KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 208 TAHUN 2008 TENTANG PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 13 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN DAN IZIN KETENAGAKERJAAN MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan dan Izin Ketenagakerjaan, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan pembatalan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan dan Izin Ketenagakerjaan, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918); 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan· Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687); 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4009); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 9. Peraturan Pemerintah Nomor ....... Tahun ...... tentang ...... Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 88 Concerning The Organization of The Employment Service (Konvensi ILO Nomor 88 Mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 63); Memperhatikan : Pertimbangan Menteri Keuangan Republik 248/MK.7/2007 tanggal 14 Nopember 2007;
Indonesia
Nomor
S-
MEMUTUSKAN: Menetapkan: KESATU
: Membatalkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan dan Izin Ketenagakerjaan, dengan alasan: 1. Pendaftaran wajib bayar jaminan kecelakaan kerja dilakukan setiap perubahan jumlah tenaga kerja dan upah tenaga kerja, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.04/Men/1993 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja; 2. Iuran Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan (DPKK) merupakan pungutan pusat (PNBP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 3. Pendaftaran lembaga kerja Bipartite dilakukan sekali setelah pembentukannya sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.255/MEN/2003 tentang Tata Cara Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Lembaga Kerjasama Bipartit; 4. Pelayanan Kartu Pencari Kerja harus diberikan secara cuma-cuma sesuai dengan Pasal 1 Konvensi ILO Nomor 88 tentang Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002 dan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 5. Pendaftaran Kesepakatan Kerja Bersama dilakukan sekali sepanjang Kesepakatan Kerja Bersama tersebut masih berlaku, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep. 48/Men/IV/2004 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama; Wajib lapor lowongan tidak diperlukan karena penyebarluasan informasi lowongan pekerjaan di perusahaan merupakan bagian dari pelayanan pendaftaran pencari kerja yang harus diberikan secara cuma-cuma sesuai dengan Pasal 1 Konvensi ILO Nomor 88 Tahun 1948 tentang Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002; 6. Pembinaan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja merupakan urusan umum pemerintahan yang seyogyanya dibiayai dari penerimaan umum daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Peraturan 24/Men/VI/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Yang Melakukan Pekerjaan di Luar Hubungan Kerja;
7.
8.
9.
10.
11.
............. serta peningkatan produktivitas kerja merupakan urusan umum pemerintahan yang seyogyanya dibiayai dari penerimaan umum daerah sehingga tidak dapat dikenakan retribusi sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-02/MEN/1996 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 06/MEN/1994 tentang Retribusi Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-03/MEN/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja; Izin penyimpangan waktu kerja, istirahat dan izin kerja malam untuk wanita tidak diperlukan karena hanya memerlukan persetujuan dari buruh/pekerja yang bersangkutan sesuai dengan Pasal 78 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Penerbitan izin mempekerjakan TKWNAP (IMTA) merupakan kewenangan pusat, sesuai dengan Pasal 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-20/MEN/III/2004 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Terhadap pemberian izin mempekerjakan TKWNAP (IMTA) dikenakan pungutan pusat (PNBP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2000 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan harus disetor ke Kas Negara; Izin pendirian lembaga latihan swasta (LLS) berlaku selama 3 tahun sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER17/MEN/VII/2007 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja, diterbitkan oleh Instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan; Izin bursa kerja khusus sama dengan Surat Izin Usaha Perdagangan yaitu berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 09/M-DAG/PER/3/2006; Rekomendasi iklan lowongan pekerjaan pada surat kabar tidak diperlukan karena penyebarluasan informasi lowongan pekerjaan di perusahaan merupakan bagian dari pelayanan pendaftaran pencari kerja yang harus diberikan secara cuma-cuma sesuai dengan Pasal 1 Konvensi ILO Nomor 88 Tahun 1948 tentang Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002.
KEDUA
: Agar Walikota Medan menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan dan Izin Ketenagakerjaan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.
KETIGA
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Agustus 2008 MENTERI DALAM NEGERI, ttd H. MARDIYANTO Tembusan: 1. Presiden Republik Indonesia; 2. Wakil Presiden Republik Indonesia; 3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
4. 5. 6. 7. 8.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia; Menteri Keuangan Republik Indonesia; Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia; Gubernur Sumatera Utara; Ketua DPRD Kota Medan.
1.
