BAB 1 PENDAHULUAN 1.1
LatarBelakang Jakarta memiliki luas sekitar 740,3 km² dan lautan 6.977,5 km². Jumlah
penduduk di Jakarta bertambah di setiap tahunnya, hal ini menyebabkan bertambahnya tingkat kebutuhan permukiman yang semakin tinggi. Faktor bertambahnya jumlah penduduk di jakarta yaitu adanya pertambahan populasi yang signifikan dan tidak teratur. Hingga sampai saat ini kepadatan penduduk di daerah jakarta menjadi masalah yang harus di pikirkan secara matang. Menurut simregbappenas jumlah penduduk di wilayah Provinsi DKI Jakarta tahun 2011 sebanyak 10.187.595 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 15.381 jiwa per km2 penyebaran penduduk di Provinsi DKI Jakarta masih bertumpu di Kota Jakarta Timur dan Kota Jakarta Barat. Tabel 1. Luas Wilayah, Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011
Sumber: http://simreg.bappenas.go.id diakses pada 30 september 2015
Menurut Simreg Bappenas tahun 2011 Jakarta Timur merupakan daerah dengan kepadatan tertinggi, sehingga membuat daerah tersebut menjadi tidak teratur dan menimbulkan masalah negatif pada daerah tersebut. Masalah negatif yang timbul di antaranya yaitu permukiman menjadi padat, banyak timbulnya rumah-rumah semi permanen di kawasan bantaran sungai/kali dan tidak tertata kemudian kawasan tersebut menjadi kumuh. Pemukiman kumuh di daerah DKI dapat ditemukan di daerah pinggiran kali, selain itu ada juga di daerah kolong jembatan layang dan daerah pinggiran rel kereta api. Permukiman kumuh ini biasanya berbentuk gubuk yang terbuat dari triplek kayu pada dindingnya. Berikut adalah data mengenai jumlah permukiman kumuh DKI Jakarta tahun 2011 yang di kutip dari sebuah blog.
1
2
Gambar 1 . Jumlah Permukiman Kumuh di DKI Jakarta Tahun 2011 Sumber: http://yansyahrial.blogspot.co.id/2013/08/v-behaviorurldefaultvmlo.html diakses pada 5 september 2015
Semakin padatnya penduduk yang tinggal di suatu permukiman tentu akan semakin banyak timbulnya permukiman yang ilegal, salah satunya permukiman di bantaran sungai. Kurangnya simpati dari pemerintah justru membuat mereka semakin menyalahi aturan tata ruang yang sudah di tetapkan. Oleh karena itu banyaknya permukiman di sekitaran sungai membuat sungai tersebut menyempit dan tidak dapat menampung air sungai yang mengalir dari hulu, kemudian meluap lah air sungai tersebut membanjiri rumah-rumah warga sekitar. Menurut BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) bencana banjir adalah masalah yang serius, dari tahun ke tahun bancana banjir masih belum teratasi secara maksimal. Berikut adalah tabel mengenai jumlah kejadian bencana febuari 2015. Tabel 2 . Jumlah Kejadian Bencana, Korban, dan Dampaknya Februari 2015
Sumber: http://www.bnpb.go.id diakses pada 03 oktober 2015
Bahwa tabel di atas menunjukan pada febuari 2015 bencana banjir merupakan bencana yang cukup sering melanda warga ibu kota DKI Jakarta dan tidak sedikit warga yang terkena dampak akibat banjir tersebut.
3
Gambar 2 . Peta Lokasi Banjir DKI Jakarta Tahun 2002 dan Tahun 2007 Sumber : RTRW2030 diakses pada 3 oktober 2015
Menurut peta banjir DKI Jakarta daerah yang sering kali terkena banjir ratarata yang berbatasan langsung dengan sungai Ciliwung. Dikarenakan daya tampung sungai Ciliwung semakin menyempit karena adanya permukiman ilegal di sepanjang bantaran sungai Ciliwung. Kemudian pada peta banjir DKI Jakarta 2014 daerah Jakarta Timur masih termasuk daerah yang rawan bencana banjir, dan daerah Jakarta Timur merupakan daerah yang minim resapan air, padat permukiman, dan rawan bencana.
4
Gambar 3 . Peta RW Terdampak Banjir Jakarta Tahun 2014 Sumber : http://www.bnpb.go.id diakses pada 3 oktober 2015
Pada peta terdampak banjir yang di buat oleh lembaga pemerintah bahwa banyak daerah-daerah yang terkena dampak banjir dari tahun ke tahunnya terutama Kota Jakarta Timur. Pemerintah sendiri sampai saat ini belum menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Daerah yang rawan bencana banjir yaitu daerah yang di lintasi sungai ciliwung, dan hampir setiap tahunnya daerah tersebut terkena dampak bencana banjir. Berikut adalah data rekapitulasi bencana banjir Jakarta Timur pada bulan januari 2014 yang di buat oleh BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah). Tabel 3 . Data Rekapitulasi Banjir Jakarta Timur Januari 2014
Sumber: http://www.bpbd.jakarta.go.id diakses pada 03 oktober 2015
Menurut data rekapitulasi banjir januari 2014 bahwa Jakarta Timur merupakan daerah yang cukup banyak yang terkena dampak banjir, yaitu sekitar 89 ribu jiwa yang terkena dampak dan ketinggian air rata-rata 10-400cm. Kemudian untuk ketinggian air tertinggi terdapat pada kelurahan cawang yaitu mencapai 400cm. Kelurahan Cawang salah satunya yaitu daerah Tanjung Sanyang yang berada di jalan dewi sartika. Tanjung Sanyang kelurahan Cawang kecamatan Kramat Jati terdiri dari satu rukun warga sembilan rukun tetangga. Tanjung Sanyang letaknya hampir di kelilingi dengan sungai Ciliwung, oleh karena itu Tanjung Sanyang termasuk daerah yang
5
sering terkena dampak banjir, dan banjir yang paling sering yaitu di sebabkan oleh hujan yang cukup tinggi, minimum resapan air, kurangnya penghijauan dan air kiriman dari katulampa. Selain itu daerah Tanjung Sanyang ini merupakan daerah yang padat penghuni dan minim sekali resapan air, kontur yang cukup curam dan drainase permukiman tersebut sangat tidak di perhatikan.
Gambar 4 . Lokasi Tanjung Sanyang Kelurahan Cawang
Berdasarkan latar belakang daerah Tanjung Sanyang bahwa perlu adanya Redevolpment
kawasan
tersebut.
Menurut
Danisworo
Redevelopment
atau
pembangunan kembali, adalah upaya penataan kembali suatu kawasan kota dengan terlebih dulu melakukan pembongkaran sarana dan prasarana pada sebagian atau seluruh kawasan tersebut yang telah dinyatakan tidak dapat dipertahankan lagi kehadirannya. Biasanya, dalam kegiatan ini terjadi perubahan secara struktural terhadap peruntukan lahan, profil sosial ekonomi, serta ketentuan-ketentuan pembangunan lainnya yang mengatur intensitas pembangunan baru.
Gambar 5. Peta Zonasi Rencana Detail Tata Ruang Sumber : www.sosialisasirdtrdkijakarta.com diakses pada 3 oktober 2015
Menurut Peta Zonasi Rencana Detail Tata Ruang daerah Tanjung Sanyang merupakan daerah yang berzona rumah vertikal, namun kondisi sekarang merupakan
6
permukiman warga yang padat. Pemprov DKI Jakarta bersama pemerintah pusat mulai melakukan penataan permukiman kumuh dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum mengubah strategi pembangunan permukiman, dari horizontal menjadi vertikal. Permukiman vertikal dengan bentuk rumah susun merupakan solusi atas cepatnya pertumbuhan penduduk dan tingginya kebutuhan lahan untuk permukiman. Jika masih bergantung pada permukiman horizontal, lahan di Jakarta akan habis untuk membangun rumah dan lingkungan hidup akan terganggu, Permukiman horizontal yang sudah padat dapat diremajakan menjadi permukiman vertikal secara bertahap. 1.2
Rumusan Masalah Berikut ini adalah permasalahan yang timbul sesuai dengan latar belakang di atas:
1.
Berapa peil banjir maksimum yang ada di lapangan ?
2.
Jenis hunian seperti apa yang sesuai untuk redevelopment kawasan sesuai daya dukung tanah ?
3.
Bagaimana desain redevelopment dengan metode SUDS ?
1.3
TujuanPenelitian Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : •
Menciptakan tempat tinggal yang layak huni di Tanjung Sanyang.
•
Menerapkan
metode SUDS terhadap peil banjir maksimum pada
permukiman di Tanjung Sanyang kelurahan Cawang, kecamatan Kramatjati, Jakarta Timur. 1.4
RuangLingkup Ruang Lingkup Penelitian Sesuai dengan maksud dan tujuan yang akan di capai, bahwa studi ini akan menelaah permukiman padat di daerah Tanjung Sanyang Kelurahan Cawang Kota Administrasi Jakarta Timur menjadi kawasan yang layak huni dan menerapkan metode SUDS (Sustainable Urban Drainage System) untuk mengendalikan banjir di kawasan tersebut. Ruang Lingkup Desain Membangun kembali kawasan Tanjung Sanyang, Kramatjati, Jakarta Timur menjadi rumah susun yang layak untuk di huni dan mengendalikan aliran drainase sungai ciliwung yang melingkari kawasan ini dengan metode SUDS
7
(Sustainable Urban Drainage System). Berikut informasi detail mengenai kawasan Tanjung Sanyang:
Gambar 6. Lokasi Tanjung Sanyang Kelurahan Cawang Sumber : wikimapia.com diakses pada 04 oktober 2015
•
Lokasi : Jalan Tanjung Sanyang, Kel. Cawang, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur
•
Luas Kawasan : 27.900 m2 / 2,79 Hektar
•
KDB : 40% 40% x 27.900 m2 = 11.160m2 (1,1 hektar)
•
KLB : 3,00
•
KDH: 35% 35% x 27.900 m2 = 9.765 m2
•
Luas Total Bangunan Yang Dapat di Bangun: KLB x Luas Lahan = 3x 27.900 m2 = 83.700 m2 : Luas KDB = 7- 8 lantai
1.5
State Of The Art Menurut Widyastri Atsary Rahmy, Budi Faisal, Agus R. Soeriaatmadja (2012) pada jurnal yang berjudul Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Kota pada KawasanPadat, Studi Kasus di Wilayah Tegallega, Bandung. Ruang terbuka hijau kota merupakan pertemuan antara sistem alam dan manusia pada wilayah perkotaan. Saat ini proporsinya semakin berkurang seiring peningkatan populasi dan kepadatan penduduk, sehingga mengakibatkan terganggunya keseimbangan antara kedua sistem tersebut.Untuk memperbaikinya serta meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan secara umum, ruang terbuka hijau kota perlu dikembalikan dalam bentuk sistem agar dapat berperan optimal. Pada konteks kawasan perkotaan padat seperti kawasan studi, populasi menjadi faktor penting yang mendasari perhitungan kebutuhan ruang terbuka hijau selain peran kawasan tersebut dalam keseluruhan sistem ekologi wilayah perkotaan.
8
Menurut Asep Hariyanto di jurnal yang berjudul Strategi Penanganan Kawasan Kumuh Sebagai Upaya Menciptakan Lingkungan Perumahan Dan Permukiman
Yang
Sehat.
Beberapa
program-program
sebagai
upaya
pengendalian lingkungan kumuh adalah sebagai berikut : 1.
Penyuluhan Kesehatan Lingkungan Penyuluhan kesehatan lingkungan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya upaya menjaga kesehatan lingkungan dengan menerapkan pola hidup sehat sebagai upaya menciptakan masyarakat yang sehat. Kegiatan ini dapat dilakukan bersama oleh dinas lingkungan hidup dan dinas kesehatan. Kegiatan penyuluhan dapat dilakukan dengan memanfaatkan aktivitas posyandu atau pengajian atau acara-acara sosial kemasyarakatan lainnya. Melalui kegiatan yang dilaksanakan dalam lingkup kecil diharapkan masyarakat dapat
memahami arti
penting prilaku hidup yang sehat. 2.
Pembinaan masyarakat sadar lingkungan kegiatan ini berbentuk kegiatan yang terpogram dan mengarah kepada terwujudnya masyarakat yang sadar lingkungan. Program yang demikian dilakukan dalam jangka panjang secara bertahap. Hasil dari kegiatan ini diharapkan masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi tentang arti penting lingkungan hidup yang baik dan mayarakat mampu secara mandiri mewujudkan lingkungan desa yang sehat dan lestari.
3.
Pembangunan Infrastruktur Publik Keterbatasan sarana dan sanitasi lingkungan di Kawasan Kumuh perlu diatasi dengan pengadaan infrastruktur sanitasi lingkungan. Infrastruktur yang dapat dibangun meliputi MCK Umum, Sumur Air bersih, jalan lingkungan, drainase, dan bak-bak sampah mengingat pemanfaat sarana ini adalah masyarakat, maka sebelum dilakukan pembangunan sebaiknya telah ada program sosialisasi dan penyuluhan tentang arti penting sarana sanitasi lingkungan tersebut. Selain itu sebelum pembangunan dilaksanakan
sebaiknya
dinas
pelaksana
bersama
masyarakat
merumuskan pengelolaan sarana tersebut, sehingga sarana yang dibangun termanfaatkan dan terpelihara dengan baik. Dengan demikian pelaksana yang sesuai dengan program ini adalah Dinas Pekerjaan Umum.
9
4.
Pemberdayaan
Ekonomi
Masyarakat
Pemberdayaan
ekonomi
masyarakat dapat dilakukan dengan pengadaan program-program pemberdayaan sesuai dengan potensi karakteristik daerah. Untuk itu program yang dikembangkan setiap lokasi dapat berbeda-beda. Secara riil program ini berbentuk pengembangan potensi yang dimiliki masyarakat.
Dengan
demikian
program
ini
diarahkan
untuk
membangun UKM berbasis masyarakat yang kuat sehingga mampu meningkatkan taraf ekonomi. Program ini meliputi pelatihan (teori dan praktek) serta pendamping. Dalam kegiatan pelatihan perlu ada materi yang dikaitkan dengan upaya pengendalian lingkungan kumuh, sehingga di harapkan peningkatan ekonomi yang diperoleh masyarakat sebagian akan di manfaatkan untuk perbaikan lingkungan kumuh. Dinas pertanian, perikanan, peternakan, industri dan perdagangan merupakan dinas yang dinilai sesuai untuk melaksanakan program ini. 5.
Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat upaya mengatasi rendahnya tingkat pendidikan yang menjadi faktor pendorong munculnya kawasan kumuh perlu diatasi dengan melakukan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat. Upaya ini dapat dilakukan dengan dua bentuk, yaitu penambahan sarana pendidikan formal
dan
pembangunan
pendidikan
non
formal
(PKBM).
Penambahan sarana pendidikan formal perlu didahului dengan pemetaan lokasi yang membutuhkan sekolah secara tepat. Hal ini disebabkan beberapa lokasi kumuh memiliki jarak yang cukup jauh dari sekolah. Pengembangan PKBM berupa paket A, Paket B dan paket C
dinilai akan
mampu
membantu pemerintah
dalam
menuntaskan program wajib belajar 9 tahun di lima kecamatan lokasi studi pelaksanaan kegiatan ini menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan. 6.
Pengelolaan Kawasan Bantaran/ Sempadan (Sungai, Pantai, Danau, KA, SUTET, dll) pengolahan kawasan bantaran / sempadan dapat dilakukan berupa penguatan peraturan tentang pemanfaatan daerah bantaran / sempadan sebagai daerah konservasi. Kegiatan ini diarahkan untuk mengatasi permasalahan rumah liar (squatter) di daerah bantaran / sempadan. Pola pendekatan yang disarankan adalah
10
menggunakan model partisipatif. Kegiatan ini dapat dilaksanakan bersama antara Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan, PT. KAI, dll. 7.
Peningkatan Kesehatan Masyarakat Salah satu permasalahan yang terjadi dilokasi kumuh adalah menurunnya kesehatan masyarakat terutama sebagai akibat penyakit yang ditimbulkan oleh kondisi lingkungan yang buruk. Keterbatasan sarana kesehatan dan tenaga medis di beberapa kawasan kumuh perlu diatasi dengan peningkatan sarana kesehatan dan tenaga medis. Pelaksana program ini adalah Dinas Kesehatan.
Menurut Jason Corburn dan Chantal Hildebrand jurnal yang berjudul Slum Sanitation and the Social Determinants of Women’s Health in Nairobi, Kenya bahwa Sanitasi perkotaan tidak memadai berdampak negatif. Faktor penentu sosial dari kesehatan di permukiman informal atau kumuh. Dampak pada kesehatan perempuan termasuk penyakit menular kronis, kekerasan, kontaminasi makanan dan gizi buruk, ekonomi dan pendidikan, dan penghinaan. Kami menggunakan data survei rumah tangga untuk melaporkan dan menilai perumahan dan kondisi infrastruktur di pemukiman informal di Nairobi, Kenya. Kami menemukan bahwa rata-rata delapan puluh lima rumah tangga di Mathare berbagi satu toilet, hanya 15% rumah tangga memiliki akses ke toilet pribadi, dan jarak rata-rata ke toilet umum adalah lebih dari 52 meter. Delapan puluh tiga persen rumah tangga tanpa toilet pribadi melaporkan kesehatan yang buruk. Perempuan melaporkan kekerasan (68%), pernafasan penyakit / batuk (46%), diabetes (33%), dan diare (30%) sebagai beban fisik yang paling sering. Hasil sanitasi yang tidak memadai, tidak aman, dan higienis dampak berganda pada kesehatan, ekonomi, dan sosial yang mempengaruhi perempuan dan anak yang tinggal di permukiman kumuh perkotaan. Menurut Agus Dharma dalam jurnal berjudul Peremajaan Permukiman Kumuh di DKI Jakarta, Peremajaan lingkungan kumuh menyangkut kesiapan lingkungan sosial dan kelembagaan masyarakat. Pemecahan masalah lingkungan kumuh harus di dasarkan atas kondisi setempat yang spesifik dan pendekatan yang bersifat partisipatif. Keberhasilan pemecahan masalah peremajaan permukiman kumuh harus mencakup aspek fisik dan non-fisik. Masing-masing stake holder (penghuni, pemerintah, dan swasta) harus benar-benar di libatkan secara seimbang dalam pengambilan keputusan dan implementasi.
11
Menurut Yassir Arrafat dalam jurnal berjudul Reduksi Beban Aliran Drainase Permukaan Mengunakan Sumur Resapan, yaitu : 1. Drainase berwawasan lingkungan dapat membantu menjaga keseimbangan tata air dan kondisi lingkungan permukiman. 2. Penggunaan sumur resapan dengan kondisi tanah di Perumahan Permata Garuda Palu rumah type 70 menggunakan 1 sumur resapan dengan per unit 66 unit rumah dapat mereduksi aliran permukaan sebesar 103,63 m3 selama 70 detik hujan turun. 3. Drainase berwawasan lingkungan khususnya drainase mikro, dapat menjaga keseimbangan tata air dan kondisi lingkungan permukiman. Kesimpulan State Of The Art Pertemuan antara sistem alam dan manusia pada wilayah perkotaan. Saat ini proporsinya semakin berkurang seiring peningkatan populasi dan kepadatan penduduk, sehingga mengakibatkan terganggunya keseimbangan antara kedua sistem tersebut. Untuk memperbaikinya serta meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan secara umum, ruang terbuka hijau kota perlu dikembalikan dalam bentuk sistem agar dapat berperan optimal. Pada konteks kawasan perkotaan padat seperti kawasan studi, populasi menjadi faktor penting yang mendasari perhitungan kebutuhan ruang terbuka hijau selain peran kawasan tersebut dalam keseluruhan
sistem
ekologi
wilayah
perkotaan.
Kemudian
peremajaan
permukiman kumuh di DKI Jakarta, peremajaan lingkungan kumuh menyangkut kesiapan lingkungan sosial dan kelembagaan masyarakat. Pemecahan masalah lingkungan kumuh harus di dasari atas kondisi setempat yang spesifik dan pendekatan yang bersifat partisipatif. Drainase berwawasan lingkungan khususnya drainase mikro, dapat menjaga keseimbangan tata air dan kondisi lingkungan permukiman.
12
