KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN MENTERI DALAM NEGERI Nomor : KM1/KS001/MPSB-99 Nomor: 001/0/1999 Nomor: 1 Tahun 1999 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN WISATA BUDAYA MENTERI PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN MENTERI DALAM NEGERI Menimbang : a. bahwa wisata budaya luas di seluruh Indonesia merupakan kekayaan yang memiliki potensi untuk dikembangkan dan perlu dimanfaatkan sebagai penunjang peningkatan pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat; b. bahwa pemanfaatan wisata budaya tersebut dilaksanakan dengan tetap memperhatikan upaya perlindungan dan pelestarian; c. bahwa berdasarkan Keppres Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Departemen, maka terjadi perubahan susunan dan tata kerja Departemen, termasuk di dalamnya pembentukan Departemen Pariwisata, Seni dan Budaya; d. bahwa dengan semakin luasnya ruang lingkup penanganan di bidang wisata budaya, maka diperlukan penanganan yang lebih terarah, terpadu, dan terkoordinasi untuk mewujudkan pengembangan pariwisata, seni `dan budaya yang berdayaguna dan berhasilguna; e. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Bersama antara Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri tentang Pembinaan dan Pengembangan Wisata Budaya, sebagai pengganti Surat Keputusan Bersama Nomor KM 139/PW.004/MPPT-89, Nomor 0712A/U/1989 dan Nomor 70 Tahun 1989 tentang Pembinaan dan Pengembangan Obyek Wisata Budaya. Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah; 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan; 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya; 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1986 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Penyimpanan Benda Cagar Budaya di Museum; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan;
10. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Susunan Organisasi Departemen; 11. Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan; 12. Keputusan Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya Nomor KM-88/MPSB/1998 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pariwisata, Seni dan Budaya; 13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0222e/O/1980 tentang Orgnisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan; 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA; MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEM-BINAAN DAN PENGEMBANGAN WISATA BUDAYA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : a. Kebudayaan Bangsa adalah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budidaya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncakpuncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa. b. Wisata adalah Kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikma objek dan daya tarik wisata. c. Pariwisata adalah Segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan, objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. d. Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengai penyelenggaraan pariwisata. e. Obyek dan Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata. f. Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya adalah meliputi tradisi, seni budaya serta peningggalan sejarah dan purbakala, serta perwujudan ciptaan manusia lainnya yang menarik untuk di kunjungi/dinikmati oleh para wisatawan. g. Wisata Budaya adalah suatu bentuk kegiatan pariwisata dengan memanfaatkan kekayaan budaya. h. Produk Wisata adalah hasil keterpaduan atau rangkaian kegiatan dari aksesibilitas, kemudahan sarana pariwisata, sumber daya, jasa pelayanan dan obyek wisata yang dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh wisatawan. i. Sumber Daya Wisata adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya buatan dan sumber daya alam yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai obyek wisata untuk menunjang peningkatan pembangunan nasional dengan kesejahteraan masyarakat tanpa melupakan upaya pelestarian dan pengamanannya. j. Komisi Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan adalah suatu wadah konsultasi dan koordinasi non struktural yang dibentuk dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengembangan serta pemanfaatan wisata budaya. k. Peramu Budaya adalah seseorang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan mengolah dan menyajikan aspek-aspek kebudayaan.
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud koordinasi ini adalah untuk mengadakan konsultasi dan koordinasi antara jajaran Departemen Pariwisata, Seni dan Budaya, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan Departemen Dalam Negeri. Pasal 3 Koordinasi bertujuan untuk menggali, melestarikan, mengembangkan, memanfaatkan dan memberdayakan wisata budaya sebagai bagian dari kebudayaan bangsa guna terwujudnya pengembangan kepariwisataan dan kebudayaan yang berhasilguna dan berdayaguna. BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4 Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi kegiatan perencanaan, pengembangan, pembinaan dan pemberdayaan wisata budaya yang dilakukan secara terkoordinasi dengan memperhatikan upaya pelestarian dan perlindungan semua aspek fisik dan non fisik yang berhubungan dengannya. Pasal 5 Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 : a. Departemen Pariwisata, Seni dan Budaya, secara fungsional mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab memanfaatkan dan memberdayakan wisata budaya dalam rangka pengembangan pariwisata. b. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan secara fungsional mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab merencanakan, membina dan mengembangkan kebudayaan. c. Departemen Dalam Negeri secara fungsional melaksanakan pembiii umum. pengembangan wisata budaya secara terkoordinasi di tina Daerah. BAB IV ORGANISASI Pasal 6 Dalam rangka pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal dibentuk Komisi Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Wisata Budaya ( Tingkat Pusat dan Daerah, yang selanjutnya disebut KKPP Wisata Budayi pusat dan KKPP Wisata Budaya Daerah. Pasal 7 (1) Susunan keanggotaan KKPP Wisata Budaya Pusat terdiri dari: a. Pengarah, yaitu Direktur Jenderal Seni dan Budaya. Direktur Jenderal Pariwisata, Direktur Jenderai Kebudayaan, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, dan Direktur Jenderal Pembangunan Daerah. b. Ketua c. Wakil Ketua I d. Wakil Ketua II e. Sekretaris f. Wakil Sekretaris I g. Wakil Sekretaris II
h. Anggota (2) Ketua dan Wakil Ketua dijabat oleh Pejabat Eselon II dari Direktorat Jenderal Seni dan Budaya atau Direktorat Jenderal Pariwisata, atau Direktorat Jenderal Kebudayaan, atau Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, atau Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah. (3) Sekretaris dijabat oleh Pejabat Eselon HI dari Instansi Ketua, dan Wakil Sekretaris dijabat oleh Pejabat Eselon III dari Instansi Wakil Ketua. (4) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil Sekretaris dijabat secara bergilir selama 3 (tiga) tahun. (5) Anggota KKPP Wisata Budaya adalah Wakil-wakil instansi : a. Direktorat Jenderal Seni dan Budaya b. Direktorat Jenderal Pariwisata c. Direktorat Jenderal Kebudayaan d. Direktorat Jenderal PUOD e. Direktorat Jenderal Bangda. (6) Pembentukan KKPP Wisata Budaya Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ditetapkan oleh Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya. Pasal 8 (1) Susunan keanggotaan KKPP Wisata Budaya Daerah terdiri dari: a. Ketua b. Wakil Ketua c. Sekretaris d. Wakil Sekretaris e. Anggota (2) Ketua dan Wakil Ketua dijabat oleh Kepala Kanwil Depdikbud, atau Kepala Kanwil Depdikbud, atau Kepala Dinas Pariwisata Daerah Tingkat I (3) Sekretaris dijabat oleh Pejabat Eselon HI dari Instansi Ketua, dan Wakil Sekretaris dijabat oleh Pejabat Eselon III dari Instansi Wakil Ketua. (4) Anggota KKPP Wisata Budaya Daerah terdiri dari Wakil-wakil Instansi: a. Kanwil Depparsenibud; b. Kanwil Depdikbud; c. Dinas Pariwisata Daerah Tingkat I d. Dinas P&K/Dinas Kebudayaan Dati I e. Sekretariat Wilayah Dati I f. Badan Perencanaan Dati I g. Instansi lain yang dipandang perlu. (6) Pembentukan KKPP Wisata Budaya Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ditetapkan oleh Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I. BAB V TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 9 KKPP Wisata Budaya bertugas membantu menyusun bahan-bahan kebijaksanaan dalam pembinaan, pengembangan, pemanfaatan, promosi, dan pelestarian wisata budaya. Pasal 10 Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 9 KKPP Wisata Budaya berfungsi melakukan : a. Perencanaan, pembinaan, pengembangan, promosi, dan pemanfaatan wisata budaya secara sistematis, terarah dan terpadu.
b. Pemanfaatan wisata budaya dengan tetap memperhatikan pelestarianl lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peramu| budaya. c. Peningkatan dayaguna dan hasilguna pembinaan, pengembangan dan promosi wisata budaya dengan usaha-usaha nyata, terarah dan terpadu. d. Pembinaan dan pengembangan wisata budaya di bidang perencanaan dan pemanfaatan sumber daya manusia, dana dan sarana. e. Pemanfaatan dan evaluasi kegiatan wisata budaya Pasal 11 Hubungan KKPP Wisata Budaya Pusat dengan KKPP Wisata Budaya Daerah adalah hubungan fungsional konsultatif. BAB VI TATA KERJA Pasal 12 Tata Kerja KKPP Wisata Budaya pusat dan KKPP Wisata Budaya Daerah adalah sebagai berikut: a. KKPP Wisata Budaya Pusat maupun KKPP Wisata Budaya Daerah mengadakan rapat koordinasi secara berkala minimal satu kali dalam tiga bulan; b. KKPP Wisata Budaya menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Nasional minimal tiga tahun satu kali;. c. KKPP Wisata Budaya Pusat maupun KKPP Wisata Budaya Daerah dapat mengadakan Rapat Konsultasi dengan instansi lain yang dipandang perlu dan organisasi serta lembaga kemasyarakatan yang berkarya dalam bidang kebudayaan dan usaha kepariwisataan; d. KKPP Wisata Budaya dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diperlukan persetujuan dari masing-masing Direktorat Jenderal atau Pejabat yang mempunyai wewenang untuk itu sesuai dengan jenjang struktur yang berlaku; c. KKPP Wisata Budaya Pusat wajib menyampaikan laporan berkala kepada Menteri Pariwisata, Sent dan Budaya, Menteri Pendidikan dan Kebudayan, dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal yang bersangkutan, sedangkan KKPP Wisata Budaya Daerah menyampaikan laporannya kepada Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I setempat dengan tembusan kepada Ketua KKPP Wisata Budaya Pusat. BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 13 Segala sesuatu yang berkaitan dengan pembiayaan sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan ini, dibebankan kepada anggaran masing-masing Direktorat Jenderal atau sumber-sumber dana lainnya yang selaras dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BAB VIII PENUTUP Pasal 14 Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjil oleh Menteri yang bersangkutan sesuai bidang tugas masing-masing. Pasal 15 Dengan berlakunya Keputusan Bersama ini, Keputusan Bersama Menteri pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri
Nomor KM.139/ P.W.004/MPPT-89, Nomor 0712A/U/1989, dan Nomor 70 Tahun 1989 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Objek Wisata Budaya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Keputusan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pada tanggal
: :
Jakarta 5 Januari 1999.
MENTERI DALAM NEGERI
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
ttd.
ttd.
SYARWAN HAMID
JUWONO SUDARSONO
MENTERI PARIWISATA SENI DAN BUDAYA ttd.
MARZUKI USMAN
