MENTERI DALAMNEGERIDANOTONOMI DAERAH INDONESIA R EPUBLIK KEPUTUSAN MENTERI DAERAH DALAMNEGERIDANOTONOMI INDONESIA R EPUBLIK NOMOR53 TAHUN2OOO . . TENTANG GERAKANPEMBERDAYAAN DANKESEJAHTERAAN KELUARGA MENTERI DALAMNEGERIDANOTONOMI DAERAH, Menimbang : a. bahwaterwujudnyakualitassumberdaya manusia yangditentukan olehtingkatkesejahteraan keluarga perlu dilakukanoleh seluruh komponenbangsa secara bersama-sama,terpadu, terencana dan berkelanjutan; yang sejahtera, b. bahwauntuk tenvujudnya kelua5ga maka kegiatanpembinaankesejahteraan keluarga perluditingkatkan dan diintensifkan menjadiGerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga; c. bahwaGerakanPemberdayaan dan Kesejahteraan perluditetapkan Keluarga denganKeputusan Menter,i ' DalamNegeridan OtonomiDaerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Republik lndonesiaNomor 10 Tahun1992tentangPer:kembangan Kependudukan dan Pembangunan KeluargaSejahtera(Lembaran NegaraTahun1992Nomor35 TambahanLembaran NegaraNomor3475): 376
Republik lndonesia Nomor 22 2. Undang-Undang Pemerintahan Daerah 1999 tentang fahun (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Lembaran NegaraNomor3839); fambahan Republik lndonesia Nomor 25 3. Undang-Undang Keuangan antara Fahun1999tentangPerimbangan (Lembaran Daerah Negara PemerintahPusat dan Lembaran Negara Tahun1999NomorT2,Tambahan Nomor3 84 8); RepublikIndonesiaNonror25 4. PeraturanPemerintah Tahun 2000 tentangKewenanganPemerintahdan PropinsisebagaiDaerahOtonom; Kewenangan Noinor64 Tahun 5. KeputusanMenteriDalam*fii;"Oati 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa. TemuLKMDTingkatNasionaldi Memperhatikan: 1. HasilKesepakatan 18- 21 Juli2000; B a n dung tanggal RapatKerjaNasionalLuarBiasaPKK 2. Kesepakatan di BandungTanggal31 Oktober- 21 Nopember 2000: MEMUTUSKAN
}
Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH TENTANG GERAKAN PEMKELUARGA BERDAYAAN DANKESEJAHTERAAN BAB I UMUM KETENTUAN Pasal1 iniyangdimaksud dengan: DalamKeputusan
377
(1)GerakanPemberdayaan Keluarga,selanjutnya dan Kesejahteraan yang gerakan nasional tumbuhdari,olehdan ciisingkat PKK,adalah sebagaimotorpenggeraknya denganperempuan untukmasyarakat, majudanmandiri; keluargabahagia,sejahtera, menujutenruujudnya yang''rerdiridari (2)Keluarga adalahunit terkecildalam masyarakat suamiistriatausuamiistridan anaknyaatauayahdan anaknyaatau ibudananaknya; atas (3)Keluarga sejahteraadalahkeluargayangdibentukberdasarkan perkawinan yang sah, mampumemenuhikebutuhanhidupmental spiritualdan fisikmaterialyanglayak,bertaqwakepadaTuhanYang MahaEsa, memilikihubunganyang serasi,selarasdan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakatdan lingkungan; (4)Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi tentang terpenuhinya kebutuhandasar manusiadari setiap anggota keluargasecara material,sosial,mentaldan spiritualsehinggadapat hidup layak sebagaimanusiayangbermartabat; (5)Programpokok PKK adalahprogramdalam memenuhikebutuhan keluarga; kesejahteraan dasaruntukterwujudnya (6)TimPenggerakPKK adalahmitrakerjapemerintah, dan organisasi yang. berfungsisebagai fasilitator,perencana, kemasyarakatan, pelaksana,pengendali tingkat dan penggerakpada masing-masing programPKK; pemerintahan untukterlaksananya (7)BadanPenyantunTim PenggerakPKK adalahBadanPendukung ProgramPKK; yang beradadibawah (8)KelompokPKK adalah kelompok-kelompok Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahanyang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan ataukegiatan; (9)Kelompok DasaWismaadalahKelompokyang terdiridari 1O- 20 kepalakeluarga,diketuaioleh salah seorangketua yang dipilih, program sebagaikelompokpotensialterdepandalam pelaksanaan PKK.
378
BAB II TUJUANDANSASARAN Pasal2 GerakanPKKbertujuanmemberdayakan keluargauntukmeningkatkan kesejahteraanlahir bathin menuju tenrvujudnyakeluarga yang berbudaya, bahagia,sejahtera,maju,mandiri,hidupdalamsuasana harmonisyangdilandasikeimanandan ketaqwaan kepadaTuhanYang Ma h aE sa ; Pasal3 Sasaran,G.egakqn PKK adalahkeluargadi perdesaandan perkotaan yang perlu ditingkatkandan dikembangkankemampuan dan kepribadian dalambidang: (1)Mentalspiritual, meliputisikapdan perilakusebagaiinsanhamba Tuhan, anggota masyarakatdan warga negara dinamis dan Dasar bermanfaat,berdasarkanPancasiladan Undang-Undang 1945; (2)Fisikmaterial,yang meliputipangan,sandang,papan,kesehatan, kesempatankerja yang layak serta lingkunganhidup yang lestari pendidikan, pengetahuan melaluipeningkatan dan keterampilan. BAB III PROGRAMGERAKANPKK Pasal4 (1)ProgramPokokGerakanPKK meliputi: a. Penghayatandan PengamalanPancasila; b. GotongRoyong; c. Pangan; d. Sandang; e. Perumahandan tata laksanarumahtangga; f. Pendidikandan keterampilan; g. Kesehatan;
379
h. Pengembangan kehidupan berkoperasi; i. Pelestarian lingkurigan hidup; j. Perencanaan sehat. (2)Rinciankegiatandari programpokoksebaEaimana dimaksuddalam ayat (1) dapatdijabarkan olehTP. PKK,sesuaisituasikondisidan prioritaskebutuhanmasyarakat dari sumber setempatdan dukungan dayayangada. BAB IV PERANSERTA MASYARAKAT, LEMBAGAMASYARAKAT, DUNIAUSAHADAN PEMERINTAH, LEMBAGA LEMBAGAINTERNASIONAL Pasal5 Untuk mengoptimalkankegiatan gerakan PKK perlu dukungan masyarakat,' lembaga masyarakat,lembagapemerintah,dan dunia yang usaha bekerjasama dalambentukkemitraansebagaitanggung jawab sosial seluruh komponen bangsa dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga. Pasal6 Pelbksanaankegiatan Ger.akanPKK dapat dilakukanbekerjasama dengan lernbaga-lembaga asing/internasional, dengan berpedoman yangberlakui kepadaperaturanperundang-undangan BAB V PELAKSANAAN KEGIATAN BagianPertama Fengorganisasian Pelaksanaan
t
Pasal7 (1)Untuk menggerakkan,memfasilitasidan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatanGerakanPKKdibentukTirnPenggerak PKKdi Pusat,Propinsi,Kabupaten/Kota, dan Desa/Kelurahan; Kecamatan, 380
(2)TimPenggerak dapat membentuk kelompok PKK Desa/Kelurahan PKK bersadarkankewilayahanatau kegiatan,serta membentuk kelompok Dasawisma; prcCIram (3)Sebagai kelompokpotentialterdepandalam pelaksanaan kelompokDasawisma. PKKmasyarakat dapatmembentuk Pasal8 yang (1)TimPenggerak unsur-unsur masyarakat PKK beranggotakan mau, mampu dan peduli terhadapusaha pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga; (2)Keanggotaan seseorang dalam Tim Penggerak PKK bersifat perorangan dantidakmewakilisuatuorganisas_i ataulembaga; Pasal9 (1)Di Pusat,KetuaUmum Tim PenggerakPKK adalahlstri Menteri DalamNegeridan OtonomiDaerah; (2)DiPropinsi,Kabupaten/Kota dan Kecamatan,KetuaTim Penggerak dan lstriCamat; PKKadalahlstriGubernur,lstriBupatiAl/alikota (3)Di Desa/Kelurahan Ketua Tim penggerak PKK adalah Tokoh masyarakat,yang mekanismepemilihandan pengangkatannya diserahkan kepadadaerahmasing-masing; (4)Dalamhal MenteriDalam Negeridan Otonorli Daerah,Gubernur, BupatiMalikota, dan Camatadalahp"t"tpr"ri, maka KetuaUmum dan Ketua Tim Penggerak PKK ditunjuk oleh pejabdt yang bersangkutan. Pasal10 (1)KeanggotaanTim Penggerak PKK Pusat ditetapkandengan KeputusanMenteriDalamNegeridan OtonomiDaerah; (2)KeanggotaanTim Penggerak PKK Propinsi, Kabupaten/Kota, ditetapkandengan Keputusan Kecamatandan Desa/Kelurahan Gubernur, BupatiA//alikota,Camat dan Kepala Desa/Kepala Kelurahan: 381
(3)lstri Kepala Desa/KepalaKelurahan,sebagai FasilitatorTim Penggerak PKKDesa/Kelurahan; Pasal11 pelaksanaan prigramGerakanPKK perludibentuk Untukmendukung BadanPenyantun di setiaptingkatkepengurusan PKK. Tim Penggerak Pasal12 Susunankeanggotaannya Badan PenyantunTim PenggerakPKK adalah: (1)DiPusat,diketuaioleh MenteriDalamNegeridan OtonomiDaerah parapimpinan terdiridari instansi dengananggota danlembagayang membidangi tugasLug*"rcriiberdayaan dan kesejahteraa n keluarga, sertaparatokohmasyarakat. (2)Di Propinsi,Kabupaten/Kota, Kecamatandan Desa/Kelurahan, diketuaioleh Gubernur,BupatiMalikota, Camat dan KepalaDesa/ dengananggotaterdiridari parapimpinaninstansi KepalaKelurahan dan lembagayang membidangitugas{ugas pemberdayaan dan kesejahteraan keluargasertaparatokohmasyarakat. Pasalt3 (1)Di Pusat,keanggotaan BadanPenyantun ditetapkan oleh Menteri DalamNegeridan OtonomiDaerah; l (2)Di Propinsi,Kabupaten/Kota, Desa/Kelurahan Kecamatan, keanggotaan BadanPenyantun Tim Penggerak PKK ditetapkanoleh Gubernur,BupatiMalikota, CamatdanKepalaDesa/Kepala Kelurahan. Pasal14 (1)Hubungan kerjaantarTim PenggerakPKK bersifatkonsultatifdari koordinatif, (2)Hubungan kerjaantarTim PenggerakPKK denganpemerintah dan lembaga-lembaga lainnya yang memiliki kepedulianterhadap pemberdayaan dan kesejahteraan keluargasebagaimisi universal, bersifatkemitraan; 382
(3)Hubungankerja antara Tim PenggerakPKK dengan Badan Penyantun bersifatkonsultatif. BagianKedua SumberPembiayaan KegiatanGerakanPKK Pasal15 GerakanPKKdibiayaioleh: Kegiatan gotongroyongmasyarakat; (1)Swadaya (2)Anggararr Pendapatan dan dan BelanjaDesa,AnggaranPendapatan BelanjaDaerahdanAnggaranPendapatan danBelanjaNegara; ri:r::ir*'-(3)Sumber dana luar negeri sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan yangberlaku;
(4)sumber-sumber lainyanssah :lfirensikat. Pemantauan,Evaluasidan Pelaporan Pasal16 (1)Pemantauan, pelaksanaan evaluasidan pelaporan kegiatanGerakan PKK dilakukan oleh Tim Penggerak PKK Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamata n dan Desa/Kel urahan; pelaksanaan (2)SistemPemantauan, kegiatan evaluasidan pelaporan gerakanPKKditetapkanolehTim Penggerak hasil PKKberdasarkan musyawarah. BABVI KETENTUAN PENUTUP Pasal17 ini akandiaturlebihlanjut Hal-halyang belumdiaturdalamKeputusan olehKetuaUmumTim Penggerak PKK. 383
Pasal18 ,Denganberlakunya ini, maka KeputusanMenteriDalam Keputusan Negeri Nomor 28 Tahun 1984 tentang PembinaanKesejahteraan berlakulagi. Keluargadinyatakan tiC,ak Pasal19 Keputusan ini berlakusejaktanggalditetapkan. di Jakarta Ditetapkan 2000 Padatanggal2l Desember DALAMNEGERI MENTERI ..::...'':.'DANoToNoM|DAERAH ttd. SOEDIRDJA SURJADI :
T E MB U S A N : kepada ini disampaikan SuratKeputusan Republik lndonesia; 1. Yth. BapakPresiden lndonesia; Republik 2. Yth. lbuWakilPresiden .L Nasional;" 3. Yth. Sdr.ParaMenteriKabinetPersatuan NonDepartemen; Lembaga 4. Yth.Sdr.Pimpinan 5. Yth. Sdr:. Para SekretarisJenderal,lnspekturJenderal,Direktur masing-masing Jenderaldan KepalaBadandalamlingkungan Departemen; seluruhlndonesia; 6. Yth.Sdr.Gubernur seluiuhIndonesia. 7. Yth. Sdr.BupatiAffalikota
384
