KINERJA TATA KELOLA PROVINSI PAPUA
SEKILAS TENTANG IGI Indonesia Governance Index (IGI) adalah pengukuran kinerja tata kelola pemerintahan (governance) di Indonesia yang sangat komprehensif. Pada saat ini pengukuran dilakukan pada level provinsi. Angka Indeks keseluruhan merupakan komposit dari empat arena tata kelola pemerintahan, yaitu Pemerintah, Birokrasi, Masyarakat Sipil, dan Masyarakat Ekonomi. Keempat arena diukur berdasarkan sejauh mana fungsi-fungsi pentingnya dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu Partisipasi, Akuntabilitas, Keadilan, Transparansi, Efisiensi dan Efektivitas. IGI merupakan sumber data yang kaya bagi para pembuat kebijakan dan pengambil keputusan, akademisi, peneliti, aktivis maupun masyarakat pada umumnya dan dapat menjadi rujukan untuk evaluasi dan advokasi berdasarkan data dan buktibukti (evidence-based).
MAKNA ANGKA IGI Skala penilaian IGI berkisar dari angka 1 (sangat buruk) sampai dengan angka 10 (sangat baik). Secara lebih rinci, kisaran skala ini digambarkan di bawah ini.
Ada dua cara untuk memaknai suatu angka indeks dalam IGI. Pertama secara normatif, yaitu angka tersebut dilihat posisinya dalam skala 1-10 dengan nilai tengah 5,50. Capaian suatu provinsi dalam arena, prinsip maupun indikator tertentu dapat dimaknai mengikuti skala ini. Dengan demikian, capaian sekitar 5,50 (tepatnya antara 4,86 – 6,14) adalah capaian yang sedang-sedang saja; capaian di atas 3,57 sampai dengan 4,86 adalah cenderung buruk; sedangkan di atas 6,14 sampai dengan 7,43 adalah capaian yang cenderung baik. Makna kedua adalah makna relatif. Di sini, angka capaian suatu provinsi dalam arena, prinsip maupun indikator tertentu dilihat dalam posisi relatifnya terhadap capaian provinsi yang lain. Dalam hal ini, kita bisa berbicara provinsi yang mana yang memiliki capaian lebih baik maupun lebih buruk dibandingkan dengan provinsi lainnya. INDEKS KESELURUHAN PROVINSI VS RATA-RATA NASIONAL Peringkat: 29 Capaian Provinsi Papua berada dibawah rata-rata nasional, yaitu 4,88. Hasil ini dipengaruhi oleh kinerja di semua arena yang berada di bawah rata-rata nasional. Indeks Provinsi Papua Per Arena terhadap Rata-rata Nasional
Provinsi 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00
4,35
5,68
5,28
Pemerintah
Rata-rata Nasional
6,24 6,33
5,36 5,72
4,25
Birokrasi
Masyarakat Sipil
Masyarakat Ekonomi
RANGKING 33 PROVINSI BERDASARKAN ANGKA IGI
DIY Jatim DKI Jambi Bali Sumsel Kalsel Riau Sulut Lampung Babel Kalteng Sumut Sulbar Jabar Jateng Banten Aceh NTB Sumbar Sulsel Kaltim Gorontalo Kepri Sulteng Kalbar Sultra Maluku Papua NTT Bengkulu Papua Barat Maluku Utara
1,00
6,80 6,43 6,37 6,24 6,23 6,19 6,19 6,18 6,17 6,01 5,97 5,95 5,94 5,91 5,88 5,88 5,85 5,82 5,74 5,70 5,67 5,66 5,64 5,60 5,47 5,11 5,05 4,95 4,88 4,87 4,81 4,48 4,45
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
KINERJA KESELURUHAN ARENA PROVINSI PAPUA PER PRINSIP TATA KELOLA
9,00
10,00
ARENA
Indeks per Arena
Partisipasi
Keadilan
4,35
5,35
**2,93
3,43
4,25
**2,87
**2,26
6,24
*6,40
5,36
*6,40
Pemerintah Birokrasi Masyarakat Sipil Masyarakat Ekonomi
Akuntabilitas Transparansi
Efisiensi
Efektivitas
3,74
*8,49
4,52
3,27
6,36
*6,50
3,15
*6,40
5,50
*6,40
*6,40
*6,40
5,18
6,02
5,50
4,60
4,47
* Tiga angka indeks Tertinggi **Tiga angka indeks Terendah
Efektifitas Efisiensi Transparansi Akuntabiitas Keadilan Partisipasi 1,00
2,00
Pemerintah
3,00
Birokrasi
4,00
5,00
6,00
Masyarakat Sipil
7,00
8,00
9,00
10,00
Masyarakat Ekonomi
Di antara empat arena yang diukur, kinerja Arena Masyarakat Sipil (6,24) masuk kategori Cenderung Baik, Arena Masyarakat Ekonomi (5,36) masuk kategori Sedang, sedangkan Arena Birokrasi (4,25) dan Pemerintah (4,35) termasuk dalam kategori Cenderung Buruk. Secara berturut-turut, prinsip-prinsip berikut termasuk dalam kategori Baik adalah Efisiensi (8,49) di Arena Pemerintah, sementara prinsip-prinsip berikut semuanya masuk dalam kategori Cenderung Baik diantaranya adalah Efisiensi (6,50) di Arena Birokrasi, Partisipasi (6,40), Keadilan (6,40), Transparansi (6,40), Efisiensi (6,40) dan Efektivitas (6,40) di Arena Masyarakat Sipil, serta Prinsip Partisipasi (6,40) di Arena Masyarakat ekonomi. Pada kenyataanya terdapat beberapa prinsip yang secara signifikan menarik turun peringkat provinsi ini, yaitu prinsip-prinsip yang termasuk dalam kategori Buruk diantaranya adalah Prinsip Keadilan (2,93) di Arena Pemerintah, Partisipasi (2,87) dan Keadilan (2,26) di Arena Birokrasi. TENTANG PARTNERSHIP (KEMITRAAN BAGI PEMBARUAN TATA PEMERINTAHAN)
Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan (Partnership) adalah sebuah organisasi multi pihak yang didirikan oleh tokoh-tokoh terkemuka Indonesia dari unsur pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta yang bekerja dengan badan-badan pemerintah dan organisasi masyarakat sipil (CSO) untuk mempromosikan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance). Partnership didirikan tahun 2000 sebagai sebuah proyek Perserikatan Bangsabangsa (PBB–United Nations Development Programme/UNDP) dan menjadi badan hukum Indonesia yang independen sejak tahun 2003. Partnership bekerja untuk menciptakan lingkungan yang mendukung reformasi di mana berbagai komponen masyarakat bersama-sama membahas, mengadvokasi dan mendukung pelaksanaan unsur-unsur penting agenda reformasi di Indonesia. Kontak: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Jl. Wolter Monginsidi No. 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110-Indonesia T. +62-21-7279-9566 F. +62-21-720-5260, +62-21-720-4916 E-mail:
[email protected] Website: http://www.kemitraan.or.id/govindex
