KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH NOMOR: 38 TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN JENIS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL DI JAJARAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH SERTA PEMERINTAH DAERAH MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH , Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan karier PegawaI Negeri Sipil yang menduduki jabatan Fungsional di jajaran Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah serta Pemerintah Daerah, dipandang perlu adanya dukungan Pendidikan dan Pelatihan jabatan Fungsional yang sesuai dengan tuntulan pola pembinaan karier; b. bahwa untuk maksud tersebut, dipandang perlu adanya Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Jenis Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional di jajaran Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah serta Pemerintah Daerah; c. bahwa Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Jenis Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah. Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undanglfndang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tam-bahun Lembaran Negara Nomor 3890); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1976 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3068); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Taliun 1979 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3069); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979 tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3138); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Taliun 1980 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3156); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1991 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil secara Langsung (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3545); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Taliun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1994 tentang Badan Pertimbangan Jabatan Nasional; 14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 156 Tahun 1995 tentang Pedoman Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Jajaran Departemen Dalam Negeri; 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 1998 tentang Pola Umum Pembinaan Karier Pegawai Negeri Sipil di Jajaran Departemen Dalam Negeri. MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN JENIS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL DI JAJARAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH SERTA PEMERINTAH DAERAH. Pasal 1 Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional adalah DikJat yang dipersyaratkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan dan telah menduduki Jabatan fungsional di Jajaran Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah serta Pemerintali Daerah. Pasal 2 Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional bagi Pegawai Negeri Sipil bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya secara profesional. Pasal 3 (1) Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah berkoordinasi dengan Instansi Pembina Teknis masing-masing Jabatan Fungsional melakukan fasililasi pembinaan, pengembangaii dan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional di Jajaran Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah serta Pemerintah Daerah; (2) Gubernur Propinsi berkoordinasi dengan Bupati/Walikota, bertanggungjawab dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Fungsional di lingkungan Propinsi dan Kabupaten / Kota.
secara fungsional Pelatihan Jabatan
Pasal 4 (1) Jenis Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional untuk masing-masing rumpun jabatan fungsional adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini; (2) Pengembangan jem's dan program Diklat Jabatan Fungsional dilakukan berkoordinasi dengan Instansi Pembina Teknis masing-masing jabatan fungsional.
Pasal 5 (1) Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional dapat dilaksanakan secara berjenjang yaitu: a. Diklat Penjenjangan Jabatan Fungsional Keahlian, terdiri dan: 1) Jenjang Pertama. 2) Jenjang Muda. 3) Jenjang Madya. 4) Jenjang Utama. b. Diklat Penjenjangan Jabatan Fungsional Keterampilan, terdiri dari: 1) Jenjang Pelaksana. 2) Jenjang Pelaksana Lanjutan. 3) Jenjang Peiiyelia. (2) Pengembangan Diklat Jabatan Fungsional Substantif dilaksanakan guna meningkatkan mutu dan Profesionalisme Pejabat Fungsional. (3) Penyelenggaraan masing-masing Diklat tersebut dalam ayat (1) dan (2) dilakukan sesuai dengan kebutuhan peserta pendidikan dan pelatihan, dengan berpedoman kepada rumpun dan jenis Diklat Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal empat Keputusan ini. Pasal 6 Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Jabatan Fungsional yang diselenggarakan di Pusat ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, sedangkan di tingkungan Pemerintah Propinsi, Kabupaten / Kota ditandatangani oleh Gubernur Propinsi serta Instansi Pembina Teknis Jabatan Fungsional. Pasal 7 Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang berkaitan dengan jenis program Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah serta Pemerintah Daerah berpedoman kepada Keputusan ini. Pasal 8 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 September 2000 MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH, ttd. SURJADI SOEDIRDJA
Lampiran
I.
: Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 38 TAHUN 2000 Tanggal : 18 September 2000
PEDOMAN UMUM Bahwa untuk mewujudkan pola umum pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil yang mengarah kepada profesionaJisme, perlu dilakukan upaya pembinaan secara terus menerus, yang salah satu diantaranya adalah peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap melalui penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional. Untuk maksud tersebut Pemerintah telah menetapkan berbagai kebijaksanaan di bidang pendidikan dan pelatihan, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah tersebut dimaksudkan untuk meletakkan landasan umum dalam rangka pembinaan dan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil yang mencakup 4 (empat) kelompok Diklat utama, yaitu: Diklat Pra Jabatan, Diklat Struktural, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional, baik di tingkat Pusat maupun Daerah. Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut terutama menyangkut pengaturan Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil telah ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999. Berdasarkan Keputusan Presiden tersebut, di jajaran Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah serta Pemerintah Daerah perlu diterbitkan suatu pedoman yang mengatur mengenai Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional. Pengaturan dimaksud adalah untuk keefektifan, keterpaduan dan terkoordinasinya penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional di jajaran Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah serta Pemerintah Daerah.
II. PEDOMAN PELAKSANAAN A. JABATAN FUNGSIONAL Jabatan-jabatan yang dihimpun dalam Rumpun Jabatan Fungsional dapat dikategorikan dalam Jabataii Fungsional Keahlian dan Jabatan Fungsional Keterampilan, dimana masing-masing jabatan fungsional tersebut dibagi dalam jenjang, sebagai berikut : 1. Jabatan Fungsional Keahlian, terdiri dari : a. Jenjang Pertama b. Jenjang Muda c. Jenjang Madya d. Jenjang Utania 2. Jabatan Fungsional Keterampilan, terdiri dari: a. Jenjang Pelaksana b. Jenjang Pelaksana Lanjutan c. Jenjang Penyelia Masing-masing jabatan fungsional tersebut di atas memerlukan pendidikan dan pelatihan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian Program Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional merupakan suatu Pendidikan dan Pelatihan yang dipersyaratkan bagi Pegawai
Negeri Sipil yang benar-benar dipersiapkan untuk menduduki jabatan fungsional dan atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menduduki jabatan fungsional. Diklat Fungsional dimaksud dapat dilakukan secara berjenjang sesuai dengan jenjang jabatan fungsional yang bersangkutan maupun tidak berjenjang. B. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL Diklat Fungsional adalah Diklat yang memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan bagi PNS di bidang fungsional dan profesionalisme kediklatan. Diklat Fungsional meliputi diklat Profesionalisme Kediklatan dan Diklat Jabatan Fungsional. Diklat Jabatan Fungsional terdiri dari Diklat Jabatan Fungsional berjenjang dan Diklat Jabatan Fungsional Substantif. Diklat Jabatan Fungsional berjenjang merupakan persyaratan bagi pejabat Fungsional untuk menduduki jenjang jabatan fungsional tertentu, sedangkan Diklat Jabatan Substantif merupakan salah satu cara untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme pejabat fungsional. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional meliputi Diklat Jabatan Fungsional berjenjang dan Diklat Jabatan Fungsional Substantif. Jenjang Diklat Fungsional meliputi: 1. Jenjang Diklat Fungsional Keahlian, terdiri dari: a. Diklat Jenjang Pertama b. Diklat Jenjang Muda c. Diklat Jenjang Madya d. Diklat Jenjang Utama 2. Jenjang Diklat Fungsional Keterampilan, terdiri dari : a. Diklat Jenjang Pelaksana b. Diklat Jenjang Pelaksana Lanjutan c. Diklat Penyelia Disamping itu terdapat pula berbagai jenis Diklat Jabatan Fungsional Substantif tertentu bagi masing-masing jenis jabatan Fungsional yang bertujuan untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme Pejabat Fungsional. Pada setiap penyusunan dan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional, baik yang dilaksanakan di Pusat, Propinsi, Kabupaten maupun Kota, agar selalu mengadakan dan menjalin koordinasi serta kerjasama dengan Jnstansi Pembina Teknis Jabatan Fungsional yang bersangkutan atau dengan Instansi/Lembaga yang terkait dengan program pendidikan dan pelatihan dimaksud. Sebagaimana pada diklat-diklat aparatur lainnya, pada hakekatnya penyusunan program dan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Propinsi maupun Kabupaten/Kota, hendaknya berdasarkan kepada kebutuhan di daerahnya masingmasing dan kebijaksanaan Instansi Pembina Teknis Jabatan Fungsional tertentu. C. PEMBINAAN DIKLAT JABATAN FUNGSIONAL Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan atas nama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah melakukan pembinaan program Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional, baik dalam hal pengembangan, pengkoordinasian maupun penyelenggaraan di jajaran Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah serta Pemerintah Daerah. Kepala Pendidikan dan Latihan Propinsi atas nama Gubernur secara fungsional menjadi penanggung jawab penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pengembangan dan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional dapat diselenggarakan dan dikerjasamakan dengan Instansi/Lembaga tertentu setelah terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Badan Pendidikan dan
Pelatihan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah. D. PENANDATANGANAN STTPP STTPP Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional yang diselenggarakan di Pusat, ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah c.q. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah pada bagian depan sebelah kanan bawah dan Pejabat Instansi Pembina Teknis Jabatan Fungsional pada sebelah kiri bawah, serta oleh Kepala Pusat Fungsional Badan Diktat Depdagri dan Otda pada bagian belakang yang memuat materi pelajaran. STTPP Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional yang diselenggarakan di lingkungan Pemerintah Propinsi dan atau Kabupaten/ Kota, ditandatangani oleh Gubernur c.q. Kadiklat Propinsi pada bagian depan sebelah kanan bawah dan Pejabat Instansi Teknis Jabatan Fungsional pada sebelah kiri bawah, serta oleh Pejabat Pelaksana Diklat pada bagian belakang yang memuat materi pelajaran. E. PENETAPAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional yang dapat diselenggarakan adalah Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional yang dipersyaratkan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk diangkat pada Jabatan Fungsional dan atau Pendidikan dan PeJatihan yang mengarah pada peningkatan kualitas pengetahuan dan keterampilan para Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 dan Kcputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999. Untuk maksud tersebut, Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional yang sudah pernah diselenggarakan agar tetap diprogramkan oleh Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah serta Pemerintah Daerah untuk dapat dilaksanakan, sedangkan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional yang akan dan sedang dikembangkan, agar dilakukan uji coba berdasarkan Analisis Kebutuhan Diklat oleh Badan Diklat Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah serta Instansi Pembina Teknis Jabatan Fungsional. Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional dengan bimbingan/pengarahan teknis penyelenggaraan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah. F. BIAYA PENYELENGGARAAN DAN PENGEMBANGAN Badan Diklat Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah setiap tahunnya mengalokasikan dana melalui APBN untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional yang bersifat uji coba dan Pengembangan Program Jabatan Fungsional, sedangkan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota setiap tahunnya mengalokasikan dana melalui APBD untuk penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional bagi Aparatur Fungsional dilingkungannya masing-masing. III. JENIS-JENIS DIKLAT SESUAI RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL A. RUMPUN JABATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1. Rumpun Diklat Fungsional bagi Widyaiswara Terdiri dari Jenis Diklat: a. b. c. d. e. f. g. h.
Diklat Fungsional Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Dasar Diklat Fungsional Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Muda Diklat Fungsional Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Madya Diklat Fungsional Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Utama Diklat Fungsional Kewidyaiswaraan Bidang Studi ADUM Rumpun I Diklat Fungsional Kewidyaiswaraan Bidang Studi ADUM Rumpun II Diklat Fungsional Kewidyaiswaraan Bidang Studi ADUM Rumpun III Diklat Fungsional Kewidyaiswaraan Bidang Studi SPAMA Rumpun I
i. j. k. l. m.
Diklat Fungsional Kewidyaiswaraan Bidang Studi SPAMA Rumpun II Diklat Fungsional Kewidyaiswaraan Bidang Studi SPAMA Rumpun III Diklat Fungsional Kewidyaiswaraan Bidang Studi SPAMA Rumpun IV Diklat Fungsional Kewidyaiswaraan Bidang Studi SPAMA Rumpun V Diklat Fungsional Peningkatan Mutu Widyaiswara
2. Rumpun Diklat Fungsional Ahli Kurikulum Terdiri dari Jenis Diklat: a. Diklat Fungsional Ahli Kurikulum Tk. Pertama b. Diklat Fungsional Ahli Kurikulum Tk. Muda c. Diklat Fungsional Ahli Kurikulum Tk. Madya d. Diklat Fungsional Alili Kurikulum Tk. Utama e. Diklat Fungsional Ahli Kurikulum Dasar f. Diklat Fungsional Ahli Kurikulum Inti g. Diklat Fungsional Ahli Kurikulum Penunjang h. Diklat Fungsional Peningkatan Mutu Ahli Kurikulum 3. Rumpun Diklat Fungsional Ahli Pengujian Terdiri dari Jenis Diklat: a. Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Ahli Pengujian b. Diklat Fungsional Ahli Pengujian Tk. Pertama c. Diklat Fungsional Ahli Pengujian Tk. Muda d. Diklat Fungsional Ahli Pengujian Tk. Madya e. Diklat Fungsional Ahli Pengujian Tk. Utama f. Diklat Fungsional Peningkatan Mutu Ahli Pengujian g. Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Asisten Ahli Pengujian h. Diklat Fungsional Pengujian Tk. Pelaksana i. Diklat Fungsional Pengujian Tk. Pelaksana Lanjutan j. Diklat Fungsional Pengujian Tk. Penyelia k. Diklat Fungsional Peningkatan Mutu Asisten Ahli Pengujian. 4. Rumpun Diklat Fungsional Pamong Belajar Terdiri dari Jenis Diklat: a. Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Pamong Belajar b. Diklat Fungsional Pamong Belajar Tk. Pertama c. Diklat Fungsional Pamong Belajar Tk. Muda d. Diklat Fungsional Pamong Belajar Tk. Madya e. Diklat Fungsional Pamong Belajar Tk. Utama f. Diklat Fungsional Peningkatan Mutu Pamong Belajar g. Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Asisten Pamong Belajar h. Diklat Fungsional Pamong Belajar Tk. Pelaksana i. Diklat Fungsional Pamong Belajar Tk. Pelaksana Lanjutan j. Diklat Fungsional Pamong Belajar Tk. Penyelia k. Diklat Fungsional Peningkatan Mutu Asisten Pamong Belajar 5. Rumpun Diklat Fungsional Guru Ahli Terdiri dari Jenis Diklat: a. Diklat Fungsional Guru Ahli Tk, Pertama b. Diklat Fungsional Guru Alili Tk. Muda c. Diklat Fungsional Guru Ahli Tk. Madya d. Diklat Fungsional Guru Ahli Tk. Utama e. Diklat Fungsional Guru Ahli Mata Pelajaran f. Diklat Fungsional Guru Ahli Praktik g. Diklat Fungsional Guru Ahli Pembimbing h. Diklat Fungsional Peningkatan Mutu Guru Ahli i. Diklat Fungsional Guru Terainpil Tk. Pelaksana j. Diklat Fungsional Guru Terampil Tk. Pelaksana Lanjutan k. Diklat Fungsional Guru Terampil Tk. Penyelia l. Diklat Fungsional Guru Terampil Kelas m. Diklat Fungsional Guru Terampil Mata Pelajaran n. Diklat Fungsional Kompetensi o. Diklat Fungsional Pemutakhiran p. Diklat Fungsional Manajemen
q. Diklat Fungsional Peningkatan Mutu Guru Terampil 6. Rumpun Diklat Fungsional Profesionalisnie Kediklatan Terdiri dari Jenis Diklat: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m.
Diklat TOT Umum Diklat TOT Substantif Diklat Manajemen / Pengelolaan Kegiatan Diklat (MOT) Diklat TOC bidang Penyelenggaraan Diklat Diklat Analisa Kebutuhan Diklat (AKD/TNA) Diklat Pengembangan Sistem Instruksional (PSI) Diklat Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum Diklat Penyusunan dan Pengembangan Modul Pembelajaran Diklat Pengelolaan Sumber Belajar (PSB) Diklat Pembuatan dan Penggunaan Media / Alat Bantu Latihan Diklat Pengembangan Program Diklat Diklat Peningkatan Kinerja Lembaga Diklat Diklat Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Pendidikan dalam Proses Pembelajaran n. Diklat Monitoring dan Evaluasi B. RUMPUN JABATAN KEARSIPAN, PERPUSTAKAAN, KEKOMPUTERAN DAN SISTEM KOMUNIKASI I. Rumpun Diklat Fungsional Kearsipan Terdiri dari Jenis Diklat: a. Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Kearsipan b. Diklat Fungsional Kearsipan Tk. Pertama c. Diklat Fungsional Kearsipan Tk. Muda d. Diklat Fungsiona] Kearsipan Tk. Madya e. Diklat Fungsional Kearsipan Tk. Utama f. Diklat Fungsional Manajemen Pusat Arsip g. Diklat Fungsional Sistem Pemberkasan Elektronik h. Diklat Fungsional Peningkatan Mutu Arsiparis i. Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Asisten Arsiparis j. Diklat Fungsional Arsiparis Tk. Pelaksana k. Diklat Fungsional Arsiparis Tk. Pelaksana Lanjutan l. Diklat Fungsional Arsiparis Tk. Penyelia m. Diklat Fungsional Ajun Arsiparis n. Diklat Fungsional Peningkatan Mutu Asisten Arsiparis 2. Rumpuii Diklat Fungsional Pustakawan Terdiri dari Jenis Diklat: a. Diklat Fungsional Penyetaraan Pustakawan Tk. Dasar I b. Diklat Fungsional Penyetaraan Pustakawan Tk. Dasar II c. Diklat Fungsional Penyetaraan Pustakawan Tk. Dasar III d. Diklat Penjenjangan Jabatan Fungsional Asisten Pustakawan 1 e. Diklat Penjenjangan Jabatan Fungsional Asisten Pustakawan 2 f. Diklat Penjenjangan Jabatan Fungsional Pustakawan 1 g. Diklat Penjenjangan Jabatan Fungsional Pustakawan 2 h. Diklat Fungsional Peningkatan Mutu Pustakawan 3. Rumpun Diklat Fungsional Pranata Komputer Terdiri dari Jenis Diklat: a. Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Pranata Komputer b. Diklat Fungsional Data Base Administration c. Diklat Fungsional Programer Yunior d. Diklat Fungsional Programer Senior e. Diklat Fungsional Sistem Analis f. Diklat Fungsional Peningkatan Mutu Pranata Komputer 4. Rumpun Diklat Fungsional Operator Transmisi Sandi Terdiri dari Jenis Diklat: a. Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi b. Diklat Fungsional Operator Transmisi Sandi Tk. Pelaksana
c. Diklat Fungsional Operator Transmisi Sandi Tk. Pelaksana Lanjutan d. Diklat Fungsional Operator Transmisi Sandi Tk. Penyelia e. Diklat Fungsional Peningkatan Mutu Operator Transmisi Sandi C. RUMPUN JABATAN MANAJEMEN 1. Rumpun Diklat Fungsional Analis Manajemen Terdiri dari Jenis Diklat: a. Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Analis Manajemen b. Diklat Fungsional Analis Manajemen Tk. Pertama c. Diklat Fungsional Analis Manajemen Tk. Muda d. Diklat Fungsional Analis Manajemen Tk. Madya e. Diklat Fungsional Analis Manajemen Tk. Utama f. Diklat Fungsional Peningkatan Mutu Analis Manajemen g. Diklat Sertiflkasi Jabatan Fungsional Asisten Analis Manajemen h. Diklat Fungsional Analis Manajemen Pelaksana i. Diklat Fungsional Analis Manajemen Pelaksana Lanjutan j. Diklat Fungsional Analis Manajemen Penyelia k. Diklat Fungsional Peningkatan Mutu Asisten Analis Manajemen 2. Rumpun Diklat Fungsional Analis Kepegawaian Terdiri dari Jenis Diklat: a. Diklat Sertiflkasi Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian b. Diklat Fungsional Analis Kepegawaian Pertama c. Diklat Fungsional Analis Kepegawaian Muda d. Diklat Fungsional Analis Kepegawaian Madya e. Diklat Fungsional Analis Kepegawaian Utama f. Diklat Fungsional Peningkatan Mutu Analis Kepegawaian g. Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Asisten Analis Kepegawaian h. Diklat Fungsional Analis Kepegawaian Pelaksana i. Diklat Fungsional Analis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan j. Diklat Fungsional Analis Kepegawaian Penyelia k. Diklat Fungsional Peningkatan Mutu Asisten Analis Kepegawaian D. RUMPUN JABATAN PELAYANAN SOSIAL, POLITIK DAN AGAMA 1. Rumpun Diklat Fungsional Pekerja Sosial Terdiri dari Jenis Diklat: a. Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Pekerja Sosial b. Diklat Fungsional Pekerja Sosial Tk. Pertama c. Diklat Fungsional Pekarja Sosial Tk. Muda d. Diklat Fungsional Pekerja Sosial Tk. Madya e. Diklat Fungsional Pekerja Sosial Tk. Utama f. Diklat Fungsional Peningkatan Mutu Pekerja Sosial g. Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Asisten Pekerja Sosial h. Diklat Fungsional Pekerja Sosial Tk. Pelaksana i. Diklat Fungsional Pekerja Sosial Tk. Pelaksana Lanjutan j. Diklat Fungsional Pekerja Sosial Tk. Penyelia k. Diklat Fungsional Peningkatan Mutu Asisten Pekerja Sosial 2. Rumpun Diklat Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana Terdiri dari Jenis Diklat: a. Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana b. Diklat Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana Tk. Pertama c. Diklat Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana Tk. Muda d. Diklat Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana Tk. Madya e. Diklat Fungsional PenyuJuh Keluarga Berencana Tk. Utama f. Diklat Fungsional Dasar Umum g. Diklat Fungsional Komunikasi Informasi dan Edukasi Medis h. Diklat Fungsional Komunikasi Interpersonal/Konseling i. Diklat Fungsional Kevvirausahaan dan Kemitrausaliaan j. Diklat Fungsional Pencatatan dan Pelaporan k. Diklat Fungsional Kepemimpinan
l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v. w.
Diklat Fungsional Teknologi Tepat Guna Diklat Fungsional Program Rintisan Dildat Fungsional Balai Mitra Sejahtera Diklat Fungsional Analisa Indikator Pengembangan GKBN Dildat Fungsional Sosial Marketing Diklat Fungsional Pemantapan Operasional Lini Lapangan Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Keluarga Berencana Diklat Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana Tk. Pelaksana Diklat Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana Tk. Pelaksana Lanjutan Diklat Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana Tk. Penyelia Diklat Fungsional Penyetaraan Penyuluh Keluarga Berencana Diklat Fungsional Peningkatan Mutu Asisten Penyuluh Keluarga Berencana
3. Rumpun Diklat Fungsional Analis Politik Terdiri dari Jenis Diklat: a. Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Analis Politik b. Diklat Fungsional Analis Politik Tk. Pertama c. Diklat Fungsional Analis Politik Tk. Muda d. Diklat Fungsional Analis Politik Tk. Madya e. Diklat Fungsional Analis Politik Tk. Utama f. Diklat Fungsional Peningkatan Mutu Analis Politik g. Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Asisten Analis Politik h. Diklat Fungsional Analis Politik Tk. Pelaksana i. Diklat Fungsional Analis Politik Tk. Pelaksana Lanjutan j. Diklat Fungsional Analis Politik Tk. Penyelia k. Diklat Fungsional Peningkatan Mutu Asisten Analis Politik 4. Rumpun Diklat Fungsional Pamong Budaya Terdiri dari Jenis Diklat: a. Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Pamong Budaya b. Diklat Fungsional Pamong Budaya Tk. Pertama c. Diklat Fungsional Pamong Budaya Tk. Muda d. Diklat Fungsional Pamong Budaya Tk. Madya e. Diklat Fungsional Pamong Budaya Tk. Utama f. Diklat Fungsional Peningkatan Mutu Pamong Budaya
g. Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Asisten Pamong Budaya h. Diklat Fungsional Pamong Budaya Tk. Pelaksana i. Diklat Fungsional Pamong Budaya Tk. Pelaksana Lanjutan j. Diklat Fungsional Pamong Budaya Tk. Penyelia k. Diklat Fungsional Peningkatan Mutu Asisten Pamong Budaya 5. Rumpun Diklat Fungsional Penyuluh Agama Terdiri dari Jenis Diklat: a. Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Penyuluh Agama b. Diklat Fungsional Penyuluh Agama Tk. Pertama c. Diklat Fungsional Penyuluh Agama Tk. Muda d. Diklat Fungsional Penyuluh Agama Tk. Madya e. Diklat Fungsional Penyuluh Agama Tk. Utama f. Diklat Fungsional Peningkatan Mutu Penyuluh Agama g. Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Agama h. Diklat Fungsional Penyuluh Agama Tk. Pelaksana i. Diklat Fungsional Penyuluh Agama Tk. Pelaksana Lanjutan j. Diklat Fungsional Penyuluh Agama Tk. Penyelia k. Diklat Fungsional Peningkatan Mutu Asisten Penyuluh Agama E. RUMPUN JABATAN MATEMATIKA, STATISTIKA, AKTUARIA, PENELITI DAN PEREKAYASAAN 1. Rumpun Diklat Fungsional Statistika Terdiri dari Jenis Diklat: a. Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Statistika b. Diklat Fungsional bagi Statistisi Tk. Pertama c. Diklat Fungsional bagi Statistisi Tk. Muda d. Diklat Fungsional bagi Statistisi Tk. Madya e. Diklat Fungsional bagi Statistisi Tk. Utama f. Diklat Fungsional Peningkatan Mutu Statistisi g. Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Asisten Statistisi h. Diklat Fungsional Asisten Statistisi Tk. Pelaksana i. Diklat Fungsional Asisten Statistisi Tk. Palaksana Lanjutan j. Diklat Fungsional Asisten Statistisi Tk. Penyelia k. Diklat Fungsional Peningkatan Mutu Asisten Statistisi 2. Rumpun Diklat Fungsional bagi Peneliti Terdiri dari Jenis Diklat: a. Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Peneliti b. Diklat Fungsional bagi Peneliti Tk. Pertama c. Diklat Fungsional bagi Peneliti Tk. Muda d. Diklat Fungsional bagi Peneliti Tk. Madya e. Diklat Fungsional bagi Peneliti Tk. Utama f. Diklat Fungsional Peningkatan Mutu Peneliti 11
g. Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Asisten Peneliti h. Diklat Fungsional Peneliti Tk. Pelaksana i. Diklat Fungsional Peneliti Tk. Pelaksana Lanjutan j. Diklat Fungsional Peneliti Tk. Penyelia k. Diklat Fungsional Peningkatan Mutu Asisten Peneliti 3. Rumpun Diklat Fungsional Perekayasa Terdiri dari Jenis Diklat: a. Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Perekayasa b. Diklat Fungsional Perekayasa Tk. Pertama c. Diklat Fungsional Perekayasa Tk. Muda d. Diklat Fungsional Perekayasa Tk. Madya e. Diklat Fungsional Perekayasa Tk. Utama f. Diklat Fungsional Peningkatan Mutu Perekayasa g. Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Asisten Perekayasa h. Diklat Fungsional Perekayasa Tk. Pelaksana i. Diklat Fungsional Perekayasa Tk. Pelaksana Lanjutan j. Diklat Fungsional Perekayasa Tk. Penyelia k. Diklat Fungsional Peningkatan Mutu Asisten Perekayasa 4. Rumpun Diktat Fungsional Teknik Penelitian dan Perekayasaan Terdiri dari Jenis Diklat: a. Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Teknik Penelitian dan Perkayasaan b. Diklat Fungsional Litkayasa Tk. Pertama c. Diklat Fungsional Litkayasa Tk. Muda d. Diklat Fungsional Litkayasa Tk. Madya e. Diklat Fungsional Litkayasa Tk. Utama f. Diklat Fungsional Peningkatan Mutu Litkayasa g. Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Asisten Teknik Penelitian dan Perkayasaan h. Diklat Fungsional Litkayasa Tk. Pelaksana i. Diklat Fungsional Litkayasa Tk. Pelaksana Lanjutan j. Diklat Fungsional Litkayasa Tk. Penyelia k. Diklat Fungsional Peningkatan Mutu Asisten Litkayasa F. RUMPUN JABATAN ARSITEKTUR DAN TEKNOLOGI SERTA EFISIENSI DALAM PROSES PRODUKSI 1. Rumpun Diklat Fungsional Teknik Pengairan Terdiri dari Jenis Diklat: a. Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Teknik Pengairan b. Diklat Fungsional Teknik Pengairan Tk. Pertama c. Diklat Fungsional Teknik Pengairan Tk. Muda d. Diklat Fungsional Teknik Pengairan Tk. Madya
e. Diklat Fungsional Teknik Pengairan Tk. Utama f. Diklat Fungsional Peningkatan Mutu Teknik Pengairan g. Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Asisten Teknik Pengairan h. Diklat Fungsional Teknik Pengairan Tk. Pelaksana i. Diklat Fungsional Teknik Pengairan Tk. Pelaksana Lanjutan j. Diklat Fungsional Teknik Pengairan Tk. Penyelia k. DMat Fungsional Peningkatan Mutu Asisten Teknik Pengairan 2. Rumpun Diklat Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Terdiri dari Jenis Diklat: a, Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan b. Diklat Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Tk. Pertama c. Diklat Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Tk. Muda d. Diklat Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Tk. Madya e. Diklat Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Tk. Utama f. Diklat Fungsional Peningkatan Mutu Teknik Jalan dan Jembatan g. Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Asisten Teknik Jalan dan Jembatan h. Diklat Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Tk. Pelaksana i. Dildat Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Tk. Pelaksana Lanjutan j. Diklat Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Tk. Penyelia k. Diklat Fungsional Peningkatan Mutu Asisten Teknik Jalan dan Jembatan 3. Rumpun Diklat Fungsional Teknik Penyehatan dan Lingkungan Terdiri dari Jenis Diklat: a. Dildat Sertifikasi Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan dan Lingkungan b. Diklat Fungsional Teknik Penyehatan dan Lingkungan Tk. Pertama c. Diklat Fungsional Teknik Penyehatan dan Lingkungan Tk. Muda d. Diklat Fungsional Teknik Penyehatan dan Lingkungan Tk. Madya e. Diklat Fungsional Teknik Penyehatan dan Lingkungan Tk. Utama f. Diklat Fungsional Peningkatan Mutu Teknik Penyehatan dan Lingkungan g. Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Asisten Teknik Penyehatan dan Lingkungan h. Diklat Fungsional Teknik Penyehatan dan Lingkungan Tk. Pelaksana i. Diklat Fungsional Teknik Penyehatan dan Lingkungan Tk. Pelaksana Lanjutan j. Diklat Fungsional Teknik Penyehatan dan Lingkungan Tk. Penyelia k. Diklat Fungsional Peningkatan Mutu Asisten Teknik Penyehatan dan Lingkungan 4. Rumpun Diklat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Terdiri dari Jenis Diklat: a. Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan 13
b. Diklat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumalian Tk. Pertama c. Diklat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Tk. Muda d. Diklat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Tk. Madya e. Diklat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumalian Tk. Utama f. Diklat Fungsional Peningkatan Mutu Teknik Tata Bangunan dan Perumahan g. Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Asisten Teknik Tata Bangunan dan Perumahan h. Diklat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Tk. Pelaksana i. Diklat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumalian Tk. Pelaksana Lanjutan j. Diklat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Tk. Penyelia k. Diklat Fungsional Peningkatan Mutu Asisten Teknik Tata Bangunan dan Perumahan 5. Rumpun Diklat Fungsional Surveyor dan Pemeta Terdiri dari Jenis Diklat: a. Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Surveyor dan Pemeta b. Diklat Fungsional Surveyor dan Pemeta Tk. Pertama c. Diklat Fungsional Surveyor dan Pemeta Tk. Muda d. Diklat Fungsional Surveyor dan Pemeta Tk. Madya e. Diklat Fungsional Surveyor dan Pemeta Tk. Utama f. Diklat Fungsional Peningkatan Mutu Surveyor dan Pemeta g. Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Asisten Surveyor dan Pemeta h. Diklat Fungsional Surveyor dan Pemeta Tk. Pelaksana i. Diklat Fungsional Surveyor dan Pemeta Tk. Pelaksana Lanjutan j. Diklat Fungsional Surveyor dan Pemeta Tk. Penyelia k. Diklat Fungsional Peningkatan Mutu Asisten Surveyor dan Pemeta 6. Rumpun Diklat Fungsional Penyelidik Bumi Terdiri dari Jenis Diklat: a. Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi b. Diklat Fungsional Penyelidik Bumi Tk. Pertama c. Diklat Fungsional Penyelidik Bumi Tk. Muda d. Diklat Fungsional Penyelidik Bumi Tk. Madya e. Diklat Fungsional Penyelidik Bumi Tk. Utama f. Diklat Fungsional Peningkatan Mutu Penyelidik Bumi g. Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Asisten Penyelidik Bumi h. Diklat Fungsional Penyelidik Bumi Tk. Pelaksana i. Diklat Fungsional Penyelidik Bumi Tk. Pelaksana Lanjutan j. Diklat Fungsional Penyelidik Bumi Tk. Penyelia k. Diklat Fungsional Peningkatan Mutu Asisten Penyelidik Bumi 14
7. Rumpun Diklat Fungsional Perusahaan Daerah Air Minum Terdiri dari Jenis Diklat: a. Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Perusahaan Daerah Air Minum b. Diklat Fungsional Tingkat Manajer Pertania c. Diklat Fungsional Tingkat Manajer Muda d. Diklat Fungsional Tingkat Manajer Madya e. Diklat Fungsional Tingkat Manajer Utaina f. Diklat Fungsional Peningkatan Mutu Manajer PDAM G. RUMPUN JABATAN BIOLOGI, ILMU HEWAN, AGRONOMI DAN KEHUTANAN 1. Rumpun Diklat Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Terdiri dari Jenis Diklat: a. Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan b. Diklat Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Tk. Pertama c. Diklat Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Tk. Muda d. Diklat Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Tk. Madya e. Diklat Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Tk. Utama f. Diklat Fungsional Peningkatan Mutu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan g. Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Asisten Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan h. Diklat Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Tk. Pelaksana i. Diklat Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Tk. Pelaksana Lanjutan j. Diklat Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Tk. Penyelia k. Diklat Fungsional Peningkatan Mutu Asisten Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan 2. Rumpun Diklat Fungsional Pengendali Kama dan Penyakit Ikan Terdiri dari Jenis Diklat: a. Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Pengendali Kama dan Penyakit Ikan b. Diklat Fungsional Pengendali Kama dan Penyakit Ikan Tk. Pertama c. Diklat Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Tk. Muda d. Diklat Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Tk. Madya 15
e. Diklat Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Tk. Utama f. Diklat FungsionaJ Peningkatan Mutu Pengendali Hama dan Penyakit Ikan g. Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Asisten Pengendali Hama dan Penyakit Ikan h. Diklat Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Tk. Pelaksana i. Diklat Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Tk. Pelaksana Lanjutan j. Diklat Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Tk. Penyelia k. Diklat Fungsional Peningkatan Mutu Asisten Pengendali Hama dan Penyakit Ikan 3. Rumpun Diklat Fungsional Pengawas Benin Tanaman Terdiri dari Jenis Diklat: a. Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Pengawas Benin Tanaman b. Diklat Fungsional Pengawas Benin Tanaman Tk. Pertama c. Diklat Fungsional Pengawas Benih Tanaman Tk. Muda d. Diklat Fungsional Pengawas Benih Tanaman Tk. Madya e. Diklat Fungsional Pengawas Benih Tanaman Tk. Utama f. Diklat Fungsional Peningkatan Mutu Pengawas Benih Tanaman g. Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Benih Tanaman h. Diklat Fungsional Pengawas Benih Tanaman Tk. Pelaksana i. Diklat Fungsional Pengawas Benih Tanaman Tk. Pelaksana Lanjutan j. Diklat Fungsional Pengawas Benih Tanaman Tk. Penyelia k. Diklat Fungsional Peningkatan Mutu Asisten Pengawas Benih Tanaman 4. Rumpun Diklat Fungsional Pengawas Benih Ikan Terdiri dari Jenis Diklat: a. Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Pengawas Benih Ikan. b. Diklat Fungsional Pengawas Benih Ikan Tk. Pertama c. Diklat Fungsional Pengawas Benih Ikan Tk. Muda d. Diklat Fungsional Pengawas Benih Ikan Tk. Madya e. Diklat Fungsional Pengawas Benih Ikan Tk. Utama f. Diklat Fungsional Peningkatan Mutu Pengawas Benih Ikan g. Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Benih Ikan h. Diklat Fungsional Pengawas Benih Ikan Tk. Pelaksana i. Diklat Fungsional Pengawas Benih Ikan Tk. Pelaksana Lanjutan j. Diklat Fungsional Pengawas Benih Ikan Tk. Penyelia k. Diklat Fungsional Peningkatan Mutu Asisten Pengawas Benih Ikan 5. Rumpun Diklat Fungsional Pengawas Bibit Temak Terdiri dari Jenis Diklat: a. Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Temak b. Diklat Fungsional Pengawas Bibit Temak Tk. Pertama c. Diklat Fungsional Pengawas Bibit Ternak Tk. Muda 16
d. Diklat Fungsional Pengawas Bibit Ternak Tk. Madya e. Diklat Fungsional Pengawas Bibit Teniak Tk. Utama f. Diklat Fungsional Peningkatan Mutu Pengawas Bibit Ternak g. Dildat Sertifikasi Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Bibit Ternak h. Diklat Fungsional Pengawas Bibit Ternak Tk. Pelaksana i. Diklat Fungsional Pengawas Bibit Teniak Tk. Pelaksana Lanjutan j. Diklat Fungsional Pengawas Bibit Ternak Tk. Penyelia k. Diklat Fungsional Peningkatan Mutu Asisten Pengawas Bibit Ternak 6. Rumpun Diklat Fungsional Medik Veteriner Terdiri dari Jenis Diklat: a. Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Medik Veteriner b. Diklat Fungsional Medik Veteriner Tk. Pertama c. Diklat Fungsional Medik Veteriner Tk. Muda d. Diklat Fungsional Medik Veteriner Tk. Madya e. Diklat Fungsional Medik Veteriner Tk. Utama f. Diklat Fungsional Peningkatan Mutu Medik Veteriner g. Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Asisten Medik Veteriner h. Diklat Fungsional Medik Veteriner Tk. Pelaksana i. Diklat Fungsional Medik Veteriner Tk. Pelaksana Lanjutan j. Dildat Fungsional Medik Veteriner Tk. Penyelia k. Dildat Fungsional Peningkatan Mutu Asisten Medik Veteriner 7. Rumpun Diklat Fungsional Penyuluh Pertanian Terdiri dari Jenis Diklat: a. Dildat Fungsional Penyuiuh Pertanian Tk. Pertama b. Diklat Fungsional Penyuluh Pertanian Tk. Muda c. Diklat Fungsional Penyuluh Pertanian Tk. Madya d. Diklat Fungsional Penyuluh Pertanian Tk. Utama e. Diklat Fungsional Agroekosistem Amdal dan Amdal Pertanian f. Diklat Fungsional Agrobisnis g. Diklat Fungsional Teknologi Benih/Bibit Komoditi Pertanian h. Diklat Fungsional Metode Survey, Pemecahan Masalah dan Teknik Wawancara i. Diklat Fungsional Manajemen Usaha Tani j. Diklat Fungsional Teknik PRA dan RRA k. Diklat Fungsional Perkoperasian 1. Diklat Fungsional Peningkatan Mutu Penyuluh Pertanian m, Diklat Fungsional Penyuluh Pertanian Tk. Pelaksana n. Diklat Fungsional Penyuluh Pertanian Tk. Pelaksana Lanjutan o. Diklat Fungsional Penyuluh Pertanian Tk. Penyelia p. Diklat Fungsional Media, Alat Peraga dan Alat Bantu Penyuluh Pertanian q. Diklat Fungsional Tata Niaga Pertanian r. Diklat Fungsional Pola Pembinaan dan Manajemen Tani, Kelembagaan Tani dan Nelayan s. Diklat Fungsional Teknologi Tanah dan Pemupukan 17
t. Diklat Fungsional Penyetaraan Penyuluh Pertanian u. Diklat FungsionaJ Peningkatan Mutu Asisten Penyuluh Pertanian 8. Rumpun Diklat Fungsional Penyuluh Kehutanan Terdiri dari Jenis Diklat: a. Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian b. Diklat Fungsional Penyuluh Kehutanan Tk. Pertania c. Diklat Fungsional Penyuluh Kehutanan Tk. Muda d. Diklat Fungsional Penyuluh Kehutanan Tk Madya e. Diklat Fungsional Penyuluh Kehutanan Tk Utama f. Diklat Fungsional Peningkatan Mutu Penyuluh Kehutanan g. Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Kehutanan h. Diklat Fungsional Penyuluh Kehutanan Tk. Pelaksana i. Diklat Fungsional Penyuluh Kehutanan Tk. Pelaksana Lanjutan j. Diklat Fungsional Penyuluh Kehutanan Tk. Penyelia k. Diklat Fungsional Penyetaraan Penyuluh Kehutanan 1. Diklat Fungsional Peningkatan Mutu Asisten Penyuluh Kehutanan H. RUMPUN JABATAN KESEHATAN 1. Rumpun Diklat Fungsional Keperawatan Terdiri dari Jenis Diklat: a. Diklat Fungsional bagi Perawat Umum b. Diklat Fungsional bagi Perawat Anak c. Diklat Fungsional bagi Perawat Gigi d. Diklat Fungsional bagi Perawat Jiwa e. Diklat Fungsional bagi Bidan f. Diklat Fungsional Peningkatan Mutu Perawat dan Bidan 2. Rumpun Diklat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Terdiri dari Jenis Diklat: a. Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat b. Diklat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Tk. Pertama c. Diklat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Tk. Muda d. Diklat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Tk. Madya e, Diklat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Tk. Utama f. Diklat Fungsional Peningkatan Mutu Penyuluh Kesehatan Masyarakat g. Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Kesehatan Masyarakat h. Diklat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Tk. Pelaksana i. Diklat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Tk. Pelaksana Lanjutan j. Diklat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Tk. Penyelia k. Diklat Fungsional Peningkatan Mutu Asisten Penyuluh Kesehatan Masyarakat 18
I. RUMPUN JABATAN PENGAWASAN STANDARD KUALITAS DAN SPESIFIKASI PABRIK 1. Rumpun Diklat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan Terdiri dari Jenis Diklat: a. Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan b. Diklat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan Tk. Pertama c. Diklat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan Tk. Muda d. Diklat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan Tk. Madya e. Diklat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan Tk. Utama f. Diklat Fungsional Peningkatan Mutu Pengawas Ketenagakerjaan g. Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Ketenagakerjaan h. Diklat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan Tk. Pelaksana i. Diklat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan Tk. Pelaksana Lanjutan j. Diklat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan Tk. Penyelia k. Diklat Fungsional Peningkatan Mutu Asisten Pengawas Ketenagakerjaan 2. Rumpun Diklat Fungsional Penguji Mutu Barang Terdiri dari Jenis Diklat: a. Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang b. Diklat Fungsional Penguji Mutu Barang Tk. Pertama c. Diklat Fungsional Penguji Mutu Barang Tk. Muda d. Diklat Fungsional Penguji Mutu Barang Tk. Madya e. Diklat Fungsional Penguji Mutu Barang Tk. Utama f. Diklat Fungsional Peningkatan Mutu Penguji Mutu Barang g. Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Mutu Barang h. Diklat Fungsional Penguji Mutu Barang Tk. Pelaksana i. Diklat Fungsional Penguji Mutu Barang Tk. Pelaksana Lanjutan j. Diklat Fungsional Penguji Mutu Barang Tk. Penyelia k. Diklat Fungsional Peningkatan Mutu Asisten Penguji Mutu Barang 3. Rumpun Diklat Fungsional Penera Terdiri dari Jenis Diklat: a. Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Penera b. Diklat Fungsional Penera Tk. Pertama c. Diklat Fungsional Penera Tk. Muda d. Diklat Fungsional Penera Tk. Madya e. Diklat Fungsional Penera Tk. Utama f. Diklat Fungsional Peningkatan Mutu Penera g. Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Asisten Penera h. Diklat Fungsional Penera Tk. Pelaksana i. Diklat Fungsional Penera Tk. Pelaksana Lanjutan j. Diklat Fungsional Penera Tk. Penyelia k. Diklat Fungsional Peningkatan Mutu Asisten Penera 19
4. Rumpun Diklat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Terdiri dari Jenis Diklat: a. Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan b. Diklat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Tk. Pertama c. Diklat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Tk. Muda d. Diklat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Tk. Madya e. Diklat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Tk. Utama f. Diklat Fungsional Peningkatan Mutu Pengawas Farmasi dan Makanan g. Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Farmasi dan Makanan h. Diklat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Tk. Pelaksana i. Diklat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Tk. Pelaksana Lanjutan j. Diklat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Tk. Penyelia k. Diklat Fungsional Peningkatan Mutu Asisten Pengawas Farmasi dan Makanan J. RUMPUN JABATAN ANGGARAN, PAJAK dan KEUANGAN serta HAK CIPTA, PATEN dan MEREK 1. Rumpun Diklat Fungsional Auditor Terdiri dari Jenis Diklat: a. Diklat Fungsional Pembentukan Auditor Ahli b. Diklat Fungsional Pembentukan Auditor Terampil c. Diklat Fungsional Auditor Ketua Tim d. Diklat Fungsional Auditor Pengendali Teknis e. Diklat Fungsional Auditor Pengendali Mutu f. Diklat Fungsional Teknis Substansi Auditor g. Diklat Fungsional Manajerial Pengawasan h. Diklat Fungsional Penunjang Kegiatan Pengawasan i. Diklat Fungsional Peningkatan Mutu Auditor 2. Rumpun Diklat Fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Terdiri dari Jenis Diklat: a. Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan b. Diklat Fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Tk. Pertama c. Diklat Fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Tk. Muda d. Diklat Fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Tk. Madya e. Diklat Fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Tk. Utama f. Diklat Fungsional Peningkatan Mutu Penilai Pajak Bumi dan Bangunan g. Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak Bumi dan Bangunan 20
h. Diklat Fungsional Pemeriksa Paten Tk. Pelaksana i. Diklat Fungsional Pemeriksa Paten Tk. Pelaksana Lanjutan j. Diklat Fungsional Pemeriksa Paten Tk. Penyelia k. Diklat Fungsional Peningkatan Mutu Asisten Pemeriksa Paten
MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH
JADI SOEDIRDJA
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR -J^TFAHUN 2000
TENTANG
PEDOMAN KEPcGAWAIAN PERUSAilAAN DAERAH AIR MINUM MENTERI DALAM NEGERI,
Menimbano
bahwa untuk meningkatkan kincrja Perusahaan Daerah Air Mmurn dalam pelayanan kepada nnsyarakat, perlu diatur monqenai pedoman kepecawaian seba.jai siandar pembinaan
Mengingat
b.
1. 2. 3. 4. 5.
bahwa pedoman hepecjawaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu u'itoiapkan dongan Koputusan Menteri Dalam •v'egeri ; bahv/a perlu ditetapkan kembali Pedoman Kepegawaian Per.isahaan Daerah Air minum dalam bentuk Keputusan Menteri Driiam Negeri; Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 3839 ); Pcraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemi:?rintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ; Keputusan Presidcn Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organir.asi dan Tata Kerja Departemen ; Pi'.'aturan Menteri l..).;ilam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Dac-rah An Minum (PDAM); Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomcr 99 Tahun 1999 tentang 0:1-inisasi dan Tnln Kerja nepMilemen Dnlam Nerjeri;
6.
Keputusan Menleri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ke'engkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Nogeri; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERi TENTANG PEDOMAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan: a. Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Air Minum milik Pemerintah Daerah ; b. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PDAM ; c. Direksi adaiah Direksi PDAM ; d. Pegawai adalah Pegavvai PDAM yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi; e. Ijasah adalah Tand; Tamat Beiajar dari Sekolah Negeri atau Swasta yang statusnya disamakan. BAB II PENGANGKATAN, PEMBINAAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI Pasal 2 (1) Direksi bervvonang mengangkat, membina dan memberhentikan pegawai PDAM. (2) Jumlah pegawai yang diangkat berdasarkan pada beban kerja dan kemampuan keuannan d; PDAM.
(1) Untuk dapat dinngkat menjadi pegawai harus mcmenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Warga Nogara Indonesia ; b. Berusia pniing rondah 18 (delapan boias) tahun, untuk SLIP, SMU, maksimal 30 tahun unluk D3 dan maksimal 35 tahun untuk Sarjana (SI); c. Tidak pernah cihukum penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mernpunyai kekuatan hukum tetap ; d. Tidak pernah terlibat dalam gerakan yang monentang Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah ; e. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan normal sebagai pegawai Instansi Pemerintah atau Swasta; f. Mempunyai Ijasah SLTP, SMU/SMK atau yang sederajat, Diploma atau Sarjana ; g. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian setempat; h. Berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter; i. Tidak boleh merangkap menjadi Pegawai Negeri atau Perusahaan lain ; j. Syarat - syarat lain yang ditetapkan Direksi. (2, Sebelum ditetepkan sebagai pegawai,Direksi menetapkan persyaratan daiam masa percobaari. Pasal 4 (1) Sesuai dengan Ijasah yang dimiliki, pegawai diberikan pangkat, golongan dan gaji pokok. (2) Pengaturan, pangkat, golongan dan gaji pokok pegawai PDAM ditentukan dengan Keputusan Direksi sesuai dengan kemampuan PDAM.. Pasal 5 i.) Dengan pcriirrDanqan ciisiensi uniuk pekerjaan tertentu, Direksi dapat mengangkat tenaga kontraX atau tenaga honorer sesuai kebutuhan. (2) Pemberian upah torhadap tenaga kontrak atau letviga honoror sebagaimana dimaksud pada ayat (1), clidasarkan pada pekerjaan yang difuqaskan.
Pasal 6 Pegawai berhcn!.i fuau diberhontikan karona : , ivk;ngaji!;';';r •xvhoiMi alas permintaan sondiri ; c. Berakhir rnasa lugasnya seleiah mcricapai usia muksimal 56 Tahun ; d. Tidak lagi memenuhi ketenluan Pasal 3 huruf c,d,g Ji dan i ; e Merugikan PDAM. BAB III PENGANGKATAN DALAM JABATAN Pasal 7 (1) Pegawai yang rnempunyai kemampuan dan profesionai dibidangnya dapat diangkat untuk menduduki jabatan tertentu. (2) Untuk melakukar, penilaian atas kemampuan pegawai, Direksi membentuk Tim Pertimbangan Jabatan. BAB IV TUNJANGAN, JASA PRODUKSI DAN PENGHARGAAN Pasal 8 (') Seiain gaji ookcK, pegawai diberikan lunjangan suami/istri, anak dan tunjangan jabatan bagi pegawai yang menduduki jabatan. (2) Seiain tunjancian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tunjangan lainnya yang besarnya diluapkan oleh Direksi r.osuai kemampuan PDAM. Scsarnya lunjangar.. jasa produksi dan penghargaan tidak boleh melebihi 30 % (tiga :•• 30:Vi':us) 'Jari seluruh realisasi anggaran perusahaan pada lahun anggaran Apabila setiap tahun sete^ah tutup buku PDAM memporoloh keufltungan, kepada pegawai diberikan jar-a produ!(si yang besarnya ditetapkan oleh Direksi.
PENGANGKATAN DALAM JABATAN Pasal 7 (1) Pegawai yang rnempunyai kemampuan clan profesional dibidangnya dapat diangkat untuk menduduki Jabatan tertentu. (2) Untuk melakukan penilaian atas kemampuan pegawai, Direksi membentuk Titn Pertimbangan Jabatan. BAB iV TUNJANGAN, JASA PRODUKSI DAN PENGHARGAAN Pasa! 8 r; Selain gaji pokok, peo.-^wai diberikan tunjangan suami/istrL anak dan tunjangan Jabatan bagi pegawai yo:ig nenduduki Jabatan. (2) Selain tunjangan sebsgaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tunjangan lainnya yang besarnya'ditetapKan oleh Direksi sesuai kemampuan PDAM. (3) Besarnya gaji, tunjangan, jasa produksi dan penghargaan iidak boleh melebihi 30 % (tiga puluh per seratus) dari seluruh realisasi anggaran perusahaan pada tahun anggaran yang berjalan. Pasal 9 Apabila setiap tahun sotelah tutup buku PDAM memperoleh keuntungan, kepada pegawai ri jasa prcxiuksi yang besarnya ditetapkan oleh Direksi. (1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang men\jjnyai masa kerja ; a. 10 (sepuluh), 20 (dua puluh) dan 30 (tiga puiuh) tahun secara terus menerus dan hasil penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai ratarata baik ; b. Pegawai yang telsh menunjukkan prestasi kerja atau berjasa dalam pengembangan PDAM sehingga dapat dijadikan teladan bagi pegawai lainnya ; c. Pegawai yang akan memasuki masa pensiun. (2) Jenis dan bes?oiya penghargaan sebaqaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direksi.
Pasal 10 ; : Diroksi rnomixTikon psnghargaan kcpacla pegawai yang mempunyai rnasa kerja ; i 10 (:v:;-)ijiuii,, ',:_..; (dua puluh) (inn 30 (tiga puluh) tahun secara terns menerus dan hasil peniiavjn prestasi kerja dal.nn 2 (dua) lahun terakhir menunjukkan nilai rata-rala baiK ; b. Pegawsi yang telah menunjukkan prei.Lisi kerja atau beriasa dalam pengembangan PDAM sehingga dapat dijadikan teladan bagi pegawai lainnya ; c. Pegawai yang akan memasuki masa pensiun. (2) Jenis dan besarnya penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oieh Direksi. BAB V DANA PENSIUN Pasal 11 Bagi Pegawai PDAM wajib diikut sertakan dalam program Pensiun meialui Dana Pensiun :V'.'sama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia (DAPENMA PAMSI), BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Dengan berlakunya Keputusan ini, sernua ketentuan yang mengatur mengenai kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum dan bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak nerlaku. Pasal 13 .;v.!tu3an in: rnulji brri iku pada tanggal diletapkan, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal MENTERI DALAM NEGERI SURJADI SQEDIRDJA
