Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Dan Menteri Dalam Negeri ( No. 48 Tahun 1988 No. 10 Tahun 1988 ) Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1987 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Pada Daerah MENTERI KESEHATAN DAN MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan keberhasilan pembangunan kesehatan dan demi kesinambungan kebijaksanaan dan keterpaduan program-program Pusat dan Daerah serta terjaminnya sinkronisasi dalam pelaksanaannya, maka dipandang perlu ada Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Ncmor 7 Tahun 1987 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah; b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 perlu ditetapkan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan; 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tantang Tenaga Kesehatan; 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pckok-Pokok Pemarintahan di Daerah; 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah. Memutuskan : Menetapkan : Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalm Bidang Kesehatan Kepada Daerah
BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Dalam Keputusan Bersama ini yang dimaksud dengan: 1. Tenaga medik, adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis; 2. Tenaga Sarjana kesehatan lain adalah tenaga sarjana, selain tenaga medik yang mendapat pendidikan bidang kesehatan serta ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai tenaga kesehatan; 3. Tenaga paramedik adalah tenaga kesehatan sarjana muda atau. setingkat menengah dan rendah; 4. Pendidikan paramedik adalah kegiatan yang ditunjuk untuk mendidik seseorang menjadi tenaga kesehatan melalui suatu institusi formal pendidikan kesehatan menurut peraturan dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan; 5. Latihan tenaga kesehatan adalah kegiatan yang ditunjuk untuk melatih dan meningkatkan kemampuan pegawai dan masyarakat untuk menunjang upaya kesehatan; 6. Sarana pelayanan kesehatan dasar adalah praktek perorangan dokter umum, praktek perorangari dokter gigi, praktek berkelompok dokter umum, praktek berkelompok dokter gigi, Balai Pengobatan, Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA), Rumah Bersalin, dan sarana kesehatan dasar lainnya yang dtetapkan oleh Menteri Kesehatan; 7. Sarana pelayanan kesehatan rujukan adalah praktek perorangan dokter spesialis, praktek perorangan dokter gigi spesialis, praktek berkelompok dokter spesialis, praktek berkelompok dokter gigi spesialis, Rumah Sakit Kelas D, C, B, A dan sarana pelayanan kesehatan spesialistik lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan; 8. Sarana pendidikan adalah tempat / bangunan yang dipergunakan untuk penyelenggaraan pendidikan atau latihan bagi tenaga kesehatan; 9. Komponen biaya adalah komponen yang berkaitan langsung dengan biaya panyelengaaraan upaya kesehatan ada sarana kesehatan yang meliputi biaya parawatan pasien, biaya operasi, biaya makan pasien, biaya obat, biaya pemeriksaan laboratorium, dan lain-lain. BAB II Urusan yang Diserahkan (1)
Pasal 2 Urusan kesehatan yang diserahkan kepada Daerah meliputi urusanurusan kesehatan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 baik kepada Daerah Tingkat I Maupun Daerah Tingkat II.
(2)
(3)
Rincian urusan yang menjadi kewenangan Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II didasarkan kepada urusan-urusan yang secara nyata telah di laksanakan oleh Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II yang bersangkutan. Pengaturan lebih lanjut mengenai urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Daerah. BAB III Kepegawaian
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
(1) (2)
Pasal 3 Pemerintah Daerah mengajukan usulan kebutuhan tenaga medik, tenaga sarjana kesehatan lain dan paramedik yang akan diperbantukan atau dipekerjakan di daerahnya disertai jumlah, jenis tenaga serta unit kerja yang memerlukan. Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku juga bagi tenaga paramedik dan nonmedik yang jenis kepegawaiannya pegawai Negeri Sipil Daerah. Pasal 4 Usulan kebutuhan tenaga sebagaimana dimaksud Pasal 3 sepanjang mengenai tenaga medik, tenaga sarjana kesehatan lain dan paramedik yang akan diperbantukan kepada Daerah Otonomi diajukan oleh Gubernur Kepala Daerab Tingkat I kepada Menteri Kesehatan melalui Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan setempat. Usulan kebutuhan tenaga sebagaimana dimaksud pasal 3 sepanjang mengenai tenaga medik, tenaga sarjana kesehatan lain dan paramedik yang akan dipekerjakan kepada Daerah otonom diajukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I kepada Menteri Kesehatan dengan tembusan Menteri Dalam Negeri dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan setempat. Usulan kebutuhan tenaga paramedik dan nonmedik yang jenis kepegawaiannya Pegawai Negeri Sipil Daerah diajukan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I kepada Menteri Dalarn Negeni dengan tembusan kepada Menteri Kesehatan den Kepala Kantor SWilayah Departemen Kesehatan setempat. Pasal 5 Pengangkatan pegawai yang jenis. kepegawaiannya diperbantukan / dipekerjakan, dilaksanakan oleh Menteri Kesehatan. Pengangkatan pegawai paramedik dan nonmedik yang jenis kepegawaiannya adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 6
(1)
(2)
(3)
(4)
Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat I dilaksanakan oleh Gubemur Kepala Daerah Tingkat I setelah mendengar pertimbangan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan. Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II dilakukan oleh Bupati / Kepala Daerah Tirigkat II setelah mendengar pertimbangan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan setempat. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Kepala Unit Pelaksana Daerah dan atau Kepala Unit Pelaksanan Teknis Dinas setelah terlebih dahulu mendengar pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi. Bupati Kepala Daerah Tingkat II mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas setelah terlebih dahulu mendengar pertimbangan Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten/Kotamadya. BAB IV Organisasi
(1)
(2)
Pasal 7 Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah, maka struktur Organisasi Dinas Kesehatan Daerah Tingkat I dan Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II, tidak mengalami perubahan sepanjang masih dapat menampung urusan yang diserahkan. Termasuk dalam ketentuan ayat (1) adalah: a. Rumah Sakit Kelas A, B, C, dan D; b. Puskesmas, Puskesmas Pembantu; c. Laboratoriurn; d. Sekolah Kesehatan e. Sarana kesehatan lain. BAB V Pendidikan dan Latihan
(1) (2)
Pasal 8 Pemerintah Daerah dapat menyelenggarkan pendidikan paramedik melalui Sekolah dan Akademi sesuai dengan ketentuan yang ditetukan oleh Menteri Kesehatan. Pendidikan paramedik oleh Penerintah Daerah berpedoman pada syarat-syaxat bagi penyelenggaraan pendidikan paramedik Departemen Kesehatan.
(1) (2) (3)
Pasal 9 Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan latihan tenaga kesehatan yang rneliputi latihan prajabatan umum latihan teknis kesehatan tertentu serta latihan administrasi dan manajemen kesehatan. latihan prajabatan umum berpedoman pada peraturan perundanganundangan yang berlaku. Penyelenggaraan latihan teknis kesehatan tertentu serta latihan administrasi dan manajemen kesehatan berpedoman pada ketentuan yanq ditetapkan oleh menteri Kesehatan. BAB IV Pengaturan Tarip Upaya Kesehatan
(1)
(2)
(3)
Pasal 10 Ketentuan tarip upaya kesehatan Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, serta sarana kesehatan lain yang diatur dalam Peraturan Daerah, didasarkan pada komponen biaya yang ditetapkan oleh Menteri. Komponen biaya sebagai tersebut pada ayat (1) diseragamkan sesuai dengan jenis kelompok sarana kesehatan yang meliputi sarana kesehatan yang meliputi : a. Rumah Sakit Kelas A, B, C, dan D; b. Puskesmas, Puskesmas Pembantu; c. Laboratotium; d. Sekolah Kesehatan e. Sarana kesehatan lain. Penggunaan hasil jasa pelayanan kesehatan diutamakan untuk peningkatan pelayanan kesehatan. BAB VII PERIZINAN
(1) (2)
Pasal 11 Pemberian izin sementara yang diberikan oleb Pemerintah Daerah merupakan salah satu bahan kelengkapa dalam rangka pertimbangan untuk memberikan izin tetap dari Menteri Kesehatan. Pemerintah Daerah dapat memberikan izin sementara kepada Departemen lain, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Swasta, untuk menyelenggarakan sarana kesehatan yang meliputi : a. Sarana pelayanan kesehatan dasar; b. Sarana pelayanan kesehatan rujukan; c. laboratorium; d. Sarana pendidikan dan latihan tenaga kesehatan; e. Sarana kesehatan lain yang ditetapkan Menteri Kesehatan.
(3) (4) (5)
Pemerintah Daerah dalam memberikan izin sementara berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Izin tetap bagi penyelenggaraan sarana kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan. Izin penyelenggaraan apotik, baik izin sementara maupun izin tetap dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan. BAB VIII PENBINAAN
(1) (2)
Pasal 12 Menteri Kesehatan bertanggung jawab atas pembinaan teknis medis terhadap penyelenggaraan urusan kesehatan yang telah diserahkan kepada daerah. Menteri Dalam Negeri bertanggung jawab atas pembinaan umum terhadap penyelenggaraan urusan kesehatan yang telah diserahkan kepada daerah. BAB IX PEMBIAYAAN
Pasal 13 Pelaksanaan pembiayaan urusan-urusan yang telah diserahkan kepada Daerah diatur kemudian oleb Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan.
BAB X PENUTUP Pasal 14 Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Bersarna ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masingmasing. Pasal 15 Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di :JAKARTA pada tanggal :1 Maret 1988
__________________________________
