Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Business Consulting Services

Business Consulting Services

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Agenda

Pendahuluan dan konsep-konsep Model enterprise Arsitektur aplikasi Aplikasi saat ini Transisi Tata kelola

2

Presentasi ITSC | Pengembangan Detail Arsitektur Aplikasi | Mei 2006

Pendahuluan dan Konsep-konsep

Perkembangan e-Government

Focus: extended enterprise integration

Focus: internal integration/ transformation Focus: intelligent infrastructure and portals

CustomerCentric:

Focus: applications

Interaction:

Web Presence: • Information • Search • E-Mail

Phase 1

• Business & Citizen Transactions • Basic Portal approach • Legacy data access

Phase 2

• Re-engineered processes within one agency • Employee training & selfservice • Integrated • Advanced portals • Multi-channel access

Phase 3

Phases of Progress

3


• Re-engineered processes across agencies • Dynamic and integrated E2E collaboration with citizens, businesses, partners • Knowledge mngmt for policy development • E-democracy • Government to Government web services

Phase 4 “On-demand government”

Enterprise Value

Adaptive Government


IT Master Plan Pemda DKI Jakarta – Tema-tema Strategis 1.

4

Dalam 3-5 tahun mendatang akan dibangun sistem TI baru yang terpadu secara lintas sektoral berdasarkan arsitektur TI yang telah dikembangkan

2.

Anggaran pengembangan sistem TI baru ini dikendalikan secara terpusat oleh IT Steering Committee dan pelaksanaannya dikoordinasi oleh Program Management Office

3.

Sistem-sistem yang sekarang ada akan terus digunakan jika sesuai dengan target arsitektur TI, jika tidak maka sistem-sistem tsb akan tetap dioperasikan dalam masa transisi tetapi dibekukan pengembangannya

4.

Dukungan untuk sistem-sistem yang digunakan lintas-sektoral akan dikelola secara terpusat

5.

Outsourcing untuk pengembangan TI maupun untuk dukungan TI akan dilaksanakan secara selektif berdasarkan manfaat jangka panjang dalam hal biaya, waktu, kualitas layanan, dan fleksibilitas Presentasi ITSC | Pengembangan Detail Arsitektur Aplikasi | Mei 2006

IT Master Plan Pemda DKI Jakarta telah menggariskan 5 tema strategis yang akan dianut sebagai strategi dasar pengembangan dan pengelolaan TI dalam kurun waktu 3-5 tahun mendatang. Kelima tema strategis tsb ditampilkan pada kotak di sebelah kiri.

Untuk mengoperasionalkan tema strategis point 1 dan point 3 diperlukan sebuah arsitektur aplikasi yang lebih terperinci.


Roadmap untuk implementasi ITMP

Penerapan tata kelola TI Pengembangan IT Master Plan

Assesment portofolio aplikasi Perincian arsitektur aplikasi

Perincian arsitektur infrastruktur

Peningkatan pengelolaan, organisasi, dan SDM TI

Pemilihan aplikasi

Implementasi aplikasi

Pengembangan aplikasi

Penetapan standar infrastruktur

Implementasi infrastruktur standar

Review & penyempurnaan arsitektur

5



Apakah Arsitektur aplikasi itu? Penggambaran visi untuk aplikasi dalam sebuah enterprise: - Aplikasi apa saja yang dibutuhkan oleh Pemda DKI - Bagaimana aplikasi-aplikasi tersebut akan diintegrasikan … untuk mencapai tujuan Pemda DKI: - Program yang dituangkan dalam Renstrada - Tugas pemerintahan yang dituangkan dalam TUPOKSI unit-unit … dengan target: - Mencapai fase 3 dalam kapabilitas e-government - … dan mempersiapkan Pemda DKI untuk fase 4 (on-demand) Disertai rencana program implementasinya 6



Metode pengembangan arsitektur aplikasi

Enterprise model Informasi yg dibutuhkan Aktifitas yg dilaksanakan Unit organisasi yg melaksanakan aktifitas

Aplikasi yg ada sekarang Aplikasi yg diperlukan utk mengolah informasi dalam aktifitas dan integrasinya

Analisa kesenjangan

Program implementasi

Enterprise model menjadi basis untuk pengembangan arsitektur aplikasi. IBM menggunakan metode yang disebut CBM (Component Business Modeling) untuk mengembangkan Enterprise model.

7


Agenda


8


Model enterprise

Penggambaran CBM Pemda DKI

FungsiFungsi-fungsi Renstra Arahan Pengendalian Pelaksanaan

Komponen Pemerintahan Didapatkan melalui analisa terhadap TUPOKSI seluruh unitunit yang ada dalam ruang lingkup pekerjaan 9

Kolom == FUNGSI RENSTRA Lajur == LEVEL AKUNTABILITAS - Directing = arahan - Controling = pengendalian - Executing = pelaksanaan Untuk memudahkan, fungsi-fungsi Renstra dikelompokkan ke dalam 4 “domain”: - Sarana perkotaan - Kependudukan dan kesejahteraan masyarakat - Perekonomian - Manajemen pemerintahan

CBM untuk keempat domain ini ada pada halaman berikut


Model enterprise

CBM untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sumber Daya Alam

Lingkungan Hidup

Kebersihan

Perumusan Kebijakan Sumber Daya Alam dan Energi

Perumusan Kebijakan Lingkungan Hidup

Perumusan Kebijakan Kebersihan

Perumusan Kebijakan Tata Air

Perencanaan Kebersihan

Perencanaan Tata Air

Pengawasan dan Pengendalian Perhubungan

Pengawasan dan Pengendalian Perumahan dan Pemukiman

Kelengkapan Kota

Perumahan

Tata Ruang dan Tata Bangunan

Perumusan Kebijakan Perhubungan

Perumusan Kebijakan Kelengkapan Kota

Perumusan Kebijakan Perumahan dan Pemukiman

Perumusan Kebijakan Tata Ruang dan Bangunan

Perencanaan Perhubungan

Perencanaan Kelengkapan Kota

Perencanaan Perumahan dan Pemukiman

Perencanaan Tata Ruang dan Bangunan

Pengawasan dan Pengendalian Kelengkapan Kota

Pengawasan dan Pengendalian Perumahan dan Pemukiman

Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang dan Bangunan

Perhubungan

Tata Air

Arahan Perencanaan Sumber Daya Alam dan Energi

Pengendalian

Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Alam & Energi

Perencanaan Lingkungan Hidup

Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup


Perizinan Usaha dan Profesi Sarana Perkotaan Perizinan SDA, Pertambangan & Energi

Pelaksanaan

Layanan Laboratorium Pertambangan

Perizinan Lingkungan Hidup Perizinan Penyerasian dan Keindahan Lingkungan

Perizinan Transportasi

Perizinan Tata Air

Perizinan Pekerjaan Umum

Layanan Kebersihan

Manajemen Pertambangan

Pengelolaan Mutu Lingkungan Hidup

Perizinan Perumahan & Pemukiman

Perizinan Tata Ruang

Layanan Kelengkapan Kota

Layanan Perumahan & Pemukiman

Perizinan Bangunan

Layanan Rumah Susun

Sertifikasi Kepemilikan Tanah

Sertifikasi & Uji Alat Perhubungan Layanan Transportasi

Layanan Laboratorium Lingkungan Hidup

Layanan Tata Ruang dan Bangunan

Manajemen Jalan Raya

Kesatuan Bangsa

Pendidikan

Kesehatan

Kependudukan

Ketenagakerjaan

Perumusan Kebijakan Tramtib dan Penanggulangan Bencana

Perumusan Kebijakan Kesatuan Bangsa

Perumusan Kebijakan Pendidikan

Perumusan Kebijakan Kesehatan

Perumusan Kebijakan Kependudukan

Perumusan Kebijakan Ketenagakerjaan & Transmigrasi

Perencanaan Tramtib dan Penanggulangan Bencana

Perencanaan Kesatuan Bangsa

Perencanaan Pendidikan

Perencanaan Kesehatan

Perencanaan Kependudukan

Perencanaan Program Ketenagakerjaan & Transmigrasi

Pengendalian & Pengawasan Tramtib dan Penanggulangan Bencana

Pengendalian & Pengawasan Kesatuan Bangsa

Pengendalian & Pengawasan Pendidikan

Pengendalian & Pengawasan Kesehatan

Pengendalian & Pengawasan Kependudukan

Penanggulangan Bencana

Pemantapan Kesatuan Bangsa

Pengelolaan Pendidikan

Layanan Kesehatan

Pengelolaan Perpustakaan

Pengelolaan Sarana Kesehatan

Sertifikasi dan Akreditasi Badan Pelatihan

Pengelolaan Inventori Supply Medis

Layanan Ketenagakerjaan & Transmigrasi

Layanan Penyewaan Alat PU

Pencegahan & Penanggulangan Kebakaran

Pelaksanaan

Perizinan Undang-Undang Gangguan

Arahan

Pengendalian

Perumusan Kebijakan Perindustrian, Perdagangan

Peternakan, Perikanan dan Kelautan

Pertanian dan Kehutanan

Perumusan Kebijakan UKM dan Koperasi

Perumusan Kebijakan Peternakan, Perikanan,Kelautan

Perumusan Kebijakan Pertanian, Kehutanan

Perencanaan Program Perindustrian, Perdagangan

Perencanaan Program UKM dan Koperasi

Perencanaan Program Peternakan, Perikanan,Kelautan

Perencanaan Program Pertanian, Kehutanan

Pengendalian & Pengawasan Perindustrian, Perdagangan

Pengendalian & Pengawasan UKM dan Koperasi

Pengendalian & Pengawasan Peternakan, Perikanan,Kelautan

Pengendalian & Pengawasan Pertanian, Kehutanan

Perizinan Perindustrian, Perdagangan

Perizinan Koperasi & UKM

Perizinan Peternakan dan Perikanan

Perizinan Pertanian dan Kehutanan

Layanan Perindustrian dan Perdagangan

Pelaksanaan

UKM dan Koperasi

Layanan Koperasi dan UKM

Pengembangan Usaha Daerah

PerumusanKebijakan Penanaman Modal, Pendayagunaan Aset dan Pengembangan Usaha Daerah Perencanaan Program Penanaman Modal, Pendayagunaan Aset dan Pengembangan Usaha Daerah Pengendalian & Pengawasan Penanaman nodal, Pendayagunaan Aset dan Pengembangan Usaha Daerah Perizinan Penanaman Modal

Layanan Pelelangan Layanan Peternakan Layanan Pertanian dan Perikanan dan Kehutanan

Sertifikasi mutu hasil dan metrologi

Sertifikasi Peternakan Sertifikasi Pertanian dan Perikanan dan Kehutanan Informasi Peternakan, Pengelolaan Penelitian, Pengembangan Informasi Pertanian Perikanan Pembinaan, Penyuluhan dan Kehutanan dan Kelautan

Pendayagunaan kekayaan daerah Pengembangan Usaha Daerah

Olahraga dan Kepemudaan

Perumusan Kebijakan Keagamaan

Perumusan Kebijakan Kesejahteraan Sosial

Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat

Perumusan Kebijakan Olahraga dan Kepemudaan

Perencanaan Keagamaan

Perencanaan Kesejahteraan Sosial

Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat

Perencanaan Program Olahraga dan Kepemudaan

Pengendalian Pengendalian & Pengawasan & Pengawasan Ketenagakerjaan Keagamaan & Transmigrasi

Pengendalian & Pengawasan Kesejahteraan Sosial

Pengendalian & Pengawasan Pemberdayaan Masyarakat

Pengendalian & Pengawasan Olahraga dan Kepemudaan

Perizinan dan Akreditasi Pendidikan

Layanan Kependudukan dan Catatan Sipil

Pengelolaan Fasilitas Sosial

Pemberdayaan Masyarakat

Perizinan Kegiatan Olahraga & Pemuda

Perizinan Tenaga Kerja Asing

Layanan Haji

Layanan Sosial

Layanan Pemakaman Perizinan dan Akreditasi Sosial

Akreditasi Kesehatan

Perizinan Pembangunan Fasilitas/ Sarana Olahraga dan Pemuda Pengelolaan Fasilitas Olahraga & Pemuda Prestasi Olahraga dan Pemuda

KEPENDUDUKAN DAN KESMAS

Pariwisata

Perumusan Kebijakan Pariwisata

Pemerintahan Umum

Pelestarian Budaya dan Permuseuman

Perumusan Kebijakan Pelestarian Budaya dan Perrmuseuman

Perencanaan Program Pariwisata

Perencanaan Program Pelestarian Budaya dan Perrmuseuman

Pengendalian & Pengawasan Pariwisata

Pengendalian & Pengawasan Pelestarian Budaya dan Perrmuseuman

Arahan

Perizinan Kebudayaan

Aparatur

Perumusan Kebijakan Pemerintahan Umum

Perumusan Kebijakan Aparatur

Perencanaan Kegiatan Kerjasama antardaerah

Perencanaan Program Aparatur

SOP kerjasama kota & Daerah DN / LN

SOP Aparatur & Tata Laksana

Analisa Pengembangan Wilayah

Analisa kebutuhan Diklat

Perencanaan & Pengawasan Perumusan Kebijakan Perencanaan & Pengawasan

Pengelolaan Keuangan Daerah Perumusan Kebijakan Keuangan Perencanaan Anggaran Daerah

Hukum Perumusan Kebijakan Hukum / UU Peraturan Daerah

Perencanaan Strategis & Program Kegiatan

Evaluasi Hasil Diklat

Pengendalian & evaluasi kinerja pemerintah

Evaluasi Kinerja Pegawai

Pengawasan Kinerja Pemerintah

Pengkoordinasian tugas Dekonsentrasi

Pengelolaan Organisasi dan Tata Laksana

Penelitian & Konsultasi

Pengelolaan administrasi wilayah

Pengadaan & Administrasi Pegawai

Pengelolaan Administrasi & dukungan teknis

Pelaksanaan Pendidikan & Pelatihan

Pengendalian

Pengelolaan Kegiatan Kerjasama Antar Daerah Dalam & Luar Negeri

Sistem Informasi Perumusan Kebijakan Sistem Informasi Perencanaan Program Sistem Informasi Pengembangan Standar & Prosedur TI

Evaluasi Pendapatan & Belanja Daerah

Evaluasi & Pengkajian Peraturan Daerah

Akuntansi & Manajemen Keuangan

Pelayanan hukum

Pengelolaan Pendapatan Daerah

Dokumentasi & Publikasi Produk/ kepustakaan hukum

Pengawasan, pengendalian, dan evaluasi TI

Pengelolaan Pengarsipan & Hasil Penelitian Riset Dukungan teknis, operasional dan pemeliharaanTI

Perizinan usaha pariwisata

Layanan Kebudayaan

Layanan Pariwisata

Pengelolaan Bangunan Budaya & Museum

Pengelolaan Pengembangan Karir Pegawai

Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Konsultasi Teknis TI

Pengelolaan fasilitas pariwisata

Penilaian dan Pengkajian Kebudayaan dan Permuseuman

Pembinaan Kesejahteraan Pegawai & Pensiun

Pengadaan, Penyimpanan & Penyaluran Barang

Pelayanan Keprotokolan

Penggajian Pegawai

Pengelolaan Aset

Layanan Informasi

Pelaksanaan

Informasi badan usaha Pengelolaan Taman Margasatwa Ragunan

PEREKONOMIAN 10

Pemberdayaan Masyarakat

Perizinan Kesehatan

SARANA PERKOTAAN Perindustrian dan Perdagangan

Kesejahteraan Sosial

Keagamaan

Pengawasan Kasus & Kejadian Masyarakat

Pengelolaan Bangunan PEMDA

Layanan Laboratorium PU

Layanan Pertamanan

Pengendalian

Perizinan Kelengkapan Kota

Perizinan Pos & Telekomunikasi

Tata Kelola Air

Arahan

Ketentrama, Ketertiban, dan Penanggulangan Bencana


Manajemen Kas

Pemeliharaan & Pengamanan Aset

MANAJEMEN PEMERINTAHAN

Pengembangan TI

Agenda


11


Arsitektur aplikasi

KS041 Pengelolaan Mutu Lingkungan Hidup ( 1of3) Komponen


Deskripsi

Pelaksanaan layanan informasi baku mutu lingkungan hidup Jakarta, pemantauannya dan koordinasi dengan pihakpihak terkait dalam hal pengendaliannya.

SP001

Unit primer

SS062

AplikasiLingkungan PengelolaanHidup Daerah Badan Pengelola Aplikasi GIS

DS050 Hasil Pengujian Laboratorium

Kasus , Kejadian & Tindakan

Lingkungan Hidup

DS139 Kasus Pencemaran Lingkungan

DS132 AMDAL DS118 Mutu Lingkungan

P

SS033 Aplikasi Pemantauan Lingkungan Hidup & AMDAL

Untuk masing-masing komponen digambarkan aplikasiaplikasi yang diperlukan untuk menunjang DM057 komponen tersebut Retribusi SM030 beserta Aplikasi Master DM049 Retribusi Status integrasinya Pembayaran

w

12

PPS021 Portlet Pemantauan Lingkungan Hidup

PPS021 Portlet Pemantauan Lingkungan Hidup

DS118 - Mutu Lingkungan DS050 - Hasil Pengujian Laboratorium

SM008 Customer Service & Call Center

SM009 Enterprise Portal

SM051 Aplikasi Data dan Statistik Daerah


Dari analisa ini didapatkan daftar aplikasi yang dibutuhkan oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta

Arsitektur aplikasi

Target Aplikasi domain Sarana Perkotaan Sumber Daya Alam

Lingkungan Hidup

Kebersihan

Aplikasi-aplikasi tersebut dapat dipetakan terhadap Perumusan Perumusan Perumusan Kebijakan Kebijakan Kebijakan masing-masing domain Sumber Daya Alam Kebersihan Lingkungan Hidup dan Energi untuk menggambarkan Arahan Perencanaan Perencanaan Sumber Daya Alam Perencanaan hubungan antara komponen Kebersihan dan Energi Lingkungan Hidup dengan aplikasi Pengendalian

Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Alam & Energi

Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup

Tata Air

Perhubungan

Perumusan Kebijakan Tata Air

Perumusan Kebijakan Perhubungan

Perumusan Kebijakan Kelengkapan Kota

Perumusan Kebijakan Perumahan dan Pemukiman

Perumusan Kebijakan Tata Ruang dan Bangunan

Perencanaan Tata Air

Perencanaan Perhubungan

Perencanaan Kelengkapan Kota

Perencanaan Perumahan dan Pemukiman

Perencanaan Tata Ruang dan Bangunan

ID


Perumahan

Tata Ruang dan Tata Bangunan

Kelengkapan Kota

NAMA

Pengawasan dan Pengendalian SS007 Perumahan dan Pemukiman

Pengawasan dan Pengawasan dan Pengawasan dan Pengendalian Pengendalian Pengendalian Aplikasi Perizinan Pertamanan Perumahan dan Perhubungan Kelengkapan Kota Pemukiman

SS008

Aplikasi Perizinan Reklame

Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang dan Bangunan

Perizinan Usaha dan ProfesiAplikasi Sarana Perkotaan SS009 GIS Reklame Perizinan SDA, Pertambangan & Energi

Pelaksanaan

Layanan Laboratorium Pertambangan

Perizinan Lingkungan Hidup

Perizinan Transportasi

Perizinan Tata Air

ID Perizinan Penyerasian dan Keindahan Lingkungan

Layanan Kebersihan

NAMA

Perizinan Pekerjaan Umum

SS033


SS062 SS064

Layanan Laboratorium Lingkungan Hidup Layanan Pertamanan

13

Layanan

Perizinan Perumahan & Pemukiman

Perizinan Tata Ruang

Layanan

Perizinan Bangunan

Perumahan Aplikasi Pemantauan Hidup& dan KelengkapanLingkungan Kota Pemukiman Perizinan Pos & AMDAL Telekomunikasi

Tata Kelola Air Manajemen Pertambangan

Perizinan Kelengkapan Kota

Aplikasi Sertifikasi & UjiGIS Alat Perhubungan

ID

Layanan Rumah LIngkungan Hidup Susun

Aplikasi Pengawasan Pelanggaran Kebersihan Layanan Transportasi

Manajemen Jalan Raya

NAMA

SS041Layanan Aplikasi Pengelolaan Pertamanan Laboratorium PU Layanan Penyewaan Alat PU SS042 Aplikasi GIS Pertamanan


Sertifikasi Kepemilikan Tanah

Layanan Tata Ruang dan Bangunan Pengelolaan Bangunan PEMDA

Arsitektur aplikasi

Analisa masing-masing aplikasi

TOTAL

Kategori Perizinan dgn retribusi

37

Perizinan tanpa retribusi

9

Layanan dgn retribusi

17

Layanan tanpa retribusi

15

Pendapatan

6

Pendapatan (eksternal)

6

Perencanaan & monitoring

4

Back Office

22

GIS

21

Referensi

14

Portal & Customer management

2

Pengelolaan layanan mikro

4

Layanan mikro

5

Layanan internal

4

TOTAL

14

166

Setiap aplikasi yang berhasil diidentifikasikan dianalisa untuk ditentukan: -

-

Fungsi dasar aplikasi tersebut Penanggung jawab aplikasi Pengguna aplikasi Informasi apa yang dikelola dalam aplikasi tersebut Integrasi yang diperlukan dengan aplikasi lain

Aplikasi-aplikasi tsb juga dikategorisasi berdasarkan fungsi aplikasi, ada 14 tipe fungsi aplikasi seperti dalam tabel disamping ini Kemudian digambarkan secara high level bagaimana aplikasi berinteraksi pada tingkat enterprise. Hal ini digambarkan di halaman berikut ini:


Arsitektur aplikasi

Diagram Arsitektur Aplikasi Perencanaan and Monitoring (4) Pendapatan Daerah (6+6 ext)

Referensi (14)

Back Office (22)

GIS (21)

Layanan Internal (4)

Enterprise Service Bus

Layanan tanpa retribusi (15)

Perizinan/ registrasi tanpa retribusi (9)

Enterprise Portal & Customer Management (2)

Portal / layanan mitra kerja

Pengelolaan Layanan Mikro (4)

Layanan Mikro (5)

15

Aplikasi mitra Pemda DKI (BUMD, bank, supplier dll)


Perizinan / registrasi dengan retribusi (37)

Layanan dengan retribusi (17)

Layanan G2G, G2B, G2C

Aplikasi instansi pemerintahan lain (G2G)

Aplikasi swadaya masyarakat (G2B/G2C)

Arsitektur aplikasi

Rekap jumlah aplikasi per kategori dan domain Kependudukan & Kesmas

Sarana perkotaan

5

7

25

9

5

4

Layanan dgn retribusi

17

6

3

8

Layanan tanpa retribusi

15

4

7

4

Pendapatan

6

6

Pendapatan (eksternal)

6

6

Perencanaan & monitoring

4

2

Back Office

22

22

GIS

21

1

Referensi

14

4

Portal & Customer management

2

Pengelolaan layanan mikro

4

Layanan mikro

5

Layanan internal

4

TOTAL

Perekonomian

Perizinan dgn retribusi

37

Perizinan tanpa retribusi

Kategori

TOTAL

16

166

Manajemen Pemerintahan

2

Komunikasi dan pelaporan

2

3

16

1

3

3

2 2

4 1

1

3

3 26

36


1 34

57

13

Enterprise Service Bus (ESB) menjadi “switchboard” untuk integrasi antar aplikasi Arsitektur aplikasi

Aplikasi pengguna layanan

process choreography Access, authorization, authentication

Synchronous web services

Message Oriented Middleware

GIS layer sharing

Content sharing

quality of service reliability, availability, resilience management, monitoring

Aplikasi pemberi layanan 17


Extract Transform Load

Agenda


18


Aplikasi saat ini

Framework Dasar Analisa

High

Business Score

Category 2: SILVER

Category 1: GOLD

High business value Highly critical to business Partially aligned to business strategy Medium customer impact Partially aligned to IT strategy Some IT skills risks and issues More difficult to integrate

High Business value Highly critical to business Aligned to business strategy High customer impact High alignment to IT Strategy Low IT skills risks and issues Easily integrated

Category 4: BLUE

Category 3:BRONZE

Low business value Not business critical Low business strategy alignment No customer impact Low alignment to IT strategy High IT skills risks and issues

Low business value Not business critical Aligned to business strategy Low customer impact Aligned to IT strategy Some IT skills risk and issues

IT Score 19


High

Analisa menggunakan Business and IT Scores Urutan prioritas adalah Gold, Silver, Bronze dan Blue Business score mempunyai bobot lebih besar dari IT score Misalnya: High Business Score + Low IT Score = Silver; Low Business Score + High IT Score = Bronze

Aplikasi saat ini

Jumlah aplikasi saat ini per kategori High

Category 2: SILVER DOMAIN

Category 1: GOLD DOMAIN

Jumlah

Sarana Perkotaan

5

Sarana Perkotaan

6

Kependudukan & Kesmas

1


5

Perekonomian

2

Perekonomian

2


6


1

Pelaporan & Komunikasi eksternal

-


1

JUMLAH

Business Score

DOMAIN

JUMLAH

14

Category 4: BLUE

15

Category 3:BRONZE Jumlah

DOMAIN

Jumlah

Sarana Perkotaan

16

Sarana Perkotaan

8


8


3

Perekonomian

6

Perekonomian

-


16


6


7


5

JUMLAH

53

IT Score 20

Jumlah


JUMLAH

High

22

Aplikasi saat ini

Analisa aplikasi berdasarkan action terhadap aplikasi saat ini Kode

Action

Jumlah

C

Consolidate

12

E

Enhance

8

L

Relocate

1

M

Maintain

2

R

Replace

32

CR

Consolidate & Replace

4

CS

Consolidate & Sunset

1

ER

Enhance & Replace

1

ES

Enhance & Sunset

1

LR

Relocate & Replace

3

RS

Replace & Sunset

1

Consolidate, Enhance, Replace

2

CER

TOTAL DEVELOP NEW

21


68 98

Agenda


22


Transisi

Prinsip-prinsip dalam penyusunan program transisi 1. 2. 3. 3.

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

23

Pelayanan masyarakat tidak boleh terganggu oleh aktifitas implementasi IT Sistem-sistem yang dibutuhkan sebagai platform untuk aplikasi lain mempunyai urgensi tertinggi Secara umum, aplikasi yang mendapatkan prioritas (dibahas pada bab sebelumnya) akan diimplementasikan terlebih dahulu Develop software adaptor untuk legacy system dari sejak awal implementasi sehingga legacy system dapat diintegrasikan dengan sistem-sistem baru secara bersamaan dalam implementasi Aplikasi yang berkaitan dengan pendapatan mendapatkan prioritas tinggi Secara umum, jika ada beberapa aplikasi yang sejenis, maka implementasi dilakukan secara bertahap dengan pilot implementation terlebih dahulu untuk mengurangi risiko Deployment aplikasi yang berkaitan perencanaan harus disesuaikan dengan siklusnya Aplikasi referensi yang mendapatkan data dari sistem transaksional diimplementasikan setelah aplikasi transaksional berjalan dengan baik Aplikasi layanan mikro dikembangkan bersama-sama dengan aplikasi pengelolanya dengan urgensi relatif rendah Sedapat mungkin hardware dishare untuk efisiensi biaya tanpa mengurangi kinerja keseluruhan sistem Sistem yang memiliki aplikasi existing dengan rating gold atau silver mempunyai urgensi lebih rendah dari pada sistem yang tidak memiliki aplikasi pada saat ini


Transisi

Work package

TIPE PAKET KERJA

Jumlah

Setelah kesenjangan dianalisa, maka disusun program untuk implementasi dengan memperhatikan:

Sarana perkotaan

17

-

Kependudukan dan Kesmas

13

-

Perekonomian

9


10

Pengelolaan informasi

10

Tata kelola dan infrastruktur dasar

7

-

66

-

TOTAL

-

Urutan implementasi yang diperlukan secara teknis Prioritas implementasi Pengelompokan implementasi aplikasi-aplikasi yang sejenis

Untuk itu didefinisikan paket-paket kerja (work package) yang merupakan kelompok kegiatan yang berhubungan dekat. Untuk setiap paket kerja dianalisa:

-

Aplikasi-aplikasi yang menjadi ruang lingkup paket kerja Estimasi sumber daya dan biaya yang dibutuhkan untuk pengerjaan Estimasi jadwal pengerjaan Rekomendasi unit yang bertanggung jawab Dependensi dengan paket kerja lain

Seluruh paket kerja disusun menjadi program implementasi selama 3-5 tahun Paket kerja dibagi menjadi 4 domain, ditambah dengan kategori paket kerja untuk aplikasi pengelolaan informasi dan paket kerja untuk tata kelola

24


Agenda


26


Tata Kelola

Arahan strategis sebagai pedoman dalam masa transisi 1. 2.

3. 4. 5.

6.

7.

8.

27

Implementasi IT Master Plan perlu didukung penuh oleh eksekutif puncak dan seluruh jajaran manajemen Pemprov DKI Jakarta Arsitektur aplikasi sebagai perincian dari IT Master Plan merupakan blueprint implementasi yang disepakati dan diikuti semua unit terkait. Perubahan terhadap arsitektur aplikasi dilakukan melalui proses yang terstruktur baik sehingga perubahan dapat dikontrol Kesinambungan program implementasi merupakan salah satu kunci keberhasilan implementasi dari segi kualitas dan pencapaian target waktu Tugas dan tanggung jawab unit-unit terkait dalam implementasi harus jelas sehingga tidak menimbulkan inefisiensi akibat pelaksanaan yang bertumpang tindih Perlu ditetapkan suatu proses yang terstruktur untuk memantau dan mengendalikan implementasi secara konsisten dan berkesinambungan sehingga kemajuan program implementasi dapat terukur Rencana dan anggaran untuk pembangunan sistem baru yang sudah ada pada tahun berjalan perlu ditinjau untuk sedapat mungkin disesuaikan dengan program implementasi ITMP Program implementasi ITMP mencakup pembangunan sistem-sistem baru dan tidak mencakup pengoperasian aplikasi yang telah ada. Pengoperasian aplikasi yang telah ada sekarang harus tetap dijaga sampai tiba waktunya aplikasi tersebut dihentikan penggunaannya. Sistem yang baru sebaiknya dikelola dan dioperasikan dalam lingkungan terpisah dari sistem yang lama untuk menjaga konsistensi, kualitas, dan sekuritas sistem Presentasi ITSC | Pengembangan Detail Arsitektur Aplikasi | Mei 2006

Tata Kelola

Penanggung Jawab Aplikasi

Lingkup Tanggung Jawab Requirement

Jenis Aplikasi

Lintas Sektoral

UPJ (unit penanggungjawab)

Budget Tanpa MultiYear Project: Sekda Dengan MultiYear Project: - Sekda, atau - KPTI

Spesifik Unit

UPJ

UPJ

Development

Operations

• PMU mengelola program

IT Shared Service melaksanakan operasional TI sehari-hari

• Project team lintas sektoral melaksanakan development

UPJ

UPJ

IT Shared Service: suatu unit yang bertugas (hanya) untuk memberikan layanan TI kepada unit-unit lain di dalam Pemda DKI. Saat ini KPTI bertindak sebagai IT Shared Service

28


Tanggung jawab atas aplikasi Lintas Sektoral vs aplikasi Spesifik Unit Tata Kelola

Aplikasi Lintas Sektoral:

Pengguna (users)

Lokasi aplikasi transparan untuk pengguna

Mungkin digunakan lintas unit

Aplikasi Lintas Sektoral

Hanya digunakan di unit ybs

Aplikasi Aplikasi Aplikasi Spesifik Spesifik Spesifik Unit Unit

Aplikasi Spesifik Unit:

Unit

UPJ Portal, ESB

Sentra Data Pemprov DKI

IT Shared Services

29

Aplikasi Sentra Data Aplikasi Spesifik Unit atau Spesifik Unit Sentra Unit Data

Penanggung Jawab Aplikasi dan Infrastruktur unit

Pemprov DKI

Network

memenuhi requirements unit-unit pengguna, yang dikoordinasikan oleh UPJ ditempatkan di Sentra Data Pemprov DKI, menggunakan shared infrastructure yang dipelihara oleh IT Shared Service, terintegrasi melalui portal dan ESB

UPJ

UPJ = unit penanggung jawab


memenuhi requirements yang spesifik untuk UPJ ybs. dapat ditempatkan di Sentra Data Unit ybs., dapat menggunakan infrastruktur (hardwaresoftware) sendiri yang dipelihara oleh unit ybs., tidak memerlukan integrasi kompleks, hanya mengirimkan laporan ke pusat secara manual, atau membaca (read-only) data dari aplikasi lintas sektoral melalui ESB

Aplikasi Lintas Sektoral maupun Aplikasi Spesifik Unit akan menggunakan jaringan (network) yang sama, yang dikelola oleh IT Shared Services.

Tata Kelola

Pemantauan dan pengendalian implementasi

Master plan

Monitoring Anggaran tahunan Evaluasi kegiatan

Ongoing projects

Deferred projects

GATE

Committe d projects

GATE

Master plan project list

GATE

Proposed projects dari unitunit

GATE

Pelaksanaan

Completed projects

Not completed projects

Delayed projects Higher cost of project failure/cancelation

Perencanaan

30

Investasi

Operasi


Perlu ditetapkan suatu proses yang terstruktur untuk memantau dan mengendalikan implementasi secara konsisten dan berkesinambungan sehingga kemajuan program implementasi dapat terukur.

Tata Kelola

Peninjauan kembali rencana dan anggaran pembangunan TI tahun 2006

Sesudah revisi

Sebelum revisi

Sesuai ITMP Kegiatan A

Dilaksanakan sesuai rencana awal

Kegiatan A

Kurang sesuai ITMP Kegiatan B

Kegiatan C

Dilaksanakan dengan penyesuaian

Kegiatan B’

Tidak sesuai ITMP Pengalihan anggaran

Bukan merupakan kegiatan pengembangan Kegiatan D

31

Dilaksanakan sesuai rencana awal

Kegiatan D


Rencana untuk pembangunan sistem baru yang sudah dianggarkan pada tahun 2006 perlu ditinjau untuk sedapat mungkin disesuaikan dengan program implementasi ITMP

Tata Kelola

Rekomendasi keputusan dalam waktu dekat

Revisi Struktur Organisasi Komite Pengarah TI Pembentukan Program Management Office Teknologi Informasi (PMO TI/ Gugus Pengelola Program TI) Penetapan IT Master Plan dan Arsitektur Aplikasi Revisi Kegiatan TI dalam Masa Transisi 2006

32


Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Business Consulting Services

Recommend Documents