA-SKPD dan RKA- Awal Bulan Agustus PPKD
1 Minggu
6.
Penyusunan RKA-SKPD & RKA-PPKD
Agustus s/d September
7 Minggu
7.
Penyampaian RAPBD kpd DPRD
Minggu pertama Bulan Oktober
8.
Pengambilan Kep.Bersama (DPRD & KDH)
Paling lama 1 (satu) Bulan sebelum TA yang bersangkutan (tgl 30 Nopember)
9.
Hasil evaluasi RAPBD
15 hari kerja ( bulan Desember)
10.
Penetapan Perda ttg APBD & Raperkada ttg Akhir Desember (31 Desember) Penjabaran APBD sesuai dgn hasil evaluasi
Akhir Bulan Juli
8 Minggu
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Terima Kasih
