KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI SOSIAL, MENTERI DALAM NEGERI MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, DAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 34/HUK/1996 NOMOR : 88 Tahun 1996 NOMOR : 0129/U/1996 NOMOR : 195 Tahun 1996
TENTANG
BANTUAN TERHADAP ANAK KURANG MAMPU, ANAK CACAT DAN ANAK YANG BERTEMPAT TINGGAL DI DAERAH TERPENCIL DALAM RANGKA PELAKSANAAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN
MENTERI SOSIAL, MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, DAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
Menimbang :
a. Bahwa dengan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Sosial dan Menteri Dalam Negeri Nomor 038/P/1984, Nomor 64 Tahun 1984, Nomor 43/HUK/KEP/VII/1984, dan Nomor 45 Tahum 1984 tanggal 19 Nopember 1984 telah ditetapkan Bantuan Terhadap Anak Kurang Mampu, Anak Cacat, dan Anak Bertempat Tinggal di Daerah Terpencil; b. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta peraturan pelaksanaannya, pada tanggal 2 Mei 1994 Presiden telah mencanangkan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun; c. Bahwa sehubungan Pendidikan Dasar 9 Tahun sebagai lanjutan dari Pendidikan Dasar 6 Tahun yang telah dilaksanakan, dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Bersama Empat Menteri sebagaimana tersebut dalam huruf a;
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1037); 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039); 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3143); 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara RI Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3153) 5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1989 Nomor 6,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3390); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1980 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial Bagi Penderita Cacat (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3179); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3206); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3367); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3412); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara RI Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3460); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pedidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara RI Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3461); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3485); 13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen; 14. Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1983 tentang Koordinasi Usaha Kesejahteraan Sosial Bagi Penderita Cacat; 15. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Depertemen Jo Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1995; 16. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak; 17. Keputusan Presiden Nomor 96/M jTahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI; 18. Keputusan Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 18/KEP/MENKO/KESRA/1994 tentang Koordinasi Pelaksaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
Memperhatikan :
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI SOSIAL, MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, DAN MENTERI AGAMA TENTANG BANTUAN TERHADAP ANAK KURANG MAMPU, ANAK CACAT, DAN ANAK YANG BERTEMPAT TINGGAL DI DAERAH TERPENCIL DALAM RANGKA PELAKSANAAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN
BAB I PENGERTIAN
Pasal 1
Dalam Keputusan Bersama ini yang dimaksud dengan :
a. Wajib belajar adalah gerakan nasional yangn diselenggarakan di seluruh Indonesia bagi Warga Negara Indonesia yang berusia 7 tahun sampai dengan 15 tahun untuk mengikuti pendidikan dasar atau yang setara sampai tamat; b. Pendidikan dasar adalah pendidikan umum yang lamanya sembilan tahun, diselenggarakan selama enam tahun di Sekolah Dasar dan tiga tahun di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau satuan pedidikan yang sederajat; c. Satuan Pendidikan dasar adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat yang meliputi : 1. Satuan pendidikan yang menyelenggarakan program 6 tahun yaitu Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Kecil, Sekolah Dasar Pamong, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Luar Biasa, Kelompok Belajar Paket A. Ujian Persamaan Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Pondok Pesantren, Sekolah Dasar Terpadu;
2. Satuan pendidikan yang menyelenggarakan program 3 tahun sesudah program 6 tahun yaitu Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Kecil, Sekolah Lanjutan Tinkat Pertama Luar Biasa, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Terpadu, Kelompok Belajar Paket B, Ujian Persamaan Sekolah Lanjutan jTingkat Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Tsanawiyah Terbuka, Pondok Pesantren, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Terbuka. d. Anak kurang mampu adalah anak usia 7 tahun sampai dengan 15 tahun yang karena keterbatasan kehidupan sosial ekonominya tidak dapat mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan dasar dengan wajar dalam rangka wajib belajar; e. Anak cacat adalah anak usia 7 tahun sampai dengan 15 tahun yang karena kecacatannya menurut ilmu kedokteran mempunyai kelainan fisik/jasmani dan/atau mental/rohani dan dalam keadaan tidak mampu, sehingga tidak dapat mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan dasar dengan wajar dalam rangka wajib belajar; f. Anak bertempat tinggal di daerah terpencil adalah anak usia 7 tahun sampai dengan 15 tahun yang karena kondisi alam dan kehidupan sosial ekonominya tidak mampu, belum sepenuhya terjangkau oleh proses pelayanan pembangunan khususnya dalam bidang pelayanan pendidikan dan oleh karenanya tidak dapat mengikuti pendidikan dasar dengan wajar dalam rangka wajib belajar. g. Bantuan adalah bantuan sosial yang sifatnya tidak tetap yang diberikan dalam jangka waktu tertentu kepada anak yang kurang mampu, anak cacat dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil dengan maksud agar anak tersebut dapat mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan dasar dengan wajar; h. Orang tua asuh adalah masyarakat, keluarga dan perseorangan yang memberikan bantuan berupa biaya dan/atau sarana kepada anak kurang mampu, anak cacat dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil agar mereka dapat mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan dasar dengan wajar dalam rangka wajib belajar; i. Pengasramaan adalah penempatan dalam suatu asrama sebagai salah satu bagian dari proses pelayanan pendidikan dan kesejahteraan sosial bagi anak kurang mampu, anak cacat dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil; j. Penyuluhan dan bimbingan sosial adalah suatu proses pemberian motivasi kepada keluarga dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam pendidikan anak kurang mampu, anak cacat dan anak bertempat tinggal di daerah terpencil demi pertumbuhan dan perkembangan anak dengan wajar baik rohani, jasmani maupun sosial; k. Instansi pembina adalah Instansi yang terdiri dari Departemen Sosial, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Agama dan Departemen Dalam Negeri; l. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II.
BAB II TUJUAN
Pasal 2
Pemberian bantuan kepada anak kurang mampu, anak cacat, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil bertujuan memberikan pelayanan kepada mereka agar dapat mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan dasar baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun masyarakat dengan wajar sampai tamat dalam rangka wajib belajar pendidikan dasar.
BAB III BANTUAN TERHADAP ANAK KURANG MAMPU, ANAK YANG BERTEMPAT TINGGAL DI DAERAH TERPENCIL DAN ANAK CACAT
Pasal 3
Bantuan kepada anak kurang mampu dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil diberikan dalam bentuk biaya dan/atau sarana pendidikan.
Pasal 4 Bantuan terhadap anak cacat diberikan dalam bentuk biaya dan/atau sarana pendidikan terutama pengasramaan dan/atau transportasi.
Pasal 5
Bantuan yang diberikan oleh orang tua asuh dapat disalurkan melalui organisasi sosial yang dibentuk atau yang ditunjuk oleh Menteri Sosial.
Pasal 6
Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 4 dan 5, disalurkan kepada Kepala Satuan Pendidikan Dasar atau orang tua/keluarga dari anak kurang mampu, anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil dan anak cacat untuk diteruskan kepada anak yang berhak.
Pasal 7
Penyelenggaraan pemberian bantuan dalam rangka wajib belajar bagi anak kurang mampu, anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil dan anak cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4,d an Pasal 5 diatur sebagai berikut :
a. Departemen Sosial menghimpun, menyalurkan dan/atau memberikan bantuan kepada anak kurang mampu, anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil dan anak cacat terhadap sumbangan sosial masyarakat yang diterima dan menyelenggarakan penyuluhan dan bimbingan sosial dalam rangka meningkatkan peran serta perorangan, keluarga dan/atau masyarakat untuk menjadi orang tua asuh; b. Departemen Dalam Negeri melaksanakan pembinaan umum; c. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan pendataan anak kurang mampu, mengajukan usul untuk memperoleh bantuan, menyelenggarakan pendidikan danmelaksanakan pembinaan pada satuan pendidikan dasar yang berada dalam lingkungannya; d. Departemen Agama melaksanakan pendataan anak kurang mampu, mengajukan usul untuk memperoleh bantuan, menyelenggarakan pendidikan, melaksanakan pembinaan agama pada satuan pendidikan dasar yang berada dalam lingkungannya; e. Pemerintah Daerah melaksanakan pendataan terhadap anak kurang mampu, anak yang bertempat tinggal didaerah terpencil dan anak cacat yang berada pada satuan pendidikan dasar dalam lingkungannya serta mengusahakan peningkatan pengadaan fasilitas belajar; f. Organisasi Sosial yang dibentuk atau ditunjuk oleh Menteri Sosial sebagaimana dimaksud Pasal 5 melaksanakan penyaluran bantuan yang diterima berdasarkan petunjuk Instansi Pembina.
BAB IV PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 8
1. Kepala Satuan Pendidikan Dasar yang menerima bantuan wajib menyampaikan laporan secara periodik kepada Menteri Sosial dan/atau kepada organisasi sosial yang dibentuk atau yang ditunjuk oleh Menteri Sosial. 2. Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tembusannya disampaikan kepada Instansi Pembina.
Pasal 9
1. Organisasi Sosial yang menerima dan menyalurkan bantuan dalam rangka wajib belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 memberikan laporan kepada Menteri Sosial secara periodik mengenai bantuan yang diterima dan yang disalurkan. 2. Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Tembusannya disampaikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri.
Pasal 10
1. Setiap Instansi Pembina melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan Bersama ini. 2. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri oleh masing-masing Instansi Pembina.
BAB V KOORDINASI DAN PENGAWASAN
Pasal 11
Tim koodinasi wajib belajar mengadakan koordinasi dan pengawasan atas pelaksanaan bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, anak cacat dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
BAB VI PEMBIAYAAN
Pasal 12
Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing Instansi Pembina dan Organisasi Sosial yang dibentuk atau yang ditunjuk oleh Menteri Sosial.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
Petunjuk pelaksanaan Keputusan Bersama ini ditetapkan oleh Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Agama, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan lingkup tugas dan wewenangnya.
Pasal 14
Dengan ditetapkannya Keputusan Bersama ini, maka Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Sosial dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 038/P/1984, Nomor 64 Tahun 1984, Nomor 43/HUK/KEP/VII/1984. Nomor 45 Tahun 1984 dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 15
Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Mei 1996
MENTERI DALAM NEGERI,
MENTERI SOSIAL,
Ttd
ttd
MOH. YOGIE S.M
DRA. INTEN SOEWENO
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
Ttd
PROF. DR. –ING WARDIMAN DJOJONEGORO
MENTERI AGAMA, ttd Dr. TARMIZI TAHER
