KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 53 TAHUN 2000 TENTANG GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH, Menimbang : a. bahwa terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang ditentukan oleh tingkat kesejahteraan keluarga perlu dilakukan oleh seluruh komponen bangsa secara bersama-sama, terpadu, terencana dan berkelanjutan; b. bahwa untuk terwujudnya keluarga yang sejahtera, maka kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga perlu ditingkatkan dan diintensifkan menjadi Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga; c. bahwa Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah. Mengingat
: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.
Memperhatikan : 1. Hasil Kesepakatan Temu LKMD Tingkat Nasional di Bandung tanggal 18-21 Juli 2000; 2. Kesepakatan Rapat Kerja Nasional Luar Biasa PKK di Bandung Tanggal 31 Oktober - 2 Nopember 2000; MEMUTUSKAN: Menetapkan
: KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH TENTANG GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : (1) Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, selanjutnya disingkat PKK,
adalah gerakan nasional yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat, dengan perempuan sebagai motor penggeraknya menuju terwujudnya keluarga bahagia, sejahtera, maju dan mandiri; (2) Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya; (3) Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup mental spiritual dan fisik material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Mana Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan; (4) Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi tentang terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dari setiap anggota keluarga secara material, sosial, mental dan spiritual sehingga dapat hidup layak sebagai manusia yang bermartabat; (5) Program pokok PKK adalah program dalam memenuhi kebutuhan dasar untuk terwujudnya kesejahteraan keluarga; (6) Tim Penggerak PKK adalah mitra kerja pemerintah, dan organisasi kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program PKK; (7) Badan Penyantun Tim Penggerak PKK adalah Badan Pendukung Program PKK; (8) Kelompok PKK adalah kelompok-kelompok yang berada dibawah Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan atau kegiatan; (9) Kelompok Dasa Wisma adalah Kelompok yang terdiri dari 10-20 kepala keluarga, diketuai oleh salah seorang ketua yang dipilih, sebagai kelompok potensial terdepan dalam pelaksanaan program PKK. BAB II TUJUAN DAN SASARAN Pasal 2 Gerakan PKK bertujuan memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan lahir bathin menuju terwujudnya keluarga yang berbudaya, bahagia, sejahtera, maju, mandiri, hidup dalam suasana harmonis yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; Pasal 3 Sasaran Gerakan PKK adalah keluarga di perdesaan dan perkotaan yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan kemampuan dan kepribadian dalam bidang: (1) Mental spiritual, meliputi sikap dan perilaku sebagai insan hamba Tuhan, anggota masyarakat dan warga negara dinamis dan bermanfaat, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; (2) Fisik material, yang meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, kesempatan kerja yang layak serta lingkungan hidup yang lestari melalui peningkatan pendidikan, pengetahuan dan keterampilan. BAB III PROGRAM GERAKAN PKK Pasal 4 (1) Program Pokok Gerakan PKK meliputi : a. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila; b. Gotong Royong; c. Pangan; d. Sandang;
e. Perumahan dan tata laksana rumah tangga; f. Pendidikan dan keterampilan; g. Kesehatan; h. Pengembangan kehidupan berkoperasi; i. Pelestarian lingkungan hidup; j. Perencanaan sehat. (2) Rincian kegiatan dari program pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dijabarkan oleh TP. PKK, sesuai situasi kondisi dan prioritas kebutuhan masyarakat setempat dan dukungan dari sumber daya yang ada. BAB IV PERANSERTA MASYARAKAT, LEMBAGA MASYARAKAT, LEMBAGA PEMERINTAH, DUNIA USAHA DAN LEMBAGA INTERNASIONAL Pasal 5 Untuk mengoptimalkan kegiatan gerakan PKK perlu dukungan masyarakat, lembaga masyarakat, lembaga pemerintah, dan dunia usaha yang bekerja sama dalam bentuk kemitraan sebagai tanggung jawab sosial seluruh komponen bangsa dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga. Pasal 6 Pelaksanaan kegiatan Gerakan PKK dapat dilakukan bekerjasama dengan lembagalembaga asing/internasional, dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB V PELAKSANAAN KEGIATAN Bagian Pertama Pengorganisasian Pelaksanaan Pasal 7 (1) Untuk menggerakkan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Gerakan PKK dibentuk Tim Penggerak PKK di Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan; (2) Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan dapat membentuk kelompok PKK bersadarkan kewilayahan atau kegiatan, serta membentuk kelompok Dasawisma; (3) Sebagai kelompok potensial terdepan dalam pelaksanaan program PKK masyarakat dapat membentuk kelompok Dasawisma. Pasal 8 (1) Tim Penggerak PKK beranggotakan unsur-unsur masyarakat yang mau, mampu dan peduli terhadap usaha pemberdayaan dan kesejahteraan kcluarga; (2) Keanggotaan seseorang dalam Tim Penggerak PKK bersifat perorangan dan tidak mewakili suatu organisasi atau lembaga; Pasal 9 (1) Di Pusat, Ketua Umum Tim Penggerak PKK adalah Istri Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah; (2) Di Propinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan, Ketua Tim Penggerak PKK adalah Istri Gubernur, Istri Bupati/Walikota dan Istri Camat;
(3) Di Desa/Kelurahan Ketua Tim penggerak PKK adalah Tokoh masyarakat, yang mekanisme pemilihan dan pengangkatannya diserahkan kepada daerah masing-masing; (4) Dalam hal Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Gubernur, Bupati/Walikota, dan Camat adalah perempuan, maka Ketua Umum dan Ketua Tim Penggerak PKK ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan. Pasal 10 (1) Keanggotaan Tim Penggerak PKK Pusat ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah; (2) Keanggotaan Tim Penggerak PKK Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, Bupati/Walikota, Camat dan Kepala Desa/Kepala Kelurahan. (3) Istri Kepala Desa/Kepala Kelurahan, sebagai Fasilitator Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan Pasal 11 Untuk mendukung pelaksanaan program Gerakan PKK perlu dibentuk Badan Penyantun di setiap tingkat kepengurusan Tim Penggerak PKK. Pasal 12 Susunan keanggotaannya Badan Penyantun Tim Penggerak PKK adalah : (1) Di Pusat, diketuai oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan anggota terdiri dari para pimpinan instansi dan lembaga yang membidangi tugas-tugas pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, serta para tokoh masyarakat. (2) Di Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan, diketuai oleh Gubernur, Bupati/Walikota, Camat dan Kepala Desa/Kepala Kelurahan dengan anggota terdiri dari para pimpinan instansi dan lembaga yang membidangi tugas-tugas pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga serta para tokoh masyarakat. Pasal 13 (1) Di Pusat, keanggotaan Badan Penyantun ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah; (2) Di Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan keanggotaan Badan Penyantun Tim Penggerak PKK ditetapkan oleh Gubernur, Bupati/Walikota, Camat dan Kepala Desa/Kepala Kelurahan. Pasal 14 (1) Hubungan kerja antar Tim Penggerak PKK bersifat konsultatif dan koordinatif; (2) Hubungan kerja antar Tim Penggerak PKK dengan pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya yang memiliki kepedulian terhadap pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sebagai misi universal, bersifat kemitraan; (3) Hubungan kerja antara Tim Penggerak PKK dengan Badan Penyantun bersifat konsultatif. Bagian Kedua Sumber Pembiayaan Kegiatan Gerakan PKK Pasal 15 Kegiatan Gerakan PKK dibiayai oleh : (1) Swadaya gotong royong masyarakat; (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; (3) Sumber dana luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (4) Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Bagian Ketiga Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pasal 16 (1) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Gerakan PKK dilakukan oleh Tim Penggerak PKK Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan; (2) Sistem Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan gerakan PKK ditetapkan oleh Tim Penggerak PKK berdasarkan hasil musyawarah. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 17 Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Umum Tim Penggerak PKK. Pasal 18 Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1984 tentang Pembinaan Kesejahteraan Keluarga dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 19 Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2000 MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH ttd, SURJADI SOEDIRDJA TEMBUSAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada 1. Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia; 2. Yth. Ibu Wakil Presiden Republik Indonesia; 3. Yth. Sdr. Para Menteri Kabinet Persatuan Nasional; 4. Yth. Sdr. Pimpinan Lembaga Non Departemen; 5. Yth. Sdr. Para Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal dan Kepala Badan dalam lingkungan masing-masing Departemen; 6. Yth. Sdr. Gubernur seluruh Indonesia; 7. Yth. Sdr. Bupati/Walikota seluruh Indonesia.
