PROVINSI
SULAWESI SELATAN
I. KONDISI UMUM A. Kondisi fisik daerah 1. Keadaan Geografis Secara geografis Provinsi Sulawesi Selatan terletak antara 0°12' sampai 8° Lintang selatan dan 116°48' sampai 122°36' Bujur Timur. Batas-batas wilayah provinsi Sulawesi Selatan, sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat dan Selat Makassar, sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat, sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone dan Provinsi Sulawesi Tenggara, dan sebelah Selatan dengan Laut Flores. 2. Iklim Iklim Sulawesi Selatan termasuk tropis basah. Suhu udara rata-rata 26,8°C dengan kelembaban udara 81,9°C. sedangkan curah hujan rata-rata 289 mm3 dengan rata-rata hari hujannya 159 hari. Kecepatan angin 4 knots, tekanan udara 1011mb. 3. Topografi Berdasarkan prosentase kemiringan lahan, daerah dengan lahan datar dan landai masing-masing 43% dan 6% dari luas wilayah terdapat di bagian Selatan dan Timur, terutama di Kabupaten Wajo, Bone, Barru, Sidrap, Soppeng, Pangkep, Bulukumba, Jeneponto dan Takalar. Sedangkan daerah bergelombang, berbukit sampai bergunung dengan kemiringan agak curam, curam dan sangat curam, masing-masing 17%, 16% dan 19%, terdapat di bagian Utara, meliputi Kabupaten Tana Toraja dan Pinrang, serta bagian Utara Luwu 4. Luas wilayah Luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan adalah 45.764,53 km2. 5. Pulau dan sungai Jumlah pulau di Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 295 buah terdiri dari pulau yang telah bernama sebanyak 190 buah, dan pulau belum bernama sebanyak 105 buah. Jumlah sungai yang mengaliri Sulawesi Selatan tedapat 67 aliran sungai, terbanyak di Kabupaten Luwu yakni 25 aliran sungai. Sungai terpanjang di daerah ini yaitu Sungai Saddang dengan panjang 150 km yang melalui Kabupaten Tana Toraja, Enrekang dan Pinrang. Selain aliran sungai, daerah ini juga memiliki sejumlah danau yaitu Danau Tempe di Kabupaten Wajo dan Danau Sidenreng di Kabupaten Sidrap, serta Danau Matana dan Danau Towuti di Kabupaten Luwu. Disamping memiliki sejumlah sungai dan danau, di daerah ini juga memiliki wilayah pegunungan yakni Gunung Rantemario sebagai gunung tertinggi yakni 3.470 m di atas permukaan laut. 547
B. Keadaan sosial ekonomi 1. Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari 21 kabupaten, 3 kota, 304 wilayah kecamatan, dan 2.993 desa/kelurahan definitif. Dari data BPS Sulawesi Selatan tahun 2011, jumlah pegawai negeri sipil lingkup Pemerintah Provinsi pada tahun 2011 sebanyak 189.154 orang, jumlah PNS tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 8,96 persen. 2. Pendidikan Ukuran atau indikator untuk melihat kualitas sumber daya manusia (SDM) terkait dengan pendidikan antara lain pendidikan yang ditamatkan dan Angka Melek Huruf (AMH). Berdasarkan hasil SP2010, persentase penduduk 5 tahun yang berpendidikan minimal tamat SMP/Sederajat sebesar 38,55 persen, dan AMH penduduk berusia 15 tahun ke atas sebesar 86,67 persen yang berarti dari setiap 100 penduduk usia 15 tahun ke atas ada 87 orang yang melek huruf. Berdasarkan hasil SP2010, penduduk Provinsi Sulawesi Selatan usia 5 tahun ke atas yang tamat SM/sederajat sebesar 18,06 persen, tamat DI/DII/DIII sebesar 1,76 persen, tamat DIV/S1 sebesar 3,87 persen dan tamat S2/S3 sebesar 0,29 persen. 3. Tenaga Kerja Jumlah penduduk yang merupakan angkatan kerja di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 3.204.653 orang, di mana sejumlah 3.141.623 orang diantaranya bekerja, sedangkan 63.030 orang merupakan pencari kerja. Dari hasil SP 2010, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 57,83 persen, di mana TPAK laki-laki lebih tinggi daripada TPAK perempuan, yaitu masing-masing sebesar 78,03 persen dan 39,49 persen. Sementara itu, bila dibandingkan menurut perbedaan wilayah, TPAK di perkotaan lebih rendah daripada perdesaan, masing-masing sebesar 50,23 persen dan 62,37 persen. Tiga kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan dengan TPAK tertinggi berturut-turut adalah Kabupaten Jeneponto (74,00), Kabupaten Luwu Utara (69,62), dan Kabupaten Bantaeng (68,75). Dengan jumlah pencari kerja sejumlah 63 030 orang, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di provinsi ini mencapai 1,97 persen. Pada tahun 2011, terdapat 64 persen penduduk usia kerja yang terlibat secara produktif dalam memproduksi barang dan jasa. Sedangkan pengangguran terbuka mengalami penurunan yakni; tahun 2010 (299 jiwa) menurun menjadi 237 pada tahun 2011. 4. Penduduk Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 8,1 juta jiwa (BPS, Juni 2011), yang terdiri dari 3,96 juta laki-laki dan 4,15 juta jiwa perempuan. Tingkat kepadatan penduduk provinsi Sulawesi Selatan 177 Jiwa/km² dengan laju pertumbuhan penduduk 1,31% pertahun. 5. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) PDRB merupakan salah satu pencerminan kemajuan ekonomi suatu daerah, yang didefinisikan sebagai suatu keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dalam waktu satu tahun di wilayah tersebut, adapun PDRB Sulawesi Selatan dari sektor kehutanan atas dasar harga berlaku tahun 2011 yaitu sebesar 138,05. (W^͕ϮϬϭϭͿ 6. Budaya dan Nilai Banyak etnis dan bahasa daerah digunakan masyarakat Sulawesi Selatan, namun etnis paling dominan sekaligus bahasa paling umum digunakan adalah Makassar, Bugis dan Toraja. Salah satu kebudayaan yang terkenal hingga ke mancanegara adalah budaya dan
548
Sedangkan lagu Bugis adalah Indo Logo, dan Bulu Alaina Tempe dan untuk Tana Toraja adalah lagu Tondo. Dalam adat orang makassar kalimat ^ŝƌŝΖŶĂƉĂĐĐĞ senantiasa melekat dalam diri setiap individu. Dari segi definisinya Siri' artinya Rasa Malu. Sehingga dapat jelaskan bahwa siri' itu merupakan rasa malu yang keluar dari diri seseorang ketika ia tidak bisa memberi manfaat buat orang banyak. Definisi WĂĐĐĞ artinya pedih, sakit hati, rasa ingin memiliki. Sehingga pacce dapat di definisikan sebagai sifat empati terhadap diri sendiri maupun orang lain. Sifat pacce ini memiliki 3 nilai dasar yaitu : Ͳ ^ŝƉĂŬĂƚĂƵ artinya sifat salaing menegur, tolong menolong, memberi dalam hal kebaikan. Ͳ ^ŝƉĂŬĂŝŶŐĂ artinya saling mengingatkan, saling menasehati antara satu dengan yang lain. Ͳ ^ŝƉĂŬĂůĞďďŝ artinya mengormati dan menghargai seseorang.
Rumah adat Balla Lompoa
549
II. ASPEK KAWASAN A. Hutan Negara 1. Luas Kawasan Hutan Luas Kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Selatan sesuai SK Menhut No. 434/MenhutII/2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Sulawesi Selatan adalah seluas 2.725.796 ha, sedangkan luas daratan kawasan hutannya mencapai 2.118.992 ha. Kawasan hutan tersebut meliputi : 1. Hutan Konservasi seluas 851.267 ha 2. Hutan Lindung seluas 1.232.683 ha 3. Hutan Produksi Terbatas seluas 494.846 ha 4. Hutan Produksi Tetap seluas 124.024 ha 5. Hutan Produksi yang dapat dikonversi 22.976 ha
Hutan Konservasi 31,23%
Hutan Lindung 45,22%
Hutan Produksi konversi 0.84% Hutan Produksi Tetap 4,55%
Hutan Produksi Terbatas 18,15%
Luas Kawasan Hutan (Daratan) di Provinsi Sulawesi Selatan
Berdasarkan gambar dapat diketahui bahwa 45.22% kawasan hutan (daratan) yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan merupakan Hutan Produksi Terbatas, 31.23% Hutan Konservasi, 18.15% hutan produksi terbatas, 4.55% Hutan produksi tetap dan 0.84% hutan produksi yang dapat dikonversi. 2. Luas Penutupan Lahan Kondisi penutupan lahan di Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan hasil penafsiran Citra Landsat 7 ETM+ Tahun 2009/2010 adalah sebagai berikut : Tabel 265. Luas Penutupan Lahan Dalam dan Luar Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Selatan Penutupan Lahan
KSA-KPA
KAWASAN HUTAN HUTAN TETAP HL HPT HP
HPK
TOTAL
APL
Jumlah
%
1.518,0
34,3
A. Hutan
184,3
-Hutan Primer -Hutan Sekunder -Hutan Tanaman
100,8
372,6
149,2
1,9
5,0
629,5
11,2
640,8
14,5
82,9
458,5
206,5
34,6
5,7
788,2
74,9
863,1
19,5
B. Non Hutan C. Tidak ada data Total
833,4
362,2
37,9
10,7
1.428,5
89,4
0,6
2,3
6,5
1,
-
10,8
3,3
14,1
0,3
60,2
399,3
132,7
86,1
12,3
690,5
2.219,8
2.910,3
65,7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
244,5
1.232,7
494,8
124,0
23,0
2.119,0
2.309,3
4.428,3
100,0
Sumber : Statistik Kementerian Kehutanan Tahun 2011
550
Jumlah
3. Posisi kawasan hutan dalam DAS Pembagian wilayah hutan berdasarkan DAS Makro maka Provinsi Sulawesi Selatan terbagi ke dalam 3 (tiga) Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu DAS Jeneberang, Bila Walanae dan DAS Saddang. 4. Penggunaan dan tukar menukar kawasan hutan Penggunaan dan tukar menukar kawasan hutan untuk penggunaan non kehutanan melalui pinjam pakai kawasan hutan dengan kompensasi, seluas ±38,51 ha kemudian pinjam pakai pada hutan produksi terbatas seluas ± 227.440,50 ha pada kawasan hutan produksi yg dapat dikonversi ±215.800 ha. Penggunaan kawasan untuk usaha budidaya perkebunan seluas ±5.246 ha.
Sungai Jeneberang
Sungai Walanae
551
III. ASPEK SUMBERDAYA HUTAN A. Potensi kayu atau non kayu Potensi kayu yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan selain yang endemik yaitu jenis Jati (dĞĐƚŽŶĂ ƐƉ) dan Mahoni (^ǁŝĞƚĞŶŝĂ DĂĐƌŽƉŚLJůůĂ), serta Pinus (WŝŶƵƐ ŵĞƌŬƵƐŝŝ) terdapat pula potensi kayu Trembesi dan Uru, adapun potensi non kayu berupa bakau, getah pinus dan yang sementara dalam pengembangan adalah resin yang dihasilkan dari damar. B. Produksi kayu atau non kayu 1. Produksi Kayu Produksi kayu bulat di Provinsi Sulawesi Selatan berasal dari Izin Usaha Pemanfaatan Kayu (IUPHHK) Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman, Izin lainnya yang sah (IPK/ILS), Hutan Rakyat dan kayu perkebunan. Total produksi kayu bulat pada tahun 2011 mencapai 347.208,73 m3. Produksi kayu bulat terbanyak berasal dari IUPHHK-HA yaitu sebanyak 168.706,70 m3, kemudian dari hutan rakyat sebanyak 114.981,09m3, sari izin lainnya yang sah sebanyak 56.241,07m3, kayu perkebunan sebanyak 4.685,87m3, dan IUPHHK-HT sebanyak 2.594m3. 2. Produksi Kayu Olahan Produksi kayu olahan yang berasal dari IPHHK kapasitas diatas 6.000m3/tahun di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2011 berupa plywood&LVL mencapai 179.866,94m3, veneer sebesar 32.466m3, kayu gergajian mencapai 2.423,63 m3. 3. Produksi Non Kayu Hasil lainnya yaitu rotan sebesar 483,65 ton, getah pinus 1.381,57 kg dan damar 542,83 ton. Melalui pengembangan aneka usaha kehutanan yang diperolah dari persuteraan alam, produksi kokon sebesar 90,77 ton. C. Flora dan fauna Sulawesi Selatan yang terletak pada wallacean region yang merupakan zona transisi antara benua Asia dan Australia. Tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi dengan komposisi 266 jenis flora dan 200 jenis fauna sedangkan yang bersifat flora endemik misalnya, wanga, leda dan beberapa jenis anggrek, dan bersifat fauna endemik misalnya anoa, babi rusa, musang coklat Sulawesi dan kera hitam.
Pohon Lontar, flora identitas Sulawesi Selatan
552
Burung Rangkong, fauna identitas Sulawesi Selatan
D. Jasa lingkungan Jasa lingkungan, meliputi jenis jasa lingkungan yang dikembangkan (jasa penyedia air, jasa penyedia keanekaragaman hayati, jasa penyedia bentang alam/ekowisata) yaitu TN Bantimurung Bulusaraung, TN TakaBonerate, TWA Malino, TWA Lejja, Tahura Abd. Latif. Ͳ
Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung administrasi Secara pemerintahan, kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung terletak di wilayah Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep), Provinsi Sulawesi Selatan. TN. Babul membentang seluas 4.375 Km² dan dibagi dalam 3 kelompok, pertama untuk kawasan suaka alam yang dilindungi karena meiliki keunikan flora dan fauna yang khas seluas lebih dari 1000 km², kedua sebagai hutan lindung karena memiliki fungsi vital sebagai areal reasapan air dan meningkatkan kesuburan tanah dengan luas lebih dari 2.100 km², ketiga diperuntukkan sebagai kasawan taman wisata alam seluas lebih dari 160 km², dan sisanya berfungsi sebagai hutan produksi.
Ͳ
Taman Nasional Taka Bonerate Taman Nasional Taka Bonerate merupakan kawasan terumbu karang atoll seluas 220.000 Ha. Kawasan ini diidentifikasi sebagai atoll terluas di Asia Tenggara, dan ketiga terluas didunia setelah atoll Kwajifein di Kepulauan Marshall dan atoll Suvadiva di Maldives. Sebagai kawasan terumbu karang atoll terluas di Indonesia dengan tingkat biodiversitas yang sangat tinggi, dan habitat bagi berbagai biota laut yang langka dan dilindungi, Taka Bonerate menjadi tujuan wisata alam yang sangat menarik untuk dikunjungi.
Ͳ
Taman Wisata Alam Malino Secara administratif kawasan ini berada di Desa Malino, Kec. Tinggimoncong Kab. Gowa, Desa Bulutana, Kec. Tinggimoncong Kab. Gowa dan Desa Gantarang, Kec. Tinggimoncong Kab. Gowa. Nilai Keunikan dari kawasan TWA Malino adalah kawasan ini merupakan daerah tangkapan air bagi Sungai Jeneberang dan memiliki hawa udara yang sejuk terutama di lokasi hutan pinus yang merupakan daerah dataran tinggi. Kawasan ini masih berstatus Penunjukkan berdasarkan SK. Menhut No. 420/Kpts-II/1991 tanggal 9/14/19 Juli 1991 seluas 3.500 ha.
553
E. Lahan kritis Berdasarkan hasil inventarisasi pada tahun 2007, luas lahan kritis di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 549.118 ha dengan kategori kritis 223.806 ha dan kategori sangat kritis sebesar 325.312 ha. pada tahun 2011, luas hana kritis tersebut mengalami peningkatan menjadi 920.452 ha dengan kategori kritis mencapai 810.504 ha dan sangat kritis 109.948 ha. Salah satu upaya untuk menghijaukan lahan kritis tersebut dilakukan kegiatan rehabilitasi lahan di dalam dan diluar kawasan hutan. Sejak tahun 2003 s.d. 2008 kawasan yang telah direhabilitasi seluas 132.554 ha, dimana seluas 69.925 ha berada dalam kawasan dan seluas 62.629 ha diluar kawasan hutan. Melalui kegiatan penanaman satu miliar pohon, pada tahun 2010 telah tertanam sebanyak 47.694.912 batang dan pada tahun 2011 tertanam 74.113.780 batang.
TN. Takabonerate
Tahura Abdul Latief
554
IV. ASPEK KELEMBAGAAN A. Model pengelolaan Pengelolaan hutan di Sulawesi Selatan dilakukan dengan pengembangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa. Untuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu baik pada hutan alam maupun hutan tanaman tidak ada. 1. Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Areal pencadangan Hutan Tanaman Rakyat di provinsi Sulawesi Selatan seluas 40.535 ha, terletak di 11 (sebelas) kabupaten. Secara rinci seperti dibawah ini : Tabel 266. Daftar Areal Pencadangan HTR Provinsi Sulawesi Selatan
2. Hutan Kemasyarakatan (HKm) Areal pencadangan Hutan Kemasyarakatan di provinsi Sulawesi Selatan seluas 8.930 ha, terletak di 5 (lima) kabupaten. Secara rinci seperti dibawah ini : Tabel 267. Daftar Areal Pencadangan HKm Provinsi Sulawesi Selatan
3. Hutan Desa Areal pencadangan Hutan Desa di provinsi Sulawesi Selatan seluas 704 ha, terletak di kabupaten Bantaeng. Secara rinci seperti dibawah ini : Tabel 268. Daftar Areal Pencadangan Hutan Desa di Provinsi Sulawesi Selatan
555
B. Sumber Daya Manusia (SDM) Tabel 269. SDM Pengelola Kawasan Hutan Lingkup Provinsi Sulawesi Selatan No
IV
Instansi L
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
BPPHP Wil. XV Makassar BPDAS Jeneberang – Walanae BPDAS Saddang Balai Persuteraan Alam BPTH Sulawesi Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan Balai TN Taka Bone Rate Balai TN Bantimurung Bulusaraung BPKH Wil. VII Makassar Balai Penelitian Kehutanan Makassar Balai Diklat. Kehutanan Makassar SMK Kehutanan Makassar Dishut Prov. Sul-Sel
2
Jumlah SDM Menurut Golongan III II I P L P L P L P 1 28 9 8 4
L 36
P 14
Tot 50
1
55
19
74
23 57 30
15 15 19
38 72 49
160
39
199
57
9
66
Jumlah
43
13
10
5
19 31 23
11 12 15
4 24 4
4 3 4
111
28
46
9
2
28
6
26
3
1
33
6
17
6
51
12
63
1
38
18
11
4
50
22
72
1 3 3
2
1
1
4
4
42
17
21
2
67
23
90
15
2
25
8
18
6
58
16
74
1 10
1 3
16 82
9 48
5 28
6 17
22 123
17 69
39 192
3
1 1
Sumber : Statistik Kemenhut 2012 (diolah)
C. Prospek pengelolaan hutan Telah ditetapkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.798/Menhut-II/2009 tanggal 7 Desember 2012 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Sulawesi Selatan seluas ± 1.814.490 ha, keseluruhan ada 10 (sepuluh) unit KPH yang terdiri dari 7 (tujuh) unit KPHL dan 3 (tiga) unit KPHP. Selanjutnya juga telah ditetapkan juga ditetapkan 2 unit KPH Model yaitu KPHL Model Larona Malili (Unit I) dan KPHP Model Jeneberang (Unit IX), secara rinci sebagai berikut : 1. KPHL Model Larona Malili (Unit I) Ditetapkan melalui SK Nomor : 722/Menhut-II/2011 dengan luas 241.992 ha. Tidak ada izin IUPHHK-HTI, RE, pencadangan HTR, penetapan HKM dan HD. Luas kawasan hutan yang belum dibebani izin pemanfaatan di KPHL Model Larona Malili (Unit I) : 241.893,90 ha. Areal yang sudah dibebani izin pemanfaatan pada KPHL Model La Rona Malili yaitu PT Tiar Bungin Elok pada kawasan Hutan Alam seluas 98 ha melalui SK Menhut No.412/Menhut-II/2006 tanggal 28 Juli 2006. 2. KPHP Model Jeneberang (Unit IX) Ditetapkan melalui SK Nomor : 715/Menhut-II/2011 dengan luas 160.854 ha. Tidak ada izin IUPHHK-HA dan RE. Luas kawasan hutan yang belum dibebani izin pemanfaatan di KPHP Model Jeneberang (Unit IX) : 136.160 ha.
556
Tabel 270. Areal yang sudah dibebani izin pemanfaatan pada KPHP Model Jeneberang No
Nama
1
Bulukumba
2
Jenis
No SK
Tanggal SK
Luas (ha)
HKM
363 /Menhut-II/2011
07/07/11
1.705,94
Campaga
HD
55/Menhut-II/2010
21/01/10
22,94
3
Jeneponto
HKM
59/Menhut-II/2010
21/01/10
895,34
4
Labbo
HD
57/Menhut-II/2010
21/01/10
344,07
5
Pattaneteang
HD
56/Menhut-II/2010
21/01/10
341,72
6
PT.INHUTANI I GOWA MAROS
HTI
87/Kpts-V/1990
01/04/90
19.491,40
7
Takalar
HTR
269/Menhut-VI/2008
08/08/08
Jumlah
1.892,75 24.694,16
D. Daftar UPT, LSM dan lembaga terkait di Provinsi 1. Dinas Provinsi dan Kabupaten /Kota No
Dinas
Alamat
1
Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan
2
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bulukumba
3
Dinas Kehutanan Kabupaten Enrekang
Jl. Sudirman No. 22 Enrekan - 91711 Tlp/Fax : (0420) 21719
4
Dinas Kehutanan Kabupaten Gowa
Jl. Beringin No. 3 Sungguminasa - 92111 Tlp/Fax : (0411) 868261
5
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu
6
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Utara
7
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majene
Komplek Perkantoran Pemkab Luwu Jl. Jend. Sudirman - Belopa Tlp/Fax : (0471) 3314513 Kantor Gab. Dinas Lt.1 Jl. Simpurusiang No.27 Masamba, Luwu Utara Tlp/Fax : (0473) 21536 Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 56 Tlp/Fax : (0422) 21657
8
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang
Jl. Gatot Subroto No. 2 Pinrang Tlp/Fax : (0421) 921071
9
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sinjai
Jl. Jl. Jend. Sudirman No. 21, Sinjai Tlp : (0482) 21226
10
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Soppeng
Jl. Salotungo – Watan Soppeng Tlp : (0484) 21421, 21842
11
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tana Toraja
12
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Wajo
Jl. Ichwan No. Makale Tana Toraja Tlp : (0423)26450 Fax : (0423) 26448 Jl. Veteran No. 33 Sengkang, Wajo Tlp : (0485) 21852
13
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bantaeng
Jl. Andi Mannappiang Tlp/Fax : (0413) 213373
14
Dinas Kehutanan dan Perkebunan K b t J t
Jl. Abd. Djalil Sikki No. 9 Balang Toa Binamu, J t 92315
Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar Tlp : (0411) 873181, 854638 Fax : (0411) 873182 Jl. Sultan Hassanuddin No. 43 Kab. Bulukumba Tlp/Fax : (0413) 83097
557
16
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kep. Selayar
Jl. DR. Sam Ratulangi No. 26 Benteng Tlp : (0414) 21058
17
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sindrap
Jl. Jend. Sudirman No. 115 Pangkajene, Sindrap Tlp : (0421) 90390
18
Dinas Kehutanan Kabupaten Barru
Jl. Sultan Hasanuddin No. 95 Barru Tlp/Fax : (0427) 21564
19
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pangkep
Jl. Sultan Hasanuddin No. 7 Pangkajene Tlp : (0410) 21200 Ext.144 Fax : (0410) 21004
2. UPT Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan No 1.
Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan
2.
Balai Taman Nasional Taka Bonerate, Sulawesi Selatan
3.
Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung, Sulawesi Selatan
4.
Balai Pengelolaan DAS Jeneberang Walanae, Makassar
5.
Balai Pengelolaan DAS Saddang, Sulawesi Selatan
6.
Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH) Wilayah Sulawesi
7.
Balai Persuteraan Alam (BPA) Makassar
8.
Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BPPHP) Wilayah XV Makassar
9.
Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VII Makassar
10.
Balai Penelitian Kehutanan Makassar
11.
Balai Diklat Kehutanan Makassar
12.
SMK Kehutanan Makassar
3. LSM
558
Nama UPT
Alamat Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 13,7 Makassar 90242 Tlp : (0411) 590371 Fax : (0411) 590370 Jl. S. Parman No. 40 Benteng Selayar - 92812 Tlp/Fax : (0414) 21565 Jl. Poros Maros – Bone Km,12 PO Box.4747, Makassar - 90224 Tlp : (0411) 3880252, 3881699 Fax : (0411) 3880139 Jl. Perintis Kemerdekaan Km.16,5 Makassar – 90125 Tlp/Fax : (0411) 554167 Jl. Pongtiku No. 155 Makale Tana Toraja, Sulawesi Selatan – 91811 Tlp : (0432) 22112 Fax : (0432) 24050 Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 17 Sudiang, Makassar Tlp : (0411) 550076 Fax : (0411) 554501 Jl. Poros Malino Km. 30 Desa Bili-bili Kec. Bontomatannu Kab. Gowa Tlp : (0411) 5069240 Fax : (0411) 2516219 Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 9 makassar – 90245 Tlp : (0411) 4773044 Fax : (0411) 586044 Jl. Racing Centre I Kotak Pos 1009, Panaikang, Makassar Tlp : (0411) 441233 Fax : (0411) 436059 Jl. Perintis Kemerdekaan Km.16,5 Makassar – 90243 Tlp : (0411) 554049 Fax : (0411) 554058 Jl.Perintis Kemerdekaan Km. 17,5 Makassar Tlp : (0411) 554875 Fax : (0411) 554535 Jl.Perintis Kemerdekaan Km. 17,5 Makassar Tlp : (0411) 554447 Fax : (0411) 555173
V. POTENSI UNGGULAN PROVINSI Sulawesi Selatan sampai saat ini masih merupakan daerah penghasil sutera alam, khususnya di kabupaten Wajo. Kegiatan pengembangan persuteraan di Kabupaten Wajo dapat ditemui disemua Kecamatan yang ada. Sampai saat ini, kabupaten Wajo masih menjadi daerah sentra pengembangan sutera alam di Sulsel, diikuti Soppeng, Sidrap dan Enrekang. Kegiatan pengembangan persuteraan baik Industri Hulu yang meliputi persuteraan alam dengan penanaman tanaman Murbey, Pemeliharaan Ulat Sutera (ŽŵďLJdžŵŽƌŝ), dan produksi kokon serta Industri Hilir yang meliputi pemintalan benang sutera dan pertenunan kain sutera. Perkembangan kegiatan sampai sekarang ini adalah kegiatan Hilir lebih menarik minat para pemodal karena resiko kecil dan Ulat Sutera (ŽŵďLJdžŵŽƌŝ) mendapatkan keuntungan lebih besar namun lambat laun disadari juga terjadi ketergantungan bahan baku dari luar setelah pasokan tidak lancar yang menyebabkan kekurangan benang sehingga alat industeri pertenunan menganggur. Bertitik tolak dari sini para pihak mulai membina petani budidaya murbei untuk pakan ulat namun pada umumnya terjadi kegagalan panen akibat bibit telur. Dari kegagalan demi kegagalan panen kokon ditarik suatu kesimpulan bahwa bibit telur ulat dari luar tidak bisa menjamin keberhasilan akibat transportasi dan penyimpanan. Berdasar kondisi-kondisi di atas maka Pemerintah Kabupaten Wajo mengambil Budidaya murbei suatu kebijakan yaitu Reformasi Persuteraan Alam Kab. Wajo. dengan terlebih dahlu berkonsultasi dengan pihak yang berwenang yaitu Balai Persuteraan Alam Sulawesi Selatan. Kebijakan ini berfokus pada penanganan bibit ulat telur oleh Pemerintah Kabupaten Wajo sebelum didistribusikan kepada Petani pemelihara ulat sutera.
559
VI. FOTO-FOTO PENDUKUNG Dokumentasi Launching Proses Penaburan Benih Tanaman Hutan dari Udara (Aerial Seeding) untuk mendukung kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Penyerahan Benih tanaman hutan yang siap ditabur dari atas helikopter dan diterima langsung oleh Bapak Gubernur Sulsel
560
