KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 47 TAHUN 2001 TENTANG IZIN BELAJAR DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasai 18 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, perlu mengatur izin belajar dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri; b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang izin belajar dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri. Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara. Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017); 6. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum; 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemberdayaan Masyarakat Desa; 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah; 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Ilmu Pemerintahan; 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri 73 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 28 Tahun 2001; 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Diklat Regional sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan .Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 29 Tahun 2001; 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri; MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG IZIN BELAJAR DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai Negeri Sipil adaiah Pegawai Negeri Sipil Pusat Departemen Dalam Negeri yang bekerja di lingkungan Departemen Dalam Negeri; 2. Pangkat adaiah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan pegawai dan digunakan sebagai dasar penggajian; 3. Pejabat yang berwenang adaiah pejabat yang mempunyai kewenangan memberikan izin belajar; 4. Izin belajar adaiah izin yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan tertentu; 5. Ijazah adaiah Surat Tanda Tamat Belajar, Diploma dan Akta yang dikeluarkan dengan sah oleh lembaga pendidikan tertentu; BAB II PEMBERIAN IZIN BELAJAR Pasal 2 Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti pendidikan, harus mendapat izin belajar dari pejabat yang berwenang. Pasal 3 (1) Menteri Dalam Negeri mendelegasikan kewenangan kepada pejabat yang berwenang untuk memberikan izin belajar bagi tingkat pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan Diploma I, Diploma II, Diploma III dan Sarjana Muda, Sarjana dan Diploma IV, Dokter, Apoteker, Magister dan Spesialis I, Doktor dan Spesialis II bagi : a. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri pemberian izin belajar oleh Kepala Biro Kepegawaian; b. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat Jenderal pemberian izin belajar oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal; c. Peqawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal pemberian Izin belajar oleh Sekretaris Direktorat Jenderal; d. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan pemberian iiin belajar oleh Sekretaris Badan; e. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Komisi Pemilihan Umum pemberian izin belajar oleh Kepala Biro Administrasi Umum; f. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Institut Ilmu Pemerintahan pemberian izin belajar oleh Kepala Biro Administrasi Umum. (2) Pemberian izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri atas nama
dan untuk beliau. Pasal 4 Izin belajar sebagaimana dimaksud pada pasal 2, diberikan dengan ketentuan: a. Kegiatan pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang terakreditasi oleh Departemen Pendidikan Nasional; b. Kegiatan pendidikan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan; c. Biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Pasal 5 (1) Izin belajar dapat diberikan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil yang pada saat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sedang mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan tertentu; (2) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, sudah memiliki Ijazah yang lebih tinggi, harus melaporkan kepada Pejabat yang berwenang. BAB III UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT Pasal 6 (1) Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat terdiri dari: a. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Tingkat I dapat diikuti Pegawai Negeri Sipil yang pangkatnya akan disesuaikan dengan iiazah yang diperoleh menjadi Juru I/c dan pengatur Muda II/a. b. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Tingkat II dapat diikuti Pegawai Negeri Sipil yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah yang diperoleh menjadi Pengatur Muda Tingkat I Il/b dan Pengatur II/c; c. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Tingkat III dapat diikuti Pegawai Negeri Sipil yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah yang diperoleh menjadi Penata Muda Ill/a; d. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Tingkat IV dapat diikuti Pegawai Negeri Sipil yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah yang diperoleh menjadi Penata Muda Tingkat I Ill/b dan Penata III/c. (2) Ujian Penyesuaian kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila PNS telah memiliki ijin belajar. Pasal 7 (1) Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Tingkat I, II, III dan IV bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia. (2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri. Pasal 8 Bahan materi ujian penyesuaian kenaikan pangkat adalah sebagai berikut: a. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Tingkat I meliputi: 1. Pengetahuan Umum; 2. Pengetahuan Substantif. b. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Tingkat II meliputi: 1. Pengetahuan Umum; 2. Pengetahaun Perkantoran; 3. Pengetahuan Substantif. c. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Tingkat III dan IV meliputi: 1. Pengetahuan Umum;
2. Pengetahuan Substantif; 3. Bahasa Inggris; 4. Karya Tulis. Pasal 9 Peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat yang dinyatakan lulus diberikan surat tanda lulus. BAB IV KENAIKAN PANGKAT SEBAGAI PENYESUAIAN IJAZAH Pasal 10 Pegawai Negeri Sipil yang tetah memperoleh ijazah: a. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat dapat dinaikan pangkatnya menjadi Juru, golongan ruang I/c; b. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau yang setingkat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda, golongan ruang Il/a; c. Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, Diploma II atau yang setingkat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang Il/b; d. Sarjana Muda, Akademi, Diploma III atau yang setingkat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur, golongan ruang II/c; e. Sarjana (SI) atau Diploma IV dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang Ill/a; f. Dokter, Apoteker, Magister, Spesialis I atau yang setingkat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang Ill/b; g. Doktor (S3), Spesialis II atau yang setingkat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata, golongan ruang III/c. Pasal 11 Kenaikan Pangkat sebagai penyesuaian ijazah diberikan dengan ketentuan: a. Lulus ujian penyesuaian ijazah; b. Secara akademis ijazah yang diperoleh mempunyai keterkaitan dengan bidang tugas; c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. d. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir untuk kenaikan pangkat sebagai penyesuaian ijazah menjadi Juru, golongan ruang I/c; e. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir untuk kenaikan pangkat sebagai penyesuaian ijazah menjadi Pengatur Muda, golongan ruang II/a; f. Sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir untuk kenaikan pangkat sebagai penyesuaian ijazah menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b; g. Sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir untuk kenaikan pangkat sebagai penyesuaian ijazah menajdi Pengatur, golongan ruang II/c; h. Sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir untuk kenaikan pangkat sebagai penyesuaian ijazah menjadi Penata Muda, golongan ruang Ill/a; i. Sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir untuk kenaikan pangkat sebagai penyesuaian ijazah menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang Ill/b; j. Sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir untuk kenaikan pangkat sebagai penyesuaian ijazah menjadi Penata, golonga ruang III/c. BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 12 Segala biaya yang berkaitan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBN
Departemen Dalam Negeri. BAB VII KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP Pasal 13 Dengan berlakunya Keputusan ini surat izin belajar yang telah ditetapkan dinyatakan masih tetap berlaku. Pasal 14 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Desember 2001 MENTERI DALAM NEGERI, ttd. DR (Hc) HARI SABARNO, S.IP, MBA, MM
